NetralPost.net

Humas PT.SDS Apical  Kamero mengatakan,"Kegiatan minyak goreng murah ini merupakan salah satu program CSR PT.SDS Apical,dan merupakan bentuk wujud kepedulian nya kepada masyarakat sekitar bertujuan membantu meringankan daya beli masyarakat dengan harga subsidi Rp. 14 ribu per/liter atau Rp.28 ribu/2 liternya.

Dengan harga yang relatif murah dan terjangkau dari harga di pasaran masyarakat dapat terbantu khususnya warga kecamatan sungai sembilan dan sekitarnya.

Selama di masa Pandemi ini melihat  kekhawatiran lonjakan harga khususnya minyak goreng di pasaran kita menyikapi berperan aktif dan berpartisipasi untuk berkontribusi melalui program CSR dengan mengadakan pasar murah berupa minyak goreng murah dengan harga yang terjangkau sehingga warga masyarakat bisa terbantu.

Dan tidak sampai di sini saja tentunya kita juga mengadakan pasar murah minyak goreng ini akan kita lakukan di berbagai kecamatan dan kelurahan lainnya sesuai kebutuhan dan permintaan."terang Kamero pungkas.

                                                       Agung winoto juga selaku humas PT.Apical menjelaskan,mengenai kegiatan pasar murah minyak goreng ini sudah yang ke lima kali kita adakan  dan juga dengan di adakan kegiatan ini pihak perusahaan dapat membantu masyarakat dan UKM dalam pentuk penyediaan minyak goreng murah yang notabene saat ini harga minyak goreng nasional melambung tinggi.          Selain itu dalam kegiatan ini pihak PT SDS Apical akan menyalurkan dan menyediakan minyak goreng sekitar 50 ribu liter,dan saran ini pihak Apical telah menyalurkan minyak goreng pada masyarakat melalui pasar murah ini mencapai 30 ribu liter dengan harga Rp.14 ribu/ liter.terang Agung.                                          Pada waktu dan tempat camat sungai sembilan Hergustiman,S.sos,MSI menyambut baik dan mengapresiasi atas kegiatan yang di laksanakan PT.SDS Apical ini,yang mana masyarakat dapat terbantu dalam penyediaan minyak goreng di kecamatan sungai sembilan khususnya.untuk itu camat sungai sembilan menyampaikan terima kasih kepada PT SDS Apical Dumai,karena telah berpartisipasi,berkonstribusitelah membantu pemerintah Dumai khususnya di kecamatan sungai sembilan ujarnya.kepada wartawan.

Reporter.   : Muhardi.f

Editor.        : 

Publisher.  :

Didampingi Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, Panglima Kodam (Pangdam) IV Diponegoro Mayjen Rudianto, sejumlah kepada daerah tingkat 2 di Jawa Tengah dan beberapa koleganya di DPR RI, Puan meresmikan gedung Rumah Susun (Rusun) Pondok Pesantren Al-Quran Azzayadiy, Sanggrahan, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. 

Rusun yang pembangunannya dikerjakan oleh Kementrian PUPR terssbut, dibangun atas usul Puan ketika ia masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. "Tentu saja, gotong royong dari kita semua untuk bisa membangun Rusun Ponpes Al Quran Azzayadiy ini merupakan niat baik.  Tentu saja rumah susun ini harus dijaga baik-baik. Jangan setelah diresmikan kemudian tidak dipelihara sehingga jadi cepat rusak," kata Puan. 

Ia berharap, meski akan ada ribuan santri dan santriwati yang silih berganti menetap dan belajar di Ponpes Al Quran Azzayadi, gedung, ruangan, dan segala sesuatu yang berada di Rusun tersebut menjadi sebuah tempat yang bermanfaat dan dirawat dengan penuh tanggung jawab hingga masa yang akan datang.  

Puan juga menginginkan, para santri dan santriwati dapat belajar dengan tenang dan gembira di ponpes tersebut. "Santri dan santriwati di sini semoga akan bisa membangun bangsa Indonesia sesuai dengan harapan dan cita-cita Bapak pendiri bangsa, Bung Karno, bahwa Indonesia harus menjadi Indonesia yang adil Makmur damai aman dan sejahtera," katanya.

Usai acara peresmian, Puan meninjau ruangan hunian di dalam Rusun tersebut, dan berinteraksi dengan para santriwati yang tengah mengaji di kamar yang telah rapi terisi ranjang susun dan area belajar yang menyenangkan. 

Dari Ponpes Al Quran Az-Zayadiy, Puan melanjutkan kunjungannya ke Gedung Serbaguna Cemani, di mana tengah dilangsungkan acara vaksinasi bagi anak-anak usia 6-11 tahun, serta pemberian vaksin dosis ketiga atau booster, bagi 100 warga lansia di Kabupaten Sukoharjo. 

Meski kunjungan berlangsung cukup singkat karena masih ada agenda lain yang menanti,  Puan menyempatkan diri menyapa dan berbincang dengan anak-anak dan lansia yang tengah divaksin. Ia berkeliling menghampiri setiap meja vaksin dan dengan ramah menanyakan kabar dan menyampaikan bingkisan kecil yang ia bawa sebagai cinderamata bagi warga di gedung serbaguna Cemani itu. 

Setelahnya, Puan dan rombongan segera melanjutkan perjalanan ke Sanggar Inklusi Tunas Wijaya di Kecamatan Bendosari, untuk meresmikan dua Sanggar Inklusi paling baru yang dibangun di Kabupaten Sukoharjo, yakni Sanggar Inklusi Tunas Wijaya yang didatanginya itu, serta Sanggar Inklusi Permata Hati yang ada di Kecamatan Polokarto. "Jadi, prasastinya ada dua yang ditandatangani oleh Bu Puan," kata Bupati Etik Suryani sambil tersenyum. 

Ia kemudian menjelaskan pada Puan perihal Sanggar Inklusi yang merupakan sebuah program rintisan masyarakat yang kemudian didukung dan dikembangkan secara baik oleh Pemkab Sukoharjo untuk menciptakan ruang pelayanan kesehatan yang bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di 12 Kecamatan di seluruh Kabupaten.

"Jumlah anak berkebutuhan khusus yang terdaftar di semua Sanggar Inklusi kami mencapai 475 orang. Alhamdulillah dari 12 kecamatan kami sudah mendirikan delapan gedung sanggar inklusi. Masih kurang empat tapi insyaallah tahun ini selesai, sudah terbangun semua," kata Etik.  

Menurutnya, anak-anak berkebutuhan khusus  membutuhkan perhatian dan pelayanan kesehatan khusus yang coba disediakan secara cuma-cuma oleh Pemkab Sukoharjo. "Berbagai terapi, yakni fisioterapi, okupansi dan terapi wicara kami sediakan secara gratis tidak dipungut biaya apapun" Etik menjelaskan. Selain itu, dikatakan Etik, di setiap Sanggar Inklusi pun diadakan pelatihan Bina Diri yang memberikan pelajaran keterampilan dasar seperti memakai baju sendiri, menyisir rambut, memakai sepatu, mandi dan sebagainya bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar dapat melakukannya secara mandiri. 

Dalam kesempatan tersebut, Puan menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemkab Sukoharjo, para terapis yang ditugaskan oleh Dinas Kesehatan untuk memberi pelayanan kesehatan serta para relawan yang terlibat di semua Sanggar Inklusi atas kegigihan dan ketulusan mereka merawat dan memberikan terapi yang baik bagi semua anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. "Anak-anak betkebutuhan khusus ini juga anak-anak Indonesia yang harus kita berikan kesempatan untuk tumbuh dengan baik hingga bisa jadi manusia berdaya," kata Puan

Terdiri dari masyarakat yang tergerak hatinya untuk membantu para anak berkebutuhan khusus untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik, relawan menjadi salah satu ujung tombak keberlangsungan Sanggar Inklusi di seluruh Kecamatan di Sukoharjo tersebut.  

Puan mengaku amat terperanjat ketika ia mendengar nominal honorarium para relawan di semua Sanggar Inklusi yang hanya 200 ribu per bulan. "Meski ketergerakan hati menjadi alasan para relawan membantu, tapi mereka, menurut saya, layak mendapatkan apresiasi yang lebih baik lagi," kata Puan. Ia mengatakan amat memahami bila Pemkab memang memiliki keterbatasan anggaran hingga belum dapat memberikan apresiasi yang lebih layak. Untuk itu, Puan menegaskan, DPRD harus bisa memperjuangkan dan membantu mencarikan jalan keluar. "Itu sebabnya saya ajak teman-teman dari DPR dalam kunjungan ke sini, agar bisa langsung dipikirkan, apa yang bisa kita lakukan untuk memberi apresiasi yang lebih layak bagi para relawan ini," ungkap Puan yang langsung memberi garis bawah dan cetak tebal dalam sambutannya terkait honorarium para relawan tersebut.  

Gerak hati memang melandasi digagas dan berkembang baiknya Sanggar Inklusi di Sukoharjo. "Kami ingin membantu anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Senang rasanya kalau mereka mengalami perubahan yang lebih baik setelah bergabung dalam Sanggar Inklusi," Endang, Kepala Sanggar Inklusi Tunas Wijaya mengatakan.(**)

 “Dulu waktu akan dibangun Mbak Puan datang dan saya janji akan mengundang beliau meresmikan Pasar Legi”, ujar Gibran.

Pasca kebakaran tahun 2018 silam, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan rehabilitasi dan membangun gedung baru di lahan yang sama.

 Pembangunan yang memakan waktu 1 tahun ini telah selesai dilaksanakan November 2021 lalu dan telah diserahterimakan ke Pemerintah Kota Solo.

Pada masa tahap awal pembangunan, 12 Juni 2021 lalu,  Puan sempat berkunjung ke lokasi pasar bersama Gibran dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Saat itu pembangunan baru mencapai 55%. 

“Ini salah satu pasar terbesar di Surakarta, mampu menampung hingga 2.000 pedagang. Tadi saya tanya nanti saat pindah ke sini para pedagang sudah ditentukan alokasi kios dan los nya? Insyaallah sudah beres”, jelas Puan saat itu.

Dalam kunjungan tahun 2021 itu, Gibran juga menjelaskan tentang rencana penggunaan sistem transaksi digital untuk Pasar Legi. Hingga akhir 2021, 13 dari 44 pasar tradisional di Surakarta sudah menggunakan sistem pembayaran digital. Rencananya akhir tahun ini seluruh pasar tradisional juga sudah bermigrasi ke sistem non-tunai.

Transaksi digital telah diperkenalkan di Kota Solo sejak 2018, namun datangnya pandemi mengakselerasi penggunakan sistem non-tunai di semua tempat termasuk pasar. Platform pembayaran nasional QRIS serta dompet digital lainnya sudah bisa digunakan di Pasar Legi dan nanti akan dicoba langsung pada saat acara peresmian pada Kamis (20/1). Para pedagang menanggapi positif hal ini namun berharap mereka bisa mendapatkan fasilitas wifi untuk memastikan koneksi jaringan mereka terjamin.

Peresmian Pasar Legi sedianya akan dilakukan November lalu namun ditunda karena pelaksanaan PPKM dan libur nataru. Peresmian dipastikan dilaksanakan Kamis dan turut dihadiri oleh Menteri PUPR dan Walikota Solo. (pm)

Bangunan baru Pasar Legi terdiri dari 3 lantai dengan 306 kios, 2.190 unit los dan 250 unit los bagi pedagang pelataran. Bangunan yang didirikan dengan biaya APBN sebesar Rp 104 miliar itu memang terlihat besar dan luas, namun para pedagang punya cerita lain.

“Di sini masih sepi pembeli, hari Minggu kemarin saya hanya dapat Rp 9.000”, ujar Parni, pedagang sayur. Sepinya pembeli sebenarnya umum terjadi dalam relokasi pasar. Biasanya kondisi ini berangsur-angsur membaik. Namun bagi pedagang seperti Parni dan ratusan pedagang lainnya yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian di pasar, satu hari tentu sangat berarti. Kekhawatiran akan sepinya pelanggan di gedung baru menjadi salah satu penyebab mengapa belum semua pedagang pindah ke tempat ini. Mereka lebih memilih berjualan di pasar darurat yang kondisinya sangat minim. Hingga akhir pekan kemarin, baru 80% pedagang menempati Pasar Legi. 

Lain lagi masalah yang ditemui Viktor, “Titik bongkar muat jauh dan tangga terjal, yang mengeluh bukan hanya kuli panggul yang harus menghabiskan waktu dan tenaga hingga tiga kali lipat, tapi juga pelanggan yang sering mengeluh kesulitan naik turun membawa belanjaan,” kata pedagang garam ini.

Viktor bukan satu-satunya yang mengeluhkan tentang curamnya tangga. Permasalahan ini pun sudah ditanggapi oleh Pemerintah Kota Solo. “Saya sarankan teman-teman memanfaatkan jalur ramp yang tersedia”, ujar Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka. Saran ini menyusul pengukuran ulang konstruksi tangga yang menunjukkan bahwa lebar anak tangga (antrede) 30 cm dan tinggi anak tangga (optride) 18 cm masih masuk dalam kisaran normal. 

Ramp yang dimaksud Gibran adalah jalur miring yang menghubungkan antar lantai yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas maupun lansia. Namun persoalan baru kemudian diperkirakan akan muncul apabila ramp digunakan oleh kuli panggul maka penyandang disabilitas dan lansia akan terpinggirkan. Belum lagi kondisi ramp yang basah dan licin karena terkena air hujan yang tampias.

Struktur bangunan pasar yang luas di satu sisi menjadi fasilitas yang nyaman bagi para pedagang, namun di sisi lain menimbulkan kebingungan akses keluar masuk baik bagi pedagang maupun pelanggan. “Akses ke dalam los cukup jauh dan memutar. Kendala banget setiap harus mengangkut dagangan”, ujar Padmi, pedagang ikan asin. Pegawai kiosnya harus mengangkut minimal 50 kg barang dagangan ke kendaraan pembeli dan ini dilakukan berkali-kali setiap harinya. Menurut Padmi, kondisi di pasar darurat lebih ideal karena akses antara pedagang dan pembeli lebih dekat sehingga pasar darurat menjadi lebih ramai. 

Aneka masalah ini masih ditambah dengan persoalan blower exhaust kencang yang dikeluhkan seorang pedagang pasar yang harus mengadu ke Walikota karena keluhannya tidak digubris pengelola pasar.

Namun tidak semua pedagang mengalami kendala dengan bangunan pasar baru ini. “Posisi kios cukup strategis. Enaknya gedung bagus dan teratur. Dulu kalau pindahan ke pasar darurat enggak langsung ada pembeli. Di sini pindah pasar baru langsung ada pembeli”, kata Yeni, pedagang daging sapi yang sudah 30 tahun berjualan di Pasar Legi. 

Tantangan dan perlunya melakukan penyesuaian oleh berbagai pihak sebenarnya umum terjadi pada proses pemindahan atau relokasi. Namun seringkali memang pembangunan fisik dirancang dan dilakukan secara parsial tidak bersamaan dengan perencanaan pembangunan dan pengelolaan non-fisik yang mengarah pada sistem yang dapat memberi manfaat berkelanjutan. Kini para pedagang, kuli angkut dan pelanggan Pasar Legi yang baru masih terus menanti kapan bangunan yang megah dan luas ini bisa memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi mereka.

Pasar Legi terbakar pada akhir 2018, sekitar 250 kios saat itu habis dilalap api. Pembangunan gedung pasar yang baru dimulai November 2021 dan telah diserahterimakan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Pemerintah Kota Solo November 2021 lalu. Peresmian pasar ini akan dilaksanakan Kamis (20/1) ###

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik membenarkan perihal penangkapan tersebut. Pelaku diamankan di lokasi tempat prakteknya.

"Pelaku berinisial PR (24). Diamankan di sebuah tempat di Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022," katanya. 

Diterangkan Kabid Humas, PR diamankan setelah petugas mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan praktek dokter yang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter. 

"Pelaku melakukan kegiatan praktek seolah-olah adalah tenaga kesehatan yang telah memiliki izin di toko atau studio kecantikan inisial PY dengan pemiliknya adalah PR. Padahal PR bukan dokter maupun tenaga kesehatan," ujarnya. 

"Di TKP juga ditemukan alat-alat yang seharusnya dipergunakan oleh dokter untuk melakukan praktek kedokteran. Namun saudari PR tidak memiliki izin dalam menggunakan alat-alat tersebut," sambung Kabid Humas Kombes Pol Satake Bayu. 

Lanjut Kombes Pol Satake, PR diketahui hanya memiliki sertifikat pelatihan kecantikan dari VAN Sulam Alis & Academy tertanggal 26 Juli 2016, yang menyatakan bahwa PR terdaftar telah mengikuti kursus Basic Eyelash Axtantion, dan sertifikat tertanggal 23 Mei 2017 mengikuti kursus Basic Lengkap Sulam Alis dan Bibir. 

"Barang bukti yang diamankan beberapa lembar sertifikat pelatihan, 1 unit handphone, 1 bungkus bekas ampul, 1 bungkus jarum jahit medis, 1 bungkus pisau bedah medis, 1 buah impus sodium cloride untuk melarutkan serbuk botox, 74 buah jarum single use needle, 67 buah jarum suntik 1 cc/1mm dan berbagai jenis jarum suntik serta peralatan pemotong medis lainnya," ungkapnya. 

Kemudian katanya, juga diamankan barang bukti 21 lembar surat pernyataan persetujuan tindakan untuk model costumer dimple yang telah ditandatangani PR dan masing-masing pasien, serta 22 lembar surat pernyataan persetujuan tindakan untuk model costumer dimple kosong. 

Dirinya menerangkan, pada studi kecantikan tersebut, PR melakukan kegiatan Sulam Alis, sulam bibir, sulam tahi lalat, Eyelash (pemasangan bulu mata), Venner (meningkatkan tampilan gigi atau memutihkan gigi), Dimple (pembuatan lesung pipit), Filler, Botox, Tanam benang (pada hidung, wajah, kuping) dengan tarif harga dari Rp. 500.000,- hingga Rp. 5.500.000,-.

"Pelaku dikenakan Pasal 78 jo Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 83 jo Pasal 64 UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara," pungkasnya.(*)

Hari ini SDN 1 Sawahan menggelar vaksinasi dosis kedua bagi 258 muridnya. Kepala Sekolah SDN 1 Sawahan Slamet Marjuki mengatakan vaksinasi dosis pertama maupun kedua menggunakan Sinovac bekerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Ngemplak.

 “Dosis pertama kami berikan 18 Desember 2021 lalu," tambahnya.

Kabupaten Boyolali sudah hampir rampung memberikan vaksin dosis pertama kepada seluruh warganya. Hingga saat ini lebih dari 92% warga Boyolali telah divaksin dosis satu, sementara dosis kedua hampir mencapai angka 75%. Seperti halnya di wilayah lain di Indonesia, anak-anak di bawah usia 12 tahun memang baru mendapat giliran vaksin akhir tahun 2021.

Ekspresi khawatir tampak jelas di wajah anak-anak ini, mulai dari siswa kelas I sampai kelas VI. Walau sudah pernah divaksin bulan lalu, mereka mengaku tetap merasa sedikit takut. Lovely, siswi kelas V mendapat giliran vaksin sekitar pukul 11 siang, ia menjalani kegiatan belajar mengajar di kelasnya hingga pagi dan diizinkan pulang setelah divaksin.

“Senang karena sekarang sudah lengkap vaksinnya”, kata Lovely.

Raut kekhawatiran yang sebelumnya terlihat di wajah anak-anak ini berubah menjadi ekspresi lega dan bahagia sembari mereka membawa pulang tas ransel baru hadiah dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini mengunjungi pelaksanaan vaksin di sekolah tersebut.

“Hebat ya, berani. Yang pertama kemarin juga nggak sakit kan? Sudah sarapan belum?” tanya Puan saat berkeliling ruang skrining dan vaksinasi sambil memberi semangat pada anak-anak yang menerima dosis vaksin.

Kunjungan ketua DPR ini dilaksanakan sebagai bagian dari kunjungan kerja ke wilayah Surakarta dan sekitarnya pada 19-20 Januari 2022. (pm)

Pada hari pertama kunjungan kerjanya di Jawa Tengah pada Rabu (19/1), Ketua DPR RI Puan Maharani, menyambangi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, melihat kegiatan vaksinasi kedua yang tengah dilakukan untuk siswa. Puan didampingi antara lain oleh *Gibran Rakabuming Raka*, Walikota Solo yang ikut menyambut kedatangan Puan di bandara saat berkunjung ke sekolah tersebut. 

“Wah, hebat ya, nggak takut disuntik,” kata Puan pada seorang siswa yang baru menerima suntikan vaksin keduanya. 

Puan tampak sumringah menyaksikan siswa-siswa SDN 1 Sawahan yang bersemangat namun tertib menunggu giliran mereka divaksin. 

Puan berkeliling ke semua meja vaksinasi dan dengan hangat menyapa satu persatu siswa. 

“Nanti kalau sudah besar ingin jadi apa?” tanya Puan pada seorang siswa lelaki yang tengah mendapat suntikan vaksin dari seorang dokter polisi.

“Mau jadi polisi,” kata anak tersebut. 

Selain berbincang dengan siswa-siswa yang divaksin, Puan juga sempat berbincang dengan beberapa dokter kecil yang ikut membantu mengarahkan teman-temannya ke meja vaksinasi. 

Dari ruang vaksinasi, Puan meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) yang telah diterapkan di SDN 1 Sawahan. 

Di dalam kelas, Puan menyampaikan pada kepala sekolah dan guru yang mendampinginya rasa sukacitanya melihat anak-anak SDN Sawahan 1 yang pemberani dan tidak ada yang menangis saat divaksin.  Ia juga bertanya tentang penerapan PTM di sekolah tersebut. 

“Sudah mulai dilakukan, tapi di sekolah kami, PTM baru 50% diterapkan. Setiap kelas dibagi dalam dua kelompok sehingga kapasitas kelas masih memadai untuk tetap menjalankan prokes dengan baik,” kata seorang guru.  

Sumarno, Camat Ngemplak mengatakan, tingkat vaksinasi anak di kecamatan yang dimpinnya telah mencapai 106 persen, melampaui target yang mereka buat. 

“Tidak ada orang tua yang tidak membolehkan anaknya vaksin. Justru mereka bersemangat sekali dengan program vakisnasi bagi anak-anak mereka yang dilakukan di sekolah,” kata Sumarno. 

Sejak gelombang pertama program vaksinasi untuk lansia dan orang dewasa dilakukan, animo masyarakat Ngemplak sangat baik. 

“Kami juga melakukan Grebeg Vaksin, yakni program vaksin di desa-desa untuk memudahkan warga mendapat vaksin. Bahkan bagi lansia, kami mengadakan vaksinasi door to door supaya mereka bisa mendapat vaksinasi tanpa harus keluar rumah,” pungkas Puji Astuti, Kepala Dinas Kesehatan Kecamatan Ngemplak. (pm)

 50 Kota,netralpost---Sesuai amanat Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Permendagri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat  serta Perlindungan Masyarakat. Satpol PP 50 Kota yang secara geografis terletak di daerah perbatasan Provinsi Sumbar dan Riau dan Satpol PP Kabupaten Kampar yang berbatasan langsung, akan melakukan inovasi baru dalam bentuk kerjasama antar  daerah kedua Satuan Polisi Pamong Praja tersebut.

     Kasatpol PP 50 Kota Fiddria Fala dalam pengarahannya pada apel pagi Senin (17/1/22) menegaskan bahwa "kita akan segera mewujudkan  kerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Kampar Provinsi Riau untuk menegakan tugas pokok dan fungsi Satpol PP" dan kerjasama ini akan mewujudkan ketentraman dan ketertiban di daerah perbatasan dan perlindungan masyarakat  di dua daerah yang berbatas, ujar Kasat yang disiplin ini,  didampingi Sekretaris M Rifki.

     Sementara itu Kabid Penegakan Peraturan Perundang_undangan Daerah (PPUD) Bobby Irwanto menjelaskan rencana  ruang lingkup perjanjian kerjasama meliputi "pertukaran informasi dan data, Penegakan Perda dan Perkada, Penanganan Gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosialisasi dan Koordinasi" ujar  Kabid yang selalu akrab tersebut, bentuk kegiatan nya adalah operasi gabungan, patroli terpadu, tindakan Preventif dan Penindakan, tukuk Kabid PPUD yang didampingi Zuryeti  Sub Koordinator kerjasama antar Lembaga.

     Kerjasama antar Satpol PP 50 Kota dan Kampar adalah inovasi yang hebat, untuk melindungi masyarakat kedua daerah dan masyarakat yang selalu ramai melintasi jalur antar Provinsi.

     Apabila peran ini dapat dijalankan dengan baik dan  profesional maka akan mempercepat kemajuan kedua daerah dan masyarakat merasa terlindungi dan nyaman dalam menjalankan aktfitas sehari-hari. (Yon)

50 Kota,netralpost

Payakumbuh,netralpost--- Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hamdi Agus hadir dalam serah terima jabatan Komandan Batalyon Infanteri 131/Braja Sakti yang berlangsung di markas Batalyon 131/BRS di Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Senin (17/1). 

Letkol Inf. Muhammad Erfani yang telah bertugas kurang lebih 2 tahun 4 bulan ini digantikan oleh Letkol Inf Reno Handoko.

Hamdi Agus menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada Letkol Inf. Muhammad Erfani yang baru saja pulang bersama ratusan prajurit TNI melaksanakan tugas negara sebagai Satuan Tugas Pengamanan Batas RI-Papua Nugini Sektor Utara.

"Kami bangga dengan prajurit TNI yang telah mengorbankan jiwa raga demi menjaga keutuhan NKRI, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada kami warga negara untuk hidup di dalamnya, bravo TNI" kata Hamdi.

Politikus PKS itu juga mendoakan semoga Letkol Muhammad Erfani betah di tempat bertugas yang baru dan tidak melupakan kenangan indah selama bertugas Kota Payakumbuh ini.

"Kepada Danyon 131/BRS Letkol Inf Reno Handoko kami sampaikan selamat datang di Kota Randang. Semoga sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, TNI, POLRI, dan instansi vertikal lainnya tetap terjaga dalam hangatnya silaturahmi," harap Hamdi diamini Unsur Forkopimda lainnya. (Yon)

Hal ini disampaikan Kapolda Sumbar di Mako Polresta Padang, Selasa (18/1/2022) didampingi Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir S.I.K., M.H, saat kunjungan kerja ke Polresta Padang dalam rangka analisa dan evaluasi kesuksesan vaksinasi di Kota Padang.

Diketahui, capaian vaksinasi Covid-19 di Kota Padang sudah jauh meningkat dari sebelumnya. 

Kapolda Sumbar juga mengatakan, capaian vaksinasi secara keseluruhan berada di angka diatas 80 persen. Sedangkan capaian vaksinasi lansia sudah di atas 70 persen.

Adapun untuk vaksinasi untuk anak di Sumbar akan terus diakselerasi. Dia menegaskan, vaksinasi anak harus dilaksanakan, guna pembentukan herd immunity. 

Disamping itu, vaksinasi ini diperlukan dalam menyongsong pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah.

"Vaksinasi Anak, dalam rangka akselerasi percepatan penanganan Covid-19, khususnya dalam rangka persiapan menghadapi pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah," jelas Kapolda.

Selaras dengan Kapolda Sumatera Barat, Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir terus mengingatkan, keikutsertaan dan kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Padang.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Sumbar didampingi beberapa Pejabat Utama diantaranya Karoops Kombes Pol Djajuli, Kabiddokkes Kombes Pol drg Lisda Cancer, Kabidkum Kombes Pol Nina Febri Linda.(*)

“Kami di DPR akan terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar kita bisa sama-sama mencegah segala bentuk kekerasan seksual di sekitar kita,” kata Puan dalam rapat paripurna, yang dihadiri oleh para aktivis perempuan yang tegabung dalam Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual, Selasa (18/1).

Perwakilan aktivis perempuan yang hadir antara lain dari Yayasan Sukma, Institut KAPAL (Lingkaran Pendidikan Alternatif) Perempuan, Migrant Care, Kusdiyah dari LKK NU, Perempuan Mahardika, Suluh Perempuan, dan Sekolah Perempuan DKI Jakarta. 

“Terima kasih atas kehadirannya. Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. 

Setelah menyapa para aktivis perempuan, Puan mempersilakan para perwakilan dari masing-masing fraksi di DPR untuk menyampaikan pandangannya terkait RUU TPKS. 

Usai menjalani sidang Paripurna, Puan kembali menekankan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mencegah kekerasan seksual. Menurutnya, beberapa waktu ke depan merupakan waktu yang krusial. Oleh karena itu, Puan mengaku pihaknya masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan RUU TPKS tersebut.

“Saya memastikan DPR akan selalu terbuka untuk mendengar. Saya tahu bayank yang ingin melihat RUU ini menjadi undang-undang, saya pun demikian. Bantu kami dengan mengawal proses pembahasan RUU TPKS ini agar bisa menjadi produk perundang-undangan yang mampu menghadirkan rasa aman dan keadilan bersama,” pungkasnya. 

Pada minggu lalu (12/1), Puan juga mendapatkan dukungan penuh dari perwakilan aktivis perempuan. Dukungan tersebut didapatkan saat mengundang mereka pada forum dengar pendapat urgensi RUU TPKS. Salah satu perwakilan dalam kegiatan tersebut, Jaringan Kongres Ulama Perempuan (KUPI) Nur Rofiah menegaskan dukungannya kepada Ketua DPR Puan Maharani. Dia mengatakan bahwa kemaslahatan perempuan, sejatinya merupakan sebuah perspektif yang wajib tercakup dalam pemikiran Islam yang senantiasa bertujuan untuk mewujudkan system kehidupan sebagai anugerah bagi seluruh manusia, termasuk perempuan. 

“Perempuan itu memiliki sistem reproduksi dan pengalaman biologis yang berbeda dengan lelaki.  RUU TPKS harus concern dengan pengalaman dan dampak biologis yang dialami perempuan. Pembuktian iman kepada Allah itu adalah dengan berupaya mewujudkan kemaslahatan tersebut,” katanya. (pm)