NetralPost.net

Dalam hal pengawasan, Sigit menyampaikan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi serta Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

"Kami tentunya mendapatkan tugas untuk membantu memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan baik. Utamanya terkait dengan verifikasi kewajiban dari produsen untuk pastikan produksi minyak goreng curah khususnya, betul-betul berada di pasar. Sehingga kemudian persetujuan ekspor dapat diberikan," kata Sigit dalam acara Business Matching Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) di Bali, Jumat (10/6/2022).

Sigit menjelaskan, setiap hari pihaknya mengawasi kurang lebih 17 ribu pasar tradisional. Hasilnya, sebanyak 10 ribu pasar secara rutin mendapatkan distribusi minyak goreng curah.

"Ada yang setiap hari barang sudah dikirim, ada yang seminggu tiga kali, ada seminggu dua kali dan kurang lebih 7.000 seminggu satu kali. Tentunya ini yang kita minta untuk terus ditingkatkan sehingga ketersediaan minyak goreng curah betul-betul ada di pasar," ujar Sigit.

Selain memantau pasar, mantan Kabareskrim Polri ini juga menuturkan pihaknya mengikuti perkembangan harga buah tandan segar. Menurutnya, dalam hal ini, jika tangki terserap untuk bisa direalisasikan baik dalam bentuk minyak curah maupun ekspor, harapannya buah tandan segar yang dibeli oleh produsen dapat meningkat untuk diolah  menjadi Crude Palm Oil (CPO). 

"Saat ini harga-harga (buah tandan) kita perhatikan rata-rata di angka 2.000 - 2.100 sampai 2.500. Di 51 wilayah sudah diangka 2.550. Harapan kita semua petani bisa mendapatkan harga antara 2.500 sampai dengan 3.000," ucap Sigit.

Dengan seluruh pengawasan tersebut, mantan Kapolda Banten ini berharap semua pihak mulai dari petani hingga produsen mendapat keuntungan yang sama. Serta tak ada lagi permainan atau spekulan yang bermain dengan ketersediaan minyak goreng khususnya jenis curah.

"Jadi harapan kita petani sejahtera, minyak goreng curah tersedia dipasar dan produsen melalui proses verifikasi pengawasan dari semua pihak terkait bisa melaksanakan ekspor, yang dalam posisi semua kewajibannya sudah dilaksanakan. Jadi tidak ada lagi permainan terkait dengan angka-angka fiktif yang tentunya saat ini kita sudah kita awasi. Dengan langkah-langkah ini, kita harapkan semua bisa berjalan dengan baik," papar Sigit.

Dalam kesempatan ini, Sigit pun menegaskan tidak akan segan menindak siapapun yang melakukan penyimpangan terkait minyak goreng. Ia pun mencontohkan dengan menindak tegas spekulan yang melakukan repacking dan menjual dengan harga lebih tinggi.

"Kemarin kita sudah peringatkan repacking, sudah kita proses, ini apabila terus dilanjutkan kita akan proses tegas. Saya kira prosesnya seperti itu, kita ingatkan lalu ada yang kita proses tegas. Saya minta semua patuhi apa yang menjadi komitmen kita bersama karena memang paling penting minyak curah di pasar masyarakat tidak kesulitan serta kekurangan. Produsen bisa ekspor setelah kewajibannya dipenuhi. Tidak ada distribusi disimpangkan karena kalau ada seperti ini dipastikan kita tindak tegas," tutup Sigit.

50 Kota,netralpost.net—Programioritas Kabupaten Limapuluh Kota berupa pembukaan lahan jagung seluas 20.000 hektar dengan memanfaatkan lahan tidur di mendapat respon positif dari masyarakat. Adalah Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX, secara bertahap bertekad untuk menyiapkan lahan untuk budidaya jagung seluas 1.000 hektar. Menandai tekad itu, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo bersama warga Durian Tinggi melakukan gelar tanam perdana jagung  seluas 50 hektar pada Selasa (07/06/2022) berlokasi di lahan tidur Ronah, Nagari Durian Tinggi, Kapur IX.

“Kita apresiasi Nagari Durian Tinggi, didukung semangat masyarakatnya dan kelompok tani telah lebih dahulu memanfaatkan potensi lahan tidurnya, Inshaa Allah potensi 1.000 hektar lahan tidur, akan dimanfaatkan untuk budidaya jagung,” papar Bupati Safaruddin.  

Kedatangan Bupati Safaruddin di lahan jagung disambut antutias oleh masyarakat terutama kelompok tani. Terlebih saat Bupati Safaruddin bersama Ketua TP-PKK Nevi Safaruddin, Wakil Ketua DPRD Syamsul Mikar, Camat Wiko Putra dan Danramil Kapur IX bersama kelompok tani melakukan tanam jagung langsung di lahan dengan mempergunakan alat tanam jagung.  Kegiatan tanam perdana jagung oleh Bupati Limapuluh Kota bagian dari kunjungan kerja bupati dan sejumlah kepala perangkat daerah ke Kecamatan Kapur IX. Sebelumnya, Bupati Safaruddin menyaksikan serah terima jabatan Camat Kapur IX di Gedung UDKP, di Muaro Paiti.  

Turut mendampingi Bupati Safaruddin pada kesempatan itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Witra Porsewandi, Kepala Dinas Peternakan dan Keswan Devi Kusmira, Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Ayu Mitria, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indrawati, Kepala Diskominfo Eki HP, Wali Nagari dan Bamus  Durian Tinggi dan Koto Bangun serta tokoh masyarakat Durian Tinggi.

Dalam sambutannya Bupati juga menekankan misi daerah yang mengedepankan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta menjadikan wilayah nagari sebagai basisnya. “Salah satu misi daerah adalah menjadikan nagari sebagai poros pembangunan, apa yang dilakukan Durian Tinggi, akan kita sinergikan dengan perangkat daerah teknis,” jelas Bupati Safaruddin. Terlebih pilihan budidaya jagung selain sejalan dengan misi daerah juga menyiratkan bahwa Durian Tinggi telah mengembangkan sektor pangan selain selama ini bergantung kepada budidaya gambir. Di segi lain, produksi jagung diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pakan ternak ayam petelur, dimana sampai saat ini belum tercukupi oleh produksi jagung di Limapuluh Kota. 

Sementara itu, Wali Nagari Durian Tinggi Ardi Ekis mewakili masyarakat dan kelompok-kelompok tani di Durian Tinggi menyampaikan penghargaan atas kunjungan kerja Bupati Safaruddin langsung ke lahan jagung. Dia juga mengungkapkan keinginan kuat masyarakat Durian Tinggi untuk mengembangkan potensi lahan tidur yang selama ini tidak produktif. “Semenjak tiga tahun lalu dengan dukungan dinas teknis, telah mengembangkan aneka usaha tani pangan, termasuk jagung,” jelas Ardi Ekis. Sejalan dengan misi daerah untuk meningkatkan pemanfataan lahan tidur untuk perluasan tanam jagung, pihaknya semakin terpacu untuk berbudiya jagung. Untuk itu, pihaknya sangat berharap uluran tangan pemerintah daerah dalam mengawal budidaya jagung mengingat budidaya jagung relatif baru di Durian Tinggi. “Kami siap menyediakan lahan 1.000 hektar untuk jagung, namun dari segi budidaya nanti, kita memerlukan bantuan dan bimbingan teknis dari perangkat daerah teknis, sebagaimana selama ini sudah berjalan,” kata Wali Nagari Durian Tinggi.(netralpost)

 Payakumbuh,netralpost

Uji petik tersebut dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik Balai Kota Payakumbuh. Rombongan tersebut disambut oleh Wali Kota Payakumbuh dalam hal ini diwakili oleh Asisten II. Kemudian juga dihadiri oleh Asisten I, Asisten III, Staf Ahli Wali Kota serta OPD terkait.

Wali Kota Payakumbuh memaparkan kepada tim, tentang sejarah berdirinya Mal Pelayanan Publik. Serta seluruh fasilitas layanan apa saja yang diberikan untuk kemudahan masyarakat dalam berurusan. 

"Disini kita tidak hanya mengumbar omongan, tapi memberikan bukti. Bapak Ibuk bisa saksikan sendiri, bahwa kami di Payakumbuh selalu memberikan yang terbaik demi kepuasan dan kebahagiaan masyarakat," kata Asisten II Elzadaswarman.

"Kami harapkan setelah uji petik ini, Ombudsman dan Bappenas juga memberikan masukan kepada kami. Supaya kedepannya pelayanan publik yang kita hadirkan di Payakumbuh bisa lebih baik," tukuknya.

Tim dari Ombusman RI Herus Kris Wahyu dari Bagian Pencegahan Maladministrasi mengungkapkan bahwa Ombudsman merupakan mitra dari pemerintah daerah bukan suatu sosok yang harus ditakuti. Dimana Ombudsman harus mendekatkan diri dengan penyelenggara pelayanan publik. Supaya apa yang diharapkan itu bisa terpenuhi.

"Kalau dengan Payakumbuh kami rasa itu tidak akan sulit. Kami lihat dari persiapan yang dilakukan, untuk uji petik ini tidak akan sulit untuk Kota Payakumbuh," ucapnya.

Sementara itu tim Bappenas Rahmat Hidayat dari Direktorat Monitoring dan Evaluasi Daerah memberikan apresiasi kepada Pemko Payakumbuh atas capaiannya memperoleh Kepatuhan Tinggi pelayanan publik tahun 2021 lalu.

"Kami dari Bappenas akan terus mendorong Ombudsman supaya memberikan pendampingan yang lebih baik lagi kedepannya, supaya melayanan publik lebih dirasakan lagi manfaatnya oleh masyarakat. Makanya kami kesini ingin melihat peran Ombudsman dalam memberikan pendampingan," imbuhnya.

Dikesempatan itu juga, Kepala Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Harmayunis menyebutkan bahwa, di MPP tersebut disediakan sebanyak 167 jenis layanan dimana terdapat sebanyak 26 outlet yang terdiri 9 ruangan dan 17 counter yang dilayanani oleh 30 orang personil yang terampil.

"Mal kami tidak mewah pak, tapi pelayanan yang kami berikan itu lengkap kepada masyarakat. Karena itulah kami bisa menjadi yang terbaik di Sumbar. Makanya setiap pelayanan publik yang ada di Sumatera ini telah datang kesini untuk study tiru," beber Inyiak sapaan akrab Kadis DPMPTSP tersebut.

Ketika ditanya soal uji petik, Inyiak menjawab, "Ya kita sampaikan apa adanya, sesuai dengan bukti yang ada di lapangan saja. Tim Ombudsman dan Bappenas kan bisa menyaksikan sendiri, bagaimana MPP kita selama ini memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat," pungkasnya.

Setelah pemaparan di Ruang Randang Balai Kota Payakumbuh, tim uji petik diajak berkeliling menyaksikan langsung proses pelayanan yang dilakan di MPP Balai Kota Payakumbuh. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost

Hal tersebut diungkap Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Payakumbuh Dasril saat melaksanakan Vidcon bersama Kementerian PAN RB, Kemendikbudristek,  Kemendagri dan Kemenkeu di Ruang Asisten III Balai Kota Payakumbuh, Kamis (09/06).

"Untuk Payakumbuh, sampai saat ini kita masih kekurang guru kelas SD, guru Agama SD dan guru mata pelajar SMP," kata Kadisdik Dr. Dasril kepada media.

Lebih lanjut dijelaskan Dasril, berdasarkan Permenpan RB 20 tahun 2022, Menpan RB telah memberi ruang kepada Kabupaten/Kota untuk mendata peserta seksi PPPK tahun 2021 yang lulus passing grade tapi belum ditempatkan di unit kerja.

"Di Payakumbuh ada 130 orang, yang terdiri dari P1 (lulus murni) P3 (lulus afirmasi pengakuan masa kerja). Berdasarkan permenpan tersebut yang 130 ini akan segera ditempat. Jadi kita masih kekurangan 135 orang lagi," ungkapnya.

Untuk menindak lanjuti hal tersebut, Kadisdik menyebut akan mengajukan penambahan untuk mengantisipasi kekurangan guru di Kota Payakumbuh.

"Sampai saat ini kita masih menunggu kebijakan resmi dari Kemenpan RB," ucapnya.

"Untuk syaratnya para pelamar nanti harus memilik Nomor unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan berstatus guru," tukuknya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Danil Defo Kabid PTK Dinas Pendidikan, Reni Eka Putri Kabid Pengadaan dan Mutasi BKPSDM, Aidil Fitri Kabid Anggaran BKD serta jajaran dari Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. (Yon)

Limapuluh Kota,netralpost-- Seorang Camat harus bisa mengetahui setiap isu-isu aktual agar mampu menjawab sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat di era modern dan serba digitalisasi. Pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat merupakan tantangan besar untuk terus ditingkatkan kualitasnya di masa yang akan datang sekaligus melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang mengharapkan Kecamatan mampu berperan sebagai Pelayanan Publik yang Profesional menjadi simpul pelayanan perizinan dan non perizinan dari SKPD terkait. 

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Safaruddin dalam kata sambutannya usai memimpin serah terima jabatan (Sertijab) Camat Lareh Sago Halaban dari pejabat lama Elfizen dan ke pejabat baru Rumelia di Halaman Kantor Camat Lareh Sago Halaban, Rabu (08/06/2022).

Tampak hadir pada acara sertijab Ketua TP PKK Nevi Safaruddin, Sekretaris Daerah Widya Putra, Asisten Pemerintahan dan Kesra Herman Azmar, Kepala Badan Keuangan Irwandi, Kepala DPMD/N Endra Amzar, Kepala Satpol PP Fidria Fala dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Alfian. 

Dibagian lain dari sambutannya, Bupati Safaruddin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat lama Camat Lareh Sago Halaban Elfizen beserta jajaran atas dedikasi yang ditunjukkan selama bertugas. "Semoga Allah SWT memberikan pahala atas kerja keras yang saudara lakukan selama ini dalam membantu mewujudkan visi daerah," tutur Bupati. 

Selanjutnya Bupati berpesan kepada Camat Lareh Sago Halaban yang telah dilantik agar dapat membangun sinergitas dan integritas untuk mewujudkan Kecamatan Lareh Sago Halaban yang lebih maju. "Jadikan segala potensi yang ada di Lareh Sago Halaban ini sebagai Penggerak untuk memajukan Kecamatan yang saudara pimpin," ujar Bupati. 

Disisi lain, Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Wirman Dt Pangeran berharap Camat Lareh Sago Halaban yang baru dapat membawa kebijakan yang positif. "Di awal ini, kita menginginkan adanya kordinasi dan konsolidasi di seluruh lini di Kecamatan Lareh Sago Halaban," ujarnya. 

Sementara itu, Ketua TP PKK Lima Puluh Kota Nevi Safaruddin berpesan kepada Ketua TP PKK Kecamatan Lareh Sago Halaban yang baru dapat menjalankan program-program prioritas PKK Kabupaten Lima Puluh Kota dengan baik. Nevi Safaruddin meminta agar seluruh keluarga di Kecamatan Lareh Sago Halaban dalam terbagi ke dalam kelompok Dasawisma. "Karena Dasawisma merupakan tumpuan terlaksananya 10 program pokok PKK," tuturnya.  (Yon)

50 Kota,netralpost—Kabupaten Limapuluh Kota bertekad untuk menjadi daerah yang memiliki sistem kepedulian dan perlindungan terhadap hak anak. Keinginan kuat itu dicerminkan dengan upaya sungguh-sungguh Limapuluh Kota untuk memperoleh predikat Kabupaten Layak Anak. Hal itu disampaikan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo memberikan sambutan pada pelaksanaan verifikasi  lapangan Hybrid (VLH) Kabupaten Layak Anak Tahun 2022 di Ruang Rapat Bupati, Sarilamak pada Kamis (09/06/22). 

“Kita mendorong agar perangkat daerah mengembangkan  potensi masing-masing perangkat dan serta melahirkan inovasi untuk terwujudnya Limapuluh Kota menjadi Kabupaten Layak Anak,” terang Bupati Safaruddin. 

Di bagian lain sambutannya Bupati Safaruddin mengatakan jajaran Pemkab Limapuluh Kota telah mengembangkan sistem untuk terciptanya Kabupaten Layak Anak. Sistem yang dikembangkan juga melibatkan unsur dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta media massa. Untuk itu, Kabupaten Limapuluh Kota, jelas Bupati Safaruddin, mengembangkan sejumlah inovasi untuk mendukung Kabupaten Layak Anak.

“Seperti Informasi Layak Anak melalui Aplikasi E-Kliping, pengikutsertaan forum anak dalam kegiatan Musrenbang baik tingkat Nagari, Kecamatan maupun Kabupaten Pelumas (Pelayanan untuk masyarakat Disabilitas),”jelas Bupati Safaruddin. Tak hanya itu, dokumen kependudukan terhadap pemenuhan hak anak juga dipercepat prosesnya melalui sistem digital, dengan aplikasi unggulan Sijempol Nagari.  Sehingga, dengan inovasi ini kata Bupati Safaruddin,"Kami berharap ada masukan dari Tim Verifikator sehingga bisa  mewujudkan Limapuluh Kota layak anak di masa depan.”

Perwujudan wilayah kabupaten menjadi Kabupaten Layak Anak merupakan implementasi dari tanggung jawab pemerintah di tingkat pusat maupun daerah  dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Hal ini merupakan tuntutan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk menjamin pemenuhan hak anak tersebut, pemerintah berkewajiban untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

Penilaian yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tersebut dilangsungkan secara Hybrid adalah untuk mendalami pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Limapuluh Kota sepanjang Tahun 2021. Kegiatan ini selain dihadiri langsung Bupati Safaruddin, juga dihadiri oleh segenap unsur yang terkait dalam perwujudan Kabupaten Layak Anak. Antara lain,  Kepala Kantor Kemenag Irwan, Kepala Bapelitbang Aimel Nazra, perwakilan Lapas Anak Tanjung Pati, Kepolisian, Bank Nagari serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota.(Yon)

50 Kota,netralpost—Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo menegaskan  kedudukan Pemerintahan Kecamatan sangat strategis. Karena, Camat dalam tugas dan fungsinya melaksanakan sebagian kewenangan Bupati selaku kepala daerah. Terutama untuk pemerintahan dan pengembangan wilayah, termasuk juga kewenangan atributif yang melekat pada jabatan Camat. 

“Camat memperoleh kewenangan atributif untuk melaksanakan pemerintahan, ketertiban umum, termasuk pula pengawasan terhadap paham-paham radikal serta organisasi-organisasi terlarang,” ujar Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo.

Hal itu disampaikan Bupati Safaruddin ketika memberikan sambutan seusai menyaksikan  serah terima jabatan (sertijab) pejabat Camat Kapur IX dari pejabat lama Arizal ke pejabat baru Wiko Putra di UDKP Kecamatan Kapur IX, di Muaro Paiti, Selasa (07/06/2022).  Pada momen itu juga dilakukan sertijab antara Ketua TP-PKK Kapur IX, dari Ny. Arizal ke  Ny. Wiko Putra, selaku pejabat baru Ketua TP PKK Kapur IX. 

Tampak  hadir pada acara sertijab, Wakil Ketua DPRD Syamsul Mikar, Anggota DPRD  Dapil Kapur IX-Pangkalan Sjamsuwirman dan Irman Tedi, Ketua TP-PKK sejumlah  kepala perangkat daerah lingkup Pemkab Limapuluh Kota, unsur Forkopimca, para Wali Nagari dan Bamus se Kapur IX dan tokoh masyarakat Kapur IX. 

Di bagian lain dari sambutannya, Bupati Safaruddin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat lama Camat Kapur IX beserta jajaran atas dedikasi yang ditunjukkan selama bertugas. Di sisi lain Bupati Safaruddin mengingatkan agar Pemerintahan Kecamatan Kapur IX mengembangkan inovasi dalam pelayanan publik. Terlebih untuk Kecamatan Kapur IX yang memiliki banyak potensi di bidang pertanian dan kepariwisataan. “Camat perlu inovatif. Gali lah potensi-potensi yang ada, kembangkan sinergitas dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga Camat dapat dukungan yang luas ketika bertugas,” ujar Bupati Safaruddin.

Wakil Ketua DPRD Syamsul Mikar mengatakan bahwa Kapur IX saat ini berkembang secara dinamis. Wilayah ini, ujarnya,  tak lagi dikenal dengan sebutan kecamatan tertinggal atau menjadi tempat hukuman bagi aparatur yang tidak disiplin. Untuk itu, Wakil Ketua DPRD berharap  kepada Camat & perangkat daerah teknis untuk merealisasikan RPJMD 2021-2026, khususnya Kapur IX. “Realisasi Perda RPJMD perlu kita laksanakan sesuai jadwal, kalau bisa lebih cepat sehingga Kapur IX akan lebih berkembang,” kata Syamsul Mikar. 

Sementara itu, Ketua TP-PKK Limapuluh Kota Nevi Safaruddin mengatakan terwujudnya keluarga pro perubahan yang ketahanan keluarga dari segi ekonomi, pangan dan kesehatan, merupakan misi dari PKK. Ujung tombak dari keluarga pro perubahan dengan membentuk dasa wisma sebagai basis pembinaan keluarga ya bg mandiri dan sejahtera. “Hendaknya, dasa wisma terus ditumbuhkembangkan di Kecamatan Kapur IX sebagai basis pembinaan keluarga sejahtera,” ujar Ketua TP PKK Nevi Safaruddin . Di sisi lain, Ketua TP PKK Nevi Safaruddin, mengingatkan keberlanjutan Gerakan Limapuluh Kota Bersih Lingkungan (Mahkota Berlian), terutama peningkatan K-3, khususnya kebersihan lingkungan di Kecamatan Kapur IX. Kita harapkan dengan Mahkota Berlian, akan terwujud prilaku hidup bersih dan lingkungan yang asri,” jelas Nevi Safaruddin.(Yon)