NetralPost.net

Padang --- Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Agung Yulianta, SE., M.Si menyampaikan apresiasi pada UIN Imam Bonjol Padang sebagai satuan kerja BLU yang unggul dari 254 satuan kerja BLU lainya dalam menyelesaikan Assessment Maturity Rating tahun 2022.

Direktur Pembinaan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Agung Yulianta menyerahkan sertifikat penghargaan tersebut secara langsung pada Dr. Testru Hendra, M.Ag., Wakil Rektor II UIN Imam Bonjol Padang dalam forum Focus Group Discussion Wakil Rektor II PTKN se Indonesia yang diselenggarakan di UIN Syech Djamil Djambek Bukittinggi, 25 Juni 2022 malam.

Dr. Testru Hendra, M.Ag. menyampaikan “Maturity Rating Assessment merupakan sebuah tools yang bertujuan untuk mengukur tingkat maturitas (kematangan) BLU pada seluruh aspek tata kelola organisasi secara komprehensif, dan end to end, menilai aspek keuangan, aspek pelayanan dan Total Quality Management (TQM) yang terdiri dari kapabilitas internal, tata kelola, inovasi dan lingkungan”.

Hasil akhir penilaian maturitas adalah rekomendasi perbaikan kinerja BLU agar pertumbuhan dan peningkatan kualitas layanan BLU dapat dilakukan dan dimonitor secara berkala. Penilaian maturitas dapat digunakan untuk menilai level maturitas organisasi pada aspek tertentu, dimana hasil penilaian dapat digunakan oleh para pemegang kepentingan untuk mengidentifikasi kekuatan dan poin perbaikan, dan mempriotitisasi aktivitas tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mencapai level maturitas yang lebih tinggi.

Dalam kesempatan tersebut Dr. Testru Hendra menyampaikan terima kasih pada seluruh tim, unit kerja, dan civitas akademika yang telah berpartisipasi aktif dalam pengisian Maturity Assessment tahun 2022. (Rls Humas UINIB)

 Payakumbuh,netralpost

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh Ny. Henny Riza Falepi didampingi Tim koordinator BKKBN Provinsi Sumatera Barat Nurbaiti Jaban, Kabid PPKB Yunimar serta dikuti oleh 117 orang TPK yang ada di Kecamatan Payakumbuh Barat. 

Dalam sambutannya, Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh Ny. Henny Riza Falepi mengatakan Tim Pendamping Keluarga (TPK) merupakan aktor penting untuk menyelesaikan masalah stunting di Indonesia.

Seperti diketahui, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengerahkan 600 ribu personil yang tergabung dalam 200 ribu Tim Pendamping Keluarga.  

TPK dikerahkan di seluruh daerah di Indonesia untuk menekan angka stunting menjadi 14 persen di tahun 2024. Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen.

Dengan adanya TPK yang langsung turun di lapangan dan mengetahui masalah yang ada di lingkup terkecil di tingkat Kelurahan hingga keluarga, maka menurut Henny bukan hal yang mustahil target 14 persen tercapai.

"Tim Pendamping Keluarga adalah pasukan luar biasa dengan berbagai keahlian, kemampuan komunikasi, yang kita harus apresiasi keberadaannya di setiap daerah punya cara kerja yang berbeda-beda," ujar Henny.

Ditambahkan Henny, TPK bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting.

Karena itu, menurut Henny TPK perlu didukung dan dikuatkan dalam hal pendampingan keluarga. Mereka sebagai ujung tombak dalam upaya percepatan penurunan stunting perlu diberdayakan, diberikan support dalam hal finansial, dan sarana prasarana dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

"Saya mengharapkan kepada Pemerintah Kota untuk melakukan penguatan kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang sudah dibentuk, membantu dan mefasilitasi pelaksanaan tugas dari tim pendamping keluarga melalui dukungan sarpras dan pembiayaan tim pendamping keluarga," ujarnya.

Selain dengan adanya TPK, Henny mengatakan komitmen bersama untuk menuntaskan stunting juga sangat diperlukan. Mulai dari tingkat pusat hingga kelurahan memerlukan komitmen kuat untuk bersama-sama memerangi stunting.

"Hal ini sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang merupakan komitmen nasional dan komitmen kita bersama dalam menyelesaikan masalah stunting," Terang Henny

Henny juga menyampaikan, peran dari TPK juga akan dibantu oleh pihak lain, seperti dari penggerak PKK, Puskesmas, Posyandu, Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu juga, Henny berpesan kepada daerah untuk mengembangkan sumber daya dan pangan lokal di daerah untuk memenuhi gizi anak-anak dan ibu-ibu hamil.

"Saya berharap momentum pelatihan Tim Pendamping Keluarga ini dapat menumbuhkan semangat dalam meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan pendampingan keluarga dan melayani keluarga beresiko Stunting di Kota Payakumbuh," pungkasnya.(Yon )

Payakumbuh,netralpost--- Untuk ketiga kalinya, Pemerintah Kota Payakumbuh sukses menggelar Lomba Karya Inovasi Dan Teknologi Tepat Guna Tingkat Kota Payakumbuh pada tahun 2022 ini. Untuk Provinsi Sumatera Barat, Kota Payakumbuh adalah daerah yang pertama kali menggelar kegiatan ajang kompetisi inovasi ini, yakni pada tahun 2020 lalu.

Tujuan utama dari kegiatan kompetisi ini adalah untuk menjaring serta memberikan ruang kreasi untuk masyarakat agar mampu berinovasi dalam membangun daerahnya sendiri, sehingga diharapkan memunculkan inovator-inovator baru yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan sektor-sektor yang ada di Kota Payakumbuh, sebagaimana tertuang dalam Impres Nomor 3 tahun 2001, teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup.

Pada Selasa (28/6), merupakan acara puncak lomba karya inovasi dan teknologi tepat guna tingkat Kota Payakumbuh Tahun 2022 dengan diumumkannya hasil dari proses penilaian yang telah dilakukan oleh para dewan juri independen dari Balitbang Provinsi dan TA Posyantek dan Teknologi Tepat Guna Provinsi Sumatera Barat, dimana dalam penilaian tersebut semua usulan inovasi yang dikompetisikan adalah hasil yang terbaik, dan bagi kami semua peserta adalah pemenang, namun tetap ada nilai lebih dari inovasi-inovasi tersebut.

Acara yang berlangsung di Kantor Bappeda Kota Payakumbuh itu dibuka oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Elzadaswarman yang dalam sambutannya memberikan pencerahan terhadap manfaat dan pentingnya berinovasi serta mengungkapkan rasa bangga terhadap putra -putri Kota Payakumbuh yang mengikuti ajang kompetisi ini. 

"Saya merasa bangga dengan potensi yang dimiliki putra-putri kita yang mengikuti kompetisi ini dan agar lebih ditingkatkan lagi peran kita bersama dalam mensupportnya baik Pemerintah Kota maupun masyarakat, agar apa yang dibuat dapat memberi mamfaat untuk daerah," kata Pria yang akrab dengan sapaan Om Zet itu.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Yasrizal juga menyampaikan salah satu strategi untuk mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dalam menghadapai persaingan global adalah melakukan percepatan pembangunan melalui upaya pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang kehidupan melalui implementasi teknologi tepat guna. 

Dikatakan Yasrizal, kegiatan lomba karya inovasi dan teknologi tepat guna ini telah dilaksanakan selama 3 bulan, kami selaku penyelenggara acara mengucapkan selamat kepada pemenang-pemenang baik kategori umum dan kategori SLTA, kemenangan ini adalah kemenangan kita bersama kemenangan Kota Payakumbuh, yang kita cintai," pungkas Yasrizal.

Dari sisi Robby Hafanos, selaku Sub Kordinator Inovasi dan Teknologi serta PPTK kegiatan ini juga menyampaikan hal ini menjadi kajian utama bagi Pemerintah Kota Payakumbuh sejak tahun 2018, sampai saat ini perkembangan inovasi semakin melihatkan progres yang positif, semarak inovasipun mulai meningkat pesat hal ini dikarenakan sudah terdapatnya banyak ruang kompetisi terhadap karya inovasi dan teknologi terapan yang saat ini baik ditingkat Provinsi maupun Nasional, hal inilah yang menjadi peluang ekonomi terhadap produk teknologi daerah

Pada pelaksanaan lomba tahun ini ada dua kategori, yakni SLTA dan Umum.

Untuk kategori SLTA, Juara 1 diraih SMKN 2 Payakumbuh dengan kompor induksi, Juara 2 diraih SMA IBS Raudhatul Jannah dengan smart farming berbasis iot, dan Juara 3 diraih oleh SMA IBS Raudhatul Jannah dengan Satprovid-19 berbasis tenaga surya.

Sementara itu, untuk kategori umum, Juara 1 diraih Juara 1 Ronaldi Zamora, M.Si dengan smart solar generator portable berbasis iot, Juara 2 Novi Warman dengan mesin pencacah organik mobile, Juara 3 Ihwan Suhadi, S.Pd dengan alat bantu penjinak sapi, dan Juara Favorit Syahrul Ramadhan dengan alat penyiraman tanaman otomatis berbasis android. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Forkopimda Kota Payakumbuh, Diskominfo, Disdukcapil, Bawaslu, Lapas Payakumbuh dan Perwakilan dari setiap kecamatan yang ada di Payakumbuh.

Yang mana rapat pleno tersebut berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. 

Dari pemutakhiran itu, dihasilkan Rekapitulasi DPB  dengan jumlah Pemilih sebanyak 92.644 (Sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat) pemilih dengan rincian Laki-Laki berjumlah 45.379 (Empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) pemilih dan Perempuan berjumlah 47.265 (Empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima) pemilih yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan dan 47 (Empat Puluh Tujuh) Kelurahan.

"Pada DPB bulan Juni ini terjadi pengurangan sebanyak 1.133 pemilih dibandingkan bulan Mei lalu, setelah dilakukan sinkronisasi data KPU RI dan Kemendagri. Kemudian ada penambahan potensial pemilih baru sebanyak 1 orang," jelas ketua KPU Kota Payakumbuh Haidi Mursal didampingi komisioner KPU lainnya.

"Kita akan terus mendata masyarakat yang datang atau pindah. Tentunya kita akan berkoordinasi dengan unsur kecamatan dan juga Disdukcapil dan juga kepolisian, tentara dan juga lapas untuk mendata pemilih pemula," tukuknya.

Sementara itu Kepala Diskominfo Payakumbuh melalui Kabid. Kehumasan Rudi Arnel mengatakan, pihaknya akan membantu KPU Kota Payakumbuh untuk mengekspos setiap tahapan untuk Pemilu 2024 mendatang.

"Kita siap bantu untuk mempublikasikan, demi suksesnya Pemilu 2024 nanti," ucapnya.

Selanjutnya KPU Kota Payakumbuh menyampaikan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan kepada Bawaslu Kota Payakumbuh dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. (Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Pemerintah Kota Payakumbuh terus mengurangi jumlah guru yang berstatus honorer dengan meningkatkan jumlah pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) tenaga pendidik SD dan SMP.

Setelah 47 orang P3K guru mendapat SK pada April lalu, diserahkan SK kepada 20 orang P3K guru SD dan SMP negeri oleh Wakil Wali Kota Erwin Yunaz didampingi Plh Sekda Elzadaswarman, Staf Ahli Elvi Jaya, Kepala BKPSDM Ifon Satria Chan, serta Kepala Dinas Pendidikan Dasril di kantor wali kota, pada Selasa (28/6).

Dari 20 orang P3K yang diserahkan SKnya hari ini, ada 5 guru SD yang baru terbit SKnya, bersama dengan pengangkatan P3K tahap kedua sebanyak 15 guru di SD dan SMP negeri. Dengan begitu, pada tahun 2022 sudah ada 67 orang guru SD dan SMP negeri yang diangkat menjadi P3K di Kota Payakumbuh.

"Alhamdulillah, hari ini guru honorer sudah berstatus menjadi guru P3K. Pemerintah Kota Payakumbuh akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru," kata Wawako Erwin Yunaz.

Erwin Yunaz yang melantik dan mengambil sumpah jabatan P3K guru itu berharap, mereka yang telah diangkat menjadi P3K ini mampu bekerja dengan lebih baik lagi demi menciptakan generasi gemilang bagi bangsa dan negara.

"Kami memahami, bagaimana mereka ada yang puluhan tahun mengabdi menjadi honorer baru mendapat SK P3K hari ini. Ini adalah nikmat untuk disyukuri, rasa kerinduan hati saat meminta dalam doa yang kini telah diijabah oleh Allah SWT," kata Erwin.

Erwin juga menambahkan, keinginan menjadi P3K tentu juga dirasakan oleh guru-guru yang lain, Erwin memohon doa agar Kota Payakumbuh bisa terus menambah jumlah P3K guru kedepannya.

"Ini merupakan bagian dari penghargaan pemerintah kepada pengabdian guru, semoga kota kita sebagai pengelola pendidikan terbaik akan jadi lebih baik lagi kedepannya. Kita berharap guru yang dilantik sebagai P3K hari ini dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesional, karena tantangan kedepan semakin luar biasa, harus bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik," pungkasnya. 

Saibah, yang sudah 23 tahun lebih mengabdi sebagai honorer kepada media mengaku sangat bahagia dan terharu, selaligus mengungkapkan rasa syukurnya dengan telah menjadi P3K guru.

"Alhamdulillah, doa dan harapan selama ini telah terkabul, terima kasih kami ucapkan kepada Pemko Payakumbuh atas amanah yang diberikan kepada kami. Kepada rekan-rekan guru seperjuangan, jangan patah semangat karena harapan itu masih ada," ujar pendidik di SDN 15 Payakumbuh itu. (Yon)

Sumbar - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat menindak 8 orang anak dibawah umur yang kedapatan membawa angkutan umum.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumbar, Kombes Pol Hilman Wijaya, S.Ik mengatakan, delapan anak dibawah umur ditindak sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Menindaklanjuti hal tersebut, Kombes Pol Hilman Wijaya mengimbau kepada orang tua, agar tidak memberikan izin kepada anaknya yang masih dibawah umur untuk membawa kendaraan, karena dapat membahayakan keselamatan. 

"Jadi jangan dibiarkan anak-anak yang masih dibawah umur yang belum memiliki kemampuan, atau berkompetensi untuk memenuhi persyaratan mendapatkan SIM diperbolehkan membawa kendaraan," katanya.

Apalagi katanya, delapan orang yang terjaring ini membawa kendaraan bukan kendaraan pribadi, tapi kendaraan angkutan umum. "Apabila terjadi kecelakaan akan merugikan masyarakat banyak," terangnya. 

Lebih lanjut sebut Kombes Pol Hilman, pihaknya akan terus gencar melakukan razia kendaraan terhadap angkutan umum, khususnya yang diindikasi dengan menggunakan anak-anak di bawah umur sebagai supir cadangan.

"Kalau kedepan masih ditemukan lagi, kepada para pemilik kendaraannya kita akan jerat dengan Undang-undang Perlindungan Anak, tindak pidana lagi," tegasnya.(*)

JAKARTA — Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al Kastoeri, Jalan Sri Sejahtera Kelurahan Agrowisata Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (28/6).

Didampingi Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal dan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Wakapolri juga menandatangani prasasti sebagai tanda akan dibangunnya masjid tersebut.

Masjid Al Kastoeri dibangun di atas lahan seluas 5.170 M3 dengan lebar bangunan 1.050 M3, terdiri dari lebar 30 M dan panjang 35 M serta bernuansakan Timur Tengah.

Kemudian, masjid ini memiliki empat pilar tegak dalam masjid dengan kapasitas daya tampung jemaah sebanyak 1.388 orang jemaah.

Selain itu, juga akan berdiri rumah tahfiz bernuansa Melayu khas Riau, dengan luas bangunan 260 M3, memiliki luas lebar 26 M dan panjang 10 M. Terdiri dari dua ruangan, satu ruangan santri dan satu ruangan ustadz.

Wakapolri mengharapkan, pembangunan masjid ini dapat berjalan lancar dan sesuai rencana. Selain itu pula diharapkan dapat meningkatkan ibadah dan ketakwaan kepada Allah.

"Meski tidak lahir di Pekanbaru, tapi saya dari kecil dan besar di Pekanbaru, Riau ini. Kita harapkan pembangunan masjid ini berjalan lancar dan diharapkan pula dengan pembangunan masjid ini dapat meningkatkan ketakwaan kita," kata Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.

Dalam kesempatan yang sama, Wagub Riau Edy Natar Nasution yang turut hadir di acara tersebut menyampaikan, atas nama Pemprov Riau mengucapkan selamat datang kepada Wakapolri di Bumi Melayu Lancang Kuning ini.

Selain itu terang Edy Natar, Pemprov Riau juga memberikan apresiasi yang besar atas kontribusi dan kiprah nya dalam baktinya dan kontribusinya dalam pembangunan Masjid Al Kastoeri.

“Alhamdulillah hari ini kita dapat hadir dalam peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al Kastoeri, semoga ini dapat menegakkan ketakwaan kepada Allah," kata Edy Natar.

Sumbar - Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Kapolda Sumbar) Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH. S.Ik. MH menyebut, sepanjang tahun 2022, dari 2.257 kasus kriminal terdapat 257 kasus yang dapat diselesaikan dengan Restorative Justice (RJ). Sementara sepanjang 2021, 1.011 kasus diselesaikan dengan RJ dari 5.585 kasus.

Hal tersebut disampaikan Kapolda usai membuka acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Restorative Justice di ballroom Hotel Pangeran Padang, Selasa (28/6).

"Ada beberapa manfaat yang diperoleh dalam RJ ini, pertama pertentangan sosial antara masyarakat bisa kita reduksi, asas musyawarah dan mufakat sangat ditonjolkan, kemudian efisiensi anggaran negara," ujarnya.

Irjen Pol Teddy Minahasa menerangkan, terkait efisiensi anggaran ini, harus diakui proses peradilan masih berbelit-belit.

"Di internal kita saja ada proses penyelidikan, penyidikan hingga peradilan, itu memakan waktu yang panjang," katanya.

Lanjut Kapolda Sumbar, sudah banyak contohnya di Satreskrim, Ditreskrimum dan Ditreskrimsus terkait RJ tersebut. Namun juga terdapat beberapa kasus yang dikecualikan dalam RJ. "RJ ini bisa diterapkan kecuali pada kasus Korupsi, Terorisme, Makar, Narkoba," tegasnya.

Jenderal bintang dua ini menerangkan, FGD yang digelar tersebut dalam rangka menyusun tindak lanjut perjanjian kerjasama pada bulan Maret lalu dengan LKAAM Sumbar.

"Terkait penanganan kasus hukum di luar peradilan, artinya non vokasi itu bisa diselesaikan dengan restorative justice," ujarnya.

Menurutnya, hal itu selaras dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang RJ.

"Lalu, rencananya tanggal 7 Juli nanti pada saat puncak HUT Bhayangkara akan dilakukan Perjanjian Kerja Sama, turunannya. Mekanisme sebelum penandatanganan perjanjian kerjasama adalah FGD, meminta masukan para pihak pakar, masyarakat, tokoh untuk melengkapi draft dari Perjanjian Kerja Sama itu," pungkasnya.

Terakhir dirinya menambahkan, hal tersebut bertujuan untuk penyelesaian sengketa-sengketa hukum di internal masyarakat tidak harus semuanya diselesaikan secara proses peradilan.(*)

Sumbar - Polda Sumatera Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan secara Restorative Justice di Provinsi Sumbar.

Kegiatan ini dibuka Kapolda Sumbar, Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH. S.Ik. MH yang ditandai dengan pemukulan gong, dengan didampingi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Kejaksaan Tinggi Sumbar, dan Ketua LKAAM Sumbar Fauzi Bahar DT Nan Sati. 

Diawal sambutannya, sebagai tuan rumah Kapolda mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kehadirannya kepada narasumber dan akademisi untuk mengisi dan melengkapi butir-butir atau Pasal-pasal dalam pelaksanaan FGD yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Polda Sumbar dengan LKAAM terkait masalah restorasi justice di Sumbar.

Ia menerangkan, Adat Minangkabau memiliki wewenang untuk menghukum secara adat. Suku bangsa minang betul-betul memegang teguh nilai-nilai luhur budaya yang berlaku berinteraksi di dalam sosial masyarakat. 

"Itu yang menjadi landasan saya dalam perhitungan saya untuk mengangkat kembali nilai-nilai luhur budaya dan adat minangkabau untuk masuk di dalam penyelesaian sengketa hukum yang terjadi dalam masyarakat yang sifatnya non vokasi," ujarnya. 

Kemudian kata Kapolda Sumbar, dirinya mengawali silaturahmi kepada Ketua LKAAM Sumbar yang baru dan membicarakan tentang hal tersebut, sehingga lahirnya MoU antara LKAAM Provinsi Sumbar dengan Polda Sumbar tentang penyelesaian masalah terkait restorasi justice. 

"Ketika PKS itu sudah menjadi konsensus  kita bersama, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan kita taati sebaik-baiknya. Jangan ada lagi pertengkaran, perkelahian akibat dari PKS kita harus mampu tunduk, patuh dan sama-sama kita laksanakan," terangnya. 

Lanjut Kapolda, Restorative Justice konsepnya adalah mengembalikan suatu keadaan sengketa itu kepada kondisi semula. "Jadi yang berperan disitu adalah korban, kemudian pelaku, juga bisa masyarakat lain yang memediasi," sebutnya. 

Sebagai informasi katanya, bahwa Restorasi justice dilingkungan Polri telah  dilaksanakan sejak bergulirnya Perpol nomor 8 tahun 2021. Pihaknya pun juga sudah mengimplementasikannya di lapangan.

"Catatan saya di tahun 2021 jumlah total kasus (crime total) 5.585, yang telah diselesaikan secara restorasi justice itu 1.011. Di tahun 2022 ini terjadi crime total 

2.257, dan yang sudah dilakukan secara restoratif itu sebanyak 257," kata Kapolda.

Irjen Pol Teddy Minahasa berharap, pada momentum FGD ini masukan, saran, ide cemerlang, pemikiran strategis dan sebagainya dari berbagai kajian atau perspektif keilmuan untuk memperkaya perjanjian kerjasama yang akan di lakukan antara Polda dengan LKAAM.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Selasa tanggal 28 Juni tahun 2022 jam 10.00 WIB pelaksanaan FGD dalam rangka restorasi justice penyusunan PKS antara Polda Sumbar dengan LKAAM Provinsi Sumbar secara resmi saya nyatakan dibuka," pungkasnya. 

Dalam FGD ini, dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Sumbar, guru besar hukum pidana dari Unand, akademisi dari Unes, Gebu Minang, para Kabag Binops (Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditnarkoba, Ditpolairud), Kasat Reskrim dan Kasat Binmas Polres sejajaran Polda Sumbar, serta Ketua LKAAM Kabupaten Kota se Sumbar.(*)