NetralPost.net

Payakumbuh,netralpost-WaliKota Riza Falepi Dt. Rajo Kaampek Suku menyampaikan dirinya sangat memahami dan mengapresiasi banyaknya aspirasi-aspirasi inovatif dari tokoh Luak Limopuluah terkait pemanfaatan eks kantor Bupati yang berada di pusat Kota Payakumbuh kedepan.

Kepada media, Senin (5/4) pagi, Riza mengingatkan juga agar persoalan eks kantor bupati ini dilihat dengan realistis.

“Saya mendengar keinginan orang-orang Luak Limopuluah. Mulai dari yang ekstrim, menolak, bahkan ada yang mau ikut andil memberikan perubahan positif terkait aset eks kantor Bupati tersebut,” ujar Riza.

Namun, walaupun banyak pendapat, Riza menyebut keputusan tetap berada di tangan Bupati, karena persoalan aset itu berada di internal pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota, sehingga tidak memerlukan terlalu banyak persyaratan.

“Aspirasi yang realistis adalah yang sesuai aturan. Ada yang menyampaikan aset itu menjadi milik bersama, ini jauh lebih rumit karena akan berhadapan dengan terkait tata kelola dan tata pemerintahan, karena menyangkut adanya konsekuensi keuangan dan aset, berpotensi melanggar hukum,” kata Riza.

“Banyak tokoh berbicara lokasi kawasan eks kantor bupati digunakan untuk membuat ini itu, tetapi secara tata ruang, saat ini kawasan itu hanya diperuntukkan sebagai kawasan terbuka hijau, bukan yang lain. Bisa ditukar statusnya, tapi prosesnya panjang, bisa 4 sampai 5 tahun, itu harus sampai ke Jakarta dan melibatkan 7 kementerian dalam perubahannya. Setelah diubah di jakarta dan provinsi, maka harus diperdakan kembali dan dikonsultasikan lagi ke provinsi dan Jakarta,” terang Riza.

Oleh karena itu, kata Riza, pihak Pemko Payakumbuh tidak terlalu mau mengambil inisiatif untuk perubahan aset.

Riza menyarankan agar DPRD Payakumbuh merubah judul panitia khusus (pansus) menjadi pansus Ibukota Payakumbuh. Dimana didalamnya sudah include mengkaji aset kawasan eks kantor bupati.

“Itu lebih elegan dan sedikit resistensi pihak kabupaten dalam pembahasan selanjutnya, dan tidak ada yang kehilangan muka,” kata Riza.

Menurut Riza lagi, cara terbaik tidak dengan cara dibangun bersama atau ruslah. Menurutnya, akan lebih elok dicari cara yang lebih mudah, misalnya saling hibah bersyarat dan dikerjasamakan.

“Walaupun pada akhirnya yang membangun adalah pihak pemko supaya mudah dalam penganggaran. Ketika selesai pembangunan, pengelolaan kawasan baru dilibatkan lagi pihak pemkab sehingga terasa ada tanda ini adalah milik orang Luak Limopuluah,” ungkapnya.

“Kalau seandainya dibuat rumit, pihak pemko tentu juga keberatan merespon aspirasi ini, yang pada akhirnya tidak ada titik temu dan mengambang. Kita melihat keinginan besar dari masyarakat, untuk itu kita tentu mau asalkan Bupati mau,” pungkas Riza. (Yon)

Payakumbuh,netralpost-

Untukuk bisa menata Payakumbuh dan membangun ibukota baru akibat lahan di sekitar tugu adipura pusat kota tidak cukup memadai. Wali Kota Riza Falepi menyarankan kepada DPRD agar membuat Pansus Ibukota Payakumbuh, daripada membuat Pansus Pengalihan Aset Ex Kantor Bupati.

“Lebih elegan dan lebih aspiratif untuk Payakumbuh ke depan yang lebih baik. Mirip DKI dulu yang punya ibukota di sekitar Glodok, makanya nama daerah sekitar itu disebutnya Kota, karena memang dulu di sana pusat kota. Kemudian berkembang sehingga kawasan sekitar Kota dan Glodok menjadi kota tua, rada sulit dibangun dan akhirnya bebagai bangunan malah berpindah ke kawasan monas, Thamrin, dan Sudirman yang sekarang menjadi pusat kegiatan ibukota atau menjadi ikon kota,” jelas Riza saat diwawancara media, Minggu (4/4) pagi.

Menurut Riza, Kota Payakumbuh punya banyak pilihan untuk melihat dan menata kota. Tidak terpaku memulainya dengan aset eks kantor bupati. Bisa dengan cara bekerja sama dengan pemilik aset, bekerjasama dengan swasta agar aset lebih maksimal dan produktif dan cara-cara lain.

“Selama ini saya lihat kabupaten Limapuluh Kota itu ibarat bapak, tapi seperti bapak tiri, kurang rela mewariskan asetnya pada anaknya, makanya dari awal kami sudah ingatkan DPRD bahwa membentuk pansus terkait aset masih terlalu dini,” ujar Riza.

Menurut wali kota dua periode itu, sepertinya Pemkab Limapuluh Kota lebih senang mempunyai ibukota Payakumbuh daripada Sarilamak.

“Buktinya banyak sekali kantor mereka di Payakumbuh. Kira-kira mungkin seperti berumah di halaman orang padahal mereka punya halaman sendiri,” jelas Riza.

Riza melihat ini sebagai hal yang biasa, dan bisa jadi suatu saat Kota Payakumbuh juga dapat berubah menjadi kota yang lebih maju. Dimana, pada akhirnya kawasan sekitar kantor eks bupati ditinggal orang kalau dibiarkan tidak bermanfaat.

“Jadi nggak usahlah kita ribut untuk hal yang tidak perlu, buang energi, padahal kota kita sudah berbenah untuk menjadi kota yang lebih baik. Itu adalah paradigma lama, malah terkesan lucu-lucu saja,” ujarnya.

Seperti yang Riza sampaikan sebelumnya ke DPRD Kota Payakumbuh, masih terlalu dini bicara aset kantor bupati, dan itu sudah diingatkan Riza kepada DPRD Payakumbuh ketika belum ada sinyal dari Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota.

“Ketika secara aturan saya sampaikan, masih ada yang telat berfikir dan merespon. Secara aturan kalau seandainya dipindahkan asetnya tidak perlu DPRD kok, cukup antar kepala daerah saja, selesai, tapi saya nggak butuh. Cuman kan yang lucunya ada pemda lain berumah di sini, seperti nggak nyaman di rumah sendiri, padahal sudah lebih 50 tahun,” ujar Riza.

Selanjutnya Riza mengakui dirinya memang dekat dengan Wakil Bupati Rizki Kurniawan Nakasri (RKN), bahkan pilkada kemarin, Riza membenarkan dirinya mendukung RKN.

“Tapi maaf, belum pernah saya bicara aset kantor bupati dengannya, karena waktu itu dia belum jadi pejabat, lagipula saya pikir Payakumbuh nggak butuh-butuh banget. Apalagi kalau saya yang memulai membahasnya, ya nggak lah, kayak meminta-minta aja kita. Kalau ada yang teriak silahkan cari panggung, mungkin itu politisi kalah butuh panggung,” ujarnya.

“Lagian saya tidak minta asetnya kok, kenapa ada yang marah? Pengen jadi pahlawan kesiangan ya? Kita nggak butuh-butuh amat soal kantor bupati ini, kita masih banyak agenda yang lain,” tandas Riza.

Riza menyampaikan Pemko Payakumbuh memang pernah didatangi tokoh-tokoh Luak Limopuluah, membahas aset tersebut. Waktu itu sangat dihargai oleh Riza, bahkan salah satunya mamak yang menolak urusan aset tersebut.

“Saya sampaikan dengan sopan agar janganlah saya yang memulai, tapi silahkanlah yang lain. Tentu tidak sopan saya bilang tidak butuh, padahal mereka adalah orang-orang tua kita juga di Luak Limopuluah yang prihatin dengan keadaan,” ujar Riza.

Menurutnya, secara aturan aset dan aturan keuangan keberadaan aset-aset Pemkab Limapuluh Kota di Kota Payakumbuh sudah tidak pas, karena membangun dan memperbaiki aset di luar daerah itu ada aturannya, lebih sulit dan tentu lebih dibatasi. Serta dirasanya kurang pas, baik secara aturan keuangan daerah maupun secara tata kelola pemerintahan yang baik.

“Walaupun demikian itu urusan rumah tangga mereka dan kami nggak ingin ikut campurlah,” kata Riza. Yon

Dalam menjalankan amanat UU No.40/1999, pers masih kerap kali mendapatkan perlakuan yang tidak adil.

Hal disampaikan, Pimpred Media www.laksusnews.com Fitrahtul  ketika diadakannya pertemuan dengan puluhan pemilik media dan wartawan, di Kawasan GOR H. Agus Salim Kota Padang, Sabtu (3 April 2021).

Lebih jauh, Fitrahtul yang akrab disapa Dafit Laksus menyampaikan, sebagai insan pers yang berkedaulatan maka kita harus memperjuangkan agar tidak ada lagi tindakan ataupun bentuk Kriminalisasi dan diskriminasi terhadap pers di Sumatera Barat.

Menurutnya, Pergub No 30 Tahun 2018 telah mengkebiri dan merugikan kalangan pers di Sumatera Barat, untuk itu kita akan memperjuangkan supaya Pergub ini dicabut.

Kita sangat bingung dengan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Sumbar, memberlakukan aturan untuk mematikan keleluasaan dan kebebasan pers di Sumatera Barat.

Padahal kita semua paham, bahwa pers merupakan pilar ke empat keberlangsungan demokrasi yang baik, urainya.

Kita katakan Pergub ini telah mematikan kebebasan pers karena ada sebagian pemerintah kabupaten/kota yang mengikutinya.

Sementara itu Novwibawa dari media Sumbar raya menegaskan bahwa untuk berperan aktif mendorong peningkatan arus informasi sebaiknya Pergub No 30 Tahun 2018 tersebut dicabut.

Karena dengan adanya pergub tersebut pemerintah kabupaten/kota se Sumbar jadi ikut-ikutan.

Padahal Pergub tersebut bertentangan dengan sejumlah aturan yang lebih tinggi termasuk spirit dan azas demokrasi.

Beruntung saat ini Gubernur Sumatera Barat adalah Mahyeldi Ansharullah, harapan kalangan pers untuk menjalin kemitraan dengan Pemerintah Propinsi Sumbar kembali terbuka.

Karena saat menjabat Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah tidak pernah memberlakukan Pergub tersebut di Pemko Padang. Kita berharap Gubernur Mahyeldi Ansharullah mencabut pemberlakuan Pergub yang sangat meresahkan bagi kalangan pers, demikian sebut Awik.

Terkait Pergub, Awik mengatakan dalam upaya menjalin kemitraan dengan Pemerintah Propinsi Sumbar ke depan, puluhan wartawan telah bersepakat untuk menyurati Gubernur Sumbar.

Mudah-mudahan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah berkenan meluangkan waktunya dan karena kesibukan beliau tentu saja selanjutnya kita menunggu jadwal dari protokoler.

#rel

Menurutnya, kehadiran personil TNI-Polri melaksanakan tugas pengamanan berhasil menciptakan situasi keamanan tetap kondusif. 

"Kami (Umat Nasrani-red) merasa aman dan nyaman saat menjalani ibadah Paskah karena dijaga Polri-TNI," katanya saat Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak bersama Pangdam I/BB Mayjen TNI Hasanuddin meninjau Gereja Katedral. 

Cornelius juga mengajak seluruh Umat Kristiani untuk mendoakan agar pengamanan yang dilaksanakan personil Polri-TNI berjalan lancar tanpa adanya gangguan.

"Atas nama seluruh Umat Allah (Gereja Katolik), Umat Kristiani, mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Sumut dan Pangdam I/BB beserta jajaran yang menjamin keamanan ibadah Paskah. Kita juga berdoa agar tugas pengamanan ini diberkati Tuhan Maha Kuasa," ungkapnya.

Tak lupa Cornelius juga mengingatkan kepada seluruh jemaat gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dalam mendukung upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran Covid-19. 

"Saya selaku Uskup Agung Medan mengimbau kepada Umat Kristiani untuk selalu memakai masker, menjaga jarak serta menggunakan handsanitizer dalam mencegah penyebaran pandemi yang masih melanda negera kita," pungkasnya. (*)

Dalam program kegiatan TMMD ini, TNI juga mengerjakan sejumlah insfrastruktur yaitu diantaranya pembangunan sarana transportasi berupa  jalan sepanjang 2,5 Km, Pemasangan Gorong-gorong, Pembuatan Mortar/Saluran, Pembuatan Jembatan dan Pembuatan Tempat Wudhu di Nagari Salibutan Kecamatan Lubuk Alung. Mulyadi (52) dan Julita (42) salah satu warga yang penerima renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Korong Lipek Pageh Nagari Salibutan Kecamatan Lubuk Alung.

Dirinya yang bekerja sebagai buruh tani dan memiliki tiga (3) anak ini mengaku merasa puas dan senang, setelah mendapatkan bantuan dari Program TMMD ke 110 tersebut.

“Sangat senang sekali, tidak terbayang kalau akan punya rumah senyaman ini, biasanya kami di musim hujan selalu kedinginan disebabkan bocor pada atap rumah, sekarang sudah nyaman, terima kasih Pak TNI, Terima kasih TMMD yang telah membangun rumah saya,” ungkap Mulyadi (*)

Hal ini dilakukan untuk memberi ruang bagi siswa untuk memperlihatkan bakat, minat dan kreatifitas mereka di bidang olahraga. Walau demikian,  dalam penyeleggaraannya, semua  tetap harus menjaga dan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

"Alhamdulillah, dalam kondisi yang serba sulit ini, siswa kami di SDN 37 komplek Alang Lawas Koto masih bisa meraih medali pada cabang senam atas nama Iqrar Permana Nusantara", ucap Kepala SDN 37 Padang Ribosnita kepada wartawan saat dihubungi via ponselnya Kamis (02/04).

Tentunya keberhasilan ini tidak lepas dari perhatian dan dukungan dari wali kelas dan guru olahraga yang terus mendorong dan memberikan motivasi kepada seluruh siswa untuk mengasah kemampuan mereka.

Kita tahu, setiap anak mempunyai kemampuan mereka masing-masing. Ada yang menonjol dalam bidang akademik. Tetapi ada juga yang menonjol di bidang ekstra kurikuler (eskul).

Disinilah kejelian seorang guru untuk melihat potensi dan kelemahan yang ada pada diri siswa. Artinya, seorang guru tidak semata-mata memperhatikan kemampuan akademik saja, tetapi juga ikut mendorong dan membuka peluang bagi mereka yang mempunyai kelebihan di luar itu.

Untuk itu, diucapkan terimakasih kepada seluruh walikelas dan para guru, terutama Ibu Mike selaku guru olahraga yang telah bekerja keras mendampingi dan mewujudkan harapan para peserta didik ini.

Mudah-mudahan, dengan perhatian dan kerja keras kita bersama, akan dapat melahirkan generasi bangsa yang bermoral,  berdedikasi dan mempunyai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sesuai sumber daya manusia yang mereka miliki.

Dan tak lupa juga kita ucapkan terimakasih kepada Ibu Leni, selaku penanggungjawab Padang Selatan, telah meluangkan waktunya terus gigih memberi arahan kepada siswa dan siswi agar bisa mengharumkan nama Kecamatan Padang Selatan di ajang KOSN tingkat kota ini.

Semoga apa yang telah dilakukan ini, menjadi nilai ibadah bagi kita semua.

Khusus untuk cabang senam, selain Iqrar, medali perak juga di raih oleh Pridya Darmis Tivannes siswi kls IV SD Pemancungan.(*)

Suatu gelar adat di Minangkabau yang diberikan kepada seseorang melalui kesepakatan kaum atau suku masing-masing dan disetujui Kerapatan Adat Nagari (KAN) kemudian dilewakan suatu alek dengan memotong Kerbau yang menjadi ciri khas sambal dalam jamuan makan.

Suku Jambak V Koto Kampung Dalam Kota Pariaman akan memberikan gelar Adat Sang Sako kepada Deny Rendra Laksmana sebagai Kapolres Pariaman.

Melihat kinerja Kapolres Pariaman sudah layak diberikan gelar adat Minang dan sudah layak dijadikan mamak di Pariaman, khusunya bagi orang Minangkabau.

Ketua LKAM Sumbar DR M. Sayuti Dt. Rajo Panghulu mengatakan, pemberian gelar Sang Sako kepada Kapolres Pariaman merupakan kehormatan yang diberikan kepada orang diluar Minang yang telah berdedikasi tinggi bagi anak kemenakan di Minangkabau, katanya Jum'at (3/4/20) di Padang.

Sesuai dengan program tetap dari LKAAM telah menimbang dari delapan bulan yang lebih maka berdasarkan kinerja sebagai Kapolres yang telah melakukan pengayoman, pembinaan dan penegakan hukum yang baik serta layak diberikan gelar tersebut.

Gelar yang akan diberikan kepada Kapolres Pariaman adalah Sutan Tejo Bandaro Ameh, paparnya. Abrol

Luak 50,netralpost--

Betapa tidak, selain menghadirkan narasumber Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, duo kepala daerah yakni Wali Kota Riza Falepi dan Bupati Safaruddin juga dibuat hadir oleh Arfidel Ilham dan pengurus BW dalam kegiatan yang bisa dikatakan digelar spontan dan terencana dalam waktu singkat saja.

Untuk itu, pria yang akrab disapa Kang Emil oleh banyak orang itu juga memuji kesolidan BW Luak Limopuluah.

“Wartawan Luak Limopuluah keren, acara bagus sekali,” begitu kesan yang disampaikan orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat itu.(Yon)

Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Kapolri, Nomor : Kep/613/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo .

Dalam keputusan tersebut, Kapolri menetapkan sebanyak 1.062 Polsek di jajarannya tidak bisa lagi melakukan penyidikan. Polsek yang ditunjuk ini hanya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Diketahui, dari Polsek yang ditetapkan itu, terdapat 22 Polsek di wilayah Polda Sumbar. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik.

"Iya, ada 22 Polsek di wilayah Polda Sumbar yang nantinya tidak melakukan penyidikan," katanya, Rabu (31/3) di Mapolda Sumbar. 

Ke 22 Polsek tersebut kata Kombes Pol Satake Bayu adalah Polsek Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur (Polresta Padang), Polsek IV Jurai (Polres Pesisir Selatan), Polsek Palupuh (Polres Bukittinggi), Polsek Kawasan Bandara Internasional Minangkabau (Polres Padang Pariaman), Polsek Batipuh Selatan (Polres Padang Panjang).

Kemudian, Polsek Mapat Tunggul dan Polsek Duo Koto (Polres Pasaman), Polsek Tanjung Emas dan Polsek Sungayang (Polres Tanah Datar), Polsek Junjung Sirih (Polres Solok Kota), Polsek Gunung Talang (Polres Solok), Polsek Lubuk Basung (Polres Agam), Polsek Sangir (Polres Solok Selatan).

Selanjutnya, Polsek Muaro Kalaban, Polsek Sawahlunto, Polsek Barangin, Polsek Talawi yang berada di Polres Sawahlunto, serta Polsek Kota Payakumbuh, Polsek Payakumbuh, Polsek Luhak, Polsek Akabiluru, Polsek Situjuh Limo Nagari yang berada di Polres Payakumbuh. 

"Dalam keputusan Kapolri ini, alasan Polsek tidak melakukan penyidikan adalah karena jarak tempuh Polsek dengan Polres yang dekat, dan ada pula karena sedikit menerima Laporan Polisi dalam setahun," ungkapnya. 

Keputusan Kapolri tersebut merupakan tindak lanjut program prioritas Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit yang disampaikannya saat Commander Wish beberapa waktu lalu.(*)

Mungkin karena sudah kumpul bersama-sama selama satu bulan dalam duka dan gembira, suasa pelepasan anggota Satgas TMMD ke-110 Kodim 0308/Pariaman masing-masing,  diwarnai dengan tangis haru sejumlah warga Nagari Sibalutan.

Usai penutupan TMMD ke-110  Kodim 0308/Pariaman, lbu marnis (61) tahun salah seorang warga Nagari Salibutan mengungkapkan, cukup berat harus berpisah dengan para TNI, karena sudah sebulan penuh berkumpul, sehingga menurut dirinya para anggota Satgas TMMD ke-110  Kodim 0308/Pariaman itu sudah seperti keluarga sendiri, menjadi bagian warga Salibutan.

“Kami merasa kehilangan sekali atas kepergian para bapak-bapak TNI, tapi harus bagaimana lagi, tetapi saya ucapkan beribu terima kasih, karena sudah banyak yang diperbuat para TNI untuk  Nagari Salibutan selama TMMD berlangsung,” ungkap Marnis.

Walinagari  Sibalutan Jahidir, S.H, juga menyatakan hal yang sama dengan warganya. Menurutnya, dengan berat hati harus melepas para TNI Satgas TMMD ke-110 Kodim 0308/Pariaman. “Saya menyadari bahwa masih banyak tugas besar yang harus diselesaikan para prajurit itu,” ujarnya.

Tidak cuma warga yang merasa kehilangan, sejumlah anggota Satgas TMMD ke-110 Kodim 0308/Pariaman menyatakan cukup berat untuk meninggalkan Nagari Sibalutan, hanya saja seberat apapun perpisahan itu harus terjadi, karena tugas lebih besar sudah menunggu di Kesatuannya masing-masin, tandasnya.(**).

Dalam kesempatan Dansatgas Letkol Czi Titan Jatmiko menjelaskan TMMD yang di mulai pada hari selasa 2/3/2021 ini telah menyelesai sasaran fisik berupa pembangunan jalanan sepanjang 2500 meter, dan rumah tidak layak huni, yang bekerja sama dengan Baznas Provinsi Sumatera Barat, perbaikan infrastruktur yang berada di Nagari Sibalutan. Semuanya sudah mencapai 100 persen , ungkapnya.

Pada kesempatan ini saya selaku pengendali kegiatan operasional TMMD ke-110 diwilayah Kodam l/Bukit Barisan mengucakpan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang terlibat langsung mau pun tidak langsung dalam kegiatan TMMD,  Sehingga seluruh rangkaian kegiatan  TMMD ke-110, dapat terselesaikan dengan lancar atas kerja keras dan kesungguhan Satgas TMMD ke-110 Serta keikut sertaan seluruh elemen masyarakat.

Selanjutnya apabila dalam kegiatan  TMMD terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, tentunya akan menjadi catatan dan bahan evaluasi untuk perbaikan di  masa yang akan datang. Pimpinan menyadari bahwa semua itu terjadi karena karena selain kondisi geografis juga karena keterbatasan sarana pendukung yang belum sepenuhnya dapat di atasi.

Namun berkat kerja keras dan kesungguhan seluruh satgas TMMD Maka sasaran dapat tercapai Sebagaimana yang telah direncanakan.

Lebih kurang satu bulan lamanya, Para prajurit pemerintah daerah dan segenap komponen masyarakat yang telah bekerja sama menyelesaikan program TMMD ke-110 kebersamaan merupakan sinergitas yang positif dalam berbagai permasalan bangsa, termaauk membantu pemda dalam menyiapkan infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keaejahteraan maayarakat.

Selanjutnya apabila dalam pelaksanaan TMMD ke-110 ini, terdapat tutur kata dan tingkah laku para prajurit saya yang tidak berkenan dihati masyarakat, Baik disengaja maupun tidak sengaja, Saya atas nama pengendalian operasional TMMD ke-110 diwilayah Kodam l/Bukit Barisan, Menyampaikan permohonan ma'af yang sebesar-besarnya.

Sebelum akhir amanat atensi harapan yang perlu saya sampaikan 

yang pertama, Pelihara kebersamaan dan semangat gotong-royong yang sudah terbina dengan baik, Serta pelihara hasil program TMMD,  Agar usia pakai nya akan lama dan manfa'at nya dapat dinikmati oleh warga masyarakat dalam kurun waktu yang cukup panjang.

yang  kedua, Kepada para Dansatgas TMMD ke-110 Lakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan TMMD untuk dijadikan bahan perbaikan pada TMMD mendatang.

Akhirnya dengan memanjatkan rasa syukur, Kehadirat Tuhan yang maha kuasa, Pada hari ini, Rabu, tanggal 31 Maret 2021, pukul 10:00 WIB, TMMD ke-110 Tahun 2021 Kodam l/Bukit Barisan Secara Resmi, Saya nyatakan di Tutup.

Disamping itu penutupan TMMD juga ditandai  dengan penandatanganan naskah serah terima penutupan Satgas TMMD ke-110 oleh Dandim 0308/Pariaman Letkol Czi Titan Jatmiko dan Bupati padang pariaman Suhatri bur sejumlah kepala OPD dilingkungan pemkab beserta jajaran Kodim 0308/Pariaman.dilanjutkan dengan pemukulan gong oleh Kasrem 032/Wbr, Kolonel lnf Amrizen. dan photo bersama bersama pemkab daerah(**).

Padang,netralpost.net- Awal tahun 2021, Pemerintah Kota Padang menerima penghargaan bergengsi bertajuk The 6th Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2021, kategori Pemerintah Kota Terpopuler di Media Cetak selama tahun 2020.

Penyerahan penghargaan tersebut disaksikan Plt Wali Kota Padang yang diwakili Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Amrizal Rengganis melalui tayangan live streaming youtube channel 'PR Indonesia Magazine', Rabu (31/3/2021).

Ajang yang sudah keenam kalinya digelar oleh majalah PR Indonesia itu merupakan salah satu kompetisi kehumasan/public relations (PR) paling komprehensif se-Indonesia. Berdasarkan monitoring dan analisis kualitatif yang dilakukan oleh PR Indonesia bekerja sama dengan PT. Isentia, maka Pemko Padang secara resmi ditetapkan sebagai pemenangnya di tahun 2021 ini.

Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Padang Amrizal Rengganis seusai menyaksikan tayangan penyerahan penghargaan, mengutarakan rasa syukurnya. Hal ini menurutnya adalah hasil capaian kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Padang khususnya yang masif mempublikasikan kegiatan Pemko Padang di media massa, terutama media cetak.

"Alhamdulillah, kinerja Pemko Padang khususnya di bidang publikasi pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (dulu Bagian Humas) mampu menjaga kinerja dengan baik selama ini. Semoga penghargaan ini dapat memberikan keyakinan dan motivasi untuk kita agar senantiasa membangun citra dan reputasi positif Pemko Padang melalui pemberitaan yang positif," ungkap Amrizal saat dihubungi di sela kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang sedang diikutinya di BPSDM Provinsi Sumatera Barat, Padang Besi.

“Kita bangga dengan capaian ini. Semoga kita terus dapat menyampaikan berita-berita dan informasi khususnya seputar Pemko Padang yang akurat dan bermanfaat. Meski di tengah pandemi Covid-19, namun publikasi kita tetap jalan," tuturnya bersemangat.

Di kesempatan itu, Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih Plt Wali Kota Padang Hendri Septa kepada seluruh insan pers, yang telah berkontribusi dalam menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan Pemko Padang selama ini.

"Bapak Plt Wako menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan pers yang selama ini telah membantu publikasi kegiatan Pemko Padang. Beliau juga menekankan kepada kami untuk selalu meng-update informasi mengenai kegiatan Pemko Padang agar masyarakat tahu program dan kegiatan pembangunan yang sedang,telah dan akan berjalan di Kota Padang ini," tuturnya lagi.

Sementara itu Founder dan CEO PR Indonesia Asmono Wikan menyebutkan, pada ajang PRIA 2021 tersebut, lebih kurang selama tiga bulan, 599 entri dari 124 Korporasi, Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah berkompetisi.

"Ada sepuluh kategori yang dipertandingkan. Terentang dari kategori Owned Media, Kanal Digital, Program PR, Program CSR, Penanganan Krisis, Manual (pedoman) Tata Kelola Kehumasan, Brand Visual Identity, Departemen PR, Laporan Tahunan, hingga Terpopuler di Media," sebutnya.

Ia menjelaskan, PR INDONESIA selaku penyelenggara PRIA atau selaku tuan rumah mengucapkan selamat atas prestasi ini. PRIA merupakan bagian dari komitmen PR INDONESIA dalam mengapresiasi kinerja humas/public relations (PR)
yang unggul dari korporasi, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

"PRIA mencerminkan pencapaian tertinggi kinerja komunikasi korporasi/organisasi. Sebagai satu-satunya ajang kompetisi PR paling komprehensif di Indonesia sejak 2016, PRIA menjadi barometer
kinerja komunikasi yang patut diikuti oleh segenap korporasi/organisasi," ungkapnya.(David/BT/Prokompim Pdg)