NetralPost.net

Kegiatan Gladi Tugas Tempur atau Glagaspur ini, merupakan kegiatan rutin dilaksanakan tiap tahun oleh tim dari Kolatarmada I. Tim penilai dari Komando Latihan Armada (Kolat Armada) I dipimpin Letkol Laut (P) Nugroho Putro S beserta enam orang anggota. 

Penilaian dilakukan mulai dari Peraturan Dinas Dalam Khas TNI AL, atau PDD khas, PBB, bongkar pasang senjata Laras pendek dan panjang, Pluit, tali temali, smapor, Pasukan Huru Hara (PHH), Pertahanan Pangkalan atau Hanla, Pemadam Kebakaran, Uji Tulis VVIP Presiden dan Kasal. Kegiatan uji petik ini kalau untuk pangkalan dinamakan P1-P2.

Selama kegiatan ini berlangsung di awasi langsung oleh Komandan Detasemen Markas (Dandenama) Lantamal II Letkol Marinir Eriandi.S.Pd.

Dalam pelaksanaanya prajurit dapat melaksanakan serius dan bersemangat, sehingga tim dari Kolatarmada I cukup puas.

Kegiatan uji petik akan dilanjutkan besok dengan kegiatan renang Militer dan Menembak.

Dispen Lantamal II.

Kedatangan Kapolda ini dalam rangka Safari Kamtibmas dan kunjungan kerja ke Polres-polres. 

Setiba di Polres Pasaman Barat, Irjen Pol Toni Harmanto beserta disambut Kapolres Pasaman Barat AKBP Sugeng Hariyadi, S.Ik, Forkopimda Pasbar dan Pejabat Utama Polres setempat.

Sementara, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik yang ikut mendampingi mengatakan, kedatangan Kapolda Sumbar ini sekaligus mengapresiasi Polres Pasbar dalam menangani kasus kawasan hutan milik negara. 

"Penyerahan kawasan hutan oleh masyarakat dan korporasi yang sebelumnya dikelola pribadi. Kini sudah kembali ke negara," ucapnya. 

Selain Kabid Humas, turut hadir Dirreskrimsus, Kabid Hukum dan Kabid TIK Polda Sumbar. (*)

"KPK tentu sangat memberikan dukungan untuk penyelesaian masalah pertanahan," kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan, Rabu (24/2/2021).

Firli menyatakan pihaknya berkepentingan dengan program optimalisasi dan penertiban aset milik negara, KPK bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dan Kemenkeu.

"Alhamdulillah tahun 2020 KPK berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara Rp592,6 triliun," ujarnya.

Dugaan korupsi dan mafia tanah kerap bersinggungan dalam sejumlah kasus. Di antaranya terkait pemberian izin lahan, penjualan lahan, hingga pencucian uang.

Salah satu perkara yang terkait tanah, lembaga antirasuah itu pernah mengusut dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang reklamasi. KPK memanggil saksi-saksi, termasuk petinggi perusahaan properti berinisial AHL.

AHL diduga merupakan salah satu mafia tanah. Berdasarkan informasi dari aparat penegak hukum, AHL kerap terlibat dalam sengketa tanah di Indonesia.(ril)

Kegiatan Rakor dilaksanakan secara virtual di ruang Transit VIP Markas Komando (Mako) Lantamal II jalan Bukit Peti Peti Teluk Bayur Padang.

Acara di Mabesal Cilangkap Jakarta Timur  dipimpin langsung oleh Asisten Potensi Maritim Kepala Staf Angkatan Laut (Aspotmar Kasal) Mayor Jenderal TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto mengusung tema "Melalui Rakor dan Rakernis Potmar Kita Wujudkan Insan Potmar Yang Profesional, Tangguh dan Dicintai Rakyat Guna Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Serta Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Keutuhan NKRI". 

Beberapa Narasumber yang ikut berpartisipasi pada acara tersebut yaitu paparan dari Paban 1 Ren Spotmar tentang Evaluasi Program Kegiatan Spotmar Tahun 2020 dan Rencana Program Kegiatan Spotmar tahun 2021, kemudian paparan dari Sekdispotmaral tentang Program Kampung Bahari Nusantara, paparan dari Kasubdis Progla tentang Program Ketahanan Pangan

Setelah istihat sholat makan, dilanjutkan dengan paparan Pabandya RRWP tentang Program RRWP Laut, dan paparan Kasi SBJ tentang Data Center Dispotmaral

Dalam penyampaian arah kebijakannya Aspotmar Kasal mengatakan “Kampung Bahari Nusantara (KBN) harus disosialisasikan ke Pemda setempat,LSM dan akademisi, kemudian direncanakan 1 Desa 1 orang Babinpotmar yang diambil dari Satker dimana Babinpotmar adalah jabatan fungsional”, tuturnya.

Dikatakan juga “Kegiatan ketahanan pangan Satkowil dan Satnonkowil menggunakan lahan tidur serta berperan aktif diolah raga perairan, tetap selalu berkoordinasi dengan Pemda setempat, dan Pramuka Saka Bahari dikembangkan kembali karena itu generasi penerus insan Maritim,” pungkasnya 

Dispen Lantamal II.

Hal di atas disampaikan Ketua DPD Organda Sumbar, Sengaja Budi Syukur saat pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Angkutan Darat (Organda) se-Sumatra Barat periode 2019-2024 di gedung Auditorium Gubernuran Sumatra Barat, Selasa (25/2/2020).

Setidaknya ada 14 dari total 16 DPC masing-masing kabupaten/kota di Sumatra Barat yang dilantik pada acara tersebut.

Budi Syukur, menyebut DPC dari berbagai kabupaten/kota di Sumatra Barat ingin bersama-sama dilantik oleh gubernur di provinsi. Hingga akhirnya beberapa DPC yang telah siap dilantik 2019 lalu pun ditunda hingga hari ini.

Kata Budi Syukur, setelah dikukuhkan, Organda akan melanjutkan kegiatan mereka dengan musyawarah provinsi pada bulan April 2020 yang akan diikuti seluruh anggota pengurus DPC Organda se-Sumatra Barat.

“InsyaAllah nanti akan diadakan bulan April,” ujar ninik mamak Air Haji, Pesisir Selatan bergelar Datuak Bandaro Jambak ini.

Budi menyebutkan, bahwa meski saat ini Organda dan transportasi darat sedang mengalami beberapa permasalah di dunia angkutan, Organda akan tetap melayani masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan.

“Beberapa permasalahan di dunia angkutan yang kami alami, namun kami tetap menjalani dunia usaha ini, sebagaimana yang menjadi cita-cita kami tetap melayani masyarakat,” ujarnya.

Dalam mengatasi hal tersebut, menurut Budi diperlukan terobosan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk melindungi perusahaan angkutan ini.

Sementara Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menyatakan, pemerintah membutuhkan usulan dan masukan dari Organda untuk kepentingan bersama.

“Kita membutuhkan usulan, sumbang pemikiran dan masukan dari Organda. Kita ini bermitra,” jelasnya pada acara yang juga dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Sumatra Barat, Heri Nofiardi itu.

Irwan berharap kehadiran Organda ini dapat menjadi suatu peluang yang baik untuk ke depan dalam mensinergikan persoalan Organda dengan angkutannya dengan kebijakan pemerintah.

Gubernur yang suka berpantun ini menyebut bahwa Pemerintah sangat menunggu masukan dari kepengurusan baru Organda untuk kemajuan angkutan darat Sumbar.

“Patah rantingnya pohon waru, patang menimba tonggak jemuran. Dengan adanya pengurus baru kita minta pula sumbang pemikiran” tutup Irwan dengan pantun.

Sebelumnya Organda Sumbar menggelar Musprov pada 25-26 Februari 2015. Ketika itu, Sengaja Budi Syukur kembali terpilih menjadi Ketua DPD Organda Sumbar periode 2015-2020 dalam Musda yang ke XIII Organda Sumbar itu.

Musprov lima tahun yang lalu itu, Budi Syukur kembali dipercaya menduduki posisi puncak DPD Organda Sumbar dengan perolehan suara 18 DPC di wilayah Sumbar.

Sekadar diketahui, Organda merupakan gabungan organisasi-organisasi pengusaha angkutan yang ada pertama kali dibentuk pada tanggal 30 Juni 1962 bertempat di Selecta, Malang.

Organisasi ini pertama kali dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata pada 17 Juni 1963. Organda dikukuhkan sebagai Organisasi Tunggal dalam bidang angkutan bermotor di jalan raya. (PKT-29).

50 Kota,netralpost--

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Kominfo Fery Chofa, SH, LL.M bersama Kepala Bidang dan Kepala Seksi lingkup Dinas Kominfo. Dalam sambutannya, Kepala Diskominfo mengungkapkan bahwa pertemuan dengan media massa ini perlu dilakukan dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi sekaligus mengawali hubungan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pers.

“Hubungan silaturahmi dalam rangka kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pers dalam penyebarluasan informasi perlu dibina terlebih dahulu, karena ibarat pepatah tak kenal maka tak sayang” ungkap Fery.

Lebih lanjut Kepala Diskominfo pun mengungkapkan bahwa dengan lahirnya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang baru, maka tugas dan wewenang urusan kehumasan Pemerintah Daerah pada tahun 2021akan diselenggarakan oleh Dinas Kominfo.

Selanjutnya Kepala Bidang Komunikasi Publik Nuzul Firman S.IP, M.Si mengungkapkan gambaran umum tentang pengelolaan hubungan media dan kehumasan pemerintah daerah berdasarkan Juknis Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

Kabid KP Dinas Kominfo berharap Pers dapat ikut mensukseskan program pemerintah daerah dengan membuat pemberitaan yang berimbang dan faktual sesuai kode etik jurnalistik. Menurutnya, Media Massa merupakan mitra strategis Pemerintah Daerah untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik serta mampu menjembatani hubungan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya.

“Para insan media massa baik cetak, online dan elektronik merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam menginformasikan dan mengkomunikasikan berbagai kebijakan daerah serta program dan kegiatan pemerintah daerah kepada masyarakat. Dinas Kominfo siap memfasilitasi penyelenggaraan hubungan kerjasama pemerintah daerah dengan media massa ini” ungkap Nuzul.

Dipenghujung acara silaturahmi ini Kepala Dinas Kominfo Fery Chofa, SH, LL.M membagikan 3 buah buku hasil karya tulisnya yang pernah dimuat pada kolom opini berbagai media massa lokal dan nasional yang berjudul GAGASAN EMPIRIS HUKUM DALAM KEPEMERINTAHAN secara cuma-cuma kepada rekan-rekan jurnalis. (Yon)

Pagi ini, Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal didampingi oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern, Agus Radiono berkunjung ke Kantor Perwakilan BPKP Sumatera Barat di Jalan Bypass Air Pacah guna berdiskusi mengenai rencana penandatanganan Naskah GCG Perumda AM Kota Padang, yang direncanakan akan ditanda tangani pada Senin mendatang.

Dalam pertemuan ini, Dirut Perumda AM Kota Padang langsung disambut oleh Kepala Perwakikan BPKP Sumbar, Bapak Buyung Wiromo  Samudro.

Dalam kesempatan ini, Kepala Perwakilan BPKP Sumbar memberikan masukan kepada Direksi agar selalu melakukan langkah strategis dan meningkatkan kinerja melalui aspek keuangan, operasional, administrasi dan sumber daya manusia.

Untuk meningkatkan keberhasilan ini, Perumda Air Minum Kota Padang perlu menerapkan prinsip-prinsip GCG yang baik. Seperti diketahui kelemahan pada beberapa perusahaan dalam penerapan GCG disebabkan masih belum memadainya infrastruktur GCG seperti Pedoman Tata Kelola, Aturan-aturan, KPI, dan SOP yang dapat dijadikan panduan dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Perumda AM Kota Padang dalam hal ini telah memiliki komitmen penuh untuk mewujudkan hal ini. Dengan tata kelola yang baik, nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para stakeholder. Dalam pertemuan ini, Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat senantiasa siap untuk bekerjasama dan turut serta dalam membenahi tata kelola perusahaan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan BPKP.

“Diakhir pertemuan, Dirut mengucapkan terimakasih atas kesempatan kunjungan ini, dan siap melaksanakan petunjuk dan arahan dari BPKP Sumbar untuk mewujudkan Good Corporate Governance di Perumda Air Minum Kota Padang,”punkasnya.(*)

Rombongan yang dipimpin langsung oleh Dirut Perumda AM Muaro Tebo, Bapak Budhi Irawan ini bermaksud untuk study banding terkait Sistem Tekhnologi  Informasi dalam hal Billing System, Catat Meter dan Akuntansi yang telah diterapkan di Perumda AM Kota Padang. 

Dalam kesempatan ini, Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal mengucapkan selamat datang dan terimakasih kepada Direktur Utama Perumda AM Muaro Tebo dan rombongan, yang telah memilih Perumda Air Minum Kota Padang sebagai tempat Study Tiru dalam hal Sistem Teknologi Informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan keharusan diera digital saat ini, karena tuntutan pasar adalah kecepatan layanan, oleh karena itu, Perumda AM Kota Padang selalu memberikan kemudahan-kemudahan bagi pelanggan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini.

“Harapannya, semoga hal-hal yang telah  didiskusikan pada hari ini, bisa membantu peningkatan kinerja operasional dan layanan kepada pelanggan di Perumda AM Muaro Tebo Jambi melalui pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi yang berkembang saat ini,” pungkas Hendra.(Rell/I)

Payakumbuh,netralpost-R

 Payakumbuh,netralpost-

Musim kemarau kali ini terasa panjang dan kondisi itu mengetuk kepedulian berbagai elemen untuk peduli terhadap warga yang kesusahan air bersih.

Tak terkecuali Perumda Air Minum Kota Padang, yang senantiasa mengirim bantuan selama musim kemarau ini ke sejumlah wilayah terdampak di Kota Padang.

Dalam mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan, Perumda Air Minum Kota Padang juga bekerjasama dengan lintas lembaga seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Rumah Zakat Padang.

Seperti hari ini, Rumah Zakat Padang ikut bersinergi bersama Perumda Air Minum Kota Padang membantu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat Kota Padang yang mengalami minimnya air bersih akibat kekeringan.

Rumah Zakat melalui Program Bantuan Air Bersih menurunkan empat orang relawan untuk menyalurkan Air Bersih di daerah terdampak. Dalam kesempatan kali ini tim relawan menyalurkan tiga tangki air bersih untuk warga di Kelurahan Batang Harau, Jalan Mustika Perumnas Pegambiran, dan Kampung Pisang Anak Air.

Apabila masyarakat membutuhkan air bisa langsung menghubungi Perumda Air Minum Kota Padang melalui nomor 0751-22789 atau ke nomor 0811 669 123. Perumda Air Minum Kota Padang selalu siap membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih dan GRATIS.

Mari bersama berdoa semoga musim kemarau ini segera berlalu dan Allah SWT segera turunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semua.

Tak lupa, selalu sediakan stok air dalam wadah yang tersedia, sebagai antisipasi jika terjadi kendala dan gangguan pelayanan.

“Hemat Air, Selamatkan Bumi,” demikian pesan Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Minggu (21/2/2021)(ki/i)

Kapolsek Muaro Kalaban Iptu Elfi Heri, MH menyebut, pelaku melakukan aksinya dengan berpura pura sebagai anggota Polri yang akan membeli sepeda motor jenis KLX BA 5505 GA. Saat mencoba sepeda motor tersebut, pelaku langsung kabur melarikan diri. 

"Modusnya mengaku sebagai anggota polisi untuk membeli sepeda motor. Namun pelaku kabur dengan membawa sepeda motor milik korban," ujar Iptu Heri, Sabtu (20/2).

Dikatakan, usai menipu korban, pelaku NY langsung kabur dengan membawa sepeda motor ke wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. 

Korban yang merasa dirugikan, kemudian mendatangi Polsek Muaro Kalaban dan melaporkan kasus yang menimpanya. "Sesuai Laporan Polisi Nomor : LP /01/II/2021/Sumbar/Res Sawahlunto/Sek Muaro Kalaban tanggal 19 Februari 2021," ungkapnya. 

Dari laporan tersebut, kata Iptu Heri, pihaknya langsung melakukan penyelidikan. Kemudian, dari hasilkoordinasi bersama Polsek sejajaran, diperoleh informasi pelaku berada di wilayah Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. 

"Pelaku berhasil ditangkap di Jalan Raya Padang Tarusan tepatnya di jalan Barung-barung Belantai Tarusan Kec. Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan bersama barang bukti sepeda motor tersebut," jelas Kapolsek Muaro Kalaban. 

Untuk barang bukti yang diamankan diantaranya 1 lembar STNK Sepeda Motor Kawasaki KLX BA 5505 GH, uang tunai sebanyak Rp. 158.000, 1 buah tas pinggang warna hitam merk NIKE, 1 buah dompet warna hitam Merk BALI, 1 buah kalung warna kuning, 1 unit Sepeda Motor Merk Kawasaki KLX warna hijau BA 5505 GH beserta kunci kontak.(*)