NetralPost.net

Hitam Putih Pers: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab

Hendrizon,SH., MH.

Wartawan Muda

Pendahuluan

Pers adalah cermin kehidupan demokrasi. Ia memiliki peran ganda: sebagai pengawas kekuasaan sekaligus penyampai informasi bagi publik. Namun, dalam praktiknya, pers tidak selalu berada di jalur yang ideal. Ada sisi terang (putih) yang menegakkan kebenaran, tetapi juga ada sisi gelap (hitam) yang bisa menjerumuskan publik. Inilah yang disebut “hitam putih pers”.

Dalam prinsipnya pers tidak bisa lepas dari hitam dan putih.

Putih: Sisi Positif Pers

1. Penjaga Demokrasi
   Pers menjadi watchdog yang mengawasi pemerintah, mengungkap kasus korupsi, dan memperjuangkan transparansi.
2. Sumber Informasi Publik
   Memberikan informasi akurat agar masyarakat dapat mengambil keputusan tepat dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.
3. Pemersatu Bangsa
   Pers dapat menumbuhkan solidaritas, terutama saat bangsa menghadapi bencana atau konflik.
4. Pendidikan Publik
   Pers berfungsi sebagai media literasi yang mendidik masyarakat melalui berita, artikel, dan opini yang membangun.

Hitam: Sisi Negatif Pers

1. Sensasi dan Komersialisasi
   Demi rating atau keuntungan, sebagian media lebih mengutamakan berita sensasional ketimbang fakta.
2. Propaganda dan Intervensi
   Pers bisa menjadi alat kepentingan politik atau kelompok tertentu, sehingga tidak lagi independen.
3. Penyebaran Hoaks
   Tanpa verifikasi yang baik, media dapat menjadi saluran penyebaran informasi palsu.
4. Pelanggengan Ketidakadilan
   Ketika pers hanya berpihak pada pemilik modal atau penguasa, ia justru memperkuat ketidakadilan sosial.

Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab

Kebebasan pers dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945 serta UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, kebebasan tersebut bukan tanpa batas. Pers harus menjalankan fungsi kontrol dengan tetap berlandaskan etika jurnalistik: akurat, berimbang, dan tidak merugikan pihak tertentu.

Penutup

“Hitam putih pers” mencerminkan realitas bahwa media memiliki dua wajah: dapat menjadi cahaya demokrasi atau justru bayangan gelap yang menyesatkan. Oleh karena itu, menjaga independensi dan profesionalitas pers adalah tugas bersama, bukan hanya tanggung jawab wartawan, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen informasi. Dengan pers yang sehat, bangsa akan semakin kuat.(***)

Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers: Pilar Kebebasan Informasi di Indonesia

Hendrizon, SH., MH

Wartawan Muda

Pendahuluan

Kebebasan pers merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan demokrasi. Di Indonesia, jaminan konstitusional mengenai kebebasan pers ditegaskan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, memperoleh, dan menyampaikan informasi. Untuk mempertegas hal ini, lahirlah Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Pers

Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 disahkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 1982 yang dinilai tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi. Pada masa Orde Baru, pers dibatasi ketat oleh sistem perizinan (SIUPP), sensor, dan kontrol politik. Reformasi 1998 membawa semangat baru untuk menjamin kebebasan pers secara lebih luas dan demokratis.

Pokok-Pokok Pengaturan dalam Undang-Undang Pers

1. Kebebasan Pers

   • Pers nasional bebas dari penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran (Pasal 4).
   • Hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan serta informasi dijamin undang-undang.

2. Hak dan Kewajiban Pers

   • Pers wajib menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan berimbang.
   • Wartawan memiliki hak tolak, yaitu hak menolak mengungkap sumber berita demi perlindungan narasumber.

3. Perlindungan Pers

   • Pers berhak memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya.
   • Pasal 18 menegaskan sanksi pidana bagi pihak yang menghalang-halangi kerja pers.

4. Dewan Pers

   • Dibentuk sebagai lembaga independen untuk melindungi kemerdekaan pers, meningkatkan kualitas jurnalistik, serta menyelesaikan sengketa pers di luar jalur pengadilan.

Fungsi Undang-Undang Pers

Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 berfungsi sebagai:

• Landasan hukum kebebasan pers di Indonesia.
• Pelindung masyarakat agar memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan.
• Alat kontrol sosial, karena pers menjadi bagian dari pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Tantangan dalam Implementasi

Walaupun Undang-Undang ini memberikan kebebasan yang luas, masih ada beberapa tantangan:

• Penyalahgunaan kebebasan pers untuk menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian.
• Intervensi politik dan ekonomi terhadap independensi media.
• Ancaman digital, seperti disinformasi di media sosial yang sering kali tidak tunduk pada etika jurnalistik.

Penutup

Undang-Undanh Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya memberikan ruang bagi pers untuk berkembang secara bebas, tetapi juga melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan. Namun, kebebasan pers harus diiringi tanggung jawab moral dan profesional agar pers tetap menjadi pilar demokrasi yang sehat.(**)

Runtuhnya Pers: Ancaman Fatal bagi Keberlangsungan Negara

Hendrizon, SH,.MH.

maklumatnews-Pers merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi modern. Ia berfungsi sebagai pengawas (watchdog) kekuasaan, penyalur aspirasi rakyat, sekaligus penyedia informasi yang benar dan berimbang. Namun, apabila pers runtuh atau kehilangan kebebasannya, dampaknya bisa sangat fatal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fungsi Pers dalam Negara

1. Pilar Demokrasi → Menyuarakan kepentingan publik dan mengontrol kekuasaan.
2. Penyampai Informasi → Memberikan akses informasi yang benar, akurat, dan mendidik masyarakat.
3. Pengawas Kekuasaan → Mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi.
4. Pemersatu Bangsa → Menjadi media komunikasi lintas kelompok, agama, budaya, dan wilayah.

Dampak Runtuhnya Pers

Jika pers tidak lagi independen atau bahkan runtuh, maka:

• Masyarakat Kehilangan Akses Informasi Benar → publik hanya mendapat berita dari sumber resmi pemerintah atau kelompok tertentu, sehingga menutup ruang kritik.
• Meningkatnya Otoritarianisme → tanpa pers, kekuasaan dapat berjalan tanpa pengawasan.
• Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan → ketiadaan pers membuka peluang terjadinya kejahatan politik dan ekonomi yang tersembunyi.
• Disintegrasi Sosial → masyarakat bisa terbelah oleh disinformasi dan propaganda yang tidak terbantahkan.
• Melemahnya Demokrasi → negara berisiko jatuh ke dalam sistem otoriter yang menindas kebebasan rakyat.

Studi Kasus Global

• Uni Soviet (pra-1991) → runtuhnya pers independen membuat masyarakat lama hidup dalam propaganda, hingga akhirnya kehilangan kepercayaan pada negara.
• Myanmar → setelah kudeta 2021, kebebasan pers ditekan, menyebabkan maraknya berita palsu, konflik, dan isolasi internasional.
• Negara-negara otoriter lain menunjukkan pola serupa: tanpa pers bebas, negara rentan krisis legitimasi.

Penutup

Runtuhnya pers bukan sekadar hilangnya media, tetapi juga hilangnya ruang bagi rakyat untuk bersuara. Negara tanpa pers ibarat tubuh tanpa indera: tidak mampu merasakan, mendengar, atau melihat kondisi nyata rakyatnya. Hal ini sangat fatal karena membuka jalan menuju otoritarianisme, korupsi, dan perpecahan bangsa. Oleh sebab itu, menjaga kebebasan pers berarti menjaga demokrasi, keadilan, dan keberlangsungan NKRI.

Artikel: 

Padang, netralpost – Suasana penuh keakraban dan kekeluargaan tampak dalam acara ramah tamah yang digelar Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Padang bersama Wali Kota Padang, H. Fadly Amran, di Aula Dinas Wali Kota Padang.

Pertemuan ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus mempererat hubungan antara ulama, umara, dan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Padang H. Fadly Amran menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada PCNU Kota Padang atas kiprahnya dalam membina umat dan mendukung pembangunan daerah.

“Sinergi antara pemerintah dan ulama sangat penting, sebab pembangunan tidak hanya berorientasi pada fisik, tetapi juga pada pembinaan akhlak dan spiritual masyarakat,” ujar Wali Kota.

Sementara itu, ketua PCNU Kota Padang H. Syahrial Nadir menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas sambutan hangat dari Wali Kota. Mereka menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial demi terwujudnya masyarakat yang religius, rukun, dan harmonis.

Acara ramah tamah ini diakhiri dengan foto bersama, menambah suasana hangat penuh kebersamaan. Kehadiran Wali Kota bersama PCNU menjadi bukti nyata bahwa kebersamaan dan silaturahmi adalah kunci untuk mewujudkan Padang yang lebih baik, sejuk, dan penuh berkah.

Humas PCNU Kota Padang

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran operasional SPPG dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah.

Kegiatan peninjauan dihadiri oleh sejumlah Pejabat Utama Polda Sumbar. Kapolda mengevaluasi fasilitas dapur, peralatan, serta distribusi makanan bergizi yang disediakan untuk mendukung kebutuhan gizi bagi penerima manfaat. 

SPPG ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi.

Kapolda Sumbar melalui Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, mengatakan, Peninjauan ini menunjukkan komitmen Kapolda Sumbar dalam memastikan SPPG berjalan optimal untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis. 

"Kami ingin memastikan makanan yang disediakan memenuhi standar gizi nasional dan berdampak positif bagi masyarakat.” ujar Kabid Humas. 

Kapolda juga berinteraksi dengan personel yang bertugas di SPPG, memberikan arahan untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan program.

 “SPPG ini harus menjadi contoh nyata bagaimana Polri hadir untuk masyarakat, tidak hanya dalam keamanan, tetapi juga kesejahteraan,” tambah Kombes Pol Susmelawati.(red)

Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, (1/9/25) malam, pukul 22.00 Wib, ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) setelah aksi unjuk rasa.

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Ruseimy, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polda Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Kapolda Irjen Pol Gatot Tri Suryanta atas dedikasi dan kerja keras dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kota Padang, khususnya pasca aksi unjuk rasa pada 1 September 2025.

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh jajaran Polda Sumbar, baik personel di lapangan maupun pimpinan, yang telah bekerja secara profesional, humanis, dan penuh tanggung jawab dalam menjaga kondusifitas kamtibmas. Kehadiran Bapak Kapolda dan tim di tengah situasi yang dinamis menunjukkan komitmen luar biasa untuk menjaga keamanan masyarakat,” ujar Vasco Ruseimy saat meninjau pos pengamanan terpadu bersama Kapolda Sumbar, Senin (1/9/2025) malam.

Wagub juga mengapresiasi pendekatan persuasif yang diterapkan Polda Sumbar dalam menghadapi aksi unjuk rasa, sehingga situasi tetap terkendali dan tidak menimbulkan gangguan yang signifikan. 

“Kerja sama yang solid antara Polda Sumbar, TNI, dan pemerintah daerah telah menciptakan suasana yang aman dan damai. Kami sangat menghargai upaya ini dan berharap sinergi ini terus terjalin untuk kemajuan Sumatera Barat,” tambahnya.

Vasco Ruseimy juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung upaya menjaga kamtibmas dengan tetap menjaga sikap saling menghormati dan menghindari provokasi. 

“Mari kita bersama-sama menjaga Sumatera Barat sebagai daerah yang kondusif, harmonis, dan penuh kebersamaan. Sekali lagi, terima kasih kepada Polda Sumbar atas dedikasinya yang luar biasa,” tutup Wagub.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya, dalam keterangannya, menyampaikan apresiasi atas kerjasama semua pihak dalam menjaga stabilitas pasca-unjuk rasa. 

"Kegiatan peninjauan pos pengamanan terpadu oleh Kapolda Irjen Pol Gatot Tri Suryanta bersama Wagub Vasco Ruseimy dan Wakil ketua DPRD Provinsi Evi Yandri hari ini adalah langkah proaktif untuk memastikan bahwa kamtibmas tetap terjaga," ujar kabid humas.

Kabid Humas Polda Sumbar menambahkan, selain itu, kegiatan ini mencerminkan komitmen Kapolda untuk selalu hadir di tengah-tengah personel.

“Bapak Kapolda Irjen Pol Gatot Tri Suryanta ingin memastikan bahwa personel di lapangan merasa didukung dan termotivasi," tambah Kabid Humas. 

Dalam kesempatan itu, Wagub Vasco Ruseimy menyerahkan bingkisan kepada personel di Pos Pengamanan Terpadu.*

Acara ini bertujuan memperkuat sinergi dengan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Polda Sumbar, sekaligus menindaklanjuti perintah Kapolri untuk melibatkan potensi masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan.

Kegiatan dipimpin oleh Ps. Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sumbar Kompol Rosita Imelda Ifadi, S.H., M.H., didampingi AKP Dany Salman, S.H., M.H., IPTU Undra Putra, S.H., M.H., IPDA Elmarisa Khairani, S.H., M.H., serta personel honorer Subdit Kamsel. Hadir pula perwakilan dari komunitas pengemudi ojek online Kota Padang.

Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar Kombes Pol H.M. Reza Chairul Akbar Sidiq menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Polri untuk melibatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan. 

“Kami mengajak komunitas ojek online untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan mendukung upaya pencegahan pelanggaran di jalan raya. Peran mereka sangat penting karena berada di lapangan setiap hari, sehingga dapat menjadi mata dan telinga kami untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif,” ujar Kombes Reza.

Dalam kegiatan tersebut, Kompol Rosita Imelda Ifadi menyampaikan arahan terkait pentingnya kolaborasi antara Polri dan komunitas ojek online. Para peserta juga diberi kesempatan menyampaikan pandangan dan pengalaman terkait potensi gangguan Kamtibmas, khususnya di sektor umum dan vital. Aspirasi ini menjadi bahan evaluasi untuk merumuskan strategi bersama guna menjaga ketertiban.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pendekatan humanis Polri. 

“Melalui pembinaan seperti ini, kami ingin mempererat hubungan dengan komunitas ojek online. Mereka adalah mitra strategis yang dapat membantu menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat luas. Kami juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan solidaritas dan kepedulian sosial,” katanya.

Sebagai wujud kepedulian, Ditlantas Polda Sumbar juga membagikan bantuan berupa beras kepada anggota komunitas ojek online. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus memperkuat ikatan emosional antara Polri dan masyarakat.

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar, diakhiri dengan sesi diskusi dan penyampaian komitmen dari komunitas ojek online untuk mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif di Sumatera Barat.*