NetralPost.net

‎PADANG, NETRALPOST– Hubungan harmonis antara aparat kepolisian dan komunitas pengendara di Sumatera Barat terus diperkuat melalui pendekatan persuasif dan program sosial. Komunitas Ojek Online (Ojol) Dunsanak Lalu Lintas secara terbuka menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumbar, Kombes. Pol. Reza Chairul Akbar, atas dedikasinya dalam menciptakan ketertiban di jalan raya.

‎Pembinaan yang Edukatif, Bukan Sekadar Penindakan

‎Perwakilan komunitas Dunsanak Lalu Lintas mengungkapkan bahwa pola pembinaan yang diterapkan oleh Ditlantas Polda Sumbar saat ini dirasakan jauh lebih merangkul para driver. Melalui arahan Kombes. Pol. Reza Chairul Akbar dan jajaran, para pengemudi ojek online merasa lebih teredukasi mengenai pentingnya keselamatan berkendara (safety riding) demi kenyamanan bersama di jalan raya.

‎"Kami sangat berterima kasih atas bimbingan dan pembinaan yang diberikan. Arahan dari Bapak Dirlantas membuat kami lebih sadar akan aturan, bukan karena takut ditilang, melainkan demi keselamatan kami sendiri dan penumpang," ujar salah satu koordinator komunitas.

‎Program "Jumat Berkah": Sisi Humanis Polisi di Mata Masyarakat

‎Selain fokus pada ketertiban lalu lintas, komunitas ini juga memberikan apresiasi khusus terhadap inisiasi program Jumat Berkah yang rutin digelar oleh Ditlantas Polda Sumbar. Program berbagi ini dinilai menjadi jembatan emosional yang kuat antara polisi dan masyarakat kecil, khususnya para driver ojol yang setiap hari bekerja di jalanan.

‎Program tersebut dipandang bukan sekadar aksi sosial biasa, melainkan bentuk kepedulian nyata Polri terhadap kesejahteraan masyarakat di tengah rutinitas menjaga kelancaran arus lalu lintas.

‎Membangun Sinergi Berkelanjutan

‎Dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan dan program sosial yang menyentuh hati, komunitas Ojol Dunsanak Lalu Lintas berkomitmen untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan mendukung penuh program-program Ditlantas Polda Sumbar dalam mewujudkan Kamtibcarlantas yang kondusif di wilayah Sumatera Barat.

Agam – Kepolisian Daerah Sumatera Barat kembali menunjukkan peran kemanusiaannya di masa pascabencana. Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta memimpin langsung shalat jenazah sekaligus mengikuti prosesi pemakaman korban bencana alam di Kabupaten Agam, Rabu (7/1/2026), sebagai wujud empati, pelayanan, dan tanggung jawab moral insan Bhayangkara kepada masyarakat.

Shalat jenazah dilaksanakan di Masjid Agung Darul Falah, diikuti oleh  Bupati Agam H. Benni Warlis, Ketua DPRD Kabupaten Agam H. Ilham, Lc., MA, Kapolres Kabupaten Agam AKBP Muari, S.I.K., MM, MH, Direktur RSUD dr. M. Riko Krisman, Sp.An, dan unsur Forkopimda, Pejabat utama Polda Sumbar, personil Polres Agam , dan Masyarakat setempat.

Usai shalat, rombongan bergerak menuju TPU Kampung Baru Sungai Jaringan untuk prosesi pemakaman yang berlangsung khidmat dan tertib.

Kapolda Sumbar menegaskan kehadiran Polri bukan sekadar pengamanan, melainkan pelayanan kemanusiaan hingga tahap akhir penanganan korban.

 “Atas nama negara dan institusi Polri, kami menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Kehadiran kami adalah bentuk empati dan tanggung jawab moral, ” ujarnya.

Berdasarkan data terkini, korban meninggal akibat bencana alam tercatat 253 orang. Sebanyak 222 jenazah telah teridentifikasi (110 laki-laki dan 112 perempuan), sementara 31 jenazah masih dalam proses identifikasi, terdiri dari 14 laki-laki, 12 perempuan, dan 5 bagian tubuh. 

Sebelumnya, pemakaman massal telah dilakukan terhadap 10 jenazah, dan hari ini kembali dimakamkan 6 jenazah (4 perempuan, 1 laki-laki, dan 1 bagian tubuh) yang ditemukan di wilayah Kecamatan Palembayan dan sekitarnya.

Kapolda Sumbar juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Ia mengajak seluruh elemen untuk mendoakan para korban agar mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan.

Langkah ini menegaskan komitmen Polri untuk hadir sejak tanggap darurat hingga pelayanan terakhir, memastikan tugas kepolisian berjalan menyeluruh—melindungi, mengayomi, melayani, dan menunaikan tanggung jawab kemanusiaan pascabencana. (*) 

Padang – Kota Padang menjadi lokasi peluncuran perdana gerakan lingkungan Rimbo Andalas Project yang menargetkan penanaman satu juta pohon di seluruh wilayah Sumatera Barat. Program ini digagas Rumah Aktivis Sejahtera sebagai upaya memperbaiki kerusakan ekologis pascabencana. 

Di Kota Padang ditargetkan penanaman 10.000 pohon. Sebagai tahap awal, sebanyak 2.000 pohon akan ditanam pada kegiatan launching yang direncanakan berlangsung pada akhir Januari 2026.

Hal itu dipaparkan Ketua Rumah Aktivis Sejahtera, Febriandi Putra bersama rombongan saat melakukan audiensi dengan Wali Kota Padang, Fadly Amran di Rumah Dinas, Rabu (7/1/2026). 

Dikatakan Febriandi, penanaman pohon akan difokuskan pada empat Daerah Aliran Sungai (DAS) utama di Kota Padang, yakni DAS Batang Kuranji, DAS Air Dingin, DAS Batang Kandis, serta DAS Pengambangan/Batang Arau (Batu Busuk).

Menurutnya, pemilihan DAS tersebut didasarkan pada kondisi lingkungan yang membutuhkan pemulihan serta perannya yang vital dalam menjaga keseimbangan ekologi dan mengurangi risiko bencana.

Gerakan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari mahasiswa, aktivis, komunitas lingkungan, hingga dukungan pemerintah daerah. Pemerintah Kota Padang disebut telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

"Kami berharap gerakan ini menjadi upaya bersama untuk memperbaiki kondisi ekologi, sehingga dampak kerusakan lingkungan dapat diminimalisir dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan," ujar Febriandi.

Selain dukungan moril, panitia juga membuka peluang partisipasi dari sektor swasta dan masyarakat umum, baik dalam bentuk keterlibatan langsung maupun dukungan material.

Wali Kota Padang, Fadly Amran menyambut bain rencana penanaman pohon yang digagas Rumah Aktivis Sejahtera tersebut. Dia memastikan Pemko Padang siap memfasilitasi kegiatan itu. 

"Sebagai gerakan tentu kegiatan ini harus continue. Penanaman pohon ini jadi bagian penting dalam penanggulangan bencana agar tidak kembali terulang," ujar Fadly Amran. (*)

PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V segera menurunkan alat berat untuk melakukan normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan akibat bencana hidrometeorologi.

Permintaan tersebut disampaikan Gubernur menyusul adanya kesepakatan seluruh pihak terkait untuk melakukan percepatan penanganan infrastruktur terdampak bencana dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pada Senin (5/1) lalu. Dalam FGD tersebut, diketahui BWS Sumatera V telah menyiapkan 50 unit alat berat untuk mendukung kegiatan normalisasi sungai di wilayah terdampak.

“Saya berharap BWS Sumatera V dapat segera melakukan pembersihan material kayu serta pengerukan di sepanjang aliran sungai yang terdampak, agar risiko banjir susulan dapat diminimalisir,” ujar Mahyeldi saat melakukan peninjauan ke sejumlah daerah aliran sungai yang terdampak banjir bandang di Kota Padang, Selasa (6/1/2026).

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, Gubernur menyebut masih banyak material kayu yang tersangkut di sepanjang aliran sungai. Selain itu, kondisi sungai yang mengalami pendangkalan sehingga dinilai rawan meluap saat debit air meningkat.

“Terutama di Daerah Aliran Sungai Batang Kuranji, material kayu dan pendangkalannya cukup mengkhawatirkan. Penanganannya perlu diprioritaskan karena berada di kawasan permukiman padat. Selain itu, Sungai Tabiang Banda Gadang dan Lubuk Minturun juga perlu mendapat perhatian serius,” ungkap Mahyeldi.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sumbar juga menyampaikan material kayu yang terbawa arus banjir bandang dan mengendap di permukiman, lahan pertanian, maupun bantaran sungai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

“Untuk itu, saya minta Camat, Lurah, dan Wali Nagari dapat berkoordinasi dengan masyarakat untuk pemanfaatan material kayu yang terbawa arus. Harapan kita, selain sungai kembali bersih, manfaatnya juga bisa dirasakan oleh warga terdampak,” jelasnya.

Dalam kegiatan peninjauan tersebut, Gubernur Mahyeldi turut didampingi sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama, antara lain Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Defi Diantolani; Kepala Pelaksana BPBD Sumbar, Era Sukmamunaf; Kepala Biro Adpim Sumbar, Nolly Eka Mardianto; serta perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Sumbar. (Adpsb/nov/bud)

Padang – Usai banjir bandang yang melanda Kota Padang, 28 November 2025 lalu, sejumlah aliran sungai mengalami perubahan. Selain itu, banyak rumah warga yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) terseret arus, hanyut, dan rusak berat.

Mendapati kondisi demikian, Pemerintah Kota Padang segera menetapkan zona merah pada DAS yang ada. Hal ini sebagai langkah dan upaya agar tidak terjadi kejadian yang berulang.

“Kita harus desain zona merah agar (zona) itu tidak ditempati masyarakat dan tidak terjadi lagi kejadian berulang,” ungkap Wali Kota Padang Fadly Amran saat Rapat Pembahasan Perubahan Aliran Sungai bersama akademisi dan stakeholder terkait di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (6/1/2026).

Dua DAS yang menjadi perhatian utama yakni di Sungai Air Dingin dan Sungai Kuranji. Kedua alur sungai ini mengalami perubahan alur sungai yang berbelok-belok. Penyebab yakni endapan lumpur dan pasir, serta hantaman arus banjir yang kuat.

Wali Kota menilai, kedua DAS ini harus segera disikapi. Sebab itu, akademisi dan stakeholder terkait diundang pada rapat untuk menelaah dua DAS dimaksud.

“Setelah ini kita akan dengarkan peta kondisi sungai secara akurat dan selepas itu nanti kita ulang pembahasannya,” jelas Fadly Amran.

Fadly menegaskan, zona merah pada DAS merupakan zona yang seharusnya tidak diboleh ditempati atau didiami. Karena akan membahayakan warga yang mendirikan rumah di bibir sungai.   

“Kalau zona merah dilarang, dilarang membangun tempat tinggal di situ, dan kejelasan (zona merah) itu harus ada dari pemerintah, tidak lama lagi kejelasan itu akan terjawab bersama akademisi dan tentunya akan disampaikan ke masyarakat, walaupun tidak akan menyenangkan semua pihak, namun keinginan kita adanya keamanan dan kenyamanan bagi warga,” jelas wali kota.

Hingga detik ini, sekitar 600 rumah hanyut saat bencana banjir melanda pada 28 November 2025 lalu, serta banjir susulan pada 2 Januari 2026 kemarin. Fadly mengatakan, pihaknya memprediksi beberapa waktu ke depan akan bertambah rumah yang hanyut ketika banjir terjadi lagi.

“Pengerjaan pendaman di sungai membutuhkan waktu panjang hingga tiga tahun, rehab rekon itu tiga tahun, kita tidak bisa menerka-nerka, sebab itu zona merah ini harus segera kita tetapkan,” ungkap Wali Kota Padang.

Rapat yang berlangsung hangat itu dihadiri akademisi seperti Prof Abdul Hakam selaku Pakar Teknik Sipil dan Geoteknik Universitas Andalas, Prof Asrinaldi dari Fisip Unand, serta perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Kantor Pertanahan Kota Padang, dan Dinas SDA dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.(Charlie)

Solok – Seorang warga Jorong Pangka Pulai, Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, dilaporkan hilang saat pergi ke ladang untuk mencari durian. Hingga Sabtu (27/12/2025), upaya pencarian masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian bersama pemerintah nagari dan masyarakat setempat.

Korban diketahui bernama Naharudin (55), seorang petani suku Minang yang berdomisili di Jorong Pangka Pulai, Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok.

Kapolres Solok AKBP Agung Pranajaya, S.I.K., melalui Kasi Humas Polres Solok AKP Eko Kurniawan, S.H., M.H., menjelaskan bahwa peristiwa tersebut bermula pada Minggu, 21 Desember 2025, sekitar pukul 22.00 WIB. Saat itu, korban pergi ke ladang atau kebun miliknya yang berada di kawasan Puncak Bukik, Jorong Pangka Pulai, untuk mencari durian. Namun hingga Rabu, 24 Desember 2025, korban belum kembali ke rumah.

Pada Kamis, 25 Desember 2025, sekitar pukul 10.00 WIB, pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Wali Nagari Batu Bajanjang. Selanjutnya, Sekretaris Nagari Batu Bajanjang menghubungi Bhabinkamtibmas Nagari Batu Bajanjang Polsek Payung Sekaki, Bripka Junizal Effendi, S.H., untuk menindaklanjuti laporan warga hilang tersebut.

Masih pada hari yang sama, sekitar pukul 14.00 WIB, Bripka Junizal Effendi bersama perangkat nagari dan sekitar 40 orang masyarakat langsung melakukan pencarian ke lokasi ladang korban yang berjarak sekitar dua kilometer dari pemukiman warga. Namun hingga pukul 17.00 WIB, korban belum berhasil ditemukan.

Pencarian kembali dilanjutkan pada Jumat, 26 Desember 2025, mulai pukul 08.00 WIB, dengan melibatkan sekitar 60 orang warga. Upaya pencarian difokuskan di sekitar kebun dan ladang milik korban, namun hingga pukul 14.00 WIB, hasil masih nihil.

Pada Sabtu, 27 Desember 2025, pencarian kembali dilakukan sejak pukul 08.00 WIB dengan melibatkan sekitar 160 orang yang terdiri dari Bhabinkamtibmas, perangkat nagari, dan masyarakat. Hingga pukul 14.30 WIB, korban masih belum ditemukan dan pencarian akan terus dilanjutkan.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap waspada serta segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda atau informasi yang berkaitan dengan keberadaan korban. Dokumentasi kegiatan pencarian turut dilampirkan sebagai bagian dari laporan.

Arosuka, netralpost - Bencana tidak hanya meninggalkan jejak kerusakan, tetapi juga menghadirkan panggilan tanggungjawab bersama untuk bangkit secara terencana dan berkelanjutan. Atas dasar itulah, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, S.Sos., M.Si, memimpin rapat evaluasi penanganan bencana, sekaligus penyusunan rencana kegiatan pascabencana hidrometeorologi di Kabupaten Solok, pada masa transisi pemulihan, pada Senin (05/01/2026).

Rapat yang berlangsung di ruang rapat setda tersebut, dihadiri oleh Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Dr. Ir. Udrekh, S.E., M.Sc., seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Solok atau yang mewakili, serta para Camat se-Kabupaten Solok. Forum ini menjadi ruang konsolidasi lintas sektor untuk menilai langkah-langkah yang telah dilakukan sekaligus menyatukan arah kebijakan ke depan.

Dalam arahannya, Sekda Medison menegaskan bahwa masa transisi pemulihan merupakan fase krusial yang menuntut kehadiran negara secara utuh—hadir dalam perencanaan, hadir dalam tindakan, dan hadir dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.

“Pemulihan tidak cukup hanya membangun kembali yang rusak, tetapi memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan rasa aman, bermartabat, dan berdaya. Di sinilah kolaborasi menjadi kunci bagi kita bersama untuk bangkit dari musibah bencana,” ujar Medison.

Lebih lanjut, Ia menekankan pentingnya evaluasi berbasis data dan pengalaman lapangan, agar setiap rencana kegiatan pascabencana, tidak bersifat seremonial, melainkan menjawab kebutuhan riil masyarakat terdampak. Seluruh OPD dan kecamatan diminta untuk menyelaraskan program kerja masing-masing dengan rencana pemulihan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen menjadikan proses pemulihan pascabencana sebagai momentum memperkuat ketangguhan daerah terhadap bencana hidrometeorologi, sekaligus membangun tata kelola penanganan bencana yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada masa depan.

PADANG, NETRALPOST _ Dinamika organisasi kembali bergerak di tubuh Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta memimpin langsung serah terima jabatan (sertijab) sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Sumbar serta dua Kapolres jajaran, Jumat (2/1) siang, di Ruang R.S. Soekanto, Lantai IV Mapolda Sumbar.

Sertijab berlangsung khidmat dan dihadiri Wakapolda Sumbar, para PJU, serta Kapolres dan Kapolresta jajaran. Rotasi ini menjadi bagian dari komitmen Polda Sumbar dalam menjaga soliditas organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan respons kepolisian di tengah tantangan tugas yang semakin kompleks.

Sejumlah jabatan strategis mengalami pergantian. Posisi Karo Ops Polda Sumbar resmi diserahterimakan dari Kombes Pol Muhammad Erwin—yang mendapat penugasan baru sebagai Penata Kebijakan Kapolri Madya TK II Stamaops Polri—kepada Kombes Pol Dessy Ismail, sebelumnya bertugas di Korlantas Polri.

Jabatan Karo SDM Polda Sumbar kini diemban Kombes Pol Anissullah M. Ridha, menggantikan Kombes Pol Riyadi Nugroho yang dipercaya menjabat Kabagrenmin SSDM Polri. Anissullah sebelumnya menjabat Karosdm Polda Riau.

Di bidang pembinaan masyarakat, tongkat kepemimpinan Dirbinmas Polda Sumbar beralih dari Kombes Pol Teddy Rayendra—kini menjabat Kabid TIK Polda Sumatera Selatan—kepada Kombes Pol Yudi Rumantoro. Bersamaan dengan itu, jabatan Kabidkum Polda Sumbar diamanahkan kepada Kombes Pol Ahmad Basahil, yang sebelumnya bertugas di Polda Lampung.

Pada jajaran fungsi teknis, Dirpolairud Polda Sumbar kini dijabat AKBP Ibnu Bagus Santoso, menggantikan Kombes Pol Marsdianto yang mendapat kepercayaan sebagai Karo Ops Polda Kalimantan Barat. Sementara itu, jabatan Kabid Propam Polda Sumbar resmi diemban Kombes Pol Siswantoro, menggantikan Kombes Pol Dwi Agung Setyono yang kini bertugas di Polda Sumatera Utara.

Jabatan Dirtahti Polda Sumbar juga berganti, dari AKBP Purwanto Hari Subekti—yang sebelumnya menjabat Kapolres Dharmasraya—kepada pejabat baru sesuai struktur organisasi terbaru.

Selain PJU, rotasi juga menyasar pimpinan kewilayahan. AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo dipercaya menjabat Kapolres Dharmasraya, sementara posisi Kapolres Padang Panjang kini diemban AKBP Wisnu Hadi, yang sebelumnya menjabat Kapolres Bombana, Polda Sulawesi Tenggara.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr., menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari pembinaan karier dan penguatan institusi.

“Mutasi jabatan adalah hal yang wajar dalam tubuh Polri sebagai bentuk penyegaran organisasi, guna meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Rangkaian sertijab berlangsung tertib dan lancar, ditutup dengan prosesi pisah sambut sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat lama serta penyambutan pejabat baru yang siap mengemban amanah dan tanggung jawab di wilayah Sumatera Barat.