Aceh Aceh Singkil Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar ASN Athari Gauthi Bali Banjarmasin bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Bawaslu Sumatera Barat bencana alam BISNIS BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Darul Siska Dharmasraya dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Sumbar DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Emiko Epyardi Asda Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran G20 gandoriah Ganjar Pranowo gerindra Golkar GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humbahas HUT KOPRI ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Solok Kajati sumbar Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres Solok kapolri Karang taruna Karya Tulis Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM Kementerian Agama Republik Indonesia kesehatan Kids KNPI Sumbar Kominfo Solok korem padang kota Padang Kota Pariaman Kota solok Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Medan mentawai MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nasdem Nasional Natuna NKRI NU olahraga Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PCNU Kabupaten Solok PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru pemerintahan Pemkab Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemprov Sumatera Barat. Pendidikan pengabdian Pesisir Selatan Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada Pilkada Kabupaten Solok PKB Sumbar Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Sumbar polisi politik Polres pasbar Polres Solok Polresta padang polri PPP Sumbar Prokopim padang PUPR PUPR Provinsi Sumbar PW Pagar Nusa Sumbar PWNU Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya Sijunjung Simalungun SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Tiba TNI TNI AU Tokoh Masyarakat TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

Buka FKP 3 Instansi Layanan Publik, Wako Payakumbuh Minta OPD Puaskan Masyarakat



Payakumbuh,netralpost --- Pemerintah Kota Payakumbuh menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP), kegiatan dialog/diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik di ruang pertemuan ngalau indah kantor Wali Kota Payakumbuh, Selasa (1/11).


Tiga sektor yang dibahas dalam FKP ini adalah pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta layanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah (RSUD) Adnaan WD. Kota Payakumbuh.


Acara itu dibuka oleh Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda yang diwakili Asisten II Elzadaswarman didampingi Kabag Organisasi David Bachri. Sementara itu narasumber dari Ombudsman Perwakilan Sumbar dan Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat Universitas Andalas. Turut hadir pimpinan dan jajaran OPD serta perwakilan masyarakat.


Asisten II Elzadaswarman mengatakan sebagai sebuah Kota Madya, Kota Payakumbuh akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan pelayanan publik yang prima sebagai ujung tombaknya.


"Tugas pemerintah adalah melayani masyarakat. Ada hal yang harus dipenuhi karena kita berbicara supply dan demand. Bagaimana kebutuhan masyarakat dipenuhi, kita menyikapinya sebagai supplier pelayanan yang memberi alternatif, sehingga ada kepuasan masyarakat, kita harus pastikan mekanismenya berjalan lancar," kata pria yang akrab dengan panggilan Om Zet itu.


Om Zet menambahkan, pelayanan publik tentu harus diukur, untuk menilai itu perlu bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai lembaga profesional yang memiliki indikator penilaian secara objektif. Dia mengharapkan problem pelayanan bisa diulik dan dikupas sedemikian rupa, sehingga nantinya ada solusi yang jauh lebih baik lagi bagi pelayanan publik Kota Randang kedepan.


"Kota Payakumbuh selalu ingin tampil menarik, dengan adanya FKP ini sangat membantu proses meningkatkan pelayanan publik di Kota Payakumbuh. Meski prediket kota dengan pelayanan perizinan berusaha terbaik nasional sudah kita dapatkan tahun 2021 lalu, namun kita tak ingin berpangku tangan, kita akan tetap mempertahankannya dan meningkatkan lagi pelayanan yang lainnya," tukuknya.


Sementara itu, Irnaldi selaku panitia pelaksana memaparkan FKP ini digelar dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, serta Surat Edaran MENPAN RB Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.


Irnaldi menambahkan, FKP ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat, antara lain berupa: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.


"Ruang lingkupnya adalah berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap 3 instansi pemerintah daerah ini. Tahun depan FKP nantinya akan dilaksanakan secara mandiri oleh OPD masing-masing. Output dari FKP ini tersusunnya identifikasi masalah, usulan rekomendasi, perbaikan, dan jangka waktu penyelesaian oleh masing-masing instansi," katanya.


Dari sisi Kabag Organisasi David Bachri menyampaikan harapan kepada OPD agar rekomendasi yang dihasilkan dari FKP ini dapat ditindaklanjuti dengan baik, karena dasar dari rekomendasi ini adalah survey kepuasan masyarakat.


"Contohnya, dengan adanya rekomendasi di tahun sebelumnya, harusnya ada peningkatan dari waktu ke waktu. Artinya, kita memberikan pelayanan jangan hanya terpaku kepada standar, tapi lebih dari itu. Artinya pelayanan tak sekedar memenuhi standar saja, namun ada nilai tambah dari kepuasan yang didapatkan masyarakat saat dilayani oleh instansi pemerintah," ujarnya didampingi Sub Koordinator Tata Laksana Bagian Organisasi Yeni Maini. (Yon)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.