NetralPost.net

Selama periode Januari hingga April 2026, volume pelanggan KA Lembah Anai mencapai 78.379 pelanggan, atau meningkat 128 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yakni 34.348 pelanggan.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar Reza Shahab mengatakan bahwa peningkatan tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi kereta api yang aman, nyaman, tepat waktu, dan terjangkau.

“Peningkatan volume pelanggan KA Lembah Anai pada awal tahun ini menjadi indikator positif bahwa masyarakat semakin percaya dan memilih kereta api sebagai moda transportasi andalan. Hal ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta memastikan perjalanan pelanggan berlangsung aman dan nyaman,” ujar Reza.

Menurut Reza, meningkatnya jumlah pelanggan tidak terlepas dari berbagai peningkatan layanan yang dilakukan KAI, salah satunya melalui perubahan relasi perjalanan KA Lembah Anai yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2026, dari sebelumnya melayani rute Kayutanam–Bandara Internasional Minangkabau (BIM) menjadi Kayutanam–Padang.

Perubahan tersebut dilakukan untuk memperkuat konektivitas masyarakat menuju pusat Kota Padang sekaligus memberikan akses transportasi yang lebih mudah dan efisien.

Selain itu, kapasitas angkut KA Lembah Anai juga ditingkatkan secara signifikan, dari sebelumnya 78 tempat duduk menjadi 192 tempat duduk. Dengan kapasitas baru ini, KA Lembah Anai kini mampu melayani lebih banyak pelanggan setiap harinya.

Untuk mendukung mobilitas masyarakat, KA Lembah Anai melayani 6 perjalanan setiap hari untuk masing-masing arah, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan waktu perjalanan untuk kebutuhan bekerja, sekolah, maupun wisata.

“Pengembangan layanan KA Lembah Anai merupakan bagian dari komitmen KAI dalam menghadirkan transportasi publik yang semakin mudah diakses, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kereta api menjadi solusi perjalanan yang praktis, bebas macet, dan memiliki waktu tempuh yang pasti,” tambah Reza.

Kemudahan layanan juga semakin dirasakan pelanggan melalui pemesanan tiket yang dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi Access by KAI, dengan jadwal keberangkatan yang konsisten dan proses pemesanan yang praktis.

Dari sisi tarif, KAI Divre II Sumatera Barat tetap menghadirkan harga yang terjangkau bagi masyarakat, yakni Rp3.000 untuk relasi Padang–Duku dan Rp5.000 untuk relasi Padang–Kayutanam. Tarif ini diharapkan dapat mendorong masyarakat semakin beralih menggunakan transportasi massal yang ekonomis dan ramah lingkungan.

KAI Divre II Sumbar juga terus melakukan berbagai perbaikan layanan, mulai dari peningkatan kebersihan sarana, peningkatan keandalan operasional, hingga optimalisasi pelayanan di stasiun.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan KA Lembah Anai sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan bebas macet. KAI akan terus berinovasi untuk memberikan pengalaman perjalanan terbaik bagi pelanggan,” tutup Reza.

Informasi lengkap terkait jadwal perjalanan dan pemesanan tiket KA Lembah Anai dapat diakses melalui aplikasi Access by KAI.(*) 

Pengiriman tersebut dilakukan untuk memenuhi permintaan cepat dari pasar Timur Tengah, khususnya Oman, yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan signifikan terhadap konsumsi kopi specialty. Di tengah kebutuhan akan pasokan yang cepat dan konsisten, ALKO memilih jalur udara sebagai solusi, meskipun biaya yang harus ditanggung jauh lebih tinggi dibandingkan pengiriman melalui laut.

Biaya pengiriman udara dalam ekspor ini mencapai sekitar Rp75.000 per kilogram, angka yang bahkan disebut 45 persen lebih tinggi dari harga kopi itu sendiri. Kondisi ini menjadikan pengiriman tersebut sebagai salah satu ekspor kopi dengan biaya logistik paling tinggi, sekaligus menunjukkan adanya pergeseran dalam dinamika pasar global.

Dalam konteks perdagangan tradisional, kopi umumnya dikirim melalui jalur laut untuk menekan biaya. Namun, meningkatnya permintaan terhadap kopi premium dengan standar kualitas tinggi membuat faktor kecepatan menjadi semakin penting. Dalam segmen specialty coffee, waktu pengiriman berpengaruh langsung terhadap kualitas produk yang diterima oleh pembeli, terutama sebelum memasuki tahap roasting.

Pengiriman ke Oman ini juga mencerminkan semakin kuatnya posisi Timur Tengah sebagai pasar potensial bagi kopi Indonesia. Pertumbuhan café, roastery, dan budaya konsumsi kopi berkualitas di kawasan tersebut mendorong kebutuhan akan pasokan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga dapat diandalkan dari sisi waktu distribusi.

Selain faktor logistik, pengiriman ini didukung oleh penerapan sistem traceability berbasis digital melalui platform Qthink-X. Sistem ini memungkinkan setiap batch kopi yang dikirim dapat ditelusuri secara menyeluruh, mulai dari asal kebun, identitas petani, proses produksi, hingga distribusi. Transparansi ini menjadi nilai tambah penting di pasar global yang semakin menuntut kejelasan asal-usul produk dan praktik keberlanjutan.

Langkah yang diambil ALKO ini mencerminkan perubahan arah industri kopi Indonesia. Jika sebelumnya fokus utama berada pada volume dan harga, kini mulai bergeser ke aspek kecepatan, transparansi, dan nilai tambah produk. Dalam kondisi tertentu, buyer bahkan bersedia menanggung biaya lebih tinggi demi mendapatkan kepastian pasokan dan kualitas.

Bagi ALKO, pengiriman melalui udara ini bukan sekadar transaksi, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat posisi di pasar global. Kemampuan memenuhi permintaan dalam waktu singkat dinilai dapat meningkatkan kepercayaan buyer sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas di masa depan.

Pengiriman 10 ton kopi melalui jalur udara ini menjadi simbol bahwa kopi Indonesia tengah memasuki fase baru dalam perdagangan internasional. Bukan lagi sekadar komoditas, kopi kini berkembang menjadi produk bernilai tinggi yang ditentukan oleh kecepatan layanan, transparansi data, dan kepercayaan pasar.

Dengan langkah ini, ALKO menunjukkan bahwa pelaku industri kopi nasional mampu beradaptasi dengan tuntutan global, sekaligus membawa kopi Indonesia ke level yang lebih kompetitif di pasar dunia.

PADANG, NETRALPOST – Pengurus Asosiasi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kota Padang resmi mengumumkan pelaksanaan seleksi atlet besar-besaran yang akan dipusatkan di Lintasan Atletik Universitas Negeri Padang (UNP). Seleksi ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 3 Mei 2026, sebagai langkah awal menjaring talenta terbaik yang akan mewakili daerah dalam ajang bergengsi tahun ini.

​Kegiatan seleksi ini memiliki tujuan ganda, yakni membentuk kontingen tangguh untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumbar 2026 yang akan digelar di Padang, serta persiapan menuju Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Atletik 2026 di Jakarta. Fokus utama pengurus adalah memastikan setiap nomor perlombaan diisi oleh atlet yang memiliki catatan waktu dan performa yang memenuhi standar kompetisi nasional.

​Animo para atlet lokal terlihat sangat tinggi menyambut agenda ini, mengingat Kota Padang akan bertindak sebagai tuan rumah pada Porprov mendatang. Tim pemantau bakat dari PASI Kota Padang akan menilai secara ketat seluruh peserta di berbagai kategori, mulai dari nomor lari jarak pendek, jarak menengah, hingga nomor lapangan seperti lompat dan lempar.

​Ketua PASI Kota Padang, Irwandi, S.Pi, MM., menegaskan bahwa proses seleksi akan dilakukan secara transparan dan objektif. Ia berharap melalui ajang ini, akan muncul bibit-bibit baru yang tidak hanya mampu berbicara di tingkat regional, tetapi juga bisa menembus jajaran elit atlet nasional di masa depan.

​Dalam keterangannya, Irwandi menekankan pentingnya disiplin dan persiapan mental bagi para atlet yang akan bertanding. "Seleksi ini adalah pintu gerbang bagi para atlet kita untuk membuktikan hasil latihan keras mereka selama ini. Kami mencari mereka yang memiliki daya juang tinggi dan catatan prestasi yang konsisten agar target juara umum di Porprov nanti bisa kita amankan," ujar Irwandi.

​Lebih lanjut, Irwandi menambahkan bahwa PASI Kota Padang berkomitmen memberikan dukungan penuh bagi atlet yang lolos seleksi melalui program pembinaan intensif. "Setelah seleksi ini, mereka yang terpilih akan langsung masuk ke pemusatan latihan. Kita ingin memastikan bahwa saat berlaga di Porprov Sumbar dan Kejurnas Jakarta nanti, fisik dan teknik mereka sudah berada di puncak performa untuk mengharumkan nama Kota Padang," pungkasnya.(*)

​Kegiatan ini bertujuan untuk memangkas jarak antara petugas dan masyarakat serta memberikan transparansi dalam setiap tahapan pengurusan dokumen berkendara. Dalam pantauan di lokasi, sejumlah personel Polantas tampak memberikan arahan langsung kepada pemohon, mulai dari pengisian formulir hingga penjelasan mengenai prosedur teknis ujian. Hal ini dilakukan agar masyarakat merasa nyaman dan mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai aturan keselamatan berlalu lintas.

​Pendekatan yang humanis menjadi poin utama dalam pelaksanaan program ini. Petugas tidak hanya menunggu di balik loket, tetapi turun langsung menghampiri masyarakat untuk menjawab pertanyaan maupun kendala yang dihadapi selama proses administrasi. Langkah ini dinilai efektif dalam mengurangi potensi kebingungan masyarakat terhadap alur pelayanan yang ada, sekaligus mempercepat waktu proses penerbitan dokumen.

​Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumbar, Kombes Pol. M.H. Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H. menegaskan bahwa inovasi pelayanan ini merupakan bentuk transformasi Polri yang lebih presisi dan melayani. Ia menekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan tanpa ada hambatan birokrasi yang berbelit-belit.

​"Kami menginstruksikan seluruh jajaran untuk konsisten menjalankan program 'Polantas Menyapa'. Tujuannya jelas, yakni optimalisasi pelayanan kepada masyarakat yang sedang mengurus SKUKP. Kami ingin memastikan setiap tahapan dijalankan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dengan tetap mengedepankan sisi humanis, sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik dan pulang membawa edukasi keselamatan yang bermanfaat," ujar Reza Chairul Akbar Sidiq. 

​Riri Nofrianto Rahmat menyampaikan bahwa buruh adalah pilar utama penggerak roda ekonomi yang harus mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang layak. Menurutnya, keadilan bagi pekerja bukan hanya soal upah yang mencukupi, tetapi juga terkait jaminan kesehatan, keselamatan kerja, serta kepastian masa depan bagi keluarga mereka. Ia berharap pemerintah daerah terus mengawal regulasi yang berpihak pada kemanusiaan.

​Lebih lanjut, Sekretaris GP Ansor ini mengajak seluruh elemen buruh di Kabupaten Solok untuk merayakan Hari Buruh dengan kegiatan yang positif dan konstruktif. Ia menekankan bahwa perjuangan aspirasi akan jauh lebih efektif jika dilakukan melalui dialog yang sehat antara pekerja, serikat buruh, dan pihak perusahaan. "Kita ingin iklim investasi di Solok tetap kondusif, namun tanpa mengabaikan hak dasar para pekerja," ujar Riri.

​GP Ansor Kabupaten Solok juga menyatakan kesiapannya untuk menjadi jembatan komunikasi dan memberikan advokasi bagi para pekerja yang membutuhkan pendampingan. Riri menegaskan bahwa kader Ansor di tingkat akar rumput banyak yang juga berprofesi sebagai buruh, sehingga isu kesejahteraan pekerja menjadi perhatian serius bagi organisasi pemuda di bawah naungan Nahdlatul Ulama tersebut.

​Menutup pernyataannya, Riri Nofrianto Rahmat berharap agar peringatan Hari Buruh tahun ini menjadi titik balik bagi pengusaha dan pekerja untuk mempererat sinergi. Dengan adanya hubungan industrial yang harmonis, ia optimistis produktivitas akan meningkat yang pada akhirnya akan berdampak pada kemajuan ekonomi Kabupaten Solok secara menyeluruh.(*)

Padang, netralpost --- Menyambut libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat menyiapkan 23.376 tempat duduk untuk layanan kereta api lokal selama periode 1 hingga 3 Mei 2026. Jumlah tersebut setara dengan rata-rata 7.792 tempat duduk per hari, sebagai bentuk kesiapan KAI dalam melayani peningkatan mobilitas masyarakat selama masa liburan.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab mengatakan bahwa KAI terus berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat di Sumatera Barat. Untuk mendukung kebutuhan perjalanan selama libur panjang, KAI Divre II Sumbar tetap mengoperasikan tiga layanan kereta api lokal andalan, yakni KA Minangkabau Ekspres relasi Pulau Aie–BIM, KA Pariaman Ekspres relasi Pauh Lima–Naras, dan KA Lembah Anai relasi Kayutanam–Padang.

Dari ketiga layanan tersebut, KA Pariaman Ekspres menjadi salah satu moda favorit masyarakat, khususnya bagi pelanggan yang ingin menikmati perjalanan menuju kawasan wisata. Kereta ini melayani 10 perjalanan setiap hari pada lintas Pauh Lima–Padang–Pariaman–Naras dengan tarif yang sangat terjangkau, yakni Rp5.000. Kehadiran layanan ini memudahkan masyarakat maupun wisatawan untuk menjangkau destinasi wisata populer seperti Pantai Gandoriah.

Selain itu, KA Minangkabau Ekspres juga menjadi pilihan utama masyarakat yang membutuhkan transportasi menuju bandara. Dengan 12 perjalanan per hari, kereta ini melayani rute Bandara Internasional Minangkabau–Stasiun Pulau Aie dengan tarif Rp10.000. Tidak hanya menunjang konektivitas bandara, layanan ini juga mendukung perjalanan edukatif melalui program tiket rombongan bagi pelajar.

Sementara itu, KA Lembah Anai hadir melayani 6 perjalanan setiap hari pada rute Kayutanam–Padang. Selain menawarkan kemudahan mobilitas, perjalanan dengan KA Lembah Anai juga memberikan pengalaman tersendiri melalui panorama alam Sumatera Barat yang indah dan menyejukkan sepanjang perjalanan.

Menurut Reza, keberadaan tiga layanan kereta api lokal tersebut tidak hanya berperan sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi penggerak konektivitas antarwilayah yang berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.

Dengan tarif yang terjangkau serta layanan yang nyaman, kereta api menjadi pilihan transportasi yang semakin diminati masyarakat maupun wisatawan untuk menikmati perjalanan yang aman sekaligus menikmati pesona alam dan budaya Minangkabau.

Untuk kemudahan pelanggan, pemesanan tiket kereta api lokal dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, dengan sistem penjualan yang dibuka secara bertahap mulai H-7 sebelum jadwal keberangkatan. KAI juga mengimbau masyarakat untuk membeli tiket hanya melalui kanal resmi agar terhindar dari potensi penipuan.

Melalui kesiapan kapasitas dan layanan operasional yang optimal, KAI Divre II Sumbar berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan libur panjang dengan aman, nyaman, dan menyenangkan.

“KAI akan terus meningkatkan kualitas layanan angkutan penumpang dari sisi ketepatan waktu, kenyamanan, hingga keselamatan perjalanan. Penyesuaian kapasitas dan pola operasi juga terus kami lakukan agar kebutuhan mobilitas masyarakat, khususnya pada momen libur panjang, dapat terlayani dengan baik,” tutup Reza. (Kepala Humas KAI Divre II Sumbar) 

​Dalam forum tersebut, fokus utama tertuju pada penguatan integrasi data kendaraan serta optimalisasi sistem digitalisasi pelayanan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak lagi merasa kesulitan dalam mengurus perpanjangan STNK maupun pembayaran pajak tahunan, sehingga tercipta budaya tertib administrasi yang lebih baik di tengah masyarakat Sumatera Barat.

​Ditlantas Polda Sumbar juga terus memberikan edukasi mengenai kaitan erat antara ketaatan membayar pajak dengan jaminan keselamatan di jalan raya. Melalui Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), setiap pengendara secara tidak langsung telah memiliki perlindungan dasar jika terjadi risiko kecelakaan, yang dikelola secara sinergis oleh instansi terkait.

​Selain itu, himbauan terus digencarkan agar para pemilik kendaraan selalu memastikan keabsahan data registrasi kendaraannya. Kepatuhan masyarakat dalam melaporkan perubahan data atau perpindahan kepemilikan sangat krusial guna mendukung validitas sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang saat ini telah diterapkan secara luas untuk meningkatkan keamanan lalu lintas.

​Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol. H. Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H. memberikan pernyataan tegas mengenai pentingnya kesadaran kolektif dari para pengguna jalan. "Kami sangat mengharapkan peran aktif masyarakat untuk hadir ke Samsat tepat waktu. Tertib membayar pajak dan memperpanjang STNK bukan hanya soal kewajiban kepada negara, tetapi juga bentuk kepastian hukum dan perlindungan diri bagi setiap pengendara yang melintas di jalan raya," tegas Dirlantas.

​Mengakhiri pernyataannya, Dirlantas Polda Sumbar menekankan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk menjamin transparansi di setiap lini pelayanan. "Pelayanan yang transparan dan bebas hambatan adalah prioritas kami. Kami mengimbau warga Sumatera Barat untuk menghindari penggunaan jasa calo dan memanfaatkan kemudahan layanan gerai Samsat maupun Samsat Keliling yang telah kami sebar di berbagai titik strategis," pungkasnya.

Padang, netralpost --- Sebagai upaya memperkuat komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan operasional, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat menggelar Rapat Safety Committee (SC) Kedua Bulan April 2026 pada Rabu (29/4) di Ruang Rapat Buya Hamka, Kantor Divre II Sumbar.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divre II Sumbar Muh. Tri Setyawan beserta jajaran manajemen, Tim Safety Committee Divre II Sumbar, serta Tim Keselamatan dari Kantor Pusat. Rapat ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan aspek keselamatan sekaligus menyusun langkah mitigasi risiko guna mendukung operasional kereta api yang aman dan andal.

Dalam sambutannya, Kepala Divre II Sumbar Muh. Tri Setyawan menegaskan bahwa Safety Committee merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan standar keselamatan perkeretaapian. Menurutnya, keselamatan adalah prioritas utama yang harus menjadi budaya kerja di seluruh lini organisasi.

“Keselamatan adalah tanggung jawab bersama yang harus tertanam dalam setiap aktivitas kerja. Divre II Sumbar harus terus meningkatkan kinerja keselamatan dan berupaya mewujudkan zero accident secara berkelanjutan,” tegas Tri.

Pada kesempatan tersebut, Tim Safety Committee Divre II Sumbar memaparkan berbagai capaian dan evaluasi terkait keselamatan kerja. Melalui evaluasi tersebut, diharapkan seluruh unit kerja dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi risiko dan memastikan implementasi program keselamatan berjalan efektif.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Forum ini dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi antarunit, meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keselamatan kerja, serta mendorong terciptanya budaya keselamatan yang konsisten di seluruh wilayah operasional Divre II Sumbar.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar Reza Shahab menyampaikan bahwa kegiatan Safety Committee merupakan agenda rutin yang dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun budaya keselamatan kerja yang kuat dan berkesinambungan.

“Rapat Safety Committee bukan sekadar forum evaluasi, tetapi juga sarana penguatan komitmen seluruh insan KAI terhadap budaya keselamatan. Keselamatan kerja adalah fondasi utama dalam menjaga keandalan operasional dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api,” ujar Reza.

Ia menambahkan bahwa KAI Divre II Sumbar akan terus mendorong keterlibatan aktif seluruh pekerja dalam menerapkan prinsip keselamatan pada setiap aktivitas operasional.

“Melalui koordinasi yang solid dan komunikasi yang terbuka, kami berharap budaya keselamatan di lingkungan kerja semakin kuat sehingga mampu mendukung operasional kereta api yang selamat, aman, dan andal bagi masyarakat,” tutup Reza.(*) 

Lubuk Basung, netralpost - Kepolisian Resor (Polres) Agam, Sumatera Barat berhasil mengungkap sebanyak 17 kasus penyalahgunaan Narkotika dengan mengamankan 20 pelaku selama empat bulan dari Januari-27 April 2026.

"Ke 17 kasus diungkapkan tersebut, mayoritas pelaku pengedar," kata Kapolres Agam AKBP Muari melalui Kasat Resnarkoba Polres Agam AKP Herwin di Lubuk Basung, Selasa.

Ia mengatakan 17 kasus penyalahgunaan Narkotika tersebut dengan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 300,7 gram dan ganja 1,18 gram.

Dari 17 kasus tersebut, tambahnya lima kasus telah selesai atau sudah divonis.

Sementara 12 kasus lainnya masih dalam tahap satu atau pelimpahan berkas ke Kejaksaan Negeri Agam.

"Mudah-mudahan 12 kasus tersebut selesai atau sudah divonis dalam waktu dekat," katanya.

Ia menambahkan Polres Agam pada tahun sebelumnya berhasil mengungkap 41 kasus penyalahgunaan Narkotika dengan 43 pelaku.

Sementara barang bukti diamankan berupa sabu-sabu seberat 152,12 gram, ekstasi sembilan butir dan ganja 2.135,95 gram.

"Kasus tersebut kita ungkap di Kecamatan Palembayan, Tanjung Raya, Ampek Nagari, Tanjung Mutiara, Lubuk Basung dan Matur," katanya.

Pengungkapan kasus tersebut berkat dukungan dari masyarakat sekitar dengan melaporkan penyalahgunaan narkotika di tempat tinggal mereka ke Polres Agam.

Untuk itu, ia berharap dukungan tersebut terus berlanjut dalam mengungkap kasus tersebut.

"Kita mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang telah memberikan informasi ini dan apabila ada laporan langsung kita tindak lanjuti," katanya.

Kunjungan Menteri Agama ke Ranah Minang dalam rangka menghadiri sejumlah agenda di Sumbar, di antaranya peresmian Gedung Kuliah Terpadu, kuliah umum, serta pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Suasana penyambutan berlangsung hangat dan sarat nilai budaya Minangkabau. Gubernur Mahyeldi memasangkan deta (penutup kepala khas Minangkabau) serta mengalungkan sal batik kepada Menteri Agama sebagai bentuk penghormatan atas kunjungan tersebut.

“Selamat datang di Sumatera Barat, Pak Menteri,” ujar Mahyeldi. 

Mahyeldi menilai, kehadiran Menteri Agama menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pengembangan pendidikan keagamaan serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

“Kehadiran Bapak Menteri menjadi dorongan bagi kami di daerah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan memperkuat pembinaan ASN yang berintegritas,” ujar Mahyeldi.

Selain meresmikan gedung baru, Menteri Agama juga dijadwalkan memberikan kuliah umum kepada civitas akademika serta arahan kepada ASN guna memperkuat integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik.

Turut hadir dalam penyambutan tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ahmad Zakri, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar Nolly Eka Mardianto, Kepala Biro Umum Andree Harmadi Algamar, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Habibul Fuadi, serta jajaran civitas akademika UIN Mahmud Yunus Batusangkar. (*)

PADANG, NETRALPOST – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengingatkan seluruh Bupati dan Walikota di Sumbar untuk segera mengambil langkah konkret dalam penertiban dan pencegahan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayahnya masing-masing.

Penegasan tersebut disampaikannya sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan serta penanganan terpadu terhadap praktik pertambangan ilegal yang dinilai berdampak luas, baik terhadap lingkungan, keselamatan masyarakat, maupun stabilitas daerah.

Mahyeldi menekankan pentingnya sinergitas antar unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar penanganan PETI dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

“Kita menyadari bahwa persoalan PETI tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan mata pencaharian masyarakat. Kendati demikian, aspek lingkungan dan keselamatan juga tidak boleh diabaikan. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara bijak, terukur, dan memberikan solusi,” ujar Mahyeldi di Padang, Minggu (26/4/2026).

Sebagai langkah solusi, Pemerintah Provinsi Sumbar saat ini tengah menyiapkan skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada aktivitas pertambangan.

“Melalui skema IPR, kita ingin memastikan aktivitas pertambangan masyarakat berjalan secara legal, memenuhi standar keselamatan kerja, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan,” kata Mahyeldi.

Seiring dengan itu, ia meminta seluruh pelaku PETI untuk segera menghentikan aktivitas ilegal, mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan lingkungan yang masif dan berpotensi permanen.

“Penambangan tanpa prosedur yang benar juga berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa, berdampak pada kesehatan masyarakat, serta berpotensi memicu konflik sosial yang mengganggu stabilitas keamanan daerah,” tegasnya.

Mahyeldi berharap, melalui transisi menuju skema IPR, aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu dan kelestarian lingkungan juga terjaga. Ia menyebut, dengan adanya IPR, masyarakat dapat melakukan aktivitas pertambangan dengan cara yang legal, aman, dan berkelanjutan.

Terkait penanganan kasus hukum PETI, Gubernur menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus tetap berjalan secara adil dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya mereka yang terdampak langsung di lapangan.

Ia juga meminta jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Barat bersama aparat penegak hukum lainnya untuk mengusut tuntas seluruh kasus terkait PETI, guna menghadirkan kepastian hukum sekaligus efek jera bagi para pelaku. (*)