Menurut Fakhruddin Pardosi dari Partai PKPI mempertanyakan kehadiran para SKPK disaat paripurna banyak yang tidak hadir maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP) kemarin, yang hadir hanya beberapa orang saja. Senin, (31/08 /2020).
Pada saat RDP tersebut hanya yang datang itu-itu saja orangnya dan pada saat kami tanyakan kepada mereka tidak tahu menjawab yang kami pertanyakan, berarti percuma saja kita mengadakan RDP toh ujung-ujungnya tak ada yang mengerti, jelaskannya.
Disaat anggota dewan menyinggung beberapa SKPK yang tidak hadir, tampak Bupati Aceh Singkil yaitu Dulmusrid terlihat sangat kecewa mengetahui beberapa anak buahnya yang tidak hadir dan sambil melihat ke atas tempat para SKPK biasa duduk saat mengikuti setiap persidangan.
Dalam menjabarkan sebuah harapan dan keinginan harus dilatari oleh filosofi itu muncul serta semua itu didapatkan dengan mengahadiri setiap rapat paripurna. (RAKA)
Persetujuan Raqan pertanggungjawaban APBK Aceh Singkil Tahun 2019 yang dibacakan melalui sidang paripurna Dewan pada kamis antara lain menyebutkan, laporan realisasi APBK Aceh Singkil tahun 2019.
Adapun laporan realisasi APBK Aceh Singkil tahun 2019 meliputi realisasi pendapatan senilai Rp 23.307.945.942,95.
Maka dari anggaran tersebut dapat dirinci sebagai berikut yaitu total pendapatan tahun anggaran 2019 ditambah dengan total pembiayaan bersih dari tahun anggaran 2019 sebesar Rp 910.994.029.452,95 dikurangi total realisasi belanja dan transfer Rp 887.686.083.509,00 sehingga total silpa tahun 2019 ini sebesar Rp 23.307.945.942,95.
Selanjutnya kami dari ketiga Fraksi menerima dan menyetujui Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Singkil tahun anggaran 2019, untuk dijadikan Qanun Aceh Singkil tahun 2020, ucap Yulihardin.
Dan melalui forum ini kami juga mintakan kepada saudara Bupati beserta jajarannya, terutama Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK) selaku leding sektor pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah agar lebih bekerja keras dan sungguh-sungguh untuk mengelola dan penatausahaan keuangan Kabupaten Aceh Singkil, sehingga tahun-tahun anggaran berikutnya dapat mempertahankan prestasi opini WTP dari BPK-RI Perwakilan Aceh, tutupnya. (RAKA)
Dalam penyampaian laporan Banggar DPRK Aceh Singkil yang langsung disampaikan oleh Ramli Boga dalam rapat yang dilaksanakan di ruang Sidang Utama DPRK Aceh Singkil dikatakan Ramli Boga saat menyampaikan laporan Banggar DPRK Aceh Singkil agar tidak terjadinya pergeseran anggaran kegiatan, katanya. Rabu, (16/09/2020)
Sehingga dalam upaya untuk dapat peningkatan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bupati Aceh Singkil melalui jajarannya dapat lebih cermat menggali potensi-potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan pendapatan, lanjutnya.
Karena dengan meningkatnya PAD dapat mempengaruhi peningkatan APBK Aceh Singkil yang tentunya akan dapat mewujudkan pembangunan yang adil, merata, dan adil.
Dari pembahasan antara Banggar dengan TAPK Aceh Singkil terhadap RKUPA - PPAS Perubahan APBK setempat tahun 2020, menghasilkan total pendapatan sebesar Rp.855 milyar lebih dan total belanja Rp.870 milyar lebih.
Untuk itu kita harus menggali potensi-potensi yang akan dijadikan objek pajak sebagai sumber peningkatan PAD serta Bupati Aceh Singkil melalui SKPK terkait diminta agar dapat lebih cermat lagi, tuturnya.
Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang arah dan kebijakan dalam menyusun rencana pembangunan untuk setiap urusan Pemerintah Daerah yang muaranya agar terwujud suatu tatanan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. (RAKA)