NetralPost.net

Pasaman Barat, netralpost – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto melalui seluruh personel Polres Pasaman Barat melaksanakan patroli Kamtibmas Rutin dan Khusus (KRYD) pada Senin malam, 27 Januari 2026, hingga memasuki waktu dini hari.

Kegiatan ini dilakukan secara khusus untuk menjamin kenyamanan dan keamanan bagi seluruh masyarakat di wilayah hukum Pasaman Barat.

Patroli yang dilakukan dengan menggunakan berbagai kendaraan patroli serta secara langsung menyusuri titik-titik rawan dan kawasan padat penduduk tersebut berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik. Personel yang terlibat tidak hanya mengawasi situasi keamanan di lapangan, namun juga melakukan penyuluhan singkat kepada masyarakat yang masih aktif pada malam hari tentang pentingnya menjaga ketertiban dan waspada terhadap potensi gangguan keamanan.

Dalam keterangannya, AKBP Agung Tribawanto menyampaikan tekad kepolisian dalam menjaga stabilitas daerah. “Polri hadir untuk masyarakat berikan rasa aman dan kondusif. Personel Polres Pasaman Barat lakukan patroli kamtibmas sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak kejahatan dan gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polres Pasaman Barat,” jelasnya.

Kapolres menambahkan bahwa patroli kryd ini akan terus dilakukan secara berkala, tidak hanya pada malam hari namun juga pada waktu-waktu strategis lainnya sesuai dengan kondisi keamanan di lapangan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa khawatir.

Selain mengawasi keamanan, personel patroli juga siap memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat atau informasi terkait keamanan.

Beberapa warga yang ditemui selama patroli mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Polres Pasaman Barat, menyatakan bahwa keberadaan aparat kepolisian di malam hari membuat mereka merasa lebih tenang dan terlindungi.

Sumbar, netralpost — Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) menerapkan metode Scientific Crime Investigation dalam mengungkap kasus kecelakaan lalu lintas. Dibuktikan dengan penggunaan alat canggih Traffic Accident Analysis (TAA) saat melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Langkah ini juga diperkuat dengan kehadiran tim asistensi dari Korlantas Polri yang dipimpin langsung oleh Kombes Pol. Mariochristy P.S. Siregar, S.I.K., M.H. selaku Ketua Tim.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumbar, Kombes Pol Reza Chairul Akbar Sidiq, S.I.K., S.H., M.H., melalui Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadir Lantas) AKBP Yudho Huntoro, S.I.K., M.I.K., menyatakan bahwa penerapan teknologi ini merupakan langkah krusial untuk menghasilkan rekonstruksi kejadian yang akurat.

“Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat saat ini tengah melakukan olah TKP dengan menggunakan alat TAA atau Traffic Accident Analysis. Alat ini sangat berguna untuk mengetahui dinamika kendaraan sebelum kejadian serta menyusun kronologis kecelakaan secara mendetail,” ujar Kombes Reza di lokasi kejadian, pada Selasa (27/1/2026).

Lebih lanjut, AKBP Yudho menjelaskan bahwa hasil dari TAA akan menjadi rujukan utama bagi penyidik untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan, apakah disebabkan oleh faktor manusia (human error), kelayakan kendaraan, atau faktor jalan.

“Langkah ini sangat membantu proses penyidikan Unit Laka Lantas, terutama dalam memvalidasi keterangan saksi-saksi di lapangan dengan data teknis yang terekam. Keberadaan teknologi TAA ini menjadi instrumen penting bagi kami dalam mengungkap kasus kecelakaan lalu lintas secara transparan dan akuntabel,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, S.S., menambahkan bahwa penggunaan TAA adalah bentuk komitmen Polda Sumbar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui data yang tidak terbantahkan.

“Setiap laka lantas yang menonjol akan ditangani dengan standar operasional prosedur yang tinggi. Dengan TAA, Polri dapat menyajikan visualisasi tiga dimensi (3D) dari detik-detik sebelum hingga sesudah benturan terjadi. Ini adalah bentuk transparansi kami agar penyidikan berjalan secara profesional dan objektif,” tambah Kombes Pol Susmelawati.

Melalui integrasi teknologi dan profesionalisme personel, Polda Sumbar berharap proses penegakan hukum di jalan raya dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan modern sesuai semangat Polri yang Presisi. 

Sumbar, netralpost -- Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo meninjau langsung lokasi terdampak bencana alam di Kecamatan Malalak. Selasa (27/01/2026) 

Dalam kunjungannya, Menteri PU menegaskan pentingnya menjaga konektivitas dan keberlangsungan ekonomi masyarakat pascabencana.

Menteri PU menyampaikan bahwa salah satu langkah cepat yang dilakukan adalah pembangunan jembatan Bailey di beberapa titik. Saat kunjungan awal pascabencana, akses jalan di lokasi tersebut benar-benar terputus dan belum terdapat jembatan sementara. Meski saat itu masyarakat tidak secara langsung meminta jembatan Bailey, Menteri PU menilai keberadaan jembatan tersebut sangat penting untuk menjamin keselamatan dan kelancaran logistik warga.

Sebelumnya, masyarakat terpaksa melintasi sungai secara swadaya menggunakan kayu, yang dinilai berbahaya dan tidak layak. Oleh karena itu, pembangunan jembatan Bailey diperintahkan agar warga di seberang tetap terhubung dan aktivitas logistik tidak terhenti.

Selain infrastruktur darurat, Kementerian Pekerjaan Umum juga melibatkan masyarakat terdampak melalui program padat karya, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar masyarakat yang terdampak bencana tidak mengalami gangguan ekonomi.

Menteri PU menegaskan bahwa seluruh langkah penanganan yang dilakukan merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden, sebagai bentuk kehadiran negara dalam memastikan keselamatan, akses, dan penghidupan masyarakat pascabencana.(nofri_tanjung)

Solok, netralpost --- Tim Satresnarkoba Polres Solok kembali menunjukkan taringnya dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Kabupaten Solok. Pada Selasa, (27/1/2026), petugas berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu. Operasi penangkapan ini dilakukan di dua lokasi berbeda setelah dilakukan pengintaian intensif oleh petugas di lapangan.

Penangkapan pertama terjadi sekitar pukul 16.15 WIB di pinggir jalan raya Jorong Koto Kubang, Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki. Di lokasi tersebut, polisi mengamankan seorang perempuan dewasa berinisial IPS alias Ida. Gerak-gerik tersangka yang mencurigakan di pinggir jalan memicu petugas untuk segera melakukan tindakan pengamanan dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP).

Saat proses penangkapan berlangsung, petugas menemukan satu paket kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening yang tergeletak di tanah dekat posisi tersangka. Untuk memastikan legalitas penggeledahan, anggota Satresnarkoba memanggil saksi-saksi dari warga setempat guna menyaksikan penemuan barang bukti haram tersebut secara langsung di lokasi kejadian.

Di hadapan para saksi dan petugas, tersangka Ida tidak dapat mengelak dan mengakui bahwa barang haram tersebut adalah miliknya. Ia berterus terang bahwa paket sabu itu berada dalam penguasaannya tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Pengakuan ini menjadi pintu masuk bagi kepolisian untuk mendalami jaringan peredaran yang melibatkan tersangka lebih lanjut.

Berdasarkan hasil interogasi cepat di lokasi, Ida mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang pria. Ia menyebutkan nama DS alias Dio, seorang warga yang berdomisili di Nagari Koto Gadang Koto Anau. Tanpa membuang waktu, tim Satresnarkoba langsung bergerak melakukan pengejaran terhadap pemasok utama tersebut guna memutus rantai peredaran.

Upaya pengembangan membuahkan hasil saat petugas berhasil meringkus Dio Saputra di pinggir jalan kawasan Nagari Koto Gadang Koto Anau. Saat diamankan, Dio mengakui perbuatannya yang telah menjual paket sabu kepada Ida. Keterangan ini memperkuat keterkaitan kedua tersangka dalam transaksi ilegal narkotika yang tengah diselidiki oleh jajaran Polres Solok.

Selain paket sabu, polisi menyita sejumlah barang bukti pendukung lainnya, termasuk uang tunai senilai ratusan ribu rupiah dalam pecahan lima puluh ribu. Petugas juga mengamankan dua unit ponsel android merek OPPO A3x dan VIVO Y21, serta satu unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan nomor polisi BA-6407-HAB yang diduga digunakan sebagai sarana transportasi saat bertransaksi.(N_R) 

Padang, netralpost- Pemerintah Kabupaten Solok melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Solok. Audiensi berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Selasa (27/01/2026). 

Pertemuan tersebut membahas kondisi terkini TPA Regional Solok, keterbatasan anggaran operasional, serta rencana strategis pengelolaan sampah jangka panjang melalui pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di tingkat kabupaten dan kecamatan. 

Dalam pemaparan yang disampaikan pihak Pemerintah Provinsi Sumbar dijelaskan bahwa secara prinsip pengelolaan TPA Regional oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersifat membantu, sementara kewenangan utama pengelolaan sampah berada pada pemerintah kabupaten/kota masing-masing. 

Saat ini, anggaran pengelolaan TPA Regional yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Barat hanya mencukupi hingga Maret 2026 sebesar sekitar Rp. 750 juta. Untuk memenuhi kebutuhan operasional hingga akhir tahun 2026, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp.2,5 miliar. 

TPA Regional Solok diketahui telah beroperasi sejak tahun 2014 dan dioptimalkan pada 2016, dengan usia pakai saat ini mencapai sekitar 11 tahun. TPA Regional Solok ini merupakan milik Propinsi Sumbar . Luas lahan tercatat sekitar 6,8 hektare, sebagian merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Solok dan sebagian lagi milik Kota Solok, dengan perjanjian pinjam pakai dengan Provinsi Sumbar.

Dalam audiensi tersebut juga diungkapkan sejumlah persoalan utama, antara lain keterbatasan kapasitas tampung yang diperkirakan hanya mampu menampung sampah dalam satu hingga dua tahun ke depan, status lahan yang masih milik Pemkab Solok, serta kendala pengembangan karena kawasan sekitar telah menjadi wilayah permukiman. 

Selain itu, proses balik nama aset lahan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih dalam tahap administrasi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Keterbatasan anggaran operasional juga menjadi tantangan utama dalam keberlanjutan pengelolaan TPA Regional. 

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa pengelolaan sampah wajib dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota secara mandiri. "Salah satu solusi yang didorong adalah setiap daerah memiliki TPST skala kecamatan dengan kapasitas 10 – 20 ton per hari, yang dapat didanai melalui APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya," ungkap Gubernur.

Gubernur juga mendorong agar pengelolaan sampah juga harus dimulai dari tingkat rumah tangga melalui pemilahan sampah organik dan anorganik, guna menerapkan perubahan perilaku masyarakat, terlebih Kabupaten Solok saat ini menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang terus berkembang.

Selain isu persampahan, dalam audiensi tersebut turut dibahas penataan kawasan sempadan danau. Pemerintah Provinsi menegaskan bahwa pembangunan baru di sempadan danau harus dihentikan, sementara bangunan yang telah ada akan ditata ulang sesuai aturan dalam Perda RTRW. 

Pemprov Sumbar juga menyampaikan program prioritas terkait Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Singkarak dan Danau Maninjau. Program tersebut mendorong alih fungsi mata pencarian masyarakat dari KJA ke perikanan darat berbasis bioflok. Nagari yang mendukung dan berhasil menjalankan program ini akan mendapatkan perhatian dan dukungan khusus dari pemerintah provinsi. 

Sebagai tindaklanjut audiensi, rombongan pemkab Solok yang dihadiri oleh Wakil Bupati H. Candra bersama OPD teknis mengusulkan tiga langkah utama.

"Kami atas nama Pemkab, bersama Bapak Bupati, meminta Pemerintah Propinsi Sumbar melanjutkan pengelolaan TPA Regional Solok hingga 26 November 2028, sesuai perjanjian kerja sama yang tertuang pada tahun 2023. Selanjutnya meminta dukungan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, termasuk Anggota DPRD Kabupaten Solok, untuk penganggaran operasional TPA. Terakhir mengusulkan pembangunan TPST ke Kementerian PUPR sebagai alternatif jangka panjang pengganti TPA Regional Solok," ucap Wabup.

Audiensi ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi persoalan persampahan yang semakin kompleks, sekaligus mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

Dalam sesi akhir audiensi juga dibahas sejumlah hal terkait pembangunan pariwisata Kabupaten Solok. Antara lain pembangunan kawasan Gunung Talang menjadi Word Class Destination. Kemudian pengembangan kawasan wisata danau kembar dengan potensi di Danau Diatas dan Danau Dibawah. 

Turut hadir Asisten Bidang Ekonomi dan pembangunan Jefrizal, Kepala Bapelitbang Nafri, Kepala DPUPR Effia Vivi Fortuna,  Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asnur, Kepala DPRKPP Retni Humaira, serta sejumlah Kepala OPD Provinsi Sumatera Barat.

Talang Babungo, netralpost — Bupati Solok Dr. (H.C) Jon Firman Pandu, SH melaunching Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Hiliran Gumanti dan Nagari Talang Babungo, sekaligus meresmikan Dapur MBG Talang Babungo pada Selasa (27/01/26) sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Nagari Talang Babungo dan dihadiri oleh Anggota DPRD Kab Solok Hafni Hafiz, Kepala OPD terkait, Camat Hiliran Gumanti, Wali Nagari, tenaga kesehatan, serta Kepala beserta anggota SPPG. Launching MBG ini menandai dimulainya penyaluran makanan bergizi secara terprogram dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan bahwa Program MBG merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Solok dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia sejak usia dini, sekaligus mendukung program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan dan gizi.

“Program Makan Bergizi Gratis ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” ujar Bupati Solok.

Peresmian Dapur MBG Talang Babungo menjadi salah satu langkah strategis dalam memastikan proses pengolahan makanan bergizi dilakukan secara higienis, terstandar, dan berkelanjutan. Dapur MBG ini akan menjadi pusat produksi makanan bergizi yang akan didistribusikan kepada sasaran program di wilayah sekitarnya.

Bupati Solok juga mengapresiasi kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah nagari, tenaga kesehatan, hingga masyarakat yang turut berperan aktif dalam menyukseskan program tersebut. Ia berharap keberadaan Dapur MBG dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal melalui pemberdayaan masyarakat sekitar.

Dengan diluncurkannya Program MBG di Hiliran Gumanti dan Talang Babungo, Pemerintah Kabupaten Solok optimistis upaya penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dapat tercapai secara lebih optimal.

Talang, netralpost - Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Gerakan Pengendalian Hama Tikus sebagai respon atas meningkatnya serangan hama yang meresahkan petani. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jorong Tabek Pala, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, pada Selasa (27/01/2026). 

Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I., serta dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Solok Fraksi Gerindra Iskan Nofis, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok, Wali Nagari Talang, penyuluh pertanian lapangan (PPL), dan kelompok tani setempat. 

Dalam arahannya, Wabup H. Candra menyampaikan keprihatinan Pemerintah Kabupaten Solok atas dampak serangan hama tikus yang mengancam hasil panen petani. Ia menyatakan kehadiran pemerintah daerah merupakan bentuk tanggung jawab untuk mencari solusi yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berjangka panjang. 

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Solok, mewakili Bapak Bupati, kami turut prihatin atas kondisi yang dialami petani. Kita harus mencari solusi jangka panjang agar serangan hama ini tidak terus berulang,” ujar H. Candra. 

Wakil Bupati menegaskan pemerintah daerah akan menyiapkan kajian bersama DPRD Kabupaten Solok terkait skema bantuan benih bagi petani terdampak. Selain itu, ia mendorong penerapan strategi pengendalian hama melalui pola tanam serentak, penggunaan varietas padi yang sama, serta sistem pengairan yang lebih terpola dan terkoordinasi. 

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meminimalisir potensi berkembangnya populasi hama tikus di areal persawahan dan menjaga stabilitas produksi pertanian. 

Anggota DPRD Kabupaten Solok Iskan Nofis menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi petani yang disampaikan melalui rapat kelompok tani bersama penyuluh pertanian lapangan (PPL) Kecamatan Gunung Talang, serta hasil koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Solok. 

Serangan hama tikus yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir dinilai sudah sangat mengganggu dan menimbulkan kekhawatiran petani terhadap potensi gagal panen. 

“Gerakan ini lahir dari keluhan petani dan hasil koordinasi bersama PPL serta Dinas Pertanian. Kita ingin memastikan pemerintah hadir dan petani tidak berjalan sendiri menghadapi persoalan ini,” kata Iskan Nofis. 

Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Solok menyampaikan bahwa saat ini proses pemetaan luas lahan terdampak masih terus dilakukan. Data tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan langkah lanjutan, termasuk perencanaan bantuan dan strategi pengendalian hama yang lebih terukur. 

Gerakan pengendalian hama tikus ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menekan dampak serangan hama sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, penyuluh pertanian, dan kelompok tani dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian di Kabupaten Solok.

Arosuka, netralpost - Pemerintah Kabupaten Solok mengikuti Rapat Persiapan Peresmian Hunian Sementara (Huntara) di Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan Pada Senin 26 Januari 2026. kegiatan ini dihadiri secara daring oleh Sekretaris Daerah Medison, S.Sos, M.Si, didampingi oleh Kepala OPD teknis terkait atau yang mewakili.

Rapat ini membahas persiapan peresmian Hunian Sementara (Huntara) sebagai bagian dari penanganan darurat bencana alam yang dilakukan secara terpadu bersama pemerintah daerah se-Sumatera Barat. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Rustian selaku Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan diikuti oleh unsur pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota yang terdampak bencana.

Dalam rapat tersebut dibahas secara mendalam kesiapan teknis dan non teknis menjelang peresmian Huntara, mulai dari penyelesaian sarana prasarana, kelayakan hunian, hingga koordinasi lintas sektor agar Huntara dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak bencana.

Selain itu juga membahas kesiapan fisik bangunan, dukungan sarana dan prasarana, serta langkah-langkah teknis yang perlu diselesaikan sebelum pelaksanaan peresmian Huntara. Koordinasi lintas sektor menjadi fokus utama guna memastikan Huntara dapat segera difungsikan secara optimal bagi masyarakat terdampak bencana.

“Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen dan mendukung penuh percepatan penyelesaian Huntara, sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman dan tempat tinggal sementara yang layak bagi warga terdampak bencana” ujar Sekda.

Melalui rapat ini diharapkan seluruh daerah di Sumatera Barat dapat menyamakan langkah dan memperkuat sinergi dengan BNPB, sehingga proses peresmian Huntara dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Lb. Selasih, netralpost — Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH menghadiri kegiatan Penyerahan Secara Simbolis Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Terpadu Inten Soeweno (STIS) Bogor bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia, serta kelompok rentan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, Senin (26/01/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula SRMP 5 Solok, Lb. Selasih, Kecamatan Gunung Talang.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok Ir. Desmalia Ramadhanur beserta jajaran, Perwakilan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang diwakili Kepala PSKW Jefrizal, Camat Gunung Talang Riswandi Bahauddin, para Wali Nagari se-Kecamatan Gunung Talang, Kepala SRMP 5 Solok Vera Herlily, M.Pd, serta jajaran guru SRMP 5 Solok.

Setibanya di lokasi, Bupati Solok bersama rombongan terlebih dahulu mengunjungi lingkungan Sekolah Rakyat SRMP 5 Solok serta melihat secara langsung aktivitas dan rutinitas para siswa.

Dalam sambutannya, Kepala Sentral Terpadu Inten Soeweno (STIS) Bogor Kemensos Romal Uli Jaya Sinaga menyampaikan bahwa total bantuan yang disalurkan mencapai lebih kurang Rp. 640 juta dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 223 orang. Bantuan tersebut terdiri dari bantuan nutrisi, perlengkapan kamar, perlengkapan rumah tangga, alat bantu disabilitas, serta bantuan kewirausahaan.

“Pemerintah hadir untuk kita semua. Bantuan ini merupakan bukti nyata kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Solok dengan Pemerintah Pusat, sehingga bantuan dari Kementerian Sosial dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat penerima manfaat,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH dalam sambutannya menyampaikan rasa senang dan bangga atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Solok, khususnya dalam bidang pendidikan dan perlindungan sosial.

“Kami sangat bersyukur dan bangga, karena Kabupaten Solok hari ini betul-betul menyiapkan diri untuk pendidikan anak-anak kita. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto hadir untuk rakyat, dan hal itu sudah kita rasakan dan buktikan hari ini,” ujar Bupati.

Bupati Solok juga menegaskan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial serta pembangunan sektor pendidikan akan terus dilanjutkan ke depannya. Ia menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Solok ditargetkan selesai pada Juni 2026.

“Terima kasih kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia atas atensi dan bantuannya untuk Kabupaten Solok. Kepada anak-anak kami, tetaplah semangat, tanamkan dalam diri bahwa saya bisa dan saya mampu. Kalian adalah generasi penerus Kabupaten Solok di masa yang akan datang,” pesan Bupati Solok.

Arosuka, netralpost – Pemerintah Kabupaten Solok melaksanakan Apel Pagi pada Senin 26 Januari 2026 di halaman Kantor Bupati Solok. Apel pagi tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Solok, Retni Humaira, ST, dan diikuti oleh Sekretaris Daerah Medison, S.Sos.M.Si, Kepala OPD dan para ASN dan Non ASN di lingkungan Pemkab Solok.

Dalam arahannya, Retni Humaira menekankan pentingnya disiplin dan tanggungjawab aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Ia mengingatkan seluruh peserta apel agar senantiasa menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta memperkuat koordinasi antar perangkat daerah.

“Apel pagi bukan hanya rutinitas, tetapi momentum untuk menyatukan semangat, meningkatkan kedisiplinan, dan memperkuat komitmen kita dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Solok,” ujar Retni Humaira.

Lebih lanjut, Ia juga mengajak seluruh ASN untuk bekerja secara profesional, responsif, dan berorientasi pada hasil, sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Solok dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Retni Humaira juga memaparkan terkait tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh DPRKPP. Ia menyebut bahwa saat ini DPRKPP telah melakukan pendataan terhadap perumahan yang mengalami kerusakan akibat terjadinya bencana hidrometeorologi yang melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Solok beberapa waktu yang lalu.

“Karena kita baru saja menghadapi bencana, sebagai salah satu tugas kami saat ini adalah mengidentifikasi rumah rumah warga terdampak bencana. Alhamdulillah saat ini sudah selesai melakukan pendataan by name by address, dengan kategori kerusakannya, yang nantinya menjadi acuan bagi kita OPD, untuk mendapatkan bantuan bagi masyarakakat kita. Kemudian setelah identifikasi, kami siapkan program relokasi bagi masyarakat yang terdampak bencana,” ujarnya.

Lebih lanjut Retni Humayra mengatakan saat ini untuk kawasan pemukiman, ada sekitar 23 kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten, yang secara berkelanjutan akan dibenahi, sehingga secara bertahap tidak ada lagi kawasan kumuh di Kabupaten Solok.

Apel pagi berlangsung dengan tertib dan khidmat, serta diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemkab Solok untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.

Netralpost -- Surat Bupati Padang Pariaman tertanggal 15 Januari 2026 tentang tahapan jadwal dan kegiatan Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026 di Kecamatan Lubuk Alung menandai dimulainya babak baru demokrasi nagari yang tidak sekadar prosedural, tetapi sarat dengan tuntutan visi dan keberanian moral. 

Dengan melibatkan sembilan nagari di Kecamatan Lubuk Alung, agenda ini seharusnya tidak berhenti pada rutinitas elektoral lima tahunan, melainkan menjadi momentum strategis untuk melahirkan wali nagari yang berkarakter kuat, melek digital, dan tegas menjaga marwah adat serta nilai agama.

Di tengah derasnya arus globalisasi, penetrasi media sosial, dan budaya digital tanpa filter, nagari-nagari di Lubuk Alung dihadapkan pada tantangan serius: degradasi moral generasi muda, meningkatnya perilaku menyimpang, serta menguatnya pengaruh LGBT dan praktik maksiat lainnya yang bertentangan dengan falsafah “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.” Jika pemilihan wali nagari hanya melahirkan pemimpin administratif yang lemah visi dan takut mengambil sikap, maka nagari akan menjadi korban zaman.

Karena itu, tahapan dan jadwal Pilwana serentak 2026 tidak boleh dimaknai sempit sebagai agenda teknis belaka. Ini adalah seleksi kepemimpinan ideologis dan moral.

 Masyarakat Lubuk Alung berhak menuntut calon wali nagari yang tidak hanya piawai mengelola APB Nagari, tetapi juga berani berdiri di garda terdepan melindungi anak kemenakan dari pengaruh LGBT, narkoba, pergaulan bebas, pornografi, judi online, dan berbagai bentuk maksiat modern yang kini menyusup melalui gawai di genggaman tangan.

Di saat yang sama, visi Smart Digital Nagari yang mulai digaungkan dalam tahapan kegiatan Pilwana 2026 harus diterjemahkan secara konkret, bukan jargon kosong. Digitalisasi nagari tidak boleh sekadar aplikasi absensi perangkat nagari atau website formalitas tanpa isi. Smart Digital Nagari harus menjadi instrumen pelayanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel; pusat data sosial nagari; serta media edukasi dan dakwah digital untuk memperkuat nilai agama dan adat di tengah masyarakat.

Lebih jauh, wali nagari terpilih nantinya wajib menjadikan teknologi sebagai alat kontrol sosial positif: membangun sistem pelaporan maksiat berbasis masyarakat, memantau aktivitas rawan penyimpangan, serta memproduksi konten digital nagari yang mempromosikan akhlak, adat, dan identitas Minangkabau. Tanpa keberanian politik dan ketegasan regulasi di tingkat nagari, gagasan Smart Digital Nagari hanya akan menjadi kosmetik modernisasi yang hampa nilai.

Surat Bupati Padang Pariaman tersebut sejatinya adalah alarm politik dan moral bagi masyarakat Lubuk Alung. Sembilan nagari kini berada di persimpangan jalan: memilih wali nagari yang pragmatis, permisif, dan alergi konflik, atau melahirkan pemimpin nagari yang visioner, berwibawa, serta konsisten menegakkan nilai agama dan adat.

Sudah saatnya masyarakat bersikap lebih kritis dan berani. Jangan ulangi kesalahan lama: memilih pemimpin karena uang, hubungan kekerabatan, atau popularitas semu di media sosial. Pilwana 2026 harus menjadi ajang penegasan arah masa depan nagari—apakah Lubuk Alung akan menjadi kawasan pinggiran yang larut dalam krisis moral, atau tampil sebagai model nagari digital yang religius, beradat, dan berdaulat secara nilai.

Jika tidak sekarang, kapan lagi? Jika bukan kita yang menentukan arah nagari, siapa lagi?

*Kontribusi Tata Handika*