NetralPost.net

Payakumbuh,netralpost.net — Bertajuk Gowes Silaturahmi Adventure, Asosiasi Sepeda Rekreasi Indonesia (ASRI) Kota Payakumbuh kumpulkan para goweser dari komunitas yang ada di Sumbar, Riau, Jambi, Sumut untuk menikmati alam kota Payakumbuh.

Berada dibawah naungan KORMI, ASRI kota Payakumbuh merupakan sebuah asosiasi yang baru lahir pada bulan Maret 2022, dan pada kesempatan ini juga sekaligus dilaksanakan pengukuhan pengurus, Minggu (5/6).

Dengan menyediakan hadiah utama sebuah sepeda motor, 7 sepeda gunung dan masih banyak hadiah lainnya, iven ini juga turut dihadiri oleh ketua umum KORMI Provinsi Sumbar Aristo Munandar yang didampingi ketua KORMI Kota Payakumbuh YB. Dt. Parmato Alam. 

Dilepas Walikota Payakumbuh Riza Falepi yang didampingi Sekretaris Daerah Rida Ananda di Ngalau Medan Nan Bapaneh, ribuan pecinta gowes akan mengitari kota Payakumbuh.

Sebelum menarik bendera pertanda peserta dilepas, orang nomor satu di kota Payakumbuh itu mengajak seluruh para goweser yang ikut serta agar dapat menikmati alam kota Payakumbuh yang asri.

“Sesuai dengan namanya yakni ASRI, semoga seluruh para goweser dapat merasakan indah dan asri nya alam kota Payakumbuh,” himbau Riza.

Dilanjutkan, meskipun kota Payakumbuh merupakan kota kecil, tapi saya berharap seluruh goweser dapat menikmati indahnya alam kota Payakumbuh,” harapnya.

Sementara itu, salah seorang pengurus ASRI mengatakan kepada media bahwa sampai pagi menjelang akan para goweser dilepas, sudah terdaftar 150 komunitas gowes ambil andil dalam iven ini.

“Alhamdulilah, animo para goweser sangat bagus, dimana pada kesempatan ini sudah lebih dari seribu orang goweser yang ikut, dan masih banyak komunitas dan perseorangan yang terlihat masih baru ikut mendaftar di meja panitia,” kata Hendri Puso selaku ketua harian ASRI Kota Payakumbuh.

Hendri menyampaikan juga ada lima orang peserta yang ikut memeriahkan iven ini yang berasal dari kota kembang Bandung.

Dengan dilaksanakan iven gowes ini, Hendri melihat sungguh besar dampak positifnya bagi warga kota Payakumbuh, dimana perekonomian di kota Payakumbuh kembali menggeliat pasca corona yang telah membuat kondisi menjadi memburuk.

“Semoga kedepannya akan banyak iven yang lebih besar lagi di gelar di kota Payakumbuh, sehingga kota Payakumbuh kembali bergelora seperti sediakala,” tukas Hendri semangat. ( Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Ketua PORBBI Sumatera Barat H. Riza Falepi, ST, MT menggunting pita tanda dibukanya Alek Baburu Nagari Taram 2 yang diselenggarakan di Nagari Taram, Kabupaten Limapuluh Kota, Minggu (5/6).

Alek ini diikuti oleh ribuan peburu dari Sumatera Barat dan Riau, dengan gerbang pelepasan anjing peburu di Padang Andaleh, Jorong Parak Baru.

Riza Ralepi bersama Pengurus PORBBI Sumbar seperti Andi Teropong, Utiah, Syaiful, Doni Saputra, dan lainnya juga didampingi Ketua PORBBI Kota Payakumbuh Robby Setyadi H menyampaikan apresiasi atas semangat para peburu dan masyarakat taram dalam menyambut iven ini. 

"Selain dapat memberantas hama pertanian, iven ini juga dapat meningkatkan usaha pelaku UMKM di daerah," kata Riza.

Riza dan Pengurus PORBBI yang baru saja dilantik oleh Wakil Gubernur beberapa minggu lalu itu menambahkan, ini merupakan iven perdana PORBBI Sumbar periode 2022-2027, selanjutnya juga telah dijadwalkan iven alek gadang serupa secara bergilir untuk seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat.

"Jadwal berburu menyesuaikan dengan musim panen. Yang penting, semangat ini harus terus kita geliatkan, karena baburu adalah budaya dan rekreasi yang harus terus kita lestarikan," pungkasnya. 

Sementara itu, Ibu Er, salahsatu warga penjual cendol di lokasi acara yang didatangi oleh Riza dan pengurus menyampaikan sangat menyambut baik iven ini. Dengan ramainya orang yang datang tentu transaksi terjadi, tak hanya kepada Ibu Er, bahkan penjual Nasi, gorengan, buah-buahan dan minuman segar juga ikut ketiban rezeki.

"Rami urang nan tibo, bajua bali kami," ungkapnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost.net --- Tim penilai kampung keluarga berkualitas dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat melakukan penilaian lapangan ke Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Sabtu (4/6).

Dalam kegiatan itu hadir Wali Kota Riza Falepi yang diwakili Asisten I Setdako Dafrul Pasi, Ketua TP PKK Kota Payakumbuh yang diwakili Elfriza Zaharman, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh AH Agustion, Kabid PPKB Yunimar, dan Camat Ul Fakhri, Lurah, OPD terkait, dan ketua serta pengurus kampung Keluarga Berkualitas setempat. Sementara itu Tim penilai dari BKKBN provinsi Sumbar Desra dan Dafid Arga, serta turut hadir perwakilan BKKBN Pusat Cicik Sikmiyati dan Hemiliana Dwi Putri.

Asisten I Dafrul Pasi dalam sambutannya menyampaikan harapannya dari kerja keras seluruh pihak dalam menyukseskan kampung keluarga berkualitas dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Payakumbuh melalui program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka keluarga kecil berkualitas. 

"Mari sama-sama kita bangun Kota Payakumbuh ini, agar apa yang kita cita-citakan dapat tercapai hendaknya dan menjadi kampung keluarga berkualitas terbaik di provinsi bahkan di tingkat nasional nantinya," kata Dafrul.

Dia juga mengatakan Pemerintah Kota Payakumbuh melalui program-program strategisnya sangat mendukung terciptanya kampung KB ini, karena indikator yang akan dicapai itu banyak, keluarga adalah tempat awalnya dari pembangunan sumber daya manusia.

"Program ini bersentuhan langsung dengan misi Wali Kota Riza Falepi yang pertama yakni mewujudkan sumber daya manusia yang handal, sehat, dan kompetitif," ujarnya.

Lebih lanjut, Dafrul Pasi mengatakan sesuai dengan tujuan kampung keluarga berkualitas di Tanjung Pauh ini, tampak peningkatan peran pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan, dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program Bangga Kencana serta pembangunan.

"Kita terus mendorong meningkatnya jumlah peserta KB aktif modern, meningkatnya ketahanan keluarga melalui program bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL), dan pusat informasi dan konseling (PIK) remaja, meningkatnya pemberdayaan keluarga melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA). Menurunnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan di kampung KB, meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih," ulasnya.

Apalagi, kata Dafrul, terutama dalam rangka percepatan penurunan stunting, kampung keluarga berkualitas Tanjung Pauh sudah dilakukan pencanangan dapur sehat atasi stunting (Dashat) pada tanggal 12 desember 2021 di BWS Batang Agam dan sudah berjalan di kampung keluarga berkualitas Tanjung Pauh ini.

Sementara itu, Kepala DP3AP3KB Kota Payakumbuh Agustion menerangkan undang-undang nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai dasar pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana menekankan kewenangan BKKBN tidak hanya terbatas pada masalah pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera saja namun juga menyangkut masalah pengendalian penduduk. 

"Kampung keluarga berkualitas merupakan konsep percepatan pembangunan keluarga yang terintegrasi dan komprehensif dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat. Istilah kampung keluarga berkualitas yang akhir-akhir ini menjadi icon yang cukup populer tidak hanya dikalangan  para pengelola program kependudukan dan bkkbn, akan tetapi juga banyak diperbincangkan oleh lembaga-lembaga lain mulai dari tingkat daerah sampai tingkat pusat," katanya.

Mantan Kadis Pendidikan itu juga menambahkan, kehadiran kampung keluarga berkualitas sangat penting, dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensi melalui penerapan 8 fungsi keluarga guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat. 

"Kampung keluarga berkualitas merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) secara utuh bersinergi dengan kementerian/lembaga, mitra kerja, stakeholder, lintas sektor yang juga harus dapat diintegrasikan di kampung keluarga berkualitas sehingga seluruh program dan kegiatannya dapat diimplementasikan secara nyata dan berkualitas," ujarnya.

Dijelaskannya, kampung keluarga berkualitas Tanjung Pauh secara resmi dicanangkan pada tanggal 22 Mei 2017 sebagai daerah pembentukan awal pada RW 03/RT 01. Tanjung Pauh dengan jumlah penduduk 3.793 jiwa, jumlah kk sebanyak 1.103 KK.

"Jumlah peserta keluarga berencana (KB) aktif di kampung keluarga berkualitas kelurahan tanjung pauh sampai dengan maret 2022 tercatat sebanyak 474 dari total pus (pasangan usia subur) sebanyak 563," paparnya.

Tarkiat dengan inovasi kampung keluarga berkualitas Tanjung Pauh adalah komitmen dan integrasi kegiatan beserta dukungan seluruh unsur di Kelurahan Tanjung Pauh untuk mensukseskan program kampung keluarga berkualitas yang tertuang dalam visi kampung keluarga berkualitas tanjung pauh, yaitu "kampung yang sehat, bersih, mandiri dan tentram serta menciptakan keluarga kecil yang sejahtera dan berkualitas”.

"Prestasi kampung keluarga berkualitas Tanjung Pauh cukup banyak, mulai dari tingkat provinsi, kota, dan kecamatan," terangnya.

Di sisi lain, Tim Penilai dari BKKBN Provinsi Sumbar Desra mengatakan ada 19 kampung keluarga berkualitas yang ikut dari 1 masing-masing kabupaten Kota se Sumatera Barat dan hanya 4 yang lolos seleksi tahap awal. Ada Kota Payakumbuh, Padang, Solok, dan Kabupaten Sijunjung.

"Yang terbaik 1 nantinya akan mewakili Sumbar ke tingkat Nasional," pungkasnya. (Yon)

LimapuluhKota,netralpost.net--Bertahun-tahun melalui jalan rusak, dipastikan pada tahun 2022  warga di Kecamatan Suliki, Gunuang Omeh dan Bukik Barisan terutama di  ruas jalan Tanjung Bungo-Baruah Gunung-Simpang Sungai Dadok (Tugu Monas PDRI)  serta ruas jalan Simpang Mangkirai - Mangkirai,  bakal menikmati jalan berkonstruksi aspal beton.  Untuk hal ini, tersedia pembiayaan sekitar Rp 16,65  miliar bersumber dari DAK Reguler Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tahun Anggaran 2022.  Untuk ruas jalan Tanjung Bungo-Baruah Gunung-Simpang Sungai Dadok (Tugu Monas PDRI) akan dikerjakan sepanjang tujuh kilometer dan  ruas jalan Simpang Mangkirai - Mangkirai sepanjang 700 meter. Tak mau hanya menunggu laporan,  Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rizal Hanif, Jumat (03/06/2022) terjun langsung mengecek lokasi pelaksanaan di kedua ruas ruas jalan di Kecamatan Gunung Omeh dan Bukik Barisan.

"Perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan prioritas daerah, sebagaimana yang kami janjikan. Dari laporan Kadis PUPR dan pengecekan di lapangan,  pembangunan ruas jalan di Kecamatan Suliki,  Gunung Omeh Bukik Barisan,  Inshaa Allah, kita laksanakan tahun 2022 ini," terang Bupati Safaruddin.  Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PUPR Rizal Hanif mengungkapkan sumber pembiayaan Rp 16,65 miliar berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Kementerian PUPR. Komposisi pembiayaannya, Rp 15,5  miliar untuk ruas Tanjung Bungo-Baruah Gunung-Simpang Sungai Dodok dan Rp1,15 miliar untuk ruas jalan Simpang Mangkirai-Mangkirai.  Berbicara tahapan pelaksanaan  Plt. Kadis PUPR mengatakan proses  pengadaan barang dan jasa untuk penunjukan pelaksanaan pekerjaan hampir final. "Sepuluh hari ke depan, proses penetapan pelaksana pekerjaan akan tuntas, karena sumbernya DAK Reguler Kemen PUPR, kita juga kerja keras agar skedulnya sesuai jadwal," jelas Kadis PUPR Rizal Hanif. Kepatuhan terhadap skedul DAK Reguler penting,  alokasi peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan  senilai total Rp 16,65  miliar adalah terbesar dalam sejarah pada skema DAK Reguler Kemen PUPR untuk Kabupaten Limapuluh Kota. "Kita bakal maksimalkan pemanfaatannya untuk meningkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, khususnya di kedua ruas jalan, sehingga sumber pembiayaan DAK ini berdaya guna untuk masyarakat di kedua ruas jalan," ulas Plt. Kadis Rizal  Hanif.

Dalam beberapa kesempatan Bupati Safaruddin mengungkapkan peningkatan infrastruktur jalan merupakan prioritas di masa kepemimpinannya. Misi daerah pada RPJMD juga menyebutkan perlu ditingkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik. Peningkatan infrastruktur jalan dilakukan melalui peningkatan spesifikasi ruas jalan dan jembatan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi kawasan unggulan,  pengembangan wilayah, aspek kebencanaan  serta mendukung proyek nasional di daerah.  "Perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis nagari dan sekali lagi ini merupakan prioritas daerah, sehingga kita tak ingin pekerjaannya nanti tidak maksimal," terang Bupati Safaruddin.  Di sisi lain, Kecamatan Gunung Omeh selain kawasan unggulan pertanian hortikultura, sinkronisasi program/ kegiatan infrastruktur  dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,  wilayah ini nanti juga berfungsi sebagai titik temu pembukaan ruas jalan baru Pua Data - Bonjol, Pasaman serta pembangunan Monumen Nasional PDRI. Hal itu nantinya memberikan dampak berganda tidak saja kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa juga akan memicu perkembangan wilayah dan kepariwisataan.  "Pada dasarnya kita ingin menyentuh peningkatan infrastruktur di seluruh nagari, sebab bagi Limapuluh Kota nagari merupakan poros pembangunan, ini akan kita laksanakan secara bertahap,'  ulas Bupati Safaruddin di beberapa kali kesempatan. Data BPS Tahun 2021 menunjukkan panjang jalan di Kabupaten Limapuluh Kota total 1.315,4 Km, dengan rincian Jalan Negara 89,73 Km, Jalan Provinsi 124,55 Km dan Jalan Kabupaten 1.101,20 Km.  

Dalam kegiatan peninjauan langsung kesiapan pelaksanaan pembangunan ruas jalan, rombongan Bupati Limapuluh Kota yang juga didampingi Camat Gunung Omeh Gusni Hendrix terlihat berhenti di sejumlah titik di Jorong Sungai Mangkirai, Jorong Koto Marapak dan Nagari Koto Tinggi. Sesekali Bupati Safaruddin meminta penjelasan langsung dari Plt Kadis PUPR Rizal Hanif. Di kesempatan ini Bupati Safaruddin juga berdialog  langsung dengan warga  Sungai Dodok dan Sungai Mangkirai. Sebagaimana diungkapkan Plt. Kadis PUPR Rizal Hanif,  warga  terlihat antusias dengan kedatangan Bupati Limapuluh Kota serta menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Bupati Safaruddin yang memastikan pelaksanaan pembangunan kedua ruas jalan tahun ini.  "Selama pengecekan oleh Bupati, warga juga menyatakan tak mempermasalahkan lahannya yang terpakai untuk kepentingan pembangunan ruas jalan," terang Plt Kadis PUPR. Hal yang sama juga disampaikan oleh Camat Gunung Omeh Gusni Hendrix. Peningkatan ruas jalan di sejumlah titik di Nagari Pandam Gadang dan Koto Tinggi telah di idam-idamkan warga puluhan tahun. "Alhamdullilah, impian warga di kedua ruas jalan itu terwujud pada tahun 2022 ini, " ujar Camat Gusni Hendrix. *(Yon)

50 Kota,netralpost—- Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Lingkungan  Hidup dan Kehutanan ( KLH) atas alokasi Program Penguatan Perhutanan Sosial (Strengthening Social Forestry/ SSF) di Kabupaten Limapuluh Kota. Terlebih menurut  verifikasi Kemen KLH alokasi itu terkait kemampuan Limapuluh Kota menjaga kawasan hutannya. Inilah yang membuat daerah ini serta lima daerah lainnya menerima program Perhutanan Sosial sampai tahun 2025 dari seleksi sekitar 550 kabupaten/kota. Untuk lima tahun ke depan,  Program SSF di Limapuluh Kota ditargetkan pada 45 Kelompok Perhutanan Sosial dengan cakupan luas perhutanan sosial 95.317,12 Ha, dengan nilai ekonomi ditaksir Rp 3,4 Triliun per tahun.

“Kita ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kemen KLH, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas Program Perhutanan Sosial, di Limapuluh Kota, kita akan dukung pelaksanaan program ini secara maksimal,” papar Bupati Safaruddin.

Pernyataan dukungan itu disampaikan Bupati Safaruddin ketika menyambut Tim Audiensi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Kemen LHK di pendopo Rumah Dinas Bupati Limapuluh Kota, Labuh Basilang, Payakumbuh, Sabtu (04/06/2022). Tim Ditjen PSK-Kemen LHK, Ditjen Bangda Kemendagri, Team Leader Project SSF,  dipimpin oleh Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) Syafda Roswandi selain beraudiensi dengan Bupati Safaruddin, juga mempresentasikan program Perhutanan Sosial di hadapan para kepala perangkat daerah dan camat se Kabupaten Limapuluh Kota. Audiensi itu adalah buah dari kunjungan kerja Bupati Safaruddin bersama Kepala Dinas PU seminggu lalu ke Kemen-LHK, di Jakarta.

Di bagian lain sambutannya, Bupati Safaruddin mengatakan, dengan luas wilaya 335.430 Hektar, di Kabupaten Limapuluh Kota  selua 172.552 Hektar atau 51 persen merupakan kawasan hutan lindung yang berada di 11 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Limapuluh Kota. Dari total sebanyak  79 Nagari sebanyak 64 nagari memanfaatkan kawasan hutan dan hasilnya sebagai pendapatan ekonomi masyarakat. “Hal ini menyiratkan masyarakat Limapuluh Kota memiliki ketergantungan yang tinggi kepada kawasan hutan. Pertambahan penduduk, kebutuhan lahan pertanian, peningkatan populasi penduduk, tentu perlu dibuka akses untuk memanfaatkan kawasan hutan. Sehingga, kita menilai Program Perhutanan Sosial sangat strategis bagi Limapuluh Kota,” jelas Bupati Safaruddin.  Ditambahkan oleh Bupati Safaruddin, pada saat ini di Kabupaten Limapuluh Kota terdapat sebanyak 23 kelompok perhutanan sosial, dengan kategori sebanyak 18  hutan nagari seluas 29.182 hektar serta sebanyak lima kategori hutan kemasyarakatan seluas 6.882 hektar dengan 27.211 bergantung hidup dengan potensi kedua kategori hutan tersebut . “Kita sudah mengusulkan sebanyak enam lagi ke KemenLHK, untuk kita ikut sertakan dalam Program Perhutanan Sosial,” jelas Bupati Safaruddin.  Mengingat pentingnya program penguatan perhutanan sosial, Bupati Safaruddin menginstruksikan kepala perangkat daerah untuk

mencermati program/ kegiatan yang bisa diintegrasikan ke program SSF. 

Sementara itu, Direktur PKPS Syafda Roswandi, pada prinsipnya program Perhutanan Sosial/‘SSF adalah bagaimana memanfaatkan potensi hutan, dengan mempertimbangkan keanekaragaman hayati, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di dekat kawasan hutan. Terlebih, rata-rata desa/ nagari yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan, didominasi oleh penduduk miskin. Kata Direktur PKPS secara  nasional, terdapat 10,2 juta hektar kawasan hutan lindung. Sebanyak 25.863 desa terkategori desa miskin berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung dengan 71,06 persen penduduknya menggantungkan hidup kepada potensi hutan. “Untuk itu, Program Penguatan Perhutanan Sosial, yang juga merupakan program global, melalui Global Environment Project, sangat penting untuk menurunkan angka kemiskinan. Untuk Limapuluh Kota kita targetkan penguatan Perhutanan Sosial untuk sebanyak 45 kelompok dengan cakupan luas 94.882 hektar yang melibatkan 125.751 keluarga,” ujar Direktur PKPS Syafda. Mengingat strategisnya program ini, Direktur PKPS, meminta dukungan Pemkab Limapuluh Kota mendukung Program

Penguatan Hutan Sosial dengan penyusunan kebijakan daerah serta integrasi kegiatan dari perangkat daerah, untuk mendukung implementasi program penguatan hutan sosial. “Kita minta Limapuluh Kota memasukkan Program Penguatan Hutan Sosial, ke dalam RPJMD, sehingga program ini menjadi terarah pelaksanaannya di daerah,”ujar Direktur PKPS. *(Yon)

 Payakumbuh,netralpost

Verifikasi tersebut dilaksanakan secara daring, dan diikuti oleh Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Asisten I, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Forum Anak Kota Payakumbuh serta undangan lainnya di Aula Randang Balai Kota Payakumbuh, Kamis (02/06).

Seperti diketahu, sebelumnya Payakumbuh telah mendapat Penghargaan Kota Layak Anak dengan Kategori Pratama sebanyak tiga kali (2013, 2017, dan tahun 2018) Kategori Madya sebanyak dua kali yakni tahun 2019 dan tahun 2021.

Kementerian PPPA melalui Sekretaris Deputi Perlindungan Anak Meydian Werdiastuti menyampaikan terimakasih kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota se Sumatera Barat yang telah membina dan mendampingi program KLA di seluruh Kabupaten/Kota se-Sumbar.

"Terimakasih atas dukungan yang telah diberikan pemerintah daerah untuk KLA ini, dan telah memberikan pendampingan dan pemantauan kepada seluruh program perlindungan anak diwilayahnya. Semoga ini dapat memberikan kontribusi untuk terwujudnya povinsi layak anak," katanya.

"Dan untuk Payakumbuh, selamat mengikuti VLH. Semoga apa yang diharapkan bisa tercapai," tambahnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda mengatakan telah melakukan beberapa upaya dalam percepatan/akselerasi untuk mewujudkan KLA di Payakumbuh.

"Iya, kita terus melakukan berbagai upaya agar KLA Kategori Nindya bisa diraih Payakumbuh tahun 2022 ini, untuk itu kita berharap seluruh komponen di Kota Payakumbuh ikut mensukseskan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kota Layak Anak Tahun ini," ucapnya.

Dia juga menambahkan, program Kota Layak Anak (KLA) merupakan Program Prioritas Walikota Payakumbuh yang diimplementasikan dalam RPJMD tahun 2017-2022 serta diaplikasikan OPD dalam bentuk kegiatan pada Rencana Aksi tiap tahunnya, terutama bagi OPD Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DP3AP2KB serta unsur lainnya. 

"Sebab program tersebut menyentuh setiap anak yang berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan," tukuknya. 

Dikesempatan itu juga, Ketua Gugus Kota Layak Anak (KLA) Kota Payakumbuh Yasrizal menyebutkan bahwa  Payakumbuh optimis bisa meraih Predikat Nindya Kota Layak Anak pada tahun ini. 

"Iya, kita optimis akan meraih Predikat Nindya tahun ini," ucapnya.

Lebih lanjut dijelaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), A.H. Agustion, bahwa secara dokumen Kota Payakumbuh telah masuk dalam Kategori Kota Layak Anak Nindya, sehingga saat ini Kementerian PPPA melakukan Verifikasi Lapangan.

"Secara dokumen kita telah masuk dalam Kategori Nindya, makanya hari ini dilakukan VLH, kita optimis Kategori atau Predikat tersebut bisa didapatkan Kota Payakumbuh pada tahun ini," pungkasnya. (Yon)

Limapuluh Kota,netralpost.net-- _Labbaik Allahumma_ _Labbaik....Labaika Laa Syarika_ _Laka Labbaik....._

Bahagia dan haru biru terpancar dari wajah ke-131 Calon Jemah Haji (Calhaj) asal Kabupaten Limapuluh Kota kelompok terbang (kloter) III Embarkasi Padang, Sumatera Barat. Betapa tidak, hampir 2 tahun menunggu untuk berhaji akibat pandemi global Pandemi Covid-19, kini ke-131 Calhaj dijadwalkan bertolak ke Tanah Suci Makkah Al Mukarramah, Senin (06/05/2022) depan via Bandara Internasional Minangkabau, Padang. Kebahagian semakin lengkap, Bupati Safaruddin Dt Bandaro Rajo atas nama Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dan warga _Luak Limopuluah_ secara resmi resmi melepas keberangkatan Calhaj asal Limapuluh Kota di Aula Kantor Bupati, Kamis (02/06/2023) di Sarilamak, Harau.

“Mari kita memantapkan hati, satukan niat dalam melaksanakan rangkaian ibadah rukun Islam yang kelima tersebut. Persiapkan segala sesuatunya, baik bekal materi maupun materi dan tidak lupa bekal taqwa. Saya juga berharap selama di Tanah Suci kepada Jemaah untuk menjaga nama baik bangsa Indonesia, khususnya Sumatera Barat dan Kabupaten Limapuluh Kota,” ujar Bupati Safaruddin saat memberi sambutannya di depan jemaah Calhaj. 

Acara pelepasan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Widya Putra, unsur Forkopimda,  Kepala Kantor Kementerian Agama Limapuluh Kota Irwan, Sekretaris Daerah Widya Putra, Ketua MUI Limapuluh Kota Asrat Chan, serta Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota.

Sementara itu,  perwakilan ke-131 Calhaj Radimas mengungkapkan rasa sukur atas kepastian jadwal keberangkatan pelaksanaan ibadah haji tahun 2022. “Alhamdullilah,  kita dipastikan bisa menunaikan haji, kami mengucapkan terima kepada Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama & semua pihak, doakan kami bisa menunaikan ibadah haji dengan sebaik-baiknya,” ujar Radimas, yang juga Kepala Dinas Kepustakaaan dan Arsip Limapuluh Kota

Pada bagian lain sambutannya, Bupati Safaruddin mengucapkan terimakasih kepada Kemenag Kabupaten Limapuluh Kota serta para pembimbing haji yang telah membimbing manasik calon jamaah haji. "Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota mengucapkan selamat melaksanakan rangkaian ibadah haji. Mudah-mudahan di perjalanan diberikan kemudahan dalam menunaikan beribadah," ucap Bupati Safaruddin. Seterusnya Ia berpesan kepada Calon Jama'ah Haji juga meminta do'a kepada para calon jamaah haji agar masyarakat Limapuluh Kota yang ditinggalkan semoga diberi keselamatan untuk semuanya serta meminta do'a agar Pemerintah Limapuluh Kota agar istiqamah menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat. "Kami berharap kepada petugas yang diamanahkan mendampingi dan mengurus keperluan Jemaah Haji untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya", tutup Bupati Safaruddin.

Sementara itu, Kakan Kemenag Irwan selaku menyampaikan bahwa tahun ini Jemaah Calon Haji Limapuluh Kota berjumlah 131 jamaah terdiri dari 56 laki-laki dan 75 perempuan. Seterusnya ia menyampaikan bahwa Jemaah calon haji yang berangkat tahun ini merupakan jemaah yang rencana diberangkatkan pada 2020 lalu, namun karena Pandemi Covid yang melanda dunia dua tahun terakhir maka baru bisa diberangkatkan pada tahun ini. ''Manasik tingkat kabupaten maupun kecamatan telah dilaksanakan dan JCH Limapuluh Kota siap diberangkatkan menuju tanah suci", ucap Irwan. Lebih lanjut Ia  mengingatkan kepada para calon jamaah haji agar selalu menjaga kesehatan serta meminta Komitmen dari calon Jemaah berniat ikhlas untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga ipelaksanaan haji yang bapak ibu jalani dapat dijalankan dengan tenang. Lebih lanjut Irwan meminta Jemaah untuk terus menjaga kekompakan sebagai keluarga besar sehingga seluruh rombongan menjadi Haji Mabrur.(Yon)

Padang, Humas—Pastikan kesiapan pemberangkatan jemaah, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah tinjau Asrama Haji Embarkasi Padang, Kamis (2/6). Gubernur juga mengecek sarana prasana dan ketersediaan kamar tempat Jemaah diinapkan.

Dalam kunjungan ini Gubernur Sumbar didampingi Kepala Kanwil Kemenag Sumbar diwakili Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Joben, Kabag TU Miswan dan Kepala Bidang Penaiszawa Yufrizal serta beberapa Kepala OPD terkait. Gubernur mengecek satu persatu kesiapan embarkasi dalam menerima kedatangan jemaah hingga pelepasan jemaah.

Gubernur juga memastikan kesiapan petugas yang akan melayani jemaah, ruangan aula, ruangan sekretariat, kamar asrama, toilet, masjid dan tempat berwudhu, hingga ruang makan. Hal ini agar Embarkasi Padang bisa memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah.

Pada kesempatan itu, gubernur minta petugas haji memahami tugas masing-masing. Kemudian petugas yang ada di pesawat yang akan mendampingi jemaah, mulai dari pembimbing ibadah, tenaga kesehatan pastikan memahami apa yang menjadi tugas mereka.

“Kita harapkan didalam pemberangkatan jemaah haji ini tidak ada masalah. Maka dari itu supaya tidak ada masalah, maka setiap fase fase pemeriksaan harus dipastikan berjalan dengan sebaik baiknya. Kemudian proses filternya, yang nanti akan menghambat dan memperlambat penerbangan itu dipastikan tidak ada,” tukas gubernur.

Dikatakan gubernur, dari rumah sudah diinformasikan kepada jemaah mana barang yang boleh dibawa dan mana barang yang tidak boleh dibawa. Kemudian tas mana yang akan masuk pemeriksaan bagasi, x-ray dan mana yang tentengan harus jelas semuanya.

“infokan kepada jemaah mana barang barang yang dilarang dibawa, karena itu akan menggannggu perjalanan. Bongkar lagi pasang lagi. Justru itu, dirumah dipastikan. Termasuk juga jumlah beratnya juga dipastikan. jangan sampai berlebih dari batas berat yang ditentukan,” tegas gubernur.

Kemudian lanjut gubernur di Kabupaten Kota, pemeriksaan kesehatan juga dipastikan. Apa catatan untuk jemaah. Dan ketika ada pemeriksaan di asrama haji semuanya sudah clear. Tidak ada yang menyebabkan terjadinya keterlambatan atau pengunduran keberangkatan.

“Tadi kita juga sudah periksa kesiapan Asrama Haji dalam menerima kedatangan jemaah sampai berangkat lagi harus terschedule dengan baik. Ketika mereka masuk ada penyerahan gelang dan paspor, semua itu diharapkan lancar. setelah itu mereka ke asrama untuk istirahat,” ungkap gubernur.

“Saya minta ketika istirahat itu kondisikan diperdengarkan bacaan Alqurannya. Kemudian televisi yang mereka tonton ga usah yang macam-macam, diarahkan ke hal positif. sehingga suasana di Jeddah nanti sudah kita hadirkan di sini. Kondisi ini akan mendorong mereka untuk lebih baik lagi,” tukas Mahyeldi.

Kemudian kepada petugas embarkasi, gubernur berharap menjadi bagian yang menyemangati Jemaah haji untuk menghadirkan ibadah yang mabrur, sehingga pelaksanaan ibadah akan lebih maksimal.

“Kita harapkan pelayanan iadah haji di Embarkasi Sumatera Barat ini, seperti yang sudah-sudah kita menjadi yang terbaik. Ke depan kita tetap menjadi yang terbaik dalam pelayanan, pelaksanaan dan segala sesuatu yang ada di Embarkasi ini,” pinta gubernur.

“Termasuk juga petugas yang sampai ketika mereka melaksaksanakan ibadah. Yang namanya petugas tentu kita akan betul-betul maksimal dalam melaksnakan tugas, sehingga Jemaah terbantu, terfasilitasi dan juga bisa melaksanakan ibadah secara maksimal,”.

Dalam kesempatan itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, H. Helmi didampingi Kepala Bidang PHU, H. Joben menyampaikan bahwa Jemaah Kloter I akan masuk asrama Jumat 3 Juni sekitar pukul 11.00 wib.

Jemaah haji akan diinapkan di Asrama haji selama 24 jam sebelum esoknya diterbangkan ke Tanah Suci, Sabtu 4 Juni pukul 13.50 Wib dengan pesawat garuda Indonesia.

“Jemaah Kloter I ini akan dilepas secara resmi, gubernur Sumbar pada hari Sabtu pagi pukul 08.00 Wib. Setelah acara melepas, Jemaah langsung menaiki bus menuju Bandara Intenational Minangkabau,” ungkap Kakanwil.

Sementara untuk tas bagasi Jemaah kata Kakanwl sudah diantarkan langsung ke BIM untuk pemeriksaan X-Ray. RinaRisna

 Limapuluh Kota,netralpost.net--

Komisi II DPRD 50 Kota  pertanyakan Program Kegiatan pembangunan gedung terminal di Rimbo Data pada Dinas perhubungan Kabupaten 50 Kota yang sampai saat tidak Nampak terlaksana,Dengan nilai Pagu Dana Rp 231.950.700  Anggaran tahun 2021dengan Realisasi Rp 225.979.390 , yang diduga ada nya kerugian Negara

Hal tersebut disampaikan  Ketua Komisi Dua Syamsuirman Dari FRAKSI Demokrat dalam Dalam Rapat Kerja , Laporan dan Rekomendasi hasil kerja rapat Komisi II dengan mitra kerja tentang pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2021 Pada Rapat dengan Mitra Kerja (6/4) diGedung DPRD

Syamsuirman Juga mengatakan Bahwa adanya kegiatan pembangunan Terminal tahun 2021 yang ada dalam Dipa dinas perhubungan tidak nampak dikerjakan,dan laporan tentang jadi atau tidak jadi  dikerjakan juga tidak ada kejelasan ,Maka kami dari Komisi II mempertanyakan pada Dinas perhubungan tersebut,cuma sampai saat dari Dinas perhubungan sebagai mitra kerja belum ada kejelasannya .

Sementara itu Anharmen Mantan Kadis Perhubungan tahun 2021 ketika ditemui Di Ruangan Kerja  (saat ini Staf Ahli) membantah kalau yang dipertanyakan Komisi II itu bukan pembangunan Gedung Terminal,tapi Rehab Gedung terminal,dan telah dilaksanakan, sesuai kontrak,dan Untuk menjawab pertanyaan Komisi II ,Bukan wewenang saya lagi,itu Wewenang Pemerintah Kabupaten 50 Kota,atau Dinas Perhubungan Saat ini

'Dari  keterangan Anharmen juga ada yang Janggal ketika ketika wartawan memperlihatkan ada nya peralihan Dana pembangunan tersebut telah dialihkan pada tahun Yang sama ke Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Nilai kontrak yang sama Yakni Rp 231.950.700.Anharmen Mengatakan memang benar, Itu semua telah disetujui oleh Komisi II waktu sidang Perubahan Anggaran Tahun 2021,kata Anharmen.

Padahal pada keterangan pertama Anharmen mengataka,dana yang digunakan untuk program penyelenggaraan Lalu lintas dan Jalan Raya Atau kegiatan Survey adalah Sisa Anggaran Rehab Terminal,tapi kenapa Jumlah Anggaran Sama dengan jumlah pembangunan Terminal tersebut ,padahal kata Anharmen Sisa anggaran PembangunanTerminal yang dipertanyakan Oleh Komisi II, Ada apa ?, yang sebenar nya ini perlu dipertanyakan (Oyon)

50 Kota,netralpost --- Bupati Limapuluh Kota  Safaruddin Dt Bandaro Rajo komit untuk mendukung  langkah strategis pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, profesional serta akselerasi pelayanan publik, melalui penyederhanaan birokrasi. Hal itu ditunjukkan pelantikan putaran kedua 83 orang pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkup Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota. Pelantikan itu sejalan dengan tenggat waktu tanggal 30 Mei 2022, sebagaimana persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik atas usulan penyederhanaan birokrasi oleh Kabupaten Limapuluh Kota dan sejumlah daerah lainnya di Sumatera Barat. Pelantikan dan  pengambilan sumpah dan janji  83 orang pejabat  fungsional diselenggarakan bersamaan dengan  47 orang pejabat Administrator dan Pengawas pada sejumlah perangkat daerah dilakukan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandar Rajo diwakili Sekretaris Daerah Widya Putra, di Aula Kantor Bupati, Sarilamak, Harau,  Senin (30/05/2022).

"Pelantikan pejabat fungsional guna memenuhi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraaan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, sementara bagi pejabat Administrator dan Pengawas untuk  mengisi kekosongan struktur jabatan di perangkat daerah," jelas Sekda Widya Putra mengutip arahan Bupati Limapuluh Kota. Berbicara tentang pelantikan pejabat administrasi, kata Sekda Widya Putra, hanya dilakukan untuk  jabatan pengawas yang tidak masuk dalam skema penyederhanaan birokrasi, antara lain setara eselon IV pada sekretariat perangkat daerah dan kepala seksi di kecamatan.  "Kita bersukur melalui pelantikan ini, Kabupaten Limapuluh Kota mampu memenuhi tenggat waktu penyederhanaan birokrasi sesuai batas waktu yang ditetapkan, Kemenpan RB dan Kementerian Dalam Negeri," ucapnya

Tampak hadir pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat Administrator, Pengawas dan Pejabat Fungsional  antara lain Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Asisten I dan III Herman Azmar dan A. Zuhdi Perama, serta kepala-kepala  perangkat daerah lingkup Pemkab Limapuluh Kota. Pelantikan pejabat fungsional mendukung penyederhanaan birokrasi ini, untuk  melengkapi pelantikan serupa pada 31 Desember 2021  terhadap 227 pejabat fungsional. 

Sementara persetujuan prinsip untuk melantik ke-83 pejabat fungsional merujuk kepada Surat Kementerian Dalam Negeri per 25 Mei 2022 kepada Gubernur Sumatera Barat tentang persetujuan Penyetaraaan jabatan di lingkungan Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.  Selain itu, pelantikan pejabat fungsional dan struktural juga mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Manejemen Pegawai Negeri Sipil. 

Selanjutnya, Sekda mengutip sambutan Bupati Limapuluh Kota mengatakan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji pejabat fungsional dan struktural adalah bagian perputaran roda organisasi yang bertujuan untuk pola pembinaan, pemantapan kapasitas  kelembagaan dan pengembangan karir aparatur sipil negara. Untuk itu, ulas Bupati Limapuluh Kota meminta kepada pejabat yang diberi amanah untuk menunjukkan dedikasi dan loyalitas di mana saja bertugas. Selain itu kepada pejabat di lingkungan Pemkab  Lima Puluh Kota mengeluarkan kemampuan dan melaksanakan tugas dengan baik dan optimal demi mendukung pembangunan sesuai visi dan misi daerah.  "Penempatan pejabat melalui pelantikan ini merupakan pola pembinaan karir pegawai negeri sipil, yang dilakukan untuk pembenahan, penyegaran, dan pemantapan organisasi agar meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam pelayanan," terang Bupati Limapuluh Kota sebagaimana dikutip Sekretaris Daerah.  Di bagian akhir dari sambutan tertulisnya Bupati Limapuluh Kota menekankan empat pesan penting kepada pejabat yang baru dilantik, pertama senatiasa menjaga marwah dan martabat daerah. Berikutnya, mengembangkan komunikasi positif di setiap lini saat bertugas serta menciptakan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan terakhir adalah bahu membahu dengan segenap komponen di perangkat daerah untuk memaksimalkan pencapaian misi daerah. (YON)

Payakumbuh,netralpost.net --- Seekor ular jenis piton sepanjang 2 meter dievakuasi dari dalam closet Toko Emas Makmur di Kawasan Pasar Kota Payakumbuh, sekitar pukul 09.30 WIB, Rabu (1/6).

Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh yang mendapat laporan dari pemilik toko Robi Fernando (36), langsung bergerak ke lokasi kejadian melaksanakan tugas pertama mereka di bulan ini.

Kabid Damkar Kota Payakumbuh Budi Kurniawan kepada media mengatakan penemuan ular itu saat pemilik toko hendak BAB ke kamar kecil.

"Alhamdulillah ular dapat dievakuasi dengan cepat oleh anggota kita yang berpengalaman dengan hewan melata ini," kata Budi didampingi Kasi Ops Eci dan Danton Indra Jaya.

Sementara itu, Pemilik Toko Robi Fernando menyampaikan apresiasi kepada damkar yang merespon cepat atas laporannya yang langsung mendatangi posko damkar.

"Luar biasa respon cepat damkar Kota Payakumbuh, kami salut dan ucapkan terima kasih banyak," ujarnya.

Warga bisa meminta bantuan damkar untuk penyelamatan jiwa, atau evakuasi hewan berbisa dan berbahaya seperti tawon, biawak, ular, dan hewan lainnya dengan menghubungi quick response Pemadam Kebakaran di nomor 0752-92913. (Yon)