NetralPost.net

Payakumbuh,netralpost— Dengan telah terbitnya surat Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan mengoptimalkan posko penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran covid-19, Pemko Payakumbuh melalui bagian Kesra Setdako laksanakan rapat koordinasi (Rakor), Selasa (13/7).

Dipimpin langsung walikota Riza Falepi, Rakor yang berlangsung di aula pertemuan ngalau indah lantai III kantor walikota itu turut dihadiri Asisten I bidang pemerintahan dan kesra, Kadis Kesehatan, Kasat Pol-PP dan Damkar, Plt. Kalaksa BPBD, kepala kantor Kesbangpol, kepala kantor Kemenag kota Payakumbuh, serta mengundang ketua FKUB, MUI, BAZNAS, DMI, dan perwakilan dari setiap mesjid pada setiap kelurahan yang ada di kota Payakumbuh.

Diawal sambutannya, Walikota Riza Falepi langsung mengajak seluruh tamu undangan tokoh agama untuk kompak dan bersatu bersama pemerintah untuk melawan serta mendukung upaya pencegahan penyebaran wabah Covid 19 melalui pengoptimalan posko dan PPKM berbasis mikro yang ada di di setiap kelurahan masing-masing.

Sebagai tokoh masyarakat, imam masjid diharapkan tidak hanya memberikan pembelajaran tentang pengetahuan agama seperti fiqih dan akidah akhlak saja. Tapi juga bisa memberikan informasi terkini kepada masyarakat. Khususnya, tentang panduan protokol kesehatan.

“Pandemi ini belum bisa kita perangi secara tuntas. Maka, yang bisa kita lakukan adalah dengan menjaga protokol kesehatan dengan ketat,” kata Wako Riza.

Lebih lanjut, wali kota menuturkan, keberadaan imam masjid dan masjid memiliki peran penting di lingkungan masyarakat. Imam sebagai pimpinan yang mengimami serta memberikan panutan kepada para jamaah. Sedangkan, keberadaan masjid sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ibadah. Maka, keduanya tentu harus sama-sama memiliki kualitas dan kemanfaatan yang dapat memberikan dampak pada kemajuan baik dari sisi jamaah/masyarakat maupun masjid itu sendiri.

“Saya harap, takmir masjid dan imam masjid turut menegakkan protokol kesehatan,” imbuhnya.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, wali kota seringkali mengimbau agar panduan protokol kesehatan terus disosialisasikan. Termasuk di masjid-masjid. Baik melalui shalat berjamaah rutin, shalat jumat, maupun kegiatan keagamaan lainnya.

“Saat ini Kota Payakumbuh menjadi kota dengan jumlah penyebaran kasus Covid-19 yang rendah. Namun, kondisi ini jangan membuat kita semua terlena, sehingga kita semua harus selalu tingkatkan kesiagaan dengan selalu terapkan protokol kesehatan agar penyebaran virus bisa terkendali dan dinihilkan.” paparnya.

Tidak lupa disampaikan walikota dua periode itu untuk menghimbau kepada pengurus mesjid yang hadir untuk dapat mengajak jamaah mesjid lainnya agar melakukan vaksinasi, hal ini tentu untuk kita semua warga kota Payakumbuh juga, dimana jika vaksinasi ini telah kita Terima, maka tidak menutup kemungkinan untuk kota Payakumbuh akan menjadi zona hijau dari penyebaran wabah virus covid-19”, tandas Wako Riza. (Yon)

Komunikasi Sosial (Komsos) dengan masyarakat di Nagari binaannya ini rutin dan berkesinambungan dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi dan kerjasama yang baik dalam rangka mendukung tugas pokok Babinsa serta terwujudnya silaturahmi antara TNI dengan rakyat.

Selanjutnya,  Koptu Dodi Chandra menyampaikan, ditengah pandemi Covid-19 saat sekarang ini, perlu juga ia selaku Babinsa intens lakukan anjangsana ke Desa binaan guna terus memberikan himbauan serta sosialisasi kepada warga untuk memberikan himbauan kepada warga masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan tingkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran Covid-19 tersebut.

“Sampai detik ini, himbauan dan sosialisasi cegah terhadap Covid-19 termasuk himbauan tingkatkan kedisiplinan terhadap anjuran protokol kesehatan masih terus kita sampaikan kepada warga. Sehingga, upaya pemutusan mata rantai penyabaran virus tersebut berlangsung maksimal. (*)

Koramil 07/pauh kambar melalui Babinsa nagari Padang bintungan Serda Erry Bersama Tim Relawan Covid-19 melaksanakan monitoring dan pengamanan pembagian Dana BLT DD Tahap Il juli 2021 tersebut yang dilaksanakan di Desa Wonosari yang merupakan Desa Binaannya.

Pada kesempatan tersebut, Babinsa menyampaikan agar bantuan ini di manfaatkan atau digunakan sebagaimana mestinya dan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai peruntukannya.

Babinsa mengatakan, "Selain itu untuk memastikan penyaluran dana kepada warga yang tidak mampu sesuai data serta tepat sasaran agar tidak diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh Babinsa ini untuk mengantisipasi kerumunan ditengah situasi pandemi Covid-19, guna untuk mencegah penambahan klaster baru diantaranya pakai masker, jaga jarak, dilarang bergerombol dan cuci tangan sebelum dan sesudah menerima bantuan.

Dalam penyaluran tersebut Jumlah penerima BLT DD di nagari Padang bintungan yaitu,25 kk korong Medan baik.30 kok korong kampuang tangah.20 kok korong kampung rimbo.35 kk korong lantak mengkudu. Jumlah semua 110 kok  KPM Rp. 300.000.

Di tempat terpisah, Danramil 07/pauh kambar Kapten Inf Agus lesmono saat di konfirmasi mengatakan bahwa, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Babinsa Koramil 07/pauh kambar dalam mengawasi penyaluran bantuan dari pemerintah nagari yang bersumber dari Dana nagari, sehingga bantuan tersebut betul-betul tepat sasaran kepada warga yang terdampak Covid-19, terang Danramil.

Dalam kegiatannya ,Babinsa dan Tim Relawan Covid-19 nagari Padang bintuangan tetap melaksanakan prokes dalam seluruh giat tersebut dengan menyiapkan masker bagi warga yang tidak memakai masker dan Handsanitzer serta himbauan untuk tidak berkerumun guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.(*)

Wali Kota Riza Falepi melantik dan mengambil sumpah jabatan 10 pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah kota Payakumbuh di balaikota, Selasa (13/7).

Ada 2 pejabat pimpinan tinggi pratama, 1 pejabat administrator, dan 7 pejabat pengawas yang dilantik oleh wali kota dua periode tersebut didampingi Asisten III Amriul Dt. Karayiang dan Kepala BKPSDM Kota Payakumbuh Yasrizal.

Setelah mengikuti seleksi pejabat pimpinan tinggi pratama beberapa waktu lalu melalui seleksi terbuka, 2 orang yang dilantik yaitu Yon Refli sebagai Sekretaris DPRD Payakumbuh dan Erizon sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Payakumbuh.

Wali Kota Riza Falepi menyampaikan selamat kepada pejabat yang sudah dilantik dan berharap mereka dapat menjalankan tugas yang telah diamanahkan sesuai dengan sumpah yang telah mereka ucapkan.

"Selamat bekerja dan selamat dengan jabatan baru, kita berharap dapat memacu kinerja pemerintahan demi memberikan pelayanan kepada masyarakat, bantu kami mensukseskan pekerjaan yang ada, memang tidak mudah, tapi saya yakin dan percaya kita semua bisa melaksanakannya," pungkas Riza.

Wali kota yang cukup memperhatikan kesejahteraan pegawainya itu menyebut akan terus berusaha memberi peluang kepada ASN, siapa bekerja dengan baik itulah yang berhak mendapatkan reward, sesuai dengan kemampuan dan potensi yang mereka miliki. (Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Dalam rangka meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Bagian Perekonomian menggelar Sosialisasi Pengelolaan dan Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 di ruang Rapat Ampangan, Selasa(13/7) 

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten II Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman didampingi Kepala Bagian Perekonomian Arif Siswandi serta Narasumber Koordinator pengawasan BPKP Provinsi Sumatera  Barat Sudiro dan Auditor Madya BPKP Provinsi Sumatera Barat Alinursal Noer. 

Asisten II Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman dalam sambutannya mengatakan maksud dari Sosialisasi ini untuk memberikan informasi tentang pentingnya perubahan regulasi Permendagri terkait BLUD dalam menjawab tantangan pembangunan dibidang kesehatan, dalam rangka memberikan pemahaman tentang beberapa prinsip perubahan dari Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, serta menyamakan persepsi tentang subtansi dari Permendagri  nomor 79  tahun 2018.

"Di Kota Payakumbuh, Kita mempunyai 11 BLUD, tentu ini kita lakukan peningkatan, persiapan, pematangan mekanisme dan tata kelola sehingga pelayanan tetap menjadi primadona dan kepuasan pelanggan itu nomor 1," Ujarnya

Asisten II yang akrab disapa Om Zet ini menjelaskan berbeda dengan SKPD atau OPD yang lain, Pengelolaan BLUD memberikan fleksibelitas berupa keluwesan untuk menetapkan praktek bisnis demi kesejahteraan masyarakat. 

"Perlu pola pengelolaan yang mengorganisir dengan baik melalui sumber daya secara maksimal. 

Pengelolaan BLUD digunakan serta dipertanggungjawabkan sendri dan nanti ada laporannya yang perlu kita sikapi bersama, intinya adalah keberadaan BLUD memberikan keluwesan dan fleksibelitas bagaimana tetap memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna dan stakeholder yang berhubungan dengan BLUD," Terang om Zet

Om Zet berharap dengan adanya sosialisasi dan narasumber yang sangat handal merupakan harapan besar untuk peserta yang hadir agar dapat menampung ilmu yang diberikan dan adanya persamaan persepsi dari pihak-pihak yang terkait.

"Mari kita bersama-sama berusaha mewujudkan cita-cita Pemerintah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat dengan saling bekerja bersama-sama, berkoordinasi  dan bersinergi dengan baik untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat," Pungkas Om Zet.(Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Koperasi dan UKM memberikan pelatihan perkoperasian kepada perwakilan sebanyak 25 koperasi se Kota Payakumbuh di Aula Gedung Peternakan selama tiga hari, 12 hingga 14 Juli 2021.

Pelatihan ini didanai dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Koperasi dan UKM RI pada Program Peningkatan Kapasitas Koperasi Dan UKM Tahun 2021. Dimana Pemerintah Kota Payakumbuh mendapatkan 4 paket pelatihan yang diperuntukkan bagi koperasi dan pelaku UMKM.

"Peserta pelatihan perkoperasian ini merupakan angkatan ketiga, sebelumnya pelatihan angkatan 2 telah dilaksanakan buat para pelaku UMKM kita, mereka berkesempatan belajar dari narasumber hebat, yaitu Christine Hakim," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Dahler didampingi Kabid Koperasi dan UMKM M. Faisal kepada media dalam acara penutupan, Rabu (14/7).

Untuk peserta pelatihan perkoperasian kali ini, mereka belajar dari Syafinal, perwakilan UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi Provinsi Sumatera Barat. Materi yang mereka pelajari adalah bagaimana tata kelola koperasi modern dan mewujudkan digitalisiasi koperasi menuju bisnis modern yang kuat dan bermartabat.

"Kebetulan pelatihan yang kita gelar bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional ke-74 yang jatuh pada 12 Juli 2021, hal ini patut menjadi momentum kebangkitan perekenomian nasional. Kita tentu berharap koperasi-koperasi di Payakumbuh bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman," kata Dahler. 

Sementara itu, selaku narasumber Syafinal menyampaikan dunia digital saat ini menantang pengurus koperasi yang rata-rata berusia lanjut, menuntut harus adanya regenerasi. Kalau tidak ada, bisa dilakukan pelimpahan wewenang kepada yang muda, anak zaman now dalam menyongsong revolusi industri 4.0.

"Bila tidak, maka koperasi bisa mengalami stagnasi atau koperasi akan terhenti. Bila kebutuhannya adalah komputer, kan bisa dipinjam, untuk SDMnya bisa direkrut dari anak anggota ataupun warga lokal, bisa juga orang yang digaji part time, tergantung kemampuan koperasi. Tinggal koperasinya apakah mau mengaplikasikan, membawa mahasiswa atau akademisi di lingkungan koperasi bernaung," ungkapnya.

Lebih lanjut, Syafinal juga menjelaskan kalau koperasi harus memiliki komitmen untuk bisa memberdayakan SDM menyongsong digitalisasi. Secara kepengurusan boleh lah yang tua, tapi pengelolaan bisa yang muda, dilimpahkan wewenang dengan dipercayakan kepada yang muda.

"Secara langsung anak-anak muda belajar tentang koperasi. Hal ini akan memberikan dampak perubahan kepada jalannya roda koperasi, serta dengan tingkat kepercayaan dan kepemilikan yang tinggi dari anggota akan membawa kemakmuran bagi koperasi itu sendiri," pungkasnya. (Yon)

50KOTA,netralpost– Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polres 50 kota menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota, Kementerian Agama Kab. Lima Puluh Kota dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Prov, Senin (12/7/2021).

Kerja sama tersebut, untuk mewujudkan pendidikan belalu lintas dalam pendidikan nasional di sekolah - sekolah Wilayah Kab. Lima Puluh Kota.

Nota MoU diteken Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kab. 50 Kota, Hj. Indrawati, S.Pd, M.M.Pd, Kacabdin wilayah IV Prov. Sumbar, Drs. Asricun, M.M.Pd, Kepala Kemenag Kab. 50 Kota, Drs. H. Naharudin dengan Kapolres 50 Kota AKBP Trisno Eko Santoso S.I.K di Aula mapolres 50 kota.

Dalam kegiatan yang turut diberikan sosialisasi itu, dihadiri Kapolres 50 Kota AKBP Trisno Eko Santoso S.I.K, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kab. 50 Kota, Hj. Indrawati, S.Pd, M.M.Pd, Kacabdin wilayah IV Prov. Sumbar, Drs. Asricun, M.M.Pd, Kepala Kemenag Kab. 50 Kota, Drs. H. Naharudin, Perwakilan Kepala Sekolah se- Kab. 50 Kota., Kabag Sumda Kompol Hikmah,S.Kom, M.Kom, Kabag Ren Kompol Joko Dwi Putro, Kasatlantas IPTU. Dian Jumes Putra, SH, MH, Kasat Intelkam AKP Efriadi, Kasubbag Bin Ops Bag Ops AKP Syafrial, Para Perwira Polres 50 Kota, Undangan lainnya.

Selain melakukan penandatangan MoU, juga turut diserahkan buku hajar pendidikan lalu lintas oleh Kapolres 50 Kota AKBP Trisno Eko Santoso S.I.K. kepada Kadis Pendidikan.

Kapolres 50 Kota AKBP Trisno Eko Santoso S.I.K mengatakan, dengan kerja sama diharapkan ke depan anak-anak dapat pendidikan tentang berlalu lintas

“Diharapkan dengan pendidikan lalu lintas ,sehingga anak didik lebih cepat mengetahui tentang pendidikan berlalu lintas termasuk rambu lalu lintas,” katanya.

Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kab. 50 Kota, Hj. Indrawati, S.Pd, M.M.Pd, menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama pembelajaran pendidikan berlalu lintas kepada anak didik SD dan SMP.

“Sehingga anak-anak mendapat pengetahuan serta diharapkan tumbuh kesadaran berlalu lintas sejak di sekolah,” ungkapnya. [Yon)

Kegiatan Posyandu rutin dilaksanakan satu bulan sekali guna pengecekan kesehatan para Ibu, Bayi dan anak-anak umur 0-5 tahun.

Dalam kesempatan tersebut Sertu Yumahdi selaku Babinsa menuturkan, pelaksanaan posyandu di  Korong Toboh Duriyan  sebagai bentuk upaya kesehatan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar.

“Kegiatan Posyandu meliputi pemeriksaan ibu hamil, penimbangan Balita, pemberian tambahan gizi dan vitamin untuk Balita,” tuturnya.

“Kedepan komunikasi ini akan terus dibina sehingga tidak ada jarak antara kami dan masyarakat karena kita sadar TNI lahir, tumbuh dan berkembang bersama Rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Ibu Salmawati  selaku Ketua Kader Posyandu Nagari  Toboh Gadang Selatan beserta 4 anggota nya Yaitu:- ibu Andriani Putri,ibu Nike Ardila,ibu Melita Sari dan ibu Endriyanti mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada Babinsa yang selalu hadir di setiap kali ada jadwal Posyandu. 

“Kehadiran Pak Babinsa tidak sungkan-sungkan untuk membantu kami dalam penyiapan kegiatan Posyandu,” ungkapnya(*)

 Payakumbuh,netralpost

Setelah membangun berbagai sarana olahraga seperti Lapangan Olahraga Terbuka Payakumbuh Bugar di 2020 lalu. Kemudian dilanjutan pembangunan GOR tipe B dan lapangan Sepak Bola berstandar nasional dengan rumput kualitas fifa tahun 2021.

Dan di tahun 2022 mendatang juga akan di bangun Payakumbuh bugar II dengan fasilitas yang lebih lengkap di Kawasan Batang Agam, Kelurahan Tanjung Pauh.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Riza Falepi saat goro bersama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Disparpora), Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD dan PDAM Kota Payakumbuh ditempat rencana pembangunan Payakumbuh Bugar II tersebut.

"Nanti disini akan kita bangun Payakumbuh Bugar II. Seperti kita lihat, saat ini juga sedang berlangsung pengerjaan GOR tipe B dan Lapangan Sepak Bola, insyaallah selesai tahun ini," kata Wako Riza Falepi kepada media di kawasan Batang Agam, Senin (12/07).

"Untuk Payakumbuh bugar II diharapkan akan rampung ditahun 2022 mendatang, dan bisa dinikmati langsung oleh masyarakat. Tentu ini semua agar masyarakat Payakumbuh semakin sehat dan bugar," tambahnya.

Dengan menambah sarana olahraga ini, Riza Falepi berharap dapat memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Bagi Riza, kesehatan adalah hal utama yang harus dimiliki setiap manusia.

"Selain sehat, kita Payakumbuh juga siap mencetak atlet-atlet berprestasi di kancah Nasional dan Internasional. Semoga apa yang kita rencanakan ini dimudahkan oleh Allah SWT, mohon dukungan kita semua," imbuhnya.

Dikesempatan itu juga Kepala Disparpora Kota Payakumbuh Desmon Korina mengatakan kedepannya kawasan Batang Agam ini juga akan dijadikan sebagai Sport Tourism (wisata olahraga - red).

"Disini nanti akan ada Payakumbuh Bugar II, Gor tipe B, lapangan sepak bola standar nasional, Joging track, Mini soccer, Lapangan voli, Lapangan basket, Fitnes outdoor dan lainnya," ungkapnya.

"Semua ini akan rampung dan bisa dinikmati masyarakat tahun 2022 mendatang," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Rapat Paripurna Nota Pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Payakumbuh Tahun 2022 digelar di Ruang Sidang Rapat Paripurna DPRD setempat, Senin (12/7).

Rapat itu dipimpin Ketua DPRD Hamdi Agus dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Rida Ananda mewakili Wali Kota Riza Falepi, Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan Armen Fiandal, juru bicara fraksi, anggota DPRD, serta perwakilan OPD se Kota Payakumbuh.

Sekda Rida Ananda menyampaikan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, maka dapat dijabarkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022. Penyusunan prioritas pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2022 diarahkan pada pencapaian visi dan misi serta program strategis yang belum tercapai dan permasalahan yang muncul dari evaluasi pembangunan tahun 2022. 

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 adalah peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya, lalu peningkatan perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan, kemudian peningkatan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan, lalu peningkatan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), serta terakhir peningkatan pengamalan ajaran agama dan budaya.

Berdasarkan prioritas pembangunan daerah tersebut, Sekda menerangkan Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun 2022 dalam penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2022 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00 persen, inflasi sebesar 2,85 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,80 persen, tingkat kemiskinan sebesar 5,27 persen, rasio gini sebesar 0,27 persen, dan target IPM sebesar 80,93 persen.

"Ini menjadi tantangan berat buat kita dalam situasi yang belum normal saat ini. Namun Kami yakin berkat kerjasama dan upaya kita bersama apa yang kita targetkan ini bisa kita wujudkan demi kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh kedepannya, terutama sektor infrastruktur dan UMKM yang menjadi penopang perekonomian di Kota Payakumbuh," kata Sekda.

Untuk perhitungan proyeksi pendapatan daerah Kota Payakumbuh tahun anggaran 2022, diproyeksikan mencapai angka Rp.575,3 milyar dengan komposisi terdiri dari Rp.107,7 milyar untuk Pendapatan Asli Daerah Asli Daerah dan Rp.468,03 milyar untuk Pendapatan Transfer. 

"Untuk pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah belum kita anggarkan dalam rancangan ini karena belum ada pengumuman resmi dari Pemerintah," papar Sekda.

Proyeksi pendapatan tahun 2022 tersebut telah memperhitungkan tingkat pertumbuhan masing-masing sumber penerimaannya namun untuk pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer baru menganggarkan penerimaan yang berasal dari dana transfer umum yaitu DBH dan DAU, sementara DID dan dana transfer khusus yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik belum dimasukkan sebagai bagian dari pendapatan daerah.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang terdiri dari Pajak Daerah Rp.17,07 milyar yang bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Retribusi Daerah Rp.7,97 milyar yang bersumber dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp.8,04 milyar yang bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal pada PDAM Kota Payakumbuh dan PT. Bank Nagari Sumatera Barat.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp.74,83 milyar yang bersumber dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan bunga deposito dan jasa giro, pendapatan denda, pendapatan denda pajak, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLUD RSUD, sumbangan pihak ketiga, pendapatan dari BLUD UPTD-FP, penerimaan kerugian keuangan daerah/TLHP, pendapatan dari jasa layanan BLUD Puskesmas, lain- lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah dan Penerimaan dari Kerjasama Pihak Lain.

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang pada Tahun 2022 untuk dana transfer umum diproyeksikan sebesar Rp.468,03 milyar dengan perincian dari DBH sebesar Rp.10,23 milyar dan DAU sebesar Rp.427,51 milyar, sementara untuk pendapatan yang berasal dari dana transfer khusus yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik serta DID belum dianggarkan. Pendapatan DAU kita masih mengacu kepada penerimaan DAU pada APBD Awal tahun 2021. 

"Namun pada tahun anggaran berjalan tahun 2021 ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa bahwa alokasi penerimaan DAU kita turun menjadi Rp. 413,82 Milyar," papar Sekda.

Sekda Rida juga menerangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang terdiri dari hibah, dana darurat, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk Tahun 2022 belum kita proyeksikan sambil menunggu informas resmi dari pemerintah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ini biasanya untuk menampung pendapatan hibah dana BOS dan pendapatan atas pengembalian hibah kepada pemerintah," katanya.

Sementara itu untuk belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang untuk Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.612,22 milyar. 

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.36,44 milyar.

Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah pada Tahun 2022 bersumber dari SiLPA yang diproyeksikan berjumlah Rp.36,44 milyar. 

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. (Yon)

Payakumbuh,netralpost

Rapat itu dipimpin Ketua DPRD Hamdi Agus dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Rida Ananda mewakili Wali Kota Riza Falepi, Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan Armen Fiandal, juru bicara fraksi, anggota DPRD, serta perwakilan OPD se Kota Payakumbuh.

Hamdi Agus menyampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya DPRD telah mendengar pendapat dari wali kota terkait 3 Ranperda usulan atau inisiatif dari wakil rakyat. Dimana ketiganya merupakan rancangan peraturan daerah usulan pertama dari anggota DPRD Payakumbuh periode 2019-2024.

"Tiga ranperda usulan/inisiatif tersebut adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Ranperda tentang Penyelenggaraan Koperasi, dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh," kata Hamdi.

Sementara itu, juru bicara masing-masing Fraksi di DPRD menyampaikan jawaban atas pendapat wali kota yang menilai dengan keberadaan Peraturan Daerah juga akan memberikan konsekuensi diantaranya menuntut adanya konsistensi dan komitmen yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dalam penyediaan dana.

Juru bicara DPRD dari Amanat Kebangkitan Nasional Zainir, Nasdem Bintang Perjuangan Syafrizal, PPP Edward DF, Golkar Wirman Putra, Demokrat Sri Joko Purwanto, Gerindra Aprizal, dan PKS Heri Iswandi Dt.Muntiko Alam juga menjawab pertanyaan wali kota tentang sejauh mana urgensi pembebanannya dalam APBD Kota Payakumbuh setelah nanti lahirnya 3 (tiga) buah Ranperda ini.

"Nantinya, produk hukum yang diusulkan oleh para wakil rakyat ini diharapkan dapat memaksimalkan tugas Pemko Payakumbuh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait urusan kesejahteraan sosial, kawasan kumuh, dan perkoperasian yang mana ketiganya adalah hal yang fundamental bagi perkembangan ekonomi dan peningkatan kehidupan masyarakat di Kota Randang," kata salahsatu Juru Bicara Fraksi DPRD Edward DF. (Yon)

Sertu Endrizal dan Serda Zufrial pada pelatihan tersebut menyampaikan bahwa tujuan diadakan kegiatan adalah sebagai Pelatihan PBB dan Wasbang bagi remaja agar cinta tanah air dan merupakan ajang orientasi dan adaptasi di panti PS AABR terhadap lingungan panti disini. Saya mendapat kepercayaan dari pihak panti untuk memberikan materi PBB dan Wawasan Kebangsaan, " kata Sertu Endrizal di lokasi latihan lapangan yang ada di panti.

Pada pelatihan baris berbaris, sebelum kegiatan praktek di lapangan yang sesuai dengan jurusan masing" jurusan Panti sosial Asuhan Anak Bina Remaja meliputi jurusan mesin produksi/Las, automotif.elektro dan listrik.

agar nantinya adek" remaja bisa terjung kelapang,kita harus siap bersaing dengan tantangan jaman sekarang tapi kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan, Pakai masker jaga jarak cuci tangan,menghindari kerumunan.

Babinsa Sertu Endrizal dan Serda Zufrial mengatakan kami memberikan materi PBB,kedisiplinan dan wawasan kebangsaan agar para remaja panti membunyai jiwa cinta tanah air,setelah 6 bulan menimba ilmu d panti kami berharap adek" sudah siap terjun kelapangan dan membuka usaha mandiri dan juga bermanfaat bagi masyarakat banyak, ujar Sertu Endrizal.(*)