NetralPost.net

​Riri Nofrianto Rahmat menyampaikan bahwa buruh adalah pilar utama penggerak roda ekonomi yang harus mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang layak. Menurutnya, keadilan bagi pekerja bukan hanya soal upah yang mencukupi, tetapi juga terkait jaminan kesehatan, keselamatan kerja, serta kepastian masa depan bagi keluarga mereka. Ia berharap pemerintah daerah terus mengawal regulasi yang berpihak pada kemanusiaan.

​Lebih lanjut, Sekretaris GP Ansor ini mengajak seluruh elemen buruh di Kabupaten Solok untuk merayakan Hari Buruh dengan kegiatan yang positif dan konstruktif. Ia menekankan bahwa perjuangan aspirasi akan jauh lebih efektif jika dilakukan melalui dialog yang sehat antara pekerja, serikat buruh, dan pihak perusahaan. "Kita ingin iklim investasi di Solok tetap kondusif, namun tanpa mengabaikan hak dasar para pekerja," ujar Riri.

​GP Ansor Kabupaten Solok juga menyatakan kesiapannya untuk menjadi jembatan komunikasi dan memberikan advokasi bagi para pekerja yang membutuhkan pendampingan. Riri menegaskan bahwa kader Ansor di tingkat akar rumput banyak yang juga berprofesi sebagai buruh, sehingga isu kesejahteraan pekerja menjadi perhatian serius bagi organisasi pemuda di bawah naungan Nahdlatul Ulama tersebut.

​Menutup pernyataannya, Riri Nofrianto Rahmat berharap agar peringatan Hari Buruh tahun ini menjadi titik balik bagi pengusaha dan pekerja untuk mempererat sinergi. Dengan adanya hubungan industrial yang harmonis, ia optimistis produktivitas akan meningkat yang pada akhirnya akan berdampak pada kemajuan ekonomi Kabupaten Solok secara menyeluruh.(*)

Padang, netralpost --- Menyambut libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat menyiapkan 23.376 tempat duduk untuk layanan kereta api lokal selama periode 1 hingga 3 Mei 2026. Jumlah tersebut setara dengan rata-rata 7.792 tempat duduk per hari, sebagai bentuk kesiapan KAI dalam melayani peningkatan mobilitas masyarakat selama masa liburan.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab mengatakan bahwa KAI terus berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat di Sumatera Barat. Untuk mendukung kebutuhan perjalanan selama libur panjang, KAI Divre II Sumbar tetap mengoperasikan tiga layanan kereta api lokal andalan, yakni KA Minangkabau Ekspres relasi Pulau Aie–BIM, KA Pariaman Ekspres relasi Pauh Lima–Naras, dan KA Lembah Anai relasi Kayutanam–Padang.

Dari ketiga layanan tersebut, KA Pariaman Ekspres menjadi salah satu moda favorit masyarakat, khususnya bagi pelanggan yang ingin menikmati perjalanan menuju kawasan wisata. Kereta ini melayani 10 perjalanan setiap hari pada lintas Pauh Lima–Padang–Pariaman–Naras dengan tarif yang sangat terjangkau, yakni Rp5.000. Kehadiran layanan ini memudahkan masyarakat maupun wisatawan untuk menjangkau destinasi wisata populer seperti Pantai Gandoriah.

Selain itu, KA Minangkabau Ekspres juga menjadi pilihan utama masyarakat yang membutuhkan transportasi menuju bandara. Dengan 12 perjalanan per hari, kereta ini melayani rute Bandara Internasional Minangkabau–Stasiun Pulau Aie dengan tarif Rp10.000. Tidak hanya menunjang konektivitas bandara, layanan ini juga mendukung perjalanan edukatif melalui program tiket rombongan bagi pelajar.

Sementara itu, KA Lembah Anai hadir melayani 6 perjalanan setiap hari pada rute Kayutanam–Padang. Selain menawarkan kemudahan mobilitas, perjalanan dengan KA Lembah Anai juga memberikan pengalaman tersendiri melalui panorama alam Sumatera Barat yang indah dan menyejukkan sepanjang perjalanan.

Menurut Reza, keberadaan tiga layanan kereta api lokal tersebut tidak hanya berperan sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi penggerak konektivitas antarwilayah yang berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.

Dengan tarif yang terjangkau serta layanan yang nyaman, kereta api menjadi pilihan transportasi yang semakin diminati masyarakat maupun wisatawan untuk menikmati perjalanan yang aman sekaligus menikmati pesona alam dan budaya Minangkabau.

Untuk kemudahan pelanggan, pemesanan tiket kereta api lokal dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, dengan sistem penjualan yang dibuka secara bertahap mulai H-7 sebelum jadwal keberangkatan. KAI juga mengimbau masyarakat untuk membeli tiket hanya melalui kanal resmi agar terhindar dari potensi penipuan.

Melalui kesiapan kapasitas dan layanan operasional yang optimal, KAI Divre II Sumbar berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan libur panjang dengan aman, nyaman, dan menyenangkan.

“KAI akan terus meningkatkan kualitas layanan angkutan penumpang dari sisi ketepatan waktu, kenyamanan, hingga keselamatan perjalanan. Penyesuaian kapasitas dan pola operasi juga terus kami lakukan agar kebutuhan mobilitas masyarakat, khususnya pada momen libur panjang, dapat terlayani dengan baik,” tutup Reza. (Kepala Humas KAI Divre II Sumbar) 

​Dalam forum tersebut, fokus utama tertuju pada penguatan integrasi data kendaraan serta optimalisasi sistem digitalisasi pelayanan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak lagi merasa kesulitan dalam mengurus perpanjangan STNK maupun pembayaran pajak tahunan, sehingga tercipta budaya tertib administrasi yang lebih baik di tengah masyarakat Sumatera Barat.

​Ditlantas Polda Sumbar juga terus memberikan edukasi mengenai kaitan erat antara ketaatan membayar pajak dengan jaminan keselamatan di jalan raya. Melalui Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), setiap pengendara secara tidak langsung telah memiliki perlindungan dasar jika terjadi risiko kecelakaan, yang dikelola secara sinergis oleh instansi terkait.

​Selain itu, himbauan terus digencarkan agar para pemilik kendaraan selalu memastikan keabsahan data registrasi kendaraannya. Kepatuhan masyarakat dalam melaporkan perubahan data atau perpindahan kepemilikan sangat krusial guna mendukung validitas sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang saat ini telah diterapkan secara luas untuk meningkatkan keamanan lalu lintas.

​Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol. H. Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H. memberikan pernyataan tegas mengenai pentingnya kesadaran kolektif dari para pengguna jalan. "Kami sangat mengharapkan peran aktif masyarakat untuk hadir ke Samsat tepat waktu. Tertib membayar pajak dan memperpanjang STNK bukan hanya soal kewajiban kepada negara, tetapi juga bentuk kepastian hukum dan perlindungan diri bagi setiap pengendara yang melintas di jalan raya," tegas Dirlantas.

​Mengakhiri pernyataannya, Dirlantas Polda Sumbar menekankan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk menjamin transparansi di setiap lini pelayanan. "Pelayanan yang transparan dan bebas hambatan adalah prioritas kami. Kami mengimbau warga Sumatera Barat untuk menghindari penggunaan jasa calo dan memanfaatkan kemudahan layanan gerai Samsat maupun Samsat Keliling yang telah kami sebar di berbagai titik strategis," pungkasnya.

Padang, netralpost --- Sebagai upaya memperkuat komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan operasional, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat menggelar Rapat Safety Committee (SC) Kedua Bulan April 2026 pada Rabu (29/4) di Ruang Rapat Buya Hamka, Kantor Divre II Sumbar.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divre II Sumbar Muh. Tri Setyawan beserta jajaran manajemen, Tim Safety Committee Divre II Sumbar, serta Tim Keselamatan dari Kantor Pusat. Rapat ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan aspek keselamatan sekaligus menyusun langkah mitigasi risiko guna mendukung operasional kereta api yang aman dan andal.

Dalam sambutannya, Kepala Divre II Sumbar Muh. Tri Setyawan menegaskan bahwa Safety Committee merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan standar keselamatan perkeretaapian. Menurutnya, keselamatan adalah prioritas utama yang harus menjadi budaya kerja di seluruh lini organisasi.

“Keselamatan adalah tanggung jawab bersama yang harus tertanam dalam setiap aktivitas kerja. Divre II Sumbar harus terus meningkatkan kinerja keselamatan dan berupaya mewujudkan zero accident secara berkelanjutan,” tegas Tri.

Pada kesempatan tersebut, Tim Safety Committee Divre II Sumbar memaparkan berbagai capaian dan evaluasi terkait keselamatan kerja. Melalui evaluasi tersebut, diharapkan seluruh unit kerja dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi risiko dan memastikan implementasi program keselamatan berjalan efektif.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Forum ini dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi antarunit, meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keselamatan kerja, serta mendorong terciptanya budaya keselamatan yang konsisten di seluruh wilayah operasional Divre II Sumbar.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar Reza Shahab menyampaikan bahwa kegiatan Safety Committee merupakan agenda rutin yang dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun budaya keselamatan kerja yang kuat dan berkesinambungan.

“Rapat Safety Committee bukan sekadar forum evaluasi, tetapi juga sarana penguatan komitmen seluruh insan KAI terhadap budaya keselamatan. Keselamatan kerja adalah fondasi utama dalam menjaga keandalan operasional dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api,” ujar Reza.

Ia menambahkan bahwa KAI Divre II Sumbar akan terus mendorong keterlibatan aktif seluruh pekerja dalam menerapkan prinsip keselamatan pada setiap aktivitas operasional.

“Melalui koordinasi yang solid dan komunikasi yang terbuka, kami berharap budaya keselamatan di lingkungan kerja semakin kuat sehingga mampu mendukung operasional kereta api yang selamat, aman, dan andal bagi masyarakat,” tutup Reza.(*) 

Lubuk Basung, netralpost - Kepolisian Resor (Polres) Agam, Sumatera Barat berhasil mengungkap sebanyak 17 kasus penyalahgunaan Narkotika dengan mengamankan 20 pelaku selama empat bulan dari Januari-27 April 2026.

"Ke 17 kasus diungkapkan tersebut, mayoritas pelaku pengedar," kata Kapolres Agam AKBP Muari melalui Kasat Resnarkoba Polres Agam AKP Herwin di Lubuk Basung, Selasa.

Ia mengatakan 17 kasus penyalahgunaan Narkotika tersebut dengan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 300,7 gram dan ganja 1,18 gram.

Dari 17 kasus tersebut, tambahnya lima kasus telah selesai atau sudah divonis.

Sementara 12 kasus lainnya masih dalam tahap satu atau pelimpahan berkas ke Kejaksaan Negeri Agam.

"Mudah-mudahan 12 kasus tersebut selesai atau sudah divonis dalam waktu dekat," katanya.

Ia menambahkan Polres Agam pada tahun sebelumnya berhasil mengungkap 41 kasus penyalahgunaan Narkotika dengan 43 pelaku.

Sementara barang bukti diamankan berupa sabu-sabu seberat 152,12 gram, ekstasi sembilan butir dan ganja 2.135,95 gram.

"Kasus tersebut kita ungkap di Kecamatan Palembayan, Tanjung Raya, Ampek Nagari, Tanjung Mutiara, Lubuk Basung dan Matur," katanya.

Pengungkapan kasus tersebut berkat dukungan dari masyarakat sekitar dengan melaporkan penyalahgunaan narkotika di tempat tinggal mereka ke Polres Agam.

Untuk itu, ia berharap dukungan tersebut terus berlanjut dalam mengungkap kasus tersebut.

"Kita mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang telah memberikan informasi ini dan apabila ada laporan langsung kita tindak lanjuti," katanya.

Kunjungan Menteri Agama ke Ranah Minang dalam rangka menghadiri sejumlah agenda di Sumbar, di antaranya peresmian Gedung Kuliah Terpadu, kuliah umum, serta pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Suasana penyambutan berlangsung hangat dan sarat nilai budaya Minangkabau. Gubernur Mahyeldi memasangkan deta (penutup kepala khas Minangkabau) serta mengalungkan sal batik kepada Menteri Agama sebagai bentuk penghormatan atas kunjungan tersebut.

“Selamat datang di Sumatera Barat, Pak Menteri,” ujar Mahyeldi. 

Mahyeldi menilai, kehadiran Menteri Agama menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pengembangan pendidikan keagamaan serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

“Kehadiran Bapak Menteri menjadi dorongan bagi kami di daerah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan memperkuat pembinaan ASN yang berintegritas,” ujar Mahyeldi.

Selain meresmikan gedung baru, Menteri Agama juga dijadwalkan memberikan kuliah umum kepada civitas akademika serta arahan kepada ASN guna memperkuat integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik.

Turut hadir dalam penyambutan tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ahmad Zakri, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar Nolly Eka Mardianto, Kepala Biro Umum Andree Harmadi Algamar, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Habibul Fuadi, serta jajaran civitas akademika UIN Mahmud Yunus Batusangkar. (*)

PADANG, NETRALPOST – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengingatkan seluruh Bupati dan Walikota di Sumbar untuk segera mengambil langkah konkret dalam penertiban dan pencegahan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayahnya masing-masing.

Penegasan tersebut disampaikannya sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan serta penanganan terpadu terhadap praktik pertambangan ilegal yang dinilai berdampak luas, baik terhadap lingkungan, keselamatan masyarakat, maupun stabilitas daerah.

Mahyeldi menekankan pentingnya sinergitas antar unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar penanganan PETI dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

“Kita menyadari bahwa persoalan PETI tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan mata pencaharian masyarakat. Kendati demikian, aspek lingkungan dan keselamatan juga tidak boleh diabaikan. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara bijak, terukur, dan memberikan solusi,” ujar Mahyeldi di Padang, Minggu (26/4/2026).

Sebagai langkah solusi, Pemerintah Provinsi Sumbar saat ini tengah menyiapkan skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada aktivitas pertambangan.

“Melalui skema IPR, kita ingin memastikan aktivitas pertambangan masyarakat berjalan secara legal, memenuhi standar keselamatan kerja, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan,” kata Mahyeldi.

Seiring dengan itu, ia meminta seluruh pelaku PETI untuk segera menghentikan aktivitas ilegal, mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan lingkungan yang masif dan berpotensi permanen.

“Penambangan tanpa prosedur yang benar juga berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa, berdampak pada kesehatan masyarakat, serta berpotensi memicu konflik sosial yang mengganggu stabilitas keamanan daerah,” tegasnya.

Mahyeldi berharap, melalui transisi menuju skema IPR, aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu dan kelestarian lingkungan juga terjaga. Ia menyebut, dengan adanya IPR, masyarakat dapat melakukan aktivitas pertambangan dengan cara yang legal, aman, dan berkelanjutan.

Terkait penanganan kasus hukum PETI, Gubernur menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus tetap berjalan secara adil dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya mereka yang terdampak langsung di lapangan.

Ia juga meminta jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Barat bersama aparat penegak hukum lainnya untuk mengusut tuntas seluruh kasus terkait PETI, guna menghadirkan kepastian hukum sekaligus efek jera bagi para pelaku. (*)

Dharmasraya,netralpost --- Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, terus mendorong percepatan perbaikan infrastruktur jalan nasional yang melintasi wilayahnya.

Bupati Annisa Suci Ramadhani mengambil langkah konkret dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah pusat guna memastikan penanganan jalan berjalan sesuai rencana. Upaya tersebut diwujudkan melalui pertemuan dengan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi, S.T., M.Sc., M.Eng., di Padang, Senin (27/04/2026).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi sebelumnya bersama Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, M.P.E., di Jakarta, yang membahas dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di daerah.

“Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi kami dengan Menteri PU di Jakarta beberapa waktu lalu,” ujar Annisa.

Dalam koordinasi tersebut, Bupati Annisa bersama BPJN Sumatera Barat membahas percepatan penanganan sejumlah ruas jalan nasional di Dharmasraya.

Selain itu, pertemuan ini juga menjadi upaya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menyediakan infrastruktur transportasi yang lebih baik, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Sejumlah pekerjaan infrastruktur jalan direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun 2026. Di antaranya pembangunan rigid beton sepanjang 1 kilometer yang tersebar di beberapa titik strategis, termasuk di depan SPBU Sialang dan ruas jalan dari rumah dinas bupati menuju kantor bupati.

Selain itu, pembangunan trotoar sepanjang 600 meter di kawasan perkantoran bupati juga akan dilakukan. Tak kalah penting, peningkatan ruas jalan Sungai Dareh Junction–Simpang Koto Baru sepanjang 19 kilometer akan menggunakan aspal Performance Grade (PG) 70 dengan spesifikasi baru yang lebih kuat dan tahan lama.

Menurut Annisa, pembangunan jalan yang optimal akan memberikan dampak luas bagi masyarakat, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan.

“Jika infrastruktur jalan kita optimal, pertumbuhan ekonomi akan semakin terbuka. Pelayanan publik, akses pendidikan, hingga fasilitas kesehatan juga akan jauh lebih mudah dijangkau oleh masyarakat,” kata Annisa.

Ia menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan dari pemerintah pusat, ia optimistis konektivitas antarwilayah akan semakin baik.

“Kami optimistis, dengan dukungan Kementerian PUPR, mobilitas dan konektivitas antarwilayah di Dharmasraya akan semakin meningkat ke depannya,” tutupnya.

#annisasuciramadhani

#KementerianPU

Kepastian itu didapat setelah Anggota DPR RI Komisi V, Zigo Rolanda, datang ke  kawasan Palukahan dan TPST Air Dingin pada Senin (27/4/2026).

​Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proyek strategis nasional di Kota Padang, khususnya terkait penyediaan air bersih dan pengelolaan sampah yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat pascabencana.

​Salah satu agenda utama dalam kunjungan ini adalah meninjau rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Palukahan, di Air Dingin, Koto Tangah.

Proyek besar ini diproyeksikan mampu menambah kapasitas air bersih yang sebelumnya berkekuatan 300 liter per detik menjadi 500 liter per detik.  

​Zigo Rolanda menjelaskan bahwa proyek ini telah masuk tahap lelang dan ditargetkan mulai terkontrak pada Mei mendatang.

​"Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp284 miliar untuk dua tahun anggaran. Pekerjaan ini mencakup pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) 4x50 liter per detik, jaringan pipa, reservoar, hingga perbaikan intake melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS)," ujar Zigo.

​Zigo menambahkan bahwa penanganan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat melalui program rehabilitasi pascabencana untuk menjamin kualitas air dan pengendalian banjir di aliran Batang Kuranji hingga Batang Lubuk Laweh.

Sementara, ​Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyambut baik langkah cepat DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam merealisasikan proyek ini. 

Menurutnya, kualitas layanan air bersih di Kota Padang sempat menurun akibat kondisi infrastruktur yang terdampak bencana.

​"Terima kasih kepada Bapak Zigo Rolanda, Bapak Ikra dari DPRD Provinsi, dan jajaran Kementerian PU. Ini adalah jawaban atas keluh kesah masyarakat terkait kondisi SPAM kita yang belum maksimal. Kami berharap pembangunan SPAM terbaru ini bisa segera berjalan setelah proses lelang selesai," ungkap Fadly.

​Selain di Palukahan, Fadly juga menitipkan harapan agar pembangunan SPAM di kawasan Universitas Andalas (Unand) dapat didorong percepatannya guna memperluas cakupan layanan air bersih dalam beberapa tahun ke depan. 

​Selain masalah air, kunjungan ini juga menyoroti pengelolaan limbah di TPST Air Dingin. Rencananya, pada bulan Mei ini akan dilakukan lelang proyek Refuse Derived Fuel (RDF) atau pengelolaan sampah terpadu.(*)

​Himbauan kali ini dikemas dengan gaya yang menarik perhatian, menggunakan jargon matematis sederhana “4x4=16”. Pesan tersebut memiliki makna filosofis tersendiri, yakni “Sempat Tidak Sempat, Mari Tertib Berlalu Lintas”. Penggunaan rima dalam pesan ini bertujuan agar masyarakat lebih mudah mengingat pentingnya kedisiplinan di jalan raya dalam kondisi sesibuk apa pun.

​Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumbar Kombes Pol. H. Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H. menegaskan bahwa keselamatan di jalan raya bukanlah sebuah pilihan, melainkan prioritas utama yang harus disadari oleh setiap individu. Beliau menekankan bahwa setiap pelanggaran, sekecil apa pun, memiliki potensi risiko yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

​"Kami ingin mengubah pola pikir masyarakat bahwa tertib lalu lintas bukan karena takut akan tilang atau adanya petugas di lapangan. Keselamatan adalah prioritas, bukan pilihan. Mari kita jadikan tertib berlalu lintas sebagai cerminan budaya bangsa kita yang luhur dan disiplin," ujar Dirlantas Polda Sumbar dalam keterangannya.

​Selain pesan lisan, poster edukasi tersebut juga menampilkan berbagai simbol rambu lalu lintas seperti larangan berhenti (S), larangan parkir (P), tanda peringatan jalan licin, hingga tanda penyeberangan pejalan kaki. Hal ini menjadi pengingat visual bagi masyarakat tentang dasar-dasar aturan berkendara yang seringkali terabaikan saat berada di jalan raya.

​Dirlantas juga menambahkan bahwa peran serta masyarakat sangat krusial dalam menciptakan situasi Kamseltibcarlantas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas) yang kondusif. Dengan tingginya mobilitas masyarakat saat ini, kesadaran kolektif untuk saling menghormati sesama pengguna jalan menjadi kunci utama dalam meminimalisir fatalitas kecelakaan.

​Sebagai penutup, Ditlantas Polda Sumbar mengimbau warga untuk terus memantau informasi terkini melalui kanal media sosial resmi mereka. Dengan sinergi antara kepolisian dan masyarakat, diharapkan Sumatera Barat dapat menjadi provinsi percontohan dalam hal kepatuhan berlalu lintas dan keselamatan jalan raya di tingkat nasional.(*) 

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sumatera Barat, Kakak Audy Joinaldi. Dalam prosesi pelantikan, para pengurus resmi dikukuhkan melalui pengucapan ikrar serta penyematan tanda jabatan sebagai simbol tanggung jawab dalam mengemban amanah organisasi.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni menyampaikan bahwa pembentukan Saka Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat, terutama generasi muda, terhadap pentingnya pengawasan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

“Melalui Saka Adhyasta Pemilu, kami ingin menanamkan semangat pengawasan sejak dini kepada generasi muda. Mereka tidak hanya menjadi peserta demokrasi di masa depan, tetapi juga pengawal demokrasi yang berintegritas,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kakak Audy Joinaldi menegaskan bahwa kehadiran Saka Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu bukan sekadar organisasi, melainkan sebagai ruang strategis dalam pembinaan karakter generasi muda.

“Kita tidak hanya membentuk pramuka yang disiplin, tetapi juga generasi yang berani menjaga kejujuran dan keadilan dalam demokrasi,” tegasnya.

Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Bawaslu dan Gerakan Pramuka dalam mendorong pengawasan partisipatif, khususnya di kalangan generasi muda. Saka Adhyasta Pemilu diharapkan mampu menjadi wadah edukasi kepemiluan, peningkatan kesadaran demokrasi, serta penguatan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memandang pembentukan Saka Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu sebagai langkah strategis untuk menanamkan semangat pengawasan sejak dini, sehingga generasi muda tidak hanya menjadi pemilih cerdas, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi.

Melalui kepengurusan yang baru dilantik ini, diharapkan program-program pembinaan dan edukasi kepemiluan dapat berjalan secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas di Sumatera Barat.(*)