NetralPost.net

Kedatangan Maaruf Amin disambut oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH, Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Hassanudin dan Forkopimda Sumbar.

Kedatangan Wapres RI tersebut dalam rangka kunjungan kerjanya di Kota Padang Pariaman. Diantaranya peresmian Pasar Rakyat, peninjauan pelaksanaan vaksin Covid-19, dan penanaman pohon pelindung di Pantai Kata Kota Pariaman. 

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik menyebut, dalam kedatangan Wapres RI ke Sumbar, pihaknya telah menyiapkan sejumlah personel pengamanan. 

"Ratusan personel dari Polda Sumbar, Polres Padang Pariaman dan Polres Pariaman sudah di ploting untuk pengamanan kunjungan bapak Wakil Presiden RI," ujarnya di Polda Sumbar.

Awalnya, Wapres RI beserta rombongan mengunjungi Puskesmas Kurai Taji Kota Pariaman untuk melihat langsung vaksin Covid-19 kepada masyarakat. 

Selanjutnya, Maaruf Amin mengunjungi Pasar Rakyat Pariaman. Dalam kunjungannya ini, Wapres RI meresmikan prasasti Pasar Rakyat Pariaman, prasasti Gedung Labor Olahraga Kota Pariaman dan prasasti Gedung Sport Center. 

Usai dari peresmian Pasar Rakyat Pariaman, Wakil Presiden RI H Maaruf Amin berkunjung ke Pantai Kata Kota Pariaman untuk bersama-sama menanam pohon pelindung. (*)

Forum Grup Diskusi ini dilangsungkan di ballroom Hotel Grand Zuri Padang, Senin (5/4) pagi. Dengan dihadiri oleh Rektor Unand Prof Yuliandri, Rektor Universitas Bung Hatta Prof Tafdil Husni, serta menghadirkan narasumber Prof Hafrijal Syandri (Gubes Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Bung Hatta), Ir. Eri Gas Ekaputra (Direktur NDC Unand), Febriyon Tri Intano, Zul Arifin, Romi Al-Ghifari.

Kapolda dalam sambutannya menyebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memutus rantai penularan Covid-19, diantaranya menerapkan protokol kesehatan, pembatasan pergerakan kegiatan manusia seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan program Vaksinasi yang sedang berjalan.

Kemudian, dalam rangka mendukung pemerintah tentu warga masyarakat harus mengambil peran dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19. Salah satu eksistensi dan peran aktif masyarakat dapat dilihat dari keberadaan kampung Tangguh Nusantara yang dikenal di Polda Sumbar dengan nama Nagari Tageh dengan semangat membangun secara swadaya untuk melindungi warganya dari dampak pandemi Covid-19. 

"Keberadaan Nagari Tageh tidak hanya bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19 tetapi juga mengantisipasi dampak lain yaitu ekonomi, kriminalitas, dan lain-lainnya," ucap Irjen Pol Toni Harmanto. 

Lanjut Kapolda, dari 1.169 jumlah Kelurahan/ Nagari di Provinsi Sumbar, sampai saat ini sudah terbentuk sebanyak 559 Nagari Tageh di bawah binaan 918 Bhabinkamtibmas dan 1.000 lebih mahasiswa yang tergabung dalam Nagari Develompent Center (NDC).

Irjen Pol Toni Harmanto juga menyinggung, bahwa belakangan ini aksi-aksi terorisme kembali terjadi. Polri melalui Densus 88 Anti Teror Mabes Polri terus melakukan upaya penangkapan kepada terduga pelaku terorisme. 

"Tentu upaya ini saja tidaklah cukup, oleh karena itu perlu juga peran kita bersama terutama para Toga, Tomas dan Todat untuk memberikan edukasi tentang bahaya radikalisme," ujarnya. 

Dikatakan, penyebaran Radikalime sendiri juga sudah mengalami perubahan dimana pada awalnya melalui pengajian yang tertutup dan diikuti oleh beberapa orang saja, namun pada hari ini kita jumpai bahwa penyebaran radikalisme sudah memanfaatkan teknologi informasi melalui dunia maya. 

"Dengan demikian maka penyebaran radikalisme akan menyasar semakin banyak pihak. Maka tanggung jawab kita bersama membentengi masyarakat agar jangan sampai terpengaruh radikalisme tersebut," ajak Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto. 

Diakhir sambutannya, Kapolda berpesan kepada para Kasat Binmas dan Bhabinkamtibmas jajaran agar melanjutkan kerja sama melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan Lurah/Walinagari bersama Tomas, Toga, Toda, Todat dan masyarakat setempat.

"Untuk membangun Nagari Tageh Rumah Gadang dengan mempedomani jukrah yang sudah diberikan oleh Dirbinmas Polda Sumbar," katanya. 

Kemudian, untuk terus lakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan pencegahan Covid-19 dengan melibatkan masyarakat dalam membangun kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan. 

"Terkait aksi teror yang belakangan terjadi, segera bangun komunikasi dan pertukaran informasi dengan stakeholder untuk mengetahui setiap perkembangan situasi serta laksanakan langkah proaktif untuk menjamin keamanan dan keselamatan warga masyarakat," ujarnya. 

Selanjutnya, kepada pengurus dan anggota Pokdarkamtibmas agar selalu menjaga kekompakan antar sesama anggota dan menjaga jatidiri Pokdarkamtibmas sebagai salah satu forum rembug yang membantu tugas kepolisian dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab dalam menjaga dan memelihara kamtibmas. 

"Kepada saudara-saudara hadirin undangan, mari bersama-sama kita jaga lingkungan kita dengan memantapkan ketahanan pangan yang dapat kita lakukan dengan mengoptimalkan sumber daya di lingkungan kita, sehingga dampak pandemi Covid-19 ini dapat direduksi," ujarnya. 

Turut hadir Pejabat Utama Polda Sumbar, para Kasat Binmas dan Bhabinkamtibmas sejajaran Polda Sumbar, Kepala Dinas Perindag serta Kepala Dinas Koperasi se Kabupaten/Kota di Sumbar, Lurah, Kepala Desa dan Wali Nagari. (*)

Saya selaku Pangkogasgabpad pengamanan VVIP, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada aparat TNI dan Polri serta semua pihak yang terlibat, atas kesiapan tugas masing-masing satgaspam, untuk dapat mewujudkan kesiapan operasional pengamanan wakil presiden RI Prof. Dr. K.h. Ma’ruf Amin.

Adapun tujuan pengamanan VVIP adalah untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan VVIP serta menjamin keamanan wilayah yang menjadi objek kunjungan VVIP setiap saat dimanapun berada.

“Ancaman terhadap VVIP bukan hanya ancaman terhadap keselamatan dan keamanan pribadi VVIP saja, namun juga ancaman yang dapat menjatuhkan kehormatan dan kedaulatan negara, martabat serta kewibawaan pemerintah. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman tersebut, TNI dan Kepolisian bersama institusi terkait perlu menyelenggarakan operasi pengamanan VVIP secara terpadu”, ucap Pangdam.

Sebagaimana kita ketahui bersama, ancaman gangguan keamanan seiring perkembangan teknologi dari waktu ke waktu semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, apel gelar pasukan ini dilaksanakan untuk mengetahui sampai sejauh mana kesiapan masing-masing satgaspam secara keseluruhan, baik personel, materiil maupun sarana pendukung pengamanan lainnya, tambahnya.

“Saya selaku Pangkogasgabpad, harus dapat meyakini bahwa  tiap-tiap satgas sudah memiliki kesiapan operasional yang mampu menangkal berbagai kerawanan dan kontijensi yang diprediksikan dapat terjadi”, tegas Pangdam. 

“Saya berharap pada pelaksanaan pengamanan VVIP ini agar lebih ditingkatkan koordinasi dan kerjasama yang terencana, terarah dan terkendali, dengan tetap berpedoman pada prosedur pengamanan VVIP, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga sasaran dan tujuan pengamanan dapat dicapai dengan optimal dan sukses”, pungkas Mayjen TNI Hassanudin.

Turut hadir pada acara tersebut Kapolda Sumbar, Gubernur Sumbar, Danrem 032/Wbr, Asintel, Asops Kasdam I/ BB, pejabat Forkopimda Sumbar dan PJU Polda Sumbar, Lantamal dan Lanud SUT.(*)

Balai Wilayah Sungai Sumatera Lima(BWSS V) Sumatera Barat Dian Kamila melalui Rainul Parnaungan ST.MM selaku Kepala Satker SNVT PJPA IAKR mengatakan bahwa Jaringan Irigasi Air Tanah(JIAT) yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dapat berfungsi secara baik.

" Rainul menganggap informasi masyarakat yang mengatakan kalau JIAT tidak berfungsi lagi itu hal biasa dan sebagai kritikan saja," jelasnya. 

Dari Informasi masyarakat yang mengatakan JIAT tidak berfungsi lagi itu hal biasa, dan itu saya anggap sebagai kritikan. Sebab pembangunan tidak akan berjalan tanpa kritikan," kata Rainul disela-sela waktu istirahatnya sambil ngopi bareng bersama wartawan, Senin(5/4/2021)di kawasan GOR H.Agus Salim, Padang.

Selanjutnya Rainul menjelaskan, JIAT yang pembangunannya dilakukan pada tahun 2018 itu memang sedikit bermasalah. Karena ada beberapa titik yang batrai (AKI) sebagai sumber listrik sudah tidak aktif lagi.

Kita sudah mensurvei ke lokasi bersama dengan PPK Operasional dan Pemeliharaan (OP), dan nyatanya JIAT tersebut dapat digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air untuk sawah dan kebun mereka, tandasnya.

"Alibinya, kita saja sebagai manusia setelah sekian lama hidup pasti butuh perawatan. Begitu juga JIAT tersebut yang hanya benda dengan bahan baku yang didominasi dengan besi. Kalau kurang perawatan ya besi tersebut akan berkarat, dan JIAT akan terkendala pemanfaatan nya," kata Rainul dengan sedikit candanya.

Dalam upaya mendukung terwujudnya swasembada pangan di Kabupaten Pesisir Selatan, BWSS V memastikan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di daerah setempat dalam kondisi prima, dan siap dioperasikan kapanpun.

"Khusus di Nagari Amping Parak, Kecamatan Sutera terdapat dua unit JIAT, sementara di Sungai Liku, Kecamatan Ranah Pesisir terdapat satu unit JIAT, ketiganya sekarang dalam kondisi prima dan siap mendukung terwujudnya swasembada pangan di Pesisir Selatan,"ucapnya.

Untuk itu kepada masyarakat setempat ikut berperan aktif dalam perawatan dan pemeliharaan JIAT tersebut. Agar dapat dimanfaatkan dengan waktu yang lebih lama lagi, sebelum ada peningkatan, pungkasnya.(roel/S)

Payakumbuh,netralpost-WaliKota Riza Falepi Dt. Rajo Kaampek Suku menyampaikan dirinya sangat memahami dan mengapresiasi banyaknya aspirasi-aspirasi inovatif dari tokoh Luak Limopuluah terkait pemanfaatan eks kantor Bupati yang berada di pusat Kota Payakumbuh kedepan.

Kepada media, Senin (5/4) pagi, Riza mengingatkan juga agar persoalan eks kantor bupati ini dilihat dengan realistis.

“Saya mendengar keinginan orang-orang Luak Limopuluah. Mulai dari yang ekstrim, menolak, bahkan ada yang mau ikut andil memberikan perubahan positif terkait aset eks kantor Bupati tersebut,” ujar Riza.

Namun, walaupun banyak pendapat, Riza menyebut keputusan tetap berada di tangan Bupati, karena persoalan aset itu berada di internal pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota, sehingga tidak memerlukan terlalu banyak persyaratan.

“Aspirasi yang realistis adalah yang sesuai aturan. Ada yang menyampaikan aset itu menjadi milik bersama, ini jauh lebih rumit karena akan berhadapan dengan terkait tata kelola dan tata pemerintahan, karena menyangkut adanya konsekuensi keuangan dan aset, berpotensi melanggar hukum,” kata Riza.

“Banyak tokoh berbicara lokasi kawasan eks kantor bupati digunakan untuk membuat ini itu, tetapi secara tata ruang, saat ini kawasan itu hanya diperuntukkan sebagai kawasan terbuka hijau, bukan yang lain. Bisa ditukar statusnya, tapi prosesnya panjang, bisa 4 sampai 5 tahun, itu harus sampai ke Jakarta dan melibatkan 7 kementerian dalam perubahannya. Setelah diubah di jakarta dan provinsi, maka harus diperdakan kembali dan dikonsultasikan lagi ke provinsi dan Jakarta,” terang Riza.

Oleh karena itu, kata Riza, pihak Pemko Payakumbuh tidak terlalu mau mengambil inisiatif untuk perubahan aset.

Riza menyarankan agar DPRD Payakumbuh merubah judul panitia khusus (pansus) menjadi pansus Ibukota Payakumbuh. Dimana didalamnya sudah include mengkaji aset kawasan eks kantor bupati.

“Itu lebih elegan dan sedikit resistensi pihak kabupaten dalam pembahasan selanjutnya, dan tidak ada yang kehilangan muka,” kata Riza.

Menurut Riza lagi, cara terbaik tidak dengan cara dibangun bersama atau ruslah. Menurutnya, akan lebih elok dicari cara yang lebih mudah, misalnya saling hibah bersyarat dan dikerjasamakan.

“Walaupun pada akhirnya yang membangun adalah pihak pemko supaya mudah dalam penganggaran. Ketika selesai pembangunan, pengelolaan kawasan baru dilibatkan lagi pihak pemkab sehingga terasa ada tanda ini adalah milik orang Luak Limopuluah,” ungkapnya.

“Kalau seandainya dibuat rumit, pihak pemko tentu juga keberatan merespon aspirasi ini, yang pada akhirnya tidak ada titik temu dan mengambang. Kita melihat keinginan besar dari masyarakat, untuk itu kita tentu mau asalkan Bupati mau,” pungkas Riza. (Yon)

Payakumbuh,netralpost-

Untukuk bisa menata Payakumbuh dan membangun ibukota baru akibat lahan di sekitar tugu adipura pusat kota tidak cukup memadai. Wali Kota Riza Falepi menyarankan kepada DPRD agar membuat Pansus Ibukota Payakumbuh, daripada membuat Pansus Pengalihan Aset Ex Kantor Bupati.

“Lebih elegan dan lebih aspiratif untuk Payakumbuh ke depan yang lebih baik. Mirip DKI dulu yang punya ibukota di sekitar Glodok, makanya nama daerah sekitar itu disebutnya Kota, karena memang dulu di sana pusat kota. Kemudian berkembang sehingga kawasan sekitar Kota dan Glodok menjadi kota tua, rada sulit dibangun dan akhirnya bebagai bangunan malah berpindah ke kawasan monas, Thamrin, dan Sudirman yang sekarang menjadi pusat kegiatan ibukota atau menjadi ikon kota,” jelas Riza saat diwawancara media, Minggu (4/4) pagi.

Menurut Riza, Kota Payakumbuh punya banyak pilihan untuk melihat dan menata kota. Tidak terpaku memulainya dengan aset eks kantor bupati. Bisa dengan cara bekerja sama dengan pemilik aset, bekerjasama dengan swasta agar aset lebih maksimal dan produktif dan cara-cara lain.

“Selama ini saya lihat kabupaten Limapuluh Kota itu ibarat bapak, tapi seperti bapak tiri, kurang rela mewariskan asetnya pada anaknya, makanya dari awal kami sudah ingatkan DPRD bahwa membentuk pansus terkait aset masih terlalu dini,” ujar Riza.

Menurut wali kota dua periode itu, sepertinya Pemkab Limapuluh Kota lebih senang mempunyai ibukota Payakumbuh daripada Sarilamak.

“Buktinya banyak sekali kantor mereka di Payakumbuh. Kira-kira mungkin seperti berumah di halaman orang padahal mereka punya halaman sendiri,” jelas Riza.

Riza melihat ini sebagai hal yang biasa, dan bisa jadi suatu saat Kota Payakumbuh juga dapat berubah menjadi kota yang lebih maju. Dimana, pada akhirnya kawasan sekitar kantor eks bupati ditinggal orang kalau dibiarkan tidak bermanfaat.

“Jadi nggak usahlah kita ribut untuk hal yang tidak perlu, buang energi, padahal kota kita sudah berbenah untuk menjadi kota yang lebih baik. Itu adalah paradigma lama, malah terkesan lucu-lucu saja,” ujarnya.

Seperti yang Riza sampaikan sebelumnya ke DPRD Kota Payakumbuh, masih terlalu dini bicara aset kantor bupati, dan itu sudah diingatkan Riza kepada DPRD Payakumbuh ketika belum ada sinyal dari Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota.

“Ketika secara aturan saya sampaikan, masih ada yang telat berfikir dan merespon. Secara aturan kalau seandainya dipindahkan asetnya tidak perlu DPRD kok, cukup antar kepala daerah saja, selesai, tapi saya nggak butuh. Cuman kan yang lucunya ada pemda lain berumah di sini, seperti nggak nyaman di rumah sendiri, padahal sudah lebih 50 tahun,” ujar Riza.

Selanjutnya Riza mengakui dirinya memang dekat dengan Wakil Bupati Rizki Kurniawan Nakasri (RKN), bahkan pilkada kemarin, Riza membenarkan dirinya mendukung RKN.

“Tapi maaf, belum pernah saya bicara aset kantor bupati dengannya, karena waktu itu dia belum jadi pejabat, lagipula saya pikir Payakumbuh nggak butuh-butuh banget. Apalagi kalau saya yang memulai membahasnya, ya nggak lah, kayak meminta-minta aja kita. Kalau ada yang teriak silahkan cari panggung, mungkin itu politisi kalah butuh panggung,” ujarnya.

“Lagian saya tidak minta asetnya kok, kenapa ada yang marah? Pengen jadi pahlawan kesiangan ya? Kita nggak butuh-butuh amat soal kantor bupati ini, kita masih banyak agenda yang lain,” tandas Riza.

Riza menyampaikan Pemko Payakumbuh memang pernah didatangi tokoh-tokoh Luak Limopuluah, membahas aset tersebut. Waktu itu sangat dihargai oleh Riza, bahkan salah satunya mamak yang menolak urusan aset tersebut.

“Saya sampaikan dengan sopan agar janganlah saya yang memulai, tapi silahkanlah yang lain. Tentu tidak sopan saya bilang tidak butuh, padahal mereka adalah orang-orang tua kita juga di Luak Limopuluah yang prihatin dengan keadaan,” ujar Riza.

Menurutnya, secara aturan aset dan aturan keuangan keberadaan aset-aset Pemkab Limapuluh Kota di Kota Payakumbuh sudah tidak pas, karena membangun dan memperbaiki aset di luar daerah itu ada aturannya, lebih sulit dan tentu lebih dibatasi. Serta dirasanya kurang pas, baik secara aturan keuangan daerah maupun secara tata kelola pemerintahan yang baik.

“Walaupun demikian itu urusan rumah tangga mereka dan kami nggak ingin ikut campurlah,” kata Riza. Yon

Dalam menjalankan amanat UU No.40/1999, pers masih kerap kali mendapatkan perlakuan yang tidak adil.

Hal disampaikan, Pimpred Media www.laksusnews.com Fitrahtul  ketika diadakannya pertemuan dengan puluhan pemilik media dan wartawan, di Kawasan GOR H. Agus Salim Kota Padang, Sabtu (3 April 2021).

Lebih jauh, Fitrahtul yang akrab disapa Dafit Laksus menyampaikan, sebagai insan pers yang berkedaulatan maka kita harus memperjuangkan agar tidak ada lagi tindakan ataupun bentuk Kriminalisasi dan diskriminasi terhadap pers di Sumatera Barat.

Menurutnya, Pergub No 30 Tahun 2018 telah mengkebiri dan merugikan kalangan pers di Sumatera Barat, untuk itu kita akan memperjuangkan supaya Pergub ini dicabut.

Kita sangat bingung dengan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Sumbar, memberlakukan aturan untuk mematikan keleluasaan dan kebebasan pers di Sumatera Barat.

Padahal kita semua paham, bahwa pers merupakan pilar ke empat keberlangsungan demokrasi yang baik, urainya.

Kita katakan Pergub ini telah mematikan kebebasan pers karena ada sebagian pemerintah kabupaten/kota yang mengikutinya.

Sementara itu Novwibawa dari media Sumbar raya menegaskan bahwa untuk berperan aktif mendorong peningkatan arus informasi sebaiknya Pergub No 30 Tahun 2018 tersebut dicabut.

Karena dengan adanya pergub tersebut pemerintah kabupaten/kota se Sumbar jadi ikut-ikutan.

Padahal Pergub tersebut bertentangan dengan sejumlah aturan yang lebih tinggi termasuk spirit dan azas demokrasi.

Beruntung saat ini Gubernur Sumatera Barat adalah Mahyeldi Ansharullah, harapan kalangan pers untuk menjalin kemitraan dengan Pemerintah Propinsi Sumbar kembali terbuka.

Karena saat menjabat Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah tidak pernah memberlakukan Pergub tersebut di Pemko Padang. Kita berharap Gubernur Mahyeldi Ansharullah mencabut pemberlakuan Pergub yang sangat meresahkan bagi kalangan pers, demikian sebut Awik.

Terkait Pergub, Awik mengatakan dalam upaya menjalin kemitraan dengan Pemerintah Propinsi Sumbar ke depan, puluhan wartawan telah bersepakat untuk menyurati Gubernur Sumbar.

Mudah-mudahan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah berkenan meluangkan waktunya dan karena kesibukan beliau tentu saja selanjutnya kita menunggu jadwal dari protokoler.

#rel

Menurutnya, kehadiran personil TNI-Polri melaksanakan tugas pengamanan berhasil menciptakan situasi keamanan tetap kondusif. 

"Kami (Umat Nasrani-red) merasa aman dan nyaman saat menjalani ibadah Paskah karena dijaga Polri-TNI," katanya saat Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak bersama Pangdam I/BB Mayjen TNI Hasanuddin meninjau Gereja Katedral. 

Cornelius juga mengajak seluruh Umat Kristiani untuk mendoakan agar pengamanan yang dilaksanakan personil Polri-TNI berjalan lancar tanpa adanya gangguan.

"Atas nama seluruh Umat Allah (Gereja Katolik), Umat Kristiani, mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Sumut dan Pangdam I/BB beserta jajaran yang menjamin keamanan ibadah Paskah. Kita juga berdoa agar tugas pengamanan ini diberkati Tuhan Maha Kuasa," ungkapnya.

Tak lupa Cornelius juga mengingatkan kepada seluruh jemaat gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dalam mendukung upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran Covid-19. 

"Saya selaku Uskup Agung Medan mengimbau kepada Umat Kristiani untuk selalu memakai masker, menjaga jarak serta menggunakan handsanitizer dalam mencegah penyebaran pandemi yang masih melanda negera kita," pungkasnya. (*)

Dalam program kegiatan TMMD ini, TNI juga mengerjakan sejumlah insfrastruktur yaitu diantaranya pembangunan sarana transportasi berupa  jalan sepanjang 2,5 Km, Pemasangan Gorong-gorong, Pembuatan Mortar/Saluran, Pembuatan Jembatan dan Pembuatan Tempat Wudhu di Nagari Salibutan Kecamatan Lubuk Alung. Mulyadi (52) dan Julita (42) salah satu warga yang penerima renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Korong Lipek Pageh Nagari Salibutan Kecamatan Lubuk Alung.

Dirinya yang bekerja sebagai buruh tani dan memiliki tiga (3) anak ini mengaku merasa puas dan senang, setelah mendapatkan bantuan dari Program TMMD ke 110 tersebut.

“Sangat senang sekali, tidak terbayang kalau akan punya rumah senyaman ini, biasanya kami di musim hujan selalu kedinginan disebabkan bocor pada atap rumah, sekarang sudah nyaman, terima kasih Pak TNI, Terima kasih TMMD yang telah membangun rumah saya,” ungkap Mulyadi (*)

Hal ini dilakukan untuk memberi ruang bagi siswa untuk memperlihatkan bakat, minat dan kreatifitas mereka di bidang olahraga. Walau demikian,  dalam penyeleggaraannya, semua  tetap harus menjaga dan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

"Alhamdulillah, dalam kondisi yang serba sulit ini, siswa kami di SDN 37 komplek Alang Lawas Koto masih bisa meraih medali pada cabang senam atas nama Iqrar Permana Nusantara", ucap Kepala SDN 37 Padang Ribosnita kepada wartawan saat dihubungi via ponselnya Kamis (02/04).

Tentunya keberhasilan ini tidak lepas dari perhatian dan dukungan dari wali kelas dan guru olahraga yang terus mendorong dan memberikan motivasi kepada seluruh siswa untuk mengasah kemampuan mereka.

Kita tahu, setiap anak mempunyai kemampuan mereka masing-masing. Ada yang menonjol dalam bidang akademik. Tetapi ada juga yang menonjol di bidang ekstra kurikuler (eskul).

Disinilah kejelian seorang guru untuk melihat potensi dan kelemahan yang ada pada diri siswa. Artinya, seorang guru tidak semata-mata memperhatikan kemampuan akademik saja, tetapi juga ikut mendorong dan membuka peluang bagi mereka yang mempunyai kelebihan di luar itu.

Untuk itu, diucapkan terimakasih kepada seluruh walikelas dan para guru, terutama Ibu Mike selaku guru olahraga yang telah bekerja keras mendampingi dan mewujudkan harapan para peserta didik ini.

Mudah-mudahan, dengan perhatian dan kerja keras kita bersama, akan dapat melahirkan generasi bangsa yang bermoral,  berdedikasi dan mempunyai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sesuai sumber daya manusia yang mereka miliki.

Dan tak lupa juga kita ucapkan terimakasih kepada Ibu Leni, selaku penanggungjawab Padang Selatan, telah meluangkan waktunya terus gigih memberi arahan kepada siswa dan siswi agar bisa mengharumkan nama Kecamatan Padang Selatan di ajang KOSN tingkat kota ini.

Semoga apa yang telah dilakukan ini, menjadi nilai ibadah bagi kita semua.

Khusus untuk cabang senam, selain Iqrar, medali perak juga di raih oleh Pridya Darmis Tivannes siswi kls IV SD Pemancungan.(*)

Suatu gelar adat di Minangkabau yang diberikan kepada seseorang melalui kesepakatan kaum atau suku masing-masing dan disetujui Kerapatan Adat Nagari (KAN) kemudian dilewakan suatu alek dengan memotong Kerbau yang menjadi ciri khas sambal dalam jamuan makan.

Suku Jambak V Koto Kampung Dalam Kota Pariaman akan memberikan gelar Adat Sang Sako kepada Deny Rendra Laksmana sebagai Kapolres Pariaman.

Melihat kinerja Kapolres Pariaman sudah layak diberikan gelar adat Minang dan sudah layak dijadikan mamak di Pariaman, khusunya bagi orang Minangkabau.

Ketua LKAM Sumbar DR M. Sayuti Dt. Rajo Panghulu mengatakan, pemberian gelar Sang Sako kepada Kapolres Pariaman merupakan kehormatan yang diberikan kepada orang diluar Minang yang telah berdedikasi tinggi bagi anak kemenakan di Minangkabau, katanya Jum'at (3/4/20) di Padang.

Sesuai dengan program tetap dari LKAAM telah menimbang dari delapan bulan yang lebih maka berdasarkan kinerja sebagai Kapolres yang telah melakukan pengayoman, pembinaan dan penegakan hukum yang baik serta layak diberikan gelar tersebut.

Gelar yang akan diberikan kepada Kapolres Pariaman adalah Sutan Tejo Bandaro Ameh, paparnya. Abrol

Luak 50,netralpost--

Betapa tidak, selain menghadirkan narasumber Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, duo kepala daerah yakni Wali Kota Riza Falepi dan Bupati Safaruddin juga dibuat hadir oleh Arfidel Ilham dan pengurus BW dalam kegiatan yang bisa dikatakan digelar spontan dan terencana dalam waktu singkat saja.

Untuk itu, pria yang akrab disapa Kang Emil oleh banyak orang itu juga memuji kesolidan BW Luak Limopuluah.

“Wartawan Luak Limopuluah keren, acara bagus sekali,” begitu kesan yang disampaikan orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat itu.(Yon)