NetralPost.net

Arosuka, netralpost --- Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Solok dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar dan dengan Pengadilan Agama Koto Baru di Gedung Solok Nan Indah, Rabu (8/3/23)

Kepala Bagian Kerjasama Daerah Kabupaten Solok  Dafrizon menyampaikan dalam laporannya bahwa Tujuan diadakannya kerjasama ini sebagai dasar bagi para pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Solok.Kerjasama yang dilakukan pada hari ini diantaranya, Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Solok dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar dan Pemerintah Kabupaten Solok dengan Pengadilan Agama Koto Baru.

"Tujuan dilakukannya kerjasama dengan Ombudsman RI perwakilan Sumbar ialah untuk melaksanakan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Solok dan terwujudnya kerjasama serta koordinasi yang baik dalam rangka memperlancar tugas, fungsi dan wewenang para pihak. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini selama 3 tahun", Kata Dafrizon.

"Sementara itu tujuan diadakannya kerjasama dengan Pengadilan Agama koto baru ialah untuk dapat memberikan landasan dan kerangka kerjasama mengenai fasilitasi dan pemberian batuan dalam penyelenggaraan program Pengadilan Agama Koto Baru yang berorientasi kepada pelayanan publik serta pedoman bagi segala pihak dalam pelaksaan kegiatan optimalisasi sinergi pelayanan publik bagi setiap masyarakat kabupaten solokjangka waktu kerjasama ini selama 5 tahun", Lanjutnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Solok dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar dan Pemerintah Kabupaten Solok dengan Pengadilan Agama Koto Baru dan Penyerahan Piagam Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 Kepala Beberapa Instansi.

"Saya atas nama pengadilan agama koto baru mengucapkan terimakasih atas kesempatan untuk bersinergi dengan pemda Kabupaten Solok khususnya dalam pelayanan kami bagi masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Solok", kata Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Martina Lofa dalam sambutanya.

"Dalam upaya memaksimalkan dan mengoptimalkan kinerja Pengadilan Agama Koto Baru, maka kami melakukan kejasama dengan pemerintah Kabupaten Solok. Untuk itu kami perlu berkoordinasi dengan berbagai instansi di pemerintah Kabupaten Solok ini guna mengoptimalkan kinerja kami untuk masyarakat pemcati keadilan di wilayah Kabupaten Solok", Lanjutnya.

"Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Solok. Kerjasama ini bertujuan untuk. memberikan perbaikan dan perubahan pada pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik kita terutama di Kabupaten Solok.Dapat kami laporkan bahwa kita di Ombudsman RI juga akan melakukan suatu aktivitas yaitu  Pelayanan dan Verifikasi Laporan On The Spot yaitu dengan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi laporan tersebut. untuk itu kami harapkan kepada Bapak Bupati untuk datang langsung guna mendengarkan dan menerima segala masukan dari masyarakat. Kegiatan ini bertujuan guna menyemangati para pihak agar pelayanan publik dapat secara berkala kita perbaiki.Mudah mudahan perjanjian kerjasama ini dapat memperbaikin pelayanan publik sehingga rakyat dikabupaten solok menyatakan “ kami merasakan perubahan itu “, Kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Yefri Heriani.

"Alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanan 2 kegiatan yaitu Perjanjian Kerjasama dengan Ombudsman RI Perwakilam Sumbar dan Perjanjian Kerjasama dengan Pengadilan Agama Koto Baru", Ujar Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda, Dt Sutan Majo Lelo, M. Mar.

"Kami Pemerintah Kabupaten Solok akan bekerja sama dengan seluruh Instansi dengan tujuan melakukan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Solok Dan Alhamdulillah berkat kerja keras kita semua ada beberapa yang sudah bisa di rasakan oleh masyarakat di Kabupaten Solok ini", Lanjutnya.

"Pada kesempatan ini juga, saya meminta kepada Instansi terkait dan seluruh Walinagari dalam waktu 2 minggu ini untuk mendata seluruh masyarakat yang tidak mampu di kabupaten solok ini. Saya ingin tau siapa saja keluarga yang tidak mampu di kabupaten solok ini, bila perlu saya akan datang langsung untuk berdialog dengan orang tersebut dan mencarikan solusi guna mengangkat harkat dan martabat mereka di kalangan masyarakat" Imbuhnya.

"Dan saya bertekad sebagai Solok Super Tim kita akan memberantas kemiskinan di Kabupaten Solok ini. Terget saya tahun 2023 Kabupaten Solok tidak menjadi Kabupaten yang masuk kategori miskin di Sumatera Barat ini.Untuk itu kepada Solok Super Tim, mari di tahun 2023 ini kita sama sama bekerja dengan penuh semangat guna lebih meningkatkan Pelayanan Terbaik bagi Masyarakat di Kabupaten Solok", Tutupnya (*)

Arosuka, netralpost --- Rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Darat di Rumah Makan Salero Kampuang, Rabu (8/3/23).

Deni Prihatni, ST, MT Asisten II yang Mewakili Bupati Solok menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok Mendukung penuh dan mengapresiasi kegiatan forum ini sebagai wadah komunikasi antara instansi terkait dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas khususnya di Kabupaten Solok.

Kepada Dinas Perhubungan Diharapkan untuk lakukan penetiban sopir angkutan umum yang tidak sesuai dengan prosedur Serta Melakukan Monitoring dan evaluasi ke lokasi blackspot.Disarankan kepada Dinas PUPR untuk mendata jalan Kabupaten yang membutuhkan perbaikan.

Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Djoni menjelaskan bahwa Forum ini merupakan suatu wadah untuk menjalin komunikasi antara insan perhubungan, dimana dalam forum ini dibahas berbagai permasalahan terkait dengan lalu lintas transportasi kemudian juga memberikan informasi-informasi terkait perkembangan transportasi darat di Kabupaten Solok.

Kegiatan forum ini rutin dilaksanakan minimal 1 kali dalam  6 bulan. Harapan kedepan forum ini tidak hanya dalam sekedar bentuk rapat namun ada aktualisasinya, untuk itu setelah rapat ini dilakukan survey lansung kelapangan.

Kepala BPTD Wilayah III Sumatera Barat Ardono BPTD akan  akan menindaklanjuti terkait pengadaan rambu terhadap lokasi prioritas yang diusulkan dan dilakukan survey ke lokasi.

Menanggapi saran dan usulan dari bapak Camat Sei Lasi untuk bantuan pengadaan angkutan umum akan diuslkan pada tahun 2025. Kepada beberapa pihak terkait agar dapat melakukan gelar operasi (berupa Razia) untuk penertiban siswa yang belum mempunyai izin mengemudi.

Dalam Forum Tersebut Camat Sungai Lasi Turut Memberikan saran terkait kelengkapan rambu-rambu, marka serta zoss di jalan nasional Kecamatan Sungai Lasi.

Pada Rapat Tersebut telah diambil beberapa Kesimpulan Sebagai Berikut :

- Masing-masing instansi tetap berkomitmen melakukan upaya penanganan laka lantas di jalan nasional wilayah Solok

- Perlunya penguatan dan kerja sama antara stakeholder dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas

- Intansi terkait agar berperan aktif menekan angka kecelakaan di jalan sesuai tupoksi sesuai dengan aturan yang berlaku

- Agar masing-masing instansi melakukan monitoring dan evaluasi ke daerah blackspot

- Menjaga asset negara warisan tambang dunia (UNESCO) dalam bentuk pengamanan jalur kereta api pada lintasan Muara Kalaban-Batu Taba

- Bersama menindaklanjuti rekomendasi rapat dengan upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas yaitu dengan melengkapi sarana rambu dan fasilitas jalan lainnya.(*)

Lima Puluh Kota,netralpost -- Pelayanan perizinan berbasis Online Single Submission (OSS), memudahkan pengurusan pelayanan perizinan bagi pelaku usaha dimanapun berusaha. 

Trend positif Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Limapuluh Kota dari tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa iklim investasi perekonomian berjalan dengan baik dengan kenaikan hingga 4,49 persen di tahun 2022. Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun daerah berkomitmen untuk menarik minat para pelaku usaha baik itu skala kecil, menengah dan besar melalui kemudahan perizinan berusaha sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. "Melalui pelayanan berizin berbasis Online Single Submission (OSS) yakni perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dapat memudahkan pengurusan pelayanan perizinan bagi pelaku usaha dimanapun berusaha," hal demikian disampaikan Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt.Bandaro Rajo, Rabu, (08/03/2023) ketika memberikan sambutan sekaligus membuka sosialisasi dan penyuluhan langsung pelayanan perizinan dan non perizinan bagi pelaku usaha di Kabupaten Limapuluh Kota yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar yang bekerja sama dengan DPMPTSP Limapuluh Kota. Diselenggarakan di Aula Kantor Bupati, Bukik Limau, sebanyak 100 pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Nagari (BumNag) se-Limapuluh Kota mengikuti sosialisasi, yang turut dihadiri oleh Kepala DPMPTSP Sumbar Adib Alfikri, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Eki Hari Purnama, Kepala Dinas PMPTSP Limapuluh Kota Aneta Budi, serta seluruh camat dan sejumlah wali nagari di Kabupaten Limapuluh Kota. 

Bupati Safaruddin mengapresiasi kolaborasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dalam hal memajukan dan menumbuh kembangkan iklim usaha terkhusus UMKM. "Efek covid-19 sangat dirasakan oleh berbagai lini terutama UMKM, untuk itu Pemerintah berkomitmen, terus memangkas berbagai prosedur pelayanan perizinan usaha sehingga terwujud pelayanan perizinan yang mudah, cepat, terukur, dan transparan," ungkap Bupati. Selanjutnya Ia mengatakan, pelatihan yang terselenggara saat ini, selain memberikan pemahaman dan peningkatan pengetahuan akan perizinan bagi pelaku usaha, diharapkan kepada nagari yang memiliki BumNag untuk segera memiliki status badan hukum dan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam pengembangan usaha. "Kami berharap para peserta yang mengikuti sosialisasi menjadi perpanjangan tangan kami dalam dalam mensosialisasikan kepada pelaku usaha lainnya tentang pentingnya NIB serta menyebarluaskan tata cara dan prosedur pengurusan NIB demi peningkatan iklim usaha di Limapuluh Kota ,"pungkas Bupati Safaruddin. 

Sebelumnya, Kepala DPMPTSP Sumbar Adib Alfikri menyatakan bahwa, DPMPTSP terus berupaya memberikan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan pentingnya izin dari pelaku usaha yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. "Kita berharap, melalui sosialisasi yang diselenggarakan hari ini dapat meningkatkan kesadaran dan mengubah mindset para pelaku usaha untuk mengantongi izin usaha dengan tersedianya kemudahan perizinan melalui layanan OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach)," ungkap Adib. Selain itu, Adib  menjelaskan pentingnya NIB bagi para pelaku usaha guna mendapatkan kemudahan lainnya yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha seperti pengurusan NPWP dan akses perbankan. "Ayo daftarkan usaha Bapak/Ibu, agar bisa mendapatkan berbagai kemudahan dalam berusaha," ajak Adib Alfikri. (Yon)

Payakumbuh,netralpost---- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh menggelar Pelatihan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di aula dinas selama 3 hari, Senin hingga Rabu, 6-8 Maret 2023.

Peserta kegiatan ini adalah Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak se Kota Payakumbuh, PKK Pokja 1 kota dan kecamatan, serta organisasi wanita se Kota Payakumbuh. Sementara itu narasumbernya adalah lembaga bantuan hukum, psikolog, dan kepolisian.

Kepala DP3AP2KB AH Agustion didampingi Kabid PP Betri Yetti di sela-sela acara, Rabu (8/3) saat diwawancara media menyampaikan harapan agar satgas perlindungan perempuan dan anak bisa menjadi pelapor dan pelopor dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kelurahan masing-masing, PKK ikut terlibat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta organisasi wanita turut serta berperan aktif dalam perlindungan perempuan dan anak.

"Kita punya persepsi yang sama terkait akar masalah kekerasan terhadap perempuan, berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta mengerti SOP dan patuh kepada pedoman perilaku penanganan korban kekerasan terhadap perempuan," jelasnya.

Agustion menyebut untuk mewujudkan pelayanan prima pemerintah daerah, diperlukan kerja sama yang baik dengan persamaan persepsi dalam melakukan upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Negara memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, dengan adanya UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Segala bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 8 tahun 2016 tentang Disabilitas, UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“Karena perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang perlu kita lindungi. Generasi masa depan berada di tangan-tangan dingin para ibu, tidak pantas mereka mendapatkan kekerasan," ujarnya.

Mantan Kadis Pendidikan itu menambahkan, Pemerintah Kota Payakumbuh terus mendorong meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga unggul di setiap bidangnya. Melalui kegiatan ini kader-kader yang menjadi mitra DP3AP2KB dibekali pengetahuan dan pengalaman peserta mengenai kasus kekerasan yang sering dialami oleh perempuan, bertambah pengetahuan mengenai undang-undang yang melindungi perempuan agar terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, dan menjadi tahu adanya jaminan perlindungan kepada korban dan saksi, karena selama ini banyak orang yang takut menjadi saksi karena takut mendapat ancaman dari pelaku.

"Semoga pengetahuan yang diperoleh dari hasil pelatihan ini dapat diterapkan untuk membantu perempuan dan anak  yang mengalami berbagai bentuk kekerasan," pungkasnya. (Yon)

 Payakumbuhnetralpost

Kegiatan yang diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP) dan Penyedia barang/jasa itu, dibuka secara langsung oleh Pj. Wali Kota Payakumbuh yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Dafrul Pasi.

Sekda Dafrul Pasi mengatakan, program P3DN merupakan upaya pemerintah, dalam mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor.

Serta upaya pemerintah dalam memberdayakan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

"Semua perubahan dan kebijakan baru ini tentunya harus kita pahami secara baik, agar tidak salah dalam melangkah. Dan yang tak kalah pentingnya, harus dilakukan dengan penerapan prinsip – prinsip pengadaan yang efektif, transparan, akuntabel dan harga terbaik (value for money)," kata Sekda Dafrul Pasi di Balai Kota Payakumbuh, Rabu (08/03/2023).

Dafrul mengungkapkan, realisasi transaksi melalui e-katalog lokal di kota payakumbuh pada tahun 2022 adalah tertinggi untuk kabupaten/kota se sumatera barat dengan realisasi sebanyak Rp. 13.862.798.264. Dan pelaku usaha yang terdaftar sebanyak 367 penyedia dengan produk tayang sebanyak 8222 produk.

"Untuk tahun 2023 ini, transaksi melalui e-katalog lokal telah mencapai Rp. 9.187.288.781, dan pelaku usaha yang terdaftar sebanyak 439 penyedia dengan produk tayang sebanyak 10.033 produk," ungkapnya.

Sebagai bentuk komitmen Pemko. Payakumbuh menggunakan produk dalam negeri paling sedikit 40%, maka realisasi penggunaan produk dalam negeri melalui e-katalog (lokal, nasional, sektoral) keadaan 01 januari s/d 03 maret 2023 telah mencapai 20,20%.

"Kami optimis dalam waktu yang masih tersedia lebih kurang 9 bulan lagi, pencapaian penggunaan produk dalam negeri akan lebih meningkat secara signifikan," ujarnya.

"Kepada peserta untuk dapat mengikuti sosialisasi ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kiranya dapat menyerap ilmu yang diberikan dalam rangka penerapan katalog elektronik lokal dilingkungan Pemko. Payakumbuh," tutupnya.

Lebih lanjut diterangkan Kabag PBJ-Dalbang Yasril, bahkan yang bertransaksi di e-katalog lokal Kota Payakumbuh bukan hanya berasal dari perangkat daerah di lingkungan Pemko. Payakumbuh saja.

"Ada dari Kementerian ATR BPN, Pemprov. DKI Jakarta, Pemprov. Sumbar, Pemkab. Lima Puluh Kota, Pemkab. Tanah Datar, Pemko. Bukittinggi, Pemko. Sawah Lunto dan Pemkab. Serdang Bedagai," ujarnya.

"Alhamdulillah, kebijakan implementasi penerapan e-katalog lokal sudah kita berlakukan semenjak tahun 2022 lalu dan kebijakan tersebut akan terus kita lanjutkan secara berkesinambungan," pungkasnya. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost

Kegiatan yang diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP) dan Penyedia barang/jasa itu, dibuka secara langsung oleh Pj. Wali Kota Payakumbuh yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Dafrul Pasi.

Sekda Dafrul Pasi mengatakan, program P3DN merupakan upaya pemerintah, dalam mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor.

Serta upaya pemerintah dalam memberdayakan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

"Semua perubahan dan kebijakan baru ini tentunya harus kita pahami secara baik, agar tidak salah dalam melangkah. Dan yang tak kalah pentingnya, harus dilakukan dengan penerapan prinsip – prinsip pengadaan yang efektif, transparan, akuntabel dan harga terbaik (value for money)," kata Sekda Dafrul Pasi di Balai Kota Payakumbuh, Rabu (08/03/2023).

Dafrul mengungkapkan, realisasi transaksi melalui e-katalog lokal di kota payakumbuh pada tahun 2022 adalah tertinggi untuk kabupaten/kota se sumatera barat dengan realisasi sebanyak Rp. 13.862.798.264. Dan pelaku usaha yang terdaftar sebanyak 367 penyedia dengan produk tayang sebanyak 8222 produk.

"Untuk tahun 2023 ini, transaksi melalui e-katalog lokal telah mencapai Rp. 9.187.288.781, dan pelaku usaha yang terdaftar sebanyak 439 penyedia dengan produk tayang sebanyak 10.033 produk," ungkapnya.

Sebagai bentuk komitmen Pemko. Payakumbuh menggunakan produk dalam negeri paling sedikit 40%, maka realisasi penggunaan produk dalam negeri melalui e-katalog (lokal, nasional, sektoral) keadaan 01 januari s/d 03 maret 2023 telah mencapai 20,20%.

"Kami optimis dalam waktu yang masih tersedia lebih kurang 9 bulan lagi, pencapaian penggunaan produk dalam negeri akan lebih meningkat secara signifikan," ujarnya.

"Kepada peserta untuk dapat mengikuti sosialisasi ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kiranya dapat menyerap ilmu yang diberikan dalam rangka penerapan katalog elektronik lokal dilingkungan Pemko. Payakumbuh," tutupnya.

Lebih lanjut diterangkan Kabag PBJ-Dalbang Yasril, bahkan yang bertransaksi di e-katalog lokal Kota Payakumbuh bukan hanya berasal dari perangkat daerah di lingkungan Pemko. Payakumbuh saja.

"Ada dari Kementerian ATR BPN, Pemprov. DKI Jakarta, Pemprov. Sumbar, Pemkab. Lima Puluh Kota, Pemkab. Tanah Datar, Pemko. Bukittinggi, Pemko. Sawah Lunto dan Pemkab. Serdang Bedagai," ujarnya.

"Alhamdulillah, kebijakan implementasi penerapan e-katalog lokal sudah kita berlakukan semenjak tahun 2022 lalu dan kebijakan tersebut akan terus kita lanjutkan secara berkesinambungan," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Upaya penanganan stunting dan ekonomi ekstrem yang digalakkan Penjabat Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, tak terkecuali warga Payakumbuh dari Etnis Tionghoa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Bersatu Teguh (HBT).

Ada bantuan sosial yang disalurkan kepada 2 keluarga kurang mampu yang anaknya mengalami stunting dari Kelurahan Payobasuang dan Padang Tangah Payobadar, di Kantor Camat Payakumbuh Timur, Rabu (8/3).

Pada akhir tahun lalu, HBT juga telah menyalurkan bantuan untuk warga kurang mampu di kelurahan tempat organisasi HBT berpusat, yakni di Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat.

Penyerahan bantuan kali ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh AH Agustion, Camat Payakumbuh Timur Hepi, lurah setempat, Ketua HBT Thomas dan pengurus.

Penjabat Wali Kota Rida Ananda mengatakan penanganan stunting akibat gizi buruk dan ekonomi ekstrem membutuhkan langkah strategis dan komprehensif, mengingat permasalahan ini sudah menjadi isu nasional. Rida mendapatkan tugas khusus dari Presiden RI bagaimana masalah ini bisa dientaskan secepatnya.

Menurut Rida, keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadi tantangan tersendiri dan membuat kepala daerah harus bersinergi dengan organisasi masyarakat, badan usaha, pengusaha, dan lainnya untuk dapat mencarikan solusi guna membantu masyarakat yang stunting dan ekonomi esktrem.

"Kami sampaikan apresiasi kepada HBT atas dukungannya, semoga dibalas oleh Tuhan YME. Kami berharap sinergi ini terus dapat terjalin antara pemerintah dengan organisasi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua HBT Thomas menyebut sebagai salah satu fungsi organisasi, pihaknya selalu melaksanakan kegiatan sosial. 

"Gayuang basambuik, kami HBT siap mendukung program pengentasan stunting dan ekonomi ekstrem yang disampaikan Wali Kota Rida Ananda," ujarnya.

Camat Payakumbuh Timur Hepi menerangkan keluarga penerima bantuan ini merupakan warga Kecamatan Payakumbuh Timur yang saat ini berada di bawah pengawasan 2 (dua) Puskemas, yaitu Air Tabit dan Tiakar.

"Sebelumnya telah diberikan bantuan kepada 2 anak stunting ini, dan ini merupakan bantuan yang kedua Bapak Pj. Wako bersama HBT," pungkasnya. (Yon)

Patakumbuh,netralpost---- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh bekerjasama dengan Pemerintah Kota Payakumbuh menggelar Sosialisasi Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berbasis Masjid yang dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Payakumbuh, Rabu(8/3/3/2023).

Sosialisasi ini diikuti oleh 55 orang pengurus Masjid yang ada di Kecamatan Payakumbuh Timur, Selatan, Utara Dan Latina. 

Hadir dalam kegiatan tersebut Pj. Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda, Ketua Baznas Kota Payakumbuh Hamdi Syofian dan Kakankemenag H. Joben. 

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat dan mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengumpulan dan distribusi zakat yang tepat sasaran. Selain itu, juga dilakukan penyuluhan tentang tata cara menghitung dan menyalurkan zakat yang benar.

“Kami berharap dengan adanya UPZ berbasis masjid ini, masyarakat dapat lebih mudah dalam menyalurkan zakat dan membantu mengentaskan kemiskinan yang berada di Kota Payakumbuh,” ujar Pj. Wali Kota Rida Ananda saat membuka sosialisasi secara resmi.

Ditambahkan Rida, Saat ini kesadaran masyarakat dalam membayar zakat sangat tinggi, masyarakat sangat percaya untuk memberikan zakat kepada Baznas. Untuk itu mari jaga kepercayaan masyarakat dan laksanakan tugas ini dengan amanah. 

" Kami sangat menyambut baik kegiatan ini karena akan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat kota Payakumbuh. Untuk itu kami berharap kegiatan ini dapat diikuti dengan baik sehingga nantinya akan ada ilmu baru tentang bagaimana kita membangun masyarakat melalui Masjid dan bagaimana pola pengembangan zakat di Masjid masing-masing, " Pungkas Rida

Dikesempatan yang sama, Ketua Baznas Kota Payakumbuh Hamdi Syofian mengatakan selain sosialisasi UPZ, Baznas juga akan menjabarkan tentang memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya zakat dan tata cara menghitung zakat yang benar.

“Kami berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat dan cara menghitungnya. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya zakat dan berpartisipasi dalam membantu masyarakat yang membutuhkan (8 Asnaf) melalui pengumpulan dan distribusi zakat yang tepat sasaran,” ujar Hamdi

Ditambahkannya, Sosialisasi Pembentukan UPZ Berbasis Masjid oleh Baznas merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan dan distribusi zakat di Kota Payakumbuh. 

Diharapkan dengan adanya program ini masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya Zakat, Infaq dan Shadaqah sehingga mampu berpartisipasi dalam membantu masyarakat yang membutuhkan melalui pengumpulan dan distribusi zakat yang tepat sasaran.

“Apabila UPZ telah terbentuk dan terbangun di tiap satuan Masjid, maka nantinya sangat mudah untuk mengorganisir calon muzakki dan juga calon mustahiq, dan juga akan mempermudah proses pengumpulan dan pendistribusian kepada Masyarakat Kota Payakumbuh,” Pungkas Hamdi (Yon)

Lima Puluh Kota,netralpost -- Selaku orang yang "Didahulukan Salangkah, Ditinggikan Sarantiang", Dua puluh Pangulu yang dilewakan gelarnya hari ini diminta menyelaraskan agama, adat, undang serta meningkatkan kemampuan pengetahuan dan menjaga Marwah dalam memimpin kaum. Tidak hanya itu, Pangulu diharapkan dapat mengemban kepercayaan yang diberikan kaum demi kemajuan anak kemenakan di zaman saat ini. Selain itu, Para "Datuak" tersebut hendaknya dapat menyelesaikan permasalahan kaum melalui musyawarah mufakat agar konflik di tingkat nagari dapat diminimalisir sehingga tidak menghambat kelancaran pembangunan di Nagari. Harapan itu secara bersama ditompangkan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo, Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Limapuluh Kota yang diwakili Zulkifli, ketika ketiga tokoh tersebut memberikan sambutan saat menghadiri Alek Batagak Pangulu Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh pada Selasa (07/03/2023). 

Dilaksanakan terakhir kalinya tahun 2006 lalu, sejumlah 20 orang penghulu dilewakan gelarnya pada Alek Batagak Pangulu Koto Tinggi kali ini. Selain melewakan gelar adat, 'Baralek Gadang' di Koto Tinggi juga dirangkai dengan penobatan 47 imam. Kegiatan yang kental dengan tradisi adat Minangkabau tersebut juga turut disemarakkan oleh ribuan masyarakat Koto Tinggi dan dihadiri oleh Danlantamal II Padang yang diwakili Letkol. Yudi Setiawan, unsur Forkopimda, Anggota DPRD Limapuluh Kota Doni Ikhlas, Khairul Apit, dan Wendy Chandra, Kepala Dinas Kominfo Desri, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Retyanda, Kepala Dinas PMD/N Endra Amzar, Plt Kepala Dinas Sosial Afri Efendi, serta unsur Forkopimca Kecamatan Gunuang Omeh. 

Di bagian lain sambutannya, Bupati Safaruddin mengapresiasi penyelenggaraan Batagak Pangulu yang diselenggarakan di Koto Tinggi. "Ini jadi salah satu momentum sejarah bagi Nagari Koto Tinggi yang sukses menyelenggarakan Upacara Adat yang begitu meriah, hal ini menandakan adat Minangkabau masih begitu kental di Nagari Koto Tinggi," kata Bupati Safaruddin. Kemudian Bupati berharap Pangulu memiliki tanggung jawab dalam menjalankan amanah dengan ikhlas memberikan bimbingan terhadap anak dan kemenakan. Selain itu, Bupati Safaruddin meminta agar Pangulu bersama kaum dapat mengembangkan tanah pusaka agar dapat dikelola secara bersama demi keberlangsungan kaum masing-masing. "Niatkan sebagai ibadah, gunakan jabatan dengan amanah dan tetap ikuti setiap aturan yang telah ditetapkan secara turun-temurun, insyaAllah dapat membangun kaum," pungkas Bupati Safaruddin. *(Yon)

Payakumbuh,netralpost — Asosiasi Sepeda Rekreasi Indonesia (ASRI) Kota Payakumbuh gelar audiensi dengan para pengurus yang notabene nya perwakilan dari komunitas sepeda kota Payakumbuh. 

Bertempat di pendopo rumah dinas walikota Payakumbuh, Selasa (7/3/2023) malam, ketua umum ASRI Kota Payakumbuh Rida Ananda mengawali audiensi dengan mengungkapkan serta mengajak para seluruh peserta yang hadir agar dapat mendoakan atas kesehatan beberapa orang pengurus ASRI Kota Payakumbuh yang sedang sakit, terutama untuk ketua harian Hendri Puso yang sedang terbaring lemah sehingga tidak bisa bergabung dengan kita. Mari kita doakan rekan kita ini sebelum pembahasan lanjutan kita laksanakan,” kata Rida sambil dilanjutkan membaca Al-Fatiha oleh seluruh peserta audiensi yang hadir.

Ketua umum yang merupakan Penjabat Walikota Payakumbuh itu katakan jika pertemuan ini berlangsung selain untuk ajang silaturahim bersama pengurus ASRI juga untuk saling berembuk dalam ide, saran serta arahan untuk persiapan HUT ASRI pertama yang jatuh pada bulan Juni 2023 mendatang. 

Diungkapkan nya, pada tahun 2022 disaat pengukuhan pengurus ASRI Kota Payakumbuh juga berbarengan telah dilaksanakannya iven Gowes Silaturahmi Adventure (GSA) yang berjalan dengan lancar dan sukses yang diikuti komunitas pesepeda dari sumbar, riau dan jambi. 

“Alhamdulillah iven yang telah kita gelar ini berjalan dengan lancar dan sukses. Dan semoga iven mendatang juga dapat berjalan dengan sukses dan lancar seperti sebelumnya,” ujar Rida sambil diamini seluruh peserta yang hadir.

Pada perayaan HUT pertama PC ASRI Kota Payakumbuh yang jatuh pada tanggal 5 Juni 2023 mendatang, Rida ungkapkan jika ASRI juga akan kembali menggelar Gowes Silaturahmi Adventure (GSA) II tahun 2023.

Rida berharap dukungan dan peran serta para komunitas sepeda yang ada di sumbar, Riau dan Jambi untuk kembali berpartisipasi dan meramaikan iven yang akan digelar tersebut.

Karena menurutnya, selain menyehatkan badan berolahraga sepeda yang dibalut dengan gowes bersama ini, tujuannya bisa menyenangkan dan membuat gembira, tanpa memandang jenis sepedanya.

“Semoga dengan terlaksananya iven GSA II 2023 ini nantinya, bisa membuat Kota Payakumbuh semakin lebih dikenal,” ungkapnya.

Diakhir pertemuan, ketua umum ASRI Kota Payakumbuh menyatakan telah dibentuknya panitia pelaksana GSA II tahun 2023, dan secara aklamasi terpilih Edvidel Arda yang juga ketua komunitas sepeda ASPAL Payakumbuh sebagai ketua pelaksana GSA II tahun 2023. (Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Komisi A DPRD Kota Payakumbuh mengadakan Kegiatan turun lapangan ke Kelurahan Parit Rantang dan Kelurahan Tigo Koto Diate, Senin(6/3/2023) 

Kegiatan turun lapangan ini dilaksanakan dalam rangka pengecekan kegiatan layanan yang ada dikelurahan dan memperhatikan permasalahan apa saja yang ada di kedua kelurahan tersebut. 

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Armen Faindal, Lurah Tigo Koto Diateh Musleniyeti, Lurah Parit Rantang Muhammad Hamdan, Ketua Komisi A Sri Joko Purwanto, Wakil Ketua Afrizal M, Anggota Maharnis Zul, Nasrul,Zainir, dan Altri datuak rangkomuli. 

Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Armen Faindal dalam sambutannya mengatakan tugas utama dari DPRD adalah menyerap aspirasi dari masyarakat. Apapun itu asalkan berdampak positif dan berguna bagi masyarakat harus segera ditindaklanjuti. 

"Untuk itu hari ini saya sebagai koordinator turut mendampingi komisi A turun langsung ke lapangan dalam rangka menjemput aspirasi masyarakat. Sehingga tugas dan fungsi pokok DPRD dapat terlaksana dengan baik," Terang Armen

Dikesempatan yang sama, Ketua Komisi A Sri Joko Purwanto mengatakan Komisi A turun lapangan dalam rangka mengecek kegiatan layanan yang dilaksanakan oleh dua kelurahan yaitu Kelurahan Tigo Koto Diate dan Kelurahan Parit Rantang.

"Pada hari ini kita turun lapangan dalam rangka mengecek kegiatan layanan yang dilaksanakan oleh Kelurahan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama di kelurahan ada 3 tugas pokok yaitu pelayanan administrasi, pelayanan pembangunan dan pelayanan kelembagaan masyarakat," Ujar Joko

Dilanjutkannya, Disini pelayanan yang diberikan oleh kelurahan kepada masyarakat harus dengan baik, cepat dan tentunya gratis. Disamping itu, Pelayanan pembangunan merupakan bagaimana kelincahan Lurah menggaet program pembangunan bisa diletakkan di kelurahan yang bersangkutan serta

Pelayanan kegiatan pelayanan sosial kemasyarakatan dimana lurah harus bisa memotifasi dan bersinergi bersama masyarakat karena keberadaan lembaga masyarakat dampaknya sangat besar kepada kelurahan. 

"Dikedua kelurahan ini yang sangat spesifik yaitu kedua kelurahan ini posisinya masih berstatus sewa  kepada PJ KA jadi kami sudah melihat langsung kesiapan lahan dan anggaran  dan mudah-mudahan di perubahan ini akan diakomodir dalam pembelian tanahnya. Lalu nantik ditingkatkan dalam pembangunan gedungnya," Ujarnya

"Semoga dengan adanya turun lapangan yang diadakan oleh Komisi A ini, Segala Aspirasi dari masyarakat dapat kami tampung dan insyaallah akan kami wujudkan segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat sehingga sinergi antara DPRD dan Masyarakat dapat terus terjalin untuk menuju payakumbuh yang lebih baik lagi," Pungkas Joko.(Yon)