Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Banjarmasin bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Bawaslu Sumatera Barat bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Provinsi Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

Pemandangan Umum Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan Terhadap 3 Ranperda Dalam Rapat Paripurna



Payakumbuh,netralpost --- Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan menyampaikan pemandangan umum tentang 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Senin (20/6).


Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, serta dihadiri oleh Anggota DPRD lainnya dan Sekwan Yon Refli, sementara itu dari Pemko Payakumbuh hadir Sekretaris Daerah Rida Ananda dan jajaran.


Armen Faindal mengatakan adapun 3 Ranperda yang sedang dibahas oleh Pemko Payakumbuh bersama DPRD adalah Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda Tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, serta Ranperda Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domistik.


Juru bicara Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan Syafrizal menyampaikan pemandangan umum mereka dari 3 Ranperda tersebut.


Pertama, terkait Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Syafrizal menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Pemko Payakumbuh, yang telah menyusun Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti pengaturan pengelolaan keuangan daerah sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2010. 


"Ranperda ini adalah sinkronisasi Pasal 3 Huruf a Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang lebih fokus mengatur tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah," ujarnya.


Melalui Ranperda ini, Syafrizal berharap Pemerintah Daerah mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transfaran, dan bertanggung jawab.


"Kami sangat setuju, bahwa kita semua wajib menfokuskan waktu dan energi, serta memprioritaskan Ranperda ini dalam pembahasan, karena kita telah terlambat lebih kurang satu tahun dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Namun demikian kami berharap juga kiranya Bapak Walikota jangan setengah-setengah hati untuk datang ke parlemen, kami menilai keseriusan Eksekutif dapat dilihat dari kehadiran dan pendekatan politis Bapak Wali Kota, kalau BA 1 M sudah malas datang ke DPRD, Fraksi kami juga khawatir kawan-kawan di lembaga ini akan mengimbanginya lewat gestur politis yang bermuara pada out put, out came serta melandainya time schedul pembahasan," 


Kedua, terkait Ranperda Tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, Syafrizal menyebut pihaknya sangat sepakat bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur terutama pada kawasan yang mengalami pertumbuhan pesat, terkadang tidak sejalan dengan kecepatan pertumbuhan kawasan yang terbangun terutama oleh masyarakat selaku pihak yang melaksanakan pembangunan.


"Ketidaktersediaan infrastruktur yang sesuai dengan standar dapat mengakibatkan penurunan kualitas fisik dan lingkungan kota," jelasnya.


Syafrizal juga menanyakan apa saja tujuan Pengaturan Pembangunan Berkelanjutan sesuai Naskah Akademis Ranperda ini. 


"Kelihatannya Ranperda ini lebih fokus pada Kawasan Batang Agam, sementara kawasan cepat tumbuh juga berada di Kawasan Jalan Sudirman, Soekarno Hatta, A.Yani, M. Yamin, Pahiawan, Rasuna Said, Tan Malaka, Imam Bonjol, Lingkar Utara, Lingkar Timur, Padang Kaduduak dan beberapa kawasan lainnya. Apakah memungkinkan Ranperda ini berlaku umum untuk seluruh kawasan cepat tumbuh di Kota Payakumbuh?," tanya Syafrizal.


Selanjutnya, Syafrizal juga menanyakan apa saja bentuk Peran Serta Masyarakat dalam upaya Pengaturan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan di Kota Payakumbuh. 


Ketiga, terkait Ranperda Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Syafrizal mengaku pihaknya sangat memahami dan sepakat bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tujuan negara.


"Sistim Pengelolaan Air Limbah Domestik atau SPALD  berbentuk Terpusat / SPALD-T dan Setempat / SPALD-S. Pada sistem SPALD-T air limbah domestik dialirkan dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Sementara itu pada sistem SPALD-S dilakukan pengolahan air limbah domestik di lokasi sumber yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja / IPLT," ulasnya.


Syafrizal menyebutkan persoalan lapangan antara lain, masih adanya Pihak Swasta dan Perorangan yang melakukan penyedotan sistem SPALD-S dan membuangnya ke sungai secara sembunyi-sembunyi. 


"Apakah Ranperda ini telah memuat ketentuan dan pengaturan tentang persoalan ini?" tanya Syafrizal.


Kemudian, Syafrizal mengatakan kalau residu hasil pengolahan limbah di IPLT konon kabarnya sangat baik untuk pupuk tanaman. 


Apakah dalam Ranperda ini sudah diatur tentang ketentuan tarif dan tatacara pemanfaatan residu IPLT?" tutupnya. (Yon)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.