NetralPost.net

50 Kota,netralpost—Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi  Nadiem Makarim mengatakan dunia pendidikan nasional, dalam momentum Hari Pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei, yang ditetapkan berdasarkan tanggal kelahiran tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara  selama dua tahun terakhir menghadapi banyak sekali tantangan. Bahkan, tantangan berupa Pandemi Covid-19,  tak terbayangkan selama ini, berkat kerja sama segenap pemangku kepentingan dengan penerapan kurikulum merdeka, segenap kendala penyelenggaraan pendidikan nasional dapat diatasi.

Demikian rangkuman sambutan tertulis Mendikbudristek yang dibacakan Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin dt Bandaro Rajo saat bertindak sebagai pembina upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2022 tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan di lapangan SMP N 1 Kecamatan Guguak, Jumat (13/5).

“Kurikulum merdeka, yang berawal dari upaya untuk membantu para guru dan murid di masa pandemi, terbukti mampu mengurangi dampak hilangnya pembelajaran. Kurikulum merdeka sudah diterapkan di lebih dari 140.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia” ujar Bupati Safaruddin mengutip sambutan Mendikbudristek. 

Kurikulum merdeka, ujar Menteri Nadiem Makarim pada sambutan tertulisnya, menyebabkan anak-anak peserta didik,  tidak perlu lagi khawatir dengan tes kelulusan karena asesmen nasional yang sekarang kita gunakan tidak bertujuan untuk menghukum guru atau murid. Asesmen lebih berfungsi sebagai  bahan refleksi agar guru terus terdorong untuk belajar, supaya kepala sekolah termotivasi untuk meningkatkan kualitas sekolahnya menjadi lebih inklusif. 

Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional yang sebelumnya direncanakan terlaksana  pada 2 Mei 2022 itu, namun pada tahun ini berbarengan dengan hari raya idul Fitri 1443 H, sehingga dilaksanakan pada, Jumat (13/05/2022).  Dalam upacara yang berlangsung khidmat itu, tampak  hadir pada kesempatan itu Ketua TP-PKK Lima Puluh Kota, Ny. Nevy Safaruddin, Sekda Lima Puluh Kota, Widya Putra, sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Lima Puluh Kota dan unsur Forkopimda. Sementara peserta upacara adalah insan  ‘Tut Wuri Handayani’  terdiri dari guru, murid SMA, murid SMP dan murid SD di Kecamatan tersebut.

Pada bagian lain, saat membacakan sambutan Bupati Safaruddin mengatakan, Pandemi Covid-19 juga berdampak di sektor budaya, namun semangat yang sama juga sudah ditunjukkan oleh para seniman dan pelaku budaya. Sekarang, aktivitas kebudayaan sudah mulai bangkit lagi, mulai berkarya lagi dengan lebih merdeka.

“Itu semua berkat kegigihan kita untuk melahirkan terobosan dana abadi kebudayaan dan kanal budaya pertama di Indonesia,” demikian Bupati Safaruddin mengutip sambutan Mendikbudristek. 

Seiring dengan upaya mengatasi tantangan, sekarang  tidak ada lagi batasan ruang dan dukungan untuk berekspresi, untuk terus menggerakkan memajukan kebudayaan. Perubahan positif yang diusung itu, tidak hanya dirasakan oleh para orang tua, guru, dan murid di Indonesia, tetapi sudah digaungkan sampai ke negara-negara lain melalui presidensial Indonesia di konferensi tingkat tinggi G20.

“Tahun ini kita membuktikan diri bahwa kita tidak lagi hanya menjadi pengikut, tetapi pemimpin dari gerakan pemulihan dunia,” tutupnya.

Selepas pelaksanaan upacara Hari Pendidikan Nasional Bupati Safaruddin berkesempatan menyerahkan  penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada 5 orang Guru di Kabupaten Lima Puluh Kota serta peresmian ruang literasi SMP N 1 Kecamatan Guguak oleh Safaruddin. (Yon)

 *SERAHKAN 675 SK CPNS DAN PPPK, INI PESAN BUPATI SAFARUDDIN*

50 Kota,netralpost.net-

“Suatu  keberhasilan  tergantung kepada kemampuan dan kemauan dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas yang diberikan,” tegas Bupati Safaruddin, dalam sambutannya saat memimpin upacara penyerahan surat keputusan (SK) pengangkatan CPNS dan PPPK yang berlangsung di lapangan upacara Kantor Bupati Limapuluh Kota, di Sarilamak, Harau, Rabu (11/05/2022). 

Tampak hadir dalam acara itu Sekretaris Daerah Widya Putra, para Asisten Setda Limapuluh Kota dan sejumlah kepala

perangkat daerah di lingkup  Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota.

Upacara penyerahan SK, meski di bawah teriknya matahari berlangsung khidmat. Upacara itu juga dihadiri keluarga dan sanak saudara para peserta yang datangberamai-ramai menyaksikan momen penting tersebut. Secara simbolis Bupati Safaruddin menyerahkan SK pengangkatan secara langsung kepada 12 orang perwakilan CPNS dan PPPK. 

Bupati Safaruddin menyampaikan apresiasi serta penghargaan yang tinggi kepada panitia penyelenggara seleksi aparatur sipil negara (ASN) formasi tahun 2021, yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Seterusnya ia menegaskan kepada para ASN untuk mewujudkan reformasi birokrasi seutuhnya di Limapuluh Kota dengan inovasi,wawasan luas dan mampu berkolaborasi dengan komitmen tinggi dalam mengemban tugas. "Buktikan bahwa saudara mampu bekerja profesional dilandasi kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi sebagai ASN di Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota", tutur Bupati Safaruddin. Bupati juga mengingatkan kepada para ASN untuk bertanggung jawab atas kepercayaan serta amanah yang diberikan melalui dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas sehingga kehadiran saudara memberi makna bagi pemerintah daerah. "Saya berharap saudara mampu memberikan kontribusi yang positif pada bidangnya masing-masing serta  bersinergi, saling bahu membahu untuk suksesnya program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah demi mewujudkan Limapuluh Kota yang Madani, beradat dan berbudaya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Limapuluh Kota, Aneta Budi menyampaikan setelah melalui seleksi Administrasi, seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang, sebanyak 409 orang dinyatakan lulus dari 15.212 orang yang mengikuti seleksi. Sementara itu untuk P3K, proses seleksi dimulai dari administrasi, seleksi kompetensi dan wawancara yang dilaksanakan oleh Kemendikbud Ristek dengan metode asesmen nasional berbasis komputer dengan total peserta yang lulus sebanyak 255 orang untuk PPPK guru dan 11 orang PPPK non guru. Seterusnya ia menyampaikan CPNS dan PPPK tersebut akan ditempatkan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dengan catatan minimal 10 tahun tidak dibenarkan mengajukan pindah tugas baik antar organisasi dalam daerah maupun keluar dari Kabupaten Limapuluh Kota. (Yon)

Payakumbuh,netralpost-- Wali Kota Riza Falepi, ST, MT, Dt. Rajo Kaampek Suku berharap terus adanya peningkatan kualitas kinerja di lingkungan dinas pendidikan, mengingat perangkat daerah ini menyentuh langsung 2 misinya sebagai kepala daerah.

Adalah misi pertama mewujudkan sumber daya manusia yang handal, sehat, dan kompetitif dan misi kelima mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya, berdasarkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK).

"Walaupun masa jabatan wali kota tinggal beberapa bulan lagi, tapi kinerja kita harus terus baik dan meningkat, bekerjalah dengan ikhlas," kata Riza saat  acara silaturahmi dengan kepala SD dan SMP di kantor wali kota, Kamis (12/5).

Riza juga menegaskan kepada kepala sekolah adanya kabar miring saat proses peningkatan pembangunan yang penggunaan dana di sekolah, dimana ada oknum-oknum yang mengatasnamakan wali kota untuk meminta-minta uang, Riza menampik kalau itu tidak benar adanya.

"Mohon pihak sekolah untuk tidak melademi dan menanggapi oknum tersebut, yang jelas dalam pelaksanaan kinerja, tingkatkan terus kualitas kerja untuk anak didik kita, generasi penerus yang kita siapkan menjadi pemimpin di masa depan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DR. Dasril menginformasikan besok Jumat 13 Mei 2022 akan dilaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional tahun 2022 di halaman kantor wali kota. 

"Meski Hardiknas diperingati tanggal 2 Mei 2022, kita saat itu cuti bersama hari raya idul fitri, makanya baru bisa dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Mei 2022 sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Mendikbud. Hardiknas tahun ini mengusung tema "Pimpin Pemulihan, Bergerak Untuk Merdeka Belajar"," pungkas kepala dinas satu-satunya bertitel Doktor di Kota Randang itu. (Yon)

50 Kota,netralpost-- Bermaksud melakukan silaturrahmi Idul Fitri 1443 H dengan perangkat daerah, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro kembali menuai kekecewaan karena faktanya ditemukan lagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Limapuluh Kota yang melanggar disiplin jam kerja.  Kejadian yang kurang mengenakkan ini disaksikannya pada Dinas Sosial Limapuluh Kota yang berlokasi di Koto Nan IV, Payakumbuh  pada Rabu (12/05/2022). Kejengkelan Bupati Safaruddin dengan pelanggaran disiplin di depan mata ini dirasa wajar, setelah sehari sebelumnya pada Selasa (10/05/2022) saat akan bersilaturahmi sekaligus inspeksi mendadak (sidak)  ditemukannya hal yang sama  pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). Untuk itu, kembali Bupati Safaruddin menyatakan perlunya evaluasi menyeluruh di jajaran Pemkab Limapuluh Kota terhadap disiplin pelaksanaan tugas ASN. Kepada Sekretaris Daerah selaku pimpinan tertinggi ASN, ujar Bupati Safaruddin agar dalam waktu dekat dapat menyusun langkah-langkah evaluasi menyeluruh terhadap kinerja ASN khususnya disiplin pelaksanaan jam kerja. 

“Saya merasa jengkel, masih pukul 14.00 WIB, di kantor hanya tinggal dua orang PNS dan dua orang CPNS, keberadaan pimpinan kantor juga tidak jelas, saya minta  hal ini jangan terulang lagi,” ujar Bupati Safaruddin, sembari menyusuri ruang demi ruang di Dinas Sosial yang terlihat nyaris kosong melompong itu. 

Dalam kesempatan itu, Bupati dengan serius memperhatikan daftar hadiri pegawai Dinas Sosial, dengan tingkat kehadiran 16 orang dari sebanyak 34 kolom daftar hadir tersedia. Kepada pegawai Dinas Sosial yang hadir di Dinas Sosial saat sidak, Bupati Safaruddin menekankan pentingnya disiplin pelaksanaan ketentuan jam kerja di masing-masing perangkat daerah. Sikap mematuhi disiplin termasuk jam kerja, hendaknya membudaya di kalangan ASN, karena selain menjadi tolok

ukur standar kinerja juga seharusnya menjadi contoh penerapan disiplin di masyarakat, jika hal ini dibiarkan di sisi lain justru akan mempersulit masyarakat yang hendak memperoleh pelayanan. 

Di sisi lain, ulas Bupati Safaruddin, jika disiplin ASN mengalami reduksi yang akut, justru akan berdampak kepada gagalnya pencapaian visi dan misi daerah. Terutama dalam misi meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan reformasi birokrasi seutuhnya.  “Bagaimana kita bisa mewujudkan visi dan misi daerah nantinya, jika ASN selaku motor utamanya, kualitas disiplin jauh dari apa yang kita harapkan,” kata Bupati Safaruddin.

Pada bagian lain arahannya di Dinas Sosial, Bupati Safaruddin menyampaikan pentingnya ASN memahami pelaksanaan tugas dan fungsinya serta mengembangkan komunikasi yang kondusif antar bidang tugas, antar pimpinan dengan staf termasuk dengan pemangku kepentingan di luar perangkat daerah.  Sesuai tatanan birokrasi pemerintahan, setiap masalah ada pola, alur dan hirarki pembahasan dan pemecahannya, sehingga tidak perlu melibatkan pihak-pihak yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. “Ciptakan komunikasi yang efektif di kantor, laporkan dan diskusikan segenap permasalahan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja dengan atasan sesuai hirarkhinya,” terang Bupati Safaruddin. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Pemerintah Kota Payakumbuh mengikuti apel siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak yang digelar oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) secara daring dan berpusat di alun-alun Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Kamis (12/5).

Wali Kota Riza Falepi yang diwakili oleh Staf Ahli Elfriza Zaharman menghadiri kegiatan itu di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) AH Agustion dan OPD lainnya sebagai Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) seperti Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, dan Dinas LH, serta Tim Pendamping Keluarga se Kota Payakumbuh.

Elfriza Zaharman yang merupakan Wakil Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh mengatakan Pemerintah Kota Payakumbuh tetap berkomitmen mempercepat penurunan stunting, walaupun kota ini bukan lokus stunting.

"Alhamdulillah di kota kita tak ada anak yang tumbuh kembangnya bermasalah, apabila ada yang beresiko stunting kita langsung intervensi melalui tim. Apalagi kita mendapat dukungan dari stakeholder terkait dan PKK mendukung penuh di lapangan," kata wanita yang akrab disapa Cece itu.

Sementara itu, Kepala DP3AP2KB AH. Agustion mengatakan SK tim pendamping ini sudah keluar sejak awal tahun 2022, tugas mereka di kelurahan untuk membantu pendataan keluarga beresiko stunting, lalu mendampingi, memberikan masukan, memonitor, dan membina supaya tidak ada bertambah kasus stunting maupun resiko stunting di masyarakat.

"Kita di OPD hanya terkait dengan pencegahan, sementara, apabila sudah ada yang mengalami stunting, maka itu sudah menjadi kewenangan dinas kesehatan. Jadi kita banyak melakukan koordinasi," kata Agustion.

Mantan Kadis Pendidikan itu juga menambahkan resiko stunting bisa dialami oleh siapa saja, bahkan bayi sehat memiliki resiko bila gizinya tidak diperhatikan. Untuk itu dia menghimbau masyarakat agar jangan lengah dan anggap sepele dengan asupan gizi anak, karena hari ini sehat besok belum tentu.

"Ada banyak resiko stunting yang bisa saja terjadi bila orang tua tidak memperhatikan tumbuh kembang anaknya. Makanya nanti tim pendamping akan memantau dan membina apabila ditemukan kasus di lapangan. Kami harap masyarakat bisa terbuka saat tim pendamping mendatangi rumahnya, karena ini demi baiknya tumbuh kembang anak-anak generasi penerus di kota kita," terangnya.

Senada, Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Yunimar alias Amak juga menambahkan BKKBN telah mencanangkan program ini pada pertengahan tahun 2021. Tim pendamping keluarga terdiri dari Kader PKK, KB, dan Bidan se Kota Payakumbuh, jumlahnya sekitar 276 orang dengan 92 kelompok, 1 kelompok berisi 3 orang.

"Program ini sangat kita dukung karena juga sejalan dengan Visi-Misi Wali Kota 2017-2022 nomor 1 yakni mewujudkan sumber daya manusia yang handal, sehat, dan kompetitif. Jauh sebelum ini upaya mencegah stunting telah kita laksanakan dengan program-program strategis bersama stake holder terkait, apalagi Ketua TP-PKK Henny Riza Falepi begitu gigih untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga masyarakat di Kota Payakumbuh," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Payakumbuh menindaklanjuti surat aduan dari salah satu masyarakat terkait dengan dugaan skandal perselingkungan pasangannya dengan oknum Anggota DPRD Kota Payakumbuh.

Rapat yang berlangsung di gedung DPRD tersebut pada Selasa (10/5), dipimpin oleh Ketua BK DPRD Suparman dari Fraksi PKS, anggota Edward DF dari Fraksi PPP, dan pejabat di Sekretariat Dewan, sementara itu salah satu anggota BK Fahlevi Mazni dari Fraksi Demokrat tidak tampak hadir.

Usai rapat, kepada media Edward DF mengatakan tugas dari Badan Kehormatan adalah memantau dan melakukan evaluasi berkaitan dengan kode etik dan juga menyikapi adanya pelanggaran kode etik para wakil rakyat.

"Terkait dengan skandal yang berkaitan dengan moral ini, kami akan menindaklanjutinya dengan menyelesaikan suatu permasalahan yang ada secara internal terlebih dahulu," kata Edward.

Sementara itu, Ketua BK Suparman menyampaikan untuk menentukan langkah ke depannya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan DPRD yang mengatur tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD.

"BK diberi kewenangan oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan persoaolan tersebut. Nanti kami akan meminta keterangan pada pihak terkait untuk memperoleh informasi berkaitan dengan permasalahan ini. Pihak yang akan kita hubungi nantinya tentunya pelapor. Dan selanjutnya kita akan memintai keterangan dari terlapor," ujarnya.

Suparman menambahkan, pihaknya tidak ingin aduan dari masyarakat tidak ditindaklanjuti. 

"Kita harus memprosesnya sesuai dengan aturan yg berlaku. Yang jelas secara internal BK kami sudah memutuskan agar permasalahan ini akan kita tindak lanjuti. Berkaitan dengan apa bentuk keputusan Badan kehormatan tentu akan kita lihat perkembangan dan hasil pemeriksaan dari berbagai pihak. Kami berharap bahwa masyarakat dan pihak-pihak terkait bersabar untuk menunggu tahapan proses selanjutnya," pungkasnya. (Yon)

50 Kota,netralpost- Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro kecewa berat menemui fakta masih ada Aparatur Sipil Negara (ASN) Limapuluh Kota yang bermain-main dengan disiplin jam kerja pada perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, pasca pelaksanaan Cuti Bersama Idul Fitri 1443 H. Lemahnya disiplin ASN, ditemukan Bupati Safaruddin saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Limapuluh Kota di Tanjung Pati, Harau, Selasa (10/05/2022). Untuk itu, Bupati Safaruddin menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah dalam waktu dekat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja ASN khususnya  disiplin pelaksanaan jam kerja di jajaran perangkat daerah Pemkab Limapuluh Kota.

“Saya kecewa melihat kondisi ini, masih jam kerja, dari 28 ASN, masih jam kerja pukul 15.00 Wib, yang masih di kantor hanya satu orang, saya minta jangan main-main dengan disiplin kerja,” ujar Bupati Safaruddin, yang tak dapat menyimpan raut wajah kecewa saat sidak di kantor DPPKBP3A.

Lebih lanjut Bupati Safaruddin mengatakan pasca Cuti Bersama 1443 H, semestinya ASN sudah melaksanakan kerja sesuai ketentuan, terlebih tugas-tugas selaku pelayanan masyarakat. Bahkan, tak mesti harus berpatokan kepada cuti bersama, sikap mematuhi disiplin termasuk jam kerja, hendaknya menjadi standar kinerja yang mesti dicamkan oleh segenap ASN Pemkab Limapuluh Kota. Terlebih ASN kata Bupati seharusnya menjadi contoh penerapan disiplin di masyarakat, jika hal ini dibiarkan di sisi lain justru akan mempersulit masyarakat yang hendak memperoleh pelayanan. Untuk itu, kepada Sekretaris Daerah selaku pimpinan tertinggi ASN oleh Bupati diinstruksikan Bupati Safaruddin untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan disiplin ASN di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota.

“Saya instruksikan Sekda untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan disiplin jam kerja di perangkat daerah, bahkan hendaknya ke depan Sekda secara berkala memonitor  langsung disiplin ASN di masing-masing perangkat daerah,”tegas Bupati Safaruddin.

Dalam lanjutan sidak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Limapuluh Kota sekitar pukul 16.00 Wib, kekecewaan Bupati Safaruddin agak bisa terobati, karena pelayanan ASN Disdukcapil kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan masih berjalan normal. Tingkat kehadiran ASN masih terbilang tinggi. Dalam arahannya di depan  ASN dan honorer Disdukcapil yang berjumlah total 63 orang, Bupati Safaruddin menegaskan kembali arti penting disiplin ASN dalam rangka menunjang kinerja institusi terlebih perangkat daerah yang berperan secara langsung melayani masyakat. “Patuhi saja seluruh disiplin ASN yang sudah jelas ada ketentuannya, ciptakan suasana yang kondusif di kantor, sehingga kita bisa maksimal melayani masyarakat,” terang Bupati Safaruddin. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost.net

Berdasarkan SK Bundo Kanduang Kota Payakumbuh Nomor Kep.03/BK-PYK/V/2022 maka ditetapkan Refni Elita sebagai Ketua Bundo Kanduang Nagari Koto Nan Godang untuk empat tahun kedepan.

Dalam laporannya, Ketua Panitia Yon Alnis Tuak Ongku Malin Bagogoh Nan Runciang menyampaikan, selain pelantikan dan pengukuhan Bundo Kanduang, juga dilaksanakan syukuran pengukuhan pengurus KAN Koto Nan Godang yang telah dilantik akhir Maret lalu.

"Kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Payakumbuh yang telah mendukung suksesnya acara kita hari ini. Serta terima kasih kepada ketua dan pengurus KAN Koto Nan Gadang yang telah memfasilitasi acara ini," katanya.

Kemudian, Eldi Yusri Dt. Mangkuto Nan Putiah selaku Ketua KAN Koto Nan Gadang, setelah Bundo Kanduang dikukuhkan dia mengajak Niniak Mamak, Bundo Kanduang, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Pemuda Paga Nagori serta masyarakat Koto Nan Godang untuk bersama-sama memajukan nagori.

"Mari bersama-sama kita berbimbingan tangan untuk kemajuan nagari kita. Kalau tidak ada dukungan dari kita semua, itu akan sia-sia. Makanya kami harapkan dukungan kita semua demi kemajuan Koto Nan Godang kedepannya," ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Riza Falepi Dt. Rajo Kaampek Suku yang juga merupakan Niniak Mamak di Koto Nan Godang menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus KAN dan Bundo Kanduang Koto Nan Godang yang baru dan terima kasih kepada pengurus lama atas pengabdian selama ini.

"Karena masih dalam suasana lebaran, atas nama Pemko Payakumbuh saya mengucapkan mohon maaf lahir dan bathin. Dan selamat kepada pengurus KAN dan Bundo Kanduang yang baru dilantik semoga amanah dan bekerjalah dengan sepenuh hati," ujarnya.

Lebih lanjut Riza menginginkan bagaimana adat budaya nagari tetap dilestarikan. Kemajuan nagari tergantung dari bagaimana menyikapinya, hendak dibawa kemana Kota Payakumbuh ini nanti.

“Kami ingin berpesan, setelah habis masa bakti kami, orang Payakumbuh sudah cerdas, tak perlu diajarkan memilih pemimpin. Yang diperlukan hikmah kebijaksanaan, banyak hal yang secara tidak sadar sedikit demi sedikit pasti ada perubahan yang tidak diinginkan. Maka kita harus menuju kemajuan berkeadilan dan berkesejahteraan bagi orang banyak dan itu adalah anak kemenakan kita,” ujarnya.

"Dan saya juga meminta maaf, kalau ada kesalahan selama memimpin hampir sepuluh tahun ini. Mudah-mudahan Payakumbuh semakin maju lagi kedepannya," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Pemerintah Kota Payakumbuh melaksanakan apel pagi bersama pasca libur dan cuti lebaran Idul Fitri 1443 H di halaman balai kota, Senin (9/5).

Dalam kagiatan yang dihadiri oleh Wali Kota Riza Falepi, Wakil Wali Kota Erwin Yunaz, dan Sekda Rida Ananda itu juga dilaksanakan serah terima jabatan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota Payakumbuh oleh Asisten III Amriul Dt. Karayiang yang telah purna tugas alias pensiun, serta acara silaturahmi halal bihalal bersama pejabat administrator dan pengawas, lurah, kepala puskesmas, serta kepala sekolah se Kota Payakumbuh.

Dalam amanatnya, Wali Kota Riza Falepi menyampaikan kalau jabatannya sebagai wali kota tak lama lagi berakhir, hanya tinggal beberapa bulan saja lagi, untuk itu dia berpesan kepada aparatur sipil negara (ASN) kalau pengabdian mereka lebih panjang dari seorang kepala daerah.

"ASN bekerja dan pensiun di Pemda ada yang bekerja selama 20 hingga 30 tahunan lamanya, beda dengan kepala daerah yang maksimal 10 tahun atau dua periode saja," kata Riza.

Politikus PKS itu menegaskan, Dia sangat mengapresiasi semangat jajarannya yang selalu menunjukkan kinerja baik, dimana kantor menjadi rumah kedua mereka, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang mereka harus bekerja disana. Riza berharap jajarannya bisa nyaman bekerja karena  sudah disediakan kantor dengan dibuatkan kantor bagus.

"Setelah punya kantor baru, jangan pula dibiarkan seperti kandang kambing atau sapi yang kotor dan jorok, apalagi toiletnya tak dibersihkan, malu kita," kata Riza.

Wali Kota Dua Periode itu menerangkan saat ini kawasan perkantoran di Padang Kaduduak mungkin lanscapenya belum senyaman seperti di balai kota, namun Dia berharap ini bisa diselesaikan, untuk itu Riza menitipkan lanscapenya agar jangan dibiarkan terbengkalai.

"Jangan ada lagi dinas yang menumpang maupun kepala dinas berkantor di tempat tidak layak, kalau masih ada kekurangan di kantor saat ini silahkan bicara dengan saya selama saya masih menjabat," tegasnya.

Riza juga menambahkan, kantor dinas yang representatif merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat, pemerintah harus melayani orang dengan baik, Indonesia sudah 70 tahun merdeka, jangan ada lagi pelayanannya seperti masa di awal kemerdekaan, bagi Riza itu sama saja tidak ada kemajuan namanya.

"Untuk anggaran sendiri, kita di ukuran nasional biasa-biasa saja dibandingkan dengan pemda kota/kabupaten lain, tapi dengan dana yang ada itu kita cukup-cukupkan asal kepala daerah tidak menuntut macam-macam, maka nanti setelah saya berakhir, pilihlah kepala daerah yang bertanggung jawab, kalau tidak maka rusak kota ini," katanya.

Mantan Senator RI itu juga mengatakan konsep pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah dengan kenyamanan, untuk itu Riza mengoptimalkan ASN agar produktif, hal itu terbukti dengan Pemko Payakumbuh yang jarang melakukan pembukaan seleksi penerimaan ASN baru.

"Bukan saya anti menerima ASN, tapi dilihat kebutuhan yang mana, soalnya anggaran daerah sudah pasti terserap untuk operasional pegawai, gimana mau bangun sarana prasarana dan infrastruktur umum, apalagi dana perawatannya pula," tukuk Riza.

Yang dikhawatirkan Riza, apabila kedepannya Payakumbuh mendapatkan pemimpin yang dapat kerja enak saja, cuma duduk jadi kepala daerah namun kerjanya tak ada yang benar, aturan tak ada tang mengerti, bersikap bodo amat, rumitnya urusan ditanggung anak buah seluruhnya.

"Kita bersyukur, Kota Payakumbuh termasuk daerah yang relatif baik, tunjangan pegawainya lumayan, lurah saja lebih tinggi dari camat di daerah tetangga. Untuk jadi kaya tak bisa dari jadi PNS, karena mereka sudah diukur, tapi terjamin masa tuanya dan sekolah anaknya," kata Riza.

4 bulan lagi lamanya Dia mejabat, Riza berharap warga Payakumbuh bisa mencari wali kota yang lebih baik lagi setelahnya, untuk 2 tahun kedepan gubernur tentu harus mencarikan Pj yang bisa bekerja.

"Ingatkan kepala daerah untuk tetap melayani rakyat dengan baik, terutama rakyat miskin. Saya masih banyak menerima keluhan masyarakat miskin, mulai dari keluhan terkait penerima bantuan seperti PKH. Terlepas benar atau tidak kondisinya apakah mereka layak mendapat bantuan, setidaknya terangkanlah kepada masyarakat dengan baik, jangan main "basikasa sajo". Dinsos aktif bangun komunikasi dengan BAZNAS sehingga persoalan kemiskinan teratasi," ungkap Riza.

Terakhir, Riza mengatakan Kota Payakumbuh sejauh ini sudah merehab sekitar 3000 rumah dan ini menjadi percontohan nasional. Belum ada yang mampu se Indonesia merehab banyak rumah masyarakat miskin sebaik Kota Payakumbuh.

"Kerja bermutu membuat kita yang terbaik di tingkat nasional, termasuk kantor pelayanan publik kita, apalagi Dinas PU kita yang dengan anggaran kecil bisa membangun infrastruktur, untuk OPD yang belum berprestasi baru-baru ini maka pertahankan prestasi yang sudah ada. Terkait pendidikan kita tekankan kepada kepala dinas agar pilih kepala sekolah terbaik, untuk guru kita angsur ditambah melalui jalur PPPK," pungkas Riza.

Usai apel pagi, dilaksanakan serah terima Jabatan Ketua Dewan Pengurus KORPRI periode 2018-2023, dimana Amriul Dt. Karayiang yang pensiun menyerahkan kepada  pejabat pembina kepegawaian dengan disaksikan seluruh pejabat di lingkungan Pemko Payakumbuh. (Yon)

Payakumbuh,netralpost.net - Wali Kota Riza Falepi mengapresiasi Dinas Perhubungan dan Polres Payakumbuh yang sukses mengatur lalu lintas sehingga tidak ada terjadi kemacetan yang begitu berarti di Kota Payakumbuh.

Hal itu disampaikannya saat apel bersama dan halal bihalal hari raya Idul Fitri 1443 H di halaman Kantor Balai Kota Payakumbuh, Senin (09/05).

"Banyak saya dapat telpon dari perantau, mereka menyampaikan rasa senang karena tidak terjebak macet saat lewat Kota Payakumbuh, untuk itu saya angkat topi dengan kinerja dan sinergi Dinas Perhubungan, Polres Payakumbuh, serta pihak yang sukses mengatur arus lalu lintas di kota kita," kata Riza Falepi.

Riza juga menambahkan, meski ada sedikit kemacetan, namun tidak berlangsung lama, paling hanya beberapa menit saja, bahkan Dishub sudah siaga sejak H-7 lebaran.

"Selain itu, kita juga menyediakan layanan live CCTV sehingga para pemudik bisa memantau kondisi lalu lintas di pusat kota. Dengan demikian mereka bisa langsung mencari jalur alternatif untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas di Payakumbuh," ucapnya.

Sementara itu Kadishub Payakumbuh Nofriwandi didampingi Kabid. Keselamatan dan Pengendalian Opserasional Yulhendri. L mengatakan untuk menunjang kelancaran arus lalu lintas pihaknya selalu berkoordinasi dengan Polres Payakumbuh yang sekaligus memegang kendali rekayasa lalu lintas selama lebaran 1443 H.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Polres Payakumbuh khususnya Kasat Lantas, serta seluruh personil yang bertugas atas kerja samanya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pengguna jalan selama mudik lebaran," tuturnya.

"Dan semoga semua kerja keras kita bernilai ibadah dan dibalasi pahala berlimpah oleh Allah," pungkasnya. (Yon)

 *SIKAPI TURUNNYA PRODUKSI JERUK, MAHYELDI-SAFARUDDIN KOMPAK JEMPUT BOLA* 

50 Kota,netralpost.net-- Bertekad menyikapi keluhan petani jeruk siam di Kabupaten Limapuluh Kota, yang mencuat belakangan ini, tak mau menunggu Gubenur Sumatera Barat Mahyeldi dan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro kompak melakukan jemput bola terjun langsung ke lapangan. Kedua kepala daerah, yang berkomitmen mengedepankan sinergitas itu, dengan serius menyimak dan berdialog tentang turunnya produksi jeruk dengan sejumlah  petani di lahan Jesigo, Minggu (08/05/2022) di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh. Para  petani Jesigo kembali mengemukakan kompleksnya keterbatasan sarana produksi seperti pupuk dan pestisida serta meningkatnya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) utama jeruk seperti lalat buah. Kompleksitas ini, menurut petani yang menyebabkan menurunnya produksi Jesigo di sentra produksi di Kecamatan Gunuang Omeh.

“Dengan segala keterbatasan, pupuk dan bahan-bahan pengendali serangan hama dan penyakit, kami agak kurang bersemangat untuk memelihara tanaman,” ujar salah seorang petani jeruk dalam dialog dengan Gubernur Mahyeldi.

Data Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Limapuluh Kota menunjukkan penurunan produksi dan produktivitas antara tahun 2020-2021, dimana  produksi turun sebesar 35 persen lebih dari 58.193 ton turun ke 38.368 ton sementara produktifitas di kurun waktu sama juga turun 55,81 persen dari 60,29 ton per hektar menjadi 33,65 ton per hektar. 

Menanggapi keluhan petani Jesigo, Gubernur Mahyeldi menguraikan kunjungan kerja ke Limapuluh Kota, yang masih dalam suasana Lebaran, menggambarkan komitmen kuat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, untuk mengatasi persoalan anjloknya produksi di Limapuluh Kota.

“Bersama-sama dengan Kabupaten Limapuluh Kota, kita akan lakukan pembenahan turunnya produksi jeruk di tiga kecamatan, Suliki, Bukik Barisan dan Gunuang Omeh,” ujar Gubernur Mahyeldi. Kembali Gubernur menyampaikan prioritasnya berupa alokasi pembiayaan 10 persen dari APBD Provinsi mulai tahun 2022 untuk peningkatan  produksi pertanian Sumatera Barat. Alokasi pembiayaan juga tertuju kepada sentra komoditi pangan dan hortikultura termasuk Limapuluh selaku sentra Jesigo tersebar di Sumatera Barat. Tapi ingat Gubernur Mahyeldi, segenap  alokasi pembiayaan tersebut takkan signifikan dampaknya, jika tak ada kesungguhan dari segenap petani/peternak/ pembudidaya ikan  selaku pelaku utama peningkatan produksi. Dengan karakteristik usaha tani rakyat, para petani diminta untuk mengedepankan budidaya komoditi yang ditangani secara kolektif. “Ancaman lalat buah dan penyebarannya tak mungkin hanya ditangani satu orang petani, sj, ini butuh kolektif, kerja sama petani, tentu saja melalui bimbingan penyuluh pertanian lapangan,” terang Gubernur Mahyeldi. 

Menerangkan keseriusan Provinsi Sumatera Barat, pada kunjungan kerjanya, Gubernur mengatakan sengaja memboyong Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Hortikultura Sjafrizal, Kepala UPT Balai Proteksi Hama dan Penyakit Tanaman Suardi, Kepala Bagian Perekonomian Setdaprov Ria Wijayanty. Juga tampak mendampingi Anggota DPRD Limapuluh Kota Doni Ikhlas dan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Limapuluh Kota Witra Porsepwandi. 

Senada dengan Gubernur Sumbar, Bupati Safaruddin, juga meminta kerja sama antar kelompok tani perlu terus digalakkan utamanya dalam menekan laju penyebaran OPT utama jeruk. Untuk itu, langkah-langkah penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) perlu dilakukan dengan disiplin. “Seperti menekan vektor penyakit jeruk, larva yang hidup di buah yang membusuk, perlu segera di kubur, kita perlu putus siklus hidupnya,” terang Bupati Safaruddin.

Menyinggung tentang keterbatasan pupuk kimia, kata Bupati Safaruddin, dari waktu ke waktu terdapat kecenderungan alokasi pupuk bersubsidi dari pusat untuk seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat. Namun untuk mengefektifkan permintaan pupuk bersubsidi, yang sekarang juga berbasiskan data elektronik, Bupati Safaruddin minta kerja sama antara kelompok tani dan penyuluh agar rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) disusun sesuai waktunya dengan kebutuhan yang logis. 

Di sisi lain, untuk mengurangi ketergantungan kepada pupuk an organik, dia meminta agar petugas-petugas pertanian lapangan memberikan bimbingan kepada petani jeruk untuk memanfaatkan sumber daya organik. Teknologi pengomposan, kata Bupati Safaruddin, setidaknya bisa menjadi membantu kekurangan pasokan sumber daya hara untuk tanaman selain dari pupuk kimia. “Kesiapan kita untuk mengadakan pupuk kompos, organik juga memerlukan kerja sama, serta arahan dari petugas penyuluh pertanian,” jelas Bupati Safaruddin. (Yon)