NetralPost.net

Payakumbuh,netralpost--- Wali Kota Riza Falepi menyampaikan agar peserta Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Payakumbuh dapat memperhatikan 6 hal mengingat sedemikian banyak dan kompleksnya berbagai usulan yang dibahas pada musrenbang yang digelar secara daring dan berpusat di Kantor Wali Kota, Kamis (17/3).

Musrenbang kali ini merupakan musrenbang terakhir yang dilaksanakan pada masa kepemimpinan Riza Falepi-Erwin Yunaz, kepala daerah Kota Payakumbuh periode 2017-2022.

Pertama, Riza mengajak seluruh peserta Musrenbang, baik pada tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota agar menjadikan pelaksanaan musrenbang ini sebagai forum tertinggi dalam proses penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan pembangunan.

Kedua, dalam diskusi musrenbang diarahkan untuk mengerucutkan berbagai usulan menjadi usulan prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah mengacu pada tema musrenbang tahun ini.

Ketiga, dalam melaksanakan penyusunan berbagai rencana kegiatan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dengan penuh rasa tanggungjawab.

Keempat, secara tepat dan proporsional dapat ditetapkan berbagai kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN. Untuk kegiatan yang dibiayai dari kedua sumber pendanaan yakni APBD Provinsi dan APBN dapat dirumuskan untuk diusulkan pada Forum Perangkat Daerah Provinsi dan Musrenbang Provinsi. 

Kelima, memperhatikan arahan Presiden dan Gubernur Sumatera Barat dalam berbagai kesempatan serta arahan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, maka dalam musrenbang ini dapat dirumuskan berbagai rencana kegiatan yang sejalan dengan prioritas dan program kegiatan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat. 

Keenam, memperhatikan berbagai masukan pada berbagai pertemuan, hasil reses DPRD dan kesepakatan dengan anggota dewan, maka pembahasan dan penetapan APBD Tahun 2023 yang diawali dengan pelaksanaan musrenbang ini dapat dilakukan secara lebih terarah dan sinergis serta dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan Pemerintah Kota.

Menurut Riza, musrenbang merupakan salah satu cerminan dari rasa kebersamaan dan partisipasi masyarakat, pemerintah, dan stakeholder terkait dalam merumuskan perencanaan pembangunan untuk kemajuan Kota Payakumbuh dimasa depan. 

"Kita menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintahan, dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat," kata Riza.

Ditambahkan wali kota dua periode itu, Musrenbang RKPD dilakukan dalam rangka pendekatan perencanaan secara bottom up. Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2023 ini diawali dengan musrenbang tingkat kelurahan di 47 kelurahan se-kota Payakumbuh sepanjang bulan Januari 2022 dan musrenbang tingkat kecamatan di 5 kecamatan pada bulan Februari 2022. 

Hasil prioritas kecamatan yang telah diselaraskan dengan Renja Perangkat Daerah terkait selanjutnya dikomunikasikan lagi dengan para pemangku kepentingan dan lintas Perangkat Daerah melalui Forum Perangkat Daerah dalam upaya penajaman sasaran dan target sasaran prioritas pembangunan yang harus dicapai sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

"Sejak tahun 2020, Proses perencanaan bottom up ini kita optimalkan melalui penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) kemendagri. Aplikasi SIPD ini secara berjenjang akan merekam prioritas di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota dan juga  merekam aspirasi dan usulan DPRD yang di dapat dari hasil reses serta aspirasi masyarakat tingkat kelurahan sampai ke kecamatan," kata Riza.

Melalui perencanaan pembangunan yang dimulai dari mufakat RW serta penggunaan aplikasi perencanaan tersebut, Riza mengharapkan dapat menampung dan menyerap aspirasi warga sehingga pembangunan yang dilaksanakan di Kota Payakumbuh benar-benar kebutuhan masyarakat.

Riza juga memaparkan, Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab Covid-19 pada awal Maret 2020. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi Covid-19 di berbagai sektor. 

"Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Berdasarkan publikasi BPS pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 minus 5,32%. Untuk Provinsi Sumatera Barat sendiri pertumbuhan ekonomi minus 1,60%. sedangkan untuk Kota Payakumbuh sendiri pertumbuhan ekonomi kita minus 1,65%," jelasnya.

Sementara itu, tingkat pengangguran tahun 2021 berada pada angka 6,47% mulai menurun dibandingkan tahun 2020 berada pada angka 6,68% artinya tingkat pengangguran turun 0,21% dibandingkan tahun 2020.  Sedangkan angka pengangguran Provinsi sebesar 6,67% dan nasional sebesar 6,26%. Capaian IPM  tahun  2021 sebesar 79,08, kondisi ini naik 1,18 dari tahun sebelumnya dan Angka Harapan Hidup tahun 2020 yaitu  73,84 dimana tahun 2020 sebesar 73,74 tahun.

Dilihat dari tingkat  Kemiskinan Kota Payakumbuh berada pada angka 6,16 % untuk tahun 2021 naik 0,51% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,65%.

"Di tengah tantangan yang berat dalam menghadapi pandemi ini yang berdampak ke semua sektor, kita tetap harus fokus dalam hal percepatan pemulihan ekonomi Sosial Budaya, serta reformasi struktural untuk pertumbuhan yang berkelanjutan," kata Riza.

Riza juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, apabila selama 2 (dua) periode menjabat sebagai wali kota ini masih terdapat beberapa usulan kebutuhan masyarakat yang belum dapat terakomodir dan terealisasi dalam APBD Kota  Payakumbuh. 

"Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota telah berupaya mempertahankan komposisi APBD Belanja Langsung, yakni belanja untuk kebutuhan pembangunan lebih besar dibandingkan belanja aparatur. Namun, karena kebutuhan masyarakat yang diusulkan melalui musrenbang jumlahnya melampaui kemampuan pembiayaan yang tersedia setiap tahun yang diterima oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, maka tidak semua usulan dapat dipenuhi," jelasnya.

Riza juga menghimbau adanya partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat, baik pengusaha, tokoh agama, tokoh adat, dan stakeholder lainnya untuk memastikan pembangunan di Kota Payakumbuh dapat berjalan dengan baik dengan membantu pemenuhan kebutuhan pembangunan dari masyarakat yang belum terakomodir dalam APBD Kota Kota Payakumbuh. 

"Semoga dengan musrenbang hari ini kita dapat memperoleh hasil sesuai dengan tujuan pelaksanaannya. Semoga apa yang kita laksanakan dengan ikhlas dapat memberikan hal yang lebih baik bagi masyarakat kota kita," harap Riza.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Yasrizal menyampaikan berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 70 Tahun 2021, bagi daerah yang masa jabatan kepala berakhir berakhir pada tahun 2022 untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Kota Payakumbuh melalui Bappeda telah menyusun perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 Kota Payakumbuh yang memuat target dan sasaran pembangunan dalam empat tahun periode 2023-2026, yang selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah. 

"RKPD tahun 2023 yang kita Musrenbangkan hari ini merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Disamping berpedoman kepada dokumen RPD tahun 2023-2026, RKPD 2023 juga disusun berpedoman secara top-down kepada dokumen perencanaan yang lebih makro di tingkat Provinsi dan Nasional yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (Pusat) tahun 2023. Dengan demikian diharapkan terjadi keselarasan perencanaan pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat," paparnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, terang Yasrizal, dengan merujuk kepada Tema RKP 2023 yang berjudul Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dan Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan judul Pemulihan Ekonomi Melalui Sektor Strategis Daerah, maka pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2023 Kota Payakumbuh Tahun  ini mengusung tema Percepatan pemulihan ekonomi dan sosial budaya serta reformasi struktural untuk pertumbuhan berkelanjutan.

"Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui pendekatan proses teknokratis, partisipatif, politis, dan top-down/bottom up. Keempat pendekatan perencanaan pembangunan tersebut telah kita laksanakan secara sistematis berdasarkan bukti fisik dan data yang dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Ditambahkan Yasrizal, pelaksanaan musrenbang RKPD merupakan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahun.

Sedangkan teknis pelaksanaan perencanaan daerah dimaksud mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Yon

 50 Kota,netralpost--Diduga terjadi kebocoran Besar pada gerbang bea masuk tempat Wisata Lembah Harau,padahal semua Petugas Gerbang masuk tempat Wisata Lembah Harau merupakan notabene adalah THL (Tenaga Harian Lepas) dari Dinas Pariwisata Kabupaten Limapuluh Kota yang bertugas untuk memungut Retribusi kepada setiap Wisatawan yang berkunjung Ke Lembah Harau,

Petugas Gerbang tersebut diberi Insentif Bulanan yang bersumber dari APBD Kabupaten Limapuluh Kota dan diwajibkan memberikan Tiket Resmi kepada setiap Wisatawan dengan tarif sebesar Rp 5.000/orang 

Setiap Tiket resmi tersebut akan dilobangi barcode registrasi oleh Badan Keuangan sebagai Transaksi Jasa yang sah untuk bukti sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Limapuluh yang berpedoman kepada Perda No.02 tahun 2016.

Kalau setiap Bus atau mobil yang berkunjung membawa Wisatawan, dengan demikian bisa dikalikan Rp 5,000/orang, itulah Sumber PAD yang akan masuk ke Kas Daerah.

Tapi ternyata para petugas gerbang bukannya amanah malah terindikasi melakukan kecurangan dengan tetap memungut Retribusi kepada setiap Wisatawan, sayangnya setiap Retribusi yang diterima tidak diberikan tanda bukti transaksi berupa Tiket Masuk, dengan demikian " cuan-cuan " yang diterima masuk kekantong kantong pribadi, karena perhitungan PAD didasarkan kepada berapa Jumlah Tiket yang terjual.

Hal tersebut disinyalir dilakukan oleh Petugas Gerbang kepada Puluhan bahkan ratusan Bus Pariwisata yang membawa Wisatawan, sehingga tidak pelak mengangkangi Perda No.02 tahun 2016 yang berpotensi merugikan keuangan daerah Ratusan Juta hingga Milyaran rupiah pertahunnya.

Desri Imam Kadis Pariwisata dan Olah Raga (Dispora) ketika dihubungi Via telpon mengatakan Praktek praktek kecurangan tersebut sudah dilakukan oleh Petugas Gerbang selama bertahun tahun yang jelas jelas telah memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.katanya

Apakah ada oknum didalam Dinas Pariwisata yang ikut menerima cuan cuan kecurangan tersebut ? Karena ada indikasi pembiaran praktek praktek kecurangan oleh oknum oknum di Dinas Pariwisata Kabupaten Limapuluh Kota untuk tumbuh subur dalam waktu yang lama, cukup dengan hanya diam tanpa aksi nyata, lalu cuan sebagai pemasukan sampingan bisa terus terjaga? 

Kadis Pariwisata H.Desri  menambahkan " Kami sudah mendengar Praktek praktek kecurangan tersebut dan akan segera kami benahi sistemnya di gerbang, Insyaallah kedepan sistemnya nanti seperti ke gerbang Tol (Tiket Elektronik). Bagi Petugas yang terbukti akan segera kami berikan Surat Teguran " pungkasnya.

Selanjutnya Pak Kadis berkata : " Terkait tentang adanya dugaan orang didalam Dinas Pariwisata yang ikut terlibat dalam pembiaran kebocoran Retribusi, saya akan selidiki dulu, kalau memang ada akan kita proses dan beri sanksi " tegasnya. (Tim)

Payakumbuh,netralpost--

Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda mengatakan, sebelum ini pihaknya telah melakukan monitoring ke seluruh SPBU yang menjual BBM bersubsidi jenis solar yang ada di Payakumbuh. Dan kemudian juga telah menyurati sales manager regional I Pertamina cabang Padang terkait hal tersebut.

"Kita meminta agar memberi penegasan ke seluruh SPBU supaya tidak menjual minyak solar bersubsidi kepada pedagang pengecer, kendaraan plat merah, menertibkan operator nakal serta kita juga meminta tambahan kuota solar ini dari 10ribu KL/tahun menjadi 15ribu KL/tahun," kata Sekda Rida Ananda kepada media di Balai Kota Payakumbuh, Rabu (16/03).

"Langkah ini kita ambil untuk meghindari terjadinya kelangkaan serta antrian panjang di seluruh SPBU yang bisa menyebabkan gangguan ketertiban umum," tambahnya lagi.

Sedangkan untuk distributor minyak goreng Sekda Rida mengimbau supaya minyak goreng ini dipasarkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, jangan sampai bermasalah nantinya.

"Ya, tujuan kita itu jangan sampai terjadi antrian minyak goreng seperti di beberapa daerah di Indonesia. Makanya kita minta komitmen bersama dengan distributor untuk mengatasi masalah kelangkaan ini," ucapnya.

Berdasarkan pantauan dilapangan, Sekda Rida Ananda menyebut untuk minyak goreng dan BBM jenis solar bersubsidi ini, terdapat juga masyarakat yang membeli melebihi kebutuhan sehari-harinya, karena adanya "panic buying" dan ketakutan tidak akan mendapatkan pasokan.

"Jadi saran kita itu ya, kalau butuhnya cuma 2 liter untuk satu minggu ya belinya cukup 2 liter jangan sampai dibeli lebih dari kebutuhan." tukuknya.

Sementara itu Kapolres Payakumbuh AKBP Alex Prawira mengharapkan kepada pemilik SPBU dan distributor minyak goreng di Payakumbuh agar tetap mematuhi seluruh aturan dan regulasi yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

"Tetaplah berjalan sesuai dengan aturan. Kalau ada masalah atau gangguan yang terjadi di lapangan segera lapor, kami siap memberikan solusi dan bantuan yang di butuhkan," ucapnya.

Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan. Siapapun yang menemukan atau melihat adanya pihak-pihak tertentu yang melakukan kecurangan atau pelanggaran bisa segera chat melalui layanan hotline Pemko Payakumbuh nomor 0812-7629-6086. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh memfasilitasi sosialisasi manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Industri Kecil Menengah (IKM) Kota Payakumbuh di aula kantor Disnakerin di Lingkungan Padang Kaduduak, Selasa (15/3).

Acara ini dibuka oleh Kepala Disnakerin Yunida Fatwa  didampingi Kabid Naker Gesmalindra, serta Kabid Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan cabang Bukittinggi Dina Khairina.

Yunida Fatwa menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah membawa program penting bagi pelaku IKM di Kota Randang.

"Semoga para pelaku IKM bisa memahami betapa pentingnya BPJS ketenagakerjaan, setiap pegawai berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja," kata Yunida.

Sementara itu, Dina khairina selaku Kabid Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial, UMKM wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pada Pasal 6 Ayat 1 penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi upah kerja selain penyelenggara negara dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri dari, usaha besar, usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro.

"Sedangkan pada Pasal 6 Ayat 2 pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan skala usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai 1 juli 2015 wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS ketenagakerjaan untuk mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun dan program jaminan kematian secara bertahap," tukas Dina. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Pemerintah Kota Payakumbuh termasuk yang tercepat dalam menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Wali Kota Payakumbuh Tahun 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sesuai aturan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, LKPJ ini paling lambat sudah harus disampaikan oleh Pemko ke DPRD pada akhir Maret 2022. Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Wali Kota Payakumbuh Tahun 2021 dalam rapat paripurna yang digelar di kantor DPRD, Senin (14/3). 

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus didampingi Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan Armen Faindal, serta dihadiri oleh Anggota DPRD, Sekwan Yon Refli, kepala OPD, dan tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD Hamdi Agus menyampaikan keputusan DPRD Kota Payakumbuh terkait hasil rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun 2021 ini akan dibahas oleh panitia khusus I, II, III kedepannya.

"Hasilnya berupa catatan strategis yang berisikan rekomendasi dewan terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kedepan," kata Hamdi.

Sekda Rida Ananda dalam sambutannya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota DPRD Kota Payakumbuh dalam membahas LKPJ Wali Kota tahun anggaran 2021. 

"Atas pemberian catatan strategis dan rekomendasi yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, tugas pembantuan dan juga penugasan selama tahun anggaran 2021 ini nantinya, keputusan DPRD sangat penting dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kedepan," kata Sekda. 

Sememtara itu Kabag Pemerintahan Aplimadanar menambahkan Tim Penyusun  LKPJ Tahun 2021 bekerja cukup cepat dan tidak keteteran dengan jadwal, sehingga Pemko bisa menyampaiakannya ke DPRD sebelum waktu tenggat.

"Kami apresiasi kerja cepat ini dan kami ucapkan terima kasih. Nantinya pansus di DPRD akan rapat kerja dengan tiap OPD sesuai mitra kerjanya, dan akan menghasilkan rekomendasi berupa saran, masukan, maupun kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021," pungkasnya.  (Yon)

50 Kota,netralpost -- Guncangan Gempa bumi dengan episentrum di Pasaman Barat pada 25 Februari 2022 lalu meninggalkan duka yang mendalam bagi warga Pasaman dan Pasaman Barat. Betapa tidak gempa bumi telah merenggut puluhan korban jiwa, kerugian harta benda, serta meluruhkan harapan hidup korban yang selamat. Tak ayal, bencana alam terdahsyat di Sumatera Barat di awal tahun 2022  memantik kepedulian dari berbagai kalangan dari dalam luar wilayah terdampak bencana.  

Tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota yang notabene juga tetangga terdekat Kabupaten Pasaman. Meski sebagian wilayahnya juga terdampak, bak kaba buruak bahambauan Limapuluh Kota turut merasakan duka Pasaman dan Pasaman Barat. Terlebih untuk membangkitkan kembali harapan hidup bagi korban yang terdampak langsung bencana gempa bumi.

Tak mau berpangku tangan, semenjak Februari lalu, atas inisiatif Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo, dikoordinir oleh Sekretaris Daerah Widya Putra, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota menggalang donasi bersumber dari Aparatur Sipil Negara, tenaga non ASN, para pihak yang bersimpati atas musibah gempa bumi.Hasil penggalangan bantuan diserahkan langsung secara simbolis oleh Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo kepada Bupati Pasaman Benny Utama dan Bupati Pasaman Barat Hamsuardi pada hari ini, Senin (9/03/2022) di Kantor Bupati Pasaman dan Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat.

"Bantuan ini merupakan bentuk solidaritas Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota kepada warga Pasaman dan Pasaman Barat yang terdampak bencana. Total bantuan yang kami bawa sejumlah 120 juta rupiah yang nantinya dibagi dua, 60 juta rupiah untuk Pasaman dan 60 rupiah juta untuk Pasaman Barat. Kami membawa bantuan berupa uang tunai yang diserahkan secara langsung kepada Bupati masing-masing daerah," ujar Bupati Safaruddin.

Bupati Safaruddin juga berharap donasi yang terkumpul dapat menjadi ladang amal bagi para pemberi donasi dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk meringankan beban bagi para korban musibah gempa tersebut. Di sisi lain, menurutnya, terselenggaranya pengumpulan donasi ini juga menandakan hubungan antara Pemerintah Daerah yang ada di Sumatera Barat terjalin dengan baik. "Kami berharap kegiatan tolong-menolong dalam kebaikan senantiasa akan menjadi budaya bagi semua pegawai yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota", tutup Bupati Safaruddin.

Penyerahan Bantuan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota ke Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat turut dihadiri oleh Ketua TP-PKK Nevi Safaruddin, Asisten I Hendra Azmar, Asisten II Fitma Indrayani, Sekretaris Dewan Dedi Permana, Kepala Dinas Pendidikan Limapuluh Kota Indrawati, Plt Kepala Dinas PU Rilza Hanif, Kepala Dinas Pertanian, Hortikultura, dan Perkebunan Witra Porsepwandi, Kepala Dinas Dukcapil Refilza, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Irene Yunirman, Kepala Satpol PP Fidria Fala, Plt Kalaksa BPBD Ramadinol dan Pimpinan Baznas Limapuluh Kota Nursal.(Yon)

Payakumbuh,netralpost - Bupati Kabupaten Nias Barat beserta jajaran mengaku terkesan saat berkunjung ke Mal Pelayanan Publik Kota Payakumbuh yang berlokasi di Lt. I Balai Kota Payakumbuh pada Senin (14/03).

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu disambut langsung oleh Wali Kota Payakumbuh yang diwakili Asisten II Setdako Payakumbuh, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretaris DPMPTSP serta beberapa pejabat dari Diskominfo dan DPMPTSP Kota Payakumbuh.

"Selamat datang di Payakumbuh Pak Bupati beserta rombongan, semoga Bapak bisa merasa nyaman dan betah berada di Payakumbuh ini," kata Asisten II Elzadaswarman kepada seluruh hadirin. 

Sebelum melanjutkan ramah tamah, tak lupa Asisten II Elzadaswarman mengajak seluruh hadirin diruang pertemuan untuk berdoa sesuai keyakinan masing-masing untuk keselamatan saudara-saudara kita di Kabupaten Nias Selatan yang hari ini diguncang gempa 6,9 SR. 

Lebih lanjut Asisten II Setdako Payakumbuh langsung memaparkan bahwa dalam menyuguhkan layanan terbaik kepada masyarakat sangat diperlukan komitmen kuat dari Aparatur Sipil Negara untuk memberikan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat yang tentunya harus di dukung juga dengan sarana dan prasarana serta teknologi yang mumpuni.

“Salah satunya ya dengan adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) ini. Masyarakat akan lebih nyaman dalam berbagai urusan. Dan kita juga memberikan pelayanan prima dengan didukung tenaga-tenaga terampil dibidangnya masing-masing,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu beserta jajaran langsung melakukan diskusi dan bertukar informasi tentang program unggulan bersama jajaran dari Pemko Payakumbuh untuk menggali lebih dalam berbagai informasi tetang mal pelayanan publik.

"Dari hasil diskusi tadi kita mendapat banyak pencerahan dari Pemko Payakumbuh. Dan sekembalinya kami nanti secepatnya akan kami tindak lanjuti untuk menghadirkan MPP juga di tempat kami. Karena kami ingin sekali mewujudkan pelayanan ini agar masyarakat kami nantinya juga dapat merasakan pelayanan terbaik seperti di Payakumbuh ini," ucapnya.

Usai ramah tamah di Aula Pertemuan Randang, selanjutnya Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu beserta rombongan melakukan peninjauan ke Mal Pelayanan Publik (MPP), disini beliau sangat terkesan dengan layanan yang telah dihadirkan Pemko Payakumbuh kepada masyarakat.

Bupati Khenoki menilai Pemko Payakumbuh sudah  mampu menyajikan segala urusan dan layanan bagi masyarakat dan tidak lebih dari limabelas menit dalam satu atap sekaligus satu kantor dengan pemerintahannya.

“Saya sangat terkesan sekali dengan pelayan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Payakumbuh, selain mengurus urusan Administrasi Kependudukan, bahkan masyarakat juga bisa berinteraksi langsung dengan kepala daerah dan pejabatnya,” ucap Bupati Khenoki.

“Memang tidak salah kami datang berkunjung ke salah satu mal pelayanan publik terbaik se Indonesia. Tentu ini bisa menjadi referensi dan hal yang patut kami tiru untuk kami terapkan juga di daerah kami nantinya,” pungkasnya.

Diakhir kunjungan, Bupati Khenoki Waruwu beserta rombongan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Wali Kota Riza Falepi melalui Asisten II Elzadaswarman beserta jajaran atas sambutan dan jamuan serta segala informasi yang telah diberikan. Bupati berharap suatu hari juga dapat menjamu kunjungan balasan dari Pemerintah Kota Payakumbuh. (Yon)

 

Padang(SUMBAR)-Tepat pada Sabtu (12/3/2022), Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat atau Bank Nagari genap berusia 60 tahun. Rangkaian upacara dan pemotongan kue ulang tahun, menandai peringatan hari bersejarah tersebut di halaman Kantor Pusat Bank Nagari, Jl. Pemuda no. 21 Padang.

Pada kegiatan yang dihadiri seluruh direksi, komisaris, semua pemimpin cabang, para direksi periode sebelumnya, ibu-ibu Isbanda, serta sejumlah undangan lainnya, juga dibagikan berbagai hadiah kepada karyawan dan kantor cabang yang berprestasi, serta para pemenang berbagai lomba di lingkungan internal Bank Nagari.

Direktur Utama Bank Nagari Muhamad Irsyad pada kesempatan itu menyebutkan, sejak tahun 2017 lalu mereka sudah berorientasi pada era milineal dengan mewujudkan transformasi digital dan mewujudkan pengembangan layanan digital dengan tagline “Nagari GAUL (Gampang Aman Untung Lancar)". Hal itu selaras dengan tema pada HUT kali ini yakni “Digitalisasi Untuk Produktivitas”.

"Dengan didukung oleh layanan digital untuk semua segmen layanan serta implementasi transformasi digital kami terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan sekaligus mendorong kinerja bisnis bank," kata Muhamad Irsyad.

Dengan kerja keras tersebut, berbagai prestasi nasional terus didapatkan oleh bank kebanggaan rakyat Sumbar ini. Bahkan awal tahun ini, berdasarkan penilaian Infobank, Bank Nagari juga berhasil meraih prestasi sebagai BPD terbaik di Indonesia dengan pencapaian kinerja mereka yang luar biasa pada tahun 2021.

Asset mencapai Rp28,25 triliun, kredit mencapai Rp20,99 triliun, Dana Pihak Ketiga mencapai Rp23 triliun dan laba mencapai Rp416,29 miliar.

Seiring dengan itu, ratio keuangan Bank juga membaik dengan indikator sebagai berikut : CAR 21,6 persen, ROA 1,98 persen, LDR 91,25 persen dan NPL 2,48 persen.

Market Share Bank Nagari di Sumatra Barat saat ini dari sisi asset sebesar 34,81 persen, dari sisi kredit/pembiayaan sebesar 35,80 persen, dari sisi DPK mencapai 43,49 persen.

"Kita juga telah melakukan Penyaluran Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Tahap I sebesar Rp250 miliar dengan lavarage 3,97 kali atau setara Rp992,37 miliar, dan Tahap II sebesar Rp250 miliar dengan lavarage 5,38 kali atau setara dengan Rp1,34 triliun," kata Irsyad.

Berikutnya, Penyaluran Kredit/ Pembiayaan Program Tahun 2021, di antaranya Penyaluran KUR sebesar Rp1,62 triliun dengan jumlah nasabah 12.378 debitur, penyaluran KPR FLPP sebanyak 1.519 Unit, yang terdiri dari KPR FLPP Konvensional dan Syariah.

Ia mengatakan arah kebijakan proses bisnis yang disusun untuk 2022 selain pengembangan teknologi informasi melalui transformasi digital juga dilakukan peningkatan kapabilitas human capital.

"Saat ini nasabah Bank Nagari sudah bisa menikmati berbagai layanan digital yang tak kalah dari perbankan nasional lainnya. Di antaranya pengembangan Mobile Banking versi terbaru, Nagari Cash Management, QRIS, Laku Pandai (Lapau Nagari), serta penambahan delivery channel," tutur Irsyad.

Salah satu bukti keberhasilan digitalisasi Bank Nagari, tercermin dari meningkatnya jumlah pengguna produk dan layanan digital.

Jumlah pengguna (user) meningkat 41,40 persen, sedangkan transaksi mengalami kenaikan 34,32 persen dari periode sebelumnya.

Seiring dengan pertumbuhan tersebut, transaksi melalui Nagari Mobile Banking juga melesat dengan transaksi per Desember 2021 sebesar Rp892 miliar dengan fee based mencapai Rp36,3 miliar. la menyampaikan peran Bank Nagari sebagai agen pembangunan di daerah tercermin dari dukungan dalam menyediakan dan melaksanakan kerja sama layanan digital.

Layanan digital yang disediakan di antaranya yaitu Nagari Cash Management, SP2D Online, Smart Tax Solution, Samsat Digital Nasional (Signal), Nagari Virtual Acount, N-Retribusi (Pasar, Pariwisata, Sampah, Parkir, KIR), N-Auto debet, dan lainnya.

Komisaris Utama Bank Nagari Benni Warlis menilai pandemi Covid-19 justru mempercepat proses digitalisasi dan kesempatan inilah yang diambil oleh manajemen untuk mendongkrak kinerja Bank Nagari.

Selain itu ia mengatakan, 30 persen penduduk di Sumbar merupakan nasabah Bank Nagari, hal ini menandakan Bank Nagari telah menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Benni mengatakan saat ini seluruh manajemen Bank Nagari tengah berupaya memenuhi seluruh persyaratan untuk konversi ke syariah. Begitu pula dengan pemerintah Sumatra Barat kini sedang mempersiapkan Perda nya.(Hl)

Payakumbuh,netralpost ---- Wakil Wali Kota Erwin Yunaz menjamu atlet karate yang tergabung dalam Akademi Karate Latina Club (AKLC) di rumah dinas wakil wali kota, Jumat (11/3) malam.

Kedatangan para karateka Kota Randang itu dipimpin oleh Ansarullah selaku pelatih dan pendiri AKLC, klub ini sering tampak latihan di dojo dekat SMKN 4 Payakumbuh.

Dari keterangan Ansarullah, yang menerangkan jumlah karateka yang ada dalam Dojo AKLC ada 18 atlet dan sudah dilakukan penjaringan untuk persiapan sebagai karateka berprestasi.

"Karateka yang latihan rutin dari Senin sampai Jumat. Akademi kami punya ambisi meraih prestasi di tingkat nasional dan internasional. Alhamdulillah selama AKLC berdiri, karateka kami telah pernah juara dalam O2SN Nasional, dan kejuaraan nasional tingkat Sumatera, serta kejuaraan lainnya," kata Ansarullah.

Ditambahkannya, AKLC juga menyampaikan apresiasi kepada Wawako Erwin Yunaz dan merasa senang sekali atas jamuan yang diundang sekaligus memberi motivasi kepada anak-anak agar giat dan meraih prestasi gemilang kedepan.

"Kami mohon dukungan kepada Pemko dalam iven-iven kejuaraan yang akan diikuti karateka kita, karena apapun kejuaraannya kami siap untuk ikut," ujar pria yang berdinas di Polres Payakumbuh itu. 

Sementara itu, Wawako Erwin Yunaz yang didampingi Ketua GOW Machdalena mengatakan Kota Payakumbuh menyimpan banyak potensi sumber daya manusia yang siap untuk berkompetisi dan berprestasi, hal ini tentu sangat diapresiasi oleh Erwin.

"Apalagi semangat berkompetisinya yang tinggi, kedepan kita akan menggiatkan iven-iven olah raga untuk menjaring bibit-bibit yang bisa dikirim ke PORPROV, PON, bahkan Olimpiade," kata Erwin yang juga merupakan atlet bela diri Kempo.

Orang nomor dua di Kota Payakumbuh itu juga berpesan agar semangat untuk maju dan terampil terus ditanamkan pada karateka sehingga mereka tetap percaya diri dalam mengikuti ajang pertandingan yang diselenggarakan di berbagai daerah. (Yon)

50 Kota,netralpost -- Salah satu upaya dalam peningkatan kerjasama transfer teknologi sekaligus tindak lanjut investasi di bidang pertanian dan perternakan kedepannya akan dibentuk Kelompok Kerja (Working Group) yang akan diisi oleh tenaga ahli yang berasal dari kedua belah pihak. Hal ini bertujuan agar masalah teknis yang ditemui dalam proses alih teknologi pertanian ini bisa berjalan dengan baik, dan semoga kerjasama ini dapat direalisasikan secepatnya. Paparan ini disampaikan oleh Fiorel sebagai salah satu pimpinan delegasi investor yang berasal dari Rumania saat melaksanakan pertemuan secara virtual (Zoom Meeting) selama hampir dua jam dengan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo pada Jum'at sore (11/03/22). 

Zoom Meeting ini juga diikuti oleh calon investor yang berasal dari Rumania, Chief Executive Officer (CEO) jaringan media online Kabar Media Group (KMG) Ben Ibratama Tanur, Akademisi dari Universitas Andalas Erigas Eka Putra, Bisnis Development Liko Elga Ben Tanur, Asisten II Fitma Indrayani, Pelaksana Tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Aimel Nazra, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Eki Hari Purnama, Kepala Dinas Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan Witra Porsepwandi, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Devi Kusmira, Kepala Dinas Pangan Gusdian Laora serta Ketua TP-PKK Nevi Zulvia Safaruddin.

Pertemuan secara virtual yang digagas oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Rumania dan Republik Moldova Irjen Pol. (Purn) Amhar Azeth itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang telah berlangsung beberapa bulan lalu di Jakarta dengan beberapa investor Rumania yang juga diikuti Bupati Safaruddin beserta Anggota Fraksi Golkar DPRD Doni Ikhlas, Pelaksana Tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Aimel Nazra, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Eki Hari Purnama dan Ketua TP PKK Nevi Zulvia Safaruddin serta beberapa Walinagari yang ada di Limapuluh Kota.

Pada pertemuan virtual kali ini Bupati Safaruddin menyampaikan secara terbuka ajakan untuk pemerintah dan dunia usaha Republik Rumania agar berinvestasi sekaligus transfer teknologi terutama di Bidang Pertanian dan Perternakan di Limapuluh Kota. Seterusnya ia mengatakan, saat ini populasi ayam petelur dan pedaging di Limapuluh Kota mencapai 40 juta ekor. "Kami membutuhkan pakan jagung sebanyak 180.000 ton/bulan dan saat ini baru terpenuhi hanya 25-30% dari total kebutuhan setiap bulannya", tutur Bupati. 

Bupati juga menambahkan, salah satu yang menjadi program prioritas Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota adalah untuk membuka lahan jagung seluas 20.000 hektar agar nantinya dapat mencukupi kebutuhan pakan ternak yang ada. Terakhir, ia berharap pertemuan ini nantinya  mendapatkan hasil yang memuaskan dan bisa dilanjutkan ke wacana kerjasama yang direncanakan. "Kami mengundang Pak Dubes dan pengusaha Rumania untuk datang ke Limapuluh Kota.” tutup Bupati.(Yon)

50 Kota,netralpost--

Dalam keterangannya Tajul Arifin menyatakan bahwa Bidang Sapras Dinas Perhubungan Limapuluh Kota pernah menggunakan Rekening Bank milik THL Dinas Perhubungan Limapuluh Kota yang memang bertugas sebagai salah satu Tenaga Administratif yang diberi tugas untuk mengumpulkan Retribusi Daerah di Kantor Dinas Perhubungan, tapi hanya di bulan Februari 2021 saja.

" Pada masa peralihan setoran retribusi ke kas daerah yang biasanya mingguan (weekly) memang pernah menggunakan Rekening sementara (THL), tapi hanya sekira satu bulan saja, setelah kebijakan diubah menjadi harian (Daily), Retribusi langsung dikirim ke BUD ( Bendahara Umum Daerah ) sampai sekarang " ungkap Tajul Arifin kepada media ini, Sabtu 12 Maret 2022.

Tajul Arifin yang bertugas sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Limapuluh Kota sejak Juli 2021 yang lalu tidak membuat kebijakan yang baru tetapi hanya melanjutkan Program Bidang Sarana dan Prasarana sebelumnya.

Selanjutnya terkait Penggunaan Kekayaan Daerah berupa Bus beliau menyatakan : " Bus yang beroperasi hanya 2 unit, yang 2 lagi rusak, sampai sekarang masih di bengkel. Memang ada penyewaan secara komersil, tapi habis untuk biaya perawatan bus bus tersebut. Jadi kami berimprovisasi dengan memakai Penyewaan Bus bus tersebut yang memang tidak seberapa untuk memperbaikinya lagi. Jadi ibaratnya gali lobang tutup lobang. Jadinya di Akhir tahun, Kas Retribusi untuk Kekayaan Daerah (Bus) menjadi Rp 0,-." tukuknya.

Dalam mengurangi dugaan kebocoran Retribusi Daerah ke Kas BUD, Dinas Perhubungan Limapuluh Kota yang sekarang naik ke Grade A (hanya 2 Dishub se Sumbar), semua setoran Retribusi akan diubah menjadi Setoran Elektronik, : " Mulai tahun 2022 Dinas Perhubungan Limapuluh Kota tidak menerima uang cash, sekarang baru diterapkan pada bidang KIR, yang mengurus Kir petugas Dishub tidak menerima Uang Cash, tapi langsung di setor Ke Rekening Bank yang sudah di Registrasi (Bank Nagari). Untuk Penyewaan Bus dan Retribusi TPR sedang diupayakan peralihan ke Pembayaran Elektronik " pungkas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Limapuluh Kota Dharmawijaya, yang dilantik Akhir Desember 2021 yang lalu.( Yon)

Aie Tobik,netralpost--

Dalam sambutanya Wakil Walikota menyampaikan bahwa membangun rumah ibadah itu adalah tanggung jawab bersama. Membangun sarana ibadah ini tidak cukup dengan mimpi,perlu kerja Keras Panitia dan BKM, akan tetapi harus punya keberanian, membangun sarana ibadah ini tidak hanya tanggung jawab tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama,"ujarnya Erwin Yunaz

Wakil Wali Kota juga berharap agar setelah di bangun nantinya rumah ibadah tersebut benar-benar dirawat dan banyak jamaahnya. Mari sama-sama kita doakan kepada para panitia agar dalam pembangunan berjalan dengan baik, mudah-mudahan dengan dibangunnya masjid AL-Falah ini dapat menambah iman dan taqwa kita semua utamanya warga setempat," pungkasnya.

Ketua BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Andra Depriandi (Idep),Indrawarman,S.Dt Majo Sati Ketua Pembangunan  Masjid yang didampingi Buya Zakirman Mengurai Pembangunan Mesjid Alfalah Ini sudah Lama Direncana oleh Tetua Mesjid Yang dulu Nama nya Awal berdiri Surau Dagang awal Berdirinya,Insyalllah dengan dukungan Jemaah Masjid dan tokoh Pokan Salasa,dan Anak kemanakan/cucu Pendiri surau dagang Masjid ini Kita Bangun untuk Keamanan dan Kenyaman Beribadah.dan juga akan ditambah Pembangunan Takhfiz.

Sementara itu Edwar DF Tokoh Air Tabit Dengan diletakkannya batu pertama pembangunan Masjid Al-Falah ini, berarti cita-cita dan harapan masyarakat jamaah khususnya dan umumnya masyarakat Padang Tangah Payobadar untuk kehadiran masjid yang megah. "Untuk membangun Masjid Al-Falah ini sudah lama diidam-idamkan. Baru pada periode kepengurusan sekarang bisa terwujud. Semoga dalam proses pembangunannya berjalan lancar dan sukses. Amiin ya Rabbal'alamin," ujar Edward DF Wakil Ketua Komisi DPRD Kota Payakumbuh sebagai salah seorang penasihat DKM Masjid Al-Falah (Yon)