NetralPost.net

Limapuluh Kota,netralpost-- Bupati Safaruddin menyampaikan bahwa, seorang Camat merupakan representasi Kepala Daerah di wilayah kecamatan yang mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati untuk melaksanakan urusan otonomi daerah. Untuk itu, Camat harus membantu Bupati untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mengawasi, mengevaluasi dan mendukung penuh setiap pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Akabiluru. 

"Selain itu, Camat harus segera berkoordinasi dalam membangun sinergitas dan integritas dengan unsur Forkopimca maupun nagari, sehingga mewujudkan Limapuluh Kota yang madani, beradat, dan berbudaya dalam kerangka Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, yang merupakan visi daerah dapat didukung juga oleh seluruh elemen masyarakat," kata Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo sebagaimana sambutannya yang disampaikan oleh Asisten I Herman Azmar usai menyaksikan serah terima jabatan (Sertijab) pejabat Camat Akabiluru dari pejabat lama Ismet ke pejabat baru Nuzul Firman serta pelantikan dan Sertijab Ketua TP-PKK Akabiluru dari Ny. Yani Idalita Ismet kepada Ny. Adelina Nuzul Firman di Pelataran Kantor Camat Akabiluru, Rabu (01/02/2023). Tampak hadir pada acara sertijab, Ketua TP-PKK Nevi Safaruddin, Kepala Dinas Kominfo Eki Hari Purnama, Kepala Satpol PP Fidria Fala, Forkopimca, Wali Nagari se-Kecamatan Akabiluru, tokoh masyarakat, dan sejumlah camat di Kabupaten Limapuluh Kota. 

Dibagian lain sambutannya, Herman Azmar yang membacakan sambutan Bupati mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat lama Ismet yang telah memasuki masa purna tugas beserta jajaran atas dedikasi yang ditunjukkan selama bertugas. Kemudian dilanjutkannya, dalam mensukseskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat kecamatan, maka perangkat kecamatan harus segera mempersiapkan dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan segala unsur terkait, terutama perangkat nagari yang jadi poros dari Musrenbang. "Tidak hanya itu, dengan target angka stunting 14% pada tahun 2024, Camat juga harus terlibat untuk menurunkan angka tersebut dengan mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan dini, memaksimalkan pola asuh, pengoptimalan peran kader bina keluarga balita," ungkap Herman. Selanjutnya Ia menyampaikan kepada Nuzul Firman dan Adelina Nuzul Firman agar menciptakan inovasi-inovasi baru dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki Kecamatan Akabiluru.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Lima Puluh Kota Nevi Safaruddin dalam sambutannya mengatakan, PKK melalui 10 program pokoknya merupakan mitra strategis pemerintah dalam usaha mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. "Sesuai dengan visi dan misi PKK yaitu terwujudnya keluarga pelopor perubahan dalam pemenuhan SDM berkualitas melalui ketahanan ekonomi, revolusi mental, lingkungan hidup dan pelayanan dasar, kami berpesan kepada Ketua TP-PKK Kecamatan Akabiluru yang baru dapat menjalankan program-program prioritas PKK Kabupaten Lima Puluh Kota dengan baik serta meningkatkan prestasi di berbagai bidang lomba yang diikuti oleh TP-PKK Akabiluru selama ini," pungkas Nevi Safaruddin. Yon

Payakumbuh,netralpost--- Penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha dalam perijinan berusaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Payakumbuh mengelar rapat teknis terkait Perizinan OSS Berbasis Risiko bertempat di Aula Randang Balai Kota Payakumbuh, Rabu (01/02/23).

Kegiatan yang dijembatani dan di buka langsung oleh Penjabat Wali Kota Rida Ananda dan Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh Meizon itu dihadiri oleh peserta yang sebagian besar terdiri dari pelaku usaha perseorangan, sektor perdagangan dan sektor industri lainnya. 

Rapat juga di hadiri oleh perangkat daerah terkait, diantaranya Kadis Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Disnakerperin, Dinas Koperasi dan UMKM, Kadis Koperindag Faisal, Kadis LH Desmon Corina, Camat serta non perangkat daerah, Ketua KADIN, Ketua HIPMI, Ketua IPEMI, Ketua IWAPI, Ketua GAPENSI, Ketua GAPEKSINDO, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKL), Ketua IP3 (Ikatan Pedagang Pasar Payakumbuh) serta para Pelaku Usaha. 

Dalam arahannya, Wako Rida Ananda menyampaikan ucapan terimakasih atas waktu yang diluangkan untuk mengikuti pertemuan guna bersama-sama membangun Payakumbuh kedepan, salahsatu caranya dengan memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha. Sesuai dengan apa yang di sampaikan Presiden terkait persoalan perijinan dan percepatan berusaha.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, itu mustahil akan berhasil jika tanpa adanya sinergitas dan dukungan dari semua sektor. Oleh karenanya kita berharap kepada seluruh Asosiasi untuk ikut berkontribusi dalam penyelesaian program strategis nasional saat ini, seperti Pengendalian Inflasi, Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Kota Payakumbuh. Mudah-mudahan banyak pelaku usaha yang bersedia menjadi orang tua asuh bagi anak-anak kita yang tergolong stunting, atau memberikan bantuan kepada saudara kita yang tergolong ke dalam kemiskinan Ekstrem,” ucap Rida.

Ditambahkan Rida, setiap pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), karena NIB sangat penting bagi pelaku usaha mendapatkan kepastian dan perlindungan usaha. Dan dalam mewujudkan Program Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), ia mengajak para pelaku usaha untuk dapat segera mendaftarkan produk-produknya pada Katalog Lokal melalui LPSE Kota Payakumbuh.

“Selain itu, pelaku usaha akan mendapatkan pendampingan usaha, memperoleh akses permodalan, dan mendapatkan kelengkapan berkas dan mendapatkan gambaran bagimana proses serta alur dalam pembuatan NIB yang akan dipandu oleh teman-teman di DPMPTSP, ucap Rida. 

Senada, Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh Meizon mengatakan tujuan dari pertemuan teknis ini adalah menjembatani antara pelaku usaha dengan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menyukseskan program nasional temasuk pelaku usaha mikro dan kecil, menengah dan besar sudah harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha).

“Salahsatu yang kita lakukan adalah memberikan pelatihan sosialisasi baik itu yang di gelar di tempat pelaku usaha termasuk juga kita membuka klinik LKPM dalam rangka kawajiban pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal. Selain itu, disini kita juga mensosialisasikan tekait persoalan-persoalan yang sering di kuatirkan masyarakat tentang isu yang mengatakan bahwasanya perizinan itu susah dan dikaitkan dengan pajak, tentu itu tidaklah benar, disini kita tegaskan bahwa hal itu tidak ada kaitannya antara penerbitan NIB itu dengan Pajak, itu adalah sesuatu yang terpisah,” tukas Meizon. (Yon)

Kuliah Umum yang bertemakan” Kemintraan Polri dan Perguruan Tinggi dalam Penanaman Nilai-Nilai Toleransi untuk Menangkal Radikalisme. 

Kegiatan itu  diihadiri oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D., Dir Intelkam Polda Sumbar Kombespol. Yanuar Widianto, S.I.K., Dir Binmas Polda Sumbar Kombespol Drs. Johni Soeroto, Kabidhumas Polda Sumbar Kombes Pol. Dwi Sulistyawan, S.I.K, M.Si, perwakilan dekan fakultas UNP, Ketua dan Sekretaris Wali Amanat, Senat Akademik, Wakil Rektor, para dosen dan Mahasiswa/mahasiswi serta undangan lainnya. 

Diawal kuliah umum itu, Kapolda Sumbar memberikan motivasi kepada mahasiswa dan mahasiswi, bahwa hasil tidak pernah menghianati proses dan prosespun tidak pernah akan menghianati hasil. 

"Sukses itu adalah awal dari langkah kehidupan menuju apa yang akan kita capai," jelas Kapolda Irjen Pol Suharyono. 

"Saya yakin modal dasar kemampuan intelektual, integritas moral dan kemampuan kesemaptaaan jasmani adik-adik mahasiswa bisa melangsungkan pendidikan di perguruan Tinggi Universitas Negeri Padang ini dengan baik dan tepat waktu dan insyaallah bisa melanjutkan apa yang di cita-citakan adik-adik sekalian," ujar orang nomor satu di Polda Sumbar ini.

Lanjut Irjen Pol Suharyono, keamanan dan ketertiban masyarakat itu merupakan bagian tugas pokok polri sesuai dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2022, polisi itu mempunyai tugas pokok Harkamtibmas, penegakan hukum dan mengayomi, melayani serta melindungi masyarakat. 

Didalam keamanan itu mengandung empat unsur hal yang penting, pertama security (bebas dari rasa takut dan kekhawatiran), surety (keyakinan dan kepastian hukum), safety (kenyamanan), peace, (perasaan tentram dan damai), kalau keempat itu sudah ada di hati kita, di keluarga kita, dan di kampus kita, di masyarakat tempat tinggal kita,  maka dari pengertian aman, itu berarti aman secara keseluruhan. 

Dalam kesempatan itu, Kapolda Sumbar juga mengatakan, rekan-rekan mahasiswa yang merasa sukses, berarti ada optimisme kedepan, kesuksesan itu jangan menjadi suatu kepuasan, karena kepuasan itu sesungguhnya awal dari ketidaktahuan, awal dari suatu kesombongan, karena didepan kita masih banyak kesuksesan yang akan kita raih. 

"Seribu satu terucap percuma, tanpa satu perbuatan yang menjadi suri ketauladanan," kata Kapolda Sumbar.(*).

Payakumbuhnetralpoat- Penjabat Walikota Payakumbuh Rida Ananda bersama beberapa orang jajaran kepala OPD terlihat hadir di salah satu pusat pembelanjaan di Kota Payakumbuh. Kehadiran Penjabat (Pj) Walikota Payakumbuh Rida Ananda di Tiffany Housware guna melaunching program Mitra Usaha dan Sedekah 1000 Tiffany Houseware bersama Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh, Rabu (1/2/2023) di Mall Tiffany Houseware, Kecamatan Payakumbuh Utara. 

Adapun kepala OPD yang hadir pada kesempatan tersebut yakni Kepala Dinas DPMDPTSP Meizon Satria, Kepala Dinas Koperasi UMKM M. Faizal, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Yunida Fatwa serta tamu undangan lainnya.

Selaku pemilik Tiffany Houseware, Rahmat Hidayat di Payakumbuh diawal sambutannya mengatakan, bahwa program Mitra Usaha Tiffany Houseware yakni guna memberikan pembinaan bagi karyawan yang akan dibina untuk bisa menjadi sosok enterpreneur yang mandiri, supaya semakin banyak meningkatnya dan munculnya sosok pengusaha baru yang handal, terutama pengusaha muda di Kota Payakumbuh. 

"Kita melihat banyak masyarakat yang berminat terjun ke dunia usaha. Dan dari yang kita lihat yang terjun ke dunia usaha itu mereka mantan-mantan karyawan. Mungkin karena rezeki belum ditangan usahanya bangkrut dan kembali menjadi karyawan," sebut Rahmat Hidayat. 

Dan dalam melihat potensi dari para mantan karyawan yang muncul tersebut, Rahmat langsung meluncurkan inovasi atau program Mitra Usaha guna membantu dan memberikan pengalaman kepada masyarakat Kota Payakumbuh terkhusus karyawan Tiffany Houseware untuk menjadi seorang pengusaha. 

"Kita berharap nanti mitra usaha bisa keluar dari zona karyawan untuk menjadi seorang pengusaha yang bisa mandiri, menghasilkan pendapat sendiri hingga membuka lapangan kerja untuk masyarakat lainnya," tuturnya. 

Terkait dengan mitra usaha tersebut, Rahmat menyampaikan bahwa mereka nantinya akan diajarkan bagaimana cara berbisnis secara profesional dan tertib administrasi. 

"Tidak hanya untuk teknik dan terori saja, kita juga akan memberikan pengalaman terhadap mitra kita ini untuk ikut berkontribusi kepada Pemerintah Kota Payakumbuh dengan cara taat membayar pajak penghasilan dan pajak lainnya. Mitra juga sudah siap berbisnis secara formal dengan melengkapi segala surat perizinan usaha seperti izin usaha dari kelurahan, NIB, TDP, SIUP, SITU dan NPWP," katanya. 

Rahmat menyebut, dengan adanya program tersebut pihaknya akan lebih fokus dengan produk Houseware yang berada dibawah badan usaha dagangnya Tiffany Houseware. 

"Rencana ini nantinya, kita akan memberikan kesempatan kepada karyawan Tiffany Houseware untuk menjadi pengusaha dengan membuat kesepakatan bersama, yakni karyawan ini harus keluar terlebih dahulu sebagai karyawan Tiffany Houseware. Artinya, mereka bukan karyawan kita lagi. Target diawal ini kita akan gembleng terlebih dahulu untuk sebanyak lima orang, namun untuk sekarang kita sudah siapkan dua orang dahulu," sebutnya. 

Selain program mitra usaha, Tiffany Houseware juga meluncurkan program Sedekah 1000 bagi setiap pelanggan yang telah memiliki member card diamond. Kegiatan tersebut efektif nantinya  mulai berjalan sejak 1 Februari 2023 hingga malam takbiran hari Raya Idul Fitri. 

"Jadi dalam program ini, setiap masyarakat yang member diamon yang berbelanja di Tiffany Houseware nanti untuk setiap transaksinya akan langsung disisihkan 1000 rupiah untuk kita sedekahkan. Nah, sedekah ini nantinya untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pengelolaan dari pemerintah kota Payakumbuh," pungkasnya. 

Melihat atas niat dari Rahmat Hidayat selaku pemilik Tiffany Houseware, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Anandasangat  mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Tiffany Houseware yang telah ikut berkontribusi terhadap inovasi-inovasi yang di dapat memberikan dampak efek positif terhadap masyarakat di Payakumbuh. 

"Terima kasih kepada Bapak Rahmad Hidayat terhadap program pembinaan ini. Kita Pemerintah Kota Payakumbuh sangat mendukung sekali inovasi seperti ini. Semoga kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi pengusaha-pengusaha lainnya untuk bisa melakukan hal yang lebih inovatif lagi dari yang telah diberikan oleh Tiffany Houseware ini," ucap Rida Ananda dengan sumringah.

Orang nomor satu di lingkup pemerintah kota Payakumbuh itu menyebut jika Pemko Payakumbuh akan memfasilitasi masyarakat yang ingin terjun ke dunia usaha dengan memberikan pelayanan perizinan yang tidak berbelit-belit, mudah, dan tepat waktu. 

"Apa yang telah dilakukan oleh Tiffany Housewere ini merupakan salah satu langkah untuk dapat menjadikan masyarakat Payakumbuh menjadi sosok pengusaha yang handal. Dengan semakin banyak pengusaha yang ada, tentu akan semakin banyak pula investor yang masuk ke Kota Payakumbuh dan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat," ungkapnya. 

Terkait dengan program sedekah 1000 rupiah, Pemko Payakumbuh sebelumnya telah menyusun rencana kerja guna untuk bisa melakukan pengentasan kemiskinan ekstrim,  pencegahan Stunting anak dan mengendalikan inflasi.

“Jadi, untuk pak Dayat kami inginnya nanti kedepan beliau dapat menjadi orang tua asuh dalam mensukseskan tiga program yang sedang berjalan sehingga masyarakat kota Payakumbuh dapat terbebas dari ketiga program yang telah disusun tersebut,” tukas Rida.

Dengan telah berjalannya program yang telah diluncurkan Tiffany Houseware bersama Pemko Payakumbuh tersebut, Rida menghimbau jika masyarakat ataupun dari para pengusaha masih mendapatkan kendala yang dialami dalam proses usahanya, mari kita bersama-sama untuk saling mencari langkah guna memperbaiki hal tersebut untuk kemasyalahatan warga kota Payakumbuh,” tutup Rida. (Yon)

Turut hadir Asisten I  Drs. Syahrial, MM, Asisten III Editiawarman, S.Sos, M.Si, KSolok Kepala OPD ASN dan THL Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok.

Ada pun yang  bertindak sebagai  sebagai Pembina Apel adalah Kepala Disdukcapil  Riki Carnova, SSTP, M.Si dalam arahan Pembina Apel mengatakan,  Sebelumnya Bupati Solok telah menerima penghargaan Kualitas Tertinggi uji Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman dan kita menjadi Kabupaten terbaik di Sumatra Barat.

Harapan Bupati Solok tahun ini kita dapat mencapai peringkat 10 besar di tingkat nasional, untuk itu kita akan berkolaborasi dengan Ombudsman dalam rangka pembinaan kepada beberapa SKPD untuk itu diharapkan bantuan dan dukungan dari kita bersama.

Tak hanya itu Kabupaten Solok juga menjadi kabupaten terbaik dalam penurunan angka Stunting.

Inovasi seanjutnya yang kita bangun adalah Tuntas Perekaman melalui kerjasama dengan Kepala Cabang Dinas  Pendidikan Sumatera Barat dalam rangka tuntas perekaman pemilih pemula untuk siswa SLTA di Kabupaten Solok dalam rangka menghadapi Pemilu Tahun 2024.

Selanjutnya Tahun 2023 ini kita juga akan melaksanakan Tuntas Akta dan KIA untuknak Balita melalui kerjasama dengan Dinas Kesehat an, Dinas DPMN dan seluruh Wali nagari di Kabupaten Solok. (*) 

Hal ini terungkap saat audiensi Pemkab Mentawai dengan Pemkab Solok, Senin (30/1/2023), di ruang rapat Bapelitbang Arosuka.

Mulyadi Marcos, Staf Ahli Bid Pemerintahan, Kemasyarakatan dan  Kesra mengatakan berdasarkan SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) tahun 2022 lalu, stunting di Kabupaten Solok berada di angka 24,2%, jumlah ini turun signifikan dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 40,1 %.

“Dengan penurunan yang signifikan mencapai 15,9 persen tersebut menjadikan angka stunting di Kabupaten Solok berada di peringkat teratas dari 19 Kota/Kabupaten di Sumatera Barat” ungkap Mulyadi Marcos.

Dalam penurunan angka stunting, Pemkab Solok melakukan berbagai upaya, di antaranya mendirikan Pos Gizi dan PMat (Pemberian Makanan Tambahan) kepada balita, pencegahan stunting dimulai dari Ibu Hamil, ibu menyusui dan anak-anak.

Ronaldi, Sekdakab Kepulauan Mentwai menyampaikan ucapkan terima kasih karena telah menerima rombongan Pemkabemtawai di Kabupaten Solok dalam rangka audiensi percepatan penurunan stunting.

“Maksud dan tujuan kami datang ke Kabupaten Solok ini merupakan gerak cepat menindaklanjuti hasil SSGI yang lalu, karena angka stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih tinggi” kata Rinaldi.

Lebih lanjut Rinaldi, mohon saran masukan serta informasi terkait strategi Pemkab Solok untuk mengurangi stunting.

“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Solok juga mau berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kedatangan Pemkab Solok ke Mentawai sangat kami tunggu ” ujar Rinaldi.(*)

Dalam hal Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022, Kabupaten Solok mendapat nilai 88,73% predikat A. Penghargaan diserahkan langsung pada hari Jum’at (27/1/202023) di kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir mendampingi Bupati Solok, Epyardi Asda, pimpinan DPRD Ivoni Munir, Sekretaris Daerah Medison,S.Sos, M.Si, Kepala Dinas DPMPTSP dan NAKER Drs. Aliber Mulyadi, Kepala Disdukcapil Riki Carnova, SSTP, MM, Kepala Diskominfo Teta Midra, SSTP, M.Si dan Kabag Organisasi Setda Kab. Solok Jhoni, S.Sos, MM.

Bupati Solok menerima piagam Penghargaan yang diserahkan Kepala Ombudsman Sumbar Yefri Heriani, didampingi oleh Kepala Keasistenan Pencegahan Adel Wahidi, SH, Kepala Keasistenan PVL Meilisa Fitri Harahap, SH, M.Kn dan Kepala Keasistenan Pemeriksaan Yunesa Rahman, S.Sos, M.AP di Kantor Ombudsman Sumbar di Sawahan Kota Padang.

Dalam Sambutannya Bupati Solok menyampaikan ucapan terimakasih dengan adanya lembaga pemantau seperti Ombudsman sehingga kinerja kita di Kabupaten Solok dapat lebih terarah.

“Saya berterima kasih kepada Ombudsman dimana setelah dilantik menjadi Bupati saya langsung diberikan acuan dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar pelayanan publik, sehingga Alhamdulillah sekarang berhasil mendapatkan nilai yang memuaskan,” ujar Bupati.

Sebagai seorang Kepala Daerah, Bupati Solok menyampaikan bahwa tidak dapat mencapai hal ini tanpa bantuan dan kerja keras Pemerintah Kabupaten Solok dibawah naungan Solok Super Team “Ucapan terimakasih juga kepada Solok Super Team semua karena berkat kerja keras kita bersama bisa mendapatkan hasil yang memuaskan” tutur Bupati Solok tersebut.

Lebih lanjut Bupati Solok menuturkan bahwa Penghargaan ini juga merupakan sebuah tantangan baginya karena untuk mempertahankanya akan lebih Sulit daripada saat mendapatkan penghargaan ini. Demi mempertahankan prestasi ini dan agar dapat lebih ditingkatkan Bupati Solok turut meminta bantuan dan arahan dari Ombudsman kedepannya dalam membina Kabupaten Solok kearah yang lebih baik.

Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Prov. Sumatera Barat Yefri Heriani mengucapkan rasa bangga terhadap pencapaian yang didapatkan oleh Kabupaten Solok dalam hal penilaian Kepatuhan dan Standar Pelayanan Publik.

“Hal ini merupakan loncatan yang tidak pernah kita duga oleh kabupaten Solok, Luar biasa hal yang dilakukan oleh Tim Kabupaten Solok sehingga secara bertahap bisa meningkatkan pelayanan dan mendapatkan hasil yang memuaskan,” ujarnya.

“Walaupun memperoleh peringkat tiga tertinggi di Sumatera Barat, namun bagi kita disini melihat pencapaian Kabupaten Solok yang sebelumnya berada pada zona merah penilaian Ombudsman menjadi Zona Hijau dan mecapai hasil yang terbaik membuktikan bahwa Kabupaten Solok adalah Peringkat Pertama dimata kita semua,” pungkas Yefri.

Baca Juga:  Sambangi Kemenko Polhukam, Bupati Solok Berupaya Atasi Blank Spot di 24 Nagari

Setelah menerima penghargaan tersebut Bupati Solok turut menandatangani Fakta integritas untuk berkomitmen melakukan perbaikan pelayanan publik. Kemudian diminta berbagi cerita pengalaman dan komitmennya dalam hal pelayanan publik pada podcast Ombudsman RI Prov. Sumatera Barat.

Diakhir Podcast Bupati Solok menyampaikan Bahwa pencapaian kali ini bukan hanya milik Bupati Solok saja namun ini Semua berkat Kerja Keras Pemerintah Kabupaten Solok dibawah Naungan Solok Super Team Khususnya dan Masyarakat Kabupaten Solok pada Umumnya. (*)

Payakumbuh,netralpost --- Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menyampaikan beberapa hal penting dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Payakumbuh Selatan yang digelar di kantor camat setempat, Kamis (31/¹)

Musrenbang itu tampak dihadiri oleh Anggota DPRD YB. Dt. Parmato Alam, Kepala Bappeda Yasrizal, Kadishub Devitra, Kadis PUPR Muslim, Kadis Pertanian Depi Sastra, Kadis P3AP2KB AH. Agustion, Camat Payakumbuh Selatan Agus Rubiono, Lurah, Fasilitator Kelurahan, Ketua KAN, dan tamu undangan.

Dalam sambutannya, Rida Ananda menyampaikan untuk tahun 2024, anggaran daerah Kota Payakumbuh akan terserap banyak untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Sehingga kemungkinan usulan tahun ini yang akan terakomodir pada tahun 2024 tidak banyak.

"Meski demikian kondisinya, kami mengapresiasi masyarakat yang terus berpartisipasi dalam pelaksanaan Musrenbang, bagaimana peran serta masyarakat berusaha mengusulkan agar Payakumbuh menjadi lebih baik dengan melahirkan prioritas di daerah," ungkapnya.

Rida menambahkan, karena anggaran pemda tidak banyak, Dia harap usulan yang dibahas dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota yang bisa terakomodir memang yang betul-betul urgent atau mendesak.

"Kita saat ini fokus mengentaskan stunting dan ekonomi ekstrem, serta mengendalikan inflasi di daerah. Kami mendapat tugas khusus dari Presiden RI agar tiga problem ini dapat terselesaikan dengan baik dan optimal," ungkapnya.

Rida memaparkan dari aspek perekonomian setelah pandemi Covid-19 yang sejak awal Januari 2023 sudah menjadi endemi di Indonesia, Kota Payakumbuh

telah memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik dengan capaian pertumbuhan ekonomi 3,58 pada tahun 2021. Sementara tahun 2022 target 5,00% dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dan dalam RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2022. 

"Angka ini mengharapkan kondisi perekonomian di Kota Payakumbuh dapat bergerak cepat yang perlu didukung dengan jaminan usaha dan iklim usaha yang kondusif di kota kita ini.

Agar hasil pembangunan tersebut dapat berkelanjutan dan bertahan lama, kiranya diperlukan pastisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah dibangun," ujarnya.

Ditambahkan Rida, Pengembangan Usaha Mikro

Kecil Menengah (UMKM) di kota Payakumbuh merupakan modal besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat yang berdampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Terkait dengan penanggulangan kemiskinan ini, akibat kondisi pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan Kota Payakumbuh sempat naik dari angka 5,65% tahun 2020 menjadi 6,16% tahun 2021. 

"Alhamdulillah angka kemiskinan ini tahun 2022 telah kembali turun ke angka 5,66%. Angka ini berada di bawah angka kemiskinan provinsi Sumatera Barat pada angka 5,92%. Sedangkan untuk pengangguran, kita alhamdulillah turun cukup signifikan dari angka 6,47% tahun 2021 menjadi 5,16% tahun 2022 dan masih di bawah tingkat pengangguran provinsi Sumatera Barat pada angka 6,28%," tambahnya.

Dari sisi pelayanan pemerintahan, Rida berharap program pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) yang telah dirintis sebelumnya bisa dilaksanakan oleh Kecamatan Payakumbuh Selatan secara optimal. 

"Kita patut bersyukur tahun 2023

pemerintah pusat mengamanahkan DAU yang diarahkan untuk masing-masing kelurahan sebesar 200 juta. Kami berharap dengan anggaran dimaksud, kita dapat bersama-sama menanggulangi stunting, kemiskinan ekstrim dan inflasi mulai dari tingkat kelurahan," ulasnya.

Rida menyebut 

Kecamatan Payakumbuh Selatan memiliki potensi yang tidak kalah penting seperti Panorama Ampangan yang berjarak ± 6 km dari pusat kota, yang merupakan aset/potensi wisata dan dapat  dikembangkan sehingga diharapkan ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Panorama Ampangan. 

"Pengembangan wisata ini bila memungkinkan dan didukung oleh semua pihak dapat diarahkan untuk pariwisata modern seperti penginapan yang representatif dan lain-lain," kata Rida.

Terkait dengan bidang kesehatan, ulas Rida, di Kecamatan Payakumbuh Selatan sudah ada unit-unit pelayanan yang representatif seperti puskesmas Padang Karambia, Pustu dan Poskeskel. 

"Mari kita manfaatkan fasilitas kesehatan ini dengan sebaikbaiknya serta kita pelihara seluruh sarana dan prasarana yang sudah ada.

Selain itu upaya kita untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan publik khususnya di

kecamatan, kebijakan pemko untuk penataan 

 kelembagaan daerah terutama kelurahan mendapat dukungan semua pihak sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat kita tingkatkan," tukuknya.

Terakhir, Rida menjelaskan untuk menanggulangi pandemi Covid-19

beberapa tahun belakangan ini, pemerintah melaksanakan penangguhan angsuran pinjaman masyarakat. Rasionalisasi pajak dan retribusi yang berdampak turunnya penerimaan Negara. Di samping itu pembatasan-pembatasan global yang mengurangi pendapatan dari sisi pariwisata yang berdampak juga pada sektor lainnya seperti transportasi dan akomodasi

Turunnya penerimaan Negara berakibat pemotongan dana transfer ke daerah yang berlanjut kepada keterbatasan penyediaan anggaran di daerah. Keterbatasan anggaran selama ini selalu menjadi alasan klasik yang membuat terjadinya penundaan-penundaan pelaksanaan program strategis dan prioritas. 

"Kita menyadari sepenuhnya bahwa kemampuan APBD kota Payakumbuh relatif terbatas. Kondisi inilah yang kemudian mendorong perlu adanya partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat, baik pengusaha, tokoh agama, tokoh adat, dan stakeholders lainnya untuk memastikan pembangunan di kota Payakumbuh dapat berjalan dengan baik," tandas Rida.

Sementara itu, Camat Payakumbuh Selatan Agus Rubiono menyebut dari 6 kelurahan, ada 30 usulan yang masuk ke aplikasi SIPD, inilah yang akan dibahas hari ini dan menghasilkan usulan prioritas yang nantinya akan dibawa ke tingkat kota.

"Dari banyaknya usulan, terkesan seimbang, tapi kita melihat usulan pemberdayaan fokus untuk penanganan stunting dan percepatan penanganan inflasi, dan ekonimi ekstrem," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Junaidi menjalankan amanat dari Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda untuk membantu warga yang kurang mampu di Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, Rabu (31

Adalah pasangan Yofi Sandra dan Teri Handayani yang memiliki 3 orang anak. Junaidi mewakili Pj. Wako Rida untuk memberikan bantuan spontan berupa kebutuhan pokok seperti beras dan telur.

"Bantuan yang kami bawa merupakan empati Bapak Pj. Wako terhadap warganya. Kami sendiri merasa sangat tersentuh sekali ketika kami melihat langsung kondisi keluarga ini. Bapak Wako pula yang menugaskan kami melihat kondisi warga kita ini langsung kelapangan," kata Kadis yang akrab dengan sapaan Didi ini sembari terharu.

Junaidi mengatakan problem stunting dan ekonomi ekstrem menjadi tugas khusus Pj. Wali Kota Rida Ananda dari Presiden RI Joko Widodo. Selain itu, juga sudah menjadi kewajiban sosial bagi Rida Ananda sendiri sebagai kepala daerah maupun sebagai Urang Sumando di kelurahan tersebut.

"Pj. Wako menyampaikan harapan semoga keluarga ini bisa bangkit kembali dari keterpurukan pasca pandemi Covid-19. Dorongan dan motivasi positif akan terus kami tularkan kepada masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Di tempat terpisah, Lurah Nunang Daya Bangun Firman Hadi kepada media memberikan keterangan bagaimana kondisi keluarga tersebut. Warga ini sebelumnya tinggal dan berjualan di lingkungan SMPN 1 Payakumbuh, tepatnya di kelurahan sebelah menjadi ibu kantin sekolah, dan saat itu kondisi ekonominya cukup untuk menopang hidup keluarga. Namun, karena pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu membuat sekolah tatap muka dihentikan, maka secara langsung juga membuat Yofi dan keluarga tak bisa lagi berjualan di sekolah, kemudian keluarga ini pindah ke rumah orang tuanya di Nunang Daya Bangun.

"Keluarga ini belum tercatat di data sebagai penerima bantuan dari Pemko. Kini mereka telah berdomisili di Kelurahan Nunang Daya Bangun. Kini sang suami bekerja serabutan di pasar Ibuh sebagai pembungkus tahu dan istrinya saat ini tidak bekerja lagi. Kita akan mendaftarkan warga ini ke dinas sosial dan kami juga akan mencarikan bantuan dari organisasi masyarakat di NDB seperti HBT dan HTT," pungkasnya. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost

Kegiatan yang dihadiri Pj. Wali Kota Payakumbuh yang diwakili Staf Ahli Wali Kota itu, diikuti oleh seluruh camat, lurah dan Kepala SD dan SMP Negeri se-Kota Payakumbuh.

Mewakili Wali kota Payakumbuh, Staf Ahli Elvi Jaya mengatakan, berkaca pada penerimaan PPDB tahun 2022 lalu yang belum sepenuhnya menerapkan sistem zonasi, maka sesuai Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 mulai tahun 2023 akan dimaksimalkan.

"Kita (Pemko Payakumbuh - red) betul-betul mengharapkan camat, lurah dan kepala sekolah bisa berperan disini. Bagaimana aturan zonasi ini bisa kita terapkan, tanpa memandang ini itulah," kata Staf Ahli Elvi Jaya, saat rapat persiapan PPDB 2023 di SKB, Padang Alai Bodi, Senin (31/01/2023).

Ia berharap, jangan sampai setelah pertemuan ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan dengan zonasi ini terjadi pemerataan disetiap sekolah yang ada di Payakumbuh ini.

"Semoga semua anak-anak kita ini bisa mendapatkan pendidikan yang lebih maksimal lagi," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh melalui Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Tavril Samry mengatakan, pihaknya komit melaksanakan dan mematuhi aturan zonasi ini.

"Kita betul-betul komit, artinya sesuai Permendikbud itu tidak ada lagi istilah memilih-milih sekolah. Zonasi ini harus kita patuhi, kepala sekolah harus komit dengan ini," ucapnya.

Tavril menyebut, saat ini semua sekolah yang ada di payakumbuh itu sama. Mulai dari guru, sarana dan prasarana semuanya sudah bagus dan kualitasnya sama. Baik yang berada di Pusat Kota maupun dipinggir kota.

"Semua fasilitas sekolah Negeri yang ada di Payakumbuh ini telah kita lengkapi. Semuanya sama, tidak ada yang kita beda-bedakan. Mindset itu yang harus kita rubah," ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, sesuai Permendikbut Nomor 24 tahun 2007, setiap sekolah itu rombongan belajar (rombelnya) itu maksimal 28 satu kelas, dan satu tingkatan itu maksimal 4 lokal jadi satu sekolah SD itu paling banyak ada 24 lokal. Untu SMP maksilmal satu kelas itu ada 32 murid, jumlah lokal paling banyak tiap tingkatannya 11 dan untuk satu sekolah itu maksimal ada 33 kelas.

"Aturan ini berlaku untuk negeri dan swasta. Jadi untuk sekolah swasta yang melebihi kapasitas sesuai aturan ini sudah kita beri teguran," katanya.

"Harapan kita dengan penerapan permendikbud ini, adanya pemerataan penerimaan siswa di setiap sekolah, karena saat ini sekolah itu sama saja," tukuknya.

Selain itu, karena pendaftaran PPDB sudah berbasis online, dia mengatakan akan lebih mudah mengawasinya. Apalagi nanti akan langsung dipantau oleh pengawas satuan pendidikan.

"Kalau kedapatan ada calon siswa yang mendaftar diluar zonasinya. akan kita kembalikan lagi ke zona nya," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Peresmian Posko Unit Pemberantasan Pungutan (UPP) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sekaligus launching aplikasi pengaduan masyarakat Whistle Blower Sistem (WBS) dilaksanakan di MPP Kota Payakumbuh, Senin (30/1).

Hadir Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda, Ketua DPRD Hamdi Agus, AKBP Wahyuni Sri Lestari, Dandim 0306/50 Kota Letkol. Inf. Moch. Denny Nurcahyono, Kajari Payakumbuh Suwarsono, Unsur Forkopimda lainnya, Kapala Inspektorat Kota Payakumbuh Andri Narwan, Tim UPP Saber Pungli Kota Payakumbuh, dan tamu undangan.

Wali Kota Rida Ananda mengatakan keberadaan posko ini diharapkan dapat terus meningkatkan peran serta masyarakat untuk pencegahan korupsi, khususnya terhadap aksi pungutan liar (pungli).

"Mudah-mudahan posko ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengaduan. Kami menghimbau kepada masyarakat agar menginformasikan dan melaporkan terkait adanya kegiatan pungutan liar," kata Rida.

Rida juga dengan tegas mengingatkan agar oknum masyarakat maupun aparat pemerintah jangan sampai melakukan tindakan pungli yang melanggar hukum.

“Semua unsur punya peran, baik pemuda, dan tokoh masyarakat. Ayo kita bersama-sama mencegah pungli,” ucapnya.

Dari sisi Ketua Tim Saber Pungli Kota Payakumbuh Kompol Russirwan mengatakan dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Atas dasar pertimbangan tersebut, bahkan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.

“Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah bertanggung jawab kepada Presiden, begitu bunyi Pasal 1 ayat (2) Perpres ini,” terang polisi yang akrab disapa Ayah itu.

“Dalam Perpres ini, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan; dan yustisi”, sambungnya.

Kompol Russirwan menambahkan, apapun bentuknya pungutan liar, dengan tegas Tim Saber Pungli tak mengizinkan. Dengan pertimbangan bahwa praktik pungutan liar (pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera.

Kompol Russirwan juga menyebut tahun ini adalah tahun yang paling ditunggu-tunggu karena setelah tahun keenam Unit Satgas Saber Pungli berdiri, baru memiliki Posko sebagai pusat kegiatan Tim Saber Pungli Kota Payakumbuh.

"Kehadiran Posko yang sangat dibutuhkan oleh Tim Saber Pungli sangat mencerminkan kepedulian Pj. Wali Kota Payakumbuh beserta jajarannya dalam mengapresiasi tugas Tim Saber Pungli di Kota Payakumbuh dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang dengan pembiayaan kegiatan berasal dari APBD Kota Payakumbuh melalui DPA Inspektorat Kota Payakumbuh," ujarnya.

Ayah menuturkan selama masa pandemi kegiatan UPP Kota Payakumbuh tetap berjalan sebagaimana tuntutan DPA Inspektorat Kota Payakumbuh, dan telah banyak juga kegiatan UPP Saber Pungli yang telah dilakukan selama kurun enam tahun. Mulai dari rapat koordinasi, sosialisasi, E-Mobile, pemasangan spanduk di titik-titik rawan pungli,pembagian stiker anti pungli kepada masyarakat, pemasangan benner di OPD Pelayanan Publik sampai studi tiru ke Kabupaten-Kota di Sumbar, bahkan melakukan konsultasi kasus ke UPP Saber Pungli Sumbar di Polda telah menjadi rutinitas dan merupakan program kerja Tim Saber Pungli Kota Payakumbuh.

“Selaku Ketua UPP Saber Pungli Kota Payakumbuh yang baru mengemban tugas ini sejak September 2022 siap melanjutkan program kegiatan UPP Saber Pungli,” ujar Kompol Russirwan.

Kompol Russirwan berharap support dan bantuan dari Pj. Wali Kota Payakumbuh beserta jajaran agar program kerja Tim Saber dapat berjalan sesuai harapan bersama dalam mengawal jalannya pembangunan di Kota Payakumbuh yang bebas pungli.

Selain itu Dia juga berharap keaktifan seluruh anggota tim Saber Pungli Kota Payakumbuh tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pj. Walikota Payakumbuh Nomor: 700.1/54/Wk-Pyk/023 tanggal 27 Januari 2023 agar support materil dan immaterial dari Pemerintah Kota Payakumbuh dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

"Dengan telah adanya Posko UPP Saber Pungli kegiatan dan program kerja selama 2023 akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dalam memberantas pungli selama kurun 6 tahun hadirnya Tim Saber Pungli di Kota Payakumbuh dengan keterbatasan anggaran yang ada telah membuat Kota Payakumbuh Zero Pungli," imbuhnya.

Dia berharap semoga seluruh kegiatan yang dilakukan UPP Saber Pungli yang didanai oleh APBD Kota Payakumbuh, sekaligus terwujudnya Aplikasi Whistle Blower System (WBS) sebagai aplikasi pengaduan dari Inspektorat bersama Dinas Kominfo yang akan dikelola oleh Tim Saber Pungli ini dapat mewujudkan pelayanan kepada masyarakat tanpa korupsi.

"Sekaitan dengan pencegahan, kita akan memperbanyak melaksanakan sosialisasi ke seluruh unit pelaksana teknis daerah (UPTD) sehingga nantinya tidak ada lagi penyimpangan dalam pelaksanaan seluruh pelayanan," pungkasnya.

Sementara itu, Kajari Payakumbuh Suwarsono mengatakan pelaku Pungli bisa dijerat hukuman paling lama 9 tahun, mengancam orang dengan kekerasan melakukan Pungli ini diancam hukaman. 

"Begitu juga dengan oknum yang meminta uang pada orang yang mengurus urusan yang seharusnya gratis di lembaga pemerintahan, itu juga merupakan pelanggaran,” tegasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost — Bersama Forkopimda, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda hadiri rapat koordinasi (Rakor) dengan Menteri Dalam Negeri dan beberapa jajaran Menteri lainnya yang berlangsung di gedung sasana bhakti praja lantai III, Kementrian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (30/1) pagi. Seperti biasanya, rakor yang merupakan agenda mingguan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah tersebut guna membahas pengendalian inflasi yang diikuti oleh seluruh jajaran kepala daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) se-Indonesia.

Mengikuti secara virtual via aplikasi zoom meeting di aula pertemuan Randang lantai II kantor walikota Payakumbuh, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda turut didampingi oleh jajaran kepala OPD teknis yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kota Payakumbuh.

Rakor yang berlangsung di minggu terakhir bulan Januari 2023 ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diawal sambutannya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 menguat signifikan, dimana proyeksi pertumbuhan di angka 5,3 % ekonomi nasional saat ini.

“Dan untuk pertumbuhan tahunan per komponen pengeluaran, konsumsi menguat signifikan dengan didukung stabilitas harga, keberlanjutan pemulihan ekonomi, serta program perlinsos,” ungkap Tito.

Diungkapkan Tito, jika saat ini untuk investasi cenderung moderat, dimana pelaku usaha masih menunggu dan melihat atas perkembangan ekonomi dunia. Sementara itu, untuk bidang ekspor saat ini tumbuh cukup kuat dengan didukung daya saing produk ekspor nasional dan permintaan dunia akan produk-produk unggulan.

“Akan tetapi, kita juga harus mewaspadai atas dampak risiko global terutama pada bidang ekspor dan investasi,” terang Tito.

Tito turut kembali menyampaikan bahwa perkembangan inflasi Indonesia pada Desember  2022 berada di angka 5,51% yty secara tahun ke tahun dan tahun kalender, dan secara bulan ke bulan berada di angka 0,66% mtm.

Sedangkan, perkembangan inflasi dibeberapa daerah, Tito mengatakan terdapat 90 kota IHK (indeks harga konsumen) yang mengalami inflasi pada Desember 2022, dimana yang tertinggi kota Bandung di angka 2,04 persen, dan yang terendah kota Sorong di angka 0,01 persen. Dan untuk kondisi inflasi Provinsi tertinggi yakni masih dihuni oleh Provinsi Sumbar pada posisi teratas dengan angka 7,43 persen dengan inflasi gabungan kota per Provinsi,” sampainya.

“Di pulau Sumatra, inflasi kota Pekanbaru berada pada angka 7,04 persen, kota Padang 7,38 persen, dan kota Bukittinggi 7,76 persen,” terang Tito.

Diungkapkan Tito lagi, inflasi yang dapat diartikan kenaikan harga kebutuhan hidup dalam waktu lama disebabkan, uang negara beredar terlalu banyak, kenaikan suku bunga, suply barang kurang, distribusi komoditas terganggu dan pupuk bersubsidi mahal.

"Ada beberapa solusi pengendalian inflasi yang bisa dilaksanakan, diantaranya aktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, BBM Subsidi tepat sasaran, laksanakan gerakan penghematan energi, gerakan tanam pangan cepat panen dan beberapa langkah strategis lainnya," sampainya.

Sementara itu, setelah rakor berlangsung, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda selepas itu menyampaikan, secara umum ketersediaan bahan pangan dan energi di kota Payakumbuh  relatif aman dan mencukupi.

"Sejauh ini kebutuhan bahan pokok termasuk cabe merah, bawang merah seperti disampaikan Mendagri yang menjadi pemicu inflasi, di kota payakumbuh mencukupi," ujarnya.

Ditambah Rida Ananda, TPID kota Payakumbuh  terbilang cukup aktif dengan berbagai kegiatan dalam menyiasati pengendalian inflasi di kota Payakumbuh.

"TPID bersama semua stakeholder kota Payakumbuh saling bekerjasama agar terjaminnya ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kestabilan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif, dalam mengendalikan inflasi di kota Payakumbuh," tukasnya. (Yon)