NetralPost.net

Solok, netralpost – Dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas, Kepolisian Resor (Polres) Solok melaksanakan kegiatan berbagi helm gratis kepada pengendara yang patuh terhadap aturan berlalu lintas. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Solok AKBP Agung Pranajaya, S.I.K., bersama Kasat Lantas Polres Solok IPTU Rido, S.H., M.H., Kepala Cabang Samsat Arosuka, serta Kepala Jasa Raharja Kabupaten Solok beserta jajaran (24/9/2025). 

Pembagian helm gratis ini tidak hanya sebagai bentuk apresiasi kepada para pengendara tertib, tetapi juga sebagai sarana mengedukasi masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam berkendara. Selain itu, Polres Solok turut menyosialisasikan program Pemutihan Pajak Kendaraan yang akan berakhir pada 30 September 2025, sekaligus memberikan teguran kepada pengendara yang masih mengabaikan aturan lalu lintas.

Kapolres Solok, AKBP Agung Pranajaya, S.I.K., dalam kesempatan tersebut menghimbau seluruh pengguna jalan untuk lebih disiplin dalam berlalu lintas serta tidak lupa memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan di Samsat terdekat. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcar Lantas) yang aman dan terkendali di wilayah Kabupaten Solok.

“Kegiatan ini kami lakukan sebagai bentuk penghargaan kepada pengendara yang sudah taat aturan serta memberikan edukasi terkait keselamatan dan pentingnya membayar pajak kendaraan sebelum program pemutihan berakhir,” ungkap Kapolres.

Dengan adanya kegiatan ini, Polres Solok berharap kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan berlalu lintas semakin meningkat, sehingga tercipta kondisi lalu lintas yang tertib, aman, dan kondusif.

Dalam acara kali ini Komunitas Toyota id42ner menyambangi Panti Asuhan Yaa Bunayya untuk memberikan bantuan kepada anak Panti Asuhan Yaa Bunayya tepatnya di Desa Kelingking Kelurahan Rempang Cate Kecamatan Galang Batam, Sabtu siang (20/9/2025).

Setibanya Rombongan di Panti Asuhan Yaa Bunayya langsung di sambut oleh pengurus Panti Asuhan dan anak anak panti dengan hangat dan penuh dengan keakraban yang terlihat dari raut wajah para anak panti dan pengurus.

Pengurus panti Yaa Bunayya Efriyandi Sukma yang akrab di sapa Buya Bro mengucapkan terimakasih kepada Rombongan yang telah mengunjungi panti kami, semoga Komunitas id42ner ini menjadi salah satu komunitas untuk menyatukan kebaikan kebaikan, dari unsur setiap kebaikan manusia dan ke beranekaragaman yang tidak memandang suku, agama dan budaya akan tetapi memandang sesuatu perbuatan kebaikan yang dapat dirasakan langsung oleh orang banyak.

Semoga Komunitas id42ner kedepannya bisa menjadi salah satu ikon kebaikan bagi seluruh orang orang yang membutuhkan batuan, membutuhkan kebaikan dan membutuhkan pertolongan, untuk para anggota komunitas 42iner ini supaya solid, kompak dan menjadikan komunitas ini untuk orang orang yang hobi touring dalam artian untuk menyalurkan kebaikan dan memberikan bantuan untuk dapat dirasakan oleh orang banyak, harapnya.

Setelah menyambangi Panti Asuhan Yaa Bunayya para rombongan langsung menuju tempat wisata pantai vio vio Batam untuk menikmati keindahan Alam Kepulauan Riau yang sangat memanjakan mata.

Ketua Cepther Kepulauan Riau Aprianto mengatakan kegiatan kita hari ini melakukan bakti sosial dan touring barelang atau biasa disebut juga dengan touring mini jadi kita melakukan kegiatan hari ini untuk menjaga silaturahmi antar sesama anggota supaya hubungan kekerabatan antar anggota tetap terjalin erat. Dan untuk kedepannya supaya komunitas id42ner semakin eksis dikalangan masyarakat khususnya di Kepulauan Riau, katanya.

Dikesempatan yang sama Sekretaris Cepther Kepulauan Riau Taufik Rohman mengatakan, untuk kegiatan kita hari ini melaksanakan kegiatan bulanan yang kita lakukan setiap bulannya yaitu Kopdar, Touring dan Bakti Sosial.

Untuk kegiatan bakti sosial ini memang agenda rutin yang kita lakukan, dimana kegiatan bakti sosial ini adalah suatu kegiatan yang dicanangkan oleh pengurus pusat. Jadi, tujuan bakti sosial ke panti asuhan Yaa Bunayya ini yaitu supaya kita sebagai member bisa bermanfaat dan berbagi kepada orang orang yang membutuhkan bantuan, ujarnya.

Ia menjelaskan agenda id42ner akan melaksanakan kegiatan memperingati HUT yang akan datang dilaksanakan diluar Indonesia, kita akan melaksanakan Touring ke Johor Malaysia di situ kita akan melaksanakan Kopdar bersama dengan komunitas Toyota dari negeri Jiran. Kegiatan ini hanya dilakukan Cepther Kepulauan Riau.

Untuk di luar Kepulauan Riau kita juga pernah melakukan Touring ke tiga negara lintas Borneo kita start dari Pontianak, menuju ke Sarawah Malaysia dan berakhir di Brunai Darussalam.

Kalau untuk di negara kita ini komunitas id42ner baru baru ini melakukan acara di Lampung, tahun tahun sebelumnya kita melakukan acara di Sulawesi antara Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan dan juga di Sumatera.

Ia menambahkan adapun yang tergabung dalam member Komunitas Toyota id42ner yang tersebar di seluruh Indonesia ada sekitar 4.000 an member yang terbagi dari 27 Chapter, kalau untuk wilayah Kepulauan Riau kita memiliki member sebanyak 80 an.

Untuk member yang ada sekarang ini supaya pertahankan loyalitas kita untuk komunitas di bawa senang, santai, karena kita disini untuk melepaskan penat dari kesibukan kesibukan kita sehari-hari.

Dengan rutinnya kegiatan kita kali ini maupun kegiatan sosial ataupun kegiatan kegembiraan agar bisa berjalan dengan setiap bulannya sehingga kita dapat mengajak member member yang baru yang ingin bergabung. Tujuannya supaya ada regenerasi terhadap komunitas 42iner ini supaya anggota yang baru bergabung dia juga bisa menjadi panitia pelaksana kegiatan, pungkasnya.

Diakhir acara komunitas Toyota id42ner merayakan ulang tahun seorang member yang bernama Nensi atau yang akrab di panggil bunda disitulah terlihat para anggota member merayakannya dengan penuh rasa kekeluargaan.

(Abrol)

Hendrizon, SH., MH.

Wartawan Muda

Hukum pidana di Indonesia pada dasarnya masih banyak dipengaruhi paradigma retributif, yaitu penghukuman sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku. Paradigma ini kerap menimbulkan persoalan, antara lain penumpukan perkara di pengadilan, overkapasitas lembaga pemasyarakatan, dan kurangnya perhatian pada kepentingan korban. Oleh karena itu, diperlukan terobosan baru berupa Restorative Justice (RJ) atau keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana.

Pengertian Restorative Justice

Restorative Justice adalah penyelesaian perkara pidana dengan menekankan pada pemulihan keadaan semula, bukan semata-mata penghukuman terhadap pelaku. Konsep ini menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam posisi aktif untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, seperti melalui perdamaian, ganti kerugian, atau bentuk kesepakatan lainnya.

Dasar Hukum Restorative Justice di Indonesia

Penerapan RJ di Indonesia telah mendapat legitimasi hukum, antara lain:

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengatur diversi berdasarkan keadilan restoratif.

2. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

3. Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

4. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan.

Syarat dan Batasan Penerapan

Penerapan RJ hanya dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

Tindak pidana yang dilakukan termasuk kategori ringan dengan ancaman pidana di bawah lima tahun.

Bukan merupakan tindak pidana serius seperti narkotika, korupsi, terorisme, atau pelanggaran HAM berat.

Adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban.

Pelaku mengakui perbuatannya serta bersedia memperbaiki akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

Manfaat Restorative Justice

1. Bagi korban: memperoleh pemulihan dan kepastian ganti kerugian.

2. Bagi pelaku: menghindari stigma negatif berlebihan serta memberi kesempatan memperbaiki diri.

3. Bagi masyarakat: menciptakan harmoni sosial dan mencegah konflik berkelanjutan.

4. Bagi negara: mengurangi beban perkara di pengadilan dan menekan overkapasitas lembaga pemasyarakatan.

Kritik dan Tantangan

Meski memberikan terobosan positif, penerapan RJ di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

Potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Adanya kemungkinan korban ditekan untuk menerima perdamaian.

Belum adanya standar baku yang seragam di seluruh institusi penegak hukum.

Perlunya pengawasan agar RJ benar-benar berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar formalitas administrasi.

Penutup

Restorative Justice merupakan instrumen penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Dengan penerapan yang konsisten dan berkeadilan, RJ mampu menghadirkan sistem hukum pidana yang lebih humanis, menekankan pemulihan, serta tetap menjamin kepastian hukum.

Catatan Kaki

1. Lihat Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 85.

2. Pasal 1 angka 6 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

4. Surat Edaran Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

5. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

6. Lihat Pasal 5 ayat (1) huruf a Perpol No. 8 Tahun 2021.

(***)

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan pendidikan berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan berkualitas.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Medison menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat dalam setiap tahap pelaksanaan program revitalisasi pendidikan agar hasil yang diharapkan dapat terwujud dengan optimal. “Revitalisasi satuan pendidikan dasar dan menengah merupakan prioritas utama untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Solok. Oleh karena itu, pengawasan yang intensif harus dilakukan agar program ini dapat memberikan manfaat besar bagi siswa dan masyarakat,” ujarnya.

Sosialisasi yang dihadiri oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumbar Korwas IPP Lefendri, Inspektur Daerah, Kepala Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga beserta Kepala Bidang terkait, Irban dan Auditor/P2UPD Inspektorat Daerah, para Kepala Sekolah, Pengawas Pendidikan, serta para pemangku kepentingan lainnya ini juga membahas mekanisme pengawasan, indikator keberhasilan program, serta langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan revitalisasi.

Melalui program ini, Pemkab Solok berharap dapat memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peningkatan kualitas pendidikan di tingkat dasar dan menengah.

Kegiatan sosialisasi pengawasan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Solok untuk terus mendukung dan mengawal pengembangan sektor pendidikan sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan agar berjalan dengan baik sesuai aturan.

Adel Wahidi, selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengatakan Ombudsman On The Spot bertujuan untuk mendekatkan layanan Ombudsman RI kepada masyarakat.

Ombudsman membuka posko layanan pengaduan dan konsultasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan laporan, keluhan, atau masukan terkait penyelenggaraan pelayanan publik. 

Pada kegiatan On The Spot kali ini, Ombudsman berkolaborasi dengan pemerintah daerah, BUMN, dan instansi vertikal Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengupayakan penyelesaian masalah layanan publik secara langsung di tempat.  

Kami telah petakan masalah pelayanan publiknya, kemi telah ke lapangan bebepa waktu lalu. Masalah layanan yang ada di lapangan adalah pengurusan sertifikat yang belum kunjung selesai, pembayaran beasiswa PIP, tranparansi penerima PIP, penahanan ijazah, kepengurusan komite sekolah lebih dari 3 periode, penahanan agunan KUR di bawah 100 juta, penerbitan adminduk, layanan bantuan sosial dan BPJS PBI yang tidak aktif tanpa kejelasan, dan 300 KK lebih yang belum memiliki akta nikah sejak menikah tahun 80 atau 90an.

Kami telah koordinasi dengan organisasi penyelenggaran layanan agar malasah layanan mendapat solusi cepat di tempat. 

Retya Elsivia, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan, menambahkan kegiatan Ombudsman On The Spot tanggal 9 September 2025 dilakukan di Kantor Camat Bayang berkolaborasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan. 

“Kita berkolaborasi dengan Kantor Pertanahan untuk menyerahkan sertifikat PTSL di tiga Nagari Kecamatan Bayang”  ujar Retya.

Retya menambahkan Ombudsman On The Spot juga akan dilakukan pada tanggal 10-11 di Nagari Sungai Nyalo dan Sungai Pinang, Kecamatan XI Tarusan. 

Kegiatan ini akan berkolaborasi dengan Kantor Pertanahan, Kantor Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Baznas, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disdukcapil Kabupaten Pesisir Selatan dan BRI Cabang Painan. 

Masyarakat yang mengalami kendala layanan di Kantor Pertanahan, Kantor Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Baznas, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disdukcapil Kabupaten Pesisir Selatan dan BRI Cabang Painan, dapat datang ke lokasi untuk menyelesaikan layanannya. 

“Kami dorong lembaga layanan untuk jemput bola menyelesaikan masalah layanan” tegas Retya.  

Retya berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk untuk menyampaikan permasalahan pelayanan publik di pos layanan pengaduan Ombudsman On The Spot agar dapat mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Selatan.

Ombudsman juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan Ombudsman On The Spot, demi menciptakan pelayanan yang berkualitas, transparan, dan berkeadilan. 

Selain menerima pengaduan dan konsultasi, kegiatan Ombudsman On The Spot (OTS), Perwakilan Provinsi Sumatera Barat juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait tugas, fungsi dan kewenangan Ombudsman RI dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Posko ini dibangun sebagai wujud komitmen bersama dalam menjaga aspirasi masyarakat serta menciptakan suasana aman dan nyaman di tengah masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua PW GP Ansor Sumatera Barat,  Chaydirul Yahya, menegaskan bahwa sejarah panjang Ansor telah membuktikan keberpihakan organisasi pada bangsa dan negara.

Chaydirul Yahya menambahkan, GP Ansor tidak gentar menghadapi berbagai framing negatif maupun serangan di media sosial.

“Gerakan kita adalah gerakan untuk mengisi, mengamalkan, serta mengamankan komitmen keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan. Itu yang menjadi fondasi gerakan Ansor sejak dulu hingga kini,” tandasnya.

Dengan pendirian posko-posko ini, GP Ansor Sumatera Barat menegaskan posisinya sebagai garda terdepan dalam merawat aspirasi rakyat sekaligus memastikan Indonesia tetap aman, damai, dan utuh di tengah berbagai tantangan kebangsaan.(*)

Hendrizon, SH., MH.

Wartawan Muda

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah wajah pers Indonesia dari media cetak menuju media online. Perubahan ini membawa peluang baru dalam penyebaran informasi, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan hukum akibat tumpang tindih antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE). Artikel ini menganalisis hubungan hukum antara media online dengan UU ITE melalui pendekatan asas lex specialis derogat legi generali. Hasil kajian menunjukkan bahwa karya jurnalistik dalam media online tetap tunduk pada UU Pers, sedangkan UU ITE hanya berlaku terhadap konten digital non-jurnalistik. Namun, praktik kriminalisasi pers masih sering terjadi, sebagaimana terlihat dalam kasus Muhammad Yusuf (2018) dan Diananta Putra Sumedi (2020). Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi dan penguatan peran Dewan Pers agar kebebasan pers tetap terjamin di era digital.

Kata Kunci: UU Pers, UU ITE, Media Online, Kebebasan Pers, Lex Specialis

Pendahuluan

Pers memiliki peran strategis dalam demokrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di era digital, media online menjadi kanal utama penyebaran informasi. Namun, pemanfaatan internet membuat media online juga bersinggungan dengan UU ITE. Hal ini menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika karya jurnalistik diproses menggunakan UU ITE alih-alih UU Pers. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pers online dengan UU ITE, sekaligus menjawab apakah kriminalisasi pers online dapat dicegah dengan penerapan asas lex specialis derogat legi generali.

Pembahasan

1. Kedudukan UU Pers dan UU ITE

• UU Pers No. 40 Tahun 1999 menjamin kemerdekaan pers (Pasal 2 dan Pasal 4) serta mengatur penyelesaian sengketa melalui hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers (Pasal 5 dan Pasal 15). UU Pers tidak mengenal sanksi pidana atas karya jurnalistik.
• UU ITE mengatur perilaku di ruang digital, termasuk ketentuan pidana terkait pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3) dan penyebaran berita bohong (Pasal 28). Pasal-pasal inilah yang kerap digunakan untuk melaporkan media online.

2. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Dalam teori hukum, UU Pers adalah lex specialis yang mengesampingkan UU ITE sebagai lex generalis. Artinya, sengketa terkait karya jurnalistik harus ditangani dengan UU Pers, bukan pidana UU ITE. Namun, dalam praktiknya aparat penegak hukum sering mengabaikan asas ini.

Studi Kasus

1. Kasus Muhammad Yusuf (2018, Kalimantan Selatan)

   • Wartawan Kemajuan Rakyat ditahan menggunakan UU ITE karena menulis tentang konflik lahan sawit.
   • Yusuf meninggal dalam tahanan, kasus ini menimbulkan kritik luas karena dianggap sebagai kriminalisasi pers.

2. Kasus Diananta Putra Sumedi (2020, Kalimantan Selatan)

   • Pemimpin Redaksi Banjarhits.id dipidana 3,5 bulan meski Dewan Pers menyatakan tulisannya produk jurnalistik.
   • Kasus ini memperlihatkan lemahnya penerapan asas lex specialis.

3. Kasus Radar Bogor (2018)

   • Dilaporkan ke polisi karena berita kritik terhadap Presiden.
   • Dewan Pers turun tangan sehingga kasus diarahkan ke mekanisme UU Pers, menjadi contoh positif penerapan asas lex specialis.

Rekomendasi Solusi

1. Revisi Pasal-Pasal Karet UU ITE
   Agar lebih jelas membedakan antara kritik, opini, dan penghinaan, serta mencegah kriminalisasi pers.

2. Penguatan Kewenangan Dewan Pers
   Aparat penegak hukum harus diwajibkan meminta rekomendasi Dewan Pers sebelum memproses laporan pidana terhadap media online.

3. Peningkatan Etika Jurnalistik Media Online
   Wartawan perlu menjaga akurasi, menghindari hoaks, dan tidak menggunakan judul sensasional yang berpotensi melanggar UU ITE.

4. Literasi Hukum bagi Aparat Penegak Hukum
   Polisi, jaksa, dan hakim harus diberi pemahaman tentang posisi UU Pers sebagai lex specialis.

5. Kolaborasi antara Pers dan Pemerintah
   Melalui forum reguler yang menyusun pedoman penyelesaian sengketa pers online agar konsisten dengan UU Pers.

Kesimpulan

1. Media online adalah bagian dari pers modern yang tunduk pada UU Pers, namun sekaligus bersinggungan dengan UU ITE.
2. Sengketa karya jurnalistik seharusnya diselesaikan dengan mekanisme UU Pers, bukan pidana UU ITE.
3. Kasus-kasus nyata menunjukkan masih terjadinya kriminalisasi pers online akibat tumpang tindih regulasi.
4. Reformasi regulasi, penguatan Dewan Pers, dan peningkatan literasi hukum diperlukan untuk menjamin kebebasan pers di era digital.

Daftar Pustaka

• Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
• Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
• Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008.
• Dewan Pers. (2019). Laporan Tahunan: Penyelesaian Sengketa Pers di Era Digital. Jakarta: Dewan Pers.
• Nugroho, B. (2020). Kriminalisasi Pers Online: Analisis UU Pers dan UU ITE. Jurnal Hukum Media, 12(2), 45–63. (***)