NetralPost.net

Posko ini dibangun sebagai wujud komitmen bersama dalam menjaga aspirasi masyarakat serta menciptakan suasana aman dan nyaman di tengah masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua PW GP Ansor Sumatera Barat,  Chaydirul Yahya, menegaskan bahwa sejarah panjang Ansor telah membuktikan keberpihakan organisasi pada bangsa dan negara.

Chaydirul Yahya menambahkan, GP Ansor tidak gentar menghadapi berbagai framing negatif maupun serangan di media sosial.

“Gerakan kita adalah gerakan untuk mengisi, mengamalkan, serta mengamankan komitmen keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan. Itu yang menjadi fondasi gerakan Ansor sejak dulu hingga kini,” tandasnya.

Dengan pendirian posko-posko ini, GP Ansor Sumatera Barat menegaskan posisinya sebagai garda terdepan dalam merawat aspirasi rakyat sekaligus memastikan Indonesia tetap aman, damai, dan utuh di tengah berbagai tantangan kebangsaan.(*)

Hendrizon, SH., MH.

Wartawan Muda

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah wajah pers Indonesia dari media cetak menuju media online. Perubahan ini membawa peluang baru dalam penyebaran informasi, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan hukum akibat tumpang tindih antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE). Artikel ini menganalisis hubungan hukum antara media online dengan UU ITE melalui pendekatan asas lex specialis derogat legi generali. Hasil kajian menunjukkan bahwa karya jurnalistik dalam media online tetap tunduk pada UU Pers, sedangkan UU ITE hanya berlaku terhadap konten digital non-jurnalistik. Namun, praktik kriminalisasi pers masih sering terjadi, sebagaimana terlihat dalam kasus Muhammad Yusuf (2018) dan Diananta Putra Sumedi (2020). Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi dan penguatan peran Dewan Pers agar kebebasan pers tetap terjamin di era digital.

Kata Kunci: UU Pers, UU ITE, Media Online, Kebebasan Pers, Lex Specialis

Pendahuluan

Pers memiliki peran strategis dalam demokrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di era digital, media online menjadi kanal utama penyebaran informasi. Namun, pemanfaatan internet membuat media online juga bersinggungan dengan UU ITE. Hal ini menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika karya jurnalistik diproses menggunakan UU ITE alih-alih UU Pers. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pers online dengan UU ITE, sekaligus menjawab apakah kriminalisasi pers online dapat dicegah dengan penerapan asas lex specialis derogat legi generali.

Pembahasan

1. Kedudukan UU Pers dan UU ITE

• UU Pers No. 40 Tahun 1999 menjamin kemerdekaan pers (Pasal 2 dan Pasal 4) serta mengatur penyelesaian sengketa melalui hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers (Pasal 5 dan Pasal 15). UU Pers tidak mengenal sanksi pidana atas karya jurnalistik.
• UU ITE mengatur perilaku di ruang digital, termasuk ketentuan pidana terkait pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3) dan penyebaran berita bohong (Pasal 28). Pasal-pasal inilah yang kerap digunakan untuk melaporkan media online.

2. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Dalam teori hukum, UU Pers adalah lex specialis yang mengesampingkan UU ITE sebagai lex generalis. Artinya, sengketa terkait karya jurnalistik harus ditangani dengan UU Pers, bukan pidana UU ITE. Namun, dalam praktiknya aparat penegak hukum sering mengabaikan asas ini.

Studi Kasus

1. Kasus Muhammad Yusuf (2018, Kalimantan Selatan)

   • Wartawan Kemajuan Rakyat ditahan menggunakan UU ITE karena menulis tentang konflik lahan sawit.
   • Yusuf meninggal dalam tahanan, kasus ini menimbulkan kritik luas karena dianggap sebagai kriminalisasi pers.

2. Kasus Diananta Putra Sumedi (2020, Kalimantan Selatan)

   • Pemimpin Redaksi Banjarhits.id dipidana 3,5 bulan meski Dewan Pers menyatakan tulisannya produk jurnalistik.
   • Kasus ini memperlihatkan lemahnya penerapan asas lex specialis.

3. Kasus Radar Bogor (2018)

   • Dilaporkan ke polisi karena berita kritik terhadap Presiden.
   • Dewan Pers turun tangan sehingga kasus diarahkan ke mekanisme UU Pers, menjadi contoh positif penerapan asas lex specialis.

Rekomendasi Solusi

1. Revisi Pasal-Pasal Karet UU ITE
   Agar lebih jelas membedakan antara kritik, opini, dan penghinaan, serta mencegah kriminalisasi pers.

2. Penguatan Kewenangan Dewan Pers
   Aparat penegak hukum harus diwajibkan meminta rekomendasi Dewan Pers sebelum memproses laporan pidana terhadap media online.

3. Peningkatan Etika Jurnalistik Media Online
   Wartawan perlu menjaga akurasi, menghindari hoaks, dan tidak menggunakan judul sensasional yang berpotensi melanggar UU ITE.

4. Literasi Hukum bagi Aparat Penegak Hukum
   Polisi, jaksa, dan hakim harus diberi pemahaman tentang posisi UU Pers sebagai lex specialis.

5. Kolaborasi antara Pers dan Pemerintah
   Melalui forum reguler yang menyusun pedoman penyelesaian sengketa pers online agar konsisten dengan UU Pers.

Kesimpulan

1. Media online adalah bagian dari pers modern yang tunduk pada UU Pers, namun sekaligus bersinggungan dengan UU ITE.
2. Sengketa karya jurnalistik seharusnya diselesaikan dengan mekanisme UU Pers, bukan pidana UU ITE.
3. Kasus-kasus nyata menunjukkan masih terjadinya kriminalisasi pers online akibat tumpang tindih regulasi.
4. Reformasi regulasi, penguatan Dewan Pers, dan peningkatan literasi hukum diperlukan untuk menjamin kebebasan pers di era digital.

Daftar Pustaka

• Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
• Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
• Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008.
• Dewan Pers. (2019). Laporan Tahunan: Penyelesaian Sengketa Pers di Era Digital. Jakarta: Dewan Pers.
• Nugroho, B. (2020). Kriminalisasi Pers Online: Analisis UU Pers dan UU ITE. Jurnal Hukum Media, 12(2), 45–63. (***)

 Hendrizon, SH., MH.

Wartawan Muda

Netral-Hukum adalah fondasi utama dalam kehidupan bernegara. Tanpa hukum, negara akan kehilangan arah, kewibawaan, bahkan keberlangsungan. Hukum bukan sekadar kumpulan aturan tertulis, melainkan instrumen untuk mengatur, menertibkan, dan melindungi kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. Sebagai Alat Pengatur

Hukum berfungsi mengatur hubungan antara negara dengan warga, serta antarwarga negara. Dengan adanya aturan yang jelas, setiap orang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini menciptakan keteraturan sosial yang menjadi syarat mutlak bagi stabilitas negara.

2. Sebagai Alat Kontrol Kekuasaan

Tanpa hukum, kekuasaan bisa berubah menjadi tirani. Fungsi hukum adalah membatasi dan mengendalikan kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Prinsip rule of law memastikan bahwa pemerintah pun tunduk pada hukum, bukan berada di atas hukum.

3. Sebagai Alat Perlindungan

Hukum hadir untuk melindungi hak-hak warga negara. Setiap orang, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun politik, memiliki hak yang sama di depan hukum (equality before the law). Perlindungan ini mencakup hak hidup, kebebasan berpendapat, hingga kepemilikan.

4. Sebagai Alat Penyelesaian Konflik

Konflik adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bernegara. Hukum berperan sebagai jalan damai untuk menyelesaikan konflik, baik melalui peradilan maupun mekanisme hukum lainnya, sehingga tidak berkembang menjadi kekacauan yang mengancam negara.

5. Sebagai Instrumen Keadilan Sosial

Negara yang baik bukan hanya stabil, tetapi juga adil. Fungsi hukum adalah memastikan terciptanya distribusi keadilan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Dengan hukum, negara berupaya menjaga keseimbangan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Penutup

Hukum bukan sekadar “aturan” — ia adalah penjaga negara. Melalui hukum, negara bisa berjalan teratur, adil, dan beradab. Oleh karena itu, fungsi hukum bukan hanya untuk mengikat, tetapi juga untuk melindungi dan menegakkan nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa.(***)

Hitam Putih Pers: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab

Hendrizon,SH., MH.

Wartawan Muda

Pendahuluan

Pers adalah cermin kehidupan demokrasi. Ia memiliki peran ganda: sebagai pengawas kekuasaan sekaligus penyampai informasi bagi publik. Namun, dalam praktiknya, pers tidak selalu berada di jalur yang ideal. Ada sisi terang (putih) yang menegakkan kebenaran, tetapi juga ada sisi gelap (hitam) yang bisa menjerumuskan publik. Inilah yang disebut “hitam putih pers”.

Dalam prinsipnya pers tidak bisa lepas dari hitam dan putih.

Putih: Sisi Positif Pers

1. Penjaga Demokrasi
   Pers menjadi watchdog yang mengawasi pemerintah, mengungkap kasus korupsi, dan memperjuangkan transparansi.
2. Sumber Informasi Publik
   Memberikan informasi akurat agar masyarakat dapat mengambil keputusan tepat dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.
3. Pemersatu Bangsa
   Pers dapat menumbuhkan solidaritas, terutama saat bangsa menghadapi bencana atau konflik.
4. Pendidikan Publik
   Pers berfungsi sebagai media literasi yang mendidik masyarakat melalui berita, artikel, dan opini yang membangun.

Hitam: Sisi Negatif Pers

1. Sensasi dan Komersialisasi
   Demi rating atau keuntungan, sebagian media lebih mengutamakan berita sensasional ketimbang fakta.
2. Propaganda dan Intervensi
   Pers bisa menjadi alat kepentingan politik atau kelompok tertentu, sehingga tidak lagi independen.
3. Penyebaran Hoaks
   Tanpa verifikasi yang baik, media dapat menjadi saluran penyebaran informasi palsu.
4. Pelanggengan Ketidakadilan
   Ketika pers hanya berpihak pada pemilik modal atau penguasa, ia justru memperkuat ketidakadilan sosial.

Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab

Kebebasan pers dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945 serta UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, kebebasan tersebut bukan tanpa batas. Pers harus menjalankan fungsi kontrol dengan tetap berlandaskan etika jurnalistik: akurat, berimbang, dan tidak merugikan pihak tertentu.

Penutup

“Hitam putih pers” mencerminkan realitas bahwa media memiliki dua wajah: dapat menjadi cahaya demokrasi atau justru bayangan gelap yang menyesatkan. Oleh karena itu, menjaga independensi dan profesionalitas pers adalah tugas bersama, bukan hanya tanggung jawab wartawan, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen informasi. Dengan pers yang sehat, bangsa akan semakin kuat.(***)

Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers: Pilar Kebebasan Informasi di Indonesia

Hendrizon, SH., MH

Wartawan Muda

Pendahuluan

Kebebasan pers merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan demokrasi. Di Indonesia, jaminan konstitusional mengenai kebebasan pers ditegaskan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, memperoleh, dan menyampaikan informasi. Untuk mempertegas hal ini, lahirlah Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Pers

Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 disahkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 1982 yang dinilai tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi. Pada masa Orde Baru, pers dibatasi ketat oleh sistem perizinan (SIUPP), sensor, dan kontrol politik. Reformasi 1998 membawa semangat baru untuk menjamin kebebasan pers secara lebih luas dan demokratis.

Pokok-Pokok Pengaturan dalam Undang-Undang Pers

1. Kebebasan Pers

   • Pers nasional bebas dari penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran (Pasal 4).
   • Hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan serta informasi dijamin undang-undang.

2. Hak dan Kewajiban Pers

   • Pers wajib menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan berimbang.
   • Wartawan memiliki hak tolak, yaitu hak menolak mengungkap sumber berita demi perlindungan narasumber.

3. Perlindungan Pers

   • Pers berhak memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya.
   • Pasal 18 menegaskan sanksi pidana bagi pihak yang menghalang-halangi kerja pers.

4. Dewan Pers

   • Dibentuk sebagai lembaga independen untuk melindungi kemerdekaan pers, meningkatkan kualitas jurnalistik, serta menyelesaikan sengketa pers di luar jalur pengadilan.

Fungsi Undang-Undang Pers

Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 berfungsi sebagai:

• Landasan hukum kebebasan pers di Indonesia.
• Pelindung masyarakat agar memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan.
• Alat kontrol sosial, karena pers menjadi bagian dari pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Tantangan dalam Implementasi

Walaupun Undang-Undang ini memberikan kebebasan yang luas, masih ada beberapa tantangan:

• Penyalahgunaan kebebasan pers untuk menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian.
• Intervensi politik dan ekonomi terhadap independensi media.
• Ancaman digital, seperti disinformasi di media sosial yang sering kali tidak tunduk pada etika jurnalistik.

Penutup

Undang-Undanh Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya memberikan ruang bagi pers untuk berkembang secara bebas, tetapi juga melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan. Namun, kebebasan pers harus diiringi tanggung jawab moral dan profesional agar pers tetap menjadi pilar demokrasi yang sehat.(**)

Runtuhnya Pers: Ancaman Fatal bagi Keberlangsungan Negara

Hendrizon, SH,.MH.

maklumatnews-Pers merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi modern. Ia berfungsi sebagai pengawas (watchdog) kekuasaan, penyalur aspirasi rakyat, sekaligus penyedia informasi yang benar dan berimbang. Namun, apabila pers runtuh atau kehilangan kebebasannya, dampaknya bisa sangat fatal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fungsi Pers dalam Negara

1. Pilar Demokrasi → Menyuarakan kepentingan publik dan mengontrol kekuasaan.
2. Penyampai Informasi → Memberikan akses informasi yang benar, akurat, dan mendidik masyarakat.
3. Pengawas Kekuasaan → Mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi.
4. Pemersatu Bangsa → Menjadi media komunikasi lintas kelompok, agama, budaya, dan wilayah.

Dampak Runtuhnya Pers

Jika pers tidak lagi independen atau bahkan runtuh, maka:

• Masyarakat Kehilangan Akses Informasi Benar → publik hanya mendapat berita dari sumber resmi pemerintah atau kelompok tertentu, sehingga menutup ruang kritik.
• Meningkatnya Otoritarianisme → tanpa pers, kekuasaan dapat berjalan tanpa pengawasan.
• Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan → ketiadaan pers membuka peluang terjadinya kejahatan politik dan ekonomi yang tersembunyi.
• Disintegrasi Sosial → masyarakat bisa terbelah oleh disinformasi dan propaganda yang tidak terbantahkan.
• Melemahnya Demokrasi → negara berisiko jatuh ke dalam sistem otoriter yang menindas kebebasan rakyat.

Studi Kasus Global

• Uni Soviet (pra-1991) → runtuhnya pers independen membuat masyarakat lama hidup dalam propaganda, hingga akhirnya kehilangan kepercayaan pada negara.
• Myanmar → setelah kudeta 2021, kebebasan pers ditekan, menyebabkan maraknya berita palsu, konflik, dan isolasi internasional.
• Negara-negara otoriter lain menunjukkan pola serupa: tanpa pers bebas, negara rentan krisis legitimasi.

Penutup

Runtuhnya pers bukan sekadar hilangnya media, tetapi juga hilangnya ruang bagi rakyat untuk bersuara. Negara tanpa pers ibarat tubuh tanpa indera: tidak mampu merasakan, mendengar, atau melihat kondisi nyata rakyatnya. Hal ini sangat fatal karena membuka jalan menuju otoritarianisme, korupsi, dan perpecahan bangsa. Oleh sebab itu, menjaga kebebasan pers berarti menjaga demokrasi, keadilan, dan keberlangsungan NKRI.

Artikel: 

Padang, netralpost – Suasana penuh keakraban dan kekeluargaan tampak dalam acara ramah tamah yang digelar Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Padang bersama Wali Kota Padang, H. Fadly Amran, di Aula Dinas Wali Kota Padang.

Pertemuan ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus mempererat hubungan antara ulama, umara, dan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Padang H. Fadly Amran menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada PCNU Kota Padang atas kiprahnya dalam membina umat dan mendukung pembangunan daerah.

“Sinergi antara pemerintah dan ulama sangat penting, sebab pembangunan tidak hanya berorientasi pada fisik, tetapi juga pada pembinaan akhlak dan spiritual masyarakat,” ujar Wali Kota.

Sementara itu, ketua PCNU Kota Padang H. Syahrial Nadir menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas sambutan hangat dari Wali Kota. Mereka menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial demi terwujudnya masyarakat yang religius, rukun, dan harmonis.

Acara ramah tamah ini diakhiri dengan foto bersama, menambah suasana hangat penuh kebersamaan. Kehadiran Wali Kota bersama PCNU menjadi bukti nyata bahwa kebersamaan dan silaturahmi adalah kunci untuk mewujudkan Padang yang lebih baik, sejuk, dan penuh berkah.

Humas PCNU Kota Padang

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran operasional SPPG dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah.

Kegiatan peninjauan dihadiri oleh sejumlah Pejabat Utama Polda Sumbar. Kapolda mengevaluasi fasilitas dapur, peralatan, serta distribusi makanan bergizi yang disediakan untuk mendukung kebutuhan gizi bagi penerima manfaat. 

SPPG ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi.

Kapolda Sumbar melalui Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, mengatakan, Peninjauan ini menunjukkan komitmen Kapolda Sumbar dalam memastikan SPPG berjalan optimal untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis. 

"Kami ingin memastikan makanan yang disediakan memenuhi standar gizi nasional dan berdampak positif bagi masyarakat.” ujar Kabid Humas. 

Kapolda juga berinteraksi dengan personel yang bertugas di SPPG, memberikan arahan untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan program.

 “SPPG ini harus menjadi contoh nyata bagaimana Polri hadir untuk masyarakat, tidak hanya dalam keamanan, tetapi juga kesejahteraan,” tambah Kombes Pol Susmelawati.(red)

Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, (1/9/25) malam, pukul 22.00 Wib, ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) setelah aksi unjuk rasa.

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Ruseimy, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polda Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Kapolda Irjen Pol Gatot Tri Suryanta atas dedikasi dan kerja keras dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kota Padang, khususnya pasca aksi unjuk rasa pada 1 September 2025.

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh jajaran Polda Sumbar, baik personel di lapangan maupun pimpinan, yang telah bekerja secara profesional, humanis, dan penuh tanggung jawab dalam menjaga kondusifitas kamtibmas. Kehadiran Bapak Kapolda dan tim di tengah situasi yang dinamis menunjukkan komitmen luar biasa untuk menjaga keamanan masyarakat,” ujar Vasco Ruseimy saat meninjau pos pengamanan terpadu bersama Kapolda Sumbar, Senin (1/9/2025) malam.

Wagub juga mengapresiasi pendekatan persuasif yang diterapkan Polda Sumbar dalam menghadapi aksi unjuk rasa, sehingga situasi tetap terkendali dan tidak menimbulkan gangguan yang signifikan. 

“Kerja sama yang solid antara Polda Sumbar, TNI, dan pemerintah daerah telah menciptakan suasana yang aman dan damai. Kami sangat menghargai upaya ini dan berharap sinergi ini terus terjalin untuk kemajuan Sumatera Barat,” tambahnya.

Vasco Ruseimy juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung upaya menjaga kamtibmas dengan tetap menjaga sikap saling menghormati dan menghindari provokasi. 

“Mari kita bersama-sama menjaga Sumatera Barat sebagai daerah yang kondusif, harmonis, dan penuh kebersamaan. Sekali lagi, terima kasih kepada Polda Sumbar atas dedikasinya yang luar biasa,” tutup Wagub.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya, dalam keterangannya, menyampaikan apresiasi atas kerjasama semua pihak dalam menjaga stabilitas pasca-unjuk rasa. 

"Kegiatan peninjauan pos pengamanan terpadu oleh Kapolda Irjen Pol Gatot Tri Suryanta bersama Wagub Vasco Ruseimy dan Wakil ketua DPRD Provinsi Evi Yandri hari ini adalah langkah proaktif untuk memastikan bahwa kamtibmas tetap terjaga," ujar kabid humas.

Kabid Humas Polda Sumbar menambahkan, selain itu, kegiatan ini mencerminkan komitmen Kapolda untuk selalu hadir di tengah-tengah personel.

“Bapak Kapolda Irjen Pol Gatot Tri Suryanta ingin memastikan bahwa personel di lapangan merasa didukung dan termotivasi," tambah Kabid Humas. 

Dalam kesempatan itu, Wagub Vasco Ruseimy menyerahkan bingkisan kepada personel di Pos Pengamanan Terpadu.*

Acara ini bertujuan memperkuat sinergi dengan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Polda Sumbar, sekaligus menindaklanjuti perintah Kapolri untuk melibatkan potensi masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan.

Kegiatan dipimpin oleh Ps. Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sumbar Kompol Rosita Imelda Ifadi, S.H., M.H., didampingi AKP Dany Salman, S.H., M.H., IPTU Undra Putra, S.H., M.H., IPDA Elmarisa Khairani, S.H., M.H., serta personel honorer Subdit Kamsel. Hadir pula perwakilan dari komunitas pengemudi ojek online Kota Padang.

Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar Kombes Pol H.M. Reza Chairul Akbar Sidiq menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Polri untuk melibatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan. 

“Kami mengajak komunitas ojek online untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan mendukung upaya pencegahan pelanggaran di jalan raya. Peran mereka sangat penting karena berada di lapangan setiap hari, sehingga dapat menjadi mata dan telinga kami untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif,” ujar Kombes Reza.

Dalam kegiatan tersebut, Kompol Rosita Imelda Ifadi menyampaikan arahan terkait pentingnya kolaborasi antara Polri dan komunitas ojek online. Para peserta juga diberi kesempatan menyampaikan pandangan dan pengalaman terkait potensi gangguan Kamtibmas, khususnya di sektor umum dan vital. Aspirasi ini menjadi bahan evaluasi untuk merumuskan strategi bersama guna menjaga ketertiban.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pendekatan humanis Polri. 

“Melalui pembinaan seperti ini, kami ingin mempererat hubungan dengan komunitas ojek online. Mereka adalah mitra strategis yang dapat membantu menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat luas. Kami juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan solidaritas dan kepedulian sosial,” katanya.

Sebagai wujud kepedulian, Ditlantas Polda Sumbar juga membagikan bantuan berupa beras kepada anggota komunitas ojek online. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus memperkuat ikatan emosional antara Polri dan masyarakat.

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar, diakhiri dengan sesi diskusi dan penyampaian komitmen dari komunitas ojek online untuk mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif di Sumatera Barat.*