NetralPost.net

“Memang RUU TPKS ini terus maju mundur pembahasannya, sampai kejadian beberapa waktu belakangan ini membuka mata, kita sudah sangat perlu ada payung hukum agar negara hadir. Saya juga punya dua anak, dan sangat paham kekhawatiran yang dirasakan oleh semua orang tua bila masalah kekerasan seksual ini tidak kunjung teratasi,” kata ketua DPR RI Puan Maharani dalam kesempatan dialog seputar Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) di selasar gedung Nusantara pada Rabu (12/1) bersama sejumlah aktifis.

Puan menyimak dengan penuh perhatian dan mencatat semua masukan penting yang disampaikan oleh setiap aktivis yang mewakili antara lain  Komnas Perempuan, Lembaga Pendampingan Saksi dan Korban (LPSK), Institut Perempuan, Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (JKUPI), Asosiasi Wanita, Gender dan Anak Indonesia (ASWGI) Universitas Kristen Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Koalisi Perempuan, Jaringan Masyarakat Sipil, PERLUDEM dan Maju Perempuan Indonesia, Komika Perempuan Indonesia, akademisi dan BEM dari Universitas Diponegoro serta infulencer media sosial yang ikut mendukung disegerakannya pengesahan RUU TPKS.

Kepedulian dan komitmen Puan Maharani untuk mengatasi masalah kekerasan seksual sangat tinggi dan telah ditunjukkannya dengan tegas sejak Ketua DPR RI itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). 

Keresahan Puan Maharani juga diungkapkan Valentina Sagala, pendiri Institut Perempuan yang bersama belasan aktivis perempuan lain bertemu dan berdialog dengan Puan. Menurut Valentina, RUU TPKS yang telah disusun sejak 2016 itu dari berbagai aspek, telah sangat mendesak untuk disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR agar dapat segera dibahas bersama dengan pemerintah. 

“Namun kendati statusnya sudah sangat urgen dan mendesak, jangan sampai dianggap menjadi sebuah kondisi darurat dan ingin dipercepat sehingga hanya jadi perpu. Saya berharap RUU ini masuk dalam pembahasan prolegnas secara muslus sehingga Undang-undang yang dihasilkan pun bisa paripurna. Saya berharap, DPR akan benar-benar menjadi pemimpin dalam proses pembahasan RUU TPKS,” kata Valentina yang sudah sejak 2016 terlibat intensif dalam penyusunan RUU TPKS ini. 

 “RUU ini nantinya harus memandatkan Negara untuk hadir bagi korban kekerasan seksual,” pungkas Valentina. 

Rancangan undang-undang yang diusulkan oleh PDIP, PKB dan Nasdem sejak 2016 silam ini memang menjalani proses pembahasan yang cukup dinamis yang membuatnya masih belum dapat disahkan hingga hari ini.(***)

 50 Kota,netralpost --Beberapa hari belakangan wajah sejumlah istri dan anak prajurit TNI di Markas Komando  Batalyon 131/ Braja Sakti terlihat semringah. Pasalnya,  450  prajurit Batalyon 131/ Braja Sakti, yang merupakan suami dan ayah dari anak-anak mereka,  yang bertugas menjaga perbatasan dengan  negara Papua Nuigini sejak November 2021, bakal pulang,  Meski tahu persis bersuami prajurit TNI  mesti siap ditinggal dalam waktu lama, kerinduan tak bisa  mereka tutupi. Puncaknya, pada Rabu (12/01/2021) suasana bahagia, tangis bahagia dan keharuan membuncah markas Batalyon 131/ BS. Setelah berbulan-bulan, meninggalkan rumah karena tugas negara, suami  dan ayah yang kini telah kembali. Tuntas sudah kerinduan yang terpendam selama ini. 

450 prajurit, Pangdam I/ BB. Mayjend Hassanudin mengapresiasi para prajurit TNI yang telah melaksanakan tugas dengan baik selama sembilan bulan  untuk pengamanan perbatasan negara. “Mereka telah melaksanakan tugas dengan profesional dengan penuh semangat dan bertanggung jawab,” tegas Pangdam I/ BB Mayjen Hasanuddin.(Yon)

 Payakumbuh,netralpost

Wali Kota Payakumbuh yang diwakili Asisten II Elzadaswarman mengatakan dalam FGD kali ini yang sangat perlu diperhatikan adalah dari sisi persiapan, perencanaan, dan data yang real. Dengan adanya publikasi Payakumbuh Dalam Angka tahun 2022 menjadi suatu komponen data yang dapat diandalkan untuk membuat suatu perencanaan . 

"Untuk itu memberikan data yang benar dan akurat merupakan point penting dalam kegiatan kali ini  sehingga hasil akhirnya adalah satu data yang mumpuni untuk semua komponen masyarakat yang akan melakukan aktifitas dan kerjasama dengan Pemko Payakumbuh," katanya.

Lebih lanjut Asisten II menyebut, melalui FGD penyusunan publikasi PDA tahun 2022 ini dapat menggali sumber data dari semua perangkat daerah dan Instansi vertikal lainnya, guna dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan, sekaligus sebagai evaluasi pengumpulan data publikasi yang disusun lebih sempurna dan meningkat kualitasnya.

“Untuk itu mari kita lakukan kegiatan dengan sharing ilmu, tingkatkan koordinasi sehingga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat," terangnya.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Payakumbuh Junaidi mengatakan sebagai wali data statistik sektoral, Diskominfo bertugas mengumpulkan, memeriksa, mengolah/menganalisa data sebelum disebarluaskan kembali ke seluruh instansi sumber data itu sendiri.

"Makanya untuk keakuratan data dimohon kepada seluruh instansi memberikan data yang sempurna karena ini nantinya akan menjadi sumber informasi sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan," katanya.

Junaidi juga menyebut hingga akhir tahun 2021 lalu, penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Payakumbuh berjalan dengan baik, dimana dua kelurahan diajukan sebagai pilot projek kelurahan statistik di Payakumbuh.

"Maka dari itu dengan data yang Bapak/Ibuk berikan akan sangat bermanfaat untuk pembangunan Kota Payakumbuh kedepannya," ujarnya.

Dikesempatan itu juga kepala BPS Kota Payakumbuh Dessi Febriyanti mengatakan untuk tahun ini FGD penyusunan publikasi PDA tahun 2022 dilakukan lebih awal karena adanya percepatan rilis publikasi serentak seluruh Indonesia.

"Kita akan rilis PDA 2022 ini tanggal 25 Februari makanya saat ini kita lakukan lebih awal," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost — Komisi A DPRD Kota Payakumbuh laksanakan rapat kerja dengar pendapat atau hearing bersama dengan mitra kerja yakni dinas sosial kota Payakumbuh di ruang rapat komisi A kantor DPRD Kota Payakumbuh, Selasa (11/1).

Rapat dipimpin langsung ketua komisi A Drs. Sri Joko Purwanto dan diikuti oleh A. Dt. Rangkayo Mulie, Zainir, Wirman Dt. Mantiko Alam dan Nasrul, dihadiri kepala dinas sosial Erwan, Kabid pemberdayaan sosial Efrizal, Kabid PRJS Friza Susanti, dan analis perencana Restu Sylvatra.

Ketua komisi A Sri Joko Purwanto diawal mula rapat berlangsung menanyakan bagaimana perkembangan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebagai data induk sudah meliputi data BDT (Basis Data Terpadu) lama, hingga PBI (Penerima Bantuan Iuran) data kesehatan dan serta peran CSR dalam upaya meringankan beban masyarakat.

Sementara itu, anggota Komisi A Nasrul turut mempertanyakan terkait PPKM bantuan beras agar dinas sosial dapat melalukan seleksi ekstra dalam memberikan bantuan bagi keluarga kurang mampu.

Atas apa yang disampaikan ketua dan anggota komisi A tersebut, Kadis sosial Erwan menanggapi langsung terkait penyaluran bantuan terhadap keluarga kurang mampu di kota Payakumbuh, bahwa dinas sosial saat ini dalam serapan anggaran diluar dana bantuan covid-19 telah mencapai 84 persen. Sedangkan dana bantuan sosial covid-19 telah disalurkan sebanyak 54 persen, karena serapan anggaran bantuan covid-19 berupa sembako bagi warga yang positif covid tidak dapat terserap semua,” ungkap Erwan.

“Dan untuk data PBI yang sudah terdaftar di DTKS, cukup dengan rekomendasi dari dinsos saja, maka dapat langsung melanjutkan ke BPJS sehingga bisa langsung diaktifkan kembali. Adapun untuk data JKS kota dan provinsi atau tanggungan anggaran kota, maka mereka penerima JKS ini dapat mengurus kembali untuk aktivasi dari awal lagi,” kata Erwan melanjutkan.

Lebih lanjut, sesuai dengan apa yang disampaikan komisi A tersebut, dinas sosial kedepannya akan bergerak cepat agar semua yang terkait penyaluran bantuan serta pendataan terhadap keluarga kurang mampu ini dapat terealisasi dengan maksimal tanpa ada kendala yang berarti,” ucap Erwan dengan semangat.(Yon)

 Payakumbuh,netralpost--

Dalam acara penerimaan tersebut juga dihadiri oleh Danrem 032/Wira Braja Brigjen TNI Purmanto, Wali Kota Payakumbuh yang diwakili Sekda Rida Ananda, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin, Dandim jajaran korem 032/Wira Braja, Forkopimda Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota serta tamu undangan lainnya.

Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hassanudin mengatakan bahwa prajurit yang berangkat dari Yonif 131/BRS sudah melaksanakan tugas mereka selama sembilan bulan dengan hasil yang baik.

"Mereka telah melaksanakan tugas dengan profesional dengan penuh semangat dan bertanggung jawab," kata Mayor Jenderal TNI Hasanuddin kepada media.

Pangdam I/BB menyampaikan bahwa dia sudah memerintahkan seluruh prajurit untuk segera melakukan konsolidasi setelah kembali lagi kedalam satuan.

"Sudah saya perintahkan untuk segera konsolidasi siap melaksanakan kegiatan berikutnya dan siap melaksanakan tugas apapun setiap saat," ucapnya.

Ia mengatakan prajurit harus segera menyesuaikan dengan program-program yang sudah disiapkan seperti melaksanakan latihan dan pembinaan.

"Terlebih saat ini di tengah pandemi COVID-19, tetap selalu waspada dan bersama-sama dengan unsur pemerintah daerah, kepolisian untuk mendukung kegiatan pemulihan pandemi COVID-19," ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda mengucapkan selamat datang kepada prajurit Batalyon 131/Braja Sakti yang telah berjuang menjaga perbatasan RI dan Papua Nugini.

"Mewakili Pemko Payakumbuh kami mengucapkan selamat datang kembali di Payakumbuh kepada prajurit TNI yang telah menjaga perbatasan selama sembilan bulan, semoga Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu aman dan damai," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost - Komisi C DPRD Kota Payakumbuh melakukan evaluasi terhadap capaian visi-misi Wali Kota-Wakil Wali Kota Payakumbuh H Riza Falepi-Erwin Yunaz menjelang akhir jabatannya September 2022 mendatang. Evaluasi ini dilakukan pada Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan, Selasa 11 Januari, 2022 di ruang komisi C gedung DPRD Kota Payakumbuh, di Jalan Sukarno Hatta, Kota Payakumbuh.

Rapat kerja ini langsung dipimpin Ketua Komisi C, Ir. Ahmad Zifal (PPP), Ismet Harius (Nasdem), Suparman (PKS), Mesrawati (PAN), Fahlevi Mazni (Demokrat). Juga hadir, Kadisdik Kota Payakumbuh DR Dasril, dan Kepala Dinas PUPR Muslim. Rapat yang berlangsung beberapa jam itu dibagi kepada Dua sesi, dimana sesi pertama Komisi C rapat dengan Dinas Pendidikan dan sesi Kedua dengan Dinas PUPR.

Ketua Komisi C DPRD Kota Payakumbuh, Ahmad Zifal, secara umum memberikan apresiasi terhadap realisasi anggaran dalam pencapaian program kerja dalam mewujudkan visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh Lima tahun yang akan selesai September 2022 mendatang. Dengan kondisi wabah covid-19 dan situasi dan kondisi hari ini, apa yang dilakukan sudah sesuai. 

"Dari rapat dalam rangka evaluasi visi-misi Wali Kota dengan Dinas PUPR dan Disdik, kita melihat capaian realisasi anggaran, kita apresiasi. Hanya dianggaran perubahan ada sedikit problem terkait pembayaran ganti rugi pembebasan lahan 1 kapling untuk pembangunan Masjid Agung. Dan anggaran sudah ada, hanya persoalan pemberian gangi rugi saja, tapi kita apresiasi," ungkap Hamd Zifal, usai melakukan rapat kerja dengan Dinas PUPR dan Dinas Disdik. 

Terkait rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Komisi C mempertanyakan terkait adanya kebijakan vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun. Disampaikan Ahmad Zifal, Disdik mengatakan sudah menggandeng Dokter anak untuk melakukan sosialisasi kepada Kepala Sekolah. "Ini juga kita tanya, dan Disdik sudah, sedang melakukan sosialisasi dan juga menggandeng dokter anak," ucapnya. 

Komisi C juga mempertanyakan terkait kekurangan guru atau tenaga pendidik dan seberan guru untuk meratakan kualitas tenaga pendidik. "Dan terkait dengan kekurangan guru atau tenaga pendidik ada sebanyak 250 orang. Dan pada tahun lalu sudah dilakukan seleksi penerimaan guru P3K. Dan ini sudah dianggarkan untuk gajinya di APBD. Dan tahun depan kita juga dapat kuota penambahan tenaga pendidik 100 orang. Kemudian Disdik juga kita pertanyakan soal penerimaan murid baru apakah akan menggunakan sistim online 100 persen atau tidak, mereka menjawab belum sepenuhnya online," ucapnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, DR Dasril, membenarkan rapat avaluasi program dan kegiatan selama tahun 2021 dan merancang program kegiatan untuk tahun 2022 ini. "Intinya untuk kemajuan pendidikan," sebut Dasril, usai rapat kerja dengan Komisi C. 

Dasril juga menyebut, Komisi C turut mempertanyakan terkait mutu pendidikan dan penerimaan murid baru atau PPDB. Kemudian terkait sekokah penggerak mengingat Payakumbuh sudah terdaftar sesi keenam sekolah penggerak. "Semua bisa ikut seleksi sebagai guru penggerak tergantung nanti lulus atau tidak," ucapnya.

Terkait dengan persiapan vaksinasi terhadap anak usia 6-11 tahun, disampaikan Dasril, sudah melakukan sosialisssi dengan menggandeng dokter anak. "Saat ini kita sudah sosialisasi kepada Kepala Sekolah dengan menggandeng dokter anak. Dan nanti kepala sekolah juga akan melakukan sosialisai, kalau sudah selesai dan persetujuan orangtua sudah ada, maka kita siap melakukan vaksinasi," sebut Dasril. (Yon)

Payakumbuh,netralpost-- Ketua Komisi B DPRD Kota Payakumbuh, H.Maharnis Zul, memberikan tenggat waktu Satu tahun kepada Direktur Utama PAM Tirta Sago, Kota Payakumbuh untuk membenahi layanan air bersih yang menjadi keluhan masyarakat Payakumbuh. 

"Kita pertanyakan terkait keluhan masyarakat dan berbagai persoalan yang terjadi, seperti aliran air belum memuaskan, debit air belum memadai, kepatuhan pelanggan, pinjaman uang kedinas kesehatan dan kolusi di PAM Tirta Sago. Untuk membenahi semua ini kita berikan waktu Satu tahun," ungkap Maharnis Zul, didampingi anggota Komisi B, Edward DF, S.Sos, Opetnawati dan Ahmad Ridha, SH, Selasa 11 Januari 2022, kepada wartawan usai rapat kerja di ruang komisi B DPRD Kota Payakumbuh.

Maharnis Zul juga menyebut bahwa dari hasil rapat kerja dengan Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Operasional, Kabag Umum dan Keuangan dan Kabag Hubungan Langganan PAM Tirta Sago, diketahui masih ada beberapa masalah sehingga belum maksimal memberikan layanan kepada masyatakat terutama terkait ketersediaan air. 

Terutama disampaikan Maharnis Zul, soal kebutuhan air masyarakat Kota Payakumbuh 300 liter perdetik sementara yang tersedia saat ini baru separoh atau 150 liter perdetik. Kemudian masalah kebocoran pada pipa, banyaknya pipa aliran air rusak terutama yang ada di bawah jalan aspal. Untuk hal ini PAM Tirta Sago pada tahun 2022 ini akan mengganti 80 persen pipa terutama yang ada di bawah aspal.

Selain itu, terkait dengan pinjaman uang dari PAM Tirta Sago kepada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang berbuntut hukum, dijelaskan Direktur Utama, sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Kemudian juga sudah dikembalikan kepada Dinas Kesehatan. Namun, semua akibat hukum yang timbul, diluar tanggungjawab PAM Tirta Sago. 

Juga ada pertanyaan anggota Komisi B terkait adanya informasi penyaluran dana CSR kepada warna tertentu. "Ini juga dijawab oleh Direktur bahwa memang ada penyaluran CSR kepada kegiatan sosial dan keagamaan. CSR ini diambil 5 persen dari laba," ucapnya.

Direktur Umum PAM Tirta Sago Kota Payakumbuh, Asrar Dt. Lelo Anso, usai rapat kerja kepada wartawan membenarkan ada berbagai persoalan yang tengah dihadapi PAM Tirta Sago terutama soal pelayanan air bersih kepada masyarakat yang belum maksimal. 

Menurutnya, kondisi itu disebabkan jumlah ketersediaan air bersih baru saparuh yang tetpenuhi dari jumlah kebutuhan sehingga ada yang hanya dapat dilayani pada waktu malam, pagi dan siang secara bergiliran. Kondisi ini disebabkan selain jaringan pipa yang sudah tua yang berakibat kebocoran, juga belum maksimal pemamfaatan WTP Batang Agam. 

"Dalam rapat kerja yang kedua ini, DPRD memflow up hasil pertamuan sebelumnya. Dimana terkait kinerja PAM Tirta Sago, soal kebocoran dan air tidak keluar, dan langkah-langkah kita untuk mengatasinya. Maka tahun 2021 lalu kita sudah membangun jaringan retribusi di Dua titik, di Rasuna Said dan Sungai Pinago," ucapnya.

Untuk tahun 2022 ini PAM Tirta Sago akan melakukan kegiatan strategis optimalisasi WTP Batang Agam dimana saat ini baru 20 liter perdetik dari kafasitas 100 liter perdetik. Untuk memaksimalkan ini, PAM Tirta Sago akan membangun bendungan untuk ketersediaan air, kemudian membuat kolong untuk menyaring air. Selain itu, pihaknya juga akan kembali meminta tambahan debit air kepada Batang Tabik. 

Dt.Lelo Anso juga menjawab terkait pinjaman dana 249 juta kepada Dinas Kesehatan, dimana sudah sesuai prosedur dan aturan yang ada. Kemudian dana itu juga sudah dikembalikan oleh Dinas kesehatan. "Itu sudah dikembalikan, hanya Satu bulan lamanya, dan sesuai prosedur," sebutnya. 

Kemudian dia juga menyebut terkait penyerahan CSR yang disinyalir dimamfaatkan warna tertentu, dikatakannya, PAM Tirta Sago memang memberikan CSR untuk kegiatan sosial dan keagamaan. "Untuk kegoatan sosial dan keagamaan," ucapnya. (Yon)

Meski, baru lahir Seniman Minang Indonesia, sudah terlihat gebyarnya. Apalagi, Seniman Minang Indonesia dinakhodai figur yang peduli organisasi, berpengalaman dan profesionalnya. The Right Man The Right Place menjadi landasan dalam penyusunan kepengurusan. Diyakini, Seniman Minang Indonesia akan menjadi percontohan bagi group seniman lainnya.

Memang sebelumnya telah lahir organisasi seniman seperti PAPPRI dan lain sebagainya. Tapi, dihuni berbagai suku bangsa dan berpusat di Jakarta. Sumbar hanya perpanjangan tangan. Beda dengan Seniman Minang Indonesia, kumpulan seniman Minang dan berpusat di Sumatera Barat. Bahkan, merangkul seniman Minang yang berada di provinsi dan negara lain, seperti Malaysia.

Seniman Minang Indonesia, bukan milik musisi, pencipta dan penyanyi saja. Seniman Minang Indonesia merangkul mereka  yang berprofesi berbagai seni. Sesuai dengan pengertian seniman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah subyektif yang merujuk kepada orang yang kreatif, inovatif atau mahir dalam bidang seni. Atau orang menciptakan karya seni, seperti lukisan, patung, seni peran, seni tari, sastra, film dan musik.

Menariknya Seniman Minang Indonesia dihuni pengurus maupun mantan pengurus PAPPRI dan organisasi seniman lainnya. Diyakini pengalaman mereka sangat bermanfaatkan untuk membesarkan Seniman Minang Indonesia. Seniman Minang dikomandoi Jon Komando, Ketua Harian Edi Cotok didampingi Man Rano, An Roy dan Eka Putra serta beberapa artis Minang lainnya, akan menjadi warna baru bagi organisasi yang baru tumbuh ini.

Ada yang menarik dan cita cita luhur terpancar dalam program Seniman Minang Indonesia ini. Disamping adanya sekretariat, juga akan menghadirkan Kafe Live Musik Seniman Minang Indonesia. Nantinya, kafe live musik ini, akan menampilkan setiap hari artis Minang untuk menarik penghunjung. Termasuk kesenian minang lainnya. 

Kafe ini disamping bisa meningkatkan kesejahteraan anggota, penghasilan juga disisihkan untuk menjalankan roda organisasi. Bahkan, bisa mengobati kerinduan penghunjung terhadap artis Minang. Menikmati menu makanan sembari mendengarkan suara merdu artis Minang. Tak kalah menariknya, akan melepaskan kerinduan perantau yang pulang kampung

Kafe Live Musik Seniman Minang Indonesia menjadi tempat bagi perantau melepaskan rindu kampung halaman. Melepaskan rindu dengan artis Minang, lagu Minang dan masakan khas Minang. Termasuk kesenian Minang lainnya. Intinya Seniman Minang Indonesia, akan mengembalikan kejayaan Minang yang telah banyak melahirkan seniman dikancah nasional. 

Dan, menghidupkan kembali kesenian Minang yang mulai tergerus budaya asing. Semoga dengan kehadiran Seniman Minang Indonesia ini, eksistensi pelaku seni di Sumbar makin hidup dan berkibar. Termasuk juga menghidupkan kembali kesenian Minang kepada generasi dan anak nagari Minang. Sehingga generasi muda makin mencintai kesenian daerah sendiri. Ini juga menjadi harapan kita semua. (**)

Payakumbuh,netralpost --- Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Sumatera Barat menemui Wali Kota Riza Falepi di kantor wali kota, Senin (10/1).

Ketua DPD REI Sumbar Ardinal didampingi Wakil Ketua Wahyu Iramana Putra, Sekretaris Satria Eka Putra, dan pengurus lainnya mengatakan kedatangan mereka untuk melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Wali Kota Riza Falepi, setelah DPD REI Sumbar melayangkan surat pada 13 Desember 2021 lalu kepada wali kota.

"DPD REI ini merupakan organisasi yang anggotanya adalah para pengembang (developer) atau kontraktor. Pertama sekali kami ingin menyampaikan selamat kepada Kota Payakumbuh yang telah meraih penghargaan juara 1 pelayanan perizinan terbaik se Indonesia," kata Ardinal.

Ardinal juga menyampaikan apresiasi kepada Pemko Payakumbuh yang mampu melayani Perizinan Bangunan Gedung (PBG) dengan baik sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), karena untuk saat ini di beberapa daerah lain belum merata PBG nya.

"Dengan mengetahui kalau Kota Payakumbuh sudah mengeluarkan PBG, maka ini bisa menjadi pedoman untuk menyampaikan ke daerah lain," kata Ardinal.

Ditambahkan Ardinal, Kota Payakumbuh Perda RTRWnya sudah selesai. REI Sumbar salut dengan kinerja Wali Kota Riza Falepi yang membuat regulasi dan disambut baik semua instansi terkait guna mendukung kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

"Wako Riza membantu pembuka jalan untuk melepaskan dari persoalan regulasi baru, seperti PBG yang belum merata ini di semua daerah," kata Ardinal.

Untuk itu, diamini pengurus DPD REI lainnya, Ardinal akan mengundang Wali Kota Riza Falepi dalam acara rakerda untuk menjadi narasumber yang berbagi ilmu tentang apa yang membuat payakumbuh mendapat penghargaan sebagai daerah dengan pelayanan perizinan terbaik dan juga bagaimana PBG yang juga sudah dikeluarkan oleh Pemko Payakumbuh.

"Nanti akan ada sesi diskusi bagaimana persoalan-persoalan perizinan masih banyak terjadi di daerah lain. Di Kota Payakumbuh perizinan ini "lamak caronyo", percepatan investasi terjawab oleh Kota Payakumbuh yang terbaik dalam persoalan izin. Kawan saya di Medan saja mempertanyakan, kenapa Kota Payakumbuh bisa dahulu keluar PBG nya," jelas Ardinal.

Sementara itu, Wali Kota Riza Falepi menyampaikan sebagai pemerintah sudah menjadi komitmennya untuk melayani masyarakat dan mempermudah investasi, bagaimana setiap urusan selesai secepatnya, artinya mempercepat urusan dengan tidak berlama-lama.

"Untuk menyediakan kemudahan itu, kita bekerja dengan baik dan tidak minta yang aneh-aneh. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan support IT yang saat ini masih seadanya. Daerah kita bukan daerah kaya, maka harus berhemat, maka kita optimalkan anggaran sedikit supaya pelayanan maksimal," kata Riza.

Riza juga menambahkan, untuk menjamin komitmen pemerintah agar urusan pelayanan dipriotitaskan, terkait perizinan diharapkan selalu bersih dan tidak merepotkan investor.

"Investor besar banyak di REI, bagi kota ini dampaknya dengan mereka buat rumah, harga tanah naik, seterusnya membuka lapangan kerja. Banyak perumahan di Kota Payakumbuh akan memiliki dampak kepada setidaknya 11 sektor, diantaranya PDAM," kata Riza.

Audiensi tersebut juga dihadiri oleh Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh Harmayunis, Kepala Dinas LH Devitra, Kepala Dinas Perkim Marta Minanda, dan Kabid Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan Dinas PUPR Yulia Fitri. (Yon)

*Ketua DPR RI Puan Maharani*, dalam pernyataan yang disampaikan melalui akun Instagramnya @puanmaharaniri, mengatakan bahwa proses penyusunan naskah dan harmonisasi RUU TPKS yang merupakan RUU inisiatif DPR tersebut telah selesai dilakukan oleh badan legislasi.   

Pimpinan DPR, seperti dikatakan Puan, akan segera melaksanakan tata tertib sesuai mekanisme yang berlaku agar RUU TPKS dapat segera disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR pada pekan ketiga Januari 2022 untuk selanjutnya bisa segera dibahas bersama pemerintah. “RUU TPKS ini menjadi RUU inisiatif DPR RI dan menjadi prioritas pada masa siding tiga, 2021-2022,” katanya.   

Meningkatnya berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini membuat RUU TPKS menjadi kebutuhan hokum nasional yang perlu segera dibahas dan ditetapkan oleh DPR RI bersama pemerintah. 

Puan juga menyampaikan apresiasi atas sikap *Presiden Joko Widodo* yang juga melihat pentingnya kehadiran undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual sebagai payung hukum yang bisa memberi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama perempuan dan anak-anak. 

Kehadiran RUU TPKS ini diharapkan Puan dapat memperkuat dan mempertajam upaya perlindungan dari kekerasan seksual yang berpihak pada korban. “DPR RI meminta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat agar pembahasan RUU TPKS ini berjalan lancar,” katanya di akhir pernyataan.(***)

Payakumbuh,netralpost --- Terus tancap gas, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi memerintahkan jajarannya untuk bisa mengejar sasaran vaksinasi Covid-19 di kota yang berjuluk The City of Randang ini, supaya apabila sewaktu waktu varian baru virus ini masuk ke Kota Payakumbuh, warganya sudah diimunisasi.

"Kita termasuk yang serius mengurus masalah Covid-19. Persoalan Covid-19 belum berakhir, mumpung belum datang varian yang baru dari virus ini, justru itu kita giat membangun herd immunity dengan memberikan vaksinasi kepada masyarakat," kata Riza saat memimpin apel pagi di ruang ngalau indah lantai 3 balai kota, Senin (10/1).

Sebagai kota dengan birokrasi yang baik di level nasional, Riza meminta kepala OPD, camat, dan lurah di Kota Payakumbuh agar saling bekerja sama melakukan tugas ini dalam 3 hari kedepan. Diawali dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat usia 12 tahun keatas untuk sasaran vaksinasi dan juga kepada siswa sekolah usia 6 sampai 11 tahun, karena sudah diperbolehkan oleh pemerintah pusat. 

"Mohon dinas terkait lakukan sosialisasi kepada siswa sekolah dan orang tua," kata Riza.

Wali kota dua periode itu juga menegaskan setiap OPD dibuatkan surat perintah tugas untuk membantu setiap kelurahan, dimana sasaran vaksinasi memprioritaskan lansia atau manula. Riza meminta kepala dinas memberikan pelayanan prima kepada masyarakatnya untuk ini.

"Kalau perlu mobil untuk menjemput pakai saja mobil dinas itu kan dibeli pakai uang rakyat. Tolong semuanya turun lapangan dalam 3 hari ini menyelesaikan Covid-19 sehingga kita bisa pindah kepada urusan lain. Lakukan dengan respon lebih cepat, terutama dinas-dinas yang banyak staff di bawah. Kerja yang tak urgen benar bisa ditunda dahulu," tegasnya.

Terakhir, Riza meminta kepada jajarannya agar mempertahankan bekerja dengan baik, karena dengan cara ini orang-orang akan memandang bagaimana kinerja pemerintahnya.

"Orang akan melihat apakah kita bekerja dengan benar, mulai dari melakukan pekerjaan hingga urusan keuangan, hilangkan kebiasaan lama yang kurang baik. Payakumbuh sudah bagus, anda adalah partner dan teman saya, kalaupun saya marah, itu kan karena demi pekerjaan dan marahnya habis disitu saja. Ini menjadi bagian tugas wali kota, kita menjaga amanah dari rakyat dengan baik," ujar Riza.

Ditegaskannya, level Pemko Payakumbuh sudah top di Indonesia, sudah masuk 20 besar top nasional untuk SAKIP, perizinan, dan segala macamnya. 

"Tidak lama lagi saya selesai masa jabatan jadi wali kota, kita harus pertahankan itu. Dengan menjaga kerja seperti ini, siapapun wali kotanya nanti sesudah saya, maka dia akan berfikir dua kali untuk bermain-main," kata Riza.

Dari data Dinas kesehatan Kota Payakumbuh, vaksinasi sudah mencapai 82 persen di Kota Payakumbuh. Riza meminta angkanya bisa terus dinaikkan menjadi lebih dari itu kalau bisa.

"Kalau tidak ada lagi yang mau divaksin ya sudah, tapi dasarnya harus jelas, mereka yang menolak divaksin harus membuat surat pernyataan kenapa tidak mau ikut vaksinasi, biar bisa pula kita memberikan keterangan ke pemerintah provinsi dan pusat," pungkasnya. (Yon)

50 Kota,netralpost-- Betempat di Aula Kantor Bupati Liko ( Limapuluh Kota) Sarilamak dilaksakan acara Diskusi Publik dengan Topik Menduniakan Potensi Wisata untuk mendatangkan Investasi dan Wisatawan, Senin (09/01/2022).

Dihadiri oleh Narasumber Ahmed Kurnia Soerawijaya (konsultan branding dan marketing Laboan Bajo, Kepri Makasar, Bayuwangi, dan anggota Crisis Centre Kementrian Pariwisata 2016-2019), Elga A. Thamrin ( Founder Media online Kabartravel.id dan Pengamat Pariwisata Nasional), Andrea H Tulung (Penggiat Sosial Media Nasional), Ottho Hadi ( Development Planner, Lecturer, Deputy Director Bapennas)Dan Bambang Widjanarko ( Accosiate Expert for Investor from Malaysia dan Cina).

Liko dari perspektif narasumber mempunyai potensi pariwisata yang luar biasa, harus dikelola dengan serius dan profesional sehingga bisa dimaksimalkan menjadi potensi Pariwisata yang akan mampu mendatangkan Sumber APBD Bagi Liko. Peningkatan Pariwisata Liko membutuhkan peranan Sistem Digitalisasi Modern.

Syafaruddin Dt. Bandaro Rajo Bupati Liko beserta jajarannya di Pemerintahan Limapuluh Kota sangat antusias dan serius membahas materi yang di sampaikan oleh Narasumber. Diskusi ini juga diwarnai oleh sesi tanya jawab yang interaktif dan aktif yang mana hasil diskusi ini akan menjadi rujukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah  Liko ke depan dari sektor Pariwisata.

Asril, Anggota KMG Group, pengamat serta praktisi Infrastruktur Di Sumatera Barat,  menyampaikan bahwa Liko selain melakukan upgrading dan pembangunan serta persiapan sumber daya manusia dalam pengembangan Asset Wisata, Pemerintahan Liko harus membuat Fisibility Study (FS), Master Plan, dan DED infra struktur secara umum dan khusus. Berdasarkan FS nantinya akan lahir kebijakan perencanaan pembangunan. Dokumen Master Plan dan DED adalah bentuk nyata pembangunan potensi wisata Liko nantinya.

Sebagai contoh kita melihat potensi wisata Lembah Harau. Arau secara geografis sangat strategis sekali posisinya antara kota dan Kelok Sembilan yang terkenal duluan. Secara  Demografi, Lembah Harau adalah lembah yang memiliki budaya masyarakat Khas Minangkabau dan adat istiadat yang kuat dengan dukungan alam yang alami, dinding lembah yang yang sangat unik dengan segala potensi yang ada di dalamnya. Lembah Harau harus membuka akses jalan dan drainase yang cukup meliputi Kelok sembilan, jalan existing dan jalan alternatif lainnnya sebagai koneksitas Antar wilayah. Infrastruktur lainnya adalah hotel berbasis design dan arsitektur Minangkabau, sarana ibadah yang dapat menjadi icon serta infra struktur lainnnya.

Menjadikan Lembah Harau Salah satu potensi wisata dan destinasi wisata dunia membutuhkan investasi besar yang didukung oleh grand design profesional. 

Syafruddin, Bupati Liko mengatakan sangat serius sekali membangun potensi wisata lembah arau ini. Lembah Arau juga sudah bagian dari Geopart dan Gubernur Sumbar melalui APBD daerah dan Propinsi sudah menganggarkan 12 M untuk infrastruktur di Lembah Arau, paparnya menutup diskusi. (Yon)