NetralPost.net

Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) merupakan salah satu instrumen penilaian yang digagas oleh Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Bank Indonesia dan NHI Poltekpar Bandung. Penilaian IMTI dilakukan untuk melihat kesiapan serta komitmen daerah dalam mengembangkan destinasi dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim.

Kunjungan Tim Penilai IMTI di Stasiun Padang diterima langsung oleh Kepala KAI Divre II Sumbar Lutfi Wijaya. Turut hadir Manager Operasi dan Angkutan Fasilitas Penumpang, Acep S. Manan, Kepala Humas KAI Divre II Sumbar Reza Shahab, Kepala Stasiun Padang Jefri Alkori, beserta jajaran.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dr. Lila Yanwar, MARS, beserta jajaran, Ketua BPJPH Sumatera Barat Dr. Ikrar Abdi, S.Ag., M.A., Deputy Direktur BEKS Bank Indonesia Dwi Putra Indrawan, serta Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Wahendra.

Sementara itu, Tim Penilai IMTI dipimpin oleh Dr. Sumaryadi, MM bersama Christian Helmy Rumayar, Zafira Khairani, dan Ditra Bulan Ramadinia.

Dalam kunjungan tersebut, Tim Penilai IMTI meninjau sejumlah fasilitas dan layanan yang tersedia di Stasiun Padang, termasuk fasilitas bagi penyandang disabilitas serta sarana pendukung kebutuhan wisatawan muslim.

Tim penilai memberikan apresiasi terhadap kesiapan fasilitas pelayanan di Stasiun Padang, khususnya dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi seluruh pengguna jasa.

“Pelayanan disabilitas di Stasiun Padang sangat ramah dan memudahkan pengguna. Selain itu, fasilitas untuk mendukung pariwisata ramah muslim juga telah disiapkan dengan baik, seperti ketersediaan musala hingga masjid, toilet terpisah, kelengkapan fasilitas disabilitas, digitalisasi dan fasilitas lainnya,” ujar Sumaryadi.

Kepala KAI Divre II Sumbar Lutfi Wijaya menyampaikan bahwa KAI berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang inklusif, aman, nyaman, serta mampu mendukung kebutuhan masyarakat dan wisatawan yang menggunakan kereta api sebagai bagian dari perjalanan wisata di Sumatera Barat.

“Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, tidak hanya dari sisi keselamatan dan kenyamanan perjalanan, tetapi juga melalui penyediaan fasilitas yang ramah bagi seluruh pelanggan, termasuk penyandang disabilitas maupun wisatawan muslim. Kunjungan Tim Penilai IMTI ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan di Stasiun Padang,” ujar Lutfi.

Menurutnya, keberadaan transportasi publik yang mampu memberikan kemudahan bagi wisatawan merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem pariwisata yang berkualitas. Stasiun sebagai salah satu pintu masuk dan keluar wisatawan memiliki peran strategis dalam memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan berkesan.

“KAI siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung Sumatera Barat sebagai salah satu destinasi wisata ramah muslim unggulan di Indonesia. Kami berharap layanan transportasi kereta api dapat semakin memberikan nilai tambah bagi perkembangan sektor pariwisata dan perekonomian daerah,” tambah Lutfi.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dr. Lila Yanwar, MARS, menyampaikan bahwa transportasi merupakan bagian penting dalam mendukung pengembangan pariwisata ramah muslim, khususnya dalam memberikan kemudahan akses, keamanan, kenyamanan, dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan.

“Pariwisata ramah muslim tidak hanya tentang destinasi, tetapi juga bagaimana wisatawan mendapatkan kemudahan dan kenyamanan selama perjalanan. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, KAI, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk memperkuat ekosistem pariwisata Sumatera Barat yang berkualitas, inklusif, dan ramah bagi wisatawan muslim,” ujar Lila.

Melalui kunjungan Tim Penilai IMTI 2026 tersebut, KAI Divre II Sumbar berharap dapat semakin memperkuat kontribusinya dalam mendukung pengembangan pariwisata Sumatera Barat, sekaligus memastikan Stasiun Padang menjadi ruang pelayanan publik yang inklusif dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dari berbagai latar belakang.(*) 

Penangkapan dilakukan setelah jajaran Satresnarkoba Polres 50 Kota menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Nagari Anding. Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Satresnarkoba di bawah pimpinan Kasat Resnarkoba Polres 50 Kota AKP Riki Yovrizal, S.H., M.H., melakukan serangkaian penyelidikan hingga memperoleh informasi yang dinilai cukup akurat.

Dari hasil penyelidikan, petugas kemudian mengamankan D yang diduga sedang menunggu calon pembeli narkotika. Saat diamankan di halaman sebuah rumah, petugas menemukan satu paket kecil yang diduga sabu di sekitar tempat tersangka berdiri. Paket tersebut sebelumnya diduga berada dalam genggaman tersangka dan kemudian terjatuh ke tanah.

Petugas selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam rumah. Di salah satu kamar, tepatnya di bawah lipatan kain, ditemukan sebuah kotak rokok yang di dalamnya terdapat dua paket yang diduga narkotika jenis sabu. Dari keseluruhan penggeledahan, petugas mengamankan tiga paket sabu dengan berat total 1,48 gram.

Selain narkotika, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu buah pipet yang ujungnya diruncingkan, dua unit telepon seluler merek OPPO, serta satu unit sepeda motor Honda Genio tanpa nomor polisi yang diduga digunakan tersangka untuk menjemput narkotika.

Dalam pemeriksaan awal, tersangka mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan berada dalam penguasaannya. Sabu tersebut diduga akan dijual kembali kepada masyarakat setempat.

Kasat Resnarkoba Polres 50 Kota AKP Riki Yovrizal, S.H., M.H., mengatakan bahwa pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat sekaligus bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres 50 Kota.

“Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang kemudian kami tindak lanjuti dengan penyelidikan. Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika,” ujar AKP Riki.

Dari hasil pengembangan, tersangka D juga diketahui merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang berkaitan dengan perkara narkotika sebelumnya, termasuk perkara yang melibatkan N (istrinya) pada tahun 2025 serta M (anak tirinya) yang diamankan pada 21 Juli 2026.

Proses penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Kepala Jorong, Kasi Pemerintahan Nagari, serta masyarakat setempat. Selanjutnya, tersangka beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres 50 Kota untuk menjalani proses hukum dan penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan pengungkapan ini, Polres 50 Kota kembali menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran gelap narkotika serta mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari narkoba.

Pada momentum tersebut, KAI Divre II Sumbar melayani sebanyak 8.181 pelanggan pada berbagai perjalanan kereta api di wilayah Sumatera Barat. Jumlah tersebut mencapai sekitar 105 persen dari kapasitas tempat duduk yang tersedia dalam satu hari sebanyak 7.792 tempat duduk.

Tingginya mobilitas masyarakat tersebut menunjukkan bahwa kereta api semakin dipercaya sebagai salah satu pilihan transportasi untuk melakukan perjalanan, baik untuk bersilaturahmi, berwisata, maupun memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat selama momentum libur.

Dari keseluruhan layanan, KA Pariaman Ekspres menjadi kereta api dengan volume pelanggan tertinggi, yakni mencapai 5.296 pelanggan. Jumlah tersebut setara dengan 125 persen dari kapasitas tempat duduk yang disediakan sebanyak 4.240 tempat duduk.

Capaian volume pelanggan yang melampaui 100 persen tersebut tidak menunjukkan adanya kelebihan penumpang terhadap kapasitas kereta dalam satu perjalanan. Angka tersebut merupakan perbandingan antara akumulasi jumlah pelanggan dengan total kapasitas tempat duduk yang tersedia dari seluruh perjalanan KA Pariaman Ekspres dalam satu hari. Pelanggan yang dilayani tersebar pada sejumlah perjalanan dengan waktu keberangkatan yang berbeda.

Tingginya volume pelanggan pada KA Pariaman Ekspres sekaligus menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan kereta api relasi Pauh Lima–Naras, khususnya untuk mendukung mobilitas masyarakat menuju kawasan Pariaman dan sekitarnya.

Sementara itu, KA Lembah Anai melayani sebanyak 1.417 pelanggan, sedangkan KA Minangkabau Ekspres melayani sebanyak 1.468 pelanggan.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab mengatakan tingginya volume pelanggan pada momentum Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H menjadi indikator positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi kereta api.

“Antusiasme masyarakat menggunakan KA Pariaman Ekspres maupun layanan kereta api lainnya menunjukkan bahwa kereta api semakin menjadi pilihan masyarakat untuk melakukan perjalanan. Capaian ini tentunya menjadi motivasi bagi KAI untuk terus menghadirkan layanan yang aman, nyaman, tepat waktu, dan memberikan pengalaman perjalanan terbaik bagi pelanggan,” ujar Reza.

_Stasiun Padang Jadi Titik Keberangkatan Tertinggi_

Peningkatan mobilitas masyarakat selama momentum Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H juga terlihat dari sebaran pelanggan di sejumlah stasiun di wilayah operasional KAI Divre II Sumbar. Tingginya volume pelanggan menunjukkan bahwa kebutuhan perjalanan masyarakat semakin beragam, baik untuk aktivitas harian maupun perjalanan antarkota dan antarwilayah.

Dari sisi keberangkatan, Stasiun Padang menjadi stasiun dengan volume pelanggan tertinggi, yakni sebanyak 2.330 pelanggan. Selanjutnya, Stasiun Pariaman sebanyak 1.334 pelanggan, Stasiun BIM sebanyak 721 pelanggan, Stasiun Air Tawar sebanyak 678 pelanggan, dan Stasiun Lubuk Alung sebanyak 445 pelanggan.

Sementara dari sisi kedatangan, Stasiun Padang juga menjadi stasiun tujuan dengan volume pelanggan tertinggi, yaitu sebanyak 2.242 pelanggan. Posisi berikutnya ditempati Stasiun Pariaman sebanyak 1.441 pelanggan, Stasiun Air Tawar sebanyak 995 pelanggan, Stasiun BIM sebanyak 664 pelanggan, dan Stasiun Lubuk Alung sebanyak 423 pelanggan.

Sebaran tersebut menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat tidak hanya terpusat pada satu jenis perjalanan. Pada segmen perjalanan harian, kereta api menjadi pilihan masyarakat untuk mendukung aktivitas rutin seperti bekerja, bersekolah, maupun kegiatan ekonomi dan sosial antarkawasan. Sementara itu, pada segmen perjalanan antarkota, kereta api dimanfaatkan untuk menghubungkan masyarakat dari Padang, Pariaman, kawasan sekitar Lubuk Alung, hingga Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Perbedaan karakteristik tersebut juga mencerminkan bahwa kebutuhan perjalanan harian dan perjalanan antarkota memiliki pola yang berbeda. Pelanggan perjalanan harian cenderung membutuhkan layanan yang tepat waktu, mudah diakses, serta memiliki frekuensi perjalanan yang mendukung aktivitas rutin. Sementara pelanggan perjalanan antarkota membutuhkan konektivitas antarwilayah, kenyamanan perjalanan, serta kemudahan dalam mencapai pusat kegiatan, kawasan wisata, maupun simpul transportasi lainnya.

KAI Pastikan Kesiapan Operasional dan Keselamatan_

Untuk mendukung peningkatan mobilitas masyarakat, KAI Divre II Sumbar memastikan seluruh aspek operasional berjalan secara optimal. Kesiapan dilakukan melalui pemeriksaan sarana dan prasarana, penguatan pengawasan perjalanan kereta api, serta peningkatan pelayanan kepada pelanggan, baik di stasiun maupun selama perjalanan.

Aspek keselamatan juga menjadi prioritas utama KAI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Petugas secara rutin melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana, pemantauan perjalanan kereta api, serta pengawasan di sejumlah titik yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap perjalanan kereta api.

Selain itu, KAI terus mengingatkan masyarakat, khususnya yang beraktivitas di sekitar jalur kereta api dan perlintasan sebidang, untuk senantiasa mengutamakan keselamatan.

KAI mengimbau masyarakat yang melintasi perlintasan sebidang untuk berhenti, melihat, dan memastikan kondisi aman sebelum melintas, serta memberikan prioritas kepada perjalanan kereta api. Masyarakat juga diminta tidak berjalan, bermain, maupun melakukan aktivitas lainnya di jalur rel karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri sekaligus mengganggu perjalanan kereta api.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya keselamatan perkeretaapian. Keselamatan bukan hanya menjadi tanggung jawab KAI, tetapi membutuhkan kepedulian dan partisipasi seluruh masyarakat. Mari disiplin mematuhi aturan di perlintasan dan tidak beraktivitas di jalur rel, sehingga perjalanan kereta api dapat berlangsung aman, lancar, dan selamat sampai tujuan,” tutup Reza.(*) 

PT Jasa Raharja (Persero) Sumatera Barat melalui Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lantas Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Ruang Jenderal Hoegeng, Lantai 4 Mapolda Sumbar.

Lebih lanjutnya Rakernis menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah Jasa Raharja dan Ditlantas Polda Sumbar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan dan pelayanan yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas di jalan Raya.

Acara kegiatan Jasa Raharja Sumatera barat turut menyampaikan perkembangan transformasi digital layanan sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan responsif.

Kakanwil PT Jasa Raharja Sumatera Barat, Teguh Afrianto, mengatakan sinergi dengan Kepolisian memiliki peran penting karena kedua institusi memiliki keterkaitan erat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas.

Perusahaan Jasa Raharja dan Kepolisian memiliki irisan tugas sangat erat, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas. Karena itu, koordinasi dan sinergi harus terus diperkuat, termasuk dalam pemanfaatan teknologi digital, imbuh Teguh.

Menurut penjelasan Teguh, digitalisasi harus memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan. Teknologi tidak cukup hanya menghadirkan sistem baru, tetapi harus mampu memangkas proses yang tidak diperlukan dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Terlebih kita harus melihat digitalisasi dari sisi manfaatnya. Ukurannya tetap pada pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, dan semakin memberikan kepastian, tegasnya.

Menilai integrasi data serta sistem antar instansi menjadi salah satu kunci dalam mempercepat pelayanan publik. Dengan sistem yang semakin terhubung, masyarakat diharapkan tidak lagi harus berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya telah tersedia pada sistem instansi terkait.

Kami siap mendukung transformasi digital yang dilakukan Kepolisian. Kalau sistem dan data bisa terhubung dengan baik, proses pelayanan akan jauh lebih efektif. Paling penting, jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang harus berulang kali memberikan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh sistem.

Dengan diadakannya Rakernis Fungsi Lantas TA 2026 juga menjadi ruang memperkuat koordinasi dalam mendukung transformasi digital pelayanan Polantas sekaligus mewujudkan pelayanan Kepolisian yang semakin profesional dan presisi.

Perusahaan Jasa Raharja Sumatera Barat lebih menunjukan Komitmennya untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan Ditlantas Polda Sumbar, baik dalam pemanfaatan teknologi, pertukaran data maupun penguatan koordinasi pelayanan, Rabu (26/8/2026).

Kerjasama Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem pelayanan lalu lintas yang semakin terintegrasi, sehingga masyarakat memperoleh layanan yang lebih cepat, sederhana, akurat dan berorientasi pada kebutuhan.

Dengan adanya kerjasama kolaborasi Jasa Raharja bersama Ditlantas Polda Sumbar, transformasi pelayanan tidak hanya menjadi agenda kelembagaan, tetapi benar-benar hadir sebagai kemudahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.(*) 

Ada yang parut dipertanyakan dari perjalanan organisasi di tubuh PMII Komisariat UIN Imam Bonjol Padang. Bukan karena organisasi kehabisan kader, bukan pula karena tidak tersedia aturan yang mengatur mekanisme pergantian kepemimpinan. Justru sebaliknya, aturan telah tersedia, forum telah disediakan, dan mekanisme regenerasi telah ditentukan. Namun pertanyaannya: mengapa pelaksanaannya justru tidak kunjung mendapatkan kepastian?

Rapat Tahunan Komisariat (RTK) terakhir dilaksanakan pada 20 November 2024. Dalam Surat Keputusan (SK) kepengurusan, masa khidmat tercantum sampai 20 November 2025. Namun hingga 25 Agustus 2026, belum ada kepastian mengenai kapan RTK berikutnya akan dilaksanakan.

Jarak waktunya bukan lagi persoalan beberapa hari. Bahkan bukan sekadar beberapa bulan. Masa khidmat yang tercantum dalam SK telah berakhir, sementara forum yang semestinya menjadi ruang evaluasi, pertanggungjawaban, dan regenerasi kepemimpinan belum juga menemukan kepastian.

Di sinilah pertanyaan itu layak diajukan: ada apa dengan RTK PMII Komisariat UIN Imam Bonjol Padang?

Pertanyaan tersebut tidak semestinya dimaknai sebagai serangan terhadap individu tertentu. Kritik terhadap organisasi tidak identik dengan kebencian terhadap personal. Justru karena PMII merupakan organisasi kader, persoalan yang menyangkut keberlangsungan organisasi harus dibicarakan secara terbuka, objektif, dan berdasarkan konstitusi organisasi.

Sebab sebuah organisasi tidak hanya membutuhkan orang-orang yang mampu memimpin. Ia juga membutuhkan mekanisme yang memastikan bahwa kekuasaan memiliki batas, mandat memiliki masa berlaku, dan regenerasi berjalan secara teratur. 

Dalam konteks inilah RTK menjadi penting. RKT bukan sekadar agenda tahunan yang diselenggarakan untuk memenuhi kalender organisasi. Ia merupakan ruang untuk mempertanggungjawabkan kepengurusan, mengevaluasi perjalanan komisariat, sekaligus menentukan arah kepemimpinan berikutnya.

Karena itu, ketika forum tersebut tidak kunjung dilaksanakan setelah masa khidmat kepengurusan berakhir, persoalannya tidak lagi dapat dipandang sebagai keterlambatan administratif belaka.

Ada persoalan mengenai kepastian regenerasi dan kepastian mandat organisasi. Padahal, PMII telah memiliki aturan yang cukup jelas. Dalam AD/ART PMII hasil Kongres XXI Palembang 2024, Pasal 22 ayat (5) menyatakan bahwa “Masa jabatan PK adalah satu tahun.” Pasal 22 ayat (6) kemudian menegaskan bahwa “Ketua PK dipilih oleh RTK.” Sementara Pasal 47 menempatkan RTK sebagai forum musyawarah tertinggi di tingkat komisariat dan menyatakan bahwa RTK dilaksanakan satu tahun sekali.

Jika aturan tersebut dibaca secara sederhana, siklus organisasi sebenarnya terang: ada masa jabatan, ada evaluasi, ada pertanggungjawaban, kemudian ada regenerasi melalui RTK. Lantas, apa yang membuat siklus tersebut terhenti?

Jika memang terdapat kendala organisatoris, kader berhak mendapatkan penjelasan. Jika terdapat persoalan teknis, organisasi memiliki ruang untuk membicarakannya. Jika terdapat mekanisme tertentu yang harus ditempuh, mekanisme tersebut tinggal dijalankan.

Yang tidak sehat adalah ketika ketidakjelasan dibiarkan terlalu lama hingga kader tidak mengetahui kapan dan bagaimana proses regenerasi akan berlangsung.

Konstitusi semestinya menjadi jalan keluar ketika organisasi menghadapi persoalan, bukan sekadar dokumen yang dibaca ketika sedang dibutuhkan.

Persoalan ini menjadi semakin menarik ketika ketua komisariat yang sebelumnya memperoleh mandat memimpin PMII Komisariat UIN Imam Bonjol Padang kini telah mendapatkan amanah sebagai Wakil Ketua III PC PMII Padang masa khidmat 2026–2027.

Amanah di tingkat cabang tentu merupakan bagian dari dinamika organisasi dan tidak semestinya dipersoalkan secara personal. Kita juga tidak perlu tergesa-gesa menyimpulkan bahwa posisi di cabang secara otomatis bertentangan dengan posisi di komisariat apabila belum terdapat ketentuan yang secara tegas mengaturnya.

Namun, secara organisatoris tetap ada pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimana status mandat kepemimpinan komisariat ketika masa khidmat telah berakhir, sementara RTK belum dilaksanakan?

Pertanyaan ini bukan untuk mencari kesalahan seseorang. Ia justru diperlukan agar tidak terjadi kekosongan kepastian dalam organisasi. Sebab pergantian struktur di tingkat cabang tidak semestinya membuat proses regenerasi di tingkat komisariat kehilangan arah.

Di sisi lain, pelaksanaan RTK juga bukan semata-mata urusan pengurus komisariat. Dalam Hasil Muspimnas PMII Tulungagung, mekanisme pelaksanaan RTK menunjukkan adanya keterlibatan PC. Pelaksanaan RTK berkaitan dengan persetujuan PC dan pemberitahuan kepada PC sebelum kegiatan dilaksanakan dengan melampirkan SK kepanitiaan.

RTK juga melibatkan utusan rayon dengan ketentuan kuorum 2/3 peserta, sementara setiap rayon memiliki satu suara. Artinya, RTK bukan milik segelintir orang.

RTK bukan forum eksklusif pengurus komisariat. Ia adalah forum bersama yang di dalamnya rayon memiliki mandat untuk menentukan arah komisariat. Karena itu, ketika RTK belum juga memiliki kepastian, rayon memiliki alasan yang sangat wajar untuk bertanya: kapan mandat kami digunakan untuk menentukan masa depan komisariat?

Pertanyaan tersebut bukan pembangkangan. Bukan pula bentuk ketidakpatuhan terhadap pimpinan. Justru sebaliknya, bertanya mengenai mekanisme organisasi merupakan bagian dari tanggungjawab kader.

Rayon merupakan ruang awal kader ditempa. Dari rayonlah banyak kader dipersiapkan untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar di komisariat, cabang, hingga struktur organisasi lainnya. Maka rayon tidak seharusnya hanya dilibatkan ketika organisasi membutuhkan kader untuk menjalankan program, tetapi justru harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam menentukan arah organisasi. Jika setiap rayon memiliki satu suara dalam RTK, maka suara itu bukan sekadar formalitas.

pihak terkait harus didengar. Jika kemudian ditemukan kondisi yang memang memenuhi ketentuan RTK-LB, maka mekanisme tersebut dapat ditempuh sesuai aturan.

Dengan demikian, persoalan organisasi tidak harus berubah menjadi konflik personal atau pertarungan antar-kelompok.

Sebab organisasi yang dewasa bukan organisasi yang tidak memiliki masalah. Organisasi yang dewasa adalah organisasi yang mampu menyelesaikan masalah melalui mekanisme yang telah disepakati.

Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi sekadar kapan RTK akan dilaksanakan. Pertanyaannya adalah: sampai kapan kader harus menunggu kepastian?

RTK terakhir dilaksanakan pada 20 November 2024. Masa khidmat dalam SK berakhir pada 20 November 2025. Hari ini sudah 25 Agustus 2026.

Sementara kepemimpinan di tingkat cabang telah memasuki masa khidmat baru. Dalam situasi seperti ini, diam bukan lagi solusi.

Yang dibutuhkan adalah keterbukaan dari struktur yang memiliki kewenangan, komunikasi dengan seluruh rayon, dan langkah konkret untuk memastikan proses regenerasi berjalan sesuai aturan.

Tidak perlu menjawab pertanyaan kader dengan kemarahan. Jawablah dengan penjelasan.Tidak perlu menyelesaikan persoalan dengan saling menyalahkan.

Kembalikan kepada mekanisme organisasi. Tidak perlu mempertahankan kepentingan kelompok.

Buka ruang musyawarah. Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan kursi seorang ketua. Bukan pula kepentingan satu kelompok.

Yang sedang dipertaruhkan adalah marwah organisasi, kepastian konstitusi, dan masa depan kaderisasi PMII Komisariat UIN Imam Bonjol Padang.

Kader tidak hanya membutuhkan organisasi yang mengajarkan mereka tentang konstitusi. Kader juga membutuhkan organisasi yang menunjukkan bahwa konstitusi benar-benar bekerja.

Jangan sampai kita terlalu lantang berbicara tentang demokrasi di luar, tetapi membiarkan ruang demokrasi di dalam rumah sendiri sunyi.

Jangan sampai kita meminta kader menghormati aturan, sementara aturan itu sendiri kehilangan daya ketika berhadapan dengan kepentingan.

Dan jangan sampai RTK hanya hidup sebagai pasal dalam AD/ART, tetapi mati dalam praktik.

Sebab ketika forum regenerasi dibiarkan mati suri terlalu lama, yang kehilangan denyut bukan hanya struktur organisasi.

Kepercayaan kader pun perlahan ikut dipertaruhkan. Maka sudah waktunya RTK mendapatkan kepastian. Sudah waktunya mekanisme organisasi kembali dijalankan. Dan sudah waktunya kader diberikan ruang untuk menentukan masa depan komisariat melalui forum yang memang telah disediakan oleh konstitusi.

Karena pada akhirnya, organisasi yang besar bukanlah organisasi yang mampu mempertahankan kursi selama mungkin, melainkan organisasi yang mampu memastikan bahwa setiap mandat memiliki batas dan setiap kader memiliki kesempatan untuk melanjutkan estafet perjuangan.(*) 

Solok Selatan, netralpost - Polres Solok Selatan kembali mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Melalui kampanye bertajuk “Cegah Karhutla, Jaga Alam, Lindungi Hutan”, kepolisian mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif dalam mencegah terjadinya kebakaran.

Kapolres Solok Selatan AKBP Andreanaldo Andemi, S.H., S.I.K., menekankan bahwa pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan bersama.

Menurutnya, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat, tetapi juga seluruh masyarakat.

Jangan Membakar Lahan

Polres Solok Selatan mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan api sebagai cara membersihkan lahan.

Masyarakat juga diminta berhati-hati saat melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan hutan dan lahan.

Selain itu, warga diimbau tidak membuang atau membakar sampah sembarangan karena api dapat dengan cepat menyebar dan sulit dikendalikan.

Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berpotensi merusak lingkungan, tetapi juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan, menurunkan kualitas udara, serta mengancam keberlangsungan ekosistem dan kehidupan masyarakat.

Polres Solok Selatan terus mengedepankan langkah edukasi dan pendekatan persuasif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya karhutla.

Namun demikian, kepolisian juga mengingatkan bahwa tindakan yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran hutan dan lahan dapat memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ancaman Pidana bagi Pelaku Pembakaran

Ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Dalam aturan tersebut, terdapat ketentuan pidana terhadap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana lingkungan, termasuk perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dan menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Polres Solok Selatan mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sebagai jalan pintas dalam membersihkan atau membuka lahan.

Diminta Segera Laporkan Titik Api

Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api, kepulan asap, atau indikasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Informasi awal dari masyarakat dinilai penting agar petugas dapat melakukan langkah penanganan sedini mungkin sebelum api meluas.

Warga tidak perlu menunggu kebakaran membesar untuk menyampaikan laporan.

Setiap informasi mengenai adanya titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan kebakaran dapat membantu upaya pencegahan di lapangan.

Polres Solok Selatan mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan dan melindungi kawasan hutan.

Kapolres Solok Selatan AKBP Andreanaldo Andemi menegaskan, menjaga hutan dan lingkungan merupakan bagian dari menjaga kehidupan masyarakat saat ini maupun generasi mendatang.

Masyarakat yang mengetahui atau melihat adanya kebakaran hutan dan lahan dapat segera melaporkannya kepada aparat setempat atau menghubungi Call Center Polri 110.

Dengan keterlibatan masyarakat, upaya pencegahan dan penanganan karhutla diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.

Polres Solok Selatan pun mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga alam, melindungi hutan, dan mencegah terjadinya karhutla.(*)

pasamanbarat, netralpost -- Polres Pasaman Barat menetapkan seorang lelaki berinisial AS (49) sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap korban Erlina (istrinya). 

Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto,S.Ik., M.H melalui konferensi pers di Aula Tatag Trawang Tungga Mapolres setempat, Senin (24/8/2026).

Dikatakan, peristiwa tersebut terjadi di rumah korban di jalan KKN, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) pada Jumat (6/3/2026) sekitar pukul 17.30 WIB.

Diterangkan, peristiwa itu berawal dari permasalahan rumah tangga antara tersangka dan korban Erlina yang sudah tidak harmonis, bahkan mereka berdua diketahui sudah tidak tinggal dalam satu rumah.

"Pada Jumat (6/3/2026) sekitar pukul 17.30 WIB, korban mendatangi tersangka dengan tujuan meminjam alat memasak berupa dandang yang membuat tersangka menjadi marah dan emosi," terangnya.

Dia menyebut, tersangka mendatangi rumah korban yang berada di jalan KKN Nagari Lingkuang Aua, dan langsung melakukan kekerasan fisik dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis parang ke sejumlah bagian tubuh korban.

"Tersangka mengayunkan senjata tajam ke bagian kening (dahi) sebanyak satu kali, dan pada bagian punggung sebanyak satu kali, sehingga korban mengalami luka yang cukup serius," sebutnya.

Kapolres menjelaskan, tersangka langsung melarikan diri setelah melakukan aksinya, menginstruksikan Kasat Reskrim Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata, S.Tr.K untuk melakukan proses penyidikan terhadap kasus tersebut.

Setelah meminta keterangan para saksi dan gelar perkara atas kasus tersebut, petugas memperoleh informasi bahwa pelaku sedang berada di Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara.

"Tim opsnal berhasil meringkus tersangka di wilayah Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara pada Selasa (21/7/2026), selanjutnya tersangka dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk proses hukum lebih lanjut," jelasnya.

Ditambahkan, Satreskrim Polres Pasaman Barat juga melakukan penyidikan lebih untuk penyelesaian berkas perkara dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam rangka penyerahan atau pelimpahan perkara guna proses hukum lebih lanjut.

Petugas juga menyita barang bukti dari tersangka berupa satu buah senjata tajam jenis parang, satu buah baju daster warna orange campur hitam, satu helai celana pendek warna dongker, dua helai kain warna putih bercorak bunga-bunga.

"Barang bukti lainnya yakni satu buah sandal merk ORICON warna hitam campur putih, dan satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tanpa BPKB dan STNK dengan Nomor Polisi BA 3045 DQ," pungkasnya.

Tersangka melanggar Pasal 44 ayat (2) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pasal 5 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya."

Sementara itu, Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2004 mengatur bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp30 juta. (HumasResPasbar)

Kedatangan Dandim beserta rombongan disambut langsung Kapolres di ruang kerjanya.

Kapolres didampingi Wakapolres Dharmasraya Kompol Rizky Cholid, S.I.K., serta sejumlah pejabat utama Polres Dharmasraya.

Silaturahmi berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Pertemuan menjadi momentum untuk mempererat hubungan dan komunikasi antara TNI dan Polri.

Dalam kesempatan itu, dibahas pentingnya menjaga sinergitas dan koordinasi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Dharmasraya.

Kapolres dan Dandim sepakat untuk terus memperkuat kerja sama di lapangan. Sinergitas TNI-Polri diharapkan dapat menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

Kegiatan silaturahmi ini menjadi langkah awal untuk membangun koordinasi yang semakin baik antara Kodim 0310/SSD dan Polres Dharmasraya dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.(*)