NetralPost.net

Payakumbuh,netralpost-

Payakumbuh,netralpost-Selama kepemimpinan walikota Payakumbuh dua periode Riza Falepi, Pemerintah kota Payakumbuh tidak hanya meraih penghargaan dari sektor pembangunan saja, tapi juga penghargaan dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana saat kepemimpinan Riza Falepi, kota Payakumbuh telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatra Barat di tahun 2021.

Pemerintah kota Payakumbuh dibawah komando Riza Falepi telah melaksanakan proses kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah dengan akuntabel dan bebas korupsi. Dan atas capaian tersebut, Kota Payakumbuh diganjar penghargaan yang diterima secara virtual dari Ketua BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat Yusnadewi tentang Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 melalui video conference via zoom meeting di Aula Randang Lantai II kantor Walikota Payakumbuh, Rabu (5/5).

Saat penyerahan penghargaan yang diterima langsung oleh Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi, orang nomor satu itu turut didampingi Sekretaris Daerah Rida Ananda, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Syafwal dan Kepala Inspektorat Andri Narwan tersebut yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 7 kali berturut-turut atas pelaporan keuangan Tahun 2020 dan peraih opini WTP Tahun 2021. Ditambah lagi, selama periode itu opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanpa disertai catatan.

“Alhamdulillah, dengan pengelolaan keuangan yang baik, transparan dan akuntabel Kota Payakumbuh telah terima penghargaan WTP dari Menteri Keuangan RI,” kata Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi.

Riza mengatakan, ini merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan mengingat semakin ketatnya standar pengawasan dan audit yang telah ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik.

“Terimakasih kepada seluruh elemen. Baik jajaran birokrasi, DPRD, serta seluruh masyarakat Payakumbuh. Sebab, hanya dengan komitmen tinggi serta semangat kebersamaan, penghargaan prestisius tersebut dapat diraih,” ujar orang nomor satu di Payakumbuh tersebut.

Sementara itu Kepala BKD Kota Payakumbuh Syafwal menjelaskan, meski Payakumbuh sudah 7 kali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian secara berturut-turut dari tahun 2014-2021 namun pada tahun 2014 silam Kota Payakumbuh menerima opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (DPP).

“Karena hal itulah Kemenkeu RI mengakui Kota Payakumbuh baru di tahun 2015-2021 menerima opini WTP 7 tahun berturut-turut,” katanya.

Untuk pengelolaan keuangan daerah sendiri, kepala BKD Syafwal menyebut saat ini Pemko Payakumbuh sudah menerapkan sistem yang berbasis dan terintegrasi teknologi IT, sistem ini diterapkan agar pengelolaan keuangan daerah dapat terkontrol dengan baik dan tentunya hal ini untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran”, tukas Syafwal. (Yon)

Komunikasi sosial dengan masyarakat binaan, rutin dan berkesinambungan dilaksanakan guna untuk mempererat tali silaturahmi dan kerja sama yang baik dalam rangka mendukung tugas pokok Babinsa  serta terwujudnya Kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Menurut Babinsa serda Zurnadi kegiatan ini untuk mencerminkan rasa kemanuggalan TNI dengan rakyat khususnya Babinsa kepada masyarakat wilayah binaannya. Tujuan komunikasi sosial ini untuk mengetahui perkembangan kasus covid 19 dan juga untuk mengetahui perkembangan situasi dan kondisi apapun yang terjadi sekecil apapun baik hal positif maupun hal negatif di wilayah binaan, dengan adanya interaksi komunikasi Babinsa dengan warga atau masyarakat akan dapat mempererat hubungan antara Babinsa bersama masyarakat untuk menunjang tugas pokok Babinsa, ujarnya, Rabu (05/05/2021).

Dengan Kegiatan komunikasi sosial  juga dapat mengetahui perkembangan situasi di wilayah binaan untuk mencegah sedini mungkin apabila ada hal-hal yang yang menonjol yang berkembang di lingkungan masyarakat bisa cepat diselesaikan dan cepat di laporkan, tutupnya. (*)

Pemerintah kembali menurunkan istilah baru sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, melalui Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 03 Tahun 2021 tentang PPKM Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 sampai tingkat Nagari  dalam rangka upaya pengendalian penyebaran Covid-19. 

Nagari maupun kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman juga turut bersiap diri dengan adanya kebijakan ini. Seperti yang terpantau yaitu di Nagari Padang Toboh Ulakan Kecamatan Ulakan Tapkis, wali Nagari,perangkat Nagari Padang Toboh Ulakan serta pemuda Nagari setempat mulai menyiapkan Posko yang akan digunakan sebagai Posko pemantauan. 

Seperti diungkapkan oleh  Serka Gusrizal Batituud Koramil 07/Pk  yang turun langsung mengecek Babinsa yang tengah menyiapkan Posko pemantauan di Nagari binaannya menuturkan bahwa pembuatan Posko sebagai tindak lanjut rapat koordinasi yang digelar di tingkat kecamatan sebelumnya.

“Dalam pembuatan Posko perlu adanya kesiagaan baik peralatan dan fasilitas yang dibutuhkan dalam penanggulangan Covid-19. Termasuk kesiapan personel yang disiagakan, mengingat fungsi Posko ini juga memberikan pelayanan setiap pengaduan masyarakat, khususnya pendatang/pemudik dari luar wilayah sebagai antisipasi pencegahan penyebaran Virus Corona. Untuk itu kita siapkan mulai sekarang.” tutur Serka Gusrizal.

Menurut Babinsa Serda Darta Hendra.M,, "Peran Posko ini harus dioptimalkan, terutama untuk melayani pengaduan dari masyarakat agar mempermudah mereka mendapatkan penanganan serta informasi terkait Virus Corona ini, dan selalu berkoordinasi dengan Bidan Nagari. Yang terpenting adalah edukasi dan pencegahannya." pungkasnya.Serda Darta Hendra.M.(*)

Dalam sambutannya Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyampaikan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini dalam menanggulangi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

"Pandemi Covid-19 ini harus menuntut kita bekerja ekstra, beban yang dihadapi pemerintah  tentunya bukan hanya pak Kapolri yang memikul, tapi juga kita semua dan rekan-rekan Kapolda dan Direktur Jajaran Reserse (Reskrimum, Reskrimsus dan ResNarkoba)", Ujar Komjen Agus membuka arahan.

Lebih lanjut Komjen Agus juga menyampikan saat ini target pertumbuhan ekonomi nasional triwulan ke-2 tahun 2021 sekitar 4,5 - 5% dan Kepolisian RI harus mendukung penuh.

"Program-program yang sudah dianggarkan dalam upaya penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional harus diberikan pengamanan, pengawalan dan asistensi agar tidak mandek dan terdapat kesalahan", tegas Komjen Agus.

Mantan Kabaharkam Polri ini juga mewanti-wanti agar tidak ada lagi hambatan-hambatan yang disebabkan oleh Kepolisian terutama jajaran Reskrim.

"Masyarakat saat ini sudah sangat merasakan dampak pandemi, jangan lagi sampai menyulitkan dalam pelayanan, penyelidikan dan penyidikan, hentikan jangan persulit !!", pungkas Komjen Agus.

Masih menurut Komjen Agus, penegakan hukum adalah upaya terakhir bahwa sesungguhnya upaya preventif dan preemtif porsinya semakin besar berjenjang.

Diakhir arahannya Komjen Pol Agus Andrianto juga mengingatkan Jajaran Reserse Narkoba untuk benar-benar menerapkan SOP dalam menangani perkara narkoba.

"Untuk narkoba, jangan ceroboh dan aneh-aneh", tutup Komjen Agus.

Seperti diketahui, saat ini Presiden Joko Widodo mencanangkan pertumbuhan ekonomi nasional triwulan ke-2 5%. Presiden juga memerintahkan Kepala Daerah untuk mempercepat belanja modal dan belanja barang.(*)

Hal itu disampaikan Sigit saat menerima kunjungan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/5/2021).

"Oleh karena itu kami siap dukung seluruh program Menkominfo dalam rangka membangun infrastruktur TIK sehingga segera bisa terwujud, bisa segera memberi pelayanan bagi seluruh masyarakat baik yang ada di wilayah jauh. Sehingga kemudian memiliki kemampuan yang sama, fasilitas sama, seperti masyarakat yang ada di wilayah perkotaan," kata Sigit usai audiensi bersama Menkominfo.

Sigit menjelaskan, kebutuhan teknologi dewasa ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Apalagi, di tengah terjadinya Pandemi Covid-19 atau virus corona. 

Menurut Sigit, di tengah Pandemi, kebiasaan masyarakat yang tadinya Offline bakal beralih ke pelayanan Online. Sebab itu, diperlukan penguatan ruang digital dengan pembangunan infrastruktur TIK yang memadai. 

Dengan beralihnya ke Online, maka diharapkan seluruh pelayanan masyarakat diberbagai sektor dapat terpenuhi dan membantu masyarakat dalam beraktivitas.

"Kami juga tahu bahwa ini menjadi kebutuhan kami bersama. Apalagi seluruh negara saat ini sedang menghadapi situasi Pandemi Covid-19, sehingga terkait dengan kebutuhan masyarakat untuk kemudian menyesuaikan, membiasakan, dari yang biasa Offline jadi Online, ini tentunya menjadi satu kebutuhan yang harus didukung dengan kemajuan teknologi informasi, baik di dunia pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan hal lain yang tentu mau tidak mau harus ada penyesuaian," ujar Sigit. 

Sementara itu, Menkominfo, Johnny G. Plate mengungkapkan, pihaknya akan melengkapi pembangunan infrastruktur seluruh Indonesia di 83.548 desa dan kelurahan dengan kehadiran signal 4G.

Sebab itu, Kominfo memerlukan peran Polri dalam kaitan pembangunan infrastruktur TIK di wilayah 3 T melalui BLU bakti Kominfo. "Tentu dalam pembangunan itu ada banyak kerjasama yang harus dibangun baik lintas kementerian lembaga maupun dengan rekan dengan sahabat pemerintah daerah dan ekosistemnya," ujar Johnny.

Dengan kerjasama itu, Johnny meyakini bahwa pembangunan infrastruktur tersebut bakal lebih berjalan dengan baik dan maksimal. Sebab itu, Ia berharap, Polri mampu mengerahkan jajarannya dalam hal itu. 

"Secara khusus tentunya, kominfo berharap bahwa dukungan personel yang kuat yang dimiliki Polri yang tersebar di seluruh wilayah tanah air ya bisa menjadi modal kuat dalam kolaborasi TIK untuk kepentingan masyarakat dan rakyat Indonesia, kita tidak bisa hindari bahwa kebutuhan infrakstruktur TIK semakin tinggi, semakin diperlukan oleh masyarakat," ucap Johnny.(*)

Pengecekan yang dilakukan oleh Serda Hasan (Babinsa) tersebut dalam rangka monitoring perkembangan harga Sembako yang ada di pasar-pasar tradisional pada saat menjelang lebaran.

Serda Hasan menghimbau kepada para pedagang “Agar tetap mempertahankan harga yang sudah di tetapkan oleh Pemda Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Perdagangan sehingga tidak terjadi kenaikan harga yang tinggi yang dapat mengganggu konsumen dalam berbelanja dan sehingga menimbulkan keresahan masyarakat,” himbaunya.

Serda Hasan juga menambahkan bahwa untuk kondisi sarana pasar masih baik dan pelaksanaan monitoring atau pengecekan yang dilakukannya itu sebagai bentuk dan peran setiap personel TNI Angkatan Darat (TNI AD) dalam mengayomi masyarakat.

”Dengan turun ke pasar tradisional, tentunya dapat membuka komunikasi kita dengan pedagang serta pembeli, baik itu soal harga hingga kenyamanan saat belanja di pasar,” tegasnya.(*)

Guna menjalin kemanunggalan TNI dengan Rakyat, Sertu El harsa Babinsa Nagari Gasan Gadang, Kecamatan Batang Gasan, Koramil 02/Sungai Limau melaksanakan Komsos dengan staf nagari, bertempat di Kantor Wali Nagari Gasan gadang.

Sertu Elharsa mengatakan, Komsos dengan perangkat Wali nagari secara langsung hasilnya akan lebih efektif karena hasil pengarahan atau informasi dari Babinsa, sehingga nantinya perangkat Nagari dapat menyebarluaskan kepada warganya dan juga sebaliknya sebagai Babinsa  yang baru bertugas diwilayah nagari Gasan Gadang selain memperkenalkan diri dan menyambung silahturahmi guna mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan- permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Selain itu, Komsos ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab babinsa untuk mengetahui perkembangan wilayah binaan dan untuk lebih mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat, Babinsa menanyakan tentang situasi dan kondisi sekarang yang ada diwilayah Nagari Gasan Gadang.(*)

Hal inilah yang dilakukan oleh salah satu Babinsa Koramil 07/PK, Serda Darta Hendra.M.melaksanakan Komsos dengan warga binaan

di Nagari Padang Toboh Ulakan korong Rombo Aka Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, Senin (03/05/2021).

Menurut Dandim 0308/Pariaman Letkol Czi Titan Jatmiko melalui Danramil 07/PK Kapten Inf Agus lesmono menjelaskan, Babinsa Serda Darta Hendra.M melalui komsos sarana yang tepat dan cepat dalam menciptakan hubungan yang baik dan harmonis antara Babinsa dengan warga binaan.

Dalam komsos ini, Serda Darta Hendra.M, kepada warga binaannya memberikan pemahaman tentang pencegahan Covid 19 yang sedang mewabah saat ini.

“Diharapkan warga pergi baru tidak perlu panik menyikapi wabah covid-19. Dengan disiplin mematuhi protokol kesehatan terlebih saat beraktivitas di luar rumah dengan memakai masker, menjaga Jarak dan mencuci tangan tentunya dapat mencegah dan mengantisipasi penyebaran covid-19”, ungkap Danramil.

Kepada warga binaannya, Serda Darta Hendra.M, juga menyampaikan untuk tetap menjaga kondisi tubuh, konsumsi makan bergizi dan vitamin, rajin berolahraga serta istrahat teratur, tutup Banbinsa koramil 07 pauh kambar.(*)

Payakumbuh,netralpost-

SKCK yang telah terbit, nantinya akan diantarkan oleh petugas ke alamat pemohon itu sendiri (delivery). Hal tersebut dilakukan, untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. 

Program yang dilakukan oleh Direktorat Intelkam (Ditintelkam) Polda Sumbar ini, sesuai dengan program prioritas Kapolri dalam bentuk Presisi, (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).

Melalui program Presisi tersebut, Ditintelkam Polda Sumbar mengaplikasikannya di jajaran dengan motto RANCAK (Ramah, Amanah, Nyaman, Cerdas, Akurat dan Kreatif).

Awalnya, pemohon harus melakukan pengisian data SKCK melalui website www.skck.polri.go.id. Pengisian data harus sesuai dengan KTP pemohon. Setelah melengkapi syarat yang tertera pada website tersebut, pemohon dapat mengkonfirmasi operator SKCK melalui WhatsApp (WA) 082262126551.

"Proses tersebut (pembuatan SKCK) Cepat, mudah, efisien," kata Dirintelkam Polda Sumbar Kombes Pol Heri Prihanto, S.I.K., melalui Kasi Yanmin Kompol Artati, Senin (3/5).

Disebutkan, Layanan SCKC delivery (antar alamat), diprioritaskan bagi masyarakat yang memiliki intensitas kerja yang tinggi, lansia, keterbatasan khusus (disabilitas).

Dirinya menerangkan, masa berlaku SKCK  selama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan. Sedangkan untuk biaya penerbitan SKCK sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Dan jika Pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu maka tidak dipungut biaya," pungkasnya. (*)