Menurut Fakhruddin Pardosi dari Partai PKPI mempertanyakan kehadiran para SKPK disaat paripurna banyak yang tidak hadir maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP) kemarin, yang hadir hanya beberapa orang saja. Senin, (31/08 /2020).
Pada saat RDP tersebut hanya yang datang itu-itu saja orangnya dan pada saat kami tanyakan kepada mereka tidak tahu menjawab yang kami pertanyakan, berarti percuma saja kita mengadakan RDP toh ujung-ujungnya tak ada yang mengerti, jelaskannya.
Disaat anggota dewan menyinggung beberapa SKPK yang tidak hadir, tampak Bupati Aceh Singkil yaitu Dulmusrid terlihat sangat kecewa mengetahui beberapa anak buahnya yang tidak hadir dan sambil melihat ke atas tempat para SKPK biasa duduk saat mengikuti setiap persidangan.
Dalam menjabarkan sebuah harapan dan keinginan harus dilatari oleh filosofi itu muncul serta semua itu didapatkan dengan mengahadiri setiap rapat paripurna. (RAKA)
Persetujuan Raqan pertanggungjawaban APBK Aceh Singkil Tahun 2019 yang dibacakan melalui sidang paripurna Dewan pada kamis antara lain menyebutkan, laporan realisasi APBK Aceh Singkil tahun 2019.
Adapun laporan realisasi APBK Aceh Singkil tahun 2019 meliputi realisasi pendapatan senilai Rp 23.307.945.942,95.
Maka dari anggaran tersebut dapat dirinci sebagai berikut yaitu total pendapatan tahun anggaran 2019 ditambah dengan total pembiayaan bersih dari tahun anggaran 2019 sebesar Rp 910.994.029.452,95 dikurangi total realisasi belanja dan transfer Rp 887.686.083.509,00 sehingga total silpa tahun 2019 ini sebesar Rp 23.307.945.942,95.
Selanjutnya kami dari ketiga Fraksi menerima dan menyetujui Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Singkil tahun anggaran 2019, untuk dijadikan Qanun Aceh Singkil tahun 2020, ucap Yulihardin.
Dan melalui forum ini kami juga mintakan kepada saudara Bupati beserta jajarannya, terutama Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK) selaku leding sektor pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah agar lebih bekerja keras dan sungguh-sungguh untuk mengelola dan penatausahaan keuangan Kabupaten Aceh Singkil, sehingga tahun-tahun anggaran berikutnya dapat mempertahankan prestasi opini WTP dari BPK-RI Perwakilan Aceh, tutupnya. (RAKA)