NetralPost.net

Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Solok ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Bupati Solok yang diwakili oleh Plh. Sekretaris Daerah, Drs. Syahrial, MM, Kepala Diskominfo, Teta Midra, S.STP, M.Si, kepala OPD, perwakilan OPD terkait, serta jajaran Diskominfo Kabupaten Solok.

Evaluasi dilakukan melalui video konferensi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo RI) dan diasesmen secara langsung oleh akademisi dari beberapa universitas terbaik di Indonesia.

Dalam sambutannya, Drs. Syahrial menyatakan pentingnya evaluasi ini untuk menilai sejauh mana program Smart City telah berjalan dan menentukan langkah strategis ke depannya.

“Evaluasi ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi Smart City tahap pertama. Kami berharap dapat menemukan solusi dan strategi yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi di Kabupaten Solok,” ujar Syahrial.

Kepala Diskominfo, Teta Midra, S.STP, M.Si, menyampaikan laporan mengenai perkembangan Smart City di Kabupaten Solok.

Teta menjelaskan bahwa program Smart City mengacu pada Visi Kabupaten Solok “Mambangkik Batang Tarandam Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat” dengan visi Smart City “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok Cerdas Menuju Kehidupan Masyarakat yang Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.”

Untuk kesiapan Solok Smart City, Teta melaporkan bahwa seluruh nagari telah memiliki Struktur Sistem Informasi Desa (SID).

Kabupaten Solok juga memiliki ±352 PNS dengan jenjang pendidikan S2 dan 27 SDM yang menguasai bidang IT.

Mengenai infrastruktur, saat ini 50% wilayah Kabupaten Solok sudah terjangkau oleh jaringan 3G dan 4G.

Sebanyak 371 sekolah SD/SMP telah memiliki akses internet, dan 60% kesiapan infrastruktur fisik untuk pengembangan jaringan telah tercapai.

Dari sisi suprastruktur, Kabupaten Solok telah membentuk Dewan Smart City yang di-SK-kan oleh Bupati Solok dengan Nomor 490-362-2022 serta tim pelaksana Smart City yang di-SK-kan oleh Bupati Solok dengan Nomor 490-234-2018.

Kebijakan Smart City diatur melalui Perbup No. 44 Tahun 2019 tentang rencana induk Smart City Kabupaten Solok Tahun 2019-2029.

Terkait enam dimensi Smart City, Pemerintah Kabupaten Solok telah melaksanakan beberapa inovasi, termasuk:

1. Smart Governance

– SISFO IZIN (DPMPTSP dan Naker) : Web aplikasi perizinan non berusaha dan non perizinan yang memudahkan masyarakat dalam mengurus izin tanpa harus mengunjungi PTSP.

– PAK ALIPUR (Disdukcapil) : Percepatan kepemilikan dokumen kependudukan melalui pelayanan paket akta kelahiran yang dapat dibawa pulang tanpa harus diurus.

– SEMAKIN SEDAP (Disdukcapil) : Setelah menikah, semua dokumen dapat diperoleh secara lengkap.

– KAK TIKA (Disdukcapil) : KK dan akta cerai siap seketika. – SIJARLA (Disdukcapil) : Pelayanan sistem kejar bola dengan bus keliling.

– PREDATOR (Disdukcapil) : Perekaman KTP-EL dengan sepeda motor.

2. Smart Branding

– JSNI (Jendela Solok Nan Indah) : Aplikasi/media yang memuat informasi kepariwisataan daerah Kabupaten Solok. Aplikasi ini telah ada sejak 2019 dan sekarang tersedia di Android.

3. Smart Economy

– KUKEMAS : Pelayanan dan fasilitasi desain dan kemasan produk secara gratis bagi pelaku usaha sebelum dipasarkan.

– JUABALI (juabali.solokkab.go.id) : Website marketplace bagi pelaku usaha UMKM di Kabupaten Solok.

– PASAR TANI : Pasar mini yang diadakan setiap Jumat di Dinas Pertanian Kabupaten Solok untuk mewujudkan peluang pasar bagi petani.

4. Smart Living

– WISI (Wisuda Imunisasi) : Inovasi Puskesmas Batubajanjang Kecamatan Tigo Lurah yang meraih TOP Inovasi Pelayanan Publik Terpuji tahun 2021. Anak yang menyelesaikan imunisasi lengkap mendapatkan seremonial layaknya wisuda.

– UJIMOTO : Sistem yang digunakan untuk merekam dan memantau proses pengujian kendaraan bermotor, terintegrasi dengan Aplikasi Penerbitan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) Kementrian Perhubungan dan Sistem Pembayaran BANK Nagari (BPD Sumatera Barat).

5. Smart Society

– PUSTAKA BERGILIR : Program yang membawa buku ke rumah-rumah masyarakat secara bergilir untuk meningkatkan minat baca.

– ISOLOKKAB : Aplikasi perpustakaan digital yang memungkinkan pengguna membaca ebook secara online dan offline, serta berinteraksi dengan pengguna lain.

6. Smart Environment

– BANK SAMPAH : Program yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, mengurangi timbulan sampah rumah tangga, dan meningkatkan pendapatan melalui pembayaran iuran sampah bulanan.

Kegiatan evaluasi dilanjutkan dengan pembahasan teknis terkait inovasi Smart City Kabupaten Solok.

Pembahasan ini diikuti oleh seluruh peserta rapat dan tim evaluasi dari Kominfo RI serta akademisi yang memberikan masukan strategis untuk pengembangan Smart City di Kabupaten Solok.

Melalui diskusi ini, diharapkan berbagai inovasi yang telah dilakukan dapat terus disempurnakan dan diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Solok. (*)

Ziarah yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Kusuma, Lolong, Padang ini dipimpin oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH. 

Kegiatan diawali dengan upacara dan peletakan karangan bunga di tugu monumen pahlawan. Selanjutnya Kapolda beserta rombongan Pejabat Utama dan Bhayangkari menabur bunga di makam pahlawan.

Sementara, untuk pelaksanaan tabur bunga dilaksanakan di Dermaga Mako Ditpolairud Polda Sumbar. 

Upacara tabur bunga itu dipimpin oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Gupuh Setiyono, S.Ik. MH yang juga dihadiri beberapa PJU Polda Sumbar. 

Sementara, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik mengatakan, kegiatan ziarah dan tabur bunga itu merupakan rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT Bhayangkara. 

"Untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang gugur dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ujarnya.(*)

Jakarta, netralpost.net --- Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo meluncurkan sistem online single submission (OSS) pengurusan izin event di dalam negeri. Peluncuran sistem ini pun dihadiri Presiden Jokowi, Menteri Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ditto Ariotedjo, dan para perwakilan indstri kreatif, serta Forkopimda lainnya. 

Diakui Kapolri, sistem ini diluncurkan untuk mengatasi berbagai keluhan atas sulit dan lamanya pengurusan izin event selama ini. Selain itu, sistem ini diluncurkan untuk mempermudah pengurusan perizinan berbagai event di Indonesia.

"Sebelumnya proses perizinan event tingkat nasional di Kepolisian saja memakan waktu 14 hari. Saat ini, penyelenggara event tinggal mengisi form pengajuan dan melengkapi dokumen persyaratan secara online, mulai dari venue, dinas parekraf, dan satuan polisi, perizinan paling lama 14 hari kerja," jela Kapolri dalam peluncuran di Gedung The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin (24/6/24).

Menurut Kapolri, layanan ini diberlakukan di event yang akan terselenggara di GBK, JCC, Ice BSD, TMII, Ancol, Expo Kemayoran, dan Community Park PIK 2. Selanjutnya, proses assesment tengah dilakukan untuk proses pemberlakuan di Medan, Bogor, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Denpasar, Surabaya, dan sejumlah wilayah lain.

"Saat ini kami masih melakukan integrasi dengan imigrasi dan Bea Cukai, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Sehingga nantinya proses visa izin tenaga kerja asing juga dapat terintegrasi langsung di OSS," ungkapnya.

Lebih lanjut Kapolri menekankan, dengan sistem ini, perizinan akan diproses secara transparan, terukur, dan terintegrasi. Dengan begitu, perekonomian dalam negeri akan semakin meningkat karena berbagai event dari pelaku industri kreatif.

Ditambahkan Kapolri, pada pelaku industri kreatif, akan semakin efisien dalam mengurus perizinan karena tidap perlu mondar-mandir ke berbagai instansi. 

"Kami launching ini dapat memberikan solusi dan kita mengharapkan masukan, sehingga apa yang kita lakukan hari ini bisa lebih baik dengan masukan dari pelaku-pelaku industri," jelas Jenderal Sigit.

Apel Pagi itu, dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Safrudin, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, drg. Muswir Yones Indra, Asisten I , Syahrial, Kepala OPD, ASN dan THL Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok.

Dalam arahanya sebagai Pembina Apel, Editiawarman mengingatkan kembali seluruh ASN dan THL lingkup Pemkab Solok, untuk senantiasa meningkatkan kedisiplinan dalam kehadiran dan melaksanakan tupoksinya masing-masing.

Saat ini kata Editiawarman, kita telah memasuki minggu terakhir bulan Juni, untuk itu, kepada pemegang kegiatan, agar menyegerakan pelaksanaan kegiatan di masing-masing OPD.

Bagi OPD Inner yang menghasilkan PAD pada Tahun 2025 ujar Editiawarman, agar lebih menyempurnakan pelaporan dan kalkulasi PAD nya.

" Sehingga, bisa tepat dengan target kinerja kita " pungkasnya. (*)

Bupati Solok Selatan, H Khairunas, menyebut bahwa kegiatan hari ini merupakan kolaborasi dari berbagai elemen pemerintah daerah.

Masyarakat terlihat antusias saat menikmati RTH yang ada saat ini, pemerintah menjadikan RTH sebagai salah satu pusat keramaian, pusat kuliner, wisata jalan-jalan keluarga dengan suasana yang asri. 

Bupati Solok Selatan H Khairunas mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak  yang telah mempersiapkan kegiatan kali ini. 

"CFD kali ini paket lengkap, selain sehat juga ada pelayanan yang diberikan, mulai kependudukan, perizinan, KB, perpustakaan, kesehatan dan lainnya," kata Bupati Khairunas di RTH Solok Selatan di Padang.

 Dengan semakin lengkapnya fasilitas RTH ini, akan dapat menambahkan peluang usaha untuk pelaku UMKM, baik bagi pedagang di RTH maupun disekitarnya.

Sejumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan Car Free Day (CFD) di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Padang Aro menyambut antusias pelayanan mobil keliling dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Solok Selatan. Dari pagi, warga secara bergantian tampak menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan.

Sekretaris Daerah Kab. Solok Selatan Syamsurizaldi yang meninjau layanan tersebut mengatakan pelayanan Disdukcapil yang dilakukan saat Car Free Day tersebut memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan.

“Jadi, disamping berolahraga, di CFD juga ada pelayanan disdukcapil, sehingga masyarakat akan semakin mudah dan cepat terlayani dalam pengurusan administrasi kependudukan seperti kartu keluarga, e-KTP, akta kelahiran dan lainnya,” kata Syamsurizaldi, didampingi Kadis Disdukcapil Efi Yandri dan Sekretaris Dinas Yulianis.

Dia juga berharap, kedepannya kegiatan CFD juga bisa diisi dengan pelayanan-pelayanan publik lainnya, sehingga akan lebih mendekatkan dan memudahkan masyarakat dalam berbagai urusannya. 

Bupati Khairunas terus mendorong semua pihak untuk terus berinovasi dan bergerak bersama. 

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dalam setiap kegiatan.

Bupati juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan selama CFD, termasuk layanan kesehatan, kependudukan, dan lainnya.

 Khairunas juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Baznas Solok Selatan atas bantuan yang diberikan pada kegiatan ini.

Ketua DPRD, Zigo Rolanda, menyambut baik kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Ia juga mengapresiasi bantuan sembako yang disalurkan oleh pemerintah dan BAZNas untuk meringankan biaya dan kebutuhan masyarakat. 

Pelaksanaan CFD ini mendapat dukungan bantuan dari BAZNAS Solok Selatan sebanyak 1.375 paket bantuan beras dan paket sembako. 

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menegaskan bahwa seluruh kemajuan dan lompatan yang sudah dicapai oleh daerah, harus dirasakan dampaknya oleh masyarakat. 

Pasalnya segala hal yang dilakukan semata-mata adalah bentuk pelayanan pemerintah

Nah oleh karena itu, Komponen standar pelayanan public/ masyarakat  ini didesain untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik sehingga masyarakat dimudahkan menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteran masyarakat. 

Di samping itu, dengan terpenuhinya standar pelayanan tersebut, dapat meminimalisir tindakan-tindakan maladminsitrasi seperti pungutan liar, penyimpangan prosedur, penudaan berlarut dan sebagainya yang merupakan celah terjadinya tindakan korupsi. 

Adanya standar pelayanan publik memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta menuntut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya. 

Dengan terpenuhnya standar pelayanan publi tersebut, harapannya adalah mewujudkan Indonesia menjadi welfare state yang dapat memenuhi kebutuhan dasar sebagai bentuk mekanisme pemerataan terhadap kesenjangan yang ada.

Penulis : Nofita Rahmadhani ( Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang)

David selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Bupati Solok atau yang mewakili. Ucapan Selamat Datang dan Terima kasih kepada Ketua TP-PKK Kab.Solok beserta jajaran. Ucapan Terima Kasih kepada para tamu undangan dan Para wali murid MDTA Nagari Sungai Jambur Sumber dana dari penyelenggaraan acara ini berasal dari Pemerintah Nagari Sungai Jambur dan swadaya masyarakat dan perantau Nagari Sungai Jambur.

Wisudawan dan Wisudawati berjumlah 27 orang yang berasal dari 2 Masjid Nagari Sungai Jambur.

Wali Nagari Sungai Jambur. Marlius, mengatakan, atas nama keluarga Besar Nagari Sungai Jambur kami menyampaikan selamat datang kepada Bupati Solok yang diwakili oleh kepala dinas sosial Mulyadi Marcos, SE, MM, terima kasih kepada Ketua TP-PKK Kab.Solok Ny. Hj. Emiko Epyardi Asda, SP yang telah menyempatkan hadir bersama kami karena baru kali ini acara wisuda dan khatam Alquran dihadiri oleh Bupati dan Ibu TP PKK Kabupaten Solok Dapat kami informasikan jumlah anak kita yang diwisuda dan khatam alquran adalah sebanyak 27 orang.

Kami dari Pemerintahan Nagari Sungai Jambur izin menyampaikan juga bahwa bendungan yang mengairi sawah lebih kurang 50 Ha yang mengairi 3 nagari jebol pada bulan Mei yang lalu ,tentu hal ini berdampak pada ketersediaan pangan dan ekonomi masyarakat kami saat ini. Untuk itu kami mohon bantuan dari Pemda untuk membantu mencarikan solusi perbaikan bendungan kami ini.

Selain itu juga ada 3 rumah warga yang terdampak banjir beberapa waktu yang lalu, 2 diantaranya rusak parah dan 1 rusak sedang, mohon kiranya bantuan juga dari Pemda.

Ketua TP-PKK Kab.Solok Ny. Hj. Emiko Epyardi Asda, SP, dalam sambutannya, mengatakan, ucapan Selamat kepada ananda kita yang telah khatam Alquran dan diwisuda pada hari ini.

Kab.Solok pada umumnya agar selalu mengedepankan unsur agama di kehidupan anak-anak kita.

Pada kesempatan ini Kami Pemerintahan Kab.Solok melalui Dinas Sosial, juga memberikan Bantuan Sebagai berikut:

1.Yeni suryani (Tongkat lipat)

2.Asmanidar (Tongkat lipat)

3.Yusniati (Tongkat lipat)

4.Darmius (Tongkat lipat)

5.Darmawati (Tongkat lipat)

6.Gomban (Tongkat lipat)

7.Polenar (Tongkat kaki tiga)

8.Asnidar Wati (Tongkat kaki tiga)

Samik (Alat Bantu Dengar)

10.Darlis (Alat Bantu Dengar)

Muhammad Tegar (Alat Bantu Dengar) Turut menghadiri, Bupati Solok yang diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Mulyadi Marcos, SE, MM, Ketua TP-PKK Kab.Solok Ny. H. Emiko Epyardi Asda, SP, Kepala SKPD Lingkup Pemerintahan Kab.Solok, Kakan Kemenag Kab.Solok mewakili, Kepala MUI Kec.IX Koto Sungai Lasi, Camat IX Koto Sungai Lasi Agus Dwiyanto Gayo, S.STP, M.Si, Wali Nagari Sungai Jambur Marlius, Ketua BPN Nagari Sungai Jambur, Ketua KAN, Alim Ulama,Cadiak Pandai,Bundo Kanduang Limpapeh Rumah Gadang, Wisudawan/Wisudawati, para Undangan lainnya.

Hal ini disampaikan Kapolda saat konferensi pers yang didampingi Dirreskrimsus Kombes Pol Alfian Nurnas, S.Ik, Dirreskrimum Kombes Pol Andri Kurniawan, S.Ik, Wakapolresta Padang AKBP Ruly Indra Wijayanto, S.Ik, Kepala Komnas Ham Perwakilan Sumbar, Katua LKAAM Sumbar dan salah satu tokoh masyarakat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN), Minggu (23/6) di Polresta Padang. 

Awalnya, Irjen Pol Suharyono menyampaikan duka terhadap keluarga Afif Maulana atas musibah yang terjadi tersebut. 

"Saya atas nama Kapolda Sumbar menyampaikan bela sungkawa. Semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT," ucapnya. 

Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengatakan, sudah ada 40 saksi diperiksa dalam kasus penemuan  jasad korban yang bernama Afif Maulana Warga Kecamatan Lubuk Kilangan ditemukan oleh salah seorang pegawai cafe di sungai Jembatan Kuranji, Kota Padang.

"Dalam 40 saksi yang dimintak keterangan ada 30 orang personil Sabhara Polda Sumbar yang mana pas kejadian itu sedang mengamankan sebanyak 18 orang pelajar yang tawuran di Kuranji tersebut.

"Saya bertanggung jawab penuh akan kasus penemuan jasad Afif Maulana, sampai saat sekarang kita masih mendalami kasus ini, pas di hari yang sama itu kita mengamankan 18 orang remaja tawuran, tidak ada yang namanya Afif Maulana,"ungkapnya.

Nah, ketika 18 orang yang kita amankan tersebut, memang ada diamankan satu motor milik Afif Maulana tapi yang memakai temannya, pas kejadian teman afif maulana tersebut, ada salah satu personil mendengar bahwa ia diajak Afif Maulana untuk terjun ke jembatan tersebut.

"Ketika kita amankan ada puluhan senjata tajam milik para pelaku tawuran, semuanya kita bawa, 18 orang remaja yang kita amankan 17 diantaranya diserahkan ke pihak orang tua, satu masih dilakukan penyelidikan," ujarnya.

Untuk yang membuat konten di media sosial yang menyebarkan kesaksian dari temannya Afif tersebut, pihaknya akan meminta keterangannya.

"Untuk 30 personil yang sudah dimintak keterangan, seadainya ada yang terbukti melakukan perbuatan tersebut akan kita tindak tegas. Untuk sementara belum ada yang kita amankan dalam kasus ini, dan hasil otopsi masih belum keluar, kita masih menunggu," ungkapnya.

Dan dengan tegas, Irjen Pol Suharyono akan bertanggung jawab penuh dan terus memantau kelanjutan kasus ini.

"Yang jelas kita akan kawal penuh kasus ini, bagaimana kelanjutan ini akan terus kita sampaikan kepada media," pungkasnya.(*)

Zoom Meeting yang dipimpin langsung oleh Menko PMK Muhadjir Efendy berserta jajaran tersebut membahas mengenai sejauhmana semua daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia dalam menurunkan angka prevalensi stunting. Saat ini masih ada beberapa daerah di Indonesia yang terlihat angka stuntingnya masih meningkat. Sehingga masih harus lebih dtingkatkan lagi giat dalam penurunan angka prevalensi stunting tersebut.

Seperti diketahui Komitmen pemerintah dalam menurunkan angka stunting masih terus dilakukan. Catatan terakhir di tahun 2023, angka prevalensi stunting Indonesia berada pada kisaran 21,5 persen. Capaian tersebut, berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo masih harus diturunkan hingga mencapai 14 persen di akhir tahun 2024.

Intervensi serentak pencegahan stunting tersebut merupakan langkah penting dalam upaya penurunan angka prevalensi stunting, dimana akan dilakukan penimbangan, dan pengukuran pada semua ibu hamil, balita, dan calon pengantin. Intervensi juga akan diberikan sesuai permasalahan yang dialami oleh balita dan ibu hamil yang diperiksa.

Selama berlangsungnya zoom masing-masing propinsi memaparkan bagaimana mereka berupaya secara maksimal dalam melakukan penurunan angka prevalensi stunting di daerahnya. Di samping itu juga disampaikan kendala yang dihadapi beberapa daerah dan mereka berharap adanya solusi dari masalah tersebut, sehingga upaya penurunan angka prevalensi stunting dapat terwujud secara optimal.

Sementara itu Sekda Medison menegaskan kepada seluruh TIM TPPS maupun OPD yang terkait dalam upaya penurunan prevalensi stunting khususnya di Kabupaten Solok untuk bekerja secara maksimal, dan turun langsung dalam aksi pencegahan dan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Solok. Sehingga angka stunting di Kabupaten Solok dapat terus menurun dari tahun ke tahun sesuai dengan apa yang diharapkan. kedepannya diharapkan Kabupaten Solok dapat terbebas dari stunting.

Tampak Hadir Bupati Solok diwakili Asisten III Editiawarman, S.Sos, M.Si,  Kepala Disdukcapil Ricky Carnova, S.STP, M.Si,  Kepala Disdikpora Zainal Jusmar, S.Pd, MM, Camat se-Kabupaten Solok dan 15 Orang Bidan Praktek Mandiri di Kabupaten Solok.

Asisten III Editiawarman menyampaikan dengan adanya kerjasama ini, diharapkan lembaga pengguna dapat mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen hasil pelayanan yang diterbitkan sehingga terwujud Satu Data Indonesia (SDI) dimana data yang dipakai adalah data yang sudah terverifikasi dan tervalidasi oleh Disdukcapil.

"Setelah menandatangani perjanjian kerjasama ini satu hal yang perlu kami ingatkan, agar kerjasama yang telah kita bangun dapat berjalan secara baik dan optimal, tentunya diperlukan komitmen semua pihak dalam pelaksanaannya. Agar apa yang menjadi tujuan, cita-cita serta harapan kita bersama dapat terwujud dan tercapai secara baik dan maksimal." Tuturnya.

Pada kegiatan ini dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat persetujuan PKS Pemanfaatan Data dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk 18 Lembaga Pengguna di Kabupaten Solok yang terdiri dari 14 Kecamatan dan 4 Nagari. Dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok sudah bekerjasama dengan 45 Lembaga Pengguna terkait pemanfaatan data by NIK. Dengan perjanjian kerjasama ini, lembaga pengguna dalam hal ini OPD, kecamatan dan nagari dapat melakukan verifikasi serta validasi NIK secara mandiri di pelayanan publik yang dimiliki. 

Disamping itu juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Tujuan dari kerjasama ini adalah meningkatkan capaian kepemilikan KIA di Kabupaten Solok khususnya anak anak TK dan PAUD, setelah tamat anak anak tersebut langsung memiliki KIA sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Disamping Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, PKS Pemanfaatan KIA ini juga pernah ditandatangani dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terkait pemanfaatan KIA sebagai Kartu perpustakaan. 

Terakhir dilakukan penandatanganan PKS Inovasi Anak Teladan dengan Bidan Praktek Mandiri. Hal ini dilakukan untuk memperluas cakupan Inovasi Anak Teladan dan mempermudah masyarakat yang melakukan persalinan di Bidan Praktek Mandiri, dimana masyarakat langsung mendapatkan dokumen Akta Kelahiran dan perubahan Kartu Keluarga (KK) setelah melakukan proses persalinan. (Admin)

Khusus kurban Polda Sumbar, sebanyak 28 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Dimana, dari 28 ekor sapi tersebut, satu ekor sapi diserahkan kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar. 

Untuk penyerahan sapi kepada PWI Sumbar, diserahkan langsung oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH didampingi Wakapolda Brigjen Pol Gupuh Setiyono, S.Ik. MH kepada Ketua PWI Sumbar Widya Nevies, Senin (17/6) di lapangan Satbrimob Polda Sumbar. 

Dalam momen tersebut, Kapolda Sumbar juga menyampaikan selamat hari raya Idul Adha kepada seluruh masyarakat yang merayakannya.

Sementara, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik menyampaikan, untuk penyembelihan hewan kurban Polda Sumbar dilaksanakan di Mako Satbrimob. 

"27 ekor sapi dan 2 kambing yang telah dipotong ini, nantinya daging-daging tersebut akan didistribusikan untuk masyarakat, dan kepada Panti Asuhan," katanya. 

Sementara, 126 sapi dan 17 ekor kambing lainnya akan dilakukan di masing-masing Polres dan juga diserahkan kepada masyarakat.(*)