NetralPost.net

Penyuntikan langsung dari petugas vaksinator dengan penanggung jawab langsung oleh Kepala Puskesmas dr. Hj.Nurafiah .

Danramil 05/Lubuk Alung Kapten Arm Azral mengatakan, kegiatan hari ini anggotanya mengadakan pendampingan monitoring pemberian vaksin Covid-19.

“Karena besarnya animo masyarakat peserta Vaksin untuk menghindari kerumunan dan menjaga jarak penyuntikan vaksin dibagi dalam beberapa sesi ”, ungkap Danramil.

Harapan kita bersama, setelah adanya vaksin ini agar memutus mata rantai penyebaran Covid-19, namun kita minta masyarakat agar tetap terapkan Protokol Kesehatan (Prokes), jangan sampai sudah ada vaksin protokol kesehatan dilupakan, pungkas Danramil.

dr. Hj.Nurafiah menuturkan bahwa Vaksinasi tahap pertama ini di ikuti oleh masyarakat Nagari Pasia Laweh yang berprofesi sebagai Sekretaris Nagari dan lansia .

“Besar harapan kami bahwa setelah vaksin tahap pertama ini, masyarakat Nagari Pasia Laweh khususnya dapat mengambil manfaat dan mendapatkan imunitas sehingga bisa menjaga kesehatan sampai masa pandemi ini berakhir,” pungkasnya .(*)

Salah satu yang dilakukan oleh Babinsa Koramil 05/Lubuk Alung Kodim 0308/Pariaman Serda Rahiking bersama Bhabinkamtibmas melaksanakan pengamanan dan pendampingan  pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2021 Bulan ke 3, kepada 160 KK warga Nagari Pasie Laweh. Kegiatan ini bertempat di Aula Kantor Wali Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, Kamis (24/06/2021).

"Tujuan keberadaan kami disini adalah untuk memastikan dalam pembagian berjalan dengan lancar dan memberikan rasa aman serta nyaman kepada warga Nagari Pasia Laweh saat menerima bantuan," katanya.

Dalam pembagian BLT ni dengan sistem antrian dan nanti di panggil menggunakan pengeras suara oleh petugas, sehingga tidak membuat kerumunan masa karena situasi  pandemi Covid-19 belum berakhir.

"Ini sesuai dengan protokol kesehatan yaitu jaga jarak, tidak berkerumun dan warga harus memakai masker serta mencuci tangan sebelum masuk aula, hal ini di lakukan untuk memutus penyebaran Covid-19," jelasnya.

Sementara itu, Wali Nagari Pasia Laweh Peri Adinur mengucapkan banyak terima kasih kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang telah hadir dalam kegiatan ini, sehingga kegiatan berjalan dengan aman, tertib dan lancar.(*)

Payakumbuh,netralnews.net

 Melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementrian Dalam Negeri RI gelar webinar dalam rangka pemerintahan desa mewujudkan desa bersinar pada Rabu (23/6). Acara yang diselenggarakan secara virtual ini merupakan tindak lanjut untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dari narkoba (BERSINAR).

Webinar yang dihadiri oleh seluruh camat, lurah/kepala desa, Kesbangpol, BNNK se-Indonesia ini dibuka langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Dr. Yusharto Huntoyungo, M. Pd. Dalam sambutannya, Yusharto mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk penguatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika (P4GN).

“Selain penguatan P4GN terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan program BERSINAR, giat ini juga dalam rangka menindaklanjuti intruksi presiden nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi P4GN tahun 2020-2024”, terang Yusharto.

Dirjen Bina Pemdes itu juga mengungkapkan bahwa saat ini peredaran narkoba di Indonesia sangat mengkhawatirkan, dan dalam hal ini tentu diharapkan peran serta pemerintah daerah agar menyikapinya dengan serius. 

“Dan dengan ini saya himbau kepada seluruh pemerintah daerah agar dapat memperkuat dan mempererat lagi sinegitas bersama masyarakat agar dapat mewujudkan kelurahan/desa BERSINAR dengan cepat ”, harap Yusharto.

Disela webinar berlangsung, kepala kantor Kesbangpol kota Payakumbuh Budhy Darma Permana sampaikan kepada media jika kota Payakumbuh sebelumnya sudah komit untuk mewujudkan program kelurahan/desa BERSINAR di kota Payakumbuh.

“Alhamdulilah, Pemko Payakumbuh sebelumnya sudah menyatakan komitmen dalam mewujudkan kelurahan BERSINAR ini. Dimana daei total 47 kelurahan di kota Payakumbuh, sudah separuhnya telah dikukuhkan sebagai kelurahan BERSINAR,” ungkap Budhy.

Tidak sampai disitu, Kepala Kesbangpol itu berharap kedepannya seluruh kelurahan di kota Payakumbuh dapat menjadi kelurahan BERSINAR.

“Dan tentunya dalam mewujudkan kelurahan BERSINAR ini, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat yang lebih aktif lagi terhadap pencegahan dan pemberantasan narkoba, serta mempermudah aparat kepolisian dengan memberikan informasi terkait adanya penyalahgunaan barang haram tersebut”, ucap Budhy.

“Tentunya dalam setiap kegiatan kita, perlu sekali peran serta dari masyarakat, kita tidak mungkin bekerja sendiri, kita juga perlu peran masyarakat untuk memberantasnya," lanjutnya.

Budhy menambahkan jika pemerintah kota Payakumbuh sangat berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, serta instansi terkait, yang turut ikut terlibat dalam mendukung mewujudkan program kelurahan BERSINAR di kota Payakumbuh. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost-

Program Sedekah Sarapan (SeSar) yang diinisiasi oleh Camat Payakumbuh Timur tersebut bekerjasama dengan warung sarapan Anik yang berlokasi di depan kantor Samsat Kelurahan Tiakar.

"Kegiatan ini kita mulai hari ini, tidak tertutup kemungkinan akan ada disetiap kelurahan. Untuk saat ini kita jadikan kedai sarapan Anik ini sebagai pilot projeknya," kata Camat Payakumbuh Timur Irwan Suwandi kepada media di warung Anik, Senin (07/06).

"Tadi, mantan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, bpk. Azfrizal juga turut berdonasi dalam gerakan SeSar tadi pagi," tambahnya.

Irwan menjelaskan, bagi masyarakat yang ingin berdonasi SeSar caranya gampang, cukup dengan sarapa di warung Anik makan satu porsi dan membayar untuk dua porsi, dimana yang satu porsinya lagi untuk warga miskin yang hendak sarapan disana.

"Iya, tergantung kesediaan donasi. Setiap yang berdonasi ditempel kertas warna didinding dan warga miskin tinggal mengambil kertas itu untuk menukarkan dengan sarapan yang tertulis di kertas tersebut," terangnya.

"Semakin banyak yang berdonasi tentu jumlah porsinya akan semakin banyak pula," tukuknya.

Lebih lanjut Irwan menyebut untuk program paYAkumbuh TIMur Berbagi pakaiAn LAyak paKaI (YATIM BALAKI) masih tetap berjalan, kalau ada yang ingin donasi pakaian layak pakai bisa langsung ke kantor camat.

"Silahkan diantarken ke kantor Camat Payakumbuh Timur, atau menghubungi hotline kami di WA 085278209141. Untuk wilayah Kota payakumbuh, kami siap untuk menjemput ke alamat donatur," Pungkas Irwan. (Yon)

Payakumbuh,netralpost-Komisi I DPRD Kota Dumai mengadakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Pemerintah Kota Payakumbuh dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh tentang Inovasi yang dilakukan dalam penerapan Smart City di Kota Payakumbuh. 

Plt.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Armein Busra didampingi Sekretaris Dasril dan Kepala bidang kehumasan Aulia Fajrin, Fungsional Pranata Komputer Rafles Susandi dan Nopan Pirsa menyambut baik Kunker dari Komisi I DPRD Kota Dumai di Ruang Rapat Dinas Kominfo Kota Payakumbuh, Selasa(22/6). 

Kunker tersebut diketuai oleh Wakil Ketua DPRD kota Dumai Mawardi bersama dengan Sekretariat DPRD dan Plt.Kadis Kominfo Kota Dumai.

Plt. Kepala Dinas Kominfo Kota Payakumbuh Armein Busra mengucapkan selamat datang kepada Komisi I DPRD Kota Dumai yang telah berkunjung ke Pemerintah Kota Payakumbuh. 

"Kami dari Dinas Kominfo Kota Payakumbuh mengucapkan selamat datang dan menyambut hangat kedatangan Komisi I DPRD Kota Dumai beserta Sekretariat yang nantinya kita juga laksanakan tanya jawab tentang perkembangan SPBE yang ada di Kota Payakumbuh," Ucap Armein

Ditambahkan Armein, Untuk ukuran Sumatera Barat Diskominfo Kota Payakumbuh sudah menerapkan beberapa kebijakan dari Smart City diantaranya E-kinerja. Kinerja pegawai sudah terekam dalam satu aplikasi mulai dari kehadiran dan kegiatan sehari-hari yang disupport oleh IT dari Diskominfo Kota Payakumbuh. 

Selain itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pihaknya telah membangun jaringan sebagai infrastruktur. Dengan menggunakan sistem aplikasi melalui pemanfaatan teknologi saat ini, sistem kerja akan efektif dan efesien serta menekan tindak kecurangan. 

Dari segi pengembangan Infrastruktur, Pemko Payakumbuh lebih memilih melaksanakannya melalui swadaya dari tenaga yang ada di Dinas Kominfo, sehingga sangat jauh menghemat anggaran, apalagi ditengah pandemi ini anggaran kita terbatas. 

Bahkan dari beberapa aplikasi yang pemko buat sudah mendapat pengakuan dan penghargaan dari pemerintah. Ucap Armein.

"Semoga kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat dan menjadi momen sharing informasi antara Pemerintah Kota Payakumbuh Dengan DPRD Kota Dumai dimana nantinya akan kita kembangkan dan dijelaskan secara terperinci dalam dialog," Pungkas Armein. 

Wakil Ketua DPRD kota Dumai Mawardi mengucapkan terima kasih Kepada Kepala Dinas Kominfo beserta jajaran  karena telah menerima Kunker dari Komisi I DPRD Kota Dumai. 

Dijelaskannya, tujuan Kunker ini guna mendapatkan informasi tentang program kerja Kominfo di Kota Payakumbuh. 

"Ada beberapa pertanyaan dan informasi yang akan kami tanyakan mulai dari jaringan, banwitdh, SPBE, E- Kinerja dan PPID tentang keterbukaan informasi publik. Sehingga kita memberikan informasi yang  transparan kepada masyarakat. Hal inilah yang akan kami pelajari ke diskominfo kota payakumbuh,  Karena kita akui Kota Payakumbuh memang beberapa langkah sudah lebih dahulu maju dalam hal ini. Terang Mawardi

Diakhir kunjungan, Mawardi berharap semoga dengan kunjungan hari ini, ilmu yang di dapat bisa dikembangkan demi kemajuan kota dumai. 

“Ini juga bisa sebagai bahan bagi kami untuk rapat dengan OPD di Kota Dumai nantinya. kami juga ingin mengembangkan ide-ide kreatif dari OPD terkait demi kemajuan Kota Dumai untuk kedepannya,” pungkas Mawardi. (Yon)

Kedatangan mereka agar polisi turun tangan terkait penolakan tambang batu silika di Jorong Lundar Jorong Lambak. Mereka menolak karena, takut kampung mereka kembali dilanda banjir bandang. 

Menurut salah seorang perwakilan saat memberikan keterangan yang diterima diruangan Kabid Humas Polda Sumbar, tuntutan mereka hanya satu, yakni tambang batu silika di Lundar dan Lambak, dikaji ulang. Sebab hampir seluruh warga di kampung tersebut menolak keberadaan tambang batu silika, karena berdampak terhadap rusaknya bukit dibagian atas kampung mereka. 

Apalagi perkampungan Lundar dan Lambak sudah tiga kali di landa banjir bandang. Selain itu keberadaan tambang juga sarat nuansa politis, sebab izin hanya di keluarkan Bupati setempat dan izin dari dinas SDM Sumbar yang dikeluarkan pada 2016 lalu. 

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Satake Bayu mengatakan, laporan tokoh masyarakat asal Pasaman tersebut akan ditindaklanjuti. Ada dua tim dari Polda Sumbar yang akan turun langsung yakni Ditintelkam dan Ditreskrimsus Polda Sumbar. 

"Jika ditemukan menyalahi aturan atau adanya pembeking dalam tambang tersebut maka langsung ditindak sebab permasalahan tambang yang tidak jelas atau ilegal merupakan salah satu atensi dari Kapolda Sumbar untuk dilakukan penindakan," ujarnya.(*)

"Kegiatan Vaksinasi Massal ini kami laksanakan terhitung mulai hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 kami mulai giat vaksin ini di Bagas Godang Kelurahan Pidoli Dolok Kec. Panyabungan  selanjutnya kami laksanakan di Mako Polres Madina dan di Polsek jajaran yang  disertai Hadiah Undian/door prize.

"Alhamdulillah, hasilnya cukup memuaskan, sampai dengan saat ini sudah seribu lebih warga Madina yang divaksin" Papar Kapolres Madina AKBP Horas Tua Silalahi, S.I.K, M Si.

Masih Kapolres Madina  "Vaksinasi Massal ini serentak dilaksanakan dengan harapan dan tujuan agar terbentuk imunitas /herd immunity warga masyarakat sehingga kuat apabila tertular virus  Covid-19" tambahnya.

"Adapun puncak giat Vaksinasi massal ini  pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 dalam rangka HUT Bhayangkara ke 75 yang mengambil Tema "Transformasi Polri Yang Presisi Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 Untuk Masyarakat Sehat Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Maju" yang  kami laksanakan di Polres dan Polsek Sejajaran/Linggabayu, Batang Natal, Batahan, Natal, MBG dan Kotanopan dengan target dapat memaksin dua ribu warga masyarakat khususnya kelompok rentan seperti para guru, lansia dan  pelayanan publik/yang banyak interaksi dengan orang.

Kami mengajak,  Ayo daftarkan diri ke polsek terdekat, segera Vaksin untuk imunitas diri. Vaksinasi ini sangat penting maka  kami juga memberi motivasi dengan  memberikan Hadiah Undian Door Price (Hp Smartphone Merek Samsung dan hadiah menarik lainnya) yang akan diundi pada 1 Juli 2021 nanti. Dapatkan imunitasnya dapatkan juga hadiahnya !!" tutup Kapolres Madina diakhir konfirmasinya awak media dan personil staf Humas Polres Madina.(*)

Payakumbuh,netralpost-Wakil Walikota Payakumbuh Erwin Yunaz hadir dalam Bincang School of Randang di Dangau Abak Air Tabik Kabupaten 50 Kota, Jumat (4/6).

Wawako juga didampingi oleh Kepala Dinas Perpustakaan Prima Yanuarita, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Yunida Fatwa, Kepala Dinas Pariwisata Desmon Corina, Uda Uni Kota Payakumbuh, dan perwakilan Sanggar Pituah Bundo.

Perencanaan grand desain School of Randang kota Payakumbuh dari edukasi, entertainment, promosi dan pariwisata untuk menjadi ekonomi baru di Kota Payakumbuh.

"Kota Payakumbuh sudah mempunyai grand desain untuk memulai School of Randang, bagaimana payakumbuh menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang telah dimiliki Kota Payakumbuh. Hari ini Kota Payakumbuh sudah mendapatkan persetujuan dengan Pergub sebagai kota kuliner, City Of Randang dan legalnya sudah ada dari Provinsi Sumatera Barat," ujar Erwin Yunaz.

Erwin Yunaz menyebut Payakumbuh juga akan menjadi salah satu kota gastronomi, dan satu-satunya kandidat utama menjadi gastronomi dunia dengan kuliner Randang.

"Keunggulan utama Kota Payakumbuh untuk menjadi gastronomi dunia dengan kegiatan School of Randang sangat besar bagi kedudukan Kota Payakumbuh kedepannya. Dengan kegiatan yang akan direncanakan ini Payakumbuh juga akan menjadi pariwisata unggulan. Secara geografisnya Kota Payakumbuh adalah kota penunjang untuk pariwisata dan harus mempunyai produk unggulan yaitu Randang," kata Erwin Yunaz.

School Of Randang dan Central Randang Kota Payakumbuh harus mempunyai cerita, dengan adanya sejarah Kota Payakumbuh sebagai Kota Randang. Maka harus bisa menjabarkan sejarah bagaimana Kota Randang ini, maka dari itu Kota Payakumbuh juga harus mempunyai perpustakaan atau galeri.

"School of Randang harus punya salah satu keunggulan utama, yaitu kelas literasi mengenai Randang Kota Payakumbuh," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralopost-Wakil Wali Kota Erwin Yunaz menyepak bola pertanda dibukanya laga amal atau "Charity Cup" Payakumbuh Fun Soccer bersama aksi cepat tanggap (ACT) dan Askot Payakumbuh yang digelar di lapangan Sari Bulan, Minggu (6/6).

Erwin Yunaz yang juga Ketua Asosiasi Sepakbola Kota (Askot) Payakumbuh itu menyampaikan pertandingan amal ini sebagai pertanda untuk menjadi bagian dari perjuangan untuk mengumpulkan dana membantu mengurangi penderitaan saudara-saudara muslim di Palestina.

"Yuk, teman-teman sekalian, keluarkan energimu," kata Erwin Yunaz dalam postingan media sosial Instagram dan Facebooknya.

Dari informasi yang diperoleh media via instagram @payakumbuhfunsoccer, pertandingan ini ternyata disponsori oleh para pelaku usaha yang ada di Kota Payakumbuh. 

"Sedemikian rupa masalah di negara kita tercinta, Indonesia, tetap saja apa yang terjadi dengan saudara kita di Palestina tidak bisa di abaikan," tulis Admin PFS.

PFS selain bergerak dibidang olahraga, juga ingin berpartisipasi dalam hal kemanusiaan. Melihat penjajahan dan penindasan di tanah palestina, membuat semua unsur tergerak. 

"Ini saat nya kita bersuara, berdoa, dan berbuat untuk membantu sodara kita disana. Trofeo "CHARITY CUP" dalam rangka ikhtiar kita dalam beramal dan membantu saudara kita di Palestina. Hasil dari donasi ini akan kita salurkan melalui ACT Payakumbuh sebagai jembatan kita ke Palestina. Ayo ambil bagian dalam membatu saudara-saudara kita. Mungkin sedikit bantuan dari masing-masing kita dapat membantu kehidupan saudara kita di sana," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost-Aturan tetaplah aturan, dibuat untuk dipatuhi oleh siapapun. Apabila terbukti melanggar aturan, maka akan ada hukuman yang menanti. Berulang kali melanggar, maka semakin beratlah sanksi yang diberikan.

Pada Jumat (4/6), bertempat di Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh, 2 orang pelanggar peraturan daerah dibawa Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh Devitra bersama Kabid PPD Ricky Zaindra dan Kasi Penyidik Alrinaldi serta jajaran ke ranah hukum untuk diproses.

Pertama adalah Y (49), yang didakwa melanggar dua Perda, yaitu Pasal 15 jo Pasal 5 Ayat 3 Perda Nomor 01 Tahun 2003 tentang pencegahan, penindakan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan maksiat dalam wilayah Kota Payakumbuh dan Pasal 11 ayat 8 Perda Nomor 01 Tahun 2007 tentang izin usaha dan restribusi kepariwisataan.

Pada saat melakukan razia pada 6 Mei 2021 silam di depan Hotel Bundo Kanduang, Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur. Ditemukan tersangka Y melanggar Perda karena menjual nasi bungkus pada siang hari di bulan Ramadhan.

"Pada saat Tim gabungan melakukan razia ke warung nasi terdakwa, didapati jualan berupa nasi dan lauk pauk, dan juga terdapat orang yang sedang berbelanja nasi dilokasi kejadian dibuktikan dengan adanya nasi yang dibungkus untuk dibawa pulang," kata Devitra.

Di hadapan hakim Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh Sonya Monica, tersangka Y mengaku bersalah atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama kemudian hari. 

Putusan sidang yang dijatuhkan adalah barang bukti berupa termos nasi dikembalikan kepada terdakwa, terdakwa terbukti bersalah melakukan menjual nasi pada saat bulan suci ramadhan, dan dipidana denda sebanyak Rp.500.000, apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kerja sosial selama 20 jam.

Diakui Devitra, sidang pemilik warung kelambu ini memang lambat terlaksana karena kemarin mangkir alias tidak koopratif dengan tidak menghadiri sidang pertama. Jadi Penyidik Pol PP terus mengejar dan akhirnya baru bisa disisangkan hari ini.

Pelanggar perda kedua yang diproses di meja hijau adalah A (21). Dimana pada hari Kamis, 6 Mei 2021 silam, pada pukul 21.30 WIB, A tertangkap oleh petugas melanggar Pasal 101 jo Pasal 11 huruf d angka 2 Perda Provinsi Sumbar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19. Tersangka A kedapatan tidak memakai masker sebanyak 2 kali, berdasarkan hasil pendataan melalui aplikasi SIPELADA.

"Tersangka tertangkap untuk kedua kalinya saat razia di Ngalau Medan Nan Bapaneh. Putusan sidang yang dijatuhkan hakim adalah denda sebesar Rp.150.000 atau diganti dengan pidana kurungan selama 1 hari," terangnya.

Sebelumnya, Wali Kota Riza Falepi dalam wawancara dengan media beberapa waktu lalu menyampaikab Perda AKB merupakan mewujudkan kesadaran bersama dalam rangka mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19 di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat, serta memberikan kepastian hukum pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 bagi aparatur pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan/usaha dan masyarakat.

"Substansi penegakan Perda ini, lebih kepada ukuran mendidik, jika sudah beberapa kali melanggar aturan, tentu kita tertibkan," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost-Pemerintah Kota Payakumbuh melantik dan mengambil sumpah jabatan sebanyak 66 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aula Ngalau Indah, Lantai III Balai kota Payakumbuh, Jumat (4/6).

Pelantikan sebanyak 3 pejabat administrator, 62 pejabat pengawas, dan 1 pejabat fungsional itu dilaksanakan oleh Wali Kota Riza Falepi diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda didampingi Asisten I Yufnani Away dan Kepala BKPSDM Yasrizal.

Untuk pejabat administrator atau eselon III, adalah Dipa Surya Persada, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dilantik sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh.

Kemudian ada Basnida Efrizal, yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Anggaran di Badan Keuangan Daerah dilantik sebagai Sekretaris Badan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, Heni Gusti Ningsih yang sebelumnya menjabat Kasi Pembangunan Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR, dilantik sebagai Kepala Bidang Anggaran di Badan Keuangan Daerah (BKD).

Dua pejabat administrator sebelumnya pensiun, maka jabatannya diisi dan sekaligus penyegaran ASN oleh Pemko Payakumbuh.

"Mutasi adalah hal yang wajar dan akan dilalui oleh setiap ASN. Semoga amanah dalam mengemban jabatan," pesan Rida Ananda. (Yon)

Payakumbuh,netralpost-Wali Kota Riza Falepi menyampaikan setiap masyarakatnya harus mendapatkan jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Baik yang dibayarkan pemerintah untuk warga miskin melalui Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), maupun yang mandiri.

Dari data yang diterima media dari Dinas Kesehatan, saat ini baru 89,41 persen warga yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS, sementara pada tahun 2021 ada sebanyak Rp. 18.376.876.800 anggaran daerah dialokasikan untuk menanggung biaya layanan peserta BPJS bagi warga miskin.

Bagi Riza, pelayanan kesehatan adalah hal yang paling vital, apalagi dalam urusan pelayanan publik. Riza tak bisa membayangkan bagaimana nasib warganya yang sudahlah ekonominya tidak mampu, tidak pula mendapat bantuan BPJS. Apalagi, ada warga yang ketika sudah sakit barulah BPJSnya saat itu diurus.

Hal itu diungkapkannya saat melaksanakan rapat bersama Asisten II Elzadaswarman, Kadis Kesehatan dr. Bakhrizal, Kepala BKD Syafwal, Kadisdukcapil Wal Asri, camat, dan perwakilan Bidang E-Gov Diskominfo Raffles di ruang kerjanya di balaikota, Jumat (4/6).

"Zalim rasanya kita kalau warga miskin tak dapat layanan kesehatan, makanya saya minta camat dan lurah serta jajaran RT/RW untuk aktif mengecek ke lapangan, jangan ketika warga sudah mau berobat mereka baru urus BPJSnya, kapan perlu jemput bola, dekatkan pelayanannya," kata Riza.

Riza juga menjelaskan pentingnya setiap warga memiliki "kartu sakti" dari BPJS ini, untuk Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.

Namun, kata Riza, kondisi di Payakumbuh saat ini ada banyak warga yang berada di atas garis kemiskinan, dan BPJS mereka seharusnya bisa disubsidi pemerintah.

"Warga-warga yang seperti inilah yang kuotanya lebih banyak daripada warga yang berada pada layanan yang diberikan dinas sosial, sementara dinas sosial mengurusi orang yang benar-benar miskin. Mereka adalah warga yang apabila sakit, mereka menjadi miskin. Contoh lainnya yang seperti ini adalah orang-orang perantau yang tidak sukses di luar daerah, lalu kembali pulang.

Maka, Riza menegaskan, agar data masyarakat ini segera diuruskan oleh lurah dan camat. Biasanya mereka yang datang dari luar daerah terkadang enggan mengurus administrasi kependudukan atau mengganti KTP sesuai domisili setelah kepindahannya.

"Jadi saya ingatkan pejabat, jangan dipersulit warga karena kita, bagaimanapun caranya selesaikanlah kepengurusan administrasi warga yang seperti ini, dorong mereka agar bisa memiliki KTP di Kota Payakumbuh dan bisa diurus BPJS yang ditanggung lewat PBI," kata Riza.

Demi menunjukkan keseriusannya itu, Riza akan segera membentuk peraturan wali kota (Perwako) tentang siapa saja dan bagaimana masyarakatnya bisa mendapatkan jaminan kesehatan BPJS yang dibayarkan dari anggaran pemerintah. 

"Perwako ini akan mengikuti ragulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Supaya tidak bermasalah, kita mengayomi dengan perwako dan mengadopsi peraturan presiden," pungkasnya. (Yon)