NetralPost.net

Payakumbuh,netralpost --- Anggota DPRD Kota Payakumbuh dari Fraksi Gerindra Yernita, SH menyampaikan harapan agar Pemerintah Kota Payakumbuh pro aktif mempercepat proses pembebasan lahan untuk revitalisasi atau pembangunan gedung baru Puskesmas Parit Rantang, karena gedung saat ini sudah tidak layak lagi untuk melayani masyarakat sekitar yang jumlahnya tiap tahun bertambah, gedung Puskesmas ini sudah usang berumur puluhan tahun dan sempit.

Hal itu disampaikan Yernita kepada media saat ditemui di kantor DPRD setempat, Senin (13/3).

Yernita menyebut peluang itu ada, dan pernah dibahas saat Yernita bertemu dan berkomunikasi dengan Anggota DPR RI Ade Rizki Pratama dan Plt. Kadis Kesehatan saat itu Yuneri Yunirman, saat menghadiri acara di Payakumbuh beberapa bulan lalu.

Yernita memaparkan ada peluang program pusat di Kementerian Kesehatan untuk membantu dana pembangunan gedung baru puskesmas beserta kamar inap dan peralatan medis yang dibutuhkan.

"Kita juga mendapat sinyal positif dari Bapak Suir Syam, dulu adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Payakumbuh (1997—2001), saat ini beliau Anggota DPR RI dari Sumbar 1 yang satu komisi dengan Ade Rizki Pratama," kata Yernita.

Menurut Yernita, adanya peluang bantuan untuk pembangunan Puskesmas Parit Rantang ini harus dijawab dengan penyediaan tanah oleh Pemko Payakumbuh, artinya harus ada upaya Pemko mencari solusi, karena gedung Puskesmas ini sudah tidak layak lagi.

"Kami meminta pemko untuk proaktif menyelesaikan pembebasan lahan. Salah satu alternatif tanahnya yang cocok dan tepat untuk dibebaslahankan, yakni Perumahan Dinas di Balai Benih Ikan milik Provinsi Sumbar di Padang Tinggi Piliang seluas 1800 m², dan saat ini perumahan itu kosong, jadi lahan tidur saja," ujarnya.

Yernita mengatakan perihal ini telah disampaikan pihaknya kepada kepala dinas kesehatan dan wali kota. Dijelaskannya lokasi strategis karena berada di tengah kebutuhan masyarakat di Padang Data Tanah Mati, Parit Rantang, Padang Tinggi Piliang, Subarang Batuang, Parak Batuang, dan sekitarnya.

"Intinya lokasi baru ini sangat representatif dan mudah diakses. Meski saat ini adalah punya provinsi, Saya yakin pemko melalui Pj. Wali Kota Payakumbuh bisa melakukan komunikasi dan melobby pihak provinsi. Karena ini adalah kebutuhan masyarakat, kalau pemko meragukan pernyataan Saya ini, mari Kita konsultasi ke DPR RI," pungkasnya mantap. (Yon)

 Jakarta,netralpost

Bakor Paliko Jabodetabek yang didirikan pada tanggal 31 Mei 1986 oleh tokoh-tokoh Payakumbuh dan 50 Kota saat itu tentu memiliki tujuan yang mulia. Untuk mempererat tali silaturahmi, menjalin kerukunan dan menumbuhkan rasa kebersamaan, serta membuka peluang membangun jejaring usaha diantara anggotanya.

Pada kesempatan itu, Pj. Wako Rida Ananda mengucapkan selamat kepada pengurus baru terpilih dan sekaligus berterima kasih kepada pengurus terdahulu yang telah bekerja keras untuk memajukan Kota Payakumbuh.

"Saya yakin pengurus baru akan mampu melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai sebelumnya. Saya berharap pengurus baru dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik untuk memajukan organisasi," kata Pj. Wako Rida Ananda.

Bakor Payakumbuh Lima Puluh Kota Jabodetabek merupakan wadah yang sangat penting bagi perantau Payakumbuh yang berada di wilayah Jabodetabek. Dia juga berharap Bakor ini dapat menjadi wadah yang efektif dalam membantu memajukan Payakumbuh dan Lima Puluh Kota.

"Saya berharap Bakor Payakumbuh 50 Kota Jabodetabek dapat berkontribusi positif untuk kemajuan Payakumbuh dan Lima Puluh Kota. Serta memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi masyarakat," ucapnya.

Tak lupa, Rida ingin mengingatkan kepada seluruh anggota Bakor agar tidak melupakan kampung halaman. Kota Payakumbuh memiliki beberapa permasalahan yang perlu bersama-sama diselesaikan, seperti kemiskinan ekstrim dan stunting yang masih terjadi di beberapa daerah.

"Oleh karena itu, saya berharap para perantau dapat membantu mengatasi permasalahan ini dengan memberikan donasi atau bantuan lainnya," ungkapnya.

Dikesempatan itu Pj. Wako juga membawa tim kesenian yang akan memperkenalkan lagu yang akan digunakan untuk menggalang donasi dana untuk membantu pemerintah daerah mengatasi kemiskinan ekstrim dan stunting di Kota Payakumbuh.

"Saya berharap teman-teman semua dapat ikut serta dalam kegiatan ini dan memberikan kontribusi untuk membantu sesama yang membutuhkan," ujarnya.

Orang nomor satu di Kota Payakumbuh itu menyebut, Pemko. Payakumbuh tentunya tidak hanya mengharapkan donasi. Untuk memajukan perekonomian, Payakumbuh telah berbenah dengan perbaikan sisten perizinan. Sehingga pada tahun 2021 yang lalu memperoleh penghargaan dari Presiden RI sebagai derah dengan perizinan terbaik di Indonesia.

"Saya mengajak para perantau untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh. Dengan investasi yang diberikan, maka kita dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di kampung halaman," ajaknya.

Di penghujung sambutan, sebagai upaya untuk memperoleh dukungan dalam program pengentasan kemiskinan ekstrim dan percepatan penurunan angka stunting Wako Rida mempersembahkan beberapa buah lagu untuk dilelang sebagai bagian dari donasi.

"Semoga dengan cara ini, kita semua dapat bersama-sama memajukan kampung halaman kita," pungkasnya.

Hadir pada kegiatan tersebut, Gubernus Sumbar, Anggota DPR RI Rezka Oktoberia, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin, Ketua DPRD KOta PAyakumbuh Hamdi Agus, Ketua DPRD Lima Puluh Kota Deni Asra, Ketum Bakor Minang Yuherman, Ketua Gonjong Limo Bandung Yudi Dharma serta tokoh masyarakat Paliko di Jabodetabek. (Humas)Jakarta - Pj. Wali Kota Payakumbuh menghadiri silaturahmi akbar dan pelantikan pengurus Badan Koordinasi Payakumbuh 50 Kota (Bakor Paliko) periode 2022-2027, yang dilaksankan di Grand Slipi Tower Jakarta, Minggu (12/03/2023).

Bakor Paliko Jabodetabek yang didirikan pada tanggal 31 Mei 1986 oleh tokoh-tokoh Payakumbuh dan 50 Kota saat itu tentu memiliki tujuan yang mulia. Untuk mempererat tali silaturahmi, menjalin kerukunan dan menumbuhkan rasa kebersamaan, serta membuka peluang membangun jejaring usaha diantara anggotanya.

Pada kesempatan itu, Pj. Wako Rida Ananda mengucapkan selamat kepada pengurus baru terpilih dan sekaligus berterima kasih kepada pengurus terdahulu yang telah bekerja keras untuk memajukan Kota Payakumbuh.

"Saya yakin pengurus baru akan mampu melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai sebelumnya. Saya berharap pengurus baru dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik untuk memajukan organisasi," kata Pj. Wako Rida Ananda.

Bakor Payakumbuh Lima Puluh Kota Jabodetabek merupakan wadah yang sangat penting bagi perantau Payakumbuh yang berada di wilayah Jabodetabek. Dia juga berharap Bakor ini dapat menjadi wadah yang efektif dalam membantu memajukan Payakumbuh dan Lima Puluh Kota.

"Saya berharap Bakor Payakumbuh 50 Kota Jabodetabek dapat berkontribusi positif untuk kemajuan Payakumbuh dan Lima Puluh Kota. Serta memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi masyarakat," ucapnya.

Tak lupa, Rida ingin mengingatkan kepada seluruh anggota Bakor agar tidak melupakan kampung halaman. Kota Payakumbuh memiliki beberapa permasalahan yang perlu bersama-sama diselesaikan, seperti kemiskinan ekstrim dan stunting yang masih terjadi di beberapa daerah.

"Oleh karena itu, saya berharap para perantau dapat membantu mengatasi permasalahan ini dengan memberikan donasi atau bantuan lainnya," ungkapnya.

Dikesempatan itu Pj. Wako juga membawa tim kesenian yang akan memperkenalkan lagu yang akan digunakan untuk menggalang donasi dana untuk membantu pemerintah daerah mengatasi kemiskinan ekstrim dan stunting di Kota Payakumbuh.

"Saya berharap teman-teman semua dapat ikut serta dalam kegiatan ini dan memberikan kontribusi untuk membantu sesama yang membutuhkan," ujarnya.

Orang nomor satu di Kota Payakumbuh itu menyebut, Pemko. Payakumbuh tentunya tidak hanya mengharapkan donasi. Untuk memajukan perekonomian, Payakumbuh telah berbenah dengan perbaikan sisten perizinan. Sehingga pada tahun 2021 yang lalu memperoleh penghargaan dari Presiden RI sebagai derah dengan perizinan terbaik di Indonesia.

"Saya mengajak para perantau untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh. Dengan investasi yang diberikan, maka kita dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di kampung halaman," ajaknya.

Di penghujung sambutan, sebagai upaya untuk memperoleh dukungan dalam program pengentasan kemiskinan ekstrim dan percepatan penurunan angka stunting Wako Rida mempersembahkan beberapa buah lagu untuk dilelang sebagai bagian dari donasi.

"Semoga dengan cara ini, kita semua dapat bersama-sama memajukan kampung halaman kita," pungkasnya.

Hadir pada kegiatan tersebut, Gubernus Sumbar, Anggota DPR RI Rezka Oktoberia, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin, Ketua DPRD KOta PAyakumbuh Hamdi Agus, Ketua DPRD Lima Puluh Kota Deni Asra, Ketum Bakor Minang Yuherman, Ketua Gonjong Limo Bandung Yudi Dharma serta tokoh masyarakat Paliko di Jabodetabek. (Yon)

Payakumbuh,netralpost-- Para wakil rakyat Kota Payakumbuh mendengarkan Penyampaian Nota Pengantar Wali Kota Payakumbuh Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2022 dalam Rapat Paripurna yang digelar di kantor DPRD setempat, Senin (13/3).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan dihadiri oleh anggota DPRD lainnya serta kepala OPD, sementara itu Penjabat Wali Kota Rida Ananda diwakili oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Dafrul Pasi.

Dalam sambutannya Wulan Denura menyampaikan harapan agar sinergi antara DPRD dan Pemko Payakumbuh dapat terus terjaga sehingga bisa memberikan kontribusi yang baik kepada jalannya pemerintahan dan kualitas hidup masyarakat Payakumbuh.

"Melalui rapat paripurna hari ini, kita dapat melihat sejauh mana kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun 2022 lalu, nantinya akan ditindaklanjuti dalam agenda rapat-rapat selanjutnya di DPRD, dan mungkin ada rekomendasi yang akan kami keluarkan," terang Srikandi Partai Gerindra itu.

Dalam paparannya, Sekda Dafrul Pasi, menyampaikan perubahan penjabaran APBD Kota Payakumbuh tahun 2022. Pengelolaan pendapatan daerah pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah, sebagai dampak pandemi Covid-19 dan dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah serta memperhatikan realisasi APBD tahun anggaran 2021 dan evaluasi kinerja pendapatan sampai dengan bulan Juni 2022, dimana pada perubahan APBD tahun 2022 pendapatan asli daerah bertambah sebesar Rp.2.311.022.598, atau naik sebesar 2,07% dari Rp.111.514.945.567, menjadi Rp.113.825.968.165.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah pada perubahan tahun 2022 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatiran prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencana anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

"Kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2022 tetap diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan optimalisasi atas berbagai kebutuhan aktual pembangunan dan kebijakan efektif menuju pencapaian sasaran pembangunan yang disinergikan dengan pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang dilaksanakan berdasarkan kepada money follow program," katanya.

Dafrul Pasi juga memaparkan terkait capaian pelaksanaan kinerja urusan wajib dan urusan pilihan pada tahun anggaran 2022.

Pemerintah Kota Payakumbuh telah melaksanakan urusan wajib sebanyak 23 urusan.

1. Urusan wajib pendidikan diselenggarakan oleh dinas pendidikan kota payakumbuh melalui 6 (enam) kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 90,06%.

2. Urusan wajib kesehatan diselenggarakan oleh dinas kesehatan kota payakumbuh melalui 5 (lima) buah kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 95,779%

3. Urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh melalui 9 (sembilan) buah kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 94,11%.

4. Urusan wajib perumahan rakyat dan kawasan pemukiman diselenggarakan oleh dinas perumahan rakyat dan pemukiman kota payakumbuh melalui 1 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 89,24%.

5. Urusan wajib ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melalui 2 (dua) buah kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 96,33%.

6. Urusan wajib sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh melalui 3 kebijakan, dengan capaian kinerja sebesar 78,829%. Rendahnya capaian kinerja untuk urusan sosial dikarenakan adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat terhadap sasaran penerima bantuan DTU 2% dan beberapa kegiatan yang disesuaikan dengan kasus yang terjadi paada anggaran tahun berjalan.

7. Urusan wajib tenaga kerja diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Payakumbuh melalui 3 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 95,10%.

8. Urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Payakumbuh melalui 2 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 84,90%.

9. Urusan wajib pangan diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh melalui 4 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 89,02%.

10. Urusan wajib pertanahan diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh melalui 2 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 94,39%.

11. Urusan wajib lingkungan hidup diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh melalui 5 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 90,54%.

12. Urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh melalui 5 kebiajkan dengan capaian kinerja sebesar 90,61%.

13. Urusan wajib pengendalian penduduk dan KB diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempua Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Payakumbuh melalui 2 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 73,93%. Rendahnya capaian kinerja untuk urusan inii disebabkan karena adanya kebijakan dana DAK yang tidak sesuai penerapannya.

14. Urusan wajib perhubungan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh melalui 2 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 97,19%.

15. Urusan wajib komunikasi dan informatika diselenggarakan oleh dinas komunikasi dan informatika Kota Payakumbuh melalui 3 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 94,61%.

16. Urusan wajib koperasi dan usaha kecil menengah diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Payakumbuh melalui 3 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 98,59%.

17. Urusan wajib penanaman modal diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh melalui 4 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 91,68%.

18. Urusan wajib kepemudaan dan olahraga diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh melalui 2 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 95%.

19. Urusan wajib statistik diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh melalui 1 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 96,30%.

20. Urusan wajib persandian diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh melalui 1 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 98,02%.

21. Urusan wajib kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Payakumbuh melalui 2 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 94,89%.

22. Urusan wajib kearsipan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh melalui 1 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 98,76%.

23. urusan wajib perpustakaan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh melalui 1 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 95,96%.

Sementara itu, terkait urusan pilihan yang dilaksanakan pada tahun 2022, dijelaskan Dafrul pemerintah kota Payakumbuh telah melaksanakan urusan pilihan sebanyak 5 (lima) urusan.

1. Urusan pilihan kelautan dan perikanan diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kota Payakumbuh melalui 1 kebijakan dengan capalan kinerja sebesar 97,35%.

2. Urusan pilihan pariwisata diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Payakumbuh melalui 5 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

3. Urusan pilihan pertanian diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kota Payakumbuh melalui 5 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 90,17%.

4. Urusan pilihan perdagangan diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh melalui 2 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 98,81%.

5. Urusan pilihan perindustrian diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh melalui 4 kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 95,46%.

"Kami sangat menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang telah kami sampaikan terdahulu, belum memenuhi tuntutan kesempurnaan dari berbagai pihak. Namun kami terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan maupun percepatan terutama pada bidang-bidang yang menjadi prioritas pembangunan kota maupun agenda prioritas nasional. disamping itu, kami berupaya untuk konsisten mengelola area-area perubahan sebagaimana tertuang dalàm road map reformasi birokrasi yang mencakup organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan pola pikir serta budaya kerja," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Wali Kota Payakumbuh membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Kota (Muskot) Palang Merah Indonesia Kota Payakumbuh tahun 2023 yang bertempat di Aula Hotel Mangkuto Kaning Bukit, Kota Payakumbuh, Sabtu (11/03/23).

Musyawarah Kota (Muskot) ini di gelar untuk membentuk dan memilih kepengurusan yang baru periode 2023-2028, karena kepengurusan periode 2018-2023 dibawah kepemimpinan Elzadaswarman, SKM, MPPM atau yang akrab dipanggil Om Zet itu berakhir tepat pada bulan Maret 2023 ini. 

Musyawarah Kota (Muskot), PMI Kota Payakumbuh Tahun 2023 itu turut dihadiri langsung oleh Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat, Drs.Aristo Munandar, beserta Ketua Bidang Organisasi, H. Zainul Rahim Zein, S.H, Kepala Markas Hidayat Irwan, S.Kom, MT, serta didampingi jajaran pengurus PMI Provinsi Sumatera Barat, Pengurus PMI Kota Payakumbuh, Pengurus PMI Kecamatan se Kota Payakumbuh, Staf Markas PMI Kota Payakumbuh, Relawan PMI Kota Payakumbuh dan puluhan Palang Merah Remaja SMAN 2 Payakumbuh serta tamu undangan lainnya.  

Dalam sambutannya, Wali Kota Payakumbuh Drs. H. Rida Ananda, M.Si melalui Asisten III Drs. Ifon Satria Chan, M.Si menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kiprah terbaik PMI Kota Payakumbuh yang selalu ada bersama-sama pemerintah dan terus menjadi pioneer terutama dalam bidang sosial, kebencanaan dan kemanusian. 

"Hari ini menjadi momentum penting bagi siklus kepengurusan PMI Kota Payakumbuh yang ditandai dengan berakhirnya kepengurusan periode 2018-2023. Meski tidaklah mudah mengemban tugas kemanusiaan ini namun tongkat kepemimpinan selajutnya harus terus berlanjut sebagaimana yang di amanahkan UU No.1 tahun 2018 tentang kepalangmerahan. Untuk itu kepada seluruh jajaran pengurus beserta Relawan PMI Kota Payakumbuh, dengan segala kerendahan hati, kami Pemerintah Kota Payakumbuh mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan totalitas serta perannya selama ini dalam penanganan musibah dan bencana, memberikan pelayanan donor darah maupun tugas kemanusiaan lainnya," ungkap Wali Kota Rida Ananda dalam pidatonya yang dibacakan Asisten III Ifon Satria Chan. 

Wali Kota Rida Ananda yang juga selaku pelindung PMI Kota Payakumbuh berharap kepengurusan PMI Kota Payakumbuh berikutnya semakin solid dan maju serta terus meningkatkan eksistensinya. Rida mengajak semua pihak bersama PMI untuk saling bersinergi dan bergandengan tangan dalam memberikan bantuan sesuai dengan 7 prinsip dasar Palang Merah, Kemanusiaan, Kesamaan, Kenetralan, Kemandirian, Kesukarelaan, Kesatuan, Kesemestaan.

Senada, Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat Aristo Munandar dalam sambutannya mengatakan bahwa PMI   selalu membantu pemerintah meringankan beban masyarakat yang membutuhkan layanan kemanusiaan yang profesional, berintegritas dan bergerak bersama masyarakat.

"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 perihal kepalangmerahan Bab XI Pasal 42, Perhimpunan PMI di tunjuk dan di akui sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan palang merah di Republik Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1950," imbuh Aristo Munandar.

Sementara itu, Elzadaswarman (Om Zet) dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pengurus dan relawan yang dengan sukarela telah mendedikasikan diri bersama PMI Kota Payakumbuh. 

"Ijinkan saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus, staf dan relawan yang telah ikhlas berkorban dan mendedikasikan diri bersama-sama kita di PMI Kota Payakumbuh dalam lima tahun terakhir ini. Saya menyadari begitu banyak kekurangan. Teruslah melayani tanpa pamrih, menjangkau tanpa batas. Semoga apa yang telah kawan-kawan berikan untuk PMI menjadi ladang amal dan diberikan pahala yang berlipat oleh Allah SWT," imbuh Om Zet diiringi tangis haru. 

Terakhir Om zet mengucapkan selamat kepada ketua PMI Kota Payakumbuh yang baru terpilih periode 2023-2028, drg. M. Fadlan PGDIP. CD, PGDIP. IMPL, MSc. RAAD.

"Selamat atas telah terpilihnya drg. Fadlan secara aklamasi, mari kita dukung bersama-sama semoga beliau mampu membawa PMI Kota Payakumbuh lebih maju lagi, agar keberadaan PMI semakin dirasakan masyarakat," tandas Om Zet.

Acara Musyawarah Kota (Muskot) PMI Kota Payakumbuh yang di mulai sejak pagi dan berakhir pada waktu Ashar itu ditutup secara resmi oleh Ketua Bidang Organisasi, H. Zainul Rahim Zein, S.H, dan diakhiri dengan sesi foto bersama. (Yon)

Polresta Magelang, selanjutnya bergerak cepat dan tanggap membantu masyarakat di salah satu wilayah terdampak abu vulkanik yaitu di Ds Krinjing Kec. Dukun, selain membagikan masker kepada masyarakat, dengan menggunakan mobil _Armoured Water Canon_ (WC) Sat Samapta Polresta Magelang Polda Jateng, 1 unit mobil Damkar dan 1 unit mobil PDAM dilakukan pembersihan jalan yang tertutup abu vulkanik dipimpin langsung Kapolresta Magelang Polda Jateng Kombes Pol Ruruh Wicaksono S.I.K, S.H, M.H bersama 200 personil gabungan TNI, Polri, Damkar, PDAM serta relawan, di jalan Desa Krinjing Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang pada, Minggu (12/3/2023) pagi hari.

Kapolresta Magelang mengatakan, "Kita fokuskan pembersihan jalan Desa Krinjing sepanjang kurang lebih 4 km, karena posisi desa hanya sekitat 5 km dari gunung Merapi dan juga paling terdampak abu vulkanik dengan ketebalan abu yang menutupi jalan kurang lebih 2 cm, sehingga sangat licin  dan dapat membahayakan keselamatan bagi pengendara yang melintas ditambah debu yang beterbangan yang dapat mengganggu kesehatan pernapasan juga mata", ungkapnya.

"Kita hadir membantu masyarakat yang terdampak abu vulkanik karena kita melihat masyarakat membersihkan jalan dengan cara manual sehingga kami Polri, TNI juga para relawan membantunya menggunakan peralatan water canon dan PDAM juga Damkar untuk mempercepat proses pembersihan. Apabila tidak segera dibersihkan , cukup membahayakan masyarakat yang melintas karena selain berdebu juga cukup licin apabila tidak dibersihkan ", imbuhnya.

"Selain itu kita juga membagikan masker kepada masyarakat agar selalu memakainya dan ada 10.000 (sepuluh ribu) buah masker ", pungkasnya.

Sekdes Krinjing bapak Haryanto menyampaikan, "Kami atas nama  masyarakat Desa Krinjing mengucapkan terimakasih kepada bapak Kapolresta, bapak Dandim seluruh jajaran yang telah membantu kami membersihkan jalan yang hari Sabtu kemarin terkena hujan abu, atas inisiatif bapak Kapolresta membersihkan debu, sekarang sudah bersih tidak berdebu lagi, mengurangi dampak adanya abu di jalan membuat masyarakat jadi sehat sehingga jalan yang dilalui akan lebih nyaman", ungkapnya.

Ketua relawan OPRB Ds Krinjing saudara Ari Kenang mengatakan, "Kami sangat berterimakasih sekali kepada jajaran Polresta Magelang, Damkar serta instansi yang lain yang pada hari ini sudah membantu membersihkan jalan terdampak erupsi merapi ketebalan 1 sampai 2 cm, jadi sekali lagi perhatian bapak Kapolresta sangat besar sekali pada kami karena kalau tidak disiram tentunya sangat membahayakan bagi warga yang melintas di jalan debu debu beterbangan di jalan sangat berbahaya untuk kesehatan, kami masih berharap tentunya kalau masih ada letusan susulan ada sebaran abu lagi mohon untuk dilakukan bantuan semacam ini lagi" , ujarnya.(*)

Padang,netralpost -- Upaya yang dilakukan masyarakat Pasukuan Mandailing, Nagari Batu Ampa dalam merekat tali persaudaraan dengan Keluarga Bung Hatta sangat bagus. Tidak hanya sebagai bentuk penghargaan kepada keluarga besar Bung Hatta, prosesi 'Malakok' yang diselenggarakan pada bulan Agustus nanti tentu akan memberikan edukasi bagi generasi penerus bangsa tentang sosok salah satu Proklamator Bangsa Indonesia. "Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat mendukung prosesi yang akan diselenggarakan di Nagari Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru melalui dukungan anggaran yang telah dialokasikan oleh Dinas Kebudayaan," ungkap Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, Kamis, (09/03/23) saat menerima audiensi Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo bersama Wali Nagari Batu Ampa Asra Arafat dan sejumlah tokoh masyarakat Nagari Batu Ampa di Gubernuran Sumatera Barat. 

Mohammad Hatta atau sering disebut Bung Hatta tercatat dengan tinta emas  di lembar sejarah negara Indonesia. Ia adalah salah satu Bapak Pendiri Bangsa. Bersama Soekarno, ia diberi gelar Proklamator. Lantas jika ditanya, adakah hubungan Bung Hatta dengan Kabupaten Limapuluh Kota. Ironisnya, sebagian warga Limapuluh Kota pun tak mampu untuk menjelaskan hal ini. Padahal, figur Bung Hatta yang sangat religius jejaknya berawal dari Batu Hampar, Limapuluh Kota. Ayah Bung Hatta,  Syech Muhammad Djamil merupakan anak dari  Syech Abdurrahman salah satu ulama besar Minangkabau. Syech Abdurrahman adalah penggagas sentra pendidikan Islam ala Surau di Batuhampar.

Berdasar sejarah hubungan Bung Hatta dengan Nagari Batu Ampa tersebutlah, masyarakat, Niniak Mamak, pihak Nagari Batu Ampa secara kolektif berkeinginan untuk melakukan prosesi 'Malakok' Bagi anak-anak Bung Hatta yang  notabene ibunya bukan dari Suku Minang. Dikutip dari tulisan Syaiful Gucci yang diterbitkan Bakaba.co, adat Minangkabau yang menganut sistem matrilinial, anak-anak yang lahir dari perkawinan antara lelaki Minangkabau dengan wanita non-Minangkabau tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem kekerabatan Minangkabau. Anak-anak ini dalam kacamata adat Minangkabau berstatus “anak tidak bersuku”. Bahkan di lingkungan suku ibunya mereka juga tidak diterima dalam sistem patrilinial, sehingga jadilah status mereka ‘takatuang di awang-awang’, terkatung-katung di langit. Namun adat budaya Minangkabau tidaklah sekaku itu, juga bukan merupakan budaya yang tertutup atau menutup diri. Anak yang dikatakan tidak bersuku tersebut dapat dicarikan sukunya dengan menjalani persyaratan adat yang disebut dengan malakok. Secara etimologi, malakok adalah menempel atau melekat. Menempel atau melekat pada salah satu suku/kaum yang ada pada suatu nagari di ranah Minang. Istilah malakok ini pada setiap wilayah di ranah Minang memiliki langgam yang berbeda istilah.

Di bagian lain penyampaiannnya,Gubernur Mahyeldi menghimbau seluruh elemen, baik provinsi, Kabupaten, dan Nagari agar mensukseskan secara bersama prosesi 'malakok'. "Semoga persiapannya sukses, dan dapat disemarakkan oleh seluruh pihak karena gaungnya akan jadi momentum sejarah bagi masyarakat Batu Ampa maupun Limapuluh Kota secara umum," ungkap Mahyeldi.

Sementara itu, Bupati Safaruddin dalam penyampaiannya menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dalam mensukseskan prosesi 'Malakok' keluarga Bung Hatta. "Dukungan untuk mensukseskan salah satu momen bersejarah di Limapuluh Kota dapat ditunjukkan dengan kehadiran sejumlah OPD dalam audiensi kali ini, diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kominfo, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari," ucap Bupati Safaruddin. Kemudian Ia berharap, setiap unsur yang terlibat baik itu Nagari, Kabupaten, dan Provinsi dapat menjalin komunikasi intens, bersinergi, dan berkolaborasi hingga pelaksanaan prosesi Malakok dapat diselenggarakan pada 12 Agustus nanti. 

Turut hadir dalam audiensi, Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar Syaifullah, Asisten 1 Limapuluh Kota Herman Azmar, Kadis Kominfo Liko Desri, Kepala DPMDN Endra Amzar, Kepala PUPR Rilza Hanif. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda mendukung adanya kemudahan yang diberikan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk masyarakat yang berobat ke fasilitas kesehatan.

Kemudahan itu, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS kesehatan untuk saat ini berobat ke puskesmas, klinik, atau RS cukup memperlihatkan KTP/nomor induk kependudukan. 

"Kemudahan ini sangat membantu masyarakat, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Payakumbuh yang menjadi peserta JKN untuk memanfaatkannya," ujar Rida di kantor wali kota, Kamis (9/3).

Rida juga menghimbau masyarakat untuk kepastian waktu layanan bisa mengambil antrian berobat ke fasilitas kesehatan dari rumah saja melalui aplikasi mobile JKN yang bisa didownload melalui playstore di HP android.

Sementara itu, Kepala BPJS Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase mengatakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dipastikan bisa berobat atau mengakses layanan kesehatan lainnya di fasilitas kesehatan hanya bermodal Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

"Kebijakan penggunaan NIK sebagai nomor identitas peserta JKN tersebut sudah cukup lama diterapkan, tepatnya sejak awal tahun 2022 lalu. Kebijakan ini merupakan kolaborasi BPJS Kesehatan bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatat Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, untuk memudahkan peserta JKN mengakses layanan di fasilitas kesehatan," terangnya.

Jadi, kata Defiyanna, peserta tidak perlu lagi khawatir jika kartu JKN miliknya hilang, rusak, atau tertinggal saat akan berobat. Cukup perlihatkan NIK di KTP-nya saja kepada petugas fasilitas kesehatan. Sepanjang peserta JKN tersebut berstatus aktif dan telah mengikuti prosedur yang berlaku, maka dapat dijamin BPJS Kesehatan.

Wanita yang sebelumnya menjabat di Kedeputian Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Pusat itu menambahkan penggunaan NIK sebagai identitas peserta JKN sejalan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi. 

Dalam regulasi itu, disebutkan bahwa NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Penggunaan NIK sebagai identitas peserta JKN tersebut juga dilakukan dalam rangka mendukung Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 

"Penggunaan NIK sebagai nomor identitas peserta JKN ini juga meningkatkan akurasi data peserta JKN secara terintegrasi. Harapannya, ke depannya ada keterpaduan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan oleh instansi pemberi layanan publik, termasuk salah satunya BPJS Kesehatan,” katanya. 

Terakhir, Defiyanna mengatakan bahwa peserta JKN yang belum memiliki KTP tetap bisa mengakses layanan kesehatan dengan menunjukkan NIK yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) maupun di Aplikasi Mobile JKN pada fitur KIS Digital. 

"Dengan adanya kebijakan penggunaan NIK ini, peserta JKN tidak perlu mencetak fisik kartu JKN, termasuk juga tidak perlu melampirkan salinan (fotocopy) kartu JKN/KTP/KK jika akan mengakses layanan kesehatan," pungkasnya. (Yon)

PAYAKUMBUH,netralpost -  Terkait opini yang beredar luas ditengah masyarakat tentang pungutan yang dilakukan SMP Negeri 2 Payakumbuh, membuat DPRD Kota Payakumbuh melalui Komisi C yang merupakan mitra kerja dari Dinas Pendidikan merasa gerah.

Masalah-masalah yang terjadi di SMPN 2 Payakumbuh tersebut terkuak saat Komisi C melakukan kunjungan lapangan pada 4 Februari lalu, dewan menerima masukan dan laporan dari guru terkait problem tersebut.

Menyikapi Persoalan yang ada Fraksi Golkar DPRD Kota Payakumbuh melalui juru bicaranya Wirman Putra yang juga merupakan Sekretaris Komisi C, meminta Dinas Pendidikan menghentikan seluruh pungutan di SMP Negeri 2 Kota Payakumbuh. Hal itu disampaikan Wirman Putra setelah melalui rapat fraksi ke media, Kamis (9/3).

"Kami selaku Fraksi Partai Golkar meminta Dinas Pendidikan menghentikan seluruh pungutan di SMPN 2, hal ini dikarena seluruh sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar sudah di akomodir di APBD Kota Payakumbuh, Dinas Pendidikan adalah mitra kerja komisi C. Apapun yang terjadi di sekolah itu menjadi tanggung jawab dinas. Kami disini melaksanakan fungsi pengawasan saja," ucapnya.

Wirman Putra berharap agar persoalan yang terjadi di SMPN 2 Payakumbuh bisa cepat diselesaikan, supaya dapat negatif dari persoalan ini tidak menganggu proses belajar, Dinas Pendidikan dan jajaran InsyaAllah bisa menyelesaikan persoalan ini secepatnya.

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi yang mendasar bagi semua masyarakat Indonesia. Pendidikan sangatlah penting karena dapat mengubah kehidupan seseorang. Sehingga negara berkewajiban melindungi, menghormati, juga memenuhi hak untuk mendapatkan pendidikan, termasuk mengawasi pelanggaran yang terjadi di dalamnya, dan juga menindaklanjuti pelanggarannya dengan kekuatan hukum. Dalam konstitusi negara Indonesia, hak mendapatkan pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 31 (Yon)

Payakumbuh,netralpost---- Dalam rangka meningkatkan sinergitas, Pemerintah kota Payakumbuh bersama dengan Forkopimda melaksanakan gerak jalan dan senam bersama di Lapangan Kantor Wali Kota Payakumbuh, Kamis(9/3/2023) 

Kegiatan Gerak jalan diresmikan secara langsung oleh Pj. Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda didampingi Forkopimda, Kepala OPD dan diikuti oleh seluruh jajaran ASN dilingkungan Pemerintahan Kota Payakumbuh. 

Pj. Wali Kota Rida Ananda mengatakan kegiatan gerak jalan dan senam bersama tak hanya untuk menjaga kebugaran tubuh tetapi juga bertujuan menguatkan rasa  persaudaraan dan kekompakan antar Forkopimda. Dengan kuatnya rasa persaudaraan dan kekompakan itu, diharapkannya koordinasi dan sinergitas Forkopimda dapat terjalin lebih erat untuk membangun Payakumbuh yang lebih hebat.

“Kedepan membangun sinergi itu penting karena kita merasa bahwa memiliki tanggung jawab yang sama. Bagaimana memajukan Kota Payakumbuh menjadi kota yang lebih Hebat, bermartabat dan rukun," Ujar Rida. 

Dikesempatan yang sama, Kapolres Payakumbuh AKBP. Wahyuni Sri Lestari mengatakan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya berolahraga, serta menumbuhkan semangat pola hidup sehat dengan menjaga kesehatan serta kebugaran tubuh, kegiatan olahraga itu juga dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi bersama dengan semua yang hadir, sehingga dapat meningkatkan rasa kebersamaan.

“Sehat itu penting, makanya untuk mencapai sehat dan bugar kita lakukan olahraga bersama ini, agar semua yang hadir disini dapat menumbuhkan rasa kebersamaaan.” terangnya.

Selain senam bersama, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan bagi-bagi dorprize diakhir acara. (Yon)

Dankor Brimob Polri Komjen Anang Revandoko mengatakan, peresmian struktur baru dan pelantikan beberapa jabatan di Korps Brimob Polri ini guna mempercepat dalam memberikan perlindungan, melayani, dan mengayomi masyarakat.

Dalam struktur organisasi yang baru, Dankor Brimob berpangkat Komjen atau bintang tiga. Sementara Wadankor Brimob berpangkat Irjen atau bintang dua. Di bawahnya ada Kepala Biro Perencanaan Operasi yang berpangkat Brigjen atau bintang satu.

Dalam struktur organisasi baru ini juga terdapat 3 Komandan Pasukan Brimob yang akan ditempatkan di tiga wilayah bagian. Pasukan Brimob I wilayah Indonesia Barat akan dipusatkan di Aceh. Untuk Pasukan Brimob II wilayah Indonesia Tengah berada di Kalimantan Timur.

"Pasukan Brimob II di wilayah Indonesia Tengah untuk menjaga kebijakan pemerintah yaitu untuk persiapan IKN bagaimana Pasukan Brimob II menjaga kebijakan kita untuk persiapan IKN yang ada di Kalimantan Timur," kata Anang, Jumat (10/3/203).

Sementara untuk Pasukan Brimob III wilayah Timur akan bertempat di Papua khususnya di Timika. Ketiga Komandan Pasukan Brimob di tiga wilayah tersebut akan dipimpin jenderal bintang satu.

Lebih lanjut, Anang menuturkan, peresmian struktur organisasi baru di Korps Brimob merupakan kajian lama pimpinan Polri agar Korps Brimob dapat menjadi lebih baik, cepat dan profesional dalam melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat.

"Korps Brimob Polri yang memiliki tugas penanganan konflik, penanganan kelompok bersenjata yang lintas Provinsi dan lintas negara, maka Polri perlu percepatan penanganan konflik di awal agar permasalahan tidak semakin melebar ke wilayah lainnya," katanya.

Dengan kemampuan yang profesional Korps Brimob Polri dan peralatan yang modern, ia menegaskan, Korps Brimob Polri akan hadir bersama dengan masyarakat untuk Indonesia.

Apalagi, kata Anang, Indonesia akan memasuki tahun politik, sehingga perlu adanya antisipasi dan respons yang cepat untik menangani setiap permasalahan yang ada. Hal itu dilakukan belajar dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu sebelum-sebelumnya.

"Polri pada tahun politik saat ini mengantisipasi lebih dengan kecepatan dalam merespons, serta melihat situasi jika ada potensi-potensi yang membahayakan dan bersifat mengancam kepada masyarakat dan institusi," katanya.(*)

Arosuka, netralpost -- Pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 dilaksanakan kegiatan Jum'at curhat Kapolres Solok, AKBP APRI WIBOWO, S.I.K., M.H., beserta PJU Polres Solok dan Kapolsek Gunung Talang Polres Solok.

Kapolres Solok, AKBP APRI WIBOWO, S.I.K., M.H., mendengarkan langsung curhatan dan aspirasi masyarakat di simpang Jawi Jawi Guguk. Masyarakat mengeluhkan banyaknya hal hal yang dapat menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat seperti penggunaan knalpot racing, kenakalan remaja, dan pencurian hewan ternak yang masih cukup sering terjadi di Wilayah Guguk.

Kapolres Solok memberikan saran agar pos ronda kembali di adakan, sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya hal hal yang dapat menggangu ketertiban masyarakat.

Kapolres Solok juga menghimbau masyarakat agar melaporkan segala hal yang berpotensi dapat menggangu Kamtibmas dengan cara langsung melaporkan ke Polsek gunung talang atau ke polres Solok.

Kapolres juga menerangkan bahwasanya siap menerima aduan masyarakat secara langsung melalui nomor wa pengaduan Kapolres yang tertera di media sosial polres Solok.

Kegiatan kemudian dilanjukan dengan kegiatan Jum'at Berkah oleh Kapolres Solok,  memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga masyarakat dapat terbantu dengan adanya kegiatan rutin Jum'at berkah yang dilakukan.(*)