NetralPost.net

Arosuka, netralpost --- Kami Akhir-akhir ini semakin maraknya modus penipuan yang  mengatasnamakan orang lain, menuntut setiap orang mesti berhati-hati, seperti halnya baru-baru ini dialami oleh Kepala Ombusdman RI  Perwakilan Sumatera Barat Yefri Heriani yang dihubungi Orang Tak Dikenal(OTK) dengan mengatasnamakan Kepala Daerah.

Sedikit berbeda dari kebanyakan kasus penipuan, kejadian yang menimpa Yefri Heriani terkesan lebih kearah politis untuk menjebaknya, serta diduga dengan sengaja untuk melemahkan kepemimpinan Bupati Solok, H. Epyardi Asda. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Yefri Heriani bahwa Ombudsman Perwakilan Sumbar dihubungi oleh orang tidak dikenal yang mengaku sebagai ajudan Bupati Solok, bersama satu teman lainnya yang malah dengan berani juga mengaku dan berkomunikasi lewat telepon seluler sebagai Bupati Solok.

“Kami Ombudsman Perwakilan Sumbar dihubungi oleh orang tidak dikenal yang menyatakan bahwa dirinya adalah ajudan Bupati Solok, Kemudian orang ini selanjutnya meminta nomor kepala perwakilan karena bupati akan bicara terkait kegiatan Kemaren di Kab. Solok,” tutur Yefri.

Singkat cerita nomor diberikan dan orang yang mengaku ajudan itu selanjutnya menghubungi dan menyerahkan komunikasi kepada orang yang juga mengaku-ngaku Bupati Solok itu.

“Bupati ala-ala tersebut mengatakan, Ombudsman mau dibantu apa?. Dan  Saya balik tanya, apa maksud mau dibantu apa?, Kemudian sambungan telepon langsung diputus. Ini nomor yang menghubungi saya,  081329543972, dimana mengaku bernama Yudi,” Imbuh Yefri.

Terkait kejadian yang menimpanya itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat menganggap orang yang mengaku Ajudan dan temannya itu belum cakap berperan sebagai Bupati. “ Orang yang mengaku-ngaku ini, menurut saya belum cakap berperan sebagai Bupati. Jaman sekarang bupati tidak menggunakan cara komunikasi seperti itu lagi,” ujarnya.

Sementara Bupati Solok, H. Epyardi Asda, M.Mar mananggapi kejadian yang menimpa Kepala  Ombusdman Sumbar itu, merasa sangat miris dan meminta setiap orang agar berhati-hati dengan orang yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan dirinya.

“Menurut pandangan saya, kejadian itu sedikit berbeda dengan modus penipuan yang sering terjadi karena ini lebih ke arah politis, mereka ingin menjebak Ombudsman Sumbar dan coba-coba ingin melakukan pemakzulan terhadap pemerintahan yang sekarang lagi saya jalankan,  Namun saya sudah tahu siapa yang melakukannya. Paling itu ke itu saja,” sebut Epyardi Asda.

Bupati Solok lebih lanjut mengatakan bahwa, hal ini menurutnya masih dilakukan oleh orang-orang yang dengan setia masih merawat hal yang kurang baik dalam hatinya, mereka yang tidak ingin Kab. Solok ini maju, mereka yang belum ingin menerima kenyataan bahwa Kab. Solok saat ini mulai bangkit, dimana kenyataan bahwa Kabupaten Solok jauh semakin membaik dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh Bupati Solok bersama Solok Super Tim (SST).

“Tapi apapun itu, sesuai dengan niat awal saya menjadi bupati, ‘Maju untuk Pengabdian’ saya akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat Kab. Solok dan mereka yang masih merawat rasa  ketidaksukaan semoga diberi hidayah dan dibukakan pintu hatinya kejalan yang benar. Kemudian bagi setiap orang, saya ingatkan agar selalu berhati-hati dengan segala komunikasi yang mengatasnamakan saya sebagai Bupati,” terangnya.

Terakhir, Bupati Solok H. Epyardi Asda berpesan  serta berharap kepada seluruh masyarakat Kab. Solok, kepada seluruh Instansi terkait baik  Instansi Pemerintahan, pihak swasta dan siapapun agar berhati-hati dengan seluruh informasi yang di dapat, jangan diterima begitu saja karena mendekati tahun politik 2024, akan semakin banyak orang-orang yang akan terus menyebarkan informasi yang tidak baik, bahkan tidak akan segan-segan menjatuhkankan orang dengan memakai namanya.

“Sebelum kejadian Ombusman Sumbar ini, saya juga pernah dihubungi oleh satu orang calon investor bernama Mr. Lim, dimana selang satu hari dia menemui saya ketika sudah sampai di hotel dia mengaku juga dihubungi orang yang mengaku orang dekat Bupati Solok dan coba meminta sesuatu dengan mengatasnamakan saya. Untung saja investor ini tidak termakan umpan dan segera menghubungi saya. Sehingga tidak sempat terjadi apapun,” Pungkas Epyardi Asda (Admin)

Sumbar, netralpost --- Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH kembali melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke beberapa Polres di jajarannya sejak Rabu tanggal 8 hingga Jumat tanggal 10 Maret 2023.

Kunjungan pertama adalah ke Polres Pasaman. Disana, Kapolda bersama rombongan yang terdiri dari beberapa Pejabat Utama Polda Sumbar dan Ketua Bhayangkari Daerah Sumbar Ny Iis Suharyono beserta pengurus Bhayangkari Daerah Sumbar disambut Kapolres Pasaman AKBP Yudho Huntoro, S.Ik. 

Selain Kapolres, Forkopimda Pasaman terlihat ikut menyambut kedatangan orang nomor satu di Polda Sumbar tersebut. 

Selanjutnya, Irjen Pol Suharyono memberikan arahan kepada seluruh personel Polres Pasaman agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

Selanjutnya, pada Kamis tanggal 9 Maret 2023, kunjungan kerja Irjen Pol Suharyono adalah ke Polres Pasaman Barat. 

Kedatangan Kapolda Sumbar itu disambut oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Basuki, S.Ik, Forkopimda Kabupaten Pasaman Barat dan PJU Polres Pasaman Barat. 

Kepada personel yang bertugas di Polres Pasaman Barat, Irjen Pol Suharyono berpesan dan mengingatkan agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial. 

"Agar berhati-hati (media sosial), dapat pandai menempatkan diri dan selalu bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa," sebut Kapolda Sumbar. 

Usai dari Pasaman Barat, Kapolda Sumbar beserta rombongan selanjutnya menuju Polres Agam untuk melaksanakan kunker. 

Dirinya disambut Kapolres Agam AKBP Ferry Ferdian, S.Ik bersama Forkopimda Agam dan pejabat utama Polres Agam.

Sama halnya dengan kunjungan ke Polres sebelumnya, Irjen Pol Suharyono memberikan arahan kepada seluruh personel Polres Agam untuk solid dan menjaga netralitas dalam pemilu 2024.

Dalam kunker tersebut, Irjen Pol Suharyono didampingi Karo SDM Polda Sumbar, Karo Log Polda Sumbar, Dirintelkam Polda Sumbar, Dirreskrimum Polda Sumbar, Dirlantas Polda Sumbar, Kabid Propam dan Kabid TIK.(*)

 Payakumbuhnetralpost

Menjawab itu semua, bersama RRI Bukittinggi, Pj. Wali Kota Payakumbuh tampil dalam program BATIAH (BicarA Tentang Informasi dan Aspirasi payakumbuH). Yang disiarkan langsung dari Pasar Tradisional Ibuh, Rabu (08/03/2023).

Pada kegiatan tersebut, Pj. Wako Rida Ananda tidak sendirian, beliau juga didampingi Kadis Koperasi Dan UKM M. Faizal, Kadis Ketahanan Pangan Edvidel Arda, Kadis Kominfo Junaidi dan Sekretaris Dinas Pertanian Ipendi Muis.

Selain itu, juga dihadirkan para pedagang yang menjual kebutuhan pokok. Sehingga masyarakat bisa berinteraksi langsung dengan pemerintah daerah dan pedagang.

Pj. Wako Rida Ananda mengatakan, untuk menjaga ketahanan pangan, bersama stakeholder terkait telah melakukan langkah-langkah strategis. Sehingga jelang Ramadhan 1444 H, untuk ketersedian pasokan pangan di Payakumbuh cukup tersedia.

"Kita telah melakukan berbagai upaya agar harga tetap stabil dan kebutuhan masyarakat bisa tercukupi," kata Pj. Wako Rida Ananda.

Rida menyebut, dengan keterbatasan lahan pertanian yang hanya 7 peresen di Payakumbuh, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan lahan pertanian yang ada dan meningkatkan hasil prosuksi pangan.

"Dari produksi lahan pertanian yang hanya sedikit itu, bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan optimal. Sehingga ketersiaan pangan di pasaran itu cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita disini," ucapnya.

Lebih lanjut diterangkan Rida, saat ini masyarakat telah melakukan penanaman apakah itu padi, cabe, bawang dan lain sebagainya. Diperkirakan akan panen jelang lebaran nanti.

"Dengan langkah ini, kita harapkan stok akan tetap tersedia dan harga kebutuhan tetap stabil di pasaran," ucapnya.

Pj. Wako berpesan kepada masyarakat, "Mari kita hilangkan stok boros pangan, maksudnya membeli melebihi kebutuhan harian kita. Sesuaikanlah dengan kebutuhan kita. Jangan sampai apa yang kita masak itu terbuang dan menjadi sampah," ucapnya.

Untuk memantau perkembangan harga pangan setiap harinya, Kadis Kominfo Junaidi mengatakan, masyarakat bisa mendownload aplikasi Mykopay di google playstore.

"Kami membangun sebuah Informasi yang bernama Mykopay. Semua informasi terkait Kota Payakumbuh ada disana. Masyarakat bisa memantau disana. Dan ini update setiap hari," ulasnya.

Dikesempatan itu, salah seorang pedagang Pasar Ibuh, Meri mengatakan jelang ramadhan ini daya beli masyarakat di Pasar Ibuh Payakumbuh tergolong normal. Belum ada lonjakan yang berarti.

"Daya beli masyarakat masih stabil, cuma untuk kebutuhan harian. Dan harga masih tergolong stabillah, walau ada kenaikan sedikit beberapa hari terakhir. Tapi ini masih tergolong normal," ucapnya.

Melalui saluran telpon, seorang masyarakat bernama Fira menayakan tentang kenaikan harga kebutuhan pokok jelang ramadhan, apa yang harus diantisipasi agar tetap normal.

Pj. Wako Rida langsung menanggapi, "Intinya jangan berlebihan, beli secukupnya, sesuai kebutuhan keluarga," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Upaya penanganan stunting dan ekonomi ekstrem yang digalakkan Penjabat Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, tak terkecuali warga Payakumbuh dari Etnis Tionghoa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Bersatu Teguh (HBT).

Ada bantuan sosial yang disalurkan kepada 2 keluarga kurang mampu yang anaknya mengalami stunting dari Kelurahan Payobasuang dan Padang Tangah Payobadar, di Kantor Camat Payakumbuh Timur, Rabu (8/3).

Pada akhir tahun lalu, HBT juga telah menyalurkan bantuan untuk warga kurang mampu di kelurahan tempat organisasi HBT berpusat, yakni di Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat.

Penyerahan bantuan kali ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh AH Agustion, Camat Payakumbuh Timur Hepi, lurah setempat, Ketua HBT Thomas dan pengurus.

Penjabat Wali Kota Rida Ananda mengatakan penanganan stunting akibat gizi buruk dan ekonomi ekstrem membutuhkan langkah strategis dan komprehensif, mengingat permasalahan ini sudah menjadi isu nasional. Rida mendapatkan tugas khusus dari Presiden RI bagaimana masalah ini bisa dientaskan secepatnya.

Menurut Rida, keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadi tantangan tersendiri dan membuat kepala daerah harus bersinergi dengan organisasi masyarakat, badan usaha, pengusaha, dan lainnya untuk dapat mencarikan solusi guna membantu masyarakat yang stunting dan ekonomi esktrem.

"Kami sampaikan apresiasi kepada HBT atas dukungannya, semoga dibalas oleh Tuhan YME. Kami berharap sinergi ini terus dapat terjalin antara pemerintah dengan organisasi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua HBT Thomas menyebut sebagai salah satu fungsi organisasi, pihaknya selalu melaksanakan kegiatan sosial. 

"Gayuang basambuik, kami HBT siap mendukung program pengentasan stunting dan ekonomi ekstrem yang disampaikan Wali Kota Rida Ananda," ujarnya.

Camat Payakumbuh Timur Hepi menerangkan keluarga penerima bantuan ini merupakan warga Kecamatan Payakumbuh Timur yang saat ini berada di bawah pengawasan 2 (dua) Puskemas, yaitu Air Tabit dan Tiakar.

"Sebelumnya telah diberikan bantuan kepada 2 anak stunting ini, dan ini merupakan bantuan yang kedua Bapak Pj. Wako bersama HBT," pungkasnya. (Yon)

Lima Puluh Kota,netralpost -- Program bantuan "ATENSI" yang diberikan merupakan salah satu wujud kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. 

Guna meningkatkan pelayanan sosial bagi masyarakat cluster kelompok rentan, lansia, disabilitas dan korban penyalahgunaan Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) yang kesulitan, hambatan atau gangguan melaksanakan fungsi sosial, Balai Abiseka Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota melalui Dinas Sosial menyerahkan 101 paket bantuan dan dukungan Asisten Rehabilitasi Sosial (Atensi) pada Rabu, (08/03/2023). Diselenggarakan di rumah dinas Bupati Limapuluh Kota, sejumlah 101 paket yang tediri dari sembako, nutrisi lansia, alat usaha, kasur, dan sejumlah item lainnya diserahkan langsung oleh Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo dan didampingi Kepala Balai Abiseka yang diwakili Kepala Tata Usaha Muhammad Tohir, Plt Kepala Dinas Sosial Afri Efendi, Kepala Dinas Kominfo Desri, Ketua LKKS Limapuluh Kota Nevi Safaruddin dan sejumlah Pejabat Administrator dan segenap staf Dinas Sosial Limapuluh Kota. 

Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada jajaran Kementerian Sosial melalui Balai Abiseka Pekanbaru atas atensi yang kesekian kalinya yang diberikan kepada Kabupaten Limapuluh Kota. "Bantuan yang diberikan ini akan berperan besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Luak Limo Puluah. Harapan kami selaku Bupati Limapuluh Kota kedepan melalui bantuan yang diberikan Balai Abiseka akan menjadi stimulan bagi masyarakat dan pemerintah agar lebih giat berusaha untuk mensejahterakan masyarakat Limapuluh Kota," ucap Bupati Safaruddin. 

Kemudian dikatakannya, kolaborasi yang terjalin antara pemerintah pusat dan daerah ini patut dipertahankan, terutama dalam hal memberikan perhatian dan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Ia berharap seluruh stakeholder termasuk unsur nagari agar terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam memberantas kemiskinan. “Kami berharap bantuan ini digunakan dengan sebaik-baiknya, bagaimanapun pemerintah berkeinginan membantu masyarakat yang terbentur masalah sosial,” ucap Bupati Safaruddin. 

Sementara itu, Kepala Balai Abiseka yang diwakili Kepala TU, Muhammad Tohir mengatakan, bantuan yang diserahkan senilai Rp 194.426.000 dengan bantuan berupa bahan pangan dan bantuan alat usaha. Selanjutnya, ia menjelaskan, program bantuan yang diberikan merupakan salah satu wujud kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. “Bentuk bantuan diberikan beragam, untuk lansia berupa nutrisi, sembako, alat kebersihan diri dan alat kelengkapan ibadah, sementara untuk korban penyalahgunaan Napza diberikan bantuan berupa sembako, nutrisi Napza dan paket usaha kelontong,” ujar Muhammad Tohir. 

Kemudian dijelaskannya, bantuan yang diberikan kepada masyarakat Limapuluh Kota telah melalui verifikasi yang dilaksanakan sejumlah tim dari Balai Abiseka dan Dinas Sosial. “Semoga sinergitas ini dapat bermanfaat bagi para penerima di seluruh Kabupaten Limapuluh Kota, dan kerja sama yang terjalin dapat ditingkatkan di masa depan,” harap Tohir. (Yon)

Arosuka, netralpost --- Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Solok dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar dan dengan Pengadilan Agama Koto Baru di Gedung Solok Nan Indah, Rabu (8/3/23)

Kepala Bagian Kerjasama Daerah Kabupaten Solok  Dafrizon menyampaikan dalam laporannya bahwa Tujuan diadakannya kerjasama ini sebagai dasar bagi para pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Solok.Kerjasama yang dilakukan pada hari ini diantaranya, Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Solok dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar dan Pemerintah Kabupaten Solok dengan Pengadilan Agama Koto Baru.

"Tujuan dilakukannya kerjasama dengan Ombudsman RI perwakilan Sumbar ialah untuk melaksanakan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Solok dan terwujudnya kerjasama serta koordinasi yang baik dalam rangka memperlancar tugas, fungsi dan wewenang para pihak. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini selama 3 tahun", Kata Dafrizon.

"Sementara itu tujuan diadakannya kerjasama dengan Pengadilan Agama koto baru ialah untuk dapat memberikan landasan dan kerangka kerjasama mengenai fasilitasi dan pemberian batuan dalam penyelenggaraan program Pengadilan Agama Koto Baru yang berorientasi kepada pelayanan publik serta pedoman bagi segala pihak dalam pelaksaan kegiatan optimalisasi sinergi pelayanan publik bagi setiap masyarakat kabupaten solokjangka waktu kerjasama ini selama 5 tahun", Lanjutnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Solok dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar dan Pemerintah Kabupaten Solok dengan Pengadilan Agama Koto Baru dan Penyerahan Piagam Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 Kepala Beberapa Instansi.

"Saya atas nama pengadilan agama koto baru mengucapkan terimakasih atas kesempatan untuk bersinergi dengan pemda Kabupaten Solok khususnya dalam pelayanan kami bagi masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Solok", kata Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Martina Lofa dalam sambutanya.

"Dalam upaya memaksimalkan dan mengoptimalkan kinerja Pengadilan Agama Koto Baru, maka kami melakukan kejasama dengan pemerintah Kabupaten Solok. Untuk itu kami perlu berkoordinasi dengan berbagai instansi di pemerintah Kabupaten Solok ini guna mengoptimalkan kinerja kami untuk masyarakat pemcati keadilan di wilayah Kabupaten Solok", Lanjutnya.

"Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Solok. Kerjasama ini bertujuan untuk. memberikan perbaikan dan perubahan pada pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik kita terutama di Kabupaten Solok.Dapat kami laporkan bahwa kita di Ombudsman RI juga akan melakukan suatu aktivitas yaitu  Pelayanan dan Verifikasi Laporan On The Spot yaitu dengan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi laporan tersebut. untuk itu kami harapkan kepada Bapak Bupati untuk datang langsung guna mendengarkan dan menerima segala masukan dari masyarakat. Kegiatan ini bertujuan guna menyemangati para pihak agar pelayanan publik dapat secara berkala kita perbaiki.Mudah mudahan perjanjian kerjasama ini dapat memperbaikin pelayanan publik sehingga rakyat dikabupaten solok menyatakan “ kami merasakan perubahan itu “, Kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Yefri Heriani.

"Alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanan 2 kegiatan yaitu Perjanjian Kerjasama dengan Ombudsman RI Perwakilam Sumbar dan Perjanjian Kerjasama dengan Pengadilan Agama Koto Baru", Ujar Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda, Dt Sutan Majo Lelo, M. Mar.

"Kami Pemerintah Kabupaten Solok akan bekerja sama dengan seluruh Instansi dengan tujuan melakukan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Solok Dan Alhamdulillah berkat kerja keras kita semua ada beberapa yang sudah bisa di rasakan oleh masyarakat di Kabupaten Solok ini", Lanjutnya.

"Pada kesempatan ini juga, saya meminta kepada Instansi terkait dan seluruh Walinagari dalam waktu 2 minggu ini untuk mendata seluruh masyarakat yang tidak mampu di kabupaten solok ini. Saya ingin tau siapa saja keluarga yang tidak mampu di kabupaten solok ini, bila perlu saya akan datang langsung untuk berdialog dengan orang tersebut dan mencarikan solusi guna mengangkat harkat dan martabat mereka di kalangan masyarakat" Imbuhnya.

"Dan saya bertekad sebagai Solok Super Tim kita akan memberantas kemiskinan di Kabupaten Solok ini. Terget saya tahun 2023 Kabupaten Solok tidak menjadi Kabupaten yang masuk kategori miskin di Sumatera Barat ini.Untuk itu kepada Solok Super Tim, mari di tahun 2023 ini kita sama sama bekerja dengan penuh semangat guna lebih meningkatkan Pelayanan Terbaik bagi Masyarakat di Kabupaten Solok", Tutupnya (*)

Arosuka, netralpost --- Rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Darat di Rumah Makan Salero Kampuang, Rabu (8/3/23).

Deni Prihatni, ST, MT Asisten II yang Mewakili Bupati Solok menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok Mendukung penuh dan mengapresiasi kegiatan forum ini sebagai wadah komunikasi antara instansi terkait dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas khususnya di Kabupaten Solok.

Kepada Dinas Perhubungan Diharapkan untuk lakukan penetiban sopir angkutan umum yang tidak sesuai dengan prosedur Serta Melakukan Monitoring dan evaluasi ke lokasi blackspot.Disarankan kepada Dinas PUPR untuk mendata jalan Kabupaten yang membutuhkan perbaikan.

Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Djoni menjelaskan bahwa Forum ini merupakan suatu wadah untuk menjalin komunikasi antara insan perhubungan, dimana dalam forum ini dibahas berbagai permasalahan terkait dengan lalu lintas transportasi kemudian juga memberikan informasi-informasi terkait perkembangan transportasi darat di Kabupaten Solok.

Kegiatan forum ini rutin dilaksanakan minimal 1 kali dalam  6 bulan. Harapan kedepan forum ini tidak hanya dalam sekedar bentuk rapat namun ada aktualisasinya, untuk itu setelah rapat ini dilakukan survey lansung kelapangan.

Kepala BPTD Wilayah III Sumatera Barat Ardono BPTD akan  akan menindaklanjuti terkait pengadaan rambu terhadap lokasi prioritas yang diusulkan dan dilakukan survey ke lokasi.

Menanggapi saran dan usulan dari bapak Camat Sei Lasi untuk bantuan pengadaan angkutan umum akan diuslkan pada tahun 2025. Kepada beberapa pihak terkait agar dapat melakukan gelar operasi (berupa Razia) untuk penertiban siswa yang belum mempunyai izin mengemudi.

Dalam Forum Tersebut Camat Sungai Lasi Turut Memberikan saran terkait kelengkapan rambu-rambu, marka serta zoss di jalan nasional Kecamatan Sungai Lasi.

Pada Rapat Tersebut telah diambil beberapa Kesimpulan Sebagai Berikut :

- Masing-masing instansi tetap berkomitmen melakukan upaya penanganan laka lantas di jalan nasional wilayah Solok

- Perlunya penguatan dan kerja sama antara stakeholder dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas

- Intansi terkait agar berperan aktif menekan angka kecelakaan di jalan sesuai tupoksi sesuai dengan aturan yang berlaku

- Agar masing-masing instansi melakukan monitoring dan evaluasi ke daerah blackspot

- Menjaga asset negara warisan tambang dunia (UNESCO) dalam bentuk pengamanan jalur kereta api pada lintasan Muara Kalaban-Batu Taba

- Bersama menindaklanjuti rekomendasi rapat dengan upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas yaitu dengan melengkapi sarana rambu dan fasilitas jalan lainnya.(*)

Lima Puluh Kota,netralpost -- Pelayanan perizinan berbasis Online Single Submission (OSS), memudahkan pengurusan pelayanan perizinan bagi pelaku usaha dimanapun berusaha. 

Trend positif Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Limapuluh Kota dari tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa iklim investasi perekonomian berjalan dengan baik dengan kenaikan hingga 4,49 persen di tahun 2022. Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun daerah berkomitmen untuk menarik minat para pelaku usaha baik itu skala kecil, menengah dan besar melalui kemudahan perizinan berusaha sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. "Melalui pelayanan berizin berbasis Online Single Submission (OSS) yakni perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dapat memudahkan pengurusan pelayanan perizinan bagi pelaku usaha dimanapun berusaha," hal demikian disampaikan Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt.Bandaro Rajo, Rabu, (08/03/2023) ketika memberikan sambutan sekaligus membuka sosialisasi dan penyuluhan langsung pelayanan perizinan dan non perizinan bagi pelaku usaha di Kabupaten Limapuluh Kota yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar yang bekerja sama dengan DPMPTSP Limapuluh Kota. Diselenggarakan di Aula Kantor Bupati, Bukik Limau, sebanyak 100 pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Nagari (BumNag) se-Limapuluh Kota mengikuti sosialisasi, yang turut dihadiri oleh Kepala DPMPTSP Sumbar Adib Alfikri, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Eki Hari Purnama, Kepala Dinas PMPTSP Limapuluh Kota Aneta Budi, serta seluruh camat dan sejumlah wali nagari di Kabupaten Limapuluh Kota. 

Bupati Safaruddin mengapresiasi kolaborasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dalam hal memajukan dan menumbuh kembangkan iklim usaha terkhusus UMKM. "Efek covid-19 sangat dirasakan oleh berbagai lini terutama UMKM, untuk itu Pemerintah berkomitmen, terus memangkas berbagai prosedur pelayanan perizinan usaha sehingga terwujud pelayanan perizinan yang mudah, cepat, terukur, dan transparan," ungkap Bupati. Selanjutnya Ia mengatakan, pelatihan yang terselenggara saat ini, selain memberikan pemahaman dan peningkatan pengetahuan akan perizinan bagi pelaku usaha, diharapkan kepada nagari yang memiliki BumNag untuk segera memiliki status badan hukum dan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam pengembangan usaha. "Kami berharap para peserta yang mengikuti sosialisasi menjadi perpanjangan tangan kami dalam dalam mensosialisasikan kepada pelaku usaha lainnya tentang pentingnya NIB serta menyebarluaskan tata cara dan prosedur pengurusan NIB demi peningkatan iklim usaha di Limapuluh Kota ,"pungkas Bupati Safaruddin. 

Sebelumnya, Kepala DPMPTSP Sumbar Adib Alfikri menyatakan bahwa, DPMPTSP terus berupaya memberikan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan pentingnya izin dari pelaku usaha yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. "Kita berharap, melalui sosialisasi yang diselenggarakan hari ini dapat meningkatkan kesadaran dan mengubah mindset para pelaku usaha untuk mengantongi izin usaha dengan tersedianya kemudahan perizinan melalui layanan OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach)," ungkap Adib. Selain itu, Adib  menjelaskan pentingnya NIB bagi para pelaku usaha guna mendapatkan kemudahan lainnya yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha seperti pengurusan NPWP dan akses perbankan. "Ayo daftarkan usaha Bapak/Ibu, agar bisa mendapatkan berbagai kemudahan dalam berusaha," ajak Adib Alfikri. (Yon)

Payakumbuh,netralpost---- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh menggelar Pelatihan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di aula dinas selama 3 hari, Senin hingga Rabu, 6-8 Maret 2023.

Peserta kegiatan ini adalah Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak se Kota Payakumbuh, PKK Pokja 1 kota dan kecamatan, serta organisasi wanita se Kota Payakumbuh. Sementara itu narasumbernya adalah lembaga bantuan hukum, psikolog, dan kepolisian.

Kepala DP3AP2KB AH Agustion didampingi Kabid PP Betri Yetti di sela-sela acara, Rabu (8/3) saat diwawancara media menyampaikan harapan agar satgas perlindungan perempuan dan anak bisa menjadi pelapor dan pelopor dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kelurahan masing-masing, PKK ikut terlibat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta organisasi wanita turut serta berperan aktif dalam perlindungan perempuan dan anak.

"Kita punya persepsi yang sama terkait akar masalah kekerasan terhadap perempuan, berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta mengerti SOP dan patuh kepada pedoman perilaku penanganan korban kekerasan terhadap perempuan," jelasnya.

Agustion menyebut untuk mewujudkan pelayanan prima pemerintah daerah, diperlukan kerja sama yang baik dengan persamaan persepsi dalam melakukan upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Negara memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, dengan adanya UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Segala bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 8 tahun 2016 tentang Disabilitas, UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“Karena perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang perlu kita lindungi. Generasi masa depan berada di tangan-tangan dingin para ibu, tidak pantas mereka mendapatkan kekerasan," ujarnya.

Mantan Kadis Pendidikan itu menambahkan, Pemerintah Kota Payakumbuh terus mendorong meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga unggul di setiap bidangnya. Melalui kegiatan ini kader-kader yang menjadi mitra DP3AP2KB dibekali pengetahuan dan pengalaman peserta mengenai kasus kekerasan yang sering dialami oleh perempuan, bertambah pengetahuan mengenai undang-undang yang melindungi perempuan agar terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, dan menjadi tahu adanya jaminan perlindungan kepada korban dan saksi, karena selama ini banyak orang yang takut menjadi saksi karena takut mendapat ancaman dari pelaku.

"Semoga pengetahuan yang diperoleh dari hasil pelatihan ini dapat diterapkan untuk membantu perempuan dan anak  yang mengalami berbagai bentuk kekerasan," pungkasnya. (Yon)

 Payakumbuhnetralpost

Kegiatan yang diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP) dan Penyedia barang/jasa itu, dibuka secara langsung oleh Pj. Wali Kota Payakumbuh yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Dafrul Pasi.

Sekda Dafrul Pasi mengatakan, program P3DN merupakan upaya pemerintah, dalam mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor.

Serta upaya pemerintah dalam memberdayakan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

"Semua perubahan dan kebijakan baru ini tentunya harus kita pahami secara baik, agar tidak salah dalam melangkah. Dan yang tak kalah pentingnya, harus dilakukan dengan penerapan prinsip – prinsip pengadaan yang efektif, transparan, akuntabel dan harga terbaik (value for money)," kata Sekda Dafrul Pasi di Balai Kota Payakumbuh, Rabu (08/03/2023).

Dafrul mengungkapkan, realisasi transaksi melalui e-katalog lokal di kota payakumbuh pada tahun 2022 adalah tertinggi untuk kabupaten/kota se sumatera barat dengan realisasi sebanyak Rp. 13.862.798.264. Dan pelaku usaha yang terdaftar sebanyak 367 penyedia dengan produk tayang sebanyak 8222 produk.

"Untuk tahun 2023 ini, transaksi melalui e-katalog lokal telah mencapai Rp. 9.187.288.781, dan pelaku usaha yang terdaftar sebanyak 439 penyedia dengan produk tayang sebanyak 10.033 produk," ungkapnya.

Sebagai bentuk komitmen Pemko. Payakumbuh menggunakan produk dalam negeri paling sedikit 40%, maka realisasi penggunaan produk dalam negeri melalui e-katalog (lokal, nasional, sektoral) keadaan 01 januari s/d 03 maret 2023 telah mencapai 20,20%.

"Kami optimis dalam waktu yang masih tersedia lebih kurang 9 bulan lagi, pencapaian penggunaan produk dalam negeri akan lebih meningkat secara signifikan," ujarnya.

"Kepada peserta untuk dapat mengikuti sosialisasi ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kiranya dapat menyerap ilmu yang diberikan dalam rangka penerapan katalog elektronik lokal dilingkungan Pemko. Payakumbuh," tutupnya.

Lebih lanjut diterangkan Kabag PBJ-Dalbang Yasril, bahkan yang bertransaksi di e-katalog lokal Kota Payakumbuh bukan hanya berasal dari perangkat daerah di lingkungan Pemko. Payakumbuh saja.

"Ada dari Kementerian ATR BPN, Pemprov. DKI Jakarta, Pemprov. Sumbar, Pemkab. Lima Puluh Kota, Pemkab. Tanah Datar, Pemko. Bukittinggi, Pemko. Sawah Lunto dan Pemkab. Serdang Bedagai," ujarnya.

"Alhamdulillah, kebijakan implementasi penerapan e-katalog lokal sudah kita berlakukan semenjak tahun 2022 lalu dan kebijakan tersebut akan terus kita lanjutkan secara berkesinambungan," pungkasnya. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost

Kegiatan yang diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP) dan Penyedia barang/jasa itu, dibuka secara langsung oleh Pj. Wali Kota Payakumbuh yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Dafrul Pasi.

Sekda Dafrul Pasi mengatakan, program P3DN merupakan upaya pemerintah, dalam mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor.

Serta upaya pemerintah dalam memberdayakan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

"Semua perubahan dan kebijakan baru ini tentunya harus kita pahami secara baik, agar tidak salah dalam melangkah. Dan yang tak kalah pentingnya, harus dilakukan dengan penerapan prinsip – prinsip pengadaan yang efektif, transparan, akuntabel dan harga terbaik (value for money)," kata Sekda Dafrul Pasi di Balai Kota Payakumbuh, Rabu (08/03/2023).

Dafrul mengungkapkan, realisasi transaksi melalui e-katalog lokal di kota payakumbuh pada tahun 2022 adalah tertinggi untuk kabupaten/kota se sumatera barat dengan realisasi sebanyak Rp. 13.862.798.264. Dan pelaku usaha yang terdaftar sebanyak 367 penyedia dengan produk tayang sebanyak 8222 produk.

"Untuk tahun 2023 ini, transaksi melalui e-katalog lokal telah mencapai Rp. 9.187.288.781, dan pelaku usaha yang terdaftar sebanyak 439 penyedia dengan produk tayang sebanyak 10.033 produk," ungkapnya.

Sebagai bentuk komitmen Pemko. Payakumbuh menggunakan produk dalam negeri paling sedikit 40%, maka realisasi penggunaan produk dalam negeri melalui e-katalog (lokal, nasional, sektoral) keadaan 01 januari s/d 03 maret 2023 telah mencapai 20,20%.

"Kami optimis dalam waktu yang masih tersedia lebih kurang 9 bulan lagi, pencapaian penggunaan produk dalam negeri akan lebih meningkat secara signifikan," ujarnya.

"Kepada peserta untuk dapat mengikuti sosialisasi ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kiranya dapat menyerap ilmu yang diberikan dalam rangka penerapan katalog elektronik lokal dilingkungan Pemko. Payakumbuh," tutupnya.

Lebih lanjut diterangkan Kabag PBJ-Dalbang Yasril, bahkan yang bertransaksi di e-katalog lokal Kota Payakumbuh bukan hanya berasal dari perangkat daerah di lingkungan Pemko. Payakumbuh saja.

"Ada dari Kementerian ATR BPN, Pemprov. DKI Jakarta, Pemprov. Sumbar, Pemkab. Lima Puluh Kota, Pemkab. Tanah Datar, Pemko. Bukittinggi, Pemko. Sawah Lunto dan Pemkab. Serdang Bedagai," ujarnya.

"Alhamdulillah, kebijakan implementasi penerapan e-katalog lokal sudah kita berlakukan semenjak tahun 2022 lalu dan kebijakan tersebut akan terus kita lanjutkan secara berkesinambungan," pungkasnya. (Yon)