NetralPost.net

Sumbar, netralpost --- Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, meninjau langsung lokasi penanganan pekerjaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah pada ruas Sitangkai-Payakumbuh, Rabu (28/1/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Menteri PU menyampaikan bahwa pelaksanaan pekerjaan Inpres Jalan Daerah di lokasi ini telah mulai dilaksanakan.

Penanganan jalan dilakukan sepanjang 2,9 kilometer dengan konstruksi aspal dan 5,8 kilometer dengan konstruksi beton (rigid pavement). Pemilihan konstruksi beton dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas kendaraan berat, khususnya aktivitas angkutan material galian C, sehingga diharapkan struktur jalan lebih kuat, tahan lama, dan memiliki umur layanan yang lebih panjang.

Menteri PU berharap pembangunan infrastruktur jalan ini dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung distribusi barang dan jasa. 

Selain itu, peningkatan kualitas jalan diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.(nofri_Tanjung) 

Arosuka, netralpost - Pemerintah Kabupaten Solok mengikuti zoom meeting Seminar “Opini Ombudsman RI sebagai Barometer Kualitas Pelayanan Publik yang Bebas Maladministrasi”,Rabu (28/01/2026) di ruang rapat Setda. Hadir mewakili Bupati, Sekretaris Daerah Medison, S.Sos, M.Si, para Kepala OPD terkait pelayanan publik beserta jajaran. 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terhadap pentingnya opini Ombudsman RI sebagai indikator dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan bebas dari praktik maladministrasi. 

Seminar tersebut juga menjadi forum strategis untuk memperkuat komitmen aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut Sekda Medison mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Solok akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Pemerintah Kabupaten Solok terus berupaya melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Sekda Medison.

Melalui keikutsertaan dalam seminar ini, diharapkan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Solok semakin memahami standar pelayanan publik yang ditetapkan, serta mampu mencegah terjadinya maladministrasi dalam pelaksanaan tugas dalam melayani masyarakat.

Sumbar, netralpost --- Sebagai bentuk komitmen dalam menjamin keselamatan operasional kereta api dan upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya kecelakaan khususnya menjelang Idul Fitri tahun 2026, KAI Divre II Sumbar melaksanakan kegiatan cek lintas petak jalan Stasiun Kuraitaji-Cimparuh, Rabu (28/1).

Kepala KAI Divre II Sumbar, Muh Tri Setyawan dalam arahannya saat safety breafing sebelum dimulainya kegiatan, menekankan pentingnya kewaspadaan, kepatuhan terhadap SOP, serta penguatan budaya keselamatan kerja, khususnya di wilayah operasional yang memiliki potensi risiko akibat kondisi alam dan cuaca ekstrem serta menginstruksikan kepada seluruh jajaran terkait untuk melakukan pengisian formulir Identifikasi dan Penanganan Risiko (IBPR) dan segera menindaklanjuti catatan yang ada selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.

Dalam kegiatan tersebut, jajaran manajemen KAI Divre II Sumbar melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi rel, bantalan, ballast, wesel, sistem persinyalan, keamanan emplasemen, aset PT KAI, lokasi dan kondisi perlintasan, serta sistem drainase di sepanjang jalur khususnya yang berpotensi banjir.

Sementara itu, Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menyampaikan bahwa kegiatan pemeriksaan seperti ini dilaksanakan, tidak hanya pada moment tertentu saja seperti menjelang lebaran saat ini. Namun, kegiatan ini merupakan salah satu program rutin yang dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi setiap potensi bahaya dan memitigasi resiko yang ada di lapangan serta meningkatkan keamanan operasional KA demi mewujudkan komitmen KAI Divre II Sumbar dalam menciptakan perjalanan KA yang aman dan nyaman.

Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang kereta api resmi tidak terjaga dan masyarakat yang berada di sekitar jalur KA.

"Sebanyak 28 perjalanan KA penumpang dan 24 perjalanan KA Barang (Klinker/Semen) yang di operasikan Divre II Sumbar setiap harinya, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan raya yang hendak melewati perlintasan kereta api khususnya di wilayah operasional Divre II Sumbar agar tetap selalu waspada, tengok kanan kiri sehingga tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan," ujar Reza.

Reza menegaskan, bagi pengguna jalan yang tidak mematuhi rambu lalu lintas seperti menerobos palang pintu kereta api, mengabaikan semboyan 35 (Klakson) serta rambu-rambu lainnya merupakan tindak pidana lalu lintas. 

Pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api, rambu-rambu atau sinyal peringatan harus dipatuhi sebagai tanda bahwa kereta api akan segera melintas, apabila masih terjadi pelanggaran, KAI Divre II Sumbar bisa menuntut ganti rugi kepada pihak-pihak yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. 

Reza menekankan pentingnya kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas, termasuk penggunaan helm bagi pengendara roda dua dan prioritas bagi perjalanan kereta api. Pelanggaran di perlintasan sebidang KA tidak hanya membahayakan nyawa, tetapi juga melanggar hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Semoga dengan adanya kesadaran dari semua pihak, kita bersama-sama dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang KA khususnya di wilayah operasional Divre II Sumbar”, ungkap Reza.

Diakhiri kegiatan dilaksanakan safety talk guna mengevaluasi hasil pemeriksaan lintas dan memastikan tindaklanjut terhadap catatan yang ada di lapangan.

Kegiatan cek lintas ini merupakan bagian dari rangkaian kesiapan operasional KAI Divre II Sumbar dalam menghadapi masa Angkutan Lebaran 2026, di mana terjadi peningkatan mobilitas masyarakat. “Melalui pemeriksaan lintas secara langsung di lapangan, KAI memastikan seluruh prasarana perkeretaapian berada dalam kondisi andal dan siap mendukung kelancaran perjalanan KA,” kata Reza.

Selain aspek teknis prasarana, KAI Divre II Sumbar juga menempatkan faktor keselamatan sebagai prioritas utama dengan memperkuat budaya keselamatan (safety culture) bagi seluruh insan KAI, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya disiplin berlalu lintas di perlintasan sebidang kereta api. Sinergi antara kesiapan infrastruktur, kepatuhan prosedur operasional, dan partisipasi aktif masyarakat diharapkan mampu menciptakan perjalanan kereta api yang selamat, aman, dan lancar.

“Dengan berbagai upaya preventif yang dilakukan secara berkelanjutan, KAI Divre II Sumbar berkomitmen untuk memberikan pelayanan transportasi kereta api yang mengutamakan keselamatan, keandalan, serta kenyamanan bagi seluruh pelanggan dan masyarakat pengguna jalan,”. tutup Reza.

Pasaman Barat, netralpost – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto melalui seluruh personel Polres Pasaman Barat melaksanakan patroli Kamtibmas Rutin dan Khusus (KRYD) pada Senin malam, 27 Januari 2026, hingga memasuki waktu dini hari.

Kegiatan ini dilakukan secara khusus untuk menjamin kenyamanan dan keamanan bagi seluruh masyarakat di wilayah hukum Pasaman Barat.

Patroli yang dilakukan dengan menggunakan berbagai kendaraan patroli serta secara langsung menyusuri titik-titik rawan dan kawasan padat penduduk tersebut berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik. Personel yang terlibat tidak hanya mengawasi situasi keamanan di lapangan, namun juga melakukan penyuluhan singkat kepada masyarakat yang masih aktif pada malam hari tentang pentingnya menjaga ketertiban dan waspada terhadap potensi gangguan keamanan.

Dalam keterangannya, AKBP Agung Tribawanto menyampaikan tekad kepolisian dalam menjaga stabilitas daerah. “Polri hadir untuk masyarakat berikan rasa aman dan kondusif. Personel Polres Pasaman Barat lakukan patroli kamtibmas sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak kejahatan dan gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polres Pasaman Barat,” jelasnya.

Kapolres menambahkan bahwa patroli kryd ini akan terus dilakukan secara berkala, tidak hanya pada malam hari namun juga pada waktu-waktu strategis lainnya sesuai dengan kondisi keamanan di lapangan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa khawatir.

Selain mengawasi keamanan, personel patroli juga siap memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat atau informasi terkait keamanan.

Beberapa warga yang ditemui selama patroli mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Polres Pasaman Barat, menyatakan bahwa keberadaan aparat kepolisian di malam hari membuat mereka merasa lebih tenang dan terlindungi.

Sumbar, netralpost — Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) menerapkan metode Scientific Crime Investigation dalam mengungkap kasus kecelakaan lalu lintas. Dibuktikan dengan penggunaan alat canggih Traffic Accident Analysis (TAA) saat melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Langkah ini juga diperkuat dengan kehadiran tim asistensi dari Korlantas Polri yang dipimpin langsung oleh Kombes Pol. Mariochristy P.S. Siregar, S.I.K., M.H. selaku Ketua Tim.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumbar, Kombes Pol Reza Chairul Akbar Sidiq, S.I.K., S.H., M.H., melalui Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadir Lantas) AKBP Yudho Huntoro, S.I.K., M.I.K., menyatakan bahwa penerapan teknologi ini merupakan langkah krusial untuk menghasilkan rekonstruksi kejadian yang akurat.

“Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat saat ini tengah melakukan olah TKP dengan menggunakan alat TAA atau Traffic Accident Analysis. Alat ini sangat berguna untuk mengetahui dinamika kendaraan sebelum kejadian serta menyusun kronologis kecelakaan secara mendetail,” ujar Kombes Reza di lokasi kejadian, pada Selasa (27/1/2026).

Lebih lanjut, AKBP Yudho menjelaskan bahwa hasil dari TAA akan menjadi rujukan utama bagi penyidik untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan, apakah disebabkan oleh faktor manusia (human error), kelayakan kendaraan, atau faktor jalan.

“Langkah ini sangat membantu proses penyidikan Unit Laka Lantas, terutama dalam memvalidasi keterangan saksi-saksi di lapangan dengan data teknis yang terekam. Keberadaan teknologi TAA ini menjadi instrumen penting bagi kami dalam mengungkap kasus kecelakaan lalu lintas secara transparan dan akuntabel,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, S.S., menambahkan bahwa penggunaan TAA adalah bentuk komitmen Polda Sumbar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui data yang tidak terbantahkan.

“Setiap laka lantas yang menonjol akan ditangani dengan standar operasional prosedur yang tinggi. Dengan TAA, Polri dapat menyajikan visualisasi tiga dimensi (3D) dari detik-detik sebelum hingga sesudah benturan terjadi. Ini adalah bentuk transparansi kami agar penyidikan berjalan secara profesional dan objektif,” tambah Kombes Pol Susmelawati.

Melalui integrasi teknologi dan profesionalisme personel, Polda Sumbar berharap proses penegakan hukum di jalan raya dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan modern sesuai semangat Polri yang Presisi. 

Sumbar, netralpost -- Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo meninjau langsung lokasi terdampak bencana alam di Kecamatan Malalak. Selasa (27/01/2026) 

Dalam kunjungannya, Menteri PU menegaskan pentingnya menjaga konektivitas dan keberlangsungan ekonomi masyarakat pascabencana.

Menteri PU menyampaikan bahwa salah satu langkah cepat yang dilakukan adalah pembangunan jembatan Bailey di beberapa titik. Saat kunjungan awal pascabencana, akses jalan di lokasi tersebut benar-benar terputus dan belum terdapat jembatan sementara. Meski saat itu masyarakat tidak secara langsung meminta jembatan Bailey, Menteri PU menilai keberadaan jembatan tersebut sangat penting untuk menjamin keselamatan dan kelancaran logistik warga.

Sebelumnya, masyarakat terpaksa melintasi sungai secara swadaya menggunakan kayu, yang dinilai berbahaya dan tidak layak. Oleh karena itu, pembangunan jembatan Bailey diperintahkan agar warga di seberang tetap terhubung dan aktivitas logistik tidak terhenti.

Selain infrastruktur darurat, Kementerian Pekerjaan Umum juga melibatkan masyarakat terdampak melalui program padat karya, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar masyarakat yang terdampak bencana tidak mengalami gangguan ekonomi.

Menteri PU menegaskan bahwa seluruh langkah penanganan yang dilakukan merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden, sebagai bentuk kehadiran negara dalam memastikan keselamatan, akses, dan penghidupan masyarakat pascabencana.(nofri_tanjung)

Solok, netralpost --- Tim Satresnarkoba Polres Solok kembali menunjukkan taringnya dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Kabupaten Solok. Pada Selasa, (27/1/2026), petugas berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu. Operasi penangkapan ini dilakukan di dua lokasi berbeda setelah dilakukan pengintaian intensif oleh petugas di lapangan.

Penangkapan pertama terjadi sekitar pukul 16.15 WIB di pinggir jalan raya Jorong Koto Kubang, Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki. Di lokasi tersebut, polisi mengamankan seorang perempuan dewasa berinisial IPS alias Ida. Gerak-gerik tersangka yang mencurigakan di pinggir jalan memicu petugas untuk segera melakukan tindakan pengamanan dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP).

Saat proses penangkapan berlangsung, petugas menemukan satu paket kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening yang tergeletak di tanah dekat posisi tersangka. Untuk memastikan legalitas penggeledahan, anggota Satresnarkoba memanggil saksi-saksi dari warga setempat guna menyaksikan penemuan barang bukti haram tersebut secara langsung di lokasi kejadian.

Di hadapan para saksi dan petugas, tersangka Ida tidak dapat mengelak dan mengakui bahwa barang haram tersebut adalah miliknya. Ia berterus terang bahwa paket sabu itu berada dalam penguasaannya tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Pengakuan ini menjadi pintu masuk bagi kepolisian untuk mendalami jaringan peredaran yang melibatkan tersangka lebih lanjut.

Berdasarkan hasil interogasi cepat di lokasi, Ida mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang pria. Ia menyebutkan nama DS alias Dio, seorang warga yang berdomisili di Nagari Koto Gadang Koto Anau. Tanpa membuang waktu, tim Satresnarkoba langsung bergerak melakukan pengejaran terhadap pemasok utama tersebut guna memutus rantai peredaran.

Upaya pengembangan membuahkan hasil saat petugas berhasil meringkus Dio Saputra di pinggir jalan kawasan Nagari Koto Gadang Koto Anau. Saat diamankan, Dio mengakui perbuatannya yang telah menjual paket sabu kepada Ida. Keterangan ini memperkuat keterkaitan kedua tersangka dalam transaksi ilegal narkotika yang tengah diselidiki oleh jajaran Polres Solok.

Selain paket sabu, polisi menyita sejumlah barang bukti pendukung lainnya, termasuk uang tunai senilai ratusan ribu rupiah dalam pecahan lima puluh ribu. Petugas juga mengamankan dua unit ponsel android merek OPPO A3x dan VIVO Y21, serta satu unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan nomor polisi BA-6407-HAB yang diduga digunakan sebagai sarana transportasi saat bertransaksi.(N_R) 

Padang, netralpost- Pemerintah Kabupaten Solok melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Solok. Audiensi berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Selasa (27/01/2026). 

Pertemuan tersebut membahas kondisi terkini TPA Regional Solok, keterbatasan anggaran operasional, serta rencana strategis pengelolaan sampah jangka panjang melalui pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di tingkat kabupaten dan kecamatan. 

Dalam pemaparan yang disampaikan pihak Pemerintah Provinsi Sumbar dijelaskan bahwa secara prinsip pengelolaan TPA Regional oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersifat membantu, sementara kewenangan utama pengelolaan sampah berada pada pemerintah kabupaten/kota masing-masing. 

Saat ini, anggaran pengelolaan TPA Regional yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Barat hanya mencukupi hingga Maret 2026 sebesar sekitar Rp. 750 juta. Untuk memenuhi kebutuhan operasional hingga akhir tahun 2026, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp.2,5 miliar. 

TPA Regional Solok diketahui telah beroperasi sejak tahun 2014 dan dioptimalkan pada 2016, dengan usia pakai saat ini mencapai sekitar 11 tahun. TPA Regional Solok ini merupakan milik Propinsi Sumbar . Luas lahan tercatat sekitar 6,8 hektare, sebagian merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Solok dan sebagian lagi milik Kota Solok, dengan perjanjian pinjam pakai dengan Provinsi Sumbar.

Dalam audiensi tersebut juga diungkapkan sejumlah persoalan utama, antara lain keterbatasan kapasitas tampung yang diperkirakan hanya mampu menampung sampah dalam satu hingga dua tahun ke depan, status lahan yang masih milik Pemkab Solok, serta kendala pengembangan karena kawasan sekitar telah menjadi wilayah permukiman. 

Selain itu, proses balik nama aset lahan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih dalam tahap administrasi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Keterbatasan anggaran operasional juga menjadi tantangan utama dalam keberlanjutan pengelolaan TPA Regional. 

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa pengelolaan sampah wajib dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota secara mandiri. "Salah satu solusi yang didorong adalah setiap daerah memiliki TPST skala kecamatan dengan kapasitas 10 – 20 ton per hari, yang dapat didanai melalui APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya," ungkap Gubernur.

Gubernur juga mendorong agar pengelolaan sampah juga harus dimulai dari tingkat rumah tangga melalui pemilahan sampah organik dan anorganik, guna menerapkan perubahan perilaku masyarakat, terlebih Kabupaten Solok saat ini menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang terus berkembang.

Selain isu persampahan, dalam audiensi tersebut turut dibahas penataan kawasan sempadan danau. Pemerintah Provinsi menegaskan bahwa pembangunan baru di sempadan danau harus dihentikan, sementara bangunan yang telah ada akan ditata ulang sesuai aturan dalam Perda RTRW. 

Pemprov Sumbar juga menyampaikan program prioritas terkait Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Singkarak dan Danau Maninjau. Program tersebut mendorong alih fungsi mata pencarian masyarakat dari KJA ke perikanan darat berbasis bioflok. Nagari yang mendukung dan berhasil menjalankan program ini akan mendapatkan perhatian dan dukungan khusus dari pemerintah provinsi. 

Sebagai tindaklanjut audiensi, rombongan pemkab Solok yang dihadiri oleh Wakil Bupati H. Candra bersama OPD teknis mengusulkan tiga langkah utama.

"Kami atas nama Pemkab, bersama Bapak Bupati, meminta Pemerintah Propinsi Sumbar melanjutkan pengelolaan TPA Regional Solok hingga 26 November 2028, sesuai perjanjian kerja sama yang tertuang pada tahun 2023. Selanjutnya meminta dukungan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, termasuk Anggota DPRD Kabupaten Solok, untuk penganggaran operasional TPA. Terakhir mengusulkan pembangunan TPST ke Kementerian PUPR sebagai alternatif jangka panjang pengganti TPA Regional Solok," ucap Wabup.

Audiensi ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi persoalan persampahan yang semakin kompleks, sekaligus mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

Dalam sesi akhir audiensi juga dibahas sejumlah hal terkait pembangunan pariwisata Kabupaten Solok. Antara lain pembangunan kawasan Gunung Talang menjadi Word Class Destination. Kemudian pengembangan kawasan wisata danau kembar dengan potensi di Danau Diatas dan Danau Dibawah. 

Turut hadir Asisten Bidang Ekonomi dan pembangunan Jefrizal, Kepala Bapelitbang Nafri, Kepala DPUPR Effia Vivi Fortuna,  Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asnur, Kepala DPRKPP Retni Humaira, serta sejumlah Kepala OPD Provinsi Sumatera Barat.

Talang Babungo, netralpost — Bupati Solok Dr. (H.C) Jon Firman Pandu, SH melaunching Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Hiliran Gumanti dan Nagari Talang Babungo, sekaligus meresmikan Dapur MBG Talang Babungo pada Selasa (27/01/26) sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Nagari Talang Babungo dan dihadiri oleh Anggota DPRD Kab Solok Hafni Hafiz, Kepala OPD terkait, Camat Hiliran Gumanti, Wali Nagari, tenaga kesehatan, serta Kepala beserta anggota SPPG. Launching MBG ini menandai dimulainya penyaluran makanan bergizi secara terprogram dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan bahwa Program MBG merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Solok dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia sejak usia dini, sekaligus mendukung program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan dan gizi.

“Program Makan Bergizi Gratis ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” ujar Bupati Solok.

Peresmian Dapur MBG Talang Babungo menjadi salah satu langkah strategis dalam memastikan proses pengolahan makanan bergizi dilakukan secara higienis, terstandar, dan berkelanjutan. Dapur MBG ini akan menjadi pusat produksi makanan bergizi yang akan didistribusikan kepada sasaran program di wilayah sekitarnya.

Bupati Solok juga mengapresiasi kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah nagari, tenaga kesehatan, hingga masyarakat yang turut berperan aktif dalam menyukseskan program tersebut. Ia berharap keberadaan Dapur MBG dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal melalui pemberdayaan masyarakat sekitar.

Dengan diluncurkannya Program MBG di Hiliran Gumanti dan Talang Babungo, Pemerintah Kabupaten Solok optimistis upaya penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dapat tercapai secara lebih optimal.

Talang, netralpost - Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Gerakan Pengendalian Hama Tikus sebagai respon atas meningkatnya serangan hama yang meresahkan petani. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jorong Tabek Pala, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, pada Selasa (27/01/2026). 

Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I., serta dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Solok Fraksi Gerindra Iskan Nofis, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok, Wali Nagari Talang, penyuluh pertanian lapangan (PPL), dan kelompok tani setempat. 

Dalam arahannya, Wabup H. Candra menyampaikan keprihatinan Pemerintah Kabupaten Solok atas dampak serangan hama tikus yang mengancam hasil panen petani. Ia menyatakan kehadiran pemerintah daerah merupakan bentuk tanggung jawab untuk mencari solusi yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berjangka panjang. 

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Solok, mewakili Bapak Bupati, kami turut prihatin atas kondisi yang dialami petani. Kita harus mencari solusi jangka panjang agar serangan hama ini tidak terus berulang,” ujar H. Candra. 

Wakil Bupati menegaskan pemerintah daerah akan menyiapkan kajian bersama DPRD Kabupaten Solok terkait skema bantuan benih bagi petani terdampak. Selain itu, ia mendorong penerapan strategi pengendalian hama melalui pola tanam serentak, penggunaan varietas padi yang sama, serta sistem pengairan yang lebih terpola dan terkoordinasi. 

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meminimalisir potensi berkembangnya populasi hama tikus di areal persawahan dan menjaga stabilitas produksi pertanian. 

Anggota DPRD Kabupaten Solok Iskan Nofis menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi petani yang disampaikan melalui rapat kelompok tani bersama penyuluh pertanian lapangan (PPL) Kecamatan Gunung Talang, serta hasil koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Solok. 

Serangan hama tikus yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir dinilai sudah sangat mengganggu dan menimbulkan kekhawatiran petani terhadap potensi gagal panen. 

“Gerakan ini lahir dari keluhan petani dan hasil koordinasi bersama PPL serta Dinas Pertanian. Kita ingin memastikan pemerintah hadir dan petani tidak berjalan sendiri menghadapi persoalan ini,” kata Iskan Nofis. 

Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Solok menyampaikan bahwa saat ini proses pemetaan luas lahan terdampak masih terus dilakukan. Data tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan langkah lanjutan, termasuk perencanaan bantuan dan strategi pengendalian hama yang lebih terukur. 

Gerakan pengendalian hama tikus ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menekan dampak serangan hama sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, penyuluh pertanian, dan kelompok tani dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian di Kabupaten Solok.