NetralPost.net

Lima Puluh Kota,netralpost- Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) memiliki peran strategis dalam menjembatani program pemerintah dengan masyarakat. TP-PKK menjadi wadah yang dapat menggali dan menggerakkan partisipasi masyarakat khususnya dalam lingkungan keluarga, perempuan dan anak termasuk juga dalam pemberdayaan perekonomian. Dalam melaksanakan perannya, TP-PKK baik tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Nagari harus memahami rencana program dan kegiatan PKK yang tersusun dalam Rencana induk dan Strategi PKK. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua TP-PKK Lima Puluh Kota Nevi Safaruddin dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Gerakan PKK bagi Pengurus TP-PKK Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada Senin (26/09/2022) bertempat di Aula Kantor Bupati Lima Puluh Kota Sarilamak. Turut Hadir Bupati Lima Puluh Kota diwakili Sekretaris Daerah Widya Putra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Endra Amzar, dan peserta bimtek yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris TP-PKK Nagari sekabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam sambutannya, Nevi Safaruddin menjelaskan bahwa rencana induk dan Strategi PKK telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 36 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden no. 99 tahun 2017 dengan Agenda Prioritas PKK yang ditetapkan ada 4 (empat) yaitu: 1)ketahanan ekonomi, 2) revolusi mental, 3) lingkungan hidup dan 4) memperkuat pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, sosial dan budaya.

Selanjutnya Nevi mengatakan bahwa Kegiatan bimtek yang diselenggarakan merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tingkat Provinsi Sumatera Barat dan tingkat Kabupaten serta pelantikan serantak hampir seluruh Ketua TP-PKK Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota. “Bimtek ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sama mengenai rencana program dan kegiatan PKK yang tersusun dalam rencana induk dan strategi PKK,” tutur Nevi.

Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Lima Puluh Kota diwakili Sekretaris Daerah Widya Putra, “Beberapa waktu yang lalu kita telah mengadakan pesta demokrasi ditingkat nagari, dimana dari 79 nagari 70 nagari telah dilakukan pemilihan secara serentak dan 46 orang merupakan walinagari baru terpilih dan tentu juga dengan ketua tim penggerak  pkk yang baru pula , maka kami menilai  acara ini merupakan langkah yang sangat strategis bagi TP-PKK Kabupeten Lima Puluh Kota memberikan pembekalan dan pemahaman bagi TP-PKK nagari dalam melaksanakan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.” Bupati berharap PKK, sebagai Mitra Pemerintah, mempunyai visi yang bisa disinergikan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Selain pemberian materi, pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan hadiah Lomba Gerakan PKK kepada Nagari Mungka yang meraih Harapan III dalam Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital dan penyerahan hadiah Lomba Jambore Kader PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat sebagai Harapan II Lomba Mars Dasawisma Bidang Sekretariat. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Dalam rapat koordinasi pertama setelah apel pagi gabungan di kantor wali kota, Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menegaskan kepada jajarannya ada capaian kinerja yang harus di kejar.

Permasalahan ekonomi dengan inflasi, pengangguran, pelayanan publik, stunting dan berbagai pekerjaan pemerintah harus kita kejar dan kita selesaikan bersama. Tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan mengacu pada undang-Undang 32 Tahun 2004 dan undang- undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, betul-betul jadi pikiran bersama," kata Rida, Senin (26/9).

Rida menyebut permasalahan-permasalahan ini harus dituntaskan bersama, tidak bisa hanya sendiri saja. Yang tidak kalah penting adalah bersama lembaga legislatif yang merupakan mitra. Selanjutnya dengan tiga fungsi DPRD, fungsi anggaran, regulasi, dan pengawasan akan membuat roda pemerintahan akan lebih cepat, efektif dan efisien.

"Sesuai dengan komitmen kita, saya meminta ASN bekerja dengan pola management by objective, yang berorientasi hasil bukan proses. Artinya ketika kita mempertanyakan diklat, yang ditanya tidak lagi bagaimana pelaksanaan diklat dimaksud, tapi berapa orang yang mampu dan siap menjadi bendaharawan ketika yang dilakukan adalah diklat bendaharawan," tegasnya.

Selanjutnya, kata Rida, dengan penetapan kiat kerja yang lebih pada manajemen berorientasi hasil. Maka hal yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana melakukan konsolidasi organisasi di level ASN di OPD masing-masing. 

"Kita tanamkan prinsip bagaimana kita bisa membantu organisasi, bukan malah menambah beban organisasi, kinerja tidak jelas, malas, dan tidak mau berubah," tegasnya.

Kemudian yang penting, kata Rida, adalah bagaimana memegang prinsip efektivitas dan efisiensi ditengah menurunnya pendapatan daerah dan berkurangnya transfer dana dari pusat ke daerah. SAKIP sebagai instrumen pengukur akuntabilitas kinerja kembali harus diterapkan. 

"Hal ini penting sehingga tercapai organisasi dan birokrasi yang ideal, kecil struktur dengan besar fungsi," tukuknya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost

SK tersebut diserahkan oleh Pj. Wali Kota Payakunbuh Rida Ananda dan disaksikan oleh Asisten II Elzadaswarman, Asisten III Ifon Satria Chan, Kepala Bagian, dan peserta apel di antaranya lurah dan camat.

Terkait SK Plt. Sekdako, setelah Rida Ananda dilantik menjadi Pj. Walikota, sesuai SK Mentri tersebut Kepala Daerah diminta untuk segera menunjuk pelaksana tugas. Dalam hal ini tentu pihaknya tidak ingin ada jabatan di pemerintahan yang kosong, karena tidak ada pejabat yang definitif, maka ditunjuklah Plt.

Mengawali amanatnya, Pj. Wali Kota mengajak seluruh peserta apel untuk mendoakan kesembuhan bagi Lurah Kapalo Koto Ampangan Wandri yang saat ini terbaring sakit di RSUD Ahmad Muchtar Bukittinggi.

"Kita ingin beliau didoakan semoga diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Lurah yang telah berbuat banyak untuk masyarakat, tugasnya sebagai abdi negara," kata Rida.

Rida menyampaikan takdir mengantarkannya untuk mengemban tugas dan amanah yang hampir sama dengan wali kota yang dipilih melalui pilkada, yakni melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan amanat undang-undang.

"Sebagai penjabat wali kota, apa yang dilakukan oleh wako dan wawako, sekarang saya emban. Sebelumnya  dulu saya sebagai Sekda membantu wali kota melaksanakan tugas, tujuan, dan kebijakannya. Untuk itu saya mengharapkan dukungan dan support jajaran di Pemda, mustahil kami bisa menjalankan dengan baik tanpa saudara sekalian," kata Sumando Urang Payokumbuah itu.

Alumni STPDN itu meminta ASN untuk menjaga kedisiplinan bertugas sebagai abdi negara, karena mereka sudah disumpah sesuai dengan jabatannya, maka dilaksanakan dengan baik.

"Kami selaku Pj. wali kota minimal 3 bulan sekali akan dievaluasi oleh kementerian dalam negeri," terangnya.

Rida juga memaparkan pekerjaan yang menjadi fokus kedepan adalah mengatasi persoalan inflasi, bagaimana kontribusi cabe bawang, dan kebutuhan pokok lain terus tersedia di pasar dan rumah tangga.

Selanjutnya juga terkait proses realisasi anggaran agar setiap OPD segera membelanjakannya, karena dari laporan realisasinya masih rendah. 

"Kita juga harus perhatikan peningkatan PAD yang menjadi target supaya cepat tercapai," katanya.

Rida juga punya misi khusus bagaimana sejalan dengan Presiden melaksanakan pengentasan kemiskinan secara ekstrim, termasuk stunting.

"Jangan lupa dengan pelayanan publik terbaik kita terus dijaga, kami akan membentuk tim untuk memonitoring dan mencegah terjadi perbuatan KKN dalam urusan melayani rakyat. Akan dievaluasi setiap bulan tugas dan target yang dilaksanakan," katanya.

Terakhir, Rida menyebut tugas sebagai Pj. Wali Kota yang akan diawasi secara langsung oleh pemerintah pusat ini sangatlah berat, untuk itu dirinya meminta dukungan ASN, Unsur Forkopimda, dan elemen masyarakat untuk menyukseskan kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh

"Mari kita bekerja sama, sama-sama bekerja menyelesaikan target, mengayomi masyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari," pungkasnya. Yon)

pihak komite berinisiatif untuk meminta sumbangsihnya orang tua murid lewat rapat komite, mengingat putra putrinya harus nyaman dan aman dalam menerima ilmu disekolah.bahkan kantin sekolahpun tidak tersedia mengingat lahannya tidak cukup.

kami komite menjaring penggalangan dana sesuai kebutuhan sekolah yang dalam keadaan darurat, ruang kelas yang sangat dibutuhkan siswa, ruang guru yang tidak layak dengan 1 meja 2 guru.mobleirpun sekolah kami belum juga tersentuh oleh pemerintah,anak saya juga sekolah disini.bagaimana mau bagus mutu sekolah kalau orang tuanya tidak mau kerja sama dengan baik. saya bukan tidak mau di konfirmasi saat ini kondisi fisik saya sedang kurang baik, saya sendiri juga nyumbang kok,selain memajukan sekolah..ucap ketua komite Udung Saidun.

kebutuhan sekolah dalam mencari penggalangan dana dipicu dari keluhan siswa juga. 

saya melihat kelas 11-4 ngeri terbawa longsor, belum lagi ruangan kelas saya yang darurat setiap hari menghirup debu bila hujan becek gimana mau belajar,tapi sekarang udah mendingan walaupun berdinding tipblok tapi lantainya sudah beralaskan karpet, jelas siswa kelas 11.

selain itu pihak komite sudah berupaya keras untuk mendapatkan penggalangan dana dari luar dan PLT Bupati Bogor akan membantu mutu Sekolah Caringin dengan estimasi Rp 500juta.

pihak sekolah sudah memaparkan dengan terang dan jelas kepada orang tua murid saat rapat komite yang berkeberatan silahkan temui komite dan sumbangan yang disepakati orang tua murid tidak dipaksakan dan tidak mengikat.

sekolah SMAN 01 caringin sejak BPMU hadir pihak sekolah tidak memberdayakan SPP kepada siswa bahkan Daftar ulangpun pihak sekolah tidak membebankan siswa.

dalam hal ini kepada sosial kontrol.pejabat publik,masyarakat.tokoh pemuda dan pemuka agama kami sangat mengharapkan perhatiannya baik pemikiran maupun inovasi dalam memajukan dunia pendidikan diwilayah kami.

Padang,netralpost — Setelah berakhirnya masa tugas walikota dan wakil walikota Payakumbuh periode 2017-2022 Riza Falepi dan Erwin Yunaz, Gubernur Provinsi Sumatra Barat Mahyeldi resmi melantik Drs. Rida Ananda, M. Si sebagai Penjabat (Pj) Walikota Payakumbuh dengan maksimal satu tahun periode jabatan, Jumat (23/9/2022). Berlangsung di ruang pertemuan auditorium Gubernur Provinsi Sumatra Barat, pelantikan dihadiri oleh beberapa kepala daerah, Forkopimda, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, dan BUMD.

Mengacu dalam surat Menteri Dalam Negeri RI nomor 131.13-5435 Tahun 2022, bahwa kepada Penjabat Walikota selain diberi tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagaimana Kepala Daerah Definitif, juga diberi tugas untuk memfasilitasi setiap

proses penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil.

Dengan mengucapkan Seamat kepada Pj. Walikota Payakumbuh, Gubernur Provinsi Sumatra Barat Mahyeldi dalam sambutannya menyebut bahwa pengangkatan Pj. Walikota Payakumbuh dilaksanakan untuk mengantisipasi kevakuman kepemimpinan di Kota Payakumbuh. Sehingga dengan demikian, proses pengambilan keputusan penting tidak tertunda, dan dapat terlaksana sesuai kewenangan yang ada pada Penjabat Walikota.

Menurut orang nomor satu di Provinsi Sumatra Barat itu, seorang penjabat walikota haruslah ditunjuk dari orang yang berpengalaman luas, memiliki jiwa kepemimpinan, kredibilitas, kemampuan berkoordinasi dengan instansi pemerintahan lainnya, serta didukung dengan pengetahuan mengenai pemerintahan. Saya yakin dan percaya, Saudara dapat melaksanakan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya,” ucap Mahyeldi.

Lanjut Mahyeldi, penjabat walikota terpilih cukup mengenal peta sosio-kultual kemasyarakatan kota Payakumbuh. “Sehingga diharapkan, manajemen pemerintahan sementara yang dijalankannya akan selalu berbasis pada kepentingan masyakarat. Dengan ditunjang koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemko Payakumbuh, dan seluruh jajaran di tempat tugas barunya, maka InshaaAllah, beliau (Rida Ananda) akan mampu menyelesaikan segala tugas yang sudah diembankan,” harap Mahyeldi.

“Dan juga kita bisa saksikan, bahwa saat ini, Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota utama di Sumatera Barat. Telah banyak prestasi yang ditorehkan selama ini. Sepengetahuan kami, setidaknya prestasi yang sangat membanggakan diantaranya adalah, Pelayanan perizinan prima yang dibangun, telah diakui oleh Kementerian Investasi dan BKPM. Panataan wilayah kota menjadi lebih indah dan bersih, menjadi kota bersih, kota layak anak, dan diinfrastrultur kita juga menyaksikan bagaiamana kota payakumbuh berkembang menjadi kota yang menuju kota besar di Sumatera,” ungkapnya.

Terkait akan banyaknya prestasi yang telah diraih kota Payakumbuh, Mahyeldi katakan jika dalam membangun sebuah Daerah tentulah tidak mudah. 

“Kita semua merasakannya. Banyak yang dibangun, tentu akan lebih banyak lagi bengkalai yang tertinggal. Tidak cukup waktu 10 tahun untuk mewujudkan sebuah kondisi ideal, karena ideal itu dinamis, selalu bergerak dan berkembang seiring zaman. Oleh sebab itu maka, muncul istilah “tak ada gading yang tak retak” artinya semua itu tidak ada yang sempurna, yang sempurna itu milik Tuhan Yang Maha Sempurna. Tugas generasi selanjutnyalah untuk menyelesaikan apa-apa yang belum bisa digapai,” sambung Mahyeldi.

Tak lupa, Mahyeldi juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri yang secara cepat merespon dan menerbitkan SK sehingga keberlanjutan kepemimpinan di pemerintah daerah Payakumbuh dapat tetap berkesinambungan. Mahyeldi juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Walikota Payakumbuh (2017-2022) Riza Falepi dan Wakil Walikota Payakumbuh Erwin Yunaz atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan. 

Secara simbolis, pada agenda pelantikan tersebut, Mahyeldi menyematkan tanda kepangkatan Pj. Walikota Payakumbuh (2017-2022) yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Kedua penjabat terpilih mengucapkan janji jabatan sebagai berikut:

“Dengan kondisi seperti itu, saya berharap, agar Penjabat Walikota Payakumbuh, dengan didukung semua perangkat daerahnya, dapat segera untuk menyukseskan agenda-agenda daerah yang sangat penting dalam waktu dekat ini. Kepada Saudara Penjabat Walikota Payakumbuh, saya sampaikan: Selamat Bekerja dan Mengabdi,” ucap Mahyeldi. 

Mahyeldi turut menyampaikan jika tanggung jawab Pj. Walikota Payakumbuh setelah dilantik, antara lain: 

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

3. Untuk Rancangan Peraturan Daerah (Perda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), terlebih dahulu meminta persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembahasan rancangan perda, pembahasan rancangan perkada, dan menandatangani perda serta perkada inisiasi baru, kecuali untuk pembahasan rancangan perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perkada penjabaran APBD sampai dengan proses penandatanganan;

4. Melakukan pengisian jabatan dan mutasi pegawai; 

5. membatalkan perijinan yang dikeluarkan pejabat sebelum dan/atau mengeluarkan perijinan yang berbeda dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya membuat kebijakan pemekaran daerah dan membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya;

6. Memfasilitasi persiapan pelaksanaan Pemilu Umum Tahun 2024 dan Pilkada Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Payakumbuh.

Pada saat yang bersamaan, Gubernur Provinsi Sumatra Barat Mahyeldi juga turut melantik penjabat Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Kota Payakumbuh Masa Bakti 2022-2024. 

“Acara ini merupakan rangkaian dari amanah dilantiknya Sdr, Drs. Rida Ananda, M.Si sebagai Penjabat Kota Payakumbuh dimana sesuai ketentuan Kelembagaan PKK (Permendagri Nomor 36 tahun 2020) bahwa istri walikota menjadi Ketua Tim Penggerak PKK. Oleh karena itu ibu Elfriza Rida Ananda akan memikul tugas dan tanggung jawab pula sebagai Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Kota Payakumbuh,” ujar Mahyeldi.

Kepada ketua TP-PKK terpilih, Mahyeldi ucapkan selamat serta juga berpesan kepada PKK dan juga Dekranasda, kunci utama dan nomor satu, untuk bisa menggerakkan PKK dan Dekranasda ini adalah leadership. Leadership maksudnya siapa? ya ketuanya. Kalau ketuanya memiliki keinginan untuk menggerakkan PKK ini hidup, maka dia akan bergerak dan memberikan manfaat. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2020 tentang Gerakan PKK,” tukasnya.(Yon)

Yusirwan Yusuf menjelaskan akan membentuk tim khusus sebanyak 25 orang dari Sub Spesialis yang akan bertanggung jawab dengan kasus ini”, katanya.

Sejak tahun 2000 RSUP M Djamil sudah melakukan operasi pemisahan sebanyak empat kali dengan kasus bayi kembar siam yang berbeda dan ini merupakan kasus yang ke lima”, terangnya.

Setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap bayi kembar siam ini, berupa Asismetris yang mana kedua bayi ini harus berbagi organ penting seperti, jantung, usus, hingga paru-paru, dan ini merupakan kasus langka yang perlu ditangani khusus oleh dokter rumah sakit RSUP M Djamil”, lanjutnya.

Kondisi bayi sedang tidak baik-baik saja artinya kondisi bayi saat ini dalam keadaan kritis jadi kita harus menunggu keadaan stabil agar bisa dilakukan Operasi pemisahaan, semakin bayi bertambah besar maka akan semakin mudah untuk dilakukan operasi pemisahaan”, jelasnya.

Kita berharap semoga keadaan bayi cepat stabil dan kami pihak rumah sakit akan terus memantau perkembangan bayi dan melakukan yang terbaik, karena ini kasus sangat berat, operasi yang dilakukan pun sangat berat membutuhkan waktu yang panjang”, ujarnya.(*)

Payakumbuh,netralpost --- Selain Wali Kota Riza Falepi, Wakil Wali Kota Payakumbuh Erwin Yunaz juga berkesempatan menyampaikan pesan dan kesannya di penghujung masa jabatan saat apel pagi bersama untuk yang terakhir kalinya di halaman kantor wali kota, Rabu (21/9).

Erwin menyampaikan tak terasa sudah 5 tahun dirinya menjalankan tugas sebagai pendamping Wali Kota, tentunya secara pribadi Erwin mengucapkan terima kasih kepada Riza Falepi yang sudah memberikan kesempatan kepadanya hadir di Pemerintah Kota Payakumbuh.

"Ini menjadi perjalanan yang berharga, dari tidak tahu politik menjadi bisa memahami, dari yang awalnya tidak mengerti pemerintahan terus menyimak dan alhirnya bisa paham, ternyata pemerintah beda dengan swasta," kata Erwin.

Dia juga memohon maaf apabila dalam perjalanan selama menjadi wakil wali kota itu ada "kato nan talompek", prilaku yang tidak pada tempatnya.

"Dalam menjalankan pemerintahan, bekerja sambil belajar bukan hal yang mudah. Kalau bertolak belakang dengan keinginan, lebih baik mundur selangkah untuk belajar, karena Saya punya prinsip lihat masa lalu untuk mengerti masa depan," kata Erwin.

Erwin Yunaz juga sangat menghargai pemikiran-pemikiran dari Wali Kota Riza Falepi dan semua unsur yang bekerja sama untuk membangun Kota Payakumbuh.

"Semoga menjadi goresan indah dan amal ibadah bagi kita semua. Suatu saat nanti akan kita pertanggung jawabkan di akhirat kelak. Kami berharap baik Riza Falepi maupun Erwin Yunaz adalah pemimpin terbaik yang pernah dipilih oleh masyarakat Kota Payakumbuh," katanya.

Erwin menambahkan, tidak ada yang kekal di muka bumi, hanya amal dan ibadah yang akan dibawa ke yaumil mahsyar nanti. Ia berharap semoga tak hanya meninggal dunia saja disebut husnul khatimah, tapi mengakhiri jabatan juga demikian.

"Semoga ukhwah islamiah kita tetap terjaga, sayonara, adios, selamat bekerja untuk kita semua, dan apabila takdir mempertemukan kita kembali mari kita lanjutkan pekerjaan yang baik dengan kerja yang baik pula," pungkasnya. (Yon)