NetralPost.net

Payakumbuh,netralpost--- Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2024 yang digelar di Aula Ngalau Indah, Kantor Wali Kota Payakumbuh, Kamis (16/4).

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Hamdi Agus, Unsur Forkopimda, Kepala Bappeda Provinsi Sumbae, Plt. Sekda Dafrul Pasi, Kepala OPD, Camat, Lurah, Faskel, dan tokoh masyarakat Kota Payakumbuh.

Rida dalam sambutannya menyampaikan pelaksanaan musrenbang tingkat Kota Payakumbuh ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Musrenbang RKPD dilakukan dalam rangka pendekatan perencanaan secara bottom up. Pelaksanaan musrenbang RKPD untuk tahun anggaran 2024 ini diawali dengan musrenbang pada 47 kelurahan se-Kota Payakumbuh sepanjang bulan Januari dan musrenbang pada 5 kecamatan pada bulan Februari 2023. Hasil prioritas kecamatan yang telah diselaraskan dengan rencana kerja (Renja) oleh perangkat daerah terkait selanjutnya dikomunikasikan lagi dengan para pemangku kepentingan dan lintas perangkat daerah melalui forum perangkat daerah dalam upaya penajaman sasaran dan target sasaran prioritas pembangunan yang harus dicapai sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan daerah (RPD) Kota Payakumbuh tahun 2023-2026.

"Musrenbang ini dilaksanakan dalam rangka menyepakati permasalahan dan prioritas pembangunan daerah, menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi, penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional, serta klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah Kota Payakumbuh," ujarnya. 

Musrenbang pada tahun ini, menurut Rida, memiliki makna yang sangat penting, karena merupakan penjabaran tahun ke-2 dari rencana pembangunan daerah (RPD 2023-2026) Kota Payakumbuh, oleh karena itu Dia selaku Pj. Wali Kota Payakumbuh membutuhkan dukungan semua lini dalam upaya bersama-sama membangun kota tercinta ini. 

"Berkaitan dengan kondisi saat ini dan perkiraan tahun 2024, marilah kita membuka dan mencermati beberapa isu strategis dan permasalahan yang masih menjadi kendala dan tantangan di kota payakumbuh ini yang hal tersebut dapat dijadikan dasar dalam penentuan program dan kegiatan, antara lain yaitu laju peertumbuhan ekonomi masih stagnan sebagai dampak wabah Covid-19, ketimpangan pendapatan masih berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat, tingkat kemiskinan dan pengangguran masih relatif tinggi," ujarnya.

Selain itu, dijelaskan Rida, juga meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar; belum optimalnya implementasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik; serta permasalahan yang secara nasional menuntut kontribusi Pemda dalam pelaksanaannya, seperti kemiskinan ekstrim, stunting, dan inflasi. 

Mengacu pada isu strategis Kota Payakumbuh dalam rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026 serta memperhatikan rancangan tema pembangunan nasional  tahun 2024, yaitu “mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” serta tema rencana pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, maka tema pembangunan Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2024 adalah “peningkatan kualitas sdm dan penguatan ekonomi masyarakat untuk pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan’, dengan prioritas diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas dan berdaya saing; peningkatan perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi; peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas; dan peningkatan pengamalan ajaran agama dan budaya. 

"Pada momen yang sangat baik ini kembali saya mengajak seluruh lembaga dan seluruh komponen masyarakat untuk mari bersama-sama “mewujudkan kota payakumbuh, bangkit lebih kuat, maju lebih cepat, berprestasi lebih hebat. yang akan dilaksanakan melalui perwujudan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, daerah yang berdaya saing dan pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi dan penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik (good local governance)," tuturnya.

Oleh karena itu, jelas Rida, dalam proses menyusun RKPD tahun 2024 ini, Dia meminta semua pimpinan dan aparatur di perangkat daerah serta seluruh stakeholder untuk berpikiran terbuka, memiliki visi ke depan, terintegratif dan inovatif. Perangkat daerah harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2024 akan lebih terarah, terukur dan akuntabel, serta menjawab isu-isu strategis yang ada serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan serta kebutuhan masyarakat secara tepat dan strategis. 

"Untuk itu dibutuhkan sinergitas, kolaborasi, diskusi, serta proses-proses panjang lainnya yang harus kita lalui, termasuk agenda pada hari ini, yaitu musyawarah perencanaan pembangunan RKPD tahun 2024," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Yasrizal menyampaikan musrenbang ini terdiri dari 3 sesi, yakni pembukaan, sidang pleno 1 dan sidang pleno 2.

Untuk Sidang Pleno 1, ada Paparan Kepala Bappeda Provinsi Sumbar, Paparan Kepala BKD Kota Payakumbuh, Paparan Kepala Bappeda Kota Payakumbuh, dan Diskusi.

Untuk Sidang Pleno 2, ada Paparan Rancangan Renja Tahun 2024 Lingkup Bidang Sosial Budaya yang dipaparkan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial; untuk Paparan Rancangan Renja Tahun 2024 Lingkup Bidang Ekonomi oleh Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian dan Dinas Pertanian; untuk Paparan Rancangan Renja Tahun 2024 Lingkup Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kita juga melaksanakan sesi tanya jawab untuk menerima masukan, saran, dan kritikan dari peserta musrenbang," pungkasnya. (Yon)

Jakarta,netralpost --- Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage. Terhitung sejak Bulan September 2022, sebanyak 137.599 jiwa penduduk Kota Payakumbuh telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 141.813 jiwa atau sebesar 97.03%. Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di Kota Payakumbuh telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.

Atas prestasi itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin memberikan penghargaan kepada 22 Provinsi, 334 Kabupaten dan Kota yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wapres juga mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Penghargaan UHC ini diberikan langsung oleh Wapres didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/03). 

Untuk Kota Payakumbuh, penghargaan tersebut diterima oleh Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Dafrul Pasi. Turut mendampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase, Kadisdukcapil Wal Asri, Kadis Sosial Irwan Suwandi, Sekdis Kesehatan Yuneri Yunirman, serta Pejabat Pemko lainnya.

Di tempat terpisah, Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC di daerahnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh yang telah bekerja keras agar masyarakat Kota Payakumbuh bisa terjamin ke dalam Program JKN.  

“Dengan telah tercapainya UHC di Kota Payakumbuh maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani. Kedepan kami akan terus memastikan seluruh penduduk Kota Payakumbuh tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN-KIS,” ujarnya.

Rida juga menambahkan seluruh masyarakat peserta JKN yang berobat di Fasilitas Kesehatan baik di tingkat pertama atau lanjutan, dapat memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja, dan untuk pendaftaran berobat bisa melalui aplikasi Mobile JKN, tidak perlu antri lagi.

“Berkat Kerjasama yang baik antara BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh dan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, upaya peningkatan mutu layanan Kesehatan dan pendaftaran peserta selalu menjadi prioritas,” tutupnya.

Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN. Target tersebut yaitu 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Sampai  dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Namun Ghufron menekankan tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

“Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit). BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal memenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada,” ujar Ghufron.

Ghufron juga menekankan, penyelenggaraan Program JKN saat ini sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem JKN yang kuat dan andal yang juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitaliasi layanan yang terus dikembangkan. 

BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik juga telah menjalankan tugas selama hampir 10 tahun dengan baik, sesuai dengan amanat UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.  Hal ini dibuktikan dengan pencapaian kinerja organisasi yang kian positif mulai dari predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) sebanyak 8 kali berturut sejak program bergulir tahun 2014 atau 30 kali sejak era PT Askes (Persero), kepuasan peserta yang semakin meningkat, serta yang tidak kalah penting adalah kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat. 

“Dengan kondisi finansial yang sehat, tidak ada gagal bayar klaim kepada fasilitas kesehatan bahkan BPJS Kesehatan memberikan uang muka layanan untuk memastikan terjaganya cashflow rumah sakit. Harapannya fasilitas lebih nyaman dalam memberikan layanan kepada peserta tanpa ribet dan tanpa diskriminasi,” kata Ghufron.

BPJS Kesehatan juga mendukung upaya Pemerintah dalam hal menyesuaikan tarif layanan fasilitas kesehatan, melalui Permenkes Nomor 03 Tahun 2023 yang mengakomodir kesesuaian biaya layanan kesehatan dan perbaikan anomali struktur tarif lama. Aturan ini mendorong penguatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

BPJS Kesehatan melalui Program JKN juga telah menjadi episentrum baru di dunia jaminan sosial dan menjadi contoh negara lain karena memiliki kepesertaan terbanyak dan pencapaian UHC tercepat di dunia untuk satu skema yang terintegrasi. Pengelolaan Program JKN di Indonesia juga sudah diakui dengan mendapatkan penghargaan tertinggi tingkat Asia Pasifik dalam ISSA Good Practice Award dari Internasional Social Security Association (ISSA).

Dengan bertumbuhnya cakupan kepesertaan JKN, angka pemanfaatan pelayanan kesehatan pun turut meningkat. Dari 92,3 juta pemanfaatan pada tahun 2014, menjadi 502,8 juta pemanfaatan pada tahun 2022. Kehadiran Program JKN tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal membuka akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia, namun juga melindungi masyarakat dari kemiskinan. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh LPEM FEB UI, di tahun 2019 didapatkan hasil bahwa Program JKN-KIS telah menyelamatkan 8,1 juta orang dari kemiskinan serta 1,6 juta orang miskin dari kemiskinan yang lebih dalam dan ekstrim.

“Untuk itu kami mendorong Pemda lain untuk dapat segera mengejar cakupan kepesertaan di daerahnya dan diintegrasikan dengan Program JKN. Sebab, salah satu keuntungan Program JKN adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat. Masyarakat bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Perwakilan kantor kami di tiap kabupaten/kota diharapkan mempermudah sinergi dengan Pemda, kami sangat siap berkolaborasi dan bersama mewujudkan UHC di Indonesia,” pungkasnya.

Senada, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase menyampaikan apresiasi atas komitmen Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda dalam menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional di daerah.

"Kami menyampaikan selamat atas penghargaan yang diraih ini, dan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Payakumbuh yang sudah mencapai UHC. Hal ini menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah memastikan tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakatnya," ujarnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost — Dinas PUPR bersama tim gabungan yang terdiri dari Dinas DPMPTSP, SatPol-PP, Dinas Perkim, bagian Hukum Setdako serta dari satuan Polres dan TNI Payakumbuh laksanakan penyegelan bangunan yang melanggar peraturan perundang-undangan serta peraturan wali kota (Perwako) Nomor 82 tahun 2019 yang disegel oleh Tim Penertiban Bangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh, Kamis (16/3/2023).

Mengawali penyegelan pertama, tim langsung menuju ke tujuan pertama yang beralamat di Jalan Meranti, kelurahan Sicincin, kecamatan Payakumbuh Selatan.

“Bangunan ini disegel karna dibangun diatas kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang perlindungan LP2B,” ucap Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh melalui Kabid. Penataan Ruang Eka Diana Rilva saat penyegelan pertama yang akan dibangun untuk rumah tinggal.

Terkait LP2B, Eka mengatakan jika pelanggaran ini tidak yang pertama terjadi, sebelumnya juga sudah ada beberapa rencana pendirian bangunan yang telah menyalahi aturan tersebut, akan tetapi ketika mereka (pemilik) baru hendak mengurus izin dan pihak dinas tidak memberikan, maka mereka tidak jadi sampai mendirikan bangunan,” bebernya.

Eka menjelaskan, sebelum dilakukan penyegelan terhadap bangunan tersebut, Dinas PUPR terlebih dahulu telah memberikan teguran dan himbauan beberapa kali terhadap pemilik bangunan untuk segera mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Sebelumnya sudah kita berikan teguran sebanyak 3 kali, karena tidak ada respons dari pemilik bangunan makanya dilakukan penyegelan. Untuk segelnya akan dibuka setelah pemilik bangunan mengurus dan melengkapi semua perizinannya," jelasnya. 

Adapun bangunan yang akan disegel pada kesempatan pertama di awal tahun 2023 oleh dinas PUPR, Eka mengungkapkan terdapat 5 bangunan yang akan dipasang himbauan disegel dan pemasangan garis kuning.

Selain di kelurahan Sicincin, 4 bangunan lainnya yang akan disegel yakni sebuah yang beralamat di jalan Soekarno Hatta, kelurahan Pakan Sinayan, kecamatan Payakumbuh Barat, sebuah warung yang beralamat di jalan Soekarno Hatta, kelurahan Balai Panjang, kelurahan Payakumbuh Selatan, sebuah rumah tinggal yang beralamat di jalan lingkung, kelurahan Parik rantang, kecamatan Payakumbuh Barat, dan terkahir sebuah rumah tinggal yang beralamat di jalan kirab remaja, kelurahan Payobasung, kecamatan Payakumbuh Timur.

“Hanya satu bangunan yan menyalahi aturan LP2B, selebihnya terkendala karna bangunan yang menyalahi aturan GSB dan tidak mengurus PBG,” ungkap Eka.

Sementara itu, Kepala dinas PUPR, Muslim sebelumnya terus mengimbau dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat Payakumbuh yang akan mendirikan bangunan agar tidak ragu dalam pengurusan PBG karena pengurusannya tidak sulit dan cepat.

“Jika masyarakat telah melakukan pengurusan dan syaratnya lengkap, paling lama pengurusan PBG hanya 6 hari kerja," terangnya. 

Pihaknya mengingatkan kepada seluruh warga Payakumbuh, sebelum mendirikan bangunan uruslah izinnya terlebih dahulu karena pengurusannya sangat mudah dan cepat. (Yon)

Arosuka, netralpost --- Penyerahan LKPD T.A 2022 Pemkab Solok Dan Kota Solok Kepada BPK RI Perwakilan Sumbar di Ruang Rapat Kantor BPK RI Perwakilan Sumbar, Selasa (14/3/23).

Bupati Solok Capt H. Epyardi Asda, M. Mar serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di Padang, Selasa (14/03/2023). Selain Kab. Solok, diwaktu yang sama Pemerintah Kota Solok juga menyerahkan LKPD Tahun 2022 kepada BPK RI Perwakilan Sumbar.

Acara diawali dengan Penyerahan LKPD Kab Solok Tahun 2022 oleh Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda, M. Mar kepada Kepala BPK RI Perwakikan Sumbar Arif Agus, S. E., M. M., AK., CPA., CSFA. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penyerahan oleh kedua belah pihak. 

Kemudian Penyerahan LKPD Kota Solok T.A 2022 oleh Wawako Dr. Ramadhani Kirana Putra dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara 

"Alhamdulilah hari ini Pemkab Solok telah menyerahkan LKPD Kab Solok tahun 2022 kepada BPK RI Perwakilan Sumbar. Mudah mudahan hasil LKPD ini sesuai dengan aturan yang ada",  Sambutan Bupati Solok H.Epyardi Asda, M. Mar.

"Sebagai aparat pelaksana kegiatan mungkin ada yang di luar jangkauan kami, mungkin ada  yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, untuk itu, kami mohon petunjuk dan arahan dari Tim BPK RI Perwakilan Sumbar dalam rangka memperbaiki kinerja kami terutama dalam hal pengelolaan keuangan", katanya.

"Mohon arahan apa yang musti kami lakukan agar kami bisa melaksankan tugas dengan sebaik baiknya sesui aturan yang berlaku", imbuhnya.

"Kami siap menerima kritikan dan masukan dari BPK agar laporan keuangan kami di pemkab Solok akurat sesuai dengan aturan perundang undangan", jelasnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Arif Agus,  Menyampaikan penyerahan LKPD tersebut merupakan realisasi amanat Pasal 56 Undang - Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dimana laporan keuangan Pemerintah Daerah diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. 

"Penyerahan LKPD hari ini merupakan yang ke  9 dan 10 dari seluruh Pemerintah Daerah di Sumbar . Penyerahan LKPD ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas keuangan daerah", Katanya. 

Setelah penyerahan LKPD ini proses audit akan segera dilakukan BPK dalam waktu lebih kurang lebih 2 bulan dan setelah pemeriksaan ini selesai akan kami sampaikan hasilnya.(*)

Arosuka, netralpost --- Pemerintah Kabupaten Solok laksanakan Pawai Budaya dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Solok yang ke-110 bertempat di Lapangan Islamic Center Koto Baru, Selasa (14/03/2023).

Pawai Budaya ini dilaksankan dari Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Menuju Kawasan Islamic Center Koto Baru yang diikuti oleh 74 Nagari di Kabupaten Solok dengan menampilkan adat kebudayaan di masing-masing Nagari.

Bupati Solok menyampaikan dalam Sambutannya Sebagai Bupati Solok saya merasa bangga jadi warga Kabupaten Solok dan bisa memimpin rakyat saya yang terdiri dari bermacam adat dan kebudayaan tetapi kita satu dibawah naungan Kabupaten Solok.

Pada hari ini memang kita melaksanakan kegiatan Pawai Budaya ini dengan penuh kesederhanaan, namun saya yakin  dibalik itu ada rasa kebersamaan dan kebanggaan bagi diri kita masing-masing.

"Saya melihat antusiasme masyarakat yang datang dari daerah terjauh Kabupaten Solok mulai dari Utara hingga Ke Selatan, dari Timur hingga ke Barat, ini menandakan rakyat Kabupaten Solok bergembira menyambut Hari Jadi Kabupaten Solok yang ke-110 ini", ujarnya.

"Terimakasih kepada seluruh kecamatan dan Nagari beserta seluruh masyarakat Kabupaten Solok yang antusias menyambut hari jadi Kabupaten Solok yang ke-110.Semoga kedepannya adat Salingka Nagari ini bisa terus kita lestarikan. Sebagai Bupati Solok saya meminta kepada seluruh Nagari agar memfokuskan anggaran pada pemberdayaan Masyarakat dan Nagari sedangkan untuk bidang Infrastruktur akan di kelola oleh Pemerintah Kabupaten Solok", tutupnya.(*)

Arosuka, netralpost --- Pengukuhan Ketua dan Pengurus Kerapatan Adat Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, Senin (13/11/23).

Turut Hadir Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar, Forkopimda, Anggota DPRD Kabupaten Solok, Ketua Dewan Penasehat Nagari Dr. H. Gamawan Fauzi, S.H., M.M., Asisten I Syahrial, Asisten II Deni Prihatni, Kepala OPD, Camat Lembah Gumanti, Wali Nagari se Kecamatan Lembah Gumanti, Ketua KAN Alahan Panjang, Tokoh agama, adat, Niniak Mamak dan Masyarakat Nagari Alahan Panjang

Wali nagari menguccapkan Terima kasih kepada Bapak Bupati serta rombongan, yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara pengukuhan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Alahan panjang.

"Mudah-mudahan Nagari alahan panjang selalu dalam keadaan aman dan makmur serta mendapatkan keberkahan kedepannya. Kepada tokoh masyarakat kita Bapak Gamawan Fauzi, Alhamdulillah telah berkenan hadir dan kami merasa bangga dan sangat berterimakasih. Kami atas nama pemerintah nagari Alahan panjang, dengan sisa periode yang singkat ini, semoga kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di nagari ini", ucapnya.

"Saya bersyukur dan berharap semoga acara ini sukses dari awal sampai akhir kepada seluruh yang hadir, saya mengucapkan banyak trimakasih. Dengan cuaca yang kurang bagus, masih banyak yang hadir Amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh anak kemenakan kami akan saya pegang teguh sesuai fungsi dan tugas yang diberikan. Harapan saya kepada seluruh masyarakat, andaikan dalam perjalanan saya ada kesalahan, mohon di tegur, dan ingatkan. Mudah-mudahan harapan kita yg sudah lama terpendam akan di bangkitkan kembali", kata Ketua  KAN.

Dr. H. Gamawan fauzi, S.H.,M.H, ketua dewan penasehat nagari menyampaikan bahwa, "Saya baru pertama kali tampil dalam acara pengukuhan ketua KAN, ini sungguh luar biasa dimana ketua KAN di tunjuk berdasarkan kepercayaan dari anak kemenakan dan para niniak mamak. Kepada ketua KAN yang baru di kukuhkan, jalankan amanah ini dengan baik karena akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat, bagaimana nantinya bisa membimbing anak kemenakan menjadi lebih baik dalam banyak hal. Saya berharap Janji-jani yang di sampaikan ketua KAN yang baru, bisa benar-benar direnungkan, karena walaupun disampaikan oleh ketua KAN, namun pada hakikatnya itu mewakili seluruh niniak mamak. Dahulu minang ini sangat terkenal dengan musyawarah, tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan, dengan semangat ke-iklhasan untuk menyelesaikan permasalahan, perbedaan menjadi persatuan. Sebenarnya guru dari demokrasi ini pantas di sebut minang kabau, karena masyarakat yang sudah biasa dengan perbedaan pendapat, namun tetap pada satu tujuan. Oleh karena itu tidak ada sebenarnya alasan niniak mamak untuk tidak datang ketika di undang dalam suatu kegiatan, karena itu merupakan tanggung jawab kepada kemenakannya. Jadi musyawarahkanlah dalam suatu masalah atau kegiatan, susun sistem yang rapi, mulai dari registrasi, pola pengambilan keputusan dan pola bermusyawarah, pola mencapai kesepakan dan sebagainya, itu betul-betul di jalankan dengan sebaik-baiknya agar tercapai apa yang dituju dan diinginkan dengan baik", katanya.

Ucapan Terimakasih kepada bapak gamawan fauzi yang telah berkenan hadir, beliau merupakan tokoh masyarakat Nagari alahan panjang, kabupaten solok, serta sumatera barat, bahkan tokoh nasional.

"Saya merasa bangga dan salut karena beliau pernah menjadi bupati solok selama dua periode, kemudian menjadi gubernur dan menteri dalam negeri. Banyak hal dari ucapan dan tindakan beliau yang bisa menjadi inspirasi bagi saya untuk menjalankan roda pemerintahan. Saya menganut prinsip dan berharap yang memimpin daerah tersebut adalah putra asli daerah tersebut, sebagai contoh, dahulu Nagari tigo lurah masuk daerah tertinggal, saya menempatkan seorang guru, dan mengangkatnya menjadi camat, dan alhamdulillah sekarang Tigo lurah menjadi jauh lebih baik, Prinsip saya bahwa saya meletakkan seseorang itu sesuai dengan kapasitasnya. Saya merasa bersyukur dan bahagia, dimana nagari alahan panjang sudah mendunia namanya, banyak tokoh-tokoh yang berasal dari Nagari alahan panjang, akan tetapi saya juga merasa sedih karena keadaan masyarakat yang belum lagi pada tingkat sejahtera. Alhamdulillah sekarang kita sudah mulai bangkit dengan Solok Super Team, hal ini ditandai dengan banyaknya penghargaan yang sudah di raih, Lebih dari itu saya ingin jadi kepala daerah yang bermanfaat dan dirasakan keberadaan oleh masyarakat," tutup Bupati Solok.(*)

Padang, netralpost --- Singkarak Fun Camp dan Launching Calendar Of Even 2023 merupakan acara camp dan launching kalender even yang dilaksanakan dalam rangkaian hari jadi kabupaten Solok ke - 110 Tahun 2023.

Kegiatan ini dilkasanakan di Dermaga Singkarak, Nagari Singkarak. Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, Sabtu (11/3/23).

Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar hadir juga Ka. TP. PKK Ny. Hj. Emiko Epyardi Asda. S.P, Unsur Forkopimda, Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, Pimpinan DPRD Sumbar Indra Dt. Rajo Lelo, Pimpinan DPRD Dharmasraya, Pimpinan DPRD Padang panjang Sekda Kab. Solok Medison, S.Sos.,M.Si, Asisten I Syahrial, Asisten II Deni Prihatni, Asisten III Editiawarman, Para Staf Ahli Kabupaten Solok, Para Kepala OPD, Pimpinan BUMD/BUMN (perbankan dll), Camat dan Wali Nagari Se-Kabupaten Solok, Komunitas Pariwisata dan ekonomi dan Masyarakat Kab. Solok 

Sekda Medison mengatakan dalam Sambutannya Alhamdulillah Pada malam berbahagia ini kita  masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk menghadiri acara ini dan semoga dapat di laksanakan dengan baik untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Solok.

"Rangkaian HUT Kabupaten Solok  ini sudah di mulai dari tanggal 11 Maret 2023 tepatnya untuk kegiatan seperti sekarang ini. Dalam usia yang ke 110  ini semoga bisa menjadi semangat dan kemajuan yang luar biasa untuk membangun Kabupaten Solok Tema yang di usung dalam HUT Kabupaten solok tahun ini adalah "Solok Bangkit Menjadi  yang Terbaik", hal itu merupakan gambaran bahwa selama kepemimpinan beliau Bapak Epyardi Asda satu demi satu Prestasi sudah di raih, solok mulai bangkit.

Kegiatan Singkarak Fun Camp dan Launching Calender Of Event 2023 dilaksanakan pada Tanggal 11-12 Maret 2023 Di Dermaga Danau Singkarak yang diikuti oleh seluruh SKPD dan Kecamatan se-Kabupaten Solok, serta dihadiri oleh Wali Nagari dalam acara Launching Calender Of Even 2023.

Kegiatan ke - 2 dilaksanakan Tanggal 14 Maret 2023 Di Masjid Agung Darussalam Koto Baru dengan rangkaian kegiatan terdiri dari:

a. Kegiatan Pawai Budaya oleh Disparbud yang dikuti oleh masyarakat nagari dengan menampilkan seluruh pakaian adat nagari dan kesenian Nagari yang bertema “Adat Salingka Nagari”. Kegiatan Pawai dimulai dari Halaman Dinas Perhubungan Koto baru dan finish di Masjid Agung Darussalam Koto Baru.

b. Bazar Kuliner oleh DKUKMPP yang bertempat Di halaman Masjid Agung Darussalam Koto Baru.

Kegiatan ke - 3 dilaksanakan Tanggal 15 Maret 2023 di Masjid Agung Darussalam Koto Baru dengan mengenakan pakaian olah raga dominan putih dengan rangkaian kegiatan  sebagai berikut :

a. Melaksanakan apel besar yang diikuti oleh SKPD, Kecamatan, Wali Nagari dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Solok.

b. Gerak Jalan Santai oleh Disdikpora dengan rute dimulai dari Masjid Agung Darussalam Koto Baru - Pabatungan - Pakan Akek - Masjid Agung Darussalam Koto Baru. Menyiapkan beberapa door prize dari BUMN/BUMD.

c. Acara Tarik Tambang antar SKPD Pa/Pi oleh Disdikpora

d. Karaoke / nyanyi bersama untuk eselon III oleh DPMN.

e. Lomba Menghias Kue, Membuat Palai  Bilih dan Talua Dadar Barendo oleh Dinas Perikanan Pangan dan PKK yang  diikuti oleh Kepala SKPD (Eselon 2), Camat yang didampingi istri, beserta Seluruh  Wali Nagari (Perwakilan Wali Nagari Satu Per-kecamatan).

f. Dinas Kesehatan akan mengadakan kegiatan donor darah dan cek kesehatan untuk Pegawai Kabupaten Solok.

Terakhir nanti Kegiatan ditutup dengan pelaksanaan sidang paripurna yang bertempat di ruang sidang DPRD Kabupaten Solok tanggal 9 April 2023.

"Saya berterima kasih  kepada semua pihak yang sudah mendukung untuk terlaksananya event Peringatan HUT Kabupaten Solok ke 110 ini", ujarnya.

Bupati Solok menyampaikan ucapan Terimakasih kasih kepada mantan Menteri Agama Suryadharma Ali yang telah berkenan hadir dalam rangkaian acara HUT Kabupaten Solok beserta unsur Forkopimda, SKPD dan Masyarakat Kab. solok.

"Jika kita renungkan, usia yang 110 ini bukan umur yg pendek atau tidak muda lagi dan sudah seharusnya Kabupaten Solok harus lebih berjaya dan makmur. Semoga dimasa sekarang ini dan bersama Solok Super Team, Solok mulai bangkit karena kita sudah bertekad ingin menjadikan Kab. Solok sebagai daerah yang menjadi tumpuan dari beberapa sektor.

"Alhamdulillah, saat ini Kab. solok semakin meningkat dalam prestasi, Kab. Solok semakin di akui oleh berbagai Pihak yang ditandai dengan banyaknya piagam Penghargaan  yang di terima oleh PemKab. Solok. Disaat yang bersamaan saya merasa sedih dan miris, karena tingkat kemiskinan yang masin di atas 7 persen, atau jika kita hitung kurang lebih sekitar 28 Ribu orang yang berada di bawah level kemiskinan.

"ini menjadi cambuk bagi kita, dan juga semangat bagi Solok Super Team agar kita bsa terlepas dari angka kemiskinan ini. kami bertekad pada tahun 2024 akan menargetkan serta berupaya untuk tidak ada lagi masyarakat Kabupaten Solok yang berada di bawah level kemiskinan."

"Kita akan gunakan semua fasilitas yang ada untuk mewujudkan cita-cita dan harapan baik kita ini. mudah-mudahan Solok berjaya di masa yang akan datang. mudah-mudahan kebersamaan ini selalu tetap terjaga sampai nanti. maju untuk pengabdian, maju iklas dalam rangka meraih yg terbaik."

Selanjutnya Bupati Solok membuka secara Resmi Calender Event peringatan HUT Kab. Solok.(Admin)

Sumbar, netralpost --- Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH memberikan arahan kepada personel Polres Dharmasraya, Rabu (15/3) saat melaksanakan kunjungan kerjanya ke Polres tersebut. 

Dibidang pembinaan, Kapolda mengajak kepada personel untuk selalu mensyukuri apa yang sudah didapatkan. Karena keinginan orang mati ketika akan dihidupkan lagi maka hanya ada dua perbuatan, yaitu ingin berbuat baik dan bersedekah. 

"Jadi polisi itu melaksanakan amar makruf nahi mungkar," sebut Kapolda Irjen Pol Suharyono.

Kemudian katanya, harus mensyukuri menjadi polisi, polisi juga bisa menjadi kiyai tapi kiyai tidak boleh jadi polisi. Polisi dalam rangka tugas dapat masuk kesemua tempat termasuk tempat maksiat, polisi memiliki kewenangan atas nama negara dan Undang-undang. 

"Bersyukurlah kita menjadi polisi Sumbar, yang aman situasi kamtibmasnya, sehingga banyak waktu luang untuk melakukan kegiatan lain," ujarnya. 

Lanjut Irjen Pol Suharyono, dalam berkehidupan di negara Indonesia itu harus berpedoman Pancasila sebagai dasar negara dan landasan konstitusional Undang-undang Dasar 1945.

Ia berpesan, setiap kegiatan yang membutuhkan anggota polri, agar dihadiri dan jangan diwakilkan, karena selama ini ada sumbatan komunikasi masyarakat dengan polri. "Sehingga saat ini harus dibuka selebar lebarnya untuk audiensi dengan masyarakat," terangnya. 

Sebagaimana diketahui, bahwa saat ini Polri mempunyai 8 program Quick Wins PRESISI, diantaranya:

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Melalui Media Sosial;

2. Optimalisasi Pelayanan Publik;

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul;

4. Perbaikan Interaksi Polisi dan Masyarakat di Jalan atau Area Publik;

5. Optimalisasi Pemolisian Masyarakat;

6. Meningkatkan Sinergitas TNI-Polri;

7. Penerapan Budaya Integritas dan Antikorupsi;

8. Respons Problem Akut;

9. Digitalisasi Penegakan Hukum Lalu Lintas;

Untuk itu, ia meminta kepada seluruh personel di jajaran Polda Sumbar agar mempedomani serta melaksanakannya dengan baik. 

Irjen Pol Suharyono juga berpesan, agar selalu merespon setiap kegiatan kepolisian di Sumbar yang ada di Medsos (media sosial), dengan cara memberikan komentar atau memberikan tanda jempol dan harus merespon telpon 110 dari masyarakat. 

"Karena kalau tidak ditanggapi akan masuk ke 110 Mabes Polri, sehingga akan mengurangi penilaian kepada Polda Sumbar," jelasnya. 

Selanjutnya, setiap personel harus mempedomani 3 Budaya malu, malu datang terlambat, malu pulang lebih awal dan malu tidak masuk kantor. 

Terkhusus anggota yang di fungsi intelijen harus bisa melakukan penyelidikan dengan baik, dan reserse harus profesional dalam penyidikan. Untuk kegiatan Restorasi Justice (RJ) bisa dilakukan karena hasil koordinasi yang baik. 

Kemudian katanya, terdapat tiga pedoman pelayanan kepada masyarakat, yaitu pada saat menegakkan hukum Polisi harus diposisi satu klik diatas masyarakat. Pada saat bekerja sama Polisi harus sejajar dengan masyarakat.

"Ketika melayani Polisi harus berada satu klik dibawah masyarakat karena polisi berkedudukan sebagai pelayan," pungkasnya.

Dalam kunjungan kerja ini, Kapolda beserta rombongan disambut Kapolres Dharmasraya AKBP Nurhadiansyah, S.Ik, Forkopimda Dharmasraya, Pejabat Utama, Kapolsek dan personel Polres Dharmasraya. 

Saat kunker ke Polres Dharmasraya, Kapolda Sumbar didampingi Pejabat Utama Polda Sumbar yakni Karo Log, Karo Rena, Dirsamapta, Dirpamobvit, Kabid Humas, Kabid Propam, dan Kabid TIK.

Selain itu juga diikuti oleh Ketua Bhayangkari Daerah Sumbar Ny Iis Suharyono beserta pengurus Bhayangkari Daerah Sumbar.(*)

Payakumbuh,netralpost— Menanggapi atas telah terjadinya kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) atau kekerasan seksual terhadap anak (rudapaksa), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Payakumbuh telah melakukan pendampingan khusus yang melibatkan beberapa leading sektor terkait dalam memenuhi kebutuhan anak yang menjadi korban kasus pelecehan seksual yang terjadi.

Diketahui sebelumnya pihak Kepolisian Resort Polres Payakumbuh baru saja merilis sejumlah kasus hasil pengungkapan Satuan Reserse Kriminal dan terdapat salah satu kasus menonjol yakni Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang melibatkan anak sebagai korban pelecehan seksual (rudapaksa).

Agustion selaku kepala Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh yang juga merupakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menyampaikan pasca pengungkapan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum pihaknya sudah melakukan kordinasi dan telah melakukan pendampingan yang melibatkan pihak-pihak terkait.

“Sudah kita tangani secara psikologis, karena kita berkolaborasi antara unit PPA Polres Payakumbuh dengan DP3AP2KB. Jadi kalau untuk penegakan hukum di Kepolisian, tapi untuk pendampingan korban dan lain sebagainya itu bersama kami melalui bidang perlindungan anak dalam penanganan kasus dan pendampingan korban dengan berkolaborasi bersama tim P2TP2A Payakumbuh. Jadi kami telah melakukan yang Kanit PPA sampaikan tadi itu sudah kami tangani,” ujar Agustion yang diwakili Noni Desrita selaku Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak pada bidang Perlindungan Anak di DP3AP2KB kota Payakumbuh saat ditemui media, Senin (13/3/2023) sore.

Adapun bentuk pendampingan yang dilakukan oleh pihak DP3AP2KB, Noni menyebutkan diantaranya menyediakan tenaga psikolog bagi korban, visum, serta pendampingan pada saat pemeriksaan BAP di pihak Kepolisian dan semua itu diberikan secara gratis.

Selain itu dirinya mengatakan dalam proses pendampingan yang dilakukan DP3AP2KB bersama tim dari P2TP2A telah melibatkan seluruh pihak yang terkait, hingga melibatkan tenaga psikolog yang sudah ada pada tim P2TP2A dalam sisi pendampingan anak sebagai korban untuk pemulihan mental anak.

“Untuk bantuan Psikologis ini nantinya kita lakukan. Dan juga, untuk tim Psikolog secara klinis, Alhamdulillah sudah ada dalam tim P2TP2A Payakumbuh, sehingga tim dapat melakukan penanganan secara langsung dan cepat,” imbuhnya.

"Hingga saat ini, upaya pendampingan masih terus berjalan berupa pendampingan korban dalam menghadapi persidangan," lanjutnya.

Dia menyampaikan selain melakukan pendampingan kesehatan dan hukum, pihaknya berusaha membantu korban yang masih usia sekolah untuk bisa kembali sekolah.

Selama itu, lanjut dia, Dinas Perlindungan Anak bersama tim dari P2TP2A Payakumbuh akan terus menjalin komunikasi dengan orang tua korban dan memantau langsung setiap perkembangan korban.

"Pemantauan terhadap korban terus akan dilalukan lewat komunikasi dengan orang tua korban dan terutama dengan korban sendiri," kata Noni.(Yon)

PAYAKUMBUH,netralpost- Menjadi tren baru bagi setiap masjid saat ini untuk memiliki jam digital sebagai patokan masuknya waktu shalat. Namun disayangkan, berdasarkan investigasi MUI Payakumbuh disebutkan, banyak sekali penunjuk waktu tersebut yang tidak akurat.

Sekretaris Umum MUI Kota Payakumbuh, Buya H Hannan Putra Lc MA mengatakan, di Bulan Ramadhan fungsi dari mesin digital penunjuk waktu shalat itu menjadi ganda. Tidak hanya sebagai patokan waktu shalat masuk, tapi juga penanda waktu memulai dan berbuka puasa. Tentu jika penunjuk waktu itu tak akurat akan berpotensi menimbulkan kekacauan bagi orang yang berpuasa.

"Ada sebahagian masjid kami temukan yang waktu shalatnya maju 3 menit dari yang seharusnya. Jika ini dipedomani mu'azin untuk mengumandangkan azan maghrib, maka orang akan berbuka puasa sebelum waktunya. Ini bisa kacau," papar Buya Hannan dalam diskusi dan kajian Ashar beliau, Senin (13/3/2023) di Masjid Babus Shiddiq Bonai.

Untuk itu, lanjut beliau, pengurus masjid diminta mengecek kembali akurasi mesin penunjuk waktu shalat tersebut. "Masalahnya hari ini, masyarakat awam mempercayai mesin itu secara mutlak. Kita bisa saksikan ketika azan di shalat Jum'at. Kok bisa masing-masing masjid berbeda-beda azan jum'atnya? Mu'azin tidak mau azan jika mesin penunjuk waktu di masjidnya itu belum berbunyi," papar beliau.

*Penambahan Waktu Subuh 8 menit*

Disamping itu, MUI Kota Payakumbuh menghimbau masyarakat untuk mematuhi hasil Ijtima' Komisi Fatwa MUI Sumbar tentang penambahan waktu shalat subuh. Sebagaimana diketahui, semenjak setahun yang lalu MUI Sumbar sudah mengeluarkan hasil ijtima' bahwa masuknya waktu shalat subuh ditambah delapan menit dari waktu sebelumnya.

"Kita yang awwam soal ilmu falak, sebaiknya mengikut saja kepada alim ulama kita di MUI. Mereka yang mengkaji persoalan itu adalah para pakar yang bergelar profesor dan doktor," pesan beliau.

"Apalagi soal waktu shalat subuh ini menyangkut dengan waktu memulai ibadah puasa. Kita jangan ambil resiko, karena ini menyangkut dengan sah dan tidaknya ibadah puasa orang lain," pungkas beliau.(Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Anggota DPRD Kota Payakumbuh dari Fraksi Gerindra Yernita, SH menyampaikan harapan agar Pemerintah Kota Payakumbuh pro aktif mempercepat proses pembebasan lahan untuk revitalisasi atau pembangunan gedung baru Puskesmas Parit Rantang, karena gedung saat ini sudah tidak layak lagi untuk melayani masyarakat sekitar yang jumlahnya tiap tahun bertambah, gedung Puskesmas ini sudah usang berumur puluhan tahun dan sempit.

Hal itu disampaikan Yernita kepada media saat ditemui di kantor DPRD setempat, Senin (13/3).

Yernita menyebut peluang itu ada, dan pernah dibahas saat Yernita bertemu dan berkomunikasi dengan Anggota DPR RI Ade Rizki Pratama dan Plt. Kadis Kesehatan saat itu Yuneri Yunirman, saat menghadiri acara di Payakumbuh beberapa bulan lalu.

Yernita memaparkan ada peluang program pusat di Kementerian Kesehatan untuk membantu dana pembangunan gedung baru puskesmas beserta kamar inap dan peralatan medis yang dibutuhkan.

"Kita juga mendapat sinyal positif dari Bapak Suir Syam, dulu adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Payakumbuh (1997—2001), saat ini beliau Anggota DPR RI dari Sumbar 1 yang satu komisi dengan Ade Rizki Pratama," kata Yernita.

Menurut Yernita, adanya peluang bantuan untuk pembangunan Puskesmas Parit Rantang ini harus dijawab dengan penyediaan tanah oleh Pemko Payakumbuh, artinya harus ada upaya Pemko mencari solusi, karena gedung Puskesmas ini sudah tidak layak lagi.

"Kami meminta pemko untuk proaktif menyelesaikan pembebasan lahan. Salah satu alternatif tanahnya yang cocok dan tepat untuk dibebaslahankan, yakni Perumahan Dinas di Balai Benih Ikan milik Provinsi Sumbar di Padang Tinggi Piliang seluas 1800 m², dan saat ini perumahan itu kosong, jadi lahan tidur saja," ujarnya.

Yernita mengatakan perihal ini telah disampaikan pihaknya kepada kepala dinas kesehatan dan wali kota. Dijelaskannya lokasi strategis karena berada di tengah kebutuhan masyarakat di Padang Data Tanah Mati, Parit Rantang, Padang Tinggi Piliang, Subarang Batuang, Parak Batuang, dan sekitarnya.

"Intinya lokasi baru ini sangat representatif dan mudah diakses. Meski saat ini adalah punya provinsi, Saya yakin pemko melalui Pj. Wali Kota Payakumbuh bisa melakukan komunikasi dan melobby pihak provinsi. Karena ini adalah kebutuhan masyarakat, kalau pemko meragukan pernyataan Saya ini, mari Kita konsultasi ke DPR RI," pungkasnya mantap. (Yon)

 Jakarta,netralpost

Bakor Paliko Jabodetabek yang didirikan pada tanggal 31 Mei 1986 oleh tokoh-tokoh Payakumbuh dan 50 Kota saat itu tentu memiliki tujuan yang mulia. Untuk mempererat tali silaturahmi, menjalin kerukunan dan menumbuhkan rasa kebersamaan, serta membuka peluang membangun jejaring usaha diantara anggotanya.

Pada kesempatan itu, Pj. Wako Rida Ananda mengucapkan selamat kepada pengurus baru terpilih dan sekaligus berterima kasih kepada pengurus terdahulu yang telah bekerja keras untuk memajukan Kota Payakumbuh.

"Saya yakin pengurus baru akan mampu melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai sebelumnya. Saya berharap pengurus baru dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik untuk memajukan organisasi," kata Pj. Wako Rida Ananda.

Bakor Payakumbuh Lima Puluh Kota Jabodetabek merupakan wadah yang sangat penting bagi perantau Payakumbuh yang berada di wilayah Jabodetabek. Dia juga berharap Bakor ini dapat menjadi wadah yang efektif dalam membantu memajukan Payakumbuh dan Lima Puluh Kota.

"Saya berharap Bakor Payakumbuh 50 Kota Jabodetabek dapat berkontribusi positif untuk kemajuan Payakumbuh dan Lima Puluh Kota. Serta memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi masyarakat," ucapnya.

Tak lupa, Rida ingin mengingatkan kepada seluruh anggota Bakor agar tidak melupakan kampung halaman. Kota Payakumbuh memiliki beberapa permasalahan yang perlu bersama-sama diselesaikan, seperti kemiskinan ekstrim dan stunting yang masih terjadi di beberapa daerah.

"Oleh karena itu, saya berharap para perantau dapat membantu mengatasi permasalahan ini dengan memberikan donasi atau bantuan lainnya," ungkapnya.

Dikesempatan itu Pj. Wako juga membawa tim kesenian yang akan memperkenalkan lagu yang akan digunakan untuk menggalang donasi dana untuk membantu pemerintah daerah mengatasi kemiskinan ekstrim dan stunting di Kota Payakumbuh.

"Saya berharap teman-teman semua dapat ikut serta dalam kegiatan ini dan memberikan kontribusi untuk membantu sesama yang membutuhkan," ujarnya.

Orang nomor satu di Kota Payakumbuh itu menyebut, Pemko. Payakumbuh tentunya tidak hanya mengharapkan donasi. Untuk memajukan perekonomian, Payakumbuh telah berbenah dengan perbaikan sisten perizinan. Sehingga pada tahun 2021 yang lalu memperoleh penghargaan dari Presiden RI sebagai derah dengan perizinan terbaik di Indonesia.

"Saya mengajak para perantau untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh. Dengan investasi yang diberikan, maka kita dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di kampung halaman," ajaknya.

Di penghujung sambutan, sebagai upaya untuk memperoleh dukungan dalam program pengentasan kemiskinan ekstrim dan percepatan penurunan angka stunting Wako Rida mempersembahkan beberapa buah lagu untuk dilelang sebagai bagian dari donasi.

"Semoga dengan cara ini, kita semua dapat bersama-sama memajukan kampung halaman kita," pungkasnya.

Hadir pada kegiatan tersebut, Gubernus Sumbar, Anggota DPR RI Rezka Oktoberia, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin, Ketua DPRD KOta PAyakumbuh Hamdi Agus, Ketua DPRD Lima Puluh Kota Deni Asra, Ketum Bakor Minang Yuherman, Ketua Gonjong Limo Bandung Yudi Dharma serta tokoh masyarakat Paliko di Jabodetabek. (Humas)Jakarta - Pj. Wali Kota Payakumbuh menghadiri silaturahmi akbar dan pelantikan pengurus Badan Koordinasi Payakumbuh 50 Kota (Bakor Paliko) periode 2022-2027, yang dilaksankan di Grand Slipi Tower Jakarta, Minggu (12/03/2023).

Bakor Paliko Jabodetabek yang didirikan pada tanggal 31 Mei 1986 oleh tokoh-tokoh Payakumbuh dan 50 Kota saat itu tentu memiliki tujuan yang mulia. Untuk mempererat tali silaturahmi, menjalin kerukunan dan menumbuhkan rasa kebersamaan, serta membuka peluang membangun jejaring usaha diantara anggotanya.

Pada kesempatan itu, Pj. Wako Rida Ananda mengucapkan selamat kepada pengurus baru terpilih dan sekaligus berterima kasih kepada pengurus terdahulu yang telah bekerja keras untuk memajukan Kota Payakumbuh.

"Saya yakin pengurus baru akan mampu melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai sebelumnya. Saya berharap pengurus baru dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik untuk memajukan organisasi," kata Pj. Wako Rida Ananda.

Bakor Payakumbuh Lima Puluh Kota Jabodetabek merupakan wadah yang sangat penting bagi perantau Payakumbuh yang berada di wilayah Jabodetabek. Dia juga berharap Bakor ini dapat menjadi wadah yang efektif dalam membantu memajukan Payakumbuh dan Lima Puluh Kota.

"Saya berharap Bakor Payakumbuh 50 Kota Jabodetabek dapat berkontribusi positif untuk kemajuan Payakumbuh dan Lima Puluh Kota. Serta memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi masyarakat," ucapnya.

Tak lupa, Rida ingin mengingatkan kepada seluruh anggota Bakor agar tidak melupakan kampung halaman. Kota Payakumbuh memiliki beberapa permasalahan yang perlu bersama-sama diselesaikan, seperti kemiskinan ekstrim dan stunting yang masih terjadi di beberapa daerah.

"Oleh karena itu, saya berharap para perantau dapat membantu mengatasi permasalahan ini dengan memberikan donasi atau bantuan lainnya," ungkapnya.

Dikesempatan itu Pj. Wako juga membawa tim kesenian yang akan memperkenalkan lagu yang akan digunakan untuk menggalang donasi dana untuk membantu pemerintah daerah mengatasi kemiskinan ekstrim dan stunting di Kota Payakumbuh.

"Saya berharap teman-teman semua dapat ikut serta dalam kegiatan ini dan memberikan kontribusi untuk membantu sesama yang membutuhkan," ujarnya.

Orang nomor satu di Kota Payakumbuh itu menyebut, Pemko. Payakumbuh tentunya tidak hanya mengharapkan donasi. Untuk memajukan perekonomian, Payakumbuh telah berbenah dengan perbaikan sisten perizinan. Sehingga pada tahun 2021 yang lalu memperoleh penghargaan dari Presiden RI sebagai derah dengan perizinan terbaik di Indonesia.

"Saya mengajak para perantau untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh. Dengan investasi yang diberikan, maka kita dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di kampung halaman," ajaknya.

Di penghujung sambutan, sebagai upaya untuk memperoleh dukungan dalam program pengentasan kemiskinan ekstrim dan percepatan penurunan angka stunting Wako Rida mempersembahkan beberapa buah lagu untuk dilelang sebagai bagian dari donasi.

"Semoga dengan cara ini, kita semua dapat bersama-sama memajukan kampung halaman kita," pungkasnya.

Hadir pada kegiatan tersebut, Gubernus Sumbar, Anggota DPR RI Rezka Oktoberia, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin, Ketua DPRD KOta PAyakumbuh Hamdi Agus, Ketua DPRD Lima Puluh Kota Deni Asra, Ketum Bakor Minang Yuherman, Ketua Gonjong Limo Bandung Yudi Dharma serta tokoh masyarakat Paliko di Jabodetabek. (Yon)