NetralPost.net

Payakumbuh,netralpost --- Wali Kota Payakumbuh membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Kota (Muskot) Palang Merah Indonesia Kota Payakumbuh tahun 2023 yang bertempat di Aula Hotel Mangkuto Kaning Bukit, Kota Payakumbuh, Sabtu (11/03/23).

Musyawarah Kota (Muskot) ini di gelar untuk membentuk dan memilih kepengurusan yang baru periode 2023-2028, karena kepengurusan periode 2018-2023 dibawah kepemimpinan Elzadaswarman, SKM, MPPM atau yang akrab dipanggil Om Zet itu berakhir tepat pada bulan Maret 2023 ini. 

Musyawarah Kota (Muskot), PMI Kota Payakumbuh Tahun 2023 itu turut dihadiri langsung oleh Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat, Drs.Aristo Munandar, beserta Ketua Bidang Organisasi, H. Zainul Rahim Zein, S.H, Kepala Markas Hidayat Irwan, S.Kom, MT, serta didampingi jajaran pengurus PMI Provinsi Sumatera Barat, Pengurus PMI Kota Payakumbuh, Pengurus PMI Kecamatan se Kota Payakumbuh, Staf Markas PMI Kota Payakumbuh, Relawan PMI Kota Payakumbuh dan puluhan Palang Merah Remaja SMAN 2 Payakumbuh serta tamu undangan lainnya.  

Dalam sambutannya, Wali Kota Payakumbuh Drs. H. Rida Ananda, M.Si melalui Asisten III Drs. Ifon Satria Chan, M.Si menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kiprah terbaik PMI Kota Payakumbuh yang selalu ada bersama-sama pemerintah dan terus menjadi pioneer terutama dalam bidang sosial, kebencanaan dan kemanusian. 

"Hari ini menjadi momentum penting bagi siklus kepengurusan PMI Kota Payakumbuh yang ditandai dengan berakhirnya kepengurusan periode 2018-2023. Meski tidaklah mudah mengemban tugas kemanusiaan ini namun tongkat kepemimpinan selajutnya harus terus berlanjut sebagaimana yang di amanahkan UU No.1 tahun 2018 tentang kepalangmerahan. Untuk itu kepada seluruh jajaran pengurus beserta Relawan PMI Kota Payakumbuh, dengan segala kerendahan hati, kami Pemerintah Kota Payakumbuh mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan totalitas serta perannya selama ini dalam penanganan musibah dan bencana, memberikan pelayanan donor darah maupun tugas kemanusiaan lainnya," ungkap Wali Kota Rida Ananda dalam pidatonya yang dibacakan Asisten III Ifon Satria Chan. 

Wali Kota Rida Ananda yang juga selaku pelindung PMI Kota Payakumbuh berharap kepengurusan PMI Kota Payakumbuh berikutnya semakin solid dan maju serta terus meningkatkan eksistensinya. Rida mengajak semua pihak bersama PMI untuk saling bersinergi dan bergandengan tangan dalam memberikan bantuan sesuai dengan 7 prinsip dasar Palang Merah, Kemanusiaan, Kesamaan, Kenetralan, Kemandirian, Kesukarelaan, Kesatuan, Kesemestaan.

Senada, Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat Aristo Munandar dalam sambutannya mengatakan bahwa PMI   selalu membantu pemerintah meringankan beban masyarakat yang membutuhkan layanan kemanusiaan yang profesional, berintegritas dan bergerak bersama masyarakat.

"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 perihal kepalangmerahan Bab XI Pasal 42, Perhimpunan PMI di tunjuk dan di akui sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan palang merah di Republik Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1950," imbuh Aristo Munandar.

Sementara itu, Elzadaswarman (Om Zet) dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pengurus dan relawan yang dengan sukarela telah mendedikasikan diri bersama PMI Kota Payakumbuh. 

"Ijinkan saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus, staf dan relawan yang telah ikhlas berkorban dan mendedikasikan diri bersama-sama kita di PMI Kota Payakumbuh dalam lima tahun terakhir ini. Saya menyadari begitu banyak kekurangan. Teruslah melayani tanpa pamrih, menjangkau tanpa batas. Semoga apa yang telah kawan-kawan berikan untuk PMI menjadi ladang amal dan diberikan pahala yang berlipat oleh Allah SWT," imbuh Om Zet diiringi tangis haru. 

Terakhir Om zet mengucapkan selamat kepada ketua PMI Kota Payakumbuh yang baru terpilih periode 2023-2028, drg. M. Fadlan PGDIP. CD, PGDIP. IMPL, MSc. RAAD.

"Selamat atas telah terpilihnya drg. Fadlan secara aklamasi, mari kita dukung bersama-sama semoga beliau mampu membawa PMI Kota Payakumbuh lebih maju lagi, agar keberadaan PMI semakin dirasakan masyarakat," tandas Om Zet.

Acara Musyawarah Kota (Muskot) PMI Kota Payakumbuh yang di mulai sejak pagi dan berakhir pada waktu Ashar itu ditutup secara resmi oleh Ketua Bidang Organisasi, H. Zainul Rahim Zein, S.H, dan diakhiri dengan sesi foto bersama. (Yon)

Polresta Magelang, selanjutnya bergerak cepat dan tanggap membantu masyarakat di salah satu wilayah terdampak abu vulkanik yaitu di Ds Krinjing Kec. Dukun, selain membagikan masker kepada masyarakat, dengan menggunakan mobil _Armoured Water Canon_ (WC) Sat Samapta Polresta Magelang Polda Jateng, 1 unit mobil Damkar dan 1 unit mobil PDAM dilakukan pembersihan jalan yang tertutup abu vulkanik dipimpin langsung Kapolresta Magelang Polda Jateng Kombes Pol Ruruh Wicaksono S.I.K, S.H, M.H bersama 200 personil gabungan TNI, Polri, Damkar, PDAM serta relawan, di jalan Desa Krinjing Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang pada, Minggu (12/3/2023) pagi hari.

Kapolresta Magelang mengatakan, "Kita fokuskan pembersihan jalan Desa Krinjing sepanjang kurang lebih 4 km, karena posisi desa hanya sekitat 5 km dari gunung Merapi dan juga paling terdampak abu vulkanik dengan ketebalan abu yang menutupi jalan kurang lebih 2 cm, sehingga sangat licin  dan dapat membahayakan keselamatan bagi pengendara yang melintas ditambah debu yang beterbangan yang dapat mengganggu kesehatan pernapasan juga mata", ungkapnya.

"Kita hadir membantu masyarakat yang terdampak abu vulkanik karena kita melihat masyarakat membersihkan jalan dengan cara manual sehingga kami Polri, TNI juga para relawan membantunya menggunakan peralatan water canon dan PDAM juga Damkar untuk mempercepat proses pembersihan. Apabila tidak segera dibersihkan , cukup membahayakan masyarakat yang melintas karena selain berdebu juga cukup licin apabila tidak dibersihkan ", imbuhnya.

"Selain itu kita juga membagikan masker kepada masyarakat agar selalu memakainya dan ada 10.000 (sepuluh ribu) buah masker ", pungkasnya.

Sekdes Krinjing bapak Haryanto menyampaikan, "Kami atas nama  masyarakat Desa Krinjing mengucapkan terimakasih kepada bapak Kapolresta, bapak Dandim seluruh jajaran yang telah membantu kami membersihkan jalan yang hari Sabtu kemarin terkena hujan abu, atas inisiatif bapak Kapolresta membersihkan debu, sekarang sudah bersih tidak berdebu lagi, mengurangi dampak adanya abu di jalan membuat masyarakat jadi sehat sehingga jalan yang dilalui akan lebih nyaman", ungkapnya.

Ketua relawan OPRB Ds Krinjing saudara Ari Kenang mengatakan, "Kami sangat berterimakasih sekali kepada jajaran Polresta Magelang, Damkar serta instansi yang lain yang pada hari ini sudah membantu membersihkan jalan terdampak erupsi merapi ketebalan 1 sampai 2 cm, jadi sekali lagi perhatian bapak Kapolresta sangat besar sekali pada kami karena kalau tidak disiram tentunya sangat membahayakan bagi warga yang melintas di jalan debu debu beterbangan di jalan sangat berbahaya untuk kesehatan, kami masih berharap tentunya kalau masih ada letusan susulan ada sebaran abu lagi mohon untuk dilakukan bantuan semacam ini lagi" , ujarnya.(*)

Padang,netralpost -- Upaya yang dilakukan masyarakat Pasukuan Mandailing, Nagari Batu Ampa dalam merekat tali persaudaraan dengan Keluarga Bung Hatta sangat bagus. Tidak hanya sebagai bentuk penghargaan kepada keluarga besar Bung Hatta, prosesi 'Malakok' yang diselenggarakan pada bulan Agustus nanti tentu akan memberikan edukasi bagi generasi penerus bangsa tentang sosok salah satu Proklamator Bangsa Indonesia. "Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat mendukung prosesi yang akan diselenggarakan di Nagari Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru melalui dukungan anggaran yang telah dialokasikan oleh Dinas Kebudayaan," ungkap Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, Kamis, (09/03/23) saat menerima audiensi Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo bersama Wali Nagari Batu Ampa Asra Arafat dan sejumlah tokoh masyarakat Nagari Batu Ampa di Gubernuran Sumatera Barat. 

Mohammad Hatta atau sering disebut Bung Hatta tercatat dengan tinta emas  di lembar sejarah negara Indonesia. Ia adalah salah satu Bapak Pendiri Bangsa. Bersama Soekarno, ia diberi gelar Proklamator. Lantas jika ditanya, adakah hubungan Bung Hatta dengan Kabupaten Limapuluh Kota. Ironisnya, sebagian warga Limapuluh Kota pun tak mampu untuk menjelaskan hal ini. Padahal, figur Bung Hatta yang sangat religius jejaknya berawal dari Batu Hampar, Limapuluh Kota. Ayah Bung Hatta,  Syech Muhammad Djamil merupakan anak dari  Syech Abdurrahman salah satu ulama besar Minangkabau. Syech Abdurrahman adalah penggagas sentra pendidikan Islam ala Surau di Batuhampar.

Berdasar sejarah hubungan Bung Hatta dengan Nagari Batu Ampa tersebutlah, masyarakat, Niniak Mamak, pihak Nagari Batu Ampa secara kolektif berkeinginan untuk melakukan prosesi 'Malakok' Bagi anak-anak Bung Hatta yang  notabene ibunya bukan dari Suku Minang. Dikutip dari tulisan Syaiful Gucci yang diterbitkan Bakaba.co, adat Minangkabau yang menganut sistem matrilinial, anak-anak yang lahir dari perkawinan antara lelaki Minangkabau dengan wanita non-Minangkabau tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem kekerabatan Minangkabau. Anak-anak ini dalam kacamata adat Minangkabau berstatus “anak tidak bersuku”. Bahkan di lingkungan suku ibunya mereka juga tidak diterima dalam sistem patrilinial, sehingga jadilah status mereka ‘takatuang di awang-awang’, terkatung-katung di langit. Namun adat budaya Minangkabau tidaklah sekaku itu, juga bukan merupakan budaya yang tertutup atau menutup diri. Anak yang dikatakan tidak bersuku tersebut dapat dicarikan sukunya dengan menjalani persyaratan adat yang disebut dengan malakok. Secara etimologi, malakok adalah menempel atau melekat. Menempel atau melekat pada salah satu suku/kaum yang ada pada suatu nagari di ranah Minang. Istilah malakok ini pada setiap wilayah di ranah Minang memiliki langgam yang berbeda istilah.

Di bagian lain penyampaiannnya,Gubernur Mahyeldi menghimbau seluruh elemen, baik provinsi, Kabupaten, dan Nagari agar mensukseskan secara bersama prosesi 'malakok'. "Semoga persiapannya sukses, dan dapat disemarakkan oleh seluruh pihak karena gaungnya akan jadi momentum sejarah bagi masyarakat Batu Ampa maupun Limapuluh Kota secara umum," ungkap Mahyeldi.

Sementara itu, Bupati Safaruddin dalam penyampaiannya menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dalam mensukseskan prosesi 'Malakok' keluarga Bung Hatta. "Dukungan untuk mensukseskan salah satu momen bersejarah di Limapuluh Kota dapat ditunjukkan dengan kehadiran sejumlah OPD dalam audiensi kali ini, diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kominfo, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari," ucap Bupati Safaruddin. Kemudian Ia berharap, setiap unsur yang terlibat baik itu Nagari, Kabupaten, dan Provinsi dapat menjalin komunikasi intens, bersinergi, dan berkolaborasi hingga pelaksanaan prosesi Malakok dapat diselenggarakan pada 12 Agustus nanti. 

Turut hadir dalam audiensi, Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar Syaifullah, Asisten 1 Limapuluh Kota Herman Azmar, Kadis Kominfo Liko Desri, Kepala DPMDN Endra Amzar, Kepala PUPR Rilza Hanif. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda mendukung adanya kemudahan yang diberikan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk masyarakat yang berobat ke fasilitas kesehatan.

Kemudahan itu, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS kesehatan untuk saat ini berobat ke puskesmas, klinik, atau RS cukup memperlihatkan KTP/nomor induk kependudukan. 

"Kemudahan ini sangat membantu masyarakat, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Payakumbuh yang menjadi peserta JKN untuk memanfaatkannya," ujar Rida di kantor wali kota, Kamis (9/3).

Rida juga menghimbau masyarakat untuk kepastian waktu layanan bisa mengambil antrian berobat ke fasilitas kesehatan dari rumah saja melalui aplikasi mobile JKN yang bisa didownload melalui playstore di HP android.

Sementara itu, Kepala BPJS Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase mengatakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dipastikan bisa berobat atau mengakses layanan kesehatan lainnya di fasilitas kesehatan hanya bermodal Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

"Kebijakan penggunaan NIK sebagai nomor identitas peserta JKN tersebut sudah cukup lama diterapkan, tepatnya sejak awal tahun 2022 lalu. Kebijakan ini merupakan kolaborasi BPJS Kesehatan bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatat Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, untuk memudahkan peserta JKN mengakses layanan di fasilitas kesehatan," terangnya.

Jadi, kata Defiyanna, peserta tidak perlu lagi khawatir jika kartu JKN miliknya hilang, rusak, atau tertinggal saat akan berobat. Cukup perlihatkan NIK di KTP-nya saja kepada petugas fasilitas kesehatan. Sepanjang peserta JKN tersebut berstatus aktif dan telah mengikuti prosedur yang berlaku, maka dapat dijamin BPJS Kesehatan.

Wanita yang sebelumnya menjabat di Kedeputian Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Pusat itu menambahkan penggunaan NIK sebagai identitas peserta JKN sejalan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi. 

Dalam regulasi itu, disebutkan bahwa NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Penggunaan NIK sebagai identitas peserta JKN tersebut juga dilakukan dalam rangka mendukung Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 

"Penggunaan NIK sebagai nomor identitas peserta JKN ini juga meningkatkan akurasi data peserta JKN secara terintegrasi. Harapannya, ke depannya ada keterpaduan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan oleh instansi pemberi layanan publik, termasuk salah satunya BPJS Kesehatan,” katanya. 

Terakhir, Defiyanna mengatakan bahwa peserta JKN yang belum memiliki KTP tetap bisa mengakses layanan kesehatan dengan menunjukkan NIK yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) maupun di Aplikasi Mobile JKN pada fitur KIS Digital. 

"Dengan adanya kebijakan penggunaan NIK ini, peserta JKN tidak perlu mencetak fisik kartu JKN, termasuk juga tidak perlu melampirkan salinan (fotocopy) kartu JKN/KTP/KK jika akan mengakses layanan kesehatan," pungkasnya. (Yon)

PAYAKUMBUH,netralpost -  Terkait opini yang beredar luas ditengah masyarakat tentang pungutan yang dilakukan SMP Negeri 2 Payakumbuh, membuat DPRD Kota Payakumbuh melalui Komisi C yang merupakan mitra kerja dari Dinas Pendidikan merasa gerah.

Masalah-masalah yang terjadi di SMPN 2 Payakumbuh tersebut terkuak saat Komisi C melakukan kunjungan lapangan pada 4 Februari lalu, dewan menerima masukan dan laporan dari guru terkait problem tersebut.

Menyikapi Persoalan yang ada Fraksi Golkar DPRD Kota Payakumbuh melalui juru bicaranya Wirman Putra yang juga merupakan Sekretaris Komisi C, meminta Dinas Pendidikan menghentikan seluruh pungutan di SMP Negeri 2 Kota Payakumbuh. Hal itu disampaikan Wirman Putra setelah melalui rapat fraksi ke media, Kamis (9/3).

"Kami selaku Fraksi Partai Golkar meminta Dinas Pendidikan menghentikan seluruh pungutan di SMPN 2, hal ini dikarena seluruh sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar sudah di akomodir di APBD Kota Payakumbuh, Dinas Pendidikan adalah mitra kerja komisi C. Apapun yang terjadi di sekolah itu menjadi tanggung jawab dinas. Kami disini melaksanakan fungsi pengawasan saja," ucapnya.

Wirman Putra berharap agar persoalan yang terjadi di SMPN 2 Payakumbuh bisa cepat diselesaikan, supaya dapat negatif dari persoalan ini tidak menganggu proses belajar, Dinas Pendidikan dan jajaran InsyaAllah bisa menyelesaikan persoalan ini secepatnya.

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi yang mendasar bagi semua masyarakat Indonesia. Pendidikan sangatlah penting karena dapat mengubah kehidupan seseorang. Sehingga negara berkewajiban melindungi, menghormati, juga memenuhi hak untuk mendapatkan pendidikan, termasuk mengawasi pelanggaran yang terjadi di dalamnya, dan juga menindaklanjuti pelanggarannya dengan kekuatan hukum. Dalam konstitusi negara Indonesia, hak mendapatkan pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 31 (Yon)

Payakumbuh,netralpost---- Dalam rangka meningkatkan sinergitas, Pemerintah kota Payakumbuh bersama dengan Forkopimda melaksanakan gerak jalan dan senam bersama di Lapangan Kantor Wali Kota Payakumbuh, Kamis(9/3/2023) 

Kegiatan Gerak jalan diresmikan secara langsung oleh Pj. Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda didampingi Forkopimda, Kepala OPD dan diikuti oleh seluruh jajaran ASN dilingkungan Pemerintahan Kota Payakumbuh. 

Pj. Wali Kota Rida Ananda mengatakan kegiatan gerak jalan dan senam bersama tak hanya untuk menjaga kebugaran tubuh tetapi juga bertujuan menguatkan rasa  persaudaraan dan kekompakan antar Forkopimda. Dengan kuatnya rasa persaudaraan dan kekompakan itu, diharapkannya koordinasi dan sinergitas Forkopimda dapat terjalin lebih erat untuk membangun Payakumbuh yang lebih hebat.

“Kedepan membangun sinergi itu penting karena kita merasa bahwa memiliki tanggung jawab yang sama. Bagaimana memajukan Kota Payakumbuh menjadi kota yang lebih Hebat, bermartabat dan rukun," Ujar Rida. 

Dikesempatan yang sama, Kapolres Payakumbuh AKBP. Wahyuni Sri Lestari mengatakan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya berolahraga, serta menumbuhkan semangat pola hidup sehat dengan menjaga kesehatan serta kebugaran tubuh, kegiatan olahraga itu juga dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi bersama dengan semua yang hadir, sehingga dapat meningkatkan rasa kebersamaan.

“Sehat itu penting, makanya untuk mencapai sehat dan bugar kita lakukan olahraga bersama ini, agar semua yang hadir disini dapat menumbuhkan rasa kebersamaaan.” terangnya.

Selain senam bersama, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan bagi-bagi dorprize diakhir acara. (Yon)

Dankor Brimob Polri Komjen Anang Revandoko mengatakan, peresmian struktur baru dan pelantikan beberapa jabatan di Korps Brimob Polri ini guna mempercepat dalam memberikan perlindungan, melayani, dan mengayomi masyarakat.

Dalam struktur organisasi yang baru, Dankor Brimob berpangkat Komjen atau bintang tiga. Sementara Wadankor Brimob berpangkat Irjen atau bintang dua. Di bawahnya ada Kepala Biro Perencanaan Operasi yang berpangkat Brigjen atau bintang satu.

Dalam struktur organisasi baru ini juga terdapat 3 Komandan Pasukan Brimob yang akan ditempatkan di tiga wilayah bagian. Pasukan Brimob I wilayah Indonesia Barat akan dipusatkan di Aceh. Untuk Pasukan Brimob II wilayah Indonesia Tengah berada di Kalimantan Timur.

"Pasukan Brimob II di wilayah Indonesia Tengah untuk menjaga kebijakan pemerintah yaitu untuk persiapan IKN bagaimana Pasukan Brimob II menjaga kebijakan kita untuk persiapan IKN yang ada di Kalimantan Timur," kata Anang, Jumat (10/3/203).

Sementara untuk Pasukan Brimob III wilayah Timur akan bertempat di Papua khususnya di Timika. Ketiga Komandan Pasukan Brimob di tiga wilayah tersebut akan dipimpin jenderal bintang satu.

Lebih lanjut, Anang menuturkan, peresmian struktur organisasi baru di Korps Brimob merupakan kajian lama pimpinan Polri agar Korps Brimob dapat menjadi lebih baik, cepat dan profesional dalam melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat.

"Korps Brimob Polri yang memiliki tugas penanganan konflik, penanganan kelompok bersenjata yang lintas Provinsi dan lintas negara, maka Polri perlu percepatan penanganan konflik di awal agar permasalahan tidak semakin melebar ke wilayah lainnya," katanya.

Dengan kemampuan yang profesional Korps Brimob Polri dan peralatan yang modern, ia menegaskan, Korps Brimob Polri akan hadir bersama dengan masyarakat untuk Indonesia.

Apalagi, kata Anang, Indonesia akan memasuki tahun politik, sehingga perlu adanya antisipasi dan respons yang cepat untik menangani setiap permasalahan yang ada. Hal itu dilakukan belajar dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu sebelum-sebelumnya.

"Polri pada tahun politik saat ini mengantisipasi lebih dengan kecepatan dalam merespons, serta melihat situasi jika ada potensi-potensi yang membahayakan dan bersifat mengancam kepada masyarakat dan institusi," katanya.(*)

Arosuka, netralpost -- Pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 dilaksanakan kegiatan Jum'at curhat Kapolres Solok, AKBP APRI WIBOWO, S.I.K., M.H., beserta PJU Polres Solok dan Kapolsek Gunung Talang Polres Solok.

Kapolres Solok, AKBP APRI WIBOWO, S.I.K., M.H., mendengarkan langsung curhatan dan aspirasi masyarakat di simpang Jawi Jawi Guguk. Masyarakat mengeluhkan banyaknya hal hal yang dapat menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat seperti penggunaan knalpot racing, kenakalan remaja, dan pencurian hewan ternak yang masih cukup sering terjadi di Wilayah Guguk.

Kapolres Solok memberikan saran agar pos ronda kembali di adakan, sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya hal hal yang dapat menggangu ketertiban masyarakat.

Kapolres Solok juga menghimbau masyarakat agar melaporkan segala hal yang berpotensi dapat menggangu Kamtibmas dengan cara langsung melaporkan ke Polsek gunung talang atau ke polres Solok.

Kapolres juga menerangkan bahwasanya siap menerima aduan masyarakat secara langsung melalui nomor wa pengaduan Kapolres yang tertera di media sosial polres Solok.

Kegiatan kemudian dilanjukan dengan kegiatan Jum'at Berkah oleh Kapolres Solok,  memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga masyarakat dapat terbantu dengan adanya kegiatan rutin Jum'at berkah yang dilakukan.(*)

Lima Puluh Kota,netralpost-- Pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2024 yang merupakan salah satu rangkaian dari proses penyusunan RKPD tahun 2024 dilakukan secara _hybrid_ dan diikuti lebih kurang 250 peserta.

Prioritas Rencana Pembangunan Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2024 kembali diarahkan kepada peningkatan sumber daya manusia yang didukung dengan pembangunan infrastruktur dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah. Prioritas daerah selanjutnya adalah mewujudkan 

visi, misi dan agenda prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026. Hal tersebut disampaikan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2024, Kamis (09/03/2023) di Aula Kantor Bupati, Sarilamak. 

Bertemakan Peningkatan sumber daya manusia yang didukung dengan pembangunan infrastruktur dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah, Musrenbang turut dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang diwakili Kepala Bidang Perencanaan Beni Sakti, Sekretaris Daerah Widya Putra, Anggota DPRD, Kepala Pengadilan Negeri Tanjung Pati Adek Nurhadi, Wakil Kepala PN Payakumbuh Adiswarna Chainur Putra, Ketua TP-PKK Nevi Safaruddin, Para Asisten, Kepala Bapelitbang Gusdian Laora, unsur Forkopimda Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh dan diikuti oleh kurang lebih 250 orang peserta baik secara offline maupun online yang terdiri dari perwakilan Bapeda Kota/Kabupaten yang berbatasan, unsur dari stakeholder, Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota serta delegasi dari masing-masing nagari dan kecamatan. 

Dalam sambutannya, Bupati Safaruddin menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPDtahun 2024 merupakan salah satu rangkaian dari proses penyusunan RKPD tahun 2024. Sebelumnya telah dilalui pelaksanaan Musrenbang nagari, Forum Konsultasi Publik, Musrenbang kecamatan, dan Forum Perangkat Daerah. “Perencanaan pembangunan di tahun 2024 ini merupakan rancangan pembangunan tahun ketiga yang disusun dalam RPJMD tahun 2021-2026 dalam rangka menyukseskan visi dan misi daerah yaitu Mewujudkan Limapuluh Kota yang Madani Beradat Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah,” ujarnya. Selanjutnya Ia mengatakan, peningkatan prestasi telah ditunjukkan jajaran Pemkab Limapuluh Kota, diantaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 4,04% termasuk yang tertinggi di Sumatera Barat, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia menyentuh angka 70,28 atau dengan kategori tinggi, untuk angka masyarakat miskin ada di 6,59 % serta sejumlah prestasi lainnya. Namun, Bupati Safaruddin meminta kepada seluruh stakeholder untuk terus meningkatkan kinerja dan mempertahankan prestasi dalam mendukung terwujudnya visi daerah. Bupati Safaruddin mengungkapkan, untuk menyukseskan pembangunan daerah tahun 2024 diperlukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pelaku pembangunan baik itu disisi pemerintah, swasta dan masyarakat di daerah, sehingga akan terjadi pembangunan yang berkelanjutan, terpadu dan terarah untuk jangka panjang. 

Sementara itu, Kepala Bapelitbang Gusdian Laora dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka penyampaian program prioritas pembangunan Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2024 sebagai salah satu panduan dalam menyamakan persepsi dan pemahaman bersama. Kemudian Ia menjelaskan, Musrenbang menjadi salah satu rangkaian dari proses penyusunan RKPD, yang telah dilakukan melalui sejumlah tahapan, dimulai dari Musrenbang nagari, forum konsultasi publik, Musrenbang kecamatan, dan forum OPD. (Yon)

Arosuka, netralpost --- Kami Akhir-akhir ini semakin maraknya modus penipuan yang  mengatasnamakan orang lain, menuntut setiap orang mesti berhati-hati, seperti halnya baru-baru ini dialami oleh Kepala Ombusdman RI  Perwakilan Sumatera Barat Yefri Heriani yang dihubungi Orang Tak Dikenal(OTK) dengan mengatasnamakan Kepala Daerah.

Sedikit berbeda dari kebanyakan kasus penipuan, kejadian yang menimpa Yefri Heriani terkesan lebih kearah politis untuk menjebaknya, serta diduga dengan sengaja untuk melemahkan kepemimpinan Bupati Solok, H. Epyardi Asda. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Yefri Heriani bahwa Ombudsman Perwakilan Sumbar dihubungi oleh orang tidak dikenal yang mengaku sebagai ajudan Bupati Solok, bersama satu teman lainnya yang malah dengan berani juga mengaku dan berkomunikasi lewat telepon seluler sebagai Bupati Solok.

“Kami Ombudsman Perwakilan Sumbar dihubungi oleh orang tidak dikenal yang menyatakan bahwa dirinya adalah ajudan Bupati Solok, Kemudian orang ini selanjutnya meminta nomor kepala perwakilan karena bupati akan bicara terkait kegiatan Kemaren di Kab. Solok,” tutur Yefri.

Singkat cerita nomor diberikan dan orang yang mengaku ajudan itu selanjutnya menghubungi dan menyerahkan komunikasi kepada orang yang juga mengaku-ngaku Bupati Solok itu.

“Bupati ala-ala tersebut mengatakan, Ombudsman mau dibantu apa?. Dan  Saya balik tanya, apa maksud mau dibantu apa?, Kemudian sambungan telepon langsung diputus. Ini nomor yang menghubungi saya,  081329543972, dimana mengaku bernama Yudi,” Imbuh Yefri.

Terkait kejadian yang menimpanya itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat menganggap orang yang mengaku Ajudan dan temannya itu belum cakap berperan sebagai Bupati. “ Orang yang mengaku-ngaku ini, menurut saya belum cakap berperan sebagai Bupati. Jaman sekarang bupati tidak menggunakan cara komunikasi seperti itu lagi,” ujarnya.

Sementara Bupati Solok, H. Epyardi Asda, M.Mar mananggapi kejadian yang menimpa Kepala  Ombusdman Sumbar itu, merasa sangat miris dan meminta setiap orang agar berhati-hati dengan orang yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan dirinya.

“Menurut pandangan saya, kejadian itu sedikit berbeda dengan modus penipuan yang sering terjadi karena ini lebih ke arah politis, mereka ingin menjebak Ombudsman Sumbar dan coba-coba ingin melakukan pemakzulan terhadap pemerintahan yang sekarang lagi saya jalankan,  Namun saya sudah tahu siapa yang melakukannya. Paling itu ke itu saja,” sebut Epyardi Asda.

Bupati Solok lebih lanjut mengatakan bahwa, hal ini menurutnya masih dilakukan oleh orang-orang yang dengan setia masih merawat hal yang kurang baik dalam hatinya, mereka yang tidak ingin Kab. Solok ini maju, mereka yang belum ingin menerima kenyataan bahwa Kab. Solok saat ini mulai bangkit, dimana kenyataan bahwa Kabupaten Solok jauh semakin membaik dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh Bupati Solok bersama Solok Super Tim (SST).

“Tapi apapun itu, sesuai dengan niat awal saya menjadi bupati, ‘Maju untuk Pengabdian’ saya akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat Kab. Solok dan mereka yang masih merawat rasa  ketidaksukaan semoga diberi hidayah dan dibukakan pintu hatinya kejalan yang benar. Kemudian bagi setiap orang, saya ingatkan agar selalu berhati-hati dengan segala komunikasi yang mengatasnamakan saya sebagai Bupati,” terangnya.

Terakhir, Bupati Solok H. Epyardi Asda berpesan  serta berharap kepada seluruh masyarakat Kab. Solok, kepada seluruh Instansi terkait baik  Instansi Pemerintahan, pihak swasta dan siapapun agar berhati-hati dengan seluruh informasi yang di dapat, jangan diterima begitu saja karena mendekati tahun politik 2024, akan semakin banyak orang-orang yang akan terus menyebarkan informasi yang tidak baik, bahkan tidak akan segan-segan menjatuhkankan orang dengan memakai namanya.

“Sebelum kejadian Ombusman Sumbar ini, saya juga pernah dihubungi oleh satu orang calon investor bernama Mr. Lim, dimana selang satu hari dia menemui saya ketika sudah sampai di hotel dia mengaku juga dihubungi orang yang mengaku orang dekat Bupati Solok dan coba meminta sesuatu dengan mengatasnamakan saya. Untung saja investor ini tidak termakan umpan dan segera menghubungi saya. Sehingga tidak sempat terjadi apapun,” Pungkas Epyardi Asda (Admin)