Latest Post

Aceh Aceh Singkil Adv DPRD kota Padang Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar Andre Rosidae Artikel Asbanda ASN Athari Gauthi Bali Bangkok Banjarmasin banjir bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Basnaz pariaman Batam batanglembang Bawaslu padang Bawaslu Sumatera Barat bencana alam bencana banjir besar v padang BISNIS BPBD Padang BPJN I SUMBAR BPJN II SUMBAR BPJN SUMBAR BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar Brimob polda sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Dandrem Darul Siska Dharmasraya Di dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas pendidikan kota Padang dinas pendidikan padang Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dinas sosial Diritelkam Intelkam Polda Sumbar Dirkrimsus Polda Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DMI Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Padang DPRD Solok DPRD Sumbar DPW FRN SUMBAR DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Emiko Epyardi Asda Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran Fly Over Sitinjau Lauik G20 gandoriah Ganjar Pranowo Garuda KPPRI Sumatera Barat gerindra Golkar GP ansor Kabupaten Solok Gp ansor pasaman GP Ansor Pesisir Selatan GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humas polda sumbar Humbahas HUT KOPRI HUT RI Ke-79 ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta Jalan Nasional Pesisir Selatan jalan rusak jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Sijunjung Kabupaten Solok KAI Drive II Sumatera Barat Kajati sumbar Kalapas II A padang Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres agam Kapolres Dharmasraya Kapolres Pasaman Barat Kapolres Sawahlunto Kapolres Solok Kapolres solok selatan Kapolresta padang kapolri Karang taruna Karya Tulis Kasat lantas lima puluh kota kasat lantas Solok Kejaksaan Negeri Padang Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM KemenPU Kementerian Agama Republik Indonesia KementerianPU Kementrian PUPR Kepulauan Riau kesehatan Kids KJI Sumbar KNPI Sumbar Kodam XX/TIB Kodim Sijunjung Kominfo Solok Korem 032/Wbr korem padang Kota Batam kota Padang Kota Pariaman Kota solok KPU Sumbar Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Masyarakat MBG Medan medison mentawai menyambungnegeri MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI MUA Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nahdliyin Nasdem Nasional Natuna NKRI NU NU online nu Solok olahraga Ombudsman Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Pantai Padang Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PBNU PC gp ansor solok PC IPNU PADANG PC IPNU pesisir Selatan PCNU Kabupaten Solok PCNU kota Padang PCNU Pesisir Selatan PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru Pembangunan Pemda Dharmasraya pemda solok pemerintahan pemilu Pemkab Pemkab Dharmasraya Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemko Padang Panjang Pemprov Sumatera Barat. Pemprov Sumbar Pendidikan pengabdian pers rilis Pesisir Selatan PI IPNU SUMBAR Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada Pilkada Kabupaten Solok PKB Pesisir Selatan PKB Sumbar PKC PMII SUMATERA BARAT PKH Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Riau Polda Sumbar polisi politik Polres 50 kota Polres lima puluh kota Polres padang pariaman Polres pasbar polres Sijunjung Polres Solok Polres Solok Selatan Polresta padang polri PPP Sumbar Presiden Prabowo Prokopim padang PSI PT KAI PT KAI SUMBAR PUPR PUPR Padang PUPR Provinsi Sumbar PW Ansor Sumbar PW Pagar Nusa Sumbar PWNU Sumbar Ratu Prabu Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya setahunberdampak sigapmembangunnegeriuntukrakyat Sijunjung Simalungun SMAN 2 LEMBAH GUMANTI SMK 9 Padang SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Thailand Tiba Tips and trik TNI TNI AU TNI/Polri Tokoh Masyarakat Tokoh Sumber TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas Universitas Syedza Santika Padang UPT Asrama Haji Embarkasi Padang UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88




Payakumbuh,netralpost --- Setelah mendengarkan nota penjelasan wali kota tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, fraksi di DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna di kantor DPRD setempat, Senin (11/10).


Rapat dipimpin Ketua DPRD Hamdi Agus didampingi Wakil Ketua Armen Faindal, diikuti oleh anggota DPRD lainnya. Sementara itu, hadir Wali Kota Riza Falepi diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda dan kepala OPD serta BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.


Mengawali rapat paripurna, Hamdi Agus menjelaskan agenda ini merupakan tahapan-tahapan dalam pembentukan Perda APBD 2022, dimana penting bagi keberlangsungan Pemerintahan Kota Payakumbuh kedepan.


Juru Bicara Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan Syafrizal menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Pemko Payakumbuh, yang telah menyusun Ranperda APBD Kota Payakumbuh Tahun 2022 dengan sepenuh hati, serta menyampaikan Nota Pengantar Ranperda APBD Kota Payakumbuh tahun 2022 tepat waktu. 


"Kita berharap kiranya, proses pembahasan dapat berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Kota Payakumbuh," kata Syafrizal dari Partai PBB.


Dengan adanya penurunan dana Transfer ke Daerah, Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan meminta Pemerintahan Kota Payakumbuh untuk bekerja lebih keras, bersungguh-sungguh dan memegang komitmen yang kuat dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD, sehingga azas manfaat dari APBD akan semakin efektif, efisien dan berperan dalam pencapaian upaya untuk memakmurkan masyarakat Kota Payakumbuh yang tengah berusaha untuk menjauh dari dampak Pandemi Covid-19, selaras dan kongruen dengan Visi-Misi dan RPJMD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah.


Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan juga meminta Pemerintahan Kota Payakumbuh untuk lebih memperioritaskan peningkatan ekonomi dan pemulihan ekonomi masyarakat di tengah Pandemi Covid-19.


"Kami meminta Pemko Payakumbuh, untuk kembali mengkaji potensi PAD dengan langkah Uji Petik secara berkala, untuk menutupi beberapa devisit anggaran. Kami yakin dan percaya bahwa, potensi PAD Payakumbuh masih bisa ditingkatkan minimal 5 persen lagi," ulas Syafrizal.


Fraksi NasDem Bintang Perjuangan meminta kepada Pemko Payakumbuh untuk melakukan evaluasi pencapaian RPJMD yang tinggal satu tahun anggaran lagi, sehingga tergambar dengan jelas bahagian-bahagian yang mana lagi perlu dipertajam dan lebih di-seriuskan untuk dilaksanakan, sehingga pada LKPJ Akhir Masa Jabatan nantik tertera data pencapaian yang lebih baik dibanding periode sebelumnya.


"Kami juga minta kepada Pemko Payakumbuh untuk mengkaji ulang Anggaran Dana Hibah Tahun 2022 yang direncanakan untuk Organisasi-Organisasi di Kota Payakumbuh, mungkin saja jumlah penerima dan besaran anggaran yang akan diterima perlu kita rasionalkan dalam pembahasan nantinya," pungkasnya. (Yon)




Payakumbuh,netralpost --- Setelah mendengarkan nota penjelasan wali kota tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, fraksi di DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna di kantor DPRD setempat, Senin (11/10).


Rapat dipimpin Ketua DPRD Hamdi Agus didampingi Wakil Ketua Armen Faindal, diikuti oleh anggota DPRD lainnya. Sementara itu, hadir Wali Kota Riza Falepi diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda dan kepala OPD serta BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.


Mengawali rapat paripurna, Hamdi Agus menjelaskan agenda ini merupakan tahapan-tahapan dalam pembentukan Perda APBD 2022, dimana penting bagi keberlangsungan Pemerintahan Kota Payakumbuh kedepan.


Juru Bicara Fraksi Gerindra Mawi Etek Arianto menyampaikan pandangan dan masukan secara umum terhadap RAPBD 2020. 


"Terkait dalam rangka pencapaian Program Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh tahun 2022, RAPBD tahun 2022 hendaklah memperhatikan pelaksanaan program prioritas dan dapat menyesuaikan pendapatan dan penerimaan pembiayaan secara proporsional," kata Mawi.


Fraksi partai Gerindra mendukung Program dan kegiatan yang terkait dengan keterampilan ekonomi serta pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha yang tersebar di beberapa instansi terkait dalam RAPBD tahun 2022 ini. 


"Diharapkan nantinya agar dapat dilaksanakan dengan maksimal sehingga memunculkan semangat kewirausahaan yang memunculkan usaha dan produk-produk lokal yang dapat dipasarkan kedalam dan keluar daerah bahkan luar negeri. Hal ini senada dengan Prioritas kedua Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 yaitu Peningkatan Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan berbasis Ekonomi Kerakyatan," jelas Mawi.


Fraksi partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh ingin mengetahui bagaimana tingkat daya saing daerah kota Payakumbuh jika dibandingkan daerah lain dari tahun ke tahunnya.


"Dalam rangka pencapaian Program Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh tahun 2022, RAPBD tahun 2022 hendaklah memperhatikan pelaksanaan program prioritas dan dapat menyesuaikan pendapatan dan penerimaan pembiayaan secara proporsional," tukuk Mawi.


Mawi juga memaparkan beberapa hal yang menjadi perhatian utama Fraksi Partai Gerindra pada beberapa OPD Kota Payakumbuh.


Untuk Dinas Pertanian, jika dilihat dalam Nota Keuangan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022, Dinas Pertanian mendapatkan anggaran dengan plafon sebesar Rp. 17,09 milyar. Setelah memperhatikan dan mencermati pekerjaan di bidang pertanian, Kota Payakumbuh lebih 60%. 


"Maka kami dari Fraksi Partai Gerindra Kota Payakumbuh menyarankan penambahan anggaran untuk Dinas Pertanian dalam pemulihan ekonomi secara makro di Kota Payakumbuh," ungkapnya.


Dijelaskan Mawi, belakangan muncul aspirasi dari petani dalam waktu yang berdekatan, sebagian tentang harga pupuk dan racun yang sangat melonjak, sementara hasil pertanian sayur-sayuran sangat murah diambil di ladang.


"Mohon beritahu kami dimana akar masalah ini dan sebagaimana kira - kira solusi yang Pemko tawarkan untuk membantu masyarakat kita yang sudah menjerit-jerit? Mohon dicarikan solusi bersama demi kesejahteraan masyarakat petani kita di Payakumbuh," kata Mawi.


Untuk Dinas Kesehatan, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh sangat menyayangkan penganggaran untuk Dinas Kesehatan di Kota Payakumbuh sangat besar dengan plafon sebesar Rp. 148,2 milyar yang tidak berbanding lurus dengan azaz manfaat, pendapatan dan pelayanan. 


"Untuk itu kami Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh meminta untuk melakukan perencanaan dan kajian ulang," ungkapnya.


Untuk Dinas Satpol PP dan Damkar, Fraksi Gerindra mengapresiasi Kota Payakumbuh sudah sangat bagus dan keren dengan normalisasi Batang Agam, namun peran dari penegak Perda sangat diperlukan, dalam hal ini karena banyak muda mudi butuh pehatian lebih dari Satpol PP untuk ditertibkan baik siang apalagi malam hari dibeberapa tempat lainnya seperti Ngalau, Pasar Baru Padang Kaduduak dan lain sebagainya.


"Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh menilai mungkin perlu dilakukan penjagaan dan dibuat batasan di pintu-pintu masuk," ulas Mawi.


Untuk Dinas Sosial,  Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh menyadari sangat banyak dan komplit tugas Dinas Sosial seperti adanya pandemi Covid namun demikian tugas tersebut tidak sepenuhnya menjadi tugas Dinsos melainkan kerjasama dengan seluruh stakeholder dan koordinasi dengan OPD lainnya.


"Kami bersaran agar kedepan Dinsos lebih giat lagi dalam menyalurkan bantuan untuk masyarakat tanpa mengganggu tugas rutin dan wajib dalam pembinaan kader-kader dalam melayani masyarakat, kapan perlu dilibatkan DPRD dalam hal terjun langsung ke masyarakat, karena DPRD merupakan wakil - wakil dari rakyat dapilnya. Bahkan lebih banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan langsung pada DPRD daripada pada RT dan Lurah," terang Mawi.


Untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, menyimak pembahasan pembahasan ditingkat Komisi maupun Badan Anggaran, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh sangat sangat mendukung rencana Pemko untuk memindahkan kantor Pustaka dan Arsip ke ex kantor Balaikota agar lebih Representatif. 


"Namun kita perlu memikirkan bagaimana menarik minat masyarakat untuk datang ke pustaka jika nanti sudah pindah mengingat lokasi tidak di pusat kota, apa akomodasi trasnpostasi untuk ke pustaka ada lancar? Selanjutnya kedepan perlu yang kita pertimbangkan dan pikirkan dari sekarang untuk mencari lahan yang luasnya sesuai standar pusat agar nantinya dapat kita bangun pustaka yang Representatif dan jadi icon Kota Payakumbuh," kata Mawi.


Terakhir, Dinas Koperasi dan UMKM, beberapa waktu yang lalu, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh menerima aspirasi dari masyarakat (pelaku UMKM) mengenai harga minyak yang melonjak tajam, bahkan dalam satu hari bisa berubah harga, kami minta informasi dan penjelasan dari Dinas Koperasi mengingat keberlangsungan usaha dari UMKM Kota Payakumbuh.


,"Mari kita carikan solusi bersama, kemudian tentang perpakiran di Kota Payakumbuh, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh ingin penjelasan dari Dinas terkait, apa sudah ada planing jangka panjang untuk adanya lahan/ gedung parkir di masa mendatang, mengingat ini kebutuhan Kota Payakumbuh," pungkas Mawi. (Yon)




Payakumbuh,netralpost --- Setelah mendengarkan nota penjelasan wali kota tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, fraksi di DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna di kantor DPRD setempat, Senin (11/10).


Rapat dipimpin Ketua DPRD Hamdi Agus didampingi Wakil Ketua Armen Faindal, diikuti oleh anggota DPRD lainnya. Sementara itu, hadir Wali Kota Riza Falepi diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda dan kepala OPD serta BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.


Mengawali rapat paripurna, Hamdi Agus menjelaskan agenda ini merupakan tahapan-tahapan dalam pembentukan Perda APBD 2022, dimana penting bagi keberlangsungan Pemerintahan Kota Payakumbuh kedepan.


Juru Bicara Fraksi Demokrat Sri Joko Purwanto menyampaikan berkenaan dengan pendapatan daerah, pada APBD Tahun Anggaran 2022 diperkirakan total pendapatan Rp.576,78 M (belum termasuk DAK dan DID) Dengan komposisi PAD sebesar Rp.108,75 M, Dana perimbangan sebesar Rp.437,75 M. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar belum dianggarkan. 


Prinsip dasar arus Pendapatan adalah bagaimana Pemerintah Daerah mampu untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara luas, sehingga pendapatan daerah dapat terkumpul sebanyak-banyaknya. Sementara prinsip dasar arus Belanja terletak pada aliran dana yang efektif dan efisien, sehingga setiap rupiah yang mengalir untuk pembelanjaan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan memiliki multyplier effect terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi Kota Payakumbuh yang lebih berkeadilan," kata Sri Joko.


Joko juga menjelaskan berkenaan dengan belanja, secara keseluruhan belanja daerah yang sudah direncanakan sebesar Rp.624,99,M dengan komposisi belanja operasi sebesar Rp.520,78 M sedangkan belanja Modal sebesar 96,76 M , dan belanja tidak terduga sebesar Rp.7,45 M. Kalau dibandingkan antara pendapatan daerah dengan belanja daerah dalam RAPBD TA 2022  terdapat defisit anggaran sebesar Rp.48,20 M yang akan ditutup lewat SiLPA. 


Berkenaan dengan hal umum lainnya Joko juga menyampaikan beberapa poin, diantaranya menanggapi issue strategis yang disampaikan dalam nota penjelasan wali kota salah satunya tentang akhir masa jabatan kepala daerah pada tahun 2022 tentunya APBD 2022 adalah tahun terakhir dalam menuntaskan apa yang menjadi visi misi yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022. 


"Fraksi Partai Demokrat memahami dengan situasi pandemic ini dan pengurangan anggaran tentu masih ada rencana kerja pemerintah kota yang belum tuntas sesuai perencanaan awal. Salah satunya adalah pembangunan masjid agung, Terkait dengan pembebasan lahan  masjid agung kami mohon penjelasan," paparnya.


"Sudah berapa luasan tanah yang telah dibayarkan pemerintah Kota? Berapa total anggaran yang sudah dibayarkan?  Apakah semua permasalahan dengan pemilik tanah sudah selesai? Bagaimana kelanjutan masjid agung ini dalam perencanaan anggaran tahun 2022?" tanya Joko.


Joko kembali mempertanyakan terkait dengan pasar di Jalan Ahmad Yani yang telah ditutup oleh kanopi yang dalam perencanaan semula  diperuntukkan dalam menata pedagang kuliner.


"Fraksi Partai Demokrat melihat penataan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya, karena pada kenyataannya area tersebut lebih menyerupai tempat parkir kendaraan saja, boleh kita lihat di lapangan bahwa parkir  kendaraan telah mamakan hampir dari separo badan jalan oleh karena itu kami meminta kepada pemerintah kota agar merespon pesoalan ini secara konkret dan segera merealisasikannya sesuai perencanaan semula," tukuknya.


Fraksi Partai Demokrat ikut bersama pemerintah dalam upaya mendorong pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat untuk itu Fraksi ini memandang perlu ditambah alokasi anggaran dalam APBD 2022 dalam penanganan pemulihan ekonomi dan diperbanyak kegiatan untuk memberikan dukungan dan insentif kepada para pelaku ekonomi. Khususnya ke Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).


"Kami juga mengingatkan kembali kepada Pemerintah Kota Payakumbuh, bahwa manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkualitas, tidak sekedar bertumpu pada ketaatan aturan dan perundangan-undangan yang berlaku, tapi juga taat azaz dan filosofi kebijakan politik anggaran yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat payakumbuh. dalam prinsip politik anggaran daerah, APBD yang baik dan ideal adalah APBD yang dapat memberikan solusi bagi persoalan dasar dan krusial yang dihadapi masyarakat, khususnya masyarakat payakumbuh secara keseluruhan. jika tidak bisa memberikan solusi bagi persoalan dasar tersebut, APBD tersebut layak dinilai tidak kredibel," pungkas Joko. (Yon)




Payakumbuh,netralpost --- Setelah mendengarkan nota penjelasan wali kota tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, fraksi di DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna di kantor DPRD setempat, Senin (11/10).


Rapat dipimpin Ketua DPRD Hamdi Agus didampingi Wakil Ketua Armen Faindal, diikuti oleh anggota DPRD lainnya. Sementara itu, hadir Wali Kota Riza Falepi diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda dan kepala OPD serta BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.


Mengawali rapat paripurna, Hamdi Agus menjelaskan agenda ini merupakan tahapan-tahapan dalam pembentukan Perda APBD 2022, dimana penting bagi keberlangsungan Pemerintahan Kota Payakumbuh kedepan.


Juru Bicara Fraksi Golkar Wirman Putra Dt. Mantiko Alam menyampaikan secara implisit disitu tersirat beberapa hal antara lain adalah kebijakan daerah harus sinkron dengan kebijakan pusat dan provinsi. Pengeluaran anggaran harus value for money. Artinya setiap uang yang dikeluarkan harus ada nilainya.


Belanja harus mengacu kepada 3 E yaitu: Efektif, Efisien dan Ekonomis. Kegiatan Fisik maupun Non Fisik harus jelas input, proses, out put, out come, benefit dan impacnya. 


"Jangan sampai terjadi apa yang dikatakan pepatah Minang: Minyak abih samba indak lamak. Arang habis basi binaso. Rumah sudah tokok babunyi. Maknanya adalah kegiatan yang dilakukan asal jadi. Kami harap setiap OPD menyikapi hal tersebut di atas," ungkapnya.


Diterangkan Wirman tema rencana kerja pemerintah tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemerintah kabupaten kota harus mensinkronkan dan menselaraskan prioritas pembangunan nasional dan provinsi dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah kedalam arah kebijakan kabupaten kota yang di tuangkan dalam RKPD.


"Berkaitan dengan hal terserbut diatas kami dari Fraksi Partai Golkar ingin mengajukan pertanyaan sebagai berikut Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sudahkah diinventarisir cabang-cabang ekonomi di Payakumbuh yang bisa tumbuh dan berkembang guna memperkuat ketahanan ekonomi yang berkwalitas dan berkeadilan dan apa langkah-langkah yang akan dilakukan," kata Wirman.


Wirman juga mempertanyakan tentang meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan filosofi adat bersandi syara", syara' basandi Kitabullah. OPD apa saja yang bertanggung jawab dalam hal ini dan bentuk kegiatannya seperti apa. 


"Apakah organisasi adat seperti LKAAM, KAN dan bundo kanduang diberikan wewenang untuk ikut mensukseskan kegiatan ini. Jika iya kegiatannya seperti apa dan bagaimana pula dengan pendanaannya," ungkapnya.


Kemudian menyangkut pembangunan sumber daya manusia yang handal, pekerja keras, dinamis, produktif, trampil, menguasai ilmu pengetahuan teknologi. 


"Yang kami cemaskan jangan nanya slogan saja. Bayangkan kepada kami sedikit langkah-langkah kegiatan apa yang mau dilakukan tahun 2022 untuk mencapai tujuan ini," kata Wirman.


Wirman juga mengkritik keras adanya kebijakan kepala daerah dalam hal ini wali kota yang melakukan pemotongan gaji Tenaga Harian Lepas dan Tunjangan Kinerja PNS dengan alasan pemotongan transfer keuangan daerah, berupa dana alokasi umum. 


"Pada prinsipnya Fraksi Partai Golkar belum sependapat, mengingat hal tersebut kurang etis karena menyangkut kesejahteraan Tenaga Harian Lepas dan PNS.  Sewajarnya Pemerintah Daerah atau saudara Walikota tidak pada tempatnya melakukan hal yang demikian karena ini akan berdampak kepada kesejahteraan personil dihadapkan kepada kondisi dan situasi yang sulit seperti sekarang ini, akibat adanya pandemi Covid-19 yang menyentuh segala sendi kehidupan," ungkapnya.


Dijelaskan Wirman, pengurangan anggaran dari pusat itu wajar. Tetapi tidak sepantasnya itu dibebankan kepada Tenaga Harian Lepas yang penghasilannya cukup minim, yang informasinya SK dari personil Tenaga Harian Lepas juga sudah menjadi jaminan pinjaman di Bank Daerah dalam usaha memenuhi kebutuhannya, kalau itu dilaksanakan berarti pimpinan menambah beban penderitaan terhadap pegawainya. 


"Perlu ditegaskan disini langkah yang demikian Fraksi Golkar tidak sependapat Fraksi Partai Golkar menyarankan untuk mengatasi kekurangan anggaran yang terjadi sebaiknya Walikota melakukan langkah-langkah yang tidak membawa dampak kepada keresahan. Alangkah baiknya wali kota mengambil kebijakan menunda pelaksanaan proyek-proyek yang tidak dalam skala prioritas, itu lebih baik dan bijaksana dalam menyikapi masalah yang terjadi daripada memaksakan dan membawa dampak negatif," tukuknya.


Wirman menambahkan, peningkatan perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan. Peningkatan perekonomian bisa dalam segi peningkatan daya beli dan belanja konsumsi masyarakat.


"Dalam hal ini Fraksi Golkar berharap kepala daerah dapat mengembalikan keposisi semula gaji tenaga harian lepas (THL) Ssesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan tunjangan kinerja ASN yang dipotong selama ini lebih kurang 13% juga dikembalikan keposisi semula," tukuknya.


Kemudian, lanjut Wirman, yang juga perlu diperhatikan mengenai guru TPQ, guru PAUD, guru TK, guru honor SD, guru honor SMP, dalam usaha meningkatkan kwalitas dan mutu pendidikan di kota Payakumbuh yang paling mendasar adalan dengan meningkatkan kwalitas sumber daya manusia tenaga pendidik dan untuk keseimbangannya juga harus meningkatkan kesejahteraan dari tenaga pendidik tersebut.


Kemudian masih banyaknya rumah tidak layak huni di Kota Payakumbuh karena ini merupakan kebutuhan dasar maka Fraksi Golkar mendorong untuk mengalokasikan anggaran untuk RTLH minimal 100 unit karena itu merupakan kebutuhan dasar masyarakat.


Menyangkut Honor LPM dan Pengurus RT/RW untuk tahun 2022, Fraksi Golkar tahu kira-kira kebijakan apa pula yang mau dilakukan. Kedua Lembaga Kelurahan ini memegang posisi penting. Jika LPM serta RT/RW tidak bergerak maka kegiatan di kelurahan akan vacum. 


"Kepala Kelurahan serta perangkatnya kelihatannya focus pada tugas-tugas administrasi sementara tugas-tugas kemasyarakatan lebih diamanahkan pada LPM dan RT/RW.  Kami bersaran pengurus LPM dan Pengurus RT/RW hendaknya tetap menjadi perhatian," kata Wirman.


Kemudian dalam rangka mempercepat pembangunan ditingkat kelurahan Fraksi Golkar mendorong pemerintah untuh menganggarkan kembali Alokasi dana kelurahan (ADK ) yang beberapa tahun terakhir telah dialihkan untuk anggaran penangganan covid-19.


Fraksi Golkar juga mendengar informasi yang mana insenerator akan dihibahkan ke UNAND (fakultas kedokteran).


"Pada dasarnya kami sependapat namun kami harapkan pemko dapat menjelaskan terlebih dahulu mengenai status aset tersebut agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari," ujarnya.


Kemudian, terkait TPA yang diberada Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kanagarian Aur Kuning Kecamatan Payakumbuh Selatan, Fraksi Golkar meminta agar dikaji secara menyeluruh baik dari pihak pemerintahan provinsi maupun Pemerintahan Kota Payakumbuh.


"Karena kami merasa sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada, yang mana kota Payakumbuh hanya kota kecil dan sudah banyaknya keluhan dan laporan-laporan masyarakat yang sudah merasa terganggu dengan keberadaan TPA regional tersebut," pungkas Wirman. (Yon)


Agam-netralpost.net-
Hidup berdampingan untuk saling membantu antar sesama sudah lumrah di lakukan di tengah masyarakat yang sifatnya berjiwa sosial. Namun dibalik dari sosial itu banyak juga yang tidak ikhlas membantu dengan mengharapkan imbalan, maka dalam meniti kehidupan keihklasan itu sangat perlu di terapkan, sehingga menjadi ladang pahala bagi setiap manusia.

Berbeda yang di lakukan satgas TMMD, selain fokus melaksanakan kegiatan fisik pembangunan secara spontan anggota satgas TMMD Prada Febri bantu warga Jorong Siguhung, Nagari Lubuk basung, Kabupaten Agam. mengangkat padi, Selasa (12/10/2021).

Padi yang di angkat anggota satgas TMMD di bawa dari sawah hendak ke rumah lbu Maya Jorong Siguhung.

Gerakan spontan yang di lakukan satgas TMMD ini ketika melihat seorang warga sedang mengangkat padi hendak di bawa ke rumah dengan beban yang agak cukup berat. Kemudian satgas TMMD ini mendatangi lbu Maya tanpa basa basi langsung mengangkat padi tersebut untuk di bawa kerumahnya.

“Kita membantu warga tulus sesuai wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat serta meringankan kesulitan masyarakat” ucap anggota satgas TMMD Prada Febri.

Dia menyebut TNI selain untuk berperang dan sebagai penjaga pertahanan negara, TNI juga membantu kesulitan masyarakat yang membutuhkan bantuan. "Terima kasih TNI yang sudah membantu dan memperhatikan kesulitan masyarakat, semoga kemanunggalan TNI dengan rakyat selalu kuat” ujar lbu Maya.

Diakuinya keberadaan TNI untuk selalu bertemu memang jarang di jumpai, namun dengan kehadiran satgas TMMD dalam kegiatan membangun desa sangat dirasakan masyarakat.

Pada kegiatan TMMD inilah kesempatan masyarakat bisa bertatap muka dan bersilahturahmi untuk memperkuat kekeluargaan antar sesama” tuturnya.

“Semoga kehadiran TNI di tengah masyarakat tetap harmonis, sehat selalu, sehingga tugas yang diberikan negara berjalan dengan baik” pungkasnya. (**)


Padang-netralpost.net-
Padat Karya Tunai (Cash For Work) merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting.

Dengan skema Padat Karya Tunai dalam pelaksanaan Dana Desa diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan upah langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, baik secara harian maupun mingguan, sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam masa pandemi Covid-19 berupaya untuk memulihkan keadaan perekonomian masyarakat yang terdampak, melalui program Padat Karya Tunai pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar yang  terdiri dari beberapa program, yakni Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW),Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Sanitasi Perdesaan dan Pembangunan MCK di Lembaga Pendidikan Keagamaan.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar, Koesworo Darpito mengungkapkan, bahwa total anggaran program PKT di Provinsi Sumatera Barat sebanyak Rp. 114,27 Miliar, sedangkan untuk progres pelaksanaan fisik telah mencapai pada angka 90%. Sementara itu program PKT ini sendiri berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 150.000 orang, “ dari program PKT ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 150.000 orang, dan tentu saja tenaga kerja itu sendiri masyarakat sekitar yang memiliki kesulitan dalam bekerja atau berusaha” tutur Koesworo.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program yang bertujuan untuk mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh melalui pembangunan infrastruktur berupa jalan lingkungan, pengolahan air minum, pengolahan sanitasi, penyediaan ruang terbuka hijau, penyediaan akses persampahan, penataan bangunan dan sistem proteksi kebakaran.

Selain melaksanakan pembangunan infrastruktur, melalui program KOTAKU Livelihood (kehidupan yang berkelanjutan) untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan.

Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), adalah program yang bertujuan untuk yang bertujuan menyediakan atau meningkatkan infrastruktur dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan untuk meningkatkan sosial dan ekonomi wilayah, infrastruktur yang dibangun seperti, jalan akses menuju area pertanian, irigasi, jembatan dan lain-lain, pada tahun ini PISEW dilaksanakan di 77 Jorong di 7 Kabupaten.

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) adalah program yang berbasis masyarakat dalam penyediaan air minum bagi masyarakat di perdesaan, pada tahun 2021 PAMSIMAS telah menyasar pada 200 lokasi di 15 Kabupaten/Kota. Sampai saat ini PAMSIMAS telah menyumbang sekitar 30% untuk pelayanan akses air minum di Provinsi Sumatera Barat.

Sanitasi Perdesaan (SANDES), Program Sanitasi Perdesaan merupakan kegiatan dalam penyediaan sarana prasarana air limbah dengan sasaran desa dengan gizi buruk (stunting), buang air besar sembarangan (BABS) tinggi, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta desa yang tertinggal dan berkembang. Pada tahun ini telah dibangun sebanyak 1.393 unit bilik jamban beserta tangki septik individu di Kabupaten Solok dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan, kegiatan ini merupakan salah satu program Padat Karya karena dilaksanakan oleh masyarakat sekitar Pondok Pesantren, sebanyak 64 unit tempat Mandi, cuci dan Kakus (MCK) di 43 Pesantren di Provinsi Sumatera Barat telah selesai dan sedang dilaksanakan pengerjaannya. (**)


Agam-netralpost.net-
Anggota Satgas TMMD ke -112 TA. 2021 Kodim 0304/Agam telah selesai melaksanakan perehaban Rumah Tak Layak Huni (RTLH) milik warga Jorong Siguhung, Nagari Lubuk basung, Kabupaten Agam, Selasa(12/10/2021).

Beberapa rumah yang ditargetkan Satgas TMMD Kodim Agam ini, sudah memperlihatkan hasil yang menakjubkan dan sudah siap untuk ditempati penerima program rehab RTLH.

Salah satu di antaranya Bapak Mairizal, warga Jorong Siguhung penerima rehab RTLH, terus mengucapkan terima kasihnya kepada Satgas TMMD ke -112 Kodim 0304/Agam yang sudah merehab rumahnya. Kini, rumahnya lebih layak untuk ditempati, ujarnya.

Dirinya juga sangat berterimakasih kepada anggota TNI, khususnya Satgas TMMD ke -112 Kodim 0304/Agam, yang telah tulus membantu dan memberikan teladan yang baik dalam program TMMD yang dijalankan.

“Semoga, para prajurit TNI, khususnya bapak-bapak TNI Kodim 0304/Agam, diberikan kemudahan dalam segala urusan dan diberikan umur panjang oleh Allah agar bisa terus bermanfaat untuk rakyat,” harapnya.

Dalam hal ini juga Dandim 0304/Agam yang menjabat sebagai Dansatgas TMMD ke -112 Letkol Arh Yosip Brozti Dadi, S.E.,M.Tr(Han) juga ikut bangga bahwa pengerjaan 4 unit RTLH sudah tuntas sebelum penutupan tanggal 14 Oktober yang akan datang, dan kepada Bapak Mairizal rawat lah rumah ini dengan sebaik-baik nya dan jangan lupa ucapkan terimakasih kepada Allah SWT, jelasnya.(**)



Payakumbuh,netralpost-- Wali Kota Riza Falepi mengaskan bulan Oktober ini adalah Bulan Vaksinasi Sapu Jagad, dirinya meminta jajaran memprioritaskan pekerjaan mengejar target vaksinasi, karena saat ini berdasarkan data di dinas kesehatan baru sekitar 36 persen warga Kota Payakumbuh yang sudah mendapatkan vaksin dosis pertama.


"Kita ada target 80 persen warga Payakumbuh divaksin, setidaknya pada bulan ini kita bisa mencapai 60 persen, makin cepat tercapai, maka makin cepat kita raih herd immunity" kata Riza saat menjadi pembina apel siaga dalam rangka penanganan Covid-19 di halaman balai kota, Senin (11/10).


Apel tersebut tampak diiikuti oleh Sekretaris Daerah Rida Ananda, Kakankemenag Ramza Husmen, Trio Asisten Setdako, pimpinan dan perwakilan ASN seluruh OPD, camat, lurah, serta ASN instansi vertikal Kantor Kemenag. Bertindak sebagai pemimpin apel Kasatpol PP dan Damkar Dony Prayuda, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dibacakan oleh Camat Payakumbuh Utara Jhony Parlin, sementara itu Panca Prasetya Korpri oleh Kabag Organisasi David Bachri.


Wali Kota Riza Falepi menyampaikan persoalan di kota Payakumbuh adalah persoalan semua orang, bukan hanya wali kota sendiri. Demikian halnya dengan penanganan Covid-19.


"Sudah lebih dari 1 tahun kita melawan Covid-19 ini, mulai dari menghimbau dan mengajak orang untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, hingga sekarang ditambah dengan menyukseskan vaksinasi," kata Riza.


Wali kota dua periode itu juga menegaskan apakah harus begini terus kondisinya? Sementara Covid-19 benar-benar menjadi penghambat hal-hal yang yang biasa dikerjakan, seperti anak sekolah harus belajar secara daring meski sudah boleh tatap muka namun terbatas, sebagian ASN dianjurkan masuk kantor sebahagian saja.


"Saya tegaskan, kita harus mempercepat pekerjaan mencapai target vaksinasi. Bisa kita lihat di data, kalau Provinsi Sumbar persentasenya terendah di nasional, ini  menjadi catatan. Meski sumbar demikian, namun saya tegaskan tidak dengan kita. Saya meminta kepada kita semua, keadaan ini harus cepat diputus dan diselesaikan, biar bisa beralih ke persoalan lain," kata Riza.


Dijelaskan Riza lika-liku vaksinasi harus dilalui dengan segala serangan negatif dari berita-berita hoaxnya. Dulu banyak guru menolak, sekarang berangsur-angsur mau ikut vaksinasi. Belum lagi dengan rentetan problema akibat pandemi banyak seperti masalah ekonomi. 


"Tak hanya orang tua saja, saya juga khawatir dengan anak-anak, karena belajar secara daring saja tak bisa mencerdaskan mereka. Bukannya tak ada kemajuan dalam pembelajaran, tapi maaf bukannya peran guru bukan dimunafikan disini. Tapi mari sama-sama kita ukur bagaimana progress pendidikan dibandingkan pembelajaran sekolah tatap muka," ungkapnya.


Riza juga memaparkan kalau saat ini secara bertahap pertumbuhan ekonomi perlahan membaik, di awal Covid-19 dulu banyak orang yang tidak lagi bekerja. Persoalan di lapangan yang ditemukan adalah mereka yang kalau tak kerja tak makan, tak keluar rumah tak makan, Riza mengaku sangat kasihan.


'Apakah kondisi ini bakal dibiarkan saja?," kata Riza membakar semangat peserta apel.


Riza Falepi juga menegaskan ada 3 hal yang harus dilawan hari ini. Yang pertama adalah hoax yang terus menerus disampaikan ke masyarakat, sehingga ini mempengaruhi kepada keinginan mereka untuk divaksin.


"Kami berpesan kepada penyuluh agama, sampaikanlah bahwa hoax itu tidak benar. Data statistik menyampaikan malah yang meninggal dunia kebanuakan mereka yang tidak divaksin, dan pun bila ada orang yang meninggal pasca ikut vaksinasi, ini harus ditelusuri terlebih dahulu penyebabnya, jangan asal diklaim saja. Fungsi vaksin adalah membangun kekebalan tubuh, kerja vaksin tidak serta merta gampang, butuh waktu untuk diterima oleh tubuh manusia," kata Riza.


Persoalan yang kedua, kata Riza, orang-orang mulai lalai karena kasus Covid-19 melandai, sudah tidak banyak lagi. Riza pun mengakui banyak pihak memintanya menggelar iven seperti pacu kuda dan iven lainnya, tetapi dia menegaskan belum bisa memutuskan, belum bisa memastikan apakah kondisi saat ini sudah baik atau belum.


"Malah saya khawatir dengan serangan Covid-19 gelombang berikutnya, atau varian baru, atau bahkan virus sejenis yang kita tidak tahu, maka kita perlu waspada. Kelalaian ini jangan sampai dibayar oleh kematian atau wabah semakin membesar, tetap lakukan standar protokol kesehatan dengan menjaga tindakan 5M," tukuknya.


Persoalan yang paling penting kata Riza adalah yang ketiga, dia mengaku miris dengan kesadaran orang-orang untuk divaksin yang masih rendah. Entah itu laki-laki yang melihat jarum suntik takut, atau alasan konyol lain yang dilontarkan karena tak mau disuntik vaksin.


"Saya tegaskan saja disini bagi ASN yang belum divaksin tak boleh ngantor, dan guru yang tidak mau divaksin juga takkan diberi jam mengajar, kecuali mereka yang direkomendasikan dokter untuk tidak divaksin," kata Riza.


Dijelaskan pilitikus PKS itu, kalau vaksinasi adalah tanggung jawab bersama, jangan gara-gara tidak divaksin, lalu seseorang menyebarkan virus corona kepada orang lain saat ada serangan gelombang lanjutan, Riza menyebutnya ini egoisme yang membawa kepada kemudharatan.


"Mari kita menjadi yang terdepan dalam mengurus vaksinasi ini," kata Riza.


Tak kalah penting, Riza meminta bulan Oktober ini lurah dan jajaran mencari orang-orang yang mau divaksin, OPD-OPD yang banyak pegawainya minta mereka ikut vaksinasi. Riza juga bakal berkantor di kantor dinas kesehatan mulai hari ini.


"Masak iya vaksinasi sapu jagad tapi ada kelurahan yang cuma ada 4 orang peserta vaksinasinya? Saya minta lurah jangan lagi ini terulang dan saya tidak terima alasan dan kerja asal-asalan. Pandailah ke masyarakat, ajak mereka vaksinasi," kata Riza.


Bahkan, Riza menegaskan kepada lurah agar bisa berinovasi, apakah menyediakan pelayanan antar jemput warga, intinya mengawal warganya meski di luar hari kerja.


"Besok bawa peserta vaksin ke lokasi vaksinasi, minimal 10 orang untuk per OPD dan 5 orang untuk setiap lurah, kecamatan jangan nonton saja, tolong ini diperhatikan. Dinas masing-masing kan punya segmennya, mari versama-sama, bulan ini kita mengejar vaksinasi 60 persen agar bisa ke level 1," tukuknya.


Riza juga menambahkan, dalam konteks vaksinasi ini, khusus untuk persoalan yang ada nantinya, jajarannya bisa berkoordinasi dengan kapolres selaku bagian dari pimpinan Satgas Covid-19. 


"Bagi yang mencintai kota ini, yang hari-harinya hidup di dini, dan nyaman di sini. Saat ini kita masih ada kondisi lowong, kalau tidak diurusi vaksinasi ini dikhawatirkan orang yang belum divaksin menjadi penyebar pertama varian baru. Di Pulau Jawa kasus mulai naik lagi setelah sempat turun. Kalau bisa di kita kasus bisa menurun sampai seterusnya, hingga habis," tukuknya.


Sementara itu, kata Riza, orang-orang yang sudah divaksin sampai saat ini, bisa dibilang belum ada yang meninggal dunia akibat vaksin. Yang ada malah vaksin membantu meningkatkan imun orang-orang komorbid yang mudah sakit.


"Pesan terakhir saya, penaganan Covid-19 ini butuh kesadaran bersama, pastikan setiap warga mendapatkan hak mereka untuk dapat divaksin. Jangan ada yang berkata, kasus Covid-19 kan sudah menurun, untuk apa ikut vaksinasi, karena mungkin saja masih banyak serangan varian berikutnya dari Covid-19," kata Riza. (Yon)


Padang-netralpost.net-
Menuju sistim Pemerintahan yang bersih menajemen dan bertanggung jawab atau Good Government dan Good Governance  merupakan harapan dari semua Institusi. Untuk itu harus ada fungsi kontrol di dalam penyelenggaraan negara, Senin (11/102021).

Tim pengawasan dan pemerikasaan Audit dari Inspektorat TNI Angkatan Laut Itjenal Markas Besar TNI AL Mabesal, melaksanakan pemeriksaan di Pangkalan Utama TNI AL Lantamal II Padang. Pemeriksaan atau Audit terhadap penyelanggaraan tugas yang sudah dilaksanakan di Lantamal II merupakan objek dari pemeriksaan dari Tim. 

Objek pemeriksaan bukan saja di Markas Komando Mako Lantamal II, akan tetap juga Pangkalan TNI AL atau Lanal jajaran Lantamal II.

Tim Wasrik berjumlah 5 orang dengan ketua Tim Laksamana Pertama TNI Rubianto sebagai pengendali teknis. 

Pada saat pembacaan taklimat awal tanda di mulainya Wasrik di Lantamal II, Danlantamal II Laksamana Pertama TNI Hargianto.S.E.,M.M.,M.Si(Han), menyampaikan terimakasih kepada Tim Wasrik atas kedatanganya di Lantamal II Padang. Danlantamal berpesan kepada para Wadan, PJU, Kasatker dan Danlanal Jajaran agar di dukung penuh Tim Wasrik selama melaksanakan Audit Pengawasan dan Pemeriksaan Di Lantamal II dan Lanal Jajaran. Ini merupakan momen penting bagi Lantamal II. Tanyakan ada hal hal yang di ragukan atau diperlukan dalam permasalahan yang di temui, ujarnya.

Turut hadir pada pembacaan Taklimat Awal yang di selenggarakan di ruang rapat Danlantamal, Wadanlantamal Kolonel Marinir Freddy JH Pardosi.S.E.,S.H.,M.M., PJU, Kadis, Kasatker dan Danlanal Jajaran Lantamal II.

Dispen Lantamal II.


Padang-netralpost.net-
Komandan Pangkalan Utama TNI AL Danlantamal II Laksamana Pertama TNI Hargianto.S.E.,M.M.,M.Si(Han) mengapresiasi para prajurit Matra laut dari Satuan Kapal Patroli Satrol Lantamal II, yang telah melakukan pencarian dan penyelamatan Search And Rescue atau SAR terhadap pemancing yang terombang ambing di laut, Senin (11/10/2021).

Berawal dari laporan yang diterima di penjagaan Satrol Lantamal jalan Batang Arau Muara Padang pada hari Minggu 10 Oktober 2021, sekira pukul 19.17 WIB. Saudara Albasri umur 44 Tahun pekerjaan Security warga Pasar Gadang melaporkan, bahwa saudaranya memancing bersama 2 orang rekanya terombang ambing di laut. Pemancing tersebut kehabisan bahan bakar, mereka menggunakan perahu dengan mesin Robin.  

Kejadian bermula pada Minggu sekira pukul 06.00 Wib 3 orang warga Pasar Gadang pergi memancing menggunakan perahu mesin. Pada pukul 19.00 WIB mereka hendak kembali, perahunya kehabisan bahan bakar dan mati mesin sehingga terapung di sekitar perairan Gunung Padang Muara Padang. Para pemancing merupakan warga Pasar Gadang, Sdr Jono Pramono, Sdr Edison dan Sdr Edirman.

Setelah mendapatkan laporan pada pukul 20.00 WIB, Tim siaga SAR Satrol Lantamal II, segera menuju lokasi. Karena cuaca hujan dan gelombang cukup tinggi menyulitkan bagi Tim SAR melakukan penyisiran di perkiraan lokasi korban. SAR Satrol kembali ke Mako Satrol.

Hujan mulai reda Tim SAR Satrol dengan Tim dari Basarnas pada Pukul 21.00 WIB kembali kelokasi yang di perkirakan terombang ambingnya para pemancing.

Pukul 21.24 WIB Tim SAR Satrol Lantamal II dan Tim SAR dari Basarnas berhasil menemukan dan mengevakuasi korban ke Satrol Muara Padang. Selanjutnya korban di evakuasi ke Dermaga Satrol Lantamal II dalam kondisi selamat.

Dispen Lantamal II.


Agam-netralpost.net-
Meskipun pembangunan jalan rabat beton yang dibangun oleh Satgas TMMD ke-112 Kodim 0304/Agam hampir selesai 100%, namun, warga antara Jorong Siguhung dengan Jorong Silayang sudah mulai bisa menggunakan sebagian jalan yang di bangun untuk aktifitas sehari-hari.

lbu tuti (35) warga Jorong Silayang sangat senang dan antusias atas pembangunan jalan rabat beton sepanjang 3.300 meter antara Jorong Siguhung dengan Jorong Silayang. "Dulu jalan ini berlobang kalau hujan menjadi becek dan berlumpur, sangat sulit dilalui, katanya Senin (11/10/2021).

Sejak adanya satgas TMMD Ke-112 Kodim 0304/Agam ini, sekarang sudah bagus dan nyaman untuk dilewati.

Meskipun jalan ini belum diresmikan, namun warga sudah dapat menikmatinya untuk beraktivitas sehari-hari. Diharapkan pembangunan jalan ini dapat memberikan dampak positif bagi warga sekitar serta dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, terangnya.

Disamping itu anggota Satgas TMMD Ke-112 Kodim 0304/Agam yang saat ini sedang melihat jalan, juga merasa gembira warga sudah bisa menggunakan jalan yang mereka bangun meskipun baru sebagian, pungkas Sertu Erianto.

Selain itu Pasi ter Kodim 0304/Agam mengatakan "Jerih upaya kami terbalaskan dengan kebahagiaan warga yang sudah bisa memanfaatkan jalan yang kami bangun bersama warga" ujarnya.(**)


Solok Selatan-netralpost.net-
Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal memenuhi undangan Bupati Solok Selatan H. Khairunnas, SP, M.Si sebagai Nara Sumber dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan sinergitas manajemen dengan Dewan Pengawas di PDAM Tirta Seribu Sungai, Kabupaten Solok Selatan, Senin 4 Oktober 2021.

Pertemuan dilangsungkan di Ruangan Tangsi Ampek, Kantor Bupati Solok Selatan. Selain Bupati, turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Wabup Ir. H. Yulian Efi, Sekda Syamsurizal, dan beberapa pejabat Kab. Solok Selatan lainnya. Sementara dari Kota Padang, selain Dirut Perumdam Kota Padang, juga didampingi oleh Ka. SPI, Alfitra, SE, MM dan Manager Distribusi Tomi Wirawan, ST.

Inti dari kegiatan sekaligus diskusi ini adalah berbagi informasi tentang peningkatan pelayanan air bersih di Solok Selatan. Selain itu, Bupati juga meminta kesediaan Perumda Air Minum Kota Padang mendampingi dan memberikan informasi yang dibutuhkan PDAM Tirta Seribu Sungai Kab. Solok Selatan dalam meningkatkan kinerja dan layanan kepada pelanggan dan masyarakat. (*)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.