Latest Post

Aceh Aceh Singkil Adv DPRD kota Padang Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar Andre Rosidae Artikel Asbanda ASN Athari Gauthi Bali Bangkok Banjarmasin banjir bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Basnaz pariaman Batam batanglembang Bawaslu padang Bawaslu Sumatera Barat bencana alam bencana banjir besar v padang BISNIS BPBD Padang BPJN I SUMBAR BPJN II SUMBAR BPJN SUMBAR BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar Brimob polda sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Dandrem Darul Siska Dharmasraya Di dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas pendidikan kota Padang dinas pendidikan padang Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dinas sosial Diritelkam Intelkam Polda Sumbar Dirkrimsus Polda Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DMI Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Padang DPRD Solok DPRD Sumbar DPW FRN SUMBAR DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Emiko Epyardi Asda Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran Fly Over Sitinjau Lauik G20 gandoriah Ganjar Pranowo Garuda KPPRI Sumatera Barat gerindra Golkar GP ansor Kabupaten Solok Gp ansor pasaman GP Ansor Pesisir Selatan GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humas polda sumbar Humbahas HUT KOPRI HUT RI Ke-79 ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta Jalan Nasional Pesisir Selatan jalan rusak jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Sijunjung Kabupaten Solok KAI Drive II Sumatera Barat Kajati sumbar Kalapas II A padang Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres agam Kapolres Dharmasraya Kapolres Pasaman Barat Kapolres Sawahlunto Kapolres Solok Kapolres solok selatan Kapolresta padang kapolri Karang taruna Karya Tulis Kasat lantas lima puluh kota kasat lantas Solok Kejaksaan Negeri Padang Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM KemenPU Kementerian Agama Republik Indonesia KementerianPU Kementrian PUPR Kepulauan Riau kesehatan Kids KJI Sumbar KNPI Sumbar Kodam XX/TIB Kodim Sijunjung Kominfo Solok Korem 032/Wbr korem padang Kota Batam kota Padang Kota Pariaman Kota solok KPU Sumbar Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Masyarakat MBG Medan medison mentawai menyambungnegeri MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI MUA Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nahdliyin Nasdem Nasional Natuna NKRI NU NU online nu Solok olahraga Ombudsman Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Pantai Padang Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PBNU PC gp ansor solok PC IPNU PADANG PC IPNU pesisir Selatan PCNU Kabupaten Solok PCNU kota Padang PCNU Pesisir Selatan PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru Pembangunan Pemda Dharmasraya pemda solok pemerintahan pemilu Pemkab Pemkab Dharmasraya Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemko Padang Panjang Pemprov Sumatera Barat. Pemprov Sumbar Pendidikan pengabdian pers rilis Pesisir Selatan PI IPNU SUMBAR Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada Pilkada Kabupaten Solok PKB Pesisir Selatan PKB Sumbar PKC PMII SUMATERA BARAT PKH Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Riau Polda Sumbar polisi politik Polres 50 kota Polres lima puluh kota Polres padang pariaman Polres pasbar polres Sijunjung Polres Solok Polres Solok Selatan Polresta padang polri PPP Sumbar Presiden Prabowo Prokopim padang PSI PT KAI PT KAI SUMBAR PUPR PUPR Padang PUPR Provinsi Sumbar PW Ansor Sumbar PW Pagar Nusa Sumbar PWNU Sumbar Ratu Prabu Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya setahunberdampak sigapmembangunnegeriuntukrakyat Sijunjung Simalungun SMAN 2 LEMBAH GUMANTI SMK 9 Padang SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Thailand Tiba Tips and trik TNI TNI AU TNI/Polri Tokoh Masyarakat Tokoh Sumber TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas Universitas Syedza Santika Padang UPT Asrama Haji Embarkasi Padang UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88

 Payakumbuh,netrpost


- Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pekan Imunisasi Dunia (PID) 18 April mendatang serta Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) yang dimulai bulan Mei besok. Pemko Payakumbuh adakan pertemuan di Aula Ngalau Indah Balai Kota Payakumbuh, Rabu (13/04).


Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kapolres Payakumbuh, Kepala Dinas Kominfo Junaidi, Kepala Dinas Pendidikan, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Camat, Lurah serta Kepala Puskesmas se Kota Payakumbuh.


Wali Kota Payakumbuh yang diwakili Asisten III Amriul Dt. Kirayiang meminta kepada semua pihak untuk dapat terlibat dalam mensukseskan dan mempromosikan PID dan BIAN di Kota Payakumbuh.


"Imunisasi ini penting, karena ada beberapa penyakit yang bisa dicegah hanya dengan melakukan imunisasi ini," katanya kepada media.


Maka dari itu, Amriul mengatakan peran lintas program dan lintas sektor sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada semua pihak bahwa imunisasi sangat penting untuk memberi perlindungan terhadap Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I).


"Serta dengan imunisasi ini juga dapat mencegah kejadian luar biasa (KLB) pada masa yang akan datang. Ini demi mewujudkan generasi bangsa yang sehat, kuat dan cerdas," ucapnya.


Sementara itu Plt. Kepala Dinas Kesehatan Yuniri Yunirman menyebut untuk Kota Payakumbuh tahun 2021 lalu tercatat masih ada 622 (21,3 persen) balita yang belum lengkap status imunisasinya. Sedangkan cakupan untuk imunisasi campak dan rubella (MR) bayi tahun 2021 sebanyak 2.265 (77,4 persen).


"Untuk tahun 2022 ini sampai Februari lalu baru tercatat 209 (7,5 persen) bayi yang baru terimunisasi MR. Sementara target untuk bulan Februari itu harusnya 15,8 persen," ucapnya.


"Makanya melalui kegiatan PID dan BIAN ini merupakan momen yang tepat untuk mengejar imunisasi lengkap bagi balita kita yang belum di imunisasi. Dan target  untuk melahirkan generasi yang sehat itu bisa tercapai," tukuknya.


"Kita juga harapkan kepada stakeholder terkait seperti Dinas Pendidikan, lurah untuk memberikan informasi kepada wali murid karena sebagian besar yang akan diimunisasi itu anak usia 9 bulan - 15 tahun," pungkasnya. (Yon)





Payakumbuh,netralpost - Untuk memastikan kestabilan kebutuhan selama bulan Ramadhan tahun 2022, Dinas Koperasi dan UKM kota Payakumbuh melalui bidang perdagangan selalu terjun ke lapangan monitoring sejumlah komoditas kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional ber-SNI Ibuh.


Kepala Dinas Koperasi dan UKM kota Payakumbuh, H. Dahler, SH didampingi Kabid Perdagangan Israneldi, di ruang kerjanya, Selasa (12/4), mengatakan harga komoditas kebutuhan pokok terjadi naik harga karena tingginya permintaan.

"Kenaikan harga kebutuhan pokok selama bulan suci ramadhan pasti ada, lantaran tinggi nya permintaan dari konsumen karena ada nya peningkatan arus barang yang masuk ke pasar,"ujar Dahler.


Pihaknya (Tim monitoring Perdagangan-red) selalu memonitor harga-harga kebutuhan pokok setiap harinya serta meminta laporan dari setiap pasar yang ada di wilayah Kota Payakumbuh. kenaikan harga tidak hanya terjadi bulan ramadhan atau hari raya saja, terkadang hari biasa pun juga ada kenaikan lantaran permintaan tadi.


Ditambahkan Kabid Perdagangan Israneldi, besaran kenaikan harga komoditas kebutuhan barang pokok, biasanya sih yang Barang yang mudah di konsumsi cepat seperti telur, daging, ayam, bawang, minyak dan kenaikan harganya tergantung dari permintaan dari pedagangnya.


"Dinas perdagangan dalam hal kenaikan harga tidak bisa melarang kenaikan harga yang dilakukan pedagang, sebab barang yang di jual milik pedagang sendiri bukan milik pemerintah," ulasnya.


“Kenaikan harga kebutuhan pokok itu beda-beda nilainya, ada yang naik 30 persen, lalu ada yang naik 50 persen bahkan 100 persen. Seperti bawang merah 32/kg alami kenaikan yang sebelumnya 30/kg, daging masih stabil dengan 130-140 ribu/kg, minyak goreng kemasan 2 liter capai harga 55 ribu, ayam potong masih stabil harga Rp. 27 ribu/kg, beras premium 12-13 ribu/kg, gula 14ribu/kg, cabe rawit turun harga 25-30 ribu/kg dan telur Rp. 1400/butir. Semua harga barang dipredikasi alami kenaikan, karena pedagang tahu kalau kebutuhan menjelang hari raya akan meningkat,” pungkas Israneldi yang penuh inovasi itu. (Yon)




Padang--Program Gemarindu yang dicetuskan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatra Barat, memberikan warna baru dan semarak bulan suci ramadan 1443 hijriyah.

Tak hanya ditingkat provinsi  program Gemarindu (Gema Ramadan Indah dan Syahdu) juga menggema di Kemenag kabupaten kota bahkan madrasah dan KUA.

Program Gemarindu memiliki sebelas program, salahsatunya Senur (Semarak Nuzul Quran). Untuk memulai kegiatan Senur ini, Kakanwil Kemenag Sumbar, H. Helmi, didampingi Kepala Bidang Penais Zawa, H. Yufrizal, dan Sub Koordinator Penyuluh, Thomas Febria membuka rangkaian lomba dalam semarak nuzul quran ini.

Pada kesempatan itu, Kakanwil mengatakan lomba ini dalam rangka menyemarakkan peringatan nuzul quran. Hari ini akan dimulai lomba tahfiz bagi Kepala Madrasah se Sumatra Barat.

"Saya sangat senang karena disela sela kesibukan kita ada kegiatan tambahan tanpa penghasilan tambahan. Saya juga memberikan apresiasi kepada Kabid Penais Zawa yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan baik," tuturnya.

Dikatakan Kakanwil, ASN Kementerian Agama harus menjadi contoh dari setiap program yang telah dilahirkan. Rasanya tidak nyaman jika punya program tahfizul quran tapi tidak mengamalkannya.

"Sama seperti saat kita kita bicara wakaf tetapi kita tidak ikut berwakaf. Kita bicara zakat tetapi tidak berzakat. Hal ini membuat tidak nyaman secara psikologi," ungkap Kanwil.

Sementara itu, ungkap Kakanwil, madrasah sudah dikuatkan dengan program Sahabatqu (Madrasah Hebat Bermartabat Tahfizul Quran). "Kita sudah minta Kabid Penmad agar madrasah dalam menyusun SKLnya mencantumkan program itu," ujar Kakanwil.

"Siswa madrasah baru bisa lulus dari satuan pendidikan jika sudah menghafal sekian juz Alquran. Tentukan berapa juz untuk masing-masing tingkatan," ungkap Kakanwil.

Kemudian kepada penghulu dan penyuluh Kakanwil berpesan untuk ikut berpartisipasi dalam program tahfiz ini. "Kalau bukan kita siapa lagi. Untuk itu saya berharap kepada Penghulu dan Penyuluh untuk menjadi perpanjangan tangan setiap program Kemenag," pesan Kakanwil.

Sebelumnya Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf (Penais Zawa), H. Yufrizal mengatakan ada 5 (lima) lomba yang dilaksanakan dalam kegiatan senur ini, lomba azan bagi siswa MTs, lomba Khutbah Jumat bagi Siswa MA, lomba Hifzil Quran bagi Kepala Madrasah, Penghulu dan Penyuluh se Sumatra Barat.

"Sampai hari ini sudah terdaftar peserta dari setiap cabang lomba itu, 99 peserta. Alhamdulillah kegiatan ini mendapat respon yang luar biasa dari Kemenag kabupaten kota," ungkap Yufrizal.

Untuk hari ini kata Yufrizal dilaksanakan lomba Hifizil Quran bagi Kepala Madrasah, besok akan dilanjutkan dengan lomba hifzil quran bagi Penyuluh dan Penghulu. Lomba dilaksanakan di Aula AB 1 dan Ab 2.

"Sementara untuk semarak Nuzul quran akan dilaksanakan secara hybrid meeting. Kita akan hadirkan 1000 peserta secara online. Penyuluh kita berjumlah 1.400 orang akan ikut menyemarakkan hari puncak Nuzul Quran," pungkas Yufrizal.

Dewan juri untuk lomba hifzil quran ini dari Bidang Penais Zawa, Yusran Lubis dan Penyuluh Bakri, Halimul Hakim dan Heriadi. RinaRisna  





Bukittinggi-Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatra Barat menekankan kepada jajarannya untuk menghindari November Syndrome dalam serapan anggaran. Semua sarapan menumpuk di bulan November dan Desember.

Hal ini ditekan Helmi dalam Rapat Evaluasi Anggaran Kinerja Bidang Urusan Agama Islam, Rabu (13/4) di Hotel Royal Denai Bukittinggi. Kegiatan ini dibuka Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin. Hadir Kepala Bidang Urais, H. Edison dan Kakan Kemenag Bukittinggi, Eri Iswandi.

"Kita tidak mengkhawatirkan serapan anggaran namun kita tetap waspada. Ke depan bagaimana serapan anggaran kegiatan itu tidak tertumpuk di bulan November dan Desember. Semua serapan anggaran itu menumpuk di akhir tahun," ungkap Kakanwil.

Karena menurut Kakanwil serapan anggaran ini akan berpengaruh terhadap perencanaan anggaran pada tahun berikutnya. Apalagi pada tahun 2022 ini jika dalam semester III serapan anggaran kurang dari 75 persen maka anggarannya akan diblokir atau dipindahkan ke Satker lain, jelas Kakanwil.

"Alhamdulillah Tahun ini kita mendapat bantuan SBSN KUA sebanyak 16 unit. Jumlah ini jauh meningkat dibanding tahum 2021 yang hanya dua unit. Ini perlu menjadi prioritas bagi kita," pesan Kakanwil

Dengan adanya revitalisasi KUA melalui anggaran SBSN ini, Kakanwil berharap KUA tidak hanya menjadi kantor urusan asmara. Banyak permasalahan agama yang bisa diselsaikan di sana.

"Mudah mudahan dengan semakin baiknya fasilitas pelayanan kita, masyarakat di Sumatra Barat khususnya merasa nyaman dan tenang mendapatkan layanan di KUA. Tenti hal ini juga akan meningkatkan terhadap tunjangan kinerja jajaran Kementerian Agama," ulas Kakanwil.

Pada kesempatan yang sama Kepala Bidang Urusan Agama Islam (Bidang Urais) Hm Edison mengatakan kegiatan Rapat Evaluasi untuk mengevaluasi serapan anggara tahun 2021. Bukan hanya serapannya tetapi juga mengevaluasi output dan outcomenya harus sesuai dengan target.

Kabid Urais juga menyampaikan bahwa kegiatan ini menghadirkan narasumber, Dirjen Bimas Islam, Kakanwil Kemenag Sumbar, Kabag TU, Kepala Bappeda Sumatra Barat dan Kepala Ombusman.

Bidang Urais juga menghadirkan Ketua Dewan Mesjid Indonesia untuk mensinergikan program dewan mesjid dengan Kementerian Agama terutama Program Revitalisasi Khzanah Surau Kakanwil Kemenag Sumbar yang sudah dilaunching Sekjen Kemenag RI. RinaRisna



Bukittinggi--Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kamaruddin Amin mengatakan permasalahan ketahanan keluarga harus menjadi perhatian yang serius. Apalagi saat ini angka perceraian di Indonesia semakin meningkat.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) dalam Rapat Evaluasi Kinerja anggaran Bidang Urusan Agama Islam, Rabu (13/4) di Hotel Royal Denai Bukittinggi. Hadir Kakanwil Kemenag Sumbar, H. Helmi, Kabid Urais H. Edison dan Kakan Kemenag Bukittinggi Eri Iswandi.

"Perceraian di Indonesia itu mencapai angka 400 ribu setiap tahunnya, hampir 10 persen dari peristiwa nikah. Angka ini sangat memprihatinkan. Ini artinya setiap tahun kita melahirkan 400 ribu janda dan duda," ungkap Dirjen.

Kondisi ini lanjut Kamaruddin tentu juga menimbulkan masalah bagi bangsa Indonesia. Maka Kementerian Agama harus berkontribusi untuk mencegah perceraian.

Belum lagi usia nikah anak dibawah umur. Pengadilan Agama juga tidak bisa menghindari fakta bahwa anak ini harus dinikahkan karena masalah hamil di luar nikah misalnya atau permasalahan lainnya.

"Angka pernikahan anak setiap tahun mencapai 30 ribu di Indonesia. Akibatnya mereka belum siap menjadi ibu rumah tangga, belum bisa menghandle persoalan keluarga.  Maka Lahirlah anak yang tidak bermutu, generasi yang tidak siap menjalani hidup dengan baik, tidak bisa menghadapi tantangan," papar Dirjen.

Disamping usia perkawinan anak sangat tinggi, kekerasan rumah tangga juga berkembang sangat masif. Ditambah lagi masalah stunting angkanya juga tinggi di Indonesia.

"Kementerian Agama punya peranan yang sangat sentral dan penting dalam mencegah masalah stunting ini. Bagaimana Kemenag memitigasi dan mencegah persoalan keluarga ini. Karena dari dalam keluargalah semua permasalahan bangsa ini berawal," ujar Kamaruddin.

Dirjen Bimas Islam juga memaparkan penyebab perceraian terbesar itu karena keluarga yang bercerai tingkat kematangan emosionalnya tidak bagus.

"Mereka tidak bisa merasakan hakekat dari pernikahan itu sendiri. Ini tugas kita bahwa perlu mentransformasi catin. Mereka harus mengetahui secara afektif bahwa pernikahan ini suci dan agung," jelasnya.

Dirjen mengingatkan bahwa pernikahan itu harus dirawat, dijaga dan dipertahankan. Mereka harus punya komitmen penuh terhadap pernikahan itu.

"Solusinya adalah nasehat perkawinan harus bermutu, harus masuk kepada substansinya, Tidak hanya mengentertain calon  pengantinnya tetapi ada hal yang harus menjadi perhatian bagi calon pengantin," pesan Dirjen.

Pertama,  jelas Dirjen pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, suci dan agung atau misakon ghaliizon. Dalam peradapan manusia manapun tidak yang tidak mensakralkan pernikahan. Harus komited terhadap pernikahan.

Kedua, pernikahan adalah simbol kekhalifahan manusia. dengan menikah manusia berketurunan. berketurunan adalah termasuk dalam kekhalifahan manusia, ulas Dirjen.

Untuk itu,  kata Dirjen lagi Kemenag harus berperang untuk mengatasi persoalan keluarga. Bimbingan catin harus dimaksimalkan.

Kegiatan Rapat Evaluasi ini sudah berjalan sejak kemarin, 12 April hingga esok, 14 April 2022 menghadirkan 50 peserta terdiri dari Kasi Bimas, Kepala KUA dan Penghulu serta Perencana. RinaRisna




Padang- Rektor UIN Imam Bonjol Padang Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd., memberikan materi dengan tema Moderasi Beragama  di hadapan peserta Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama(PPMB) Angkatan I di Balai Diklat Keagamaan (BDK) Padang, Selasa (12/4/22)

Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat yang Relijius dan semu. Meskipun bukanlah negara agama, masyarakat lengkap dengan kehidupan beragama dan kemerdekaan beragama dijamin oleh konstitusi. Menjaga keseimbangan antara hak beragama dan komitmen kebangsaan menjadi tantangan bagi setiap warga negara Indonesia.

Prof. Martin Kustati  menyatakan bahwa moderasi beragama merupakan hal yang menjadi urgensi untuk merawat keindonesiaan. 

“Berkembang nya cara pandang, sikap dan praktik beragama yang berlebihan (ekstrem) yang mengesampingkan martabat kemanusiaan, sehingga perlu untuk memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan,  berkembangnya berbagai iklan kebenaran yang subyektif dan pemaksaan kehendak atas Tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik yang berpotensi memicu konflik, sehingga perlu mengelola keberagaman Tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan Keberagamaan serta berkembang nya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan Berbangsa dalam bingkai NKRI”. ungkapnya mengemukakan beberapa alasan perlunya moderasi beragama. 

Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa Moderasi beragama merupakan Perekat antara semangat beragama dan komitmen Berbangsa. 

Pemerintah saat ini tengah gencar-gencarnya mensosialisasikan program Moderasi Beragama untuk mewujudkan sikap tolerasi antar umat beragama di Indonesia. Sebagai rakyat Indonesia yang beragama harus memberikan keleluasaan pada umat agama lain untuk menjalankan ibadahnya tanpa gangguan. Di Indonesia beragama pada hakikat nya Adalah Indonesia dan ber Indonesia itu pada hakikatnya adalah beragama.





Payakumbuh,netralpost--- Wakil Ketua DPRD Wulan Denura mengatakan sepakat dengan aspirasi yang disampaikan pada aksi demonstrasi mahasiswa di depan Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Senin (11/4).


Aspirasi tersebut berupa turunkan harga minyak goreng, stabilkan harga BBM, dan menolak penundaan pemilu sekaligus jabatan presiden 3 periode.


"Tuntutan Aliansi Mahasiswa Luak Limopuluah, kami dari DPRD Payakumbuh, khususnya fraksi Partai Gerindra, berdiri di barisan mahasiswa. Menyuarakan kepedihan masyarakat akan langkanya minyak goreng dan tingginya harga BBM, dan bersama mahasiswa, kita sepakat untuk menolak dilanggarnya konstitusi," tegas Wulan.


Wulan juga menyampaikan dirinya salut dan bangga dengan semangat mahasiswa, yang menyuarakan suara rakyat. "Semoga apa yang kita inginkan demi kebaikan masyarakat didengar oleh pemerintah pusat, dan Indonesia kembali pulih," pungkasnya. (Yon)



Padang- Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan rencana mereka untuk menggelar demo di Gedung DPR-RI , Jakarta, pada Senin (11/4/2022) bukan bertujuan untuk menyampaikan aspirasi tentang penundaan Pemilu dan wacana tiga periode Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, seorang tokoh Asal Sumbar tepat nya dari Agam  yakni Laksma TNI(Purn)Hargianto Dt. Bagindo Malano Nan Hitam juga menanggapi tentang Demo yang akan dilaksanakan di istana hari ini, 11 April 2022 di Istana Presiden.

Menurut Pria Purnawiran Jendral Bintang Satu Angkatan Laut itu, Mahasiswa adalah generasi emas untuk meneruskan bangsa kedepan dan mahasiswa pemilik masa depan negara Indonesia, mahasiswa memang harus memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara secara konstruktip dan kritis tanpa melupakan tugas utamanya adalah belajar menuntut Ilmu.

Mahasiswa juga sudah terbukti ikut serta berperan menyampaikan aspirasinya demi kepentingan rakyat Indonesia, seperti hal nya pada demo di tahun 19978 dan sebelumnya. Disitu dapat kita lihat bahwa mahasiswa memiliki peran penting untuk mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah terkusus yang tidak pro kepada masyarakat dan melanggar undang-undang, ucapnya.

Lanjutnya Pria pendiri UMKM Sabut Kelapa itu, Pemerintah perlu juga di kritisi asal dengan cara cara yang benar dan tanpa mengganggu masyarakat umum apalagi jangan sampai merusak fasilitas yang telah di bangun oleh negara.

Disini sebagai Ninik Mamak kami berpesan agar Mahasiswa teruslah menjadi Generasi muda yang kritis dan nasionalisme dalam bingkai kebhinekaan dengan landasan satu nusa satu bangsa dan satu bahasa, tegasnya.

Masih kata Pria Asal Agam tersebut, Kita amat menyayangkan bila ada perwakilan rakyat yang kurang memahami aspirasi masyarakat. Apalagi yang ingin memaksakan pemerintah saat ini bisa di perpanjang dengan cara mengubah undang-undang tersebut.

Hal ini tentu kurang relevan dan tidak  mendidik kepada bangsa khususnya generasi muda. Mestinya Wakil rakyat itulah yg harus menjaga dan mempertahankan undang-undang bukan malah mereka coba coba untuk mengutak atik dengan alasan yang terkesan di buat buat, paparnya.

Rakyat sudah sangat paham dan pintar maksud dari semua itu. Ibaratkan pepatah minang bahwa pesan itu ada yang tersurat, tersirat dan nan tasuruak, rakyat sudah bisa mengetahui semua itu dengan kecanggihan teknologi dan informasi dari media masa, ungkapnya. 

Kita dapat melihat Berdasarkan poin dan tuntutan dari Gerakan Persatuan Pemuda & Mahasiswa Indonesia (GP-PMI) adalah, mahasiswa menolak dengan adanya wacana diperpanjang masa jabatan presiden dan menuntut agar tidak ada untuk menunda pemilu, dengan Berdasarkan konstitusi, maka seorang presiden harus meletakkan jabatannya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Kedua, mahasiswa juga mendorong kepada DPR RI untuk melakukan evaluasi secara utuh dan menyeluruh terhadap permasalahan yang tengah ada pada masyarakat dan menjalankan amanah konstitusi untuk menyejahterakan rakyat dan mengambil tindakan yang sesuai aturan undang-undang agar tidak terjadi kesimpang siuaran informasi.

Ketiga, mahisiswa juga  menghimbau kepada segenap rakyat Indonesia untuk mendukung gerakan mahasiswa yang menolak penundaan Pemilu, menolak tiga periode kepemimpinan presiden.

Dari tiga poin yang disampaikan oleh GP-PMI kita dapat menelaah bahwa semua yang di tuntut adik-adik mahasiswa sesuai dengan keinginan rakyat dan tidak boleh melanggar undang-undang yang telah ada, Tukas Tokoh Banuampu Agam tersebut.

"Sekali lagi kami menghimbau selaku Tokoh Adat dan Ninik Mamak Minang Kabau, mari bersama-sama kita jaga kesucian bulan Ramadhan. Sampaikan aspirasi dengan tertib dan damai. Semoga saudara-saudara kita umat muslim bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan lancar hingga akhir," tutupnya.(***)




Limapuluh Kota,netralpost- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengucurkan anggaran hingga Rp82,8 miliar pada tahun 2022 untuk membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Limapuluh Kota dalam berbagai sektor. Anggaran yang berasal dari APBD provinsi itu merupakan bentuk sinergitas antara provinsi dan kabupaten dalam mewujudkan Sumbar Madani. Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi di depan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo serta ratusan masyarakat saat melaksanakan Safari Ramadhan di Masjid Al-Muttaqin Jorong Balai Rupih Simalanggang Limapuluh Kota, Minggu malam (10/04/2022) yang turut dihadiri oleh Asisten III Sumbar Andri Yulika, Kepala DPMD Sumbar Amasrul, Kadis Pendidikan Sumbar Barlius dan Pimpinan Baznas Sumbar, Nurman Agus, Asisten III Limapuluh Kota Ahmad Zuhdi Perama Putra, Kepala Bapelitbang Aimel Nazra, Kadis Pendidikan Indrawati serta Kadis Tanhorbun Witra Porsepwandi. Dalam kunjungan Safari Ramadhan ini, Gubernur menyerahkan bantuan kepada pengurus Masjid Al Muttaqin sebesar Rp50 juta. Ditambah bantuan dari Bank Nagari Rp10 juta dan dari Kemenag Sumbar berupa Al-quran.


Lebih lanjut, Gubernur Mahyeldi yang akrab disapa Buya itu mengatakan, anggaran 82,8 Milyar tersebut diantaranya Rp5,8 miliar untuk pendidikan, kesehatan Rp7,5 milyar, kehutanan Rp4,9 milyar, Lalu untuk Koperasi dan UMKM Rp1,5, perkebunan Rp7,5 miliar dan pariwisata Rp8,3 milyar serta beberapa sektor lainnya. Seterusnya ia berharap tahun 2023 akan ditingkatkan lagi jumlah anggarannya. Dalam kesempatan itu Gubernur Mahyeldi juga mengajak masyarakat Nagari Simalanggang dan Kabupaten Limapuluh Kota umumnya untuk ikut membantu mensukseskan proyek strategis nasional Tol Padang - Pekanbaru yang diantaranya melalui beberapa wilayah di kabupaten itu. Ia mengatakan keberhasilan pembangunan jalan tol tersebut nantinya akan berdampak pada kelancaran transportasi dan peningkatan ekonomi termasuk bagi warga Limapuluh Kota sendiri. "Mari kita sukseskan pembangunan di daerah kita demi pembangunan Sumbar umumnya dan Kabupaten Limapuluh Kota khususnya," katanya.


Sementara itu Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo menyambut baik kehadiran gubernur beserta tim Safari Ramadhan Provinsi Sumbar di Simalanggang. "Atas nama Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, kami sangat berterimakasih telah menunjuk Nagari Simalanggang sebagai satu dari 5 tujuan safari Pemprov Sumbar pada Bulan Ramadhan tahun ini, dimana tiga diantaranya dihadiri oleh Gubernur," tuturnya. 

Lebih lanjut, Bupati Safaruddin menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumbar atas atensi yang diberikan baik itu berupa moril maupun materil. Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, kata Bupati, bersyukur atas kucuran dana Pemerintah Provinsi mencapai 82,8 Milyar tahun 2022 ini, hal tersebut sangat membantu Pemerintah Kabupaten dalam merealisasikan pembangunan yang telah direncanakan untuk mewujudkan Limapuluh Kota yang madani, beradat dan berbudaya. "Saya berharap OPD terkait menjalin komunikasi yang intens dengan pemerintah Provinsi agar anggaran yang dikucurkan Pemprov segera di Eksekusi", tegasnya. Bupati Safaruddin juga turut menyampaikan akan mengusahakan ke pemerintah Provinsi agar ruas jalan penghubung Limapuluh Kota-Tanah Datar via Lintau dan akses jalan menuju Kapur IX, serta Beberapa jalan yang menjadi kewenangan provinsi untuk segera diperbaiki pada tahun ini. (Yon)



Tim Safari Ramadhan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yang Diketuai Rektor UIN Imam Bonjol Padang yang kali ini diwakili oleh Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kelembagaan Dr. Yasrul Huda, M.A., selaku ketua tim di dampingi Wakil Rekor  Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Welhendri Azwar,M.Si.Ph.D di Kec. Junjuang Sirih Kabupaten Solok pada Sabtu (09/4). 

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari program Safari Ramadhan Pemprov Sumbar yang sebelumnya dilaksanakan di Kota Pariaman dan Kabupaten Pasaman.

Tim disambut oleh Camat Tanjuang Sirih, Wali Nagari Muaro Pingai  Dodi Hermen, S.E., serta beberapa perangkat daerah, masyarakat, dan pengurus Surau Balenggek Desa Guci IV. sekaligus berbuka bersama dengan segenap pimpinan daerah, nagari, pengurus mushalla dan masyarakat Guci IV di lantai dua Surau Balenggek. Agenda pertemuan ramah tamah dilaksanakan setelah sholat tarwih.

Pengurus  menyampaikan ucapan terima kasihnya dan merasa bahagia dapat kunjungan silaturahmi ini dari Tim Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pada kesempatan tersebut Wali Nagari Muaro Pingai menyampaikan rasa syukur dan terimakasih atas kunjungan tim safari Ramadhan Provinsi Sumatera Barat dapat memicu semangat kami dalam mendidik anak bangsa yang cerdas dan berkualitas khususnya pada Nagari Muaro Pingai. Kemudian Wali Nagari juga menyampaikan permohonan ma’af jika terdapat hal yang tidak berkenan dalam penyambutan tim safari ramadhan tersebut. Tak lupa walinagari juga memohonkan kepada Allah Swt bahwa apa yang dilaksanakan ini menjadi ladang amal bagi seluruh pihak.

Ketua tim Menyampaikan maksud kunjungan tim safari, yaitu dalam rangka melaksanakan visi dan misi gubernur Sumbar sejalan dengan visi-misi UIN IB Padang dalam  mewujudkan Sumbar masyarakat madani yang unggul dan berkelanjutan. Beliau menekankan, realisasi visi misi tersebut amat bergantung kepada sinergitas semua elemen masyarakat. Dr. Yasrul Huda, MA.,  selaku ketua tim memberikan bantuan Pemerintah Provinsi  Sumbar sebanyak  Rp.20 juta rupiah secara simbolis kepada pengurus Surau Balenggek Desa Guci IV Nagari Muaro Pingai.  Kegiatan Safari ditutup  dengan tausiyah dari ustaz Dr. Muslim Tawakkal, M.Pd.



Padang- Apel pagi Senin 11 April 2022 yang dilaksanakan di Rektorat UIN IB bertindak sebagai pembina Wakil Rektor 2, Dr. Testru Hendra, M.Ag. Apel pagi ini diikuti oleh seluruh unsur pimpinan dan ASN di Rektorat.

Dalam amanatnya beliau menyampaikan pentingnya seorang ASN dapat menahan diri. Terlebih menahan diri untuk tidak meninggalkan pekerjaan dalam jam dinas, menahan diri dari sifat yang jelek dan lain-lain.

” Kita harus selalu menjaga martabat institusi, tingkatkan loyalitas terhadap UIN Imam Bonjol dan mari kita pelihara dan besarkan UIN Imam Bonjol bersama-sama untuk lebih terwujudkannya kejayaan dimasa yang akan datang” tutupnya.



Padang- Kakanwil Helmi menyampaikan pentingnya toleransi dan moderasi dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Moderasi dan toleransi secara subtansi tidak jauh berbeda dengan mengedepankan perilaku beragama di jalur tengah atau moderat.

Demikian ditegaskan Kakanwil Kemenag Sumbar Dr H Helmi, M.Ag didampingi Ny.Hj Nazifah Helmi saat hadir membuka sekaligus pemberi Tausiyah pada Kegiatan Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama Angkatan I dan II serta Pelatihan Perkoperasian Pondok Pesantren dan Supervisi Pengawas di Lingkungan Kanwil Kemenag Sumbar dan Jambi di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Padang, Senin (11/04).

Pada kegiatan yang digelar mulai tanggal 11 s.d 16 April 2022 Kakanwil mengupas materi Moderasi Beragama dan Pembangunan Nasional. 

Dalam sambutannya Kakanwil menuturkan, melalui Diklat yang digelar BDK Kota Padang, diharapkan akan ada peningkatan kognitif  sekaligus penambahan pengetahuan bagi peserta. Baik Diklat Moderasi Beragama maupun Pelatihan Perkoperasian Pondok Pesantren dan Supervisi Pengawas.

Selain itu harapan besarnya, akan terjadi peningkatan psikomotorik. Sehingga para ASN akan lebih terampil dalam melaksanakan tugas dan fungsi di tempat bekerja. 

Kedepan pihaknya menyebut akan mengupayakan perbaikan manajemen untuk pengawas pendidikan. Menurutnya ada tugas tertentu yang tidak bisa dilakukan Kepala Madrasah. Seperti kepengawasan akademis dan manajerial. Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap Kepala Sekolah.

"Disini pentingnya diklat bagi pengawas. Pengangkatan pengawas pendidikan ini sebelum diangkat menjadi pengawas, mereka harus didiklatkan terlebih dahulu," jelasnya.

Disisi lain dalam materinya, Kakanwil menyinggung tugas ASN dalam UU nomor 5 Tahun 2014. Sedikitnya ada tiga tugas ASN dalam UU dimaksud. Pertama, sebagai perekat persatuan bangsa. Kedua, sebagai pelaksana kebijakan publik dan ketiga sebagai pelayan masyarakat.

Dalam memberikan pelayan, ASN semestinya responsif terhadap permasalahan ditengah masyarakat. Jangan ada pula ASN yang tidak mendukung kebijakan pemerintah terkait kebijakan publik. Misalnya percepatan vaksinasi dan sebagainya" katanya.

Selain itu, Kakanwil menyinggung betapa pentingnya penguatan kemandirian pesantren hari ini. 

"Bagaimana bisa memperkuat perekonomian pesantren. Misalnya pengelolaan koperasi di Ponpes dengan baik, " ujar Helmi.

Terkait moderasi beragama, Kakanwil menilai moderasi beragama merupakan cara pandang dalam bersikap, berperilaku, bertutur kata sesuai agamanya masing-masing secara moderat. Dengan kata lain, tidak terlalu tekstual, tidak pula terlalu liberal. Itulah yang dikatakan Islam Washatiyah, lanjutnya.

"Moderasi beragama mencari titik temu antara kelompok yang sangat ekstrem dan kelompok yang sangat lunak. Keduanya dipertemukan di tengah sehingga mereka merasa bahwa agama itu sangat penting dan perlu," ujar Kakanwil.

Itulah mengapa,  persoalan yang berkembang dimasyarakat terkait pengamalan agama, perlu direspon secara positif oleh jajaran ASN Kemenag. Jangan sampai ada terjadi keagamaan sepihak. 

Ia mengatakan, selain menjadi program prioritas Kementerian Agama, moderasi beragama ini menjadi modal yang sangat penting dalam kehidupan sosial yang multikultural.

"Indonesia ini sudah ditakdirkan oleh Allah dengan segala perbedaan suku, agama, budaya dan lainnya." Imbuh Helmi.

Maka, Penguatan Moderasi Beragama (PMB) menjadi agenda yang terus dilakukan oleh Kementerian Agama pada seluruh jenjang dan lini yang ada. Tak hanya pada lembaga keagamaan, Penguatan Moderasi Agama di Sumbar, juga digiatkan pada lembaga pendidikan agama dan umum, serta pada pondok pesantren,“ jelasnya.

Lebih jauh, dikatakan Helmi, bahwa program moderasi beragama bukan milik Kementerian Agama, bukan milik umat Islam saja. Hal itu sudah tercantum dalam pembangunan jangka menengah Indonesia 2020-2024. 

"Semua lembaga Kementerian di Indonesia  akan mendapatkan materi Moderasi beragama. Kita Kemenag sebagai penggerak penguatan moderasi beragama. Beruntung kita di Kemenag sudah difasilitasi sejak awal."imbuhnya.

Setidaknya, ada empat indikator dalam pemahaman agama yang moderat, sambung Helmi. Pertama, adanya komitmen kebangsaan. "Kalau punya pemahaman moderat, pasti komitmen terhadap negara." Cetus Helmi.

Kedua, mereka punya prinsip toleransi. Dalam hal ini bukan berarti melemahkan agama kita, namun tetap teguh dengan keyakinan agama masing masing, tapi tetap menghargai keyakinan umat lainnya.

"Disinilah perlunya narasi narasi yang menyejukkan, bukan narasi yang akan menimbulkan perpecahan dalam sebuah kelompok," terangnya.

Ketiga, mereka menyelesaikan persoalan secara konstitusi dan hukum yang berlaku dinegara ini.

Keempat, kita menghargai kearifan dan budaya lokal. "Misalnya ada kearifan lokal suatu daerah seperti ziarah kubur, dan lainnya," tuturnya.

"Selamat melaksanakan Diklat dengan serius dan sepenuh hati. Mari bekerja ikhlas, itu ciri khas ASN Kemenag," tutup Helmi dengan pantun.

Turut Hadir pada kesempatan itu Kepala Balai Diklat Keagamaan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Drs H Khoirul Amani,M.A beserta jajaran panitia dan tenaga pengajar BDK Kota Padang serta ratusan peserta.(vera)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.