Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam ASN Bali Banjarmasin bank indonesia bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru bencana alam BISNIS BPS Sumbar Bukittinggi Bupati solok Dharmasraya Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas Pendidikan Solok diskominfo Solok DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat Dunia anak epyardi asda G20 Ganjar Pranowo gerindra GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI ikan cupang indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar kapolri Karya Tulis Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KNPI Sumbar Kominfo Solok kota Padang Kota Pariaman Kriminal Kudus Legislatif lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang Mojokerto Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PDAM Peduli Sesama Pekanbaru pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada PKB Sumbar Polda Sumbar polisi politik polri Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang satria Sawahlunto Seni seni budaya Sijunjung Simalungun Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Surabaya Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Tiba TNI Tokoh Masyarakat TRD Triski UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA wisuda 88

Rakor Bersama Mendagri, Pj. Walikota Payakumbuh Ajak Jajaran Segera Jalankan Program yang Telah Disusun



Payakumbuh,netralpost— Pemerintah Kota Payakumbuh hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) secar virtual via aplikasi zoom, Selasa (1/11) pagi. Rakor yang mengagendakan pemberian pembekalan dan pengarahan dari Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu diikuti oleh seluruh Penjabat (Pj) Kepala Daerah se-Indonesia.


Hadir dari aula pertemuan Randang lantai II kantor Walikota Payakumbuh, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda hadir bersama Plt. Sekretaris Daerah Dafrul Pasi dan jajaran kepala OPD di lingkup Pemerintah Kota Payakumbuh.


Selain untuk pemberian pembekalan dan pengarahan, Rakor yang dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian itu juga untuk konsolidasi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di daerah serta memperkuat sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.


Saat rapat dimulai, Tito Karnavian mengingatkan kembali atas arahan Presiden Joko Widodo kepada Penjabat Kepala Daerah terkait tugas dari Penjabat Kepala Daerah yang dapat menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pelayan publik di daerah pada saat terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah/wakil daerah karena telah berakhir jabatannya.


Terkait akan arahan Presiden tersebut, Tito menyampaikan akan tugas dan wewenang Penjabat Kepala Daerah yang telah dilantik. 


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang ditetapkan 30 September 2014) bahwa tugas dan wewenang dari Penjabat Kepala Daerah sama yakni merujuk atas Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), namun hal tersebut terdapat pembatasan kewenangan Penjabat Kepala Daerah karena keberadaannya berdasarkan penunjukan bukan hasil pemilihan.


Pembatasan kewenangan Penjabat Kepala Daerah karena keberadaannya berdasarkan penunjukan yang diatur dalam Padal 132 A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (ditetapkan tanggal 4 Juli 2008, sebagai berikut ;


a. Melakukan mutasi pegawai,

b. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan penjabat sebelumnya,

c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya, dan

d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.


Dan atas PP yang mengatur tugas dan wewenang Penjabat Kepala Daerah, Tito menekankan jika pemabatasan kewenangan yang dimaksud dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.


Setelah Rakor berlangsung, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda langsung menghimbau kepada jajaran kepala OPD agar dapat bergerak untuk segera melaksanakan program kerja yang telah disusun sebelumnya.


“Terutama untuk menjaga inflasi, pengentasan kemiskinan ekstrim dan pencegahan Stunting agar segera kita tindak lanjuti bersama. Karna hal ini juga merupakan program nasional,” ungkap Rida.


Dan atas penyampaian Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda, seluruh kepala OPD yang hadir langsung sampaikan rencana kerja atas program yang telah disusun sebelumnya agar segera dapat dieksekusi.


“Mari kita semua bergerak agar program yang telah disusun dapat segera terealisasi,” ajak Rida mengakhiri. (Yon)

Posting Komentar

[blogger]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.