NetralPost.net

Arosuka, netralpost.net --- Pemerintah Daerah Kabupaten Solok melalui Dinas Kominfo Gelar Sosialisasi Penurunan dan Pencegahan Stunting Kab. Solok sekaligus Launching Kepiting (Keluarga Peduli Stunting) Menuju Indonesia Emas 2045 Bebas Stunting, Kamis (05/10/23) di Gedung Solok Nan Indah. 

Peserta dari kegiatan ini ialah 100 orang siswa/siswi SLTA di Kabupaten Solok dan beberapa SKPD terkait dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan Upaya Percepatan Penurunan Stunting di kab. SolokDalam Laporannya selaku ketua pelaksana  Sekretaris Diskominfo Kab. Solok  Yakub Marcos  mengungkapkan  tujuan dari kegiatan ini yang pertama dalam rangka percepatan upaya penurunan target Pencegahan Stunting sejak dini, oleh karena itu peserta yang diambil ialah Siswa/Siswa remaja SLTA di Kabupaten Solok.

Yang kedua yakni tersosialisasinya program upaya penundaan pencegahan stunting dari tingkat Nasional hingga ke Daerah sehingga pelaksanaan kegiatan dapat diketahui dan di dukung penuh serta dilaksanakan secara luas agar upaya Penurunan Stunting dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan.

Sementara itu   Manajer CSR PT. Tirta Investama Solok  Jon Endrik dalam sambutannya mengatakan kegiatan pada hari ini tidak terlepas dari dukungan dari seluruh pihak, untuk itu kita berterimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Solok yang telah mendukung kegiatan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Sebagai  perusahaan penyedia Air kemasan kita turut serta dalam memperhatikan kehidupan masyarakat di sekitar termasuk program program di bidang kesehatan seperti kegiatan kita pada hari ini.

Sambutan Bupati Solok diwakili Kepala Diskominfo terimakasih atas Kehadiran dan Kolaborasi kita bersama dalam rangka mensukseskan percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Solok dimana ini juga merupakan visi dari Pemerintah Kabupaten Solok Mambangkik Batang Tarandam menjadikan Kabupaten Solok terbaik di Sumatera Barat dengan salah satu misinya Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui Sektor Kesehatan dan Pendidikan.

Sebelumnya di Kabupaten Solok audit Kasus Stunting terhitung cukup tinggi yakni 40,1%, namun berkat kerjasama dan dukungan kita bersama di Kabupaten Solok Alhamdulillah tahun 2022 kemaren angka Stunting di Kabupaten Solok menurun sebesar 15,9% dan sekarang ada pada angka 24,2 %.

 Harapan kita nantinya pada Tahun 2024 akan terwujud Zero Stunting di Kabupaten Solok ini.  Kegiatan ini tentunya tidak hanya berkahir sampai disini, kita akan terus berupaya bagaimana nantinya kita dapat menjalankan kegiatan dan program lainnya guna membantu masyarakat kita di Kabupaten Solok dalam peningkatan derajat kesehatannya sehingga Kabupaten Solok dapat mencapai indeks pembangunan manusia yang lebih baik.

Dalam sambutannya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Lakukan Launching Kepiting (Keluarga Bebas Stunting) Menuju Indonesia Emas 2045 Bebas Stunting secara resmi.

 Acar dilanjutkan dengan Sosialisasi dan Kampanye Penurunan Stunting.

Hadir dalam kegiatan tersebut  Bupati Solok diwakili Kepala Dinas Kominfo Kab. Solok  Teta Midra, S.STP, M.Si,  Kepala BKKBN Sumbar diwakili Ketua Pokja Pembangunan Keluarga Dedy Agustanto, Sekretaris Diskominfo  Marcos Sophan, S.P,  Kepala Perwakilan OPD Terkait, Senior Plan Manajer Health and Nutrition Danone Indonesia Rizki Pohan, Manajer CSR PT. Tirta Investama Solok Jon Endrik,  Direktur PKBI Sumatera Barat  Vina Rahmi,  Siswa/Siswi SLTA se-Kabupaten Solok peserta Kampanye Penurunan dan Pencegahan Stunting Kabupaten Solok. (Admin)

Limapuluh Kota,netralpost.net-- Kinerja percepatan penurunan stunting di Kabupaten Limapuluh Kota mendapat perhatian besar dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) pusat yang terdiri dari Kementerian BAPPENAS, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan BKKBN. Tim lintas kementerian tersebut sambangi Limapuluh Kota untuk melaksanakan studi lapangan dan uji coba metadata indikator stunting, Jum'at, (06/10/2023) di Nagari Bukik Sikumpa, Kecamatan Lareh Sago Halaban. Berkekuatan 17 orang, tim tersebut akan melihat dan memastikan kesamaan data di lapangan utamanya data ibu hamil, balita, dan remaja. Kabupaten Limapuluh Kota menjadi satu dari dua daerah di Indonesia yang mendapat kunjungan lapangan dari TPPS pusat bersama Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

"Kunjungan lapangan tim teknis dari pusat ke Bukik Sikumpa bertujuan untuk melihat secara langsung praktik dan inovasi yang dilaksanakan kader dalam mengumpulkan data sasaran intervensi stunting serta melaksanakan dialog  bagaimana strategi, inovasi dan kebijakan-kebijakan pendukung yang disusun untuk percepatan penurunan stunting," jelas Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Limapuluh Kota Gusdian Laora yang didampingi Kepala Bidang SDM, Sosbud, dan Pemerintahan (SSP) Flora P.S kepada Tim Humas Diskominfo. Kemudian dikatakannya, kedatangan tim ini dinilai penting dalam mewujudkan satu data stunting serta memudahkan langkah pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Limapuluh Kota.

Saat berdialog di Aula Kantor Wali Nagari Bukik Sikumpa, tim yang dipimpin fasilitator Kemen PPN/Bappenas Harris Rambey memperoleh penjelasan langsung Fauzia Darwika selaku penanggung jawab Rumah Desa Sehat Nagari Sikumpa tentang langkah-langkah dan strategi para kader dalam penurunan angka stunting. 

Wali Nagari Bukik Sikumpa, Zulfakri Utama Putra dalam laporannya menyampaikan, Nagari Bukik Sikumpa di tahun 2020 menjadi salah satu lokus stunting di Limapuluh Kota dengan angka prevalensi mencapai 19,17% (33 orang), namun di tahun 2023, angka stunting mengalami penurunan menjadi 9,2% (21 orang) . Ia juga menyampaikan, inovasi Lumbuang Bukik Sikumpa merupakan komitmen jajarannya dalam mendukung salah satu program prioritas nasional dalam menekan angka prevalensi stunting di Limapuluh Kota.

Sementara itu, Harris Rambey mengapresiasi langkah-langkah Wali Nagari, pemangku kepentingan di Bukik Sikumpa yang intensif berkoordinasi dengan tim percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten dan kecamatan serta nagari, sehingga intervensi stunting dapat berjalan. "Tujuan utama kita turun ke lapangan adalah membuktikan apakah sasaran data yang dilaporkan benar dan tidak ada perbedaan data yang dikumpulkan kader dan nagari di lapangan," paparnya. Kemudian disebutkannya, penetapan satu metadata sasaran sangat penting dalam menentukan arah kebijakan penanganan stunting di tingkat nagari yang akan berdampak terhadap penurunan angka stunting. "Pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 dan mewujudkan Indonesia Zero Tolerance Stunting di tahun 2045," ulasnya. Harris berharap, melalui kunjungan lapangan ini, pemerintah desa/nagari dapat menyatukan persepsi untuk mewujudkan satu data yang terintegrasi sehingga setiap kader maupun petugas lebih mudah dan terorganisir dalam pendataan sasaran stunting maupun sasaran yang berpotensi mengalami stunting. Selain itu, Harris berharap, para kader di nagari dapat memaksimalkan teknologi dalam pendataan.

Turut hadir dalam kunjungan lapangan, Kepala Bapelitbang Gusdian Laora, Kepala DP2KBP3A Ayu Mitria, Kepala Bidang Sosbud Bappeda Sumbar, Andre Ola Vetric, Camat Lareh Sago Halaban Wahyu Marmora, Wali Nagari Bukik Sikumpa Zulfakri Utama Putra. (Yon)

Arosuka, netralpost --- Pemerintah Daerah Kabupaten Solok melalui Dinas Kominfo Gelar Sosialisasi Penurunan dan Pencegahan Stunting Kab. Solok sekaligus Launching Kepiting (Keluarga Peduli Stunting) Menuju Indonesia Emas 2045 Bebas Stunting, Kamis (05/10/23) di Gedung Solok Nan Indah. 

Peserta dari kegiatan ini ialah 100 orang siswa/siswi SLTA di Kabupaten Solok dan beberapa SKPD terkait dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan Upaya Percepatan Penurunan Stunting di kab. SolokDalam Laporannya selaku ketua pelaksana  Sekretaris Diskominfo Kab. Solok  Yakub Marcos  mengungkapkan  tujuan dari kegiatan ini yang pertama dalam rangka percepatan upaya penurunan target Pencegahan Stunting sejak dini, oleh karena itu peserta yang diambil ialah Siswa/Siswa remaja SLTA di Kabupaten Solok.

Yang kedua yakni tersosialisasinya program upaya penundaan pencegahan stunting dari tingkat Nasional hingga ke Daerah sehingga pelaksanaan kegiatan dapat diketahui dan di dukung penuh serta dilaksanakan secara luas agar upaya Penurunan Stunting dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan.

Sementara itu   Manajer CSR PT. Tirta Investama Solok  Jon Endrik dalam sambutannya mengatakan kegiatan pada hari ini tidak terlepas dari dukungan dari seluruh pihak, untuk itu kita berterimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Solok yang telah mendukung kegiatan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

 Sebagai  perusahaan penyedia Air kemasan kita turut serta dalam memperhatikan kehidupan masyarakat di sekitar termasuk program program di bidang kesehatan seperti kegiatan kita pada hari ini.

Sambutan Bupati Solok diwakili Kepala Diskominfo terimakasih atas Kehadiran dan Kolaborasi kita bersama dalam rangka mensukseskan percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Solok dimana ini juga merupakan visi dari Pemerintah Kabupaten Solok Mambangkik Batang Tarandam menjadikan Kabupaten Solok terbaik di Sumatera Barat dengan salah satu misinya Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui Sektor Kesehatan dan Pendidikan.

Sebelumnya di Kabupaten Solok audit Kasus Stunting terhitung cukup tinggi yakni 40,1%, namun berkat kerjasama dan dukungan kita bersama di Kabupaten Solok Alhamdulillah tahun 2022 kemaren angka Stunting di Kabupaten Solok menurun sebesar 15,9% dan sekarang ada pada angka 24,2 %.

 Harapan kita nantinya pada Tahun 2024 akan terwujud Zero Stunting di Kabupaten Solok ini.  Kegiatan ini tentunya tidak hanya berkahir sampai disini, kita akan terus berupaya bagaimana nantinya kita dapat menjalankan kegiatan dan program lainnya guna membantu masyarakat kita di Kabupaten Solok dalam peningkatan derajat kesehatannya sehingga Kabupaten Solok dapat mencapai indeks pembangunan manusia yang lebih baik.

Dalam sambutannya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Lakukan Launching Kepiting (Keluarga Bebas Stunting) Menuju Indonesia Emas 2045 Bebas Stunting secara resmi.

 Acar dilanjutkan dengan Sosialisasi dan Kampanye Penurunan Stunting.

Hadir dalam kegiatan tersebut  Bupati Solok diwakili Kepala Dinas Kominfo Kab. Solok  Teta Midra, S.STP, M.Si,  Kepala BKKBN Sumbar diwakili Ketua Pokja Pembangunan Keluarga Dedy Agustanto, Sekretaris Diskominfo  Marcos Sophan, S.P,  Kepala Perwakilan OPD Terkait, Senior Plan Manajer Health and Nutrition Danone Indonesia Rizki Pohan, Manajer CSR PT. Tirta Investama Solok Jon Endrik,  Direktur PKBI Sumatera Barat  Vina Rahmi,  Siswa/Siswi SLTA se-Kabupaten Solok peserta Kampanye Penurunan dan Pencegahan Stunting Kabupaten Solok. (Admin)

Upacara peringatan HUT ke-78 TNI tahun ini bertemakan "TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju". Upacara yang diikuti oleh seluruh personel gabungan TNI, Polri serta pelajar di Padang tersebut dihadiri Gubernur Sumbar Danrem 032/wbr, Kapolda Sumbar, para Bupati,  Dansat Brimob Polda, para Dandim dibawah jajaran Korem 032/Wrb dan unsur Forkopimda Sumbar.

Dalam sambutan tertulis Panglima TNI Laksamana TNI H. Yudo Margono, S.E., M.M., C.S.F.A.., yang dibacakan Danlantamal II Padang yang berisi, TNI telah hadir dan menjalankan amanah sebagai garda terdepan sekaligus benteng terakhir NKRI selama 78 tahun. 

Peringatan HUT ke-78 TNI pada tahun 2023 ini, mengusung tema “TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi Untuk Indonesia Maju”, yang mengandung makna,  TNI berkomitmen untuk bersinergi dengan seluruh komponen bangsa dalam mengawal demokrasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, maju dan sejahtera.

Tema ini kita angkat karena salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia dalam waktu dekat adalah pemilihan umum serentak tahun 2024. 

Kelancaran dan kesuksesan agenda pesta demokrasi tersebut akan sangat menentukan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan. TNI berkomitmen untuk menjamin keamanan dan kelancaran dalam rangka mewujudkan Pemilu 2024 berlangsung dengan aman, damai dan sejuk.

Acara dimeriahkan dengan defile dan atraksi beladiri militer antar satuan TNI/ Polri, aksi defile paramotor juga turut memeriahkan HUT TNI tahun ini yang dimainkan oleh personel Lanud Sutan Sjahrir dan Fasi Sumbar serta dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng yang akan diberikan kepada personel TNI - Polri yang berprestasi dan pembagian hadiah kepada satuan yang melaksanakan defile terbaik. Lanud Sutan Sjahrir berhasil meraih juara 3 pada penilaian defile. (Pen Lanud SUT).

Jimmy selaku Site Manager CV. Rangki Pratama Menyampaikan Bahwa, “Pelaksana CV. Ranki Pratama, Nilai Kontrak Rp. 4.500.000.000,00 ( Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Nomor Kontrak 640/07/Fisik/CK-BMCKTR/VI-2023, oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun anggaran 2023. ,” ujarnya.

"Dan dalam estimasi kami waktu-waktu untuk menyelesaikan item-item pekerjaan itu kurang lebih memakan waktu satu (1) Bulan atau satu bulan satu minggu.", Imbuhnya.

"Jadi dengan target kontrak 17 november 2023 atau dari target yang sudah ditentukan tidak melebihi dari jadwal yang sudah di agendakan dan CV Rangki Pratama bisa menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu.", ujar Pelaksana

"Sedangkan, bobot pekerjaan pembangunan kantor samsat kota sawahlunto untuk minggu terakhir berada di bobot realisasi 32,81% sedangkan bobot rencana berdasakan penawaran waktu tempo hari berada diangka 29,8% artinya ada nilai surplus atau selisih 2,9%", tutupnya.(*)

Pengukuhan berlangsung di Lapangan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Sumbar, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Selasa (3/10/2023). 

"Atas nama Pemerintah Kota Padang kita sangat mengapresiasi pengukuhan Muda Praja dan Madya Praja SMA Praja Nusantara Sumatera Barat. Mereka adalah aset kita untuk masa depan, menjadi generasi penerus bangsa ini," ucap Sekda.

Sekda Kota Padang itu berpesan kepada Muda Praja dan Madya Praja untuk terus giat belajar, ukir prestasi dan gapai cita-cita. 

"Teruslah belajar dengan baik, istiqomah dan menjaga disiplin agar yang dicita-citakan dapat tercapai," pungkas Sekda. 

Sementara itu, pendiri sekolah SMA Praja Nusantara Sumbar Defi Endri menyampaikan, jumlah praja yang dikukuhkan sebanyak 107 orang, terdiri dari 83 orang tingkat I menjadi muda praja, dan 24 orang tingkat II menjadi madya praja. 

"Praja Muda dan Praja Madya yang dikukuhkan hari ini telah melalui berbagai tahapan diantaranya, Pendidikan Latihan Dasar Kedisiplinan dan Kepemimpinan (PLDKS) bagi Muda Praja  dan juga telah selesai mengikuti proses belajar  dan latihan I bagi  madya praja dengan baik dan lancar," ungkapnya.(Prokopim Pdg).

"Alhamdulillah, atas nama Pemerintah Kota Padang saya menyambut baik Kota Padang kembali menjadi tuan rumah kegiatan berskala nasional. Kali ini yaitu tuan rumah PIT-IKA ke-12 yang direncanakan digelar pada 7-11 Oktober 2023 ini," ungkap Wako  Hendri di hadapan Ketua IDAI Sumbar Dr.dr.  Finny Fitry Yani, SpA(K) bersama sejumlah panitia PIT-IKA ke 12 tersebut di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (3/10/2023).

Selanjutnya orang nomor satu di Kota Padang menyampaikan Pemko Padang siap memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan pertemuan dokter anak seluruh Indonesia tersebut.

"Sekali lagi terima kasih kepada IDAI Sumbar yang telah memilih Kota Padang menjadi tuan rumah kegiatan yang sangat penting ini. Semoga memberikan dampak positif bagi Kota Padang dan IDAI tentunya,” ujarnya.

Sementara itu Ketua IDAI Sumbar Dr.dr. Finny Fitry Yani, SpA(K) menyampaikan kegiatan PIT-IKA sejatinya merupakan wadah bagi para dokter spesialis anak di seantero Tanah Air untuk berkumpul dan berkegiatan bersama.

"Pertemuan ini nanti juga bersamaan dengan kegiatan Asian Pediatric Pulmonology Society (APPS) ke-8 yang dilaksanakan di Kota Padang. Untuk peserta diperkirakan bakal dihadiri lebih kurang 3.000 orang," bebernya.

“Kami dari IDAI Sumbar mengharapkan dukungan dari Pemko Padang untuk kesuksesan pertemuan ilmiah ini. Sejumlah agenda kegiatan tengah kita susun sekarang," imbuh dr. Finny diamini Ketua Panitia PIT-IKA ke-12 Dr Rusdi, SpA(K).

Dalam kesempatan itu hadir mendampingi Wali Kota Padang diantaranya Kepala Dinas Kesehatan dr.Sri Kurnia Yati, Kepala Dispora Afriadi serta Kepala Dinas Pariwisata Yudi Indra Syani dan lainnya. (Prokopim Pdg)

Padang, netralpost.net --- Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol (IB) Padang menerima kunjungan Tim Inspektorat Jenderal melakukan entry untuk menyampaikan program penguatan Satuan Pengawas Internal (SPI) yang digagas oleh Inspektur Jenderal. Entry meeting dihadiri oleh Tim SPI beserta Rektor untuk melakukan langkah penting dalam upaya meningkatkan efektivitas program penguatan Satuan Pengawas Internal (SPI). 02/10.

Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd,  menyambut baik langkah Inspektorat Jenderal, karena rektor sudah melakukan beberapa penguatan walaupun masih jauh dari tatanan ideal, seperti menambah personil SPI, dan menyampaikan bahwa SPI merupakan mata dan telinga Rektor sehingga dapat menyampaikan langsung informasi dan temuan dari SPI. Hal itu merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada Rektor. Rektor juga  menegaskan kesiapan kampus untuk berkontribusi secara maksimal. "Kami berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah konkret guna memperkuat Sistem Pengendalian Intern di kampus ini," ujarnya.

Tim Inspektorat Jenderal yang diwakili oleh pengendali teknis Desmi Avicena Medina dan Ketua Tim Hendro Dwi Antoro serta Darori dan Hayim menyampaikan bahwa, SPI harus mampu memberi keyakinan yang memadai terhadap Pencapaian Visi Misi Rektor, SPI harus menjadi garda terdepan dalam mendorong implementasi tatakelola yang baik, pengelolaan risiko dan menjaga penerapan Sistem Pengendalian Internal secara memadai, SPI harus mampu menjadi mata telinga rektor, dan mitra strategis dari Inspektorat Jenderal. 

Kementerian Agama memiliki satuan kerja yang sangat besar lebih dari empat ribu satuan kerja, sehingga Inspektorat Jenderal dalam melakukan pengawasan membutuhkan mitra strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kepala SPI UIN Imam Bonjol Padang, Welhendra  menyampaikan bahwa adanya program penguatan dari Inspektorat Jenderal akan memperkuat kinerja SPI, karena saat ini SPI sangat sadar bahwa kinerja yang dilakukan sangat jauh dari ideal dan butuh banyak penguatan. 

Proses entry yang dilakukan oleh tim inspektorat mencakup pemeriksaan dokumentasi, wawancara dengan personil SPI, dan evaluasi terhadap sistem pengawasan internal yang telah diterapkan. Hasil dari langkah ini akan digunakan untuk menyusun rekomendasi perbaikan.

Arosuka, netralpost.net --- Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Konsultasi Publik I Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok 2026-2045  di Ruang Pertemuan Solok Nan Indah , Selasa (3/10/2023).

Bupati Solok yang diwakili oleh Asisten II Deni Prihatni, dalam arahannya menyampaikan bahwa KLHS merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

” Tahapan Pertama pembentukan Tim Pokja Penyusunan KLHS RPJPD Kab. Solok telah disusun melalui Keputusan Bupati Solok No. 440-280-2023 dengan melibatkan berbagai unsur yang terdiri dari OPD Teknis terkait dan Tim Ahli Akademik dari Perguruan Tinggi,” terang Deni Prihatni.

Tahapan Kedua yaitu pengkajian pembangunan berkelanjutan melalui identifikasi pengumpulan dan analisis data capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan pada setiap Perangkat Daerah terkait.

“Konsultasi Publik I ini merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan Tahapan Kedua yang kegiatan ini bertujuan untuk menyaring dan menghimpun saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat serta pemangku kepentingan dalam rangka mengidentifikasi dan merumuskan isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok,” papar Deni Prihatni.

Pihaknya mengucapkan terimakasih atas Kehadiran dan Partisipasi aktif dari seluruh peserta Konsultasi Publik I Penyusunan KLHS RPJPD Kab. Solok Tahun 2026-2045.

Sebelumnya Ketua Pelaksana acara, Asnur dalam laporannya menyebutkan bahwa Dasar pelaksanaan kegiatan ini ialah UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, PP No. 46 Tahun Tahun 2016 tentang Tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD, dan Keputusan Bupati Solok No. 440-180-2023 tentang pembentukan kelompok kerja penyusunan KLHS RPJPD Tahun 2026-2045.

“Tujuan dari Kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi dan merumuskan isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok,” sebut Asnur.

 Sasaran yang akan di capai dari pelaksanaan ini ialah terjalinnya dan terhimpunnya saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat serta pemangku kepentingan yang akan digunakan untuk Penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Solok.

 Peserta kegiatan ini terdiri dari OPD dan Camat Se-Kabupaten Solok, Anggota Pokja Penyusunan KLHS RPJPD Kab. Solok, Instansi Vertikal di Kabupaten Solok, Akademisi, Pelaku Usaha, Perkumpulan Profesi dan Filantropi di Kabupaten Solok yang berjumlah kurang lebih sebanyak 70 orang.

Tampak hadir pada acara tersebut  Bupati Solok diwakili Asisten II : Deni Prihatni, ST, MT, Kepala Bapelitbang Selaku Ketua Pokja Penyusunan KLHS RPJPD, Ir. Desmalia Ramadhani, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Selaku Ketua Pelaksana, Asnur, SH, MM, Ketua Tim Tenaga Ahli KLHS RPJPD Kab. Solok dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Andalas, Dr. Mahdi, Perwakilan OPD se-Kabupaten SolokCamat dan Walinagari se-Kabupaten Solok.

Limapuluh Kota,netralpost.net-- Sebagai salah satu ujung tombak penerapan Aplikasi SRIKANDI(Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) di Pemkab Limapuluh Kota, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Limapuluh Kota menggelar Pelatihan Aplikasi SRIKANDI kepada seluruh karyawan/karyawati di Aula Diskominfo, pada Rabu, (04/10/2023). Pelatihan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Limapuluh Kota Desri yang didampingi Sekretaris Muhammad Rifki dan Pejabat Administrator Diskominfo Limapuluh Kota.

Untuk diketahui, Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI merupakan aplikasi yang diluncurkan pemerintah pusat sebagai aplikasi umum bidang kearsipan, yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

Desri dalam sambutannya mengatakan, terselenggaranya pelatihan SRIKANDI merupakan komitmen Diskominfo Limapuluh Kota untuk sesegera mungkin menerapkan instruksi Bupati Nomor 000.5.1/1/2023 tentang penerapan aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota. Ia menginginkan pada tahun 2023 aplikasi ini sudah bisa diterapkan di lingkungan Diskominfo dan instansi lainnya di Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota. “Kami berharap, Diskominfo sebagai instansi yang pertama dalam penerapan SRIKANDI dan harus bisa jadi percontohan bagi instansi lainnya di lingkung Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota,” katanya. Desri menambahkan, dengan SRIKANDI, diharapkan sistem naskah dinas Pemkab Limapuluh Kota bisa menerapkan paperless atau tanpa adanya penggunaan kertas. "Kami berharap seluruh pegawai Diskominfo mampu mengikuti pelatihan dengan serius dan jadi yang terdepan dalam penerapan Aplikasi SRIKANDI," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Aptika Diskominfo, Ridho Azwardi mengatakan, Aplikasi SRIKANDI merupakan aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Aplikasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Arsip. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost.net

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartanto kepada Pj. Wali Kota Payakumbuh Jasman Rizal, dalam Rapat Koordinasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (3/10/2023). 

Pemberian penghargaan yang bertemakan “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju” tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, serta Gubernur Bank Indonesia. 

Adapun penghargaan diberikan oleh Satgas P2DD kepada 15 Pemda Penerima Penghargaan TP2DD Terbaik, Pemda penerima penghargaan Program Unggulan terbaik di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari 5 wilayah yaitu Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Nusampua.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Wali Kota Payakumbuh mengucapkan rasa syukurnya atas penghargaan ini. Ia mengatakan bahwa prestasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Payakumbuh dan seluruh tim TP2DD. 

“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kota Payakumbuh, saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan terlibat secara langsung dalam upaya digitalisasi daerah,” kata Jasman.

Orang nomor satu dalam lingkup Pemerintahan Kota Payakumbuh tersebut juga menegaskan peran penting dukungan seluruh ASN dan masyarakat Kota Payakumbuh, sehingga dapat mendukung ekosistem digital di Kota Payakumbuh.

"Kami menghimbau kepada seluruh jajaran baik instansi negeri maupun swasta agar bersama-sama untuk melakukan percepatan dan perluasan dalam sistem digitalisasi," sambung Jasman.

Jasman juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh untuk terus mempercepat dan memperluas digitalisasi. Visi Kota Payakumbuh sebagai kota maju dan sejahtera melalui smart city menjadi landasan untuk terus meningkatkan inovasi dalam pelayanan publik.

"Alhamdulillah, kita akan senantiasa berupaya untuk memajukan Kota Payakumbuh melalui digitalisasi daerah. Jangan cepat puas dan terus maju untuk Payakumbuh lebih baik," tutup Jasman.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Satgas TP2DD sekaligus Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartanto menyampaikan apresiasi kepada para penerima penghargaan. Ia menegaskan pentingnya mensinergikan berbagai inovasi, inisiatif baru serta, penguatan kebijakan untuk mendukung kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

"Adapun, sejumlah program sinergi kebijakan digitalisasi daerah antara lain KKI, QRIS, Kartu Kredit Pemerintah, penguatan SPBE, Penguatan Sarana Prasarana melalui Satelit Nusantara Sakti, penguatan digitalisasi belanja pemda dan penguatan regulasi local taxing power," ujar Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga juga berharap digitalisasi pemerintah daerah di Indonesia dapat terus meningkat kedepannya. Menurutnya, level digitalisasi pemda saat ini telah mengalami peningkatan sebesar 6,1 persen dari 67,5 persen pada semester II-2022, menjadi 73,6 persen pada semester III-2022. Sehingga, pemerintah optimis target 75 persen bisa tercapai.

Diketahui, dalam kesempatan Rakornas P2DD tersebut sekaligus dilakukan peluncuran sinergi nasional akselerasi digitalisasi daerah untuk Indonesia Maju. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost

"Raihan dana insentif fiskal tersebut sesuai penetapan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 350 Tahun 2023," Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda di ruang kerjanya, Selasa (03/10

Ia mengatakan keputusan itu Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada TA 2023 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2023.

Sebelumnya Pemko Payakumbuh juga telah menerima dana insentif fiskal sebesar Rp9.138.406.000 atas keberhasilan dalam menekan dan mengendalikan inflasi.

Dia menjelaskan banyak hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh untuk dapat menekan bahkan mengentaskan kemiskinan ekstrem.

"Penanggulangan kemiskinan tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah tertentu saja, melainkan harus dilakukan oleh semua perangkat daerah," ujarnya.

Ia mengatakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Payakumbuh telah memberikan bantuan kepada keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.

"Selain dari semua perangkat daerah, kita juga bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) serta dunia usaha," katanya.

Salah satunya bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam memberikan bantuan modal usaha kepada keluarga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.

"Alhamdulillah apa yang kita lakukan mendapatkan apresiasi dari Kemenkeu, tentu ini akan menjadi semangat bagi kami untuk terus bekerja dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem," ujarnya. 

Disampaikannya, dana insentif fiskal ini nantinya juga diperuntukkan untuk masyarakat. Dia berharap dana insentif fiskal yang diterima ini nantinya dapat bermanfaat untuk masyarakat. (Yon)