NetralPost.net

Kapolda Sumbar lantik Bintara Polri Gelombang I TA 2022 di SPN Polda Sumbar 

Sumbar - Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH. S.Ik. MH menutup sekaligus melantik sebanyak 316 Bintara Polri gelombang I TA 2022 di SPN Polda Sumbar.

Pelantikan ini ditandai dengan penanggalan pangkat siswa dan dilanjutkan dengan pemasangan pangkat efektif oleh Kapolda Sumbar kepada salah satu perwakilan siswa, serta pemasangan medali siswa terbaik. 

Dalam amanat Kalemdiklat Polri yang dibacakan oleh Kapolda, menyampaikan bahwa upacara yang diselenggarakan pada hari ini merupakan pertanda telah berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan pembentukan Bintara dan Tamtama Polri gelombang I Tahun Anggaran 2022, yang diselenggarakan di Sepolwan, Pusdik Brimob dan Pusdik Polair Lemdiklat Polri serta 29 SPN Polda.

"Dengan berakhirnya program pendidikan pembentukan ini, maka telah menghasilkan 12.240 personel Polri, terdiri atas 11.936 polisi laki-laki dan 304 polisi wanita. Jumlah tersebut terbagi ke dalam 9.997 Bintara Polisi Tugas Umum, 497 Bintara Brimob, 1.606 Tamtama Brimob dan 140 Tamtama Polair," sebut Irjen Pol Teddy Minahasa. 

Dengan selesainya pendidikan pembentukan ini katanya, maka telah bertambah jumlah personel Polri. Dengan penambahan ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi polri ke depan dan semakin meningkat kemampuannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga keamanan, memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini, selaku Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, saya mengucapkan selamat kepada para Bintara dan Tamtama remaja Polri yang telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan pembentukan selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pendidikan Polri dengan baik, dan menghantarkan saudara secara resmi pada hari ini dilantik menjadi anggota Polri.

"Melalui upacara penutupan pendidikan dan pelantikan hari ini, pada diri saudara telah melekat tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai bhayangkara negara yang bertugas untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta menegakkan hukum yang adil, guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat," ujarnya.  

Lanjut Kapolda Sumbar, amanah ini harus saudara selalu ingat, junjung tinggi dan laksanakan dengan sepenuh hati, penuh kebanggaan, kehormatan dan niatkan untuk selalu berbuat yang terbaik.

"Setelah ini, saudara sekalian akan ditempatkan di seluruh penjuru Indonesia dan akan menjadi garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat," ujarnya. 

"Untuk itu, bulatkan tekad dan semangat serta motivasi diri tanpa henti untuk senantiasa memberikan dharma bakti terbaik kepada institusi Polri, masyarakat, bangsa dan negara," sambung Irjen Pol Teddy. 

Kemudian, ia menyampaikan ucapan selamat kepada para orang tua atas keberhasilan putra dan putrinya menjadi Bintara dan Tamtama remaja Polri yang baru saja dilantik. "Doa dan dukungan bapak ibu sekalian merupakan dorongan spiritual yang akan terus menjadi bagian dari putra putri bapak ibu dalam menyelesaian pendidikan dan menjalankan tugas polri kedepan," jelasnya. 

Pelantikan dan penutupan pendidikan ini bukan akhir dari perjalanan, akan tetapi awal dari pengabdian sebagai bhayangkara muda.

Irjen Pol Teddy menerangkan, kemajuan teknologi saat ini menuntut masyarakat menjalani kehidupan yang berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Kehidupan yang serba cepat, terbuka, dan tanpa batas. Revolusi industri 4.0, digitalisasi, cyber crime menuntut Polri untuk terus beradaptasi, belajar dan terus belajar guna meningkatkan kemampuannya yang unggul di era police 4.0.

Selanjutnya, kita juga berada dalam era demokratisasi, alam demos dan cratos, dimana kekuasaan di tangan rakyat, dan rakyat pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini, maka Polri bukan hanya sekedar dituntut mendapatkan kepercayaan saja dari rakyat (public trust), akan tetapi lebih dari itu, tingkat kepercayaan rakyat harus tinggi kepada polisinya (public confidence). 

"Kuncinya, Polri harus mempersiapkan sumber daya manusia sebagai alat dan kekuatan utamanya yang unggul, kreatif dan inovatif sebagai petugas yang humanis dan menghormati hak asasi manusia, menghindari perbuatan tercela dan tindakan yang menyakiti hati rakyat," sebut Kapolda. 

Polri katanya, memerlukan personel yang berkualitas dan unggul guna mewujudkan bhayangkara negara yang prediktif, memiliki reponsibilitas dan mampu mewujudkan transparansi berkeadilan (PRESISI), sebagaimana arah dan kebijakan bapak Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Kapolda menambah, kita baru saja memperingati Hari Bhayangkara ke -76 tahun 2022 yang puncak peringatannya dipimpin langsung oleh bapak Presiden Republik Indonesia di Akademi Kepolisian Semarang. 

Bapak Presiden dan seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Polri dalam melayani rakyat dan membela bangsa dan negara. "Dalam kesempatan tersebut, bapak Presiden menyampaikan bahwa tugas berat kita bersama masih sangat banyak," ujarnya.

Pertama, pandemi Covid-19 masih perlu penanganan serius. Polri agar selalu siaga dalam penanggulangan Covid-19. 

"Kedua, kita harus waspada terhadap krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan. Polri harus mampu memastikan kamtibmas agar kita lebih kokoh dalam menghadapi tantangan ini," ujarnya. 

Ketiga, kita harus semakin siap menghadapi ancaman kejahatan berbasis teknologi terbaru. Polri harus lebih maju dibanding pelaku kejahatan. "Polri harus terus berinovasi dan meningkatkan penguasaan teknologi," katanya lagi. 

Lebih lanjut, Presiden juga memberikan penekanan bahwa banyak agenda nasional yang harus didukung oleh Polri. Pertama, pembangunan Ibu Kota Negara. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja untuk membangun motor kemajuan Indonesia kedepan. Polri harus mengawal agar dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Kedua, agenda G20 yang sudah berlangsung, harus terus dikawal. 

"Puncaknya nanti adalah KTT G20 di bulan November yang akan dihadiri oleh para kepala negara anggota G20," ujar Kapolda Sumbar. 

Ketiga, agenda besar demokrasi Pileg, Pilpres dan Pilkada serentak harus diantisipasi dengan baik. "Berikan dukungan kamtibmas secara maksimal agar pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik," pungkasnya. 

Dalam upacara pelantikan tersebut, dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Pejabat Utama Polda Sumbar, para Kapolres sejajaran, Bhayangkari Daerah Sumbar dan undangan lainnya.(*)

Pemprov Sumbar Tetapkan Idul Adha 1443 Pada Ahad 10 Juli 2022

Padang - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Idul Adha 1443 jatuh pada Ahad, 10 Juli 2022, menyesuaikan dengan penetapan pemerintah pusat.

Keputusan itu diambil berdasarkan hasil rapat Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Sumbar di ruang rapat Sekda Prov Sumbar Rabu 6 Juli 2022.

"Dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan Solat Idul Adha 1443 H / 2022 M, menyesuaikan dengan penetapan jadwal solat Idul Adha 1443 H / 2022 M yang ditetapkan pemerintah yaitu hari Minggu tanggal  10 Juli 2022, mulai pukul 06.00 WIB," ujar Jasman Rizal, juru bicara Pemprov Sumbar melalui keterangan tertulis, Kamis, 7 Juli 2022.

Dikatakannya, pelaksanaan solat Idul Adha 1443 H / 2022 M Pemprov dipusatkan di halaman kantor Gubernur.

"Dengan catatan kalau hari hujan atau kondisi lain yang tidak memungkinkan, dipindahkan ke Mesjid Raya Sumatera Barat," ungkap Kepala Dinas Kominfotik Sumbar ini.

Jasman mengungkapkan, khatib direncanakan adalah Dr. H. Helmi, M.Ag., Kakanwil Kemenag Sumbar dengan khatib cadangan Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Si.

Sementara yang bertindak sebagai Imam Buya Mukhlis, SMIQ., dan cadangan Muhammad Fantoni, S.Pd.I

"Pembaca Takbir Amrizal Djamain, SH, M.Amin, S.Hum.I dan Kemenag," tutupnya. (*)

Limapuluh kota,netralpost- Kabupaten Limapuluh Kota borong  penghargaan dalam rangkaian Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 Tingkat Sumatera Barat.  Diantaranya,  Terbaik I untuk kategori  Pelayanan Keluarga Berencana Serentak Sejuta Akseptor untuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan kategori Lomba Poster Digital untuk IPEKB Limapuluh Kota. Sementara untuk  perseorangan memperoleh Terbaik II  Kategori Apresiasi Tenaga Lini Lapangan Kategori PLKB Non PNS untuk Rila Karmila, A.Md serta Terbaik III Kategori Tenaga Lini Lapangan  PNS Nafriyanti, A.Md. Piagam Penghargaan Terbaik I untuk DPPKBPA diserahkan langsung Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi kepada Sertifikat Penghargaan untuk DPPKBPA diserahkan langsung Gubernur Sumatera Barat  Mahyeldi Bupati Limapuluh Kota diwakili Sekretaris Daerah Widya Putra pada puncak Peringatan Harganas ke-29 Tingkat Sumatera Barat, di Padang, Senin (04/07/2022). 

Informasi prestasi Limapuluh Kota disampaikan oleh Kepala DPPKBPA Tien Septino kepada Tim Kominfo, Rabu (06/07/2022).  Sementara terkait prestasi ini, Sekda Widya Putra mengatakan, "Alhamdulilah, Limapuluh Kota mendapat penghargaan terbaik, ini akan memotivasi kita untuk terus melaksanakan pembangunan keluarga yang fokus kepada keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui Keluarga Berencana, termasuk juga bagaimana menekan angka stunting."

Mengutip dari laman resmi BKKBN, secara nasional Perayaan Harganas 2022 mengambil tema 'Ayo Cegah Stunting agar Keluarga Bebas Stunting'. Keluarga-keluarga Indonesia saat ini masih berhadapan dengan stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi, infeksi berulang, dan kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Disebutkan bahwa satu dari empat balita di Indonesia mengalami stunting. Stunting berdampak pada kondisi fisik berikut kemampuan kognitif anak sehingga berdampak pada masa depannya. Perencanaan keluarga adalah poin penting yang harus dipersiapkan setelah menikah. karena menjadi titik tolak upaya pencegahan stunting. 

Masih pada laman yang sama, Hari Keluarga Nasional (Harganas) dirayakan tiap 29 mengadopsi momen para pejuang kemerdekaan RI kembali pada keluarganya pada 29 Juni 1949 atau seminggu setelah Belanda menyerahkan kedaulatan bangsa Indonesia secara utuh. Di hari yang sama, Gerakan Keluarga Berencana (KB) Nasional pun dimulai. Di sini mulai timbul kesadaran bahwa pembangunan keluarga diarahkan untuk fokus pada keluarga kecil bahagia sejahtera lewat KB. Gagasan ini disetujui Presiden Soeharto. Kemudian Harganas lahir pada 1992 dan dirayakan tiap 29 Juni. Peringatannya secara nasional dicanangkan pertama kali pada 1993 di Lampung.

Dalam sambutannya  pada puncak Peringatan Hari Keluarga ke Tingkat Sumatera Barat Gubernur Mahyeldi, sebagaimana dikutip Kepala DPPKBPA menekankan pentingnya menyiapkan generasi sehat secara dini menuju Indonesia Emas 2045. Dia mengatakan salah satu agenda penting untuk menggapainya adalah menekan angka stunting di tiap-tiap kabupaten/ kota di Sumatera Barat. Terlebih hingga kini prevalensi angka stunting di Sumbar  23,3 pada tahun 2021, sementara target nasional angka prevalensi stunting di Indonesia ditetapkan sebesar 14 persen pada 2024. Menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting di Sumatera Barat masih 23,3 persen di tahun 2021.  "Kita perlu fokus untuk melakukan intervensi menurunkan angka stunting, untuk menyiapkan Generasi Emas 2045," ujar Gubernur Mahyeldi. Sedangkan  untuk Kabupaten Limapuluh Kota,  kata Kepala Dinas Tien Septino mengatakan untuk SSGI persentase prevalensi stunting 8,3 persen, sedangkan untuk e-PPBGM (Pencatatan Pelaporan Berbasis Gizi Masyarakat) 8,2 persen. "Secara rata-rata kita masih di bawah angka propinsi, namun kita tak boleh lengah, persentase prevalensi mesti terus diturunkan dengan melakukan intervensi program, dengan meningkatkan status gizi dari hulunya, yakni ibu hamil, sehingga tidak lahir anak yang stunting," jelas Tien Septino. Untuk melakukan intervensi, DPPKBPA merujuk kepada angka e-PPBGM, yang sudah memetakan kasus stunting secara detil yang memuat _data by name_ _by adress_. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost

Ketua LKKS Kota Payakumbuh DR. Henny Riza Falepi sebagai Nara Sumber dalam Bimtek itu menyampaikan saat ini LKS yang telah terdaftar pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh yakni Yayasan Tuna Rungu Payakumbuh, Ummu Sulaim, Yayasan Kapten Tantawi, Aisyah, Peti Bunian, IPWL Gempa, Al-Maun, Yayasan Jalinan Kasih Bunda dan Bhayangkari.

Kemudian ada LKS yang terpantau LKKS yang telah menjalankan kegiatannya tetapi belum terdaftar Gajah (Gerakan Jum’at Barokah), Gebu (Gerakan Seribu) dan Kahdijah Zaman Now (KZN).

"Terhadap LKS yang telah terpantau maupun yang belum terpantau oleh LKKS Kota Payakumbuh dihimbau untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar (SS) atau Izin secara OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Payakumbuh pada Mall Pelayanan Publik Kota Payakumbuh atau setidak-tidaknya terdaftar pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh," pinta Henny.

Dijelaskan Henny, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2011 disebutkan diantara persyaratan pendaftaran untuk mendapatkan register yaitu Anggaran dasar dan Anggaran Ruah Tangga, Keterangan Berdomisili dar Lurah setempat, Struktur Organisasi Lembaga, Nama, alamat, nomor telp, pengurus dan keanggotaan lembaga. Pengurusan Izin atau pendaftaran LKS tidak dipungut biaya.

"Terhadap LKS yang telah terdaftar ada aspek aspek penilaian terhadap pilar pilar sosial, aspek penilaian administrasi, aspek penilaian program, aspek penilaian pengembangan program, aspek penilaian pemberdayaan masyarakat, aspek penilaian kerjasama dan aspek penilaian kemandirian," tutur Henny.

Narasumber lainnya Kepala DPMPTSP diwakili Sekretaris Desfitawarni mengajak LKS untuk melakukan pengurusan perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko dan jenis perizinan baik berupa Nomor Induk Beruaha (NIB), Sertifikat Stabdar (SS) atau Izin ke Mall Pelayanan Publik (MPP) di lantai 1 Kantor Balaikota Payakumbuh.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh Erwan yang diwakili Sekretaris Dinsos B. Nasution di saat membuka acara Bimtek Pemberdayaan LKS itu mengatakan berdasarkan Permensos Nomor 184 Tahun 2011 bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyeenggaraan kesejahteraan sosialyang dibentuk oleh masyarakat  baik yang berbadan hokum maupun yang tidak berbadan hukum.

"Peran LKS sangat penting keberadaannya sebagai mitra bagi pemerintah dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial. Di Kota Payakumbuh sudah ada 9 LKS yang terdaftar dan berbadan hukum, walaupun masih ada satu yang belum terbit SITU/SIUUP oleh DPMPTSP Kota Payakumbuh serta ada 3 dalam Tipologi Embrio yang sudah dalam proses pengurusan tanda daftar," pungkasnya. (Yon)

Payalumbuh,netralpost— Guna untuk updating data ketenagakerjaan terhadap perusahaan serta pembinaan penyuluhan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja yang berada di lingkup Kota Payakumbuh, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin) bersama BPJS Ketenagakerjaan undang masing-masing pimpinan perusahaan pada Rabu (6/7).

Berlangsung di aula pertemuan lantai 2 gedung sentra rendang kota Payakumbuh, kegiatan pembinaan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap. Dimana mengingat waktu pelaksanaannya yang terbatas, maka Disnakerin mengundang para pimpinan perusahaan ini sesuai yang telah dijadwalkan untuk mengikuti pertemuan pada hari ini sebanyak 7 pimpinan perusahaan.

Wakili Disnakerperin, yakni Kepala Bidang Tenaga Kerja (Kabid Naker) Gesmalindra dalam kesempatan tersebut mengatakan kegiatan ini sifatnya untuk pembinaan kepada perusahaan-perusahaan yang berdomisili di wilayah Kota Payakumbuh.

“Untuk itu diharapkan peran aktif dari seluruh pengusaha agar tercipta hubungan yang baik antara Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja,” ungkap Kabid Naker tersebut. 

Gesmalindra menyampaikan bahwa untuk hari pertama ini dilakukan wawancara lebih lanjut terhadap seluruh perwakilan dari perusahaan yang di undang, yang akan dilakukan oleh Aldi Safdiarton, SH dari Bidang tenaga kerja dan Febria Kurniadi Fajra bersama Tim dari BPJS Ketenagakerjaan Payakumbuh.

Dalam keterangan yang disampaikan Febria Kurniadi Fajra mewakili BPJS Ketenagakerjaan Payakumbuh menyampaikan bahwa kegiatan ini berdasarkan undang-undang republik Indonesia nomor 24 tahun 2011 tertanggal 25 November 2011 huruf c tentang BPJS. Dan merujuk undang-undang tersebut maka sesuai kewenangan dari padanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya seperti tercantum pada peraturan perundang-undangan jaminan sosial Nasional,” ujar Febria.

“Untuk itu dihimbau kepada seluruh perusahaan sebagaimana yang di maksud dalam UU nomor 24 tahun 2011 tersebut agar dapat mematuhi segala ketentuan yang berlaku,” tutupnya.

Dihubungi terpisah, kepala Disnakerperin Yunida Fatwa menyampaikan bahwa kegiatan ini ialah bentuk keseriusan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mendukung program BPJS Ketenagakerjaan. Disamping itu juga dalam rangka kebutuhan dari Disnakerperin Kota Payakumbuh sendiri yang mana setiap tahunnya Bidang Naker harus memperbaharui data dan informasi berkaitan dengan perkembangan situasi,” kata Kepala Disnakerperin itu.

“bersamaan dengan pelaksanaan updating data Disnakerperin saat ini, maka juga harus dilaksanakan pembinaan kepada pengusaha andaikan ada kekurangan dari kelengkapan yang ada sebelumnya,” tukas Kadis Yunida Fatwa.

Lebih lanjut, Yunida Fatwa sampaikan jika Disnakerperin juga menyediakan pojok layanan konsultasi (Telan Sushi), dimana pihak perusahaan bisa mendapatkan informasi yang berkaitan dengan peraturan serta perundang-undangan yang mengatur dan juga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan Disnakerperin akan buka pelayanan ini tiap hari pada jam kerja.

“Kita semua disini merupakan mitra yang saling berkaitan satu sama lainnya, maka untuk itu perlu sinergi yang baik diantara kita,” tutupnya.(Yon)

Tokoh Nasional Asal Solok Ir.H.Iriadi Dt Tumangguang Terima Penghargaan Dari Mentri BUMN RI

Menteri Negara BUMN Erick Thohir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pembina Pujakesuma memberikan penghargaan Pujakesuma Award 2022 kepada Iriadi Datuk Tumanggung sebagai tokoh yang memiliki komitmen terhadap pelestarian budaya. Penghargaan diberikan pada Jumat (3/6) malam di Hotel Bidakara Grand Pancoran Jakarta.

Penghargaan diberikan kepada sejumlah tokoh yang berasal dari Pulau Sumatera yang lebih dulu diseleksi berdasarkan masukan masyarakat.

Dalam Sambutan Mentri BUMN RI ini menyampaikan " Saya ucapkan selamat bagi para penerima Pujakesuma Award kali ini, Mudah-mudahan dedikasi yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara,” ujar Erick Thohir. 

Salah satu Tokoh Dari Sumatera Barat yang juga sebagai Dewan Pengarah Dewan Perwakilan Cabang  Persatuan Media Online Indonesia Kota Solok ( DPC MOI Kota Solok.) Ir H.Iriadi Dt Tumanggusng. Dihubungi usai menerima penghargaan, Iriadi merasa tak menyangka kalau dirinya memperoleh penghargaan dalam event bergengsi tersebut. Diakui, memang dirinya memiliki rumah adat minang di Solok Sumbar, bahkan tokoh yang lama berkecimpung dalam dunia kepemiluan ini juga memperoleh gelar Datuk Tumanggung.

“Selain bangga namun saya juga merasa penghargaan ini mengandung tanggungjawab yang amat berat. Saya harus lebih banyak lagi berbuat dalam melestarikan budaya bangsa,” imbuh Iriadi, yang juga selaku Dewan Pengarah DPC MOI Kota Solok. 

Penganugerahan Pujakesuma Award 2022 dirangkaikan acara pembukaan Musyawarah Besar Pujakesuma yang digelar 3 sampai 5 Juni 2022. Juga dihadiri sejumlah pengurus Pujakesuma dari seluruh provinsi yang ada di Sumatera.

Limapuluh Kota,netralpost---Setelah Dilantik dan oleh Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Datuak Bandaro Rajo di Aula Kantor Bupati (1/7) kemaren,Wali Nagari yang terpilih Pada Pilwanag Serentak tanggal 25 Maret 2022 Kemaren,sebanyak 68 Wali Nagari terpilih Siap menjalan Kan Amanahnya dan menanda tangani Fakta Integritas untuk pengabdian Sebagai wali Nagari

Salah satu nya Wali Nagari Gunuang Malintang Wido Putra A.Md yang dilantik Bupati untuk periode kedua,merupakan Sosok pemimpin yang mengutamakan Pelayanan menjadi Prioritas untuk Masyarakat dan siap memajukan Nagari Gunung Malintang ke arah yang lebih Baik,

Wido Putra,termasuk sosok pemimpin yang disegani,karena selalu mendengar kan keluhan masyarakat dan selalu sejalan dengan Visi misi Bamus dan tidak celah untuk menyalahkan atau disidang kan,karena semua program untuk kemajuan Nagari selalu dibicarakan Bamus dan tokoh-Tokoh Nagari Malintang

Hal tersebut dibenarkan oleh Roswita Ketua Bamus Nagari Malintang,Badir Datuak Malintang,Syahril serta ratusan warga yang mengantarkan pada waktu pelantikan,Wido putra merupakan sosok Yang didukung penuh oleh Masyarakat Nagari Gunung Malintang,sebab setiap program banyak yang berpihak kepada kesehteraan masyarakat dan juga selalu dibicarakan dengan Tokoh-Tokoh apa yang harus dikerjakan,dan yang suka nya warga tidak marah ketika dikritik untuk Kemajuan Nagari Malintang.

Diakhir pembicaraan wartawan dengan Wali  dua periode,mengatakan dengan juara 1 Nagari Gunuang Malintang di Ajang Pesona Indonesia dalam bidang Pariwisata merupakan Motivasi Bagi saya untuk Memajukan Nagari Gunuang Malintang dari segi Pariwisata dan juga pembangunan fisik yang menguntung warga mayoritas,dan sebagai penunjang nya dana Desa,dana Nagari serta Ditambah pendapatan Nagari merupakan Salah upaya penunjang pembangunan Gunuang Malintang kedepan Lebih maju dan Sejahtera,"Kata Wido Putra (Yon)

Dihadapan Presiden Jokowi, Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76 

Semarang - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa pihaknya siap untuk terus mengawal seluruh kebijakan dari Pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. Ia juga berkomitmen untuk memegang teguh amanat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dijadikan pedoman pelaksanaan tugas kedepannya. 

Hal tersebut disampaikan Sigit saat menyampaikan sambutan dalam Upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-76 di Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/7/2022).

"Polri juga akan mendukung dan mengawal seluruh kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045," kata Sigit.

Dihadapan Presiden Jokowi, pejabat negara dan tamu undangan lainnya, Sigit pun mengungkap makna tersembunyi dibalik penentuan Tema HUT Bhayangkara ke-76 tahun ini. Adapun tema yang diusung adalah 'Polri yang Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh'. 

Semangat dari tema itu, dikatakan Sigit, yakni sebagai wujud dukungan dari Polri terhadap fokus kebijakan Pemerintah dalam melakukan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan dukungan reformasi struktural untuk mewujudkan transformasi ekonomi.

"Sebagai upaya pemulihan ekonomi tersebut maka pemerintah harus menjaga kondisi perekonomian, dengan menerapkan strategi pemulihan ekonomi melalui kegiatan antara lain, hilirisasi industri, penyiapan 18 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, melanjutkan pembangunan infrastruktur serta program food estate yang tersebar di seluruh Indonesia untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, menciptakan ketahanan pangan dan energi," ujar Sigit.

Demi semakin mengoptimalkan dukungan tersebut, Sigit memaparkan bahwa, Polri juga juga telah membentuk satgasus, mulai dari pencegahan korupsi, satgas kawal investasi, satgas anti-mafia tanah. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk memastikan pencegahan terjadinya potensi kebocoran pendapatan negara, serta mendorong iklim kemudahan dan kepastian berinvestasi. Bahkan, terkait kebijakan ketahanan pangan, polisi telah membentuk satgas pangan. 

Selanjutnya, Sigit menyampaikan, Polri juga terus mengawal kebijakan Pemerintah soal gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Yang dimana hal itu, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Terkait hal ini, Korps Bhayangkara menempati di urutan ketiga soal realisasi tertinggi Pemanfaatan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). 

Lebih dalam, Sigit juga menyatakan, saat ini, Polri terus melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi Indonesia dalam rangka memberikan pelayanan terbaik serta prima terhadap masyarakat Indonesia hingga titik terjauh. Penggunaan teknologi itu untuk mengurangi proses interaksi yang berpotensi penyimpangan serta meningkatkan PNBP melalui Polri.

Terkait pelayanan, kata Sigit, kini kepolisian juga fokus terhadap kelompok rentan seperti perempuan, orang tua, anak, lansia, dan kelompok disabilitas. Bahkan, Pusdokkes Polri juga telah dikembangkan untuk semakin mendukung peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat dan anggota Polri.

Dari segala upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Sigit menuturkan bahwa, berdasarkan survei Litbang Kompas pada akhir Juni menunjukkan bahwa 83,8 persen masyarakat menilai pelayanan kepolisian kepada masyarakat sudah baik.

"Polri juga berupaya mewujudkan satu data Polri untuk membangun sistem yang terintegrasi melalui pemanfaatan Artificial Inteligence dan big data kepolisian untuk mewujudkan pemolisian prediktif dan pelayanan kepolisian berbasis teknologi," ucap eks Kabareskrim Polri itu.

Selanjutnya, dari segi reformasi birokrasi, Sigit mengungkapkan, Polri pada tahun ini masih mampu mempertahankan capaian positif soal laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama sembilan kali berturut-turut.

Dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Sigit menegaskan, Polri saat ini terus mengedepankan upaya pencegahan sesuai dengan pola pemolisian prediktif. Dalam hal ini, penegakan hukum dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif utamanya terhadap hal-hal yang mencederai rasa keadilan masyarakat kecil atau pencari keadilan lainnya. 

Meski begitu, Sigit menekankan, Polri tidak akan ragu ataupun segan melakukan tindakan tegas terhadap seluruh tindak pidana kejahatan yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia serta terhadap kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat. 

"Dengan tetap melakukan penegakan hukum yang tegas sebagai ultimum remedium dengan berpedoman pada keadilan dan kemanfaatan hukum serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)," tutup mantan Kapolda Banten tersebut.

Presiden RI Anugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya Kepada 3 Personel Polri

Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. H. Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya kepada tiga personel Polri. Penganugerahan tersebut diberikan pada upacara peringatan Hari Bhayangkara Ke-76 di Lapangan Bhayangkara, Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/7). 

Tiga personel Polri yang menerima penghargaan tersebut yakni Kombes Pol. Mokhamad Alfian Hidayat, S.I.K., jabatan Dansat Brimob Polda Sulteng, AKP Sri Poniyah, jabatan Pamin Taud Bagrenmin Slog Polri, dan Aiptu Ahmad Mustain, jabatan Ps. Paur Watpres Bag SDM Polres Jayapura Polda Papua. 

Tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya diberikan atas dedikasi dan jasa dengan keberanian, kebijaksanaan, dan ketabahan luar biasa melampaui panggilan kewajiban yang disumbangkan untuk kemajuan dan pengembangan kepolisian, atau tidak pernah cacat selama bertugas di kepolisian.

 Divhumas Polri Raih Presisi Award Pada Hari Bhayangkara Ke-76 

Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) secara resmi memberikan apresiasi dan penghargaan Presisi Award kepada Divisi Humas Polri. Direktur Eksekutif Lemkapi Dr. Edi Hasibuan memberikan langsung penghargaan tersebut kepada Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., di Jakarta, pada Jumat (1/7).  

Penghargaan ini diberikan karena Lemkapi menilai Divisi Humas Polri telah memperkuat komunikasi publik. "Kami datang untuk menyampaikan apresiasi atas kinerja Divisi Humas Polri yang dinilai baik dalam pelayanan media, dan ditambah dengan inovasi berkelanjutan dalam komunikasi publik sehingga transformasi Polri yang Presisi menjadi terlihat dan kini dirasakan masyarakat," ungkap Direktur Eksekutif Lemkapi. 

Pada kesempatan yang bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-76 itu pula Lemkapi berharap inovasi dan semangat Divisi Humas Polri dalam memberikan informasi publik dapat diikuti dengan jajaran Humas yang berada di seluruh Polda jajaran. "Kami minta seluruh humas kepolisian di wilayah dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanan informasi baik kepada masyarakat," tambah Direktur Eksekutif Lemkapi.

Limapuluh kota,netralpost —- Sinergitas dengan perguruan tinggi untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah terus digenjot Kabupaten Limapuluh Kota. Terbaru Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Prof. Ganefri, Ph. D dan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo melakukan penandatangan Nota Kesepahaman Bersama/ Memorandum of Understanding (MoU) bertajuk “Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka”.

Acara itu berlangsung di pendopo Rumah Dinas Bupati Lima Kota di Labuh Basilang, Senin (04/07/2022). Kemudian, dilanjutkan dengan penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama antara Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam-UNP  dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indrawati. 

Tampak hadir, sejumlah dekan lingkup UNP, Wakil Ketua Komisi I DPRD Limapuluh Kota Doni Ikhlas,  para asisten serta kepala perangkat daerah Pemkab Limapuluh Kota. Sejauh ini kegiatan serupa juga telah dilakukan dengan  Universitas Islam Negeri “Imam Bonjol”, Universitas  Andalas dan Universitas Muhammadyah  Sumatera Barat.

Dalam sambutannya Rektor UNP Ganefri mengatakan pihaknya membuka diri untuk 

kerjasama seluas-luasnya dengan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, terutama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perwujudan kerja sama, tambah Ganefri tak lain merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri atas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.  UNP selaku institusi perguruan tinggi negeri,  dengan sumber daya serta fasilitasnya, kata Rektor UNP  pun siap untuk menyukseskan kerja sama dengan Limapuluh Kota. Termasuk program prioritas unggulan Limapuluh Kota di bidang pendidikan dan pariwisata.

“UNP memiliki 9 fakultas dan 117 program studi, serta tak kurang 50.000 mahasiswa siap bersinergi dengan Limapuluh Kota,” kata Rektor UNP Ganefri. Untuk memaksimalkan kerja sama selain di bidang pendidikan, pihak UNP juga akan meningkatkan program-program pengabdian masyarakat. Seperti pengabdian masyarakat yang diinisiasi oleh Fakultas dan pelaksanaan KKN Tematis mahasiswa.

Sementara, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo menyampaikan apresiasi kepada UNP, atas perhatiannya kepada peningkatan sumber daya manusia Limapuluh Kota. Terlebih keterlibatan  UNP, kata Bupati Safaruddin, sangat diperlukan dalam memperbaiki indikator pembangunan sumber daya manusia  berupa nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Nilai IPM masih di bawah rata-rata provinsi, ini tugas kita semua untuk meningkatkannya dan Alhamdullilah melalui kerja sama ini kita juga akan dibantu oleh UNP,” jelas Bupati Safaruddin. Di sisi lain, Bupati Safaruddin juga menyampaikan agar UNP memberi peluang peningkatan strata pendidikan 70 wali nagari terpilih diantaranya 68 orang telah dilantik pada tanggal 01 Juli 2022. “Sebanyak 49 Wali Nagari yang telah dilantik berpendidikan setara SLTA, kita ingin mereka menyandang S1,” ujar Bupati Safaruddin. Tentang upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bagi warga yang belum maksimal menyelesaikan pendidikannya, Bupati Safaruddin minta hal ini menjadi perhatian pemangku kepentingan. Terutama program sertifikasi dengan berbagai kualifikasi seperti Program pendidikan sejenis Paket A, B dan C. “Program untuk setara Paket untuk yg tidak menyelesaikan pendidikan d bangku sekolah akan kita tingkatkan alokasi 2023,” terang Bupati Safaruddin. (Yon)

'' Tidar, sebagai organisasi sayap Partai Gerindra punya tantangan berat untuk meyakinkan generasi milenial dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Tentunya, saat ini eranya milenial, Tidar Sumbar harus mampu kerja keras gaet milenial dan pemilih pemula agar nanti Gerindra di 2024 bisa mempertahankan bahkan melebihi sebelumnya ," kata Rocky Candra dalam keterangannya di Padang, Selasa (5/7/2022).

Dirinya berharap kepada ketua terpilih agar merapatkan barisan untuk lebih gencar mensosialisasikan betapa pentingnya berpolitik. Kita akan himpun suara-suara Milenial untuk memenangkan Gerindra pada pemilu tahun 2024 mendatang dan bapak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden.

Masih kata dia, Anak-anak muda yang ada dalam Pengurus Tidar Sumbar harus mampu membuat pergerakan untuk memajukan Gerindra dengan cara penyampaian anak muda pula, jelasnya.

Diakhir ucapannya Sekjen Tidar Pusat juga mengucapkan selamat Kepada Ketua terpilih (Megri Fernando) Priode 2022-2025 semoga amanah dan bisa berkontribusi membesarkan Gerindra melalui Tidar Sumbar.

Sementara itu ketua terpilih Megri Fernando mengucapkan, Rasa Alhamdulillah Musdalub Tidar Provinsi Sumbar  bisa berjalan sukses dan lancar.

'' Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada pengurus Tidar Pusat dan kawan-kawan pengurus cabang yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk mempimpin Tidar Sumbar, '' pungkasnya.

Tentunya ini menjadi lembaran sejarah bagi Tidar Sumbar kedepan, yang mana ini merupakan lembaran pertama dan akan banyak lembaran-lembaran berikutnya yang akan kita ukir bersama- sama untuk membesarkan partai Gerindra yang kita cintai melalui Tidar.

Setelah ini saya harapkan seluruh kawan-kawan pengurus Cabang untuk segera membentuk PAC Tidar di kota/ kabupaten masing-masing, agar kita bisa cepat bergerak meyakinkan masyarakat dan kaum Milenial untuk memenangkan partai Gerindra serta bapak Prabowo sebagai calon presiden 2024, tutupnya.

Turut hadir dalam Musdalub Tidar Sumbar yakni Pengurus Tidar Pusat, DPD Gerindra Sumbar, Pengurus Cabang, Satria Sumbar ,GMD, Pira, KNPI  dan Organisasi Kepemudaan Tingkat Provinsi Sumbar. (SRP)