NetralPost.net

“Telah hadir perwakilan Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual yang mengikuti sidang paripurna 18 Januari ini,” kata Puan. 

Rapat Paripurna digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022). Saat memimpin rapat paripurna, Puan didampingi oleh seluruh wakilnya yakni Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar. 

Adapun perwakilan aktivis perempuan yang disapa Puan ada 14 orang. Mereka antara lain dari Yayasan Sukma, Institut KAPAL (Lingkaran Pendidikan Alternatif) Perempuan, Migrant Care, Kusdiyah dari LKK NU, Perempuan Mahardika, Suluh Perempuan, dan Sekolah Perempuan DKI Jakarta. 

“Terima kasih atas kehadirannya. Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. 

Setelah menyapa para aktivis perempuan, Puan mempersilakan para perwakilan dari masing-maisng fraksi di DPR untuk menyampaikan pandangannya terkait RUU TPKS. 

Pekan lalu, Puan juga menerima sejumlah aktivis perempuan yang mendukung disahkannya RUU TPKS. Ia menerima banyak masukan terkait berbagai persoalan mengenai kasus-kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan. 

Dalam audiensi itu, Puan memastikan siap memperjuangkan RUU TPKS agar dapat disahkan. Mantan Menko PMK tersebut juga mengatakan dukungan dari para aktivis perempuan menambah kekuatan untuk perjuangannya. 

“Masukan yang sudah disampaikan memberikan saya kekuatan tambahan untuk melaksanakan ini sebaik-baiknya. Saya meminta masukan dari luar supaya warnanya itu beragam, bisa merangkul dan mencakup semua kepentingan yang harus kita lindungi,” ungkap Puan, Rabu (12/1). 

Terkait RUU TPKS, Puan menjelaskan, setelah RUU tersebut sah menjadi inisiatif DPR, maka pihaknya bersama pemerintah akan membahas RUU yang sangat ditunggu-tunggu publik ini, setelah Presiden mengirim Surat Presiden (Surpres). 

“Surpres tersebut akan berisi wakil pemerintah yang ditunjuk Presiden untuk membahas RUU ini bersama DPR. Berikut juga dengan DIM (daftar inventarisasi masalah) dari pemerintah,” sebutnya. 

Puan berharap publik terus memberi masukan dan aspirasi kepada DPR RI selama RUU TPKS ini dibahas pemerintah. 

“Kami di DPR akan terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar kita bisa sama-sama mencegah segala bentuk kekerasan seksual di sekitar kita,” tutup Puan.(**)

Pengesahan RUU TPKS dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar hari ini di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2022). RUU TPKS disahkan setelah masing-masing fraksi di DPR menyampaikan pandangannya. 

“Apakah RUU usul inisiatif usul Badan Legislasi DPR RI tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Puan yang memimpin Rapat Paripurna. 

Para Anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna menyatakan setuju. Puan lalu mengetok palu tanda RUU TPKS resmi disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. 

“Kami berharap pembahasan RUU TPKS pada tahap selanjutnya dapat berjalan lancar,” ucap Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. 

Puan juga mengucapkan apresiasi untuk seluruh aktivis yang memperjuangkan hak-hak dan perlindungan korban kekerasan seksual. Khususnya bagi sejumlah aktivis perempuan yang hadir pada Rapat Paripurna hari ini untuk mendukung pengesahan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR. 

“Terima kasih atas kehadiran teman-teman dari Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual yang mengikuti sidang paripurna 18 Januari ini” ucap Puan. 

“Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” imbuhnya. 

Puan mengingatkan, RUU TPKS masih harus melalui sejumlah proses untuk bisa disahkan sebagai undang-undang. Usai penetapan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR, lembaga legislatif ini nantinya akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

“Dan kami berharap Bapak Presiden bisa segera mengirimkan Supres (Surat Presiden) dan DIM (daftar inventarisasi masalah). Kami juga menunggu Pemerintah menunjuk Kementerian yang akan membahas RUU TPKS bersama DPR,” sebut Puan. 

Setelah Supres dikirimkan, DPR akan membahas alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU TPKS. Puan menyebut, pembahasan soal hal itu akan dilakukan dalam Rapat Paripurna. 

“Apakah Komisi atau Badan Legislatif (Baleg) yang diberi kewenangan untuk membahas RUU TPKS bersama pemerintah, nantinya akan diputuskan dalam Rapat Paripurna,” tutur mantan Menko PMK tersebut. 

Puan berharap proses pembahasan RUU TPKS dilakukan dengan seksama. Ia juga kembali memastikan DPR akan terbuka menerima aspirasi dari masyarakat dalam proses pembahasan RUU TPKS. 

“DPR RI bersama Pemerintah berkomitmen menuntaskan RUU TPKS dengan sebaik-baiknya. Kita harus memastikan korban-korban kekerasan seksual menerima hak-hak dan perlindungan dari Negara,” tutup Puan.(**)

50 Kota,netralpost--Selain bertanggung jawab sebagai perpanjangan tangan Bupati, Camat juga bertugas dalam  menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan serta melayani masyarakat di Kecamatan. Untuk itu, Camat dituntut mengenal lebih dekat wilayah kerjanya serta senantiasa berkoordinasi dengan forum pimpinan kecamatan (Forkopimca) di kecamatan masing-masing. Hal itu disampaikan Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo usai melakukan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Camat Luak, di aula kantor Camat Luak, Senin (17/1) yang dihadiri oleh Anggota DPRD Limapuluh Kota Wirman Dt.Pangeran, Ketua TPP Limapuluh Kota Nevi Safaruddin serta Forkopimca Kecamatan Luak dan tamu undangan lainnya.

Lebih lanjut Bupati Safaruddin mengatakan jabatan Camat ini merupakan amanah yang besar, ia berharap nantinya Camat siap untuk memikul tanggung jawab tersebut dalam menjalankan serta memberikan sumbangsih terbaik bagi masyarakat Kecamatan Luak. “Semoga Sertijab ini menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja bagi saudara Camat dalam membangun daerah yang akan saudara pimpin nantinya,” ujarnya. Selanjutnya Bupati Safaruddin berharap camat dapat bekerja sesuai aturan dan senantiasa menghindarkan diri dari segala tindakan dan perbuatan yang merugikan diri sendiri, pemerintah daerah dan masyarakat tentunya. " Saya meminta Camat untuk terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung kegiatan dan program PKK di tengah masyarakat Kecamatan Luak," tutupnya.

Acara Sertijab Camat Luak kali ini juga turut diselenggarakan Sertijab TP-PKK dari Ny. Yuda Muftil Wahyudi kepada Ny. Rina Ricky Edward yang dipimpin oleh ketua TP-PKK Lima Puluh Kota, Ny. Nevy Safaruddin. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Komisi A DPRD Kota Payakumbuh melaksanakan Rapat Kerja dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Payakumuh di ruang rapat Komisi A DPRD setempat, Senin (17/1).

Rapat dipimpin Ketua Komisi A Sri Joko Purwanto didampingi Koodinator Armen Faindal bersama Wakil Ketua Aprizal, Sekretaris Zainir, serta anggota Alhudri Dt. Rangkayo Mulie, Nasrul, dan Wirman Putra Dt. Mantiko Alam. Sementara itu hadir Kepala BNNK Payakumbuh Febrian Jufril dan jajarannya.

Ketua Komisi A Sri Joko Purwanto mengatakan mendukung langkah Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Payakumbuh dengan program Kelurahan Bersih dari Narkoba (bersinar) untuk menekan peredaran Narkoba khususnya di Kota Payakumbuh.

Menurut Joko, data Narkoba di Payakumbuh dalam beberapa tahun terakhir cukup menghawatirkan dan perlu adanya langkah preventif yang harus dilaksanakan untuk memberantas peredaran Narkoba. 

"Ini cukup mengkhawatirkan dan menjadi ancaman bagi masyarakat kota Payakumbuh Sehingga langkah langkah preventif harus dilaksanakan," ujar Joko 

Menurut Joko dengan adanya Kelurahan bersinar maka masyarakat juga ikut terlibat dalam mencegah peredaran Narkoba dilingkungannya. Dicontohkan oleh Joko Kelurahan bersinar yang sudah ada di Kota Payakumbuh dimana masyarakatnya bahu membahau dalam ikut menjaga wilayah setempat agar terbebas dari Narkoba. Mereka banyak membuat program dalam menjaga daerah mereka dari Narkoba. Untuk itu semakin berkembangnya kelurahan bersinar menjadi langkah awal yang sangat baik dalam pemberantasan narkoba. 

"Edukasi dilakukan, masyarakat jadi mengerti jenis jenis Narkoba yang ada maupun bahaya Narkoba bagi kehidupan mereka. Ini yang akhirnya mereka benar benar manjaga kampung sendiri dari Narkoba," ungkapnya

"Ingat dalam mengendalikan penyalahgunaan narkoba ini tidak mungkin hanya mengandalkan BNN saja sama polisi saja. Tapi peran masyarakat juga diperlukan minimal diwilayahnya sendiri," lanjutnya.

Terkait anggaran dalam Kelurahan  Bersinar, Joko mengatakan karena adanya keterbatasan anggaran kegiatan di Kelurahan bersinar dapat dilakukan dengan swadaya dan kerjasama dari berbagai pihak.

"Sebenarnya juga tidak terlalu banyak anggaran yang diperlukan dalam kelurahan bersinar ini. Sebab ini upaya masyarakat untuk menjaga wilayah sendiri. Sehingga masyarakat dengan sendirinya juga akan gotong royong. Bahkan bisa menggunakan dana kelurahan yang ada," Terangnya. 

Ditambahkannya, Terkait Rehabilitasi, BNN dapat bekerjasama dengan Dinas Sosial atau Kementerian Sosial dalam penyelenggarannya. 

Diakhir penyampaiannya Joko berharap adanya perkembangan dan semakin tumbuhnya Kelurahan bersinar di Kota Payakumbuh dan adanya tes urine rutin dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba mengingat dalam memberantas Narkoba tidak dapat dilakukan oleh instansi terkait saja melainkan dibutuhkan dukungan dan peran penting dari masyarakat. 

"Tumbuhnya Kelurahan Bersinar diharapkan menjadi langkah awal pemberantasan Narkoba khususnya di Kota Payakumbuh. Hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan masyarakat karena pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan oleh instansi terkait saja," Pungkasnya

Senada, Kordinator Armen Faindal mengatakan perlu adanya tindakan pencegahan dan langkah preventif serta kerjasama dengan lembaga masyarakat lainnya hingga adanya pemahaman di masyarakat tentang bahaya narkoba. 

" Pencegahan suatu sebab tanpa terjadi akibat. Hal ini dapat dilakukan dengan kerjasama dengan lembaga masyarakat lainnya hingga timbul pemahaman di masyarakat bahwa Narkoba adalah sesuatu yang buruk dan merusak generasi muda," Terangnya. 

Dari sisi Nasrul, pihaknya menyarankan kelurahan yang dijadikan kelurahan bersinar adalah yang rentan adanya pencandu di daerah tersebut. 

"Sebaiknya kelurahan yang dijadikan kelurahan bersinar adalah yang  rentan adanya pecandu hal ini bertujuan agar lebih fokusnya stakeholder terkait serta pengawasan masyarakat pada daerahnya," Ujar Nasrul

Sementara itu, Alhudri Dt. Rangkayo Mulie mengatakan salah satu permasalah yang terjadi dalam pemberantasan narkoba adalah rentannya pecandu yang telah direhabilitasi untuk kembali mengkonsumsi narkoba. Hal ini dapat diminimalisir dengan memperkuat fungsi pengawasan serta anggaran untuk rehabilitasi dapat ditingkatkan. 

"Rentannya pecandu yang direhabilitasi kembali menjadi pengguna sangat besar, untuk itu fungsi pengawasan baik itu dari BNN maupun masyarakat agar dapat ditingkatkan," Pungkasnya

Kepala Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Payakumbuh Febrian Jufril mengatakan pihaknya terus berkomitmen mencegah dan memberantas narkoba dengan melakukan upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah Kota Payakumbuh

“Salah satu program yang kami laksanakan tahun ini yaitu adanya Kelurahan bersinar yang dapat dioptimalkan di seluruh kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh," Ujarnya

Dikatakannya, tujuan adanya Kelurahan Bersinar ini tidak lain adalah untuk mendorong upaya P4GN hingga ketingkat bawah, yakni desa dan kelurahan dengan melibatkan aparatur pemerintah dan masyarakat di kelurahan setempat.

Pada program Kelurahan Bersinar ini, dilaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, serta rehabilitasi pecandu atau pengguna narkoba. Untuk rehabilitasi yang dilaksanakan pada kelurahan maupun Bersinar ini dilakukan melalui program IBM atau Intervensi Berbasis Masyarakat.

“Program ini meliputi beberapa rangkaian kegiatan seperti pembentukan dan fasilitasi agen pemulihan yang diharapkan mampu melakukan intervensi, rehabilitasi, dan pasca rehabilitasi secara mandiri di lingkungan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, dalam bidang pencegahan BNNK Payakumbuh juga melaksanakan dua program nasional, meliputi pembentukan Remaja Teman Sebaya sehingga lebih mudah melakukan pendekatan kepada pengguna narkoba untuk direhabilitasi. Program ini bertujuan membentuk lingkaran remaja teman sebaya yang saling mendukung dan memiliki ketahanan tinggi dalam tiga aspek (self-regulation, assertiveness, dan reaching out).

“Saat ini ada 43 orang pemakai/pecandu yang telah direhabilitasi dengan metode jemput bola untuk screning para pecandu,” ujarnya.

Kemudian program kedua adalah Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Ini bertujuan meningkatkan ketahanan keluarga (ayah, ibu, dan anak) dalam membentengi diri dari penyalahgunaan narkoba melalui kemampuan berkomunikasi, mengenali stres dan parenting skill. Dimana pada tahun 2021 terjadi peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba. Hal ini merupakan langkah utama dalam pemberantasan narkoba dimulai dari keluarga.

Ditambahkan Febrian, Dalam pelaksanaan di lapangan, BNNK Payakumbuh tentu memiliki berbagai kendala yang dapat membuat kinerja tidak maksimal diantaranya Anggaran yang belum mencukupi, Sarana dan prasarana serta personil yang hanya 30 orang. Terlebih lagi keterbatasan saran rehabilitasi yang lebih cenderung dibawa ke batam. Hal ini menjadi harapan bagi BNNK Payakumbuh agar adanya pusat rehabilitasi di Sumatera Barat. 

" BNNK Payakumbuh berharap adanya sarana dan prasarana rehabilitasi di Sumatera Barat yang memadai sehingga penanganan dan pemberantasan narkoba Khususnya di Kota Payakumbuh dapat dilaksanakan secara maksimal," Pungkasnya (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Komisi B DPRD Kota Payakumbuh melaksanakan rapat kerja dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di kantor DPRD setempat, Senin (17/1).

Rapat dipimpin Ketua Komisi B Maharnis Zul, didampingi koordinator DPRD Wulan Denura, Wakil Ketua Komisi B Edward DF,  dan anggota Opetnawati, serta Heri iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam. Sementara Dispapora hadir Kadis Desmon Corina dan jajaran.

Maharnis Zul menyampaikan rapat kerja ini digelar untuk mengevaluasi program 2021 dan rencana program 2022. Dengan kondisi APBD saat ini membuat prihatin dengan anggaran yang turun, DPRD berharap Pemerintah bisa mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas, artinya mana yang sangat urgen itu yang dilaksanakan, sehingga tidak boros anggaran daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B Erward DF menyampaikan agar supoort disparpora terhadap kegiatan olahraga di kecamatan dan kelurahan terus dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan.

"Contohnya saat HUT Latina pada bulan Desember lalu, disupport oleh dinas, kami sampaikan apresiasi atas dukungan dari kepala dinas dan jajaran," ujar Edward. 

Edward menambahkan Komisi B juga mendukung dan mendorong Disparpora agar bisa mencari jalan keluar terkait adanya 2 KAN yang tidak aktif di Kota Payakumbuh, yakni Nagari Air Tabik dan Aua Kuniang. 

"DPRD sudah menjadwalkan hearing ataupun kunjungan Komisi B ke lapangan," katanya.

Dari sisi Opetnawati, dia menyampaikan pembinaan kepada atlet sangat dibutuhkan oleh kota ini untuk dipersiapkan dan ikut seleksi serta bisa berprestasi ke tingkat nasional. 

"Selama ini masih belum maksimal pembinaannya di KONI. Kita kan sudah punya sarana dan prasarana olahraga yang baru dan megah, kalau bisa ini dimanfaatkan secara optimal oleh cabor, disamping pemerintah mengelola objek olahraga tersebut, bermanfaat dan berkesinambungan, jangan sampai terbengkalai. Terkait anggaran hibah ke KONI, DPRD akan mengawalnya, kata Opet," ujarnya.

Senada dengan Opetnawati, Koordinator Komisi B Wulan Denura menyampaikan pembinaan kepada cabor kalau bisa sejalan dengan 14 cabor yang menjadi unggulan pemerintah pusat. Badminton, angkat besi, panjat tebing, panahan, menembak, wushu, karate, taekwondo, balap sepeda, atletik, renang, dayung, senam artistik, dan pencak silat.

"Dinas harus fokus melakukan pembinaan ini bersama KONI, meskipun dananya dalam bentuk hibah namun koordinasi dinas dengan KONI diperlukan agar atlet yang dibina nanti betul-betul orang Kota Payakumbuh dan mereka bisa berprestasi dan melenggang ke nasional. Ini harus jadi perhatian OPD, setidaknya ada 5 yang difokuskan, potensi yang ada dimaksimalkan," kata Wulan.

Sementara itu, Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam DPRD juga mendorong dinas melakukan manuver baru atau mencarikan solusi tepat guna terkait pendapatan asli daerah yang menurun 2 tahun ini di Disparpora. Menurutnya beberapa objek wisata yang selama ini minim pengunjung perlu diperhatikan kembali.

"Seperti Panorama Ampangan, kalau bisa digaet investor, jangan hanya iven sekali setahun saja digelar di sana, Disparpira jalin kerjasama dengan DPMPTSP bagaimana mempromosikannya, sehingga Payakumbuh menjadi persinggahan wisatawan," tukuk Heri.

Terkait dengan seleksi Paskibraka dan Atlet, Komisi B menyampaikan kepada dinas agar tidak memakai orang titipan. Sehingga atlet dan Paskibraka betu-betul adalah orang kota untuk dikirim ke provinsi dan nasional, ini disupport oleh DPRD.

Kadisparpora Desmon Corina yang didampingi Kabid Pemuda dan Olahraga Delni menyampaikan pihaknya akan menggaet kegiatan yang ada di Pemerintah Provinsi Sumbar dan pemerintah pusat untuk bisa  dilaksanakan di Kota Payakumbuh pada tahun 2022 ini. Terkait dengan Porprov 2022, saat ini belum ada kepastian apakah jadi digelar atau ditunda.

"2021 lalu kita baru saja melaksanakan pemilihan Ketua KONI, untuk tahun 2022 ini Disparpora sudah menganggarkan 500 juta APBD untuk dana hibah di KONI, sudah termasuk biaya operasional kepengurusan organisasi, Liga Payakumbuh, dan pembinaan cabor," kata Desmon.

Desmon menyampaikan apresiasi kepada dukungan DPRD terhadap kinerja dinas untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Payakumbuh. (Yon)

 50 Kota,netralpost---

"Tadilah di ronsen, dari keterangan yang kami terima dari pihak rumah sakit tangan kanan patah, rencana akan dioperasi hari senin/menunggu pemeriksaan dokter hari senin," kata Yusmainar di rumah sakit Adnan WD, Sabtu malam, (15/1/22). 

Ia menjelaskan dirinya terjatuh di ujung jalan cor di depan toko bangunan Dt Ud. "Tadi saya jatuh karna lubang di ujung cor jalan pak. Kini saya di rawat di rumah sakit umum," ujarnya. 

Ia menceritakan bahayanya kondisi jalan itu sehingga untuk mengelakkan lubang harus mengambil sedikit ketengah resiko ditabrak kendaraan berlawanan arah sangat besar. 

"Awak marem didakek lubang tu mengurangi kecepatan, pas tibo di lubang tu tajatuah ,robah kekanan, untuang lai indak tagiliang kendaraan lain," jelasnya. 

Ibuk itu berharap supaya kejadian pada dirinya tidak sampai terjadi lagi ke orang lain. "Ibuk manyampaikan pesan iko bia ndak ado korban selanjutnya pak. Makasih sebulumnyo pak," jelasnya. 

Ia mengharapkan kepada pelaksana proyek atau pemerintah dalam hal ini PUPR Provinsi Sumbar selaku penanggung jawab untuk segera menyelesaikan dan memperbaiki jalan sampai benar-benar nyaman bagi pengendara. 

"Mohon lubang yang ada ditimbun atau diperbaiki agar tak ada korban berikutnya," harapnya. 

Yusmainar juga memohon kepada pelaksana atau pemerintah untuk membantu biaya pengobatan. 

"Maaf pak, lai bisa awak minta bantu biaya ke pengelola jalan pak, soalnya biaya pengobatan awak tidak ditanggung BPJS," kata ibuk tersebut. 

Sementara itu, Pihak PUPR Provinsi Sumbar, dalam hal ini PPTK, Jack, mengatakan lubang itu diluar pengerjaannya. 

"Itu diluar pengerjaan kami, kan diujung diluar coran, kalau ada lubang disitu itu diluar coran kami. Itu tidak ke kami lagian banyak lubang lain yang seperti itu, kemudian untuk retak sedang diperbaiki," kata Jack. (Yon)

50 Kota,netralpost---

Tragedi Lurah Kincia merupakan rangkaian peristiwa tentang heroiknya perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah.

Peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1949 silam di sahkan melalui Keppres No.28 tahun 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Tanggal 19 Desember ( 1948 ) ditetapkan sebagai Hari Bela Negara dan Peristiwa Situjuah ( Tragedi Lurah Kincia ) merupakan salah satu  Rangkaian peristiwa dalam pendirian PDRI ( Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ) yang ketuanya ( Presiden ) adalah Mr.Syafrudin Prawira negara setelah mendapat mandat dari Presiden Soekarno/Hatta yang ditawan Belanda dan Ibukota Negara Jogjakarta juga sudah jatuh ke tangan Penjajah. 

Mr.Syafrudin Prawira Negara kemudian menetapkan Ibukota secara mobile/berpindah pindah yakni Bukit tinggi dan Koto tinggi ( Kabupaten Limapuluh Kota ), demikian informasi yang media rangkum dari Bapak Syafril ( Anak dari Alm. Mayor Makinudin ). Alm.Mayor Makinudin merupakan Pemilik rumah tempat rapat konsolidasi perjuangan yang dipimpin oleh Ketua MPRD ( Markas Pertahanan Rakyat Daerah ) Sumatera Tengah yang sekarang wilayahnya Provinsi Sumbar, Riau dan Jambi.

Wali Nagari Situjuah Batua DV.Dt.Tan Marajo dalam keterangannya menyampaikan bahwa : " Peristiwa Situjuah " kadar " perjuangannya tidak dibawah peristiwa dikota Pahlawan Surabaya, Bandung Lautan, dan peristiwa lainnya ditanah air yang menjadi Medan tempur bagi para pahlawan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan dari tangan Belanda " ungkapnya.

" Untuk sekarang ini kita memilih para pahlawan pengisi kemerdekaan yang peduli dengan Peristiwa Situjuah khususnya. Tahun ini merupakan tahun kedua setelah tahun sebelumnya ( 2021 ) kami memberikan Penghargaan untuk 16 orang. untuk Tahun 2022 ini kami memberikan Penghargaan ( Piagam ) untuk 32 orang tokoh yang berjasa dan peduli dengan peristiwa situjuah itu sendiri " pungkas Wali Nagari Situjuah Batua DV.Dt.Tan Marajo yang juga merupakan Ketua Pansel ( Pansel ) Penentuan penerima Piagam Penghargaan dengan melibatkan seluruh Lembaga yang ada di Nagari Situjuah Batua.

Untuk mengabadikan peristiwa Situjuah ini Gubernur Sumbar H.Mahyeldi Ansharullah berjanji akan merekonstruksi ulang 3 bangunan yang menjadi saksi sejarah yakni : Rumah tempat pertemuan, Surau, Kincia, " Insyallah tahun ini ( 2022 ) bisa kita mulai rekonstruksinya " ungkap Pak Gubernur dalam sambutannya dalam Upacara peringatan yang dilanjutkan dengan acara tabur bunga di Makam Pahlawan Peristiwa Situjuah tersebut.

Peristiwa Situjuah/Kincia diperingati tanggal 15 Januari setiap tahunnya, sejak tahun 2021 Panitia mulak memberikan Piagam Penghargaan kepada pahlawan, setelah tahun tahun sebelumnya hanya melakukan acara peringatan dengan acara seremonial yang puncaknya Upacara peringatan.

Tahun 2022 ini, Panitia memberikan Piagam Penghargaan untuk 32 orang yang berjasa dan Peduli dengan peristiwa Situjuah, Ada Tokoh Nasional, Kepala Daerah, Legislator, Praktisi Hukum, Tokoh Lokal, dll.

" Salah satu Tokoh Penerima Piagam Penghargaan adalah Legislator Partai Gerindra yakni H.Nurkhalis Dt.Bijo dirajo Spt. Tokoh Ini dipilih oleh Panitia karena sangat peduli dengan peristiwa Situjuah dan mengisinya dengan banyak menurunkan Pokir beliau kepada masyarakat Nagari Situjuah Batua " tukuk Wali Nagari Situjuah Batua DV.Dt.Tan Marajo.

H.Nurkhalis Dt.Bijo dirajo Spt ( Dt.Bijo ) dalam keterangannya setelah menerima penghargaan menyatakan : " Terima Kasih Kepada Nagari Pejuang Situjuah Batua yang telah memilih kami sebagai salah satu Penerima Penghargaan, mudah mudahan Kedepan ini bisa menjadi modal semangat yang luar biasa untuk bisa berbuat lebih, bukan saja untuk Nagari Situjuah Batua tapi untuk Nagari Nagari lainnya di Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh " pungkas Dt.Bijo yang merupakan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi Partai Gerindra yang sekaligus Perwakilan Masyarakat dari Dapil V Sumbar ( Payakumbuh - Limapuluh Kota .yon

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka mengingatkan, RUU TPKS bukan berarti sudah resmi menjadi undang-undang setelah disahkan sebagai RUU Inisiatif besok. RUU TPKS baru selesai melalui tahap harmonisasi di Badan Legislatif (Baleg) DPR sebelum dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan sebagai RUU Inisiatif.

Usai menetapkan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif, DPR nantinya akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Presiden kemudian akan mengirimkan Surpres (Surat Presiden) dan DIM (daftar inventarisasi masalah). Presiden juga akan menunjuk Kementerian yang akan membahas bersama dengan DPR, misalkan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) dan Kementerian PPPA (Perlindungan Perempuan dan Anak),” kata Diah di Jakarta, Senin (17/1/2022).

Setelah menerima balasan dari Presiden, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk membahas alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU TPKS. Dalam rapat tersebut, akan diputuskan Komisi atau Badan Legislatif (Baleg) yang diberi kewenangan membahas RUU tersebut bersama pemerintah.

“Alat kelengkapan bisa dari komisi atau Baleg. Semoga prosesnya berjalan lancar,” ujar Diah.

Politikus PDIP ini mengingatkan pentingnya kualitas dan komprehensif RUU ini sehingga pembahasan antara DPR dan Pemerintah harus dilakukan secara seksama. Diah mengatakan, RUU TPKS diharapkan dapat membawa perubahan, terutama dalam penegakkan keadilan bagi korban kekerasan.

“UU ini juga dapat membangun mekanisme pencegahan dan pelayanan yang optimal dalam upaya perlindungan perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan mengalami kekerasa seksual,” jelasnya.

Seperti diketahui, Ketua DPR Puan Maharani memastikan RUU TPKS akan disahkan menjadi inisiatif DPR pada sidang paripurna, Selasa (18/1/2022). Menurutnya, kecermatan dalam proses pengesahan RUU ini diperlukan agar produk hukum ini tak malah membatasi fungsi dan dedikasi perempuan.

“Bagaimana kita keluar rumah dengan tenang? Kita mau keluar rumah karena kita mau mendedikasikan diri kita pada pekerjaan kita. Kita kan mau dalam keluar rumah nyaman, aman, tenang melaksanakan tugas tugas kita sebagaimana kita harapkan”, ungkap Puan saat merespons keresahan komika perempuan, Sakdiyah Ma’ruf dalam audiensi bersama pejuang RUU TPKS, pekan lalu.

Dalam forum dengan sejumlah aktivis perempuan dari berbagai elemen masyarakat itu, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap betapa figur pemimpin perempuan menjadi tumpuan harapan pembangunan bangsa.

“Ketika seorang perempuan diberikan ruang yang aman, perempuan akan bisa bekerja dan memberikan karya. Pemimpin perempuan menjadi penting untuk memastikan hal tersebut. Karena pemimpin perempuan itu memiliki gaya kepemimpinan yang bersahabat dan lebih mempunyai empati dan hanya pemimpin perempuan yang bisa memahami persoalan dan mengatasi masalah perempuan,” ucap Lucky.

Sejumlah aspirasi dan desakan disahkannya RUU TPKS menjadi bahasan Prolegnas prioritas siang itu dipastikan Ketua DPR RI menjadi masukan berharga dalam menjalankan fungsi legislasi. Rencananya, Sidang Paripurna DPR RI 18 Januari 2022 akan mengesahkan RUU TPKS menjadi salah satu dari 40 RUU Prolegnas prioritas.

Dengan demikian, sinergi antara DPR dan Pemerintah akan berlanjut seusai Sidang Paripurna digelar. Proses ini akan menjadi fase baru perjalanan RUU TPKS yang melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat. Puan menginginkan RUU TPKS menjadi produk hukum yang disusun dengan benar-benar cermat sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.(**)

50 Kota,netralpost---

Bupati Syafaruddin Dt Bandaro Rajo

“Keberhasilan pembangunan pertanian salah satunya ditandai dengan tersedianya pangan, maka justru pada itu kita pemerintah akan terus membangun lumbung pangan ditiap daerah, dan alhamdulillah hari ini kita dapat meresmikan di Nagari Situjuah Batua ini,” ujarnya.

Ia berharap nantinya masyarakat dapat menjaga, merawat serta memanfaatkan lumbung pangan tersebut dengan baik sehingga kebutuhan pangan warga dapat terpenuhi dan geliat ekomomi dapat meningkat di sektor pertanian.

Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Lima Puluh Kota, Gusdian Laora dalam sambutannya melaporkan saat ini sudah ada 14 unit lumbung pangan di Lima Puluh Kota yang tersebar di beberapa kecamatan.

“Jadi konsepnya lumbung pangan ini untuk menjaga stabilitas pangan dan mengantisipasi kerawanan ketersediaan pangan. Selain itu saat ini lumbung pangan juga kita jadi untuk lahan bisnis gapoktan di tiap daerahnya, jadi hasil pertanian para petani ini nantinya dapat kita pasarkan melalui lumbung pangan ini dan pastinya itu akan berdampak terhadap perekonomian para petani kita,”ungkapnya.

Ia mengatakan, biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan Lumbung Pangan ini yaitu sebesar 550 Juta yang didalam terdapat tempat penyimpanan pangan, heler pengigilangan pengolahan padi, serta bantuan padi atau gabah untuk masyarakat dengan jumlah 7 ton.

Kemudian ia menambahkan saat ini Dinasnya akan terus melakukan pembangunan lumbung pangan dibeberapa titik di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disusun di tahun 2022.

Wali Nagari Situjuah Batua, Don Vesky dt Tanmarajo dalam sambutannya merasa sangat bersyukur dengan adanya lumbung pangan di daerah yang ia pimpin.

“Terimakasih banyak pak bupati kami warga Nagari Situjuah Batua sangat bersyukur dan bangga akan keberadaan lumbung pangan ini dan kami berharap potensi sektor pertanian di Situjuah batua ini dapat meningkat karena lumbung pangan ini,”tuturnya.

Terakhir Ia menghimbau warganya untuk menyatukan tekad mendukung seluruh program Bupati untuk membangun Kabupaten Lima Puluh Kota serta membangun Nagari yang Ia pimpin (Yon)

50 Kota,netralpost---

Bertindak selaku Inspektur Upacara , memperingati kembali tragedi berdarah,  yang dikenal dengan  Peristiwa Situjuah 15 Januari, Gubernur Provinsi Sumatera Barat Mahyeldi. Upacara peringatan Peristiwa Situjuh ke-73 tahun 2021, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya dipusatkan di Lapangan Chatib Sulaiman, Situjuah Batua, Limapuluh Kota. Acara ini diikuti oleh satuan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Korp Pegawai Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja, Basarnas, Pemadam Kebakaran, mahasiswa dan pelajar serta keluarga pejuang korban Peristira Situjuh.

Turut hadir dalam acara ini, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah  Sumatera Barat dan Limapuluh Kota, Anggota DPR RI Rezka Oktoberia, Hakim Agung sekaligus Tokoh Masyarakat Situjuah Irfan Fachruddin, jajaran Perangkat Daerah se Sumatera Barat serta Ninik mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai & Bundo Kanduang se Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Peringatan Peristiwa Situjuah juga dihadiri oleh keluarga pejuang diantaranya keluarga Chatib Sulaiman, Kapten Tantawi. 

Seusai upacara di lapangan dilanjutkan dengan upacara  ziarah dan tabur bunga di makam pahlawan korban Peristiwa Situjuah. Gubernur Mahyeldi, Bupati Safaruddin, Forkompimda serta keluarga pejuang melakukan ziarah dan tabur bunga di Lurah Kincia, di Situjuah Banda Dalam dipimpin oleh Ketua DPRD Deni Asra didampingi oleh Anggota DPR RI Rezka Oktoberia, sedangkan di Situjuah Gadang dipimpin oleh Asisten I Herman Azmar bersama Wakapolres Limapuluh Kota Kompol. A. Yani. 

Dari nukilan sejarah Peristiwa Situjuah yang dibacakan pada upacara, tercatat  sebanyak 69 pejuang gugur dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tragedi bermula pada tanggal 14 Januari 1949. Ketika, pimpinan PDRI, laskar pejuang dipimpin Ketua Laskar Pertahanan Rakyat Sumatera Tengah Chatib Sulaiman mengadakan rapat membahas strategi perjuangan di sebuah lembah, yang dikenal dengan Lurah Kincia. Seusai rapat peserta beristirahat di sebuah surau di Lurah Kincia, tanpa aba-aba,  di kala subuh pasukan Belanda menghujani lembah itu dengan berondongan peluru. Tiba-tiba disergap, lokasi yang tak menguntungkan, senjata yang tak memadai, perlawanan para pejuang pun tak memadai.  Mereka pun kocar-kacir membalas menyerang dan Menyelematkan diri. Chatib Sulaiman, Bupati Limapuluh Kota Arisun St Alamsyah, Letkol Munir Latif, Mayor Zainuddin, Kapten Tantawi, Letnan Anizar, Sjamsul Bahri, Rusli dan Baharuddin, tewas seketika bersama 60 pejuang lainnya. Chatib Sulaiman bersama delapan pejuang lainnya dikebumikan di Lurah Kincia, sementara 60 pejuang lainnya dimakamkan di Situjuah Gadang dan Situjuah Banda Dalam.

Gubernur Mahyeldi dalam amanatnya mengajak para peserta upacara yang terdiri untuk tidak melupakan sejarah dan menghargai jasa para pahlawan khususnya dalam peristiwa Situjuah yang merupakan mata rantai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) 1948-1949 di Sumatera Tengah dalam mempertahankan kemerdekaan RI. "Perisitiwa ini penting untuk terus diingat dan diceritakan pada generasi muda sebagai pelajaran berharga, bagaimana para pejuang melakukan pengorbanan dengan semangat bela negara menjaga kedaulatan NKRI. Tidak hanya dengan berperang, tapi juga dengan berpolitik dan diplomasi," ujar gubernur.

Ditemui seusai rangkaian upacara Peristiwa Situjuh, Bupati Safaruddin mengatakan Mengamini Gubernur, Peristiwa Situjuah merupakan momentum mengingat kembali pengorbanan para pahlawan yang gugur, saat menyusun perlawanan kepada Belanda  di Lurah Kincia, dalam mendukung keberlangsungan PDRI. "Rentetan peristiwa bersejarah yang terjadi di Limapuluh Kota harus digelorakan kepada generasi penerus Limapuluh Kota", tutur Bupati. 

Ditambahkannya, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Limapuluh Kota pada zaman PDRI harus disebarkan secara luas kepada masyarakat terkhusus bagi para pelajar dan mahasiswa yang hadir pada upacara ini. Untuk itu, pesan Bupati Safaruddin, “Generasi muda harus mememaknai perjuangan para pahlawan yang telah gugur mengorbankan jiwa dan raganya di Situjuah demi negeri ini.” (Yon)

50 Kota,netralpost--Peringatan Peristiwa Perjuangan heroik  Situjuah Batua ke 73, Sabtu 15 Januari 2022 sangat meriah dan merakyat, Inspektur Upacara Gubernur Sumatera Barat  H Mahyeldi Ansharullah didampingi Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo dan Rezka Oktoberia  (anggota DPR RI) beserta Kepala OPD Pemrov, Ketua DPRD 50 Kota, Forkompimda dan Kepala OPD.Hari Minggu, 16/1/2022 dilaksanakan Gowes Sepeda keliling nagari dengan peserta dari Jambi, Riau, Sumbar dan bahkan dari Malaysia.

     Bupati Safaruddin Dt Bandaro Rajo dalam Sambutan pelepasan Gowes menjelaskan bahwa "Nagari Situjuah Batua adalah nagari basis perjuangan NKRI dalam mempertahankan  kemerdekaan negara kita, Insha Allah Pemkab akan melaksanakan Gowes  ini sekali enam bulan,dan bupati juga mengajak  peserta dari Malaysia akan lebih banyak datang melancong ke Lima Puluh Kota" ujar Bupati.

     Peserta Gowes Situjua Batua lebih kurang 1000 orang , menurut Rusianto Dt Pado Ketua Panitia " Dalam kegiatan gowes ini Panitia menyediakan hadiah Sepeda motor dan beragam hadiah berupa bingkisan lainnya yang menarik peminat Gowes, serta menampilkan Talempong pocik Bundo kanduang anak nagari Situjua Batua" ujar An Dt Pado.

     Sementara itu Satpol PP 50 Kota, yang merupakan penegak Perda, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, berperan aktif memberikan layanan terbaik bagi peserta, mengatur ketertiban masyarakat yang menyaksikan acara pelepasan Gowes dan Finis.

     Kasatpol PP 50 Kota Fiddria Fala menjelaskan bahwa "Satpol PP harus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang hadir waktu pelepasan peserta Gowes sepeda dan ketika finis, dan tamu tamu yang menjadi peserta" kami memerintahkan  kepada anggota Satpol PP untuk menjaga keamanan Kepala Daerah dan layanan terbaik utk masyarakat, tukuk Kasat Pol PP yang ramah ini.

     Salah seorang peserta Gowes Firdaus, S.Pd.MM Kepala SMAN di Kabupaten Solok menjelaskan " saya sangat senang sekali ikut Gowes di Situjua Batua ini, karna nagari ini adalah nagari bersejarah dalam mempertahankan kemerdekaan RI" ujar Kepsek yang berprestasi ini.

     Semoga tahun depan kegiatan Peringatan Peristiwa Situjuah semakin semarak dan memberikan nilai tambah dalam pengembangan pariwisata khususnya di nagari Situjua Batua, semoga.(Relis HENDRA Kabid Linmas Satpol PP 50 Kota). (Yon)

Payakumbuh,netralpost — Guna meningkatkan cakupan vaksinasi agar tercapainya Herd Immunity di wilayah kota Payakumbuh, SDN 58 Kelurahan Nunang Dayabangun (NDB) laksanakan sosialisasi informasi tentang vaksinasi covid-19 bagi anak usia 06 s/d 11 Tahun, Kamis (13/1).

Bertempat di ruang kelas SDN 58 tepi Batang Agam RW 02, sosialisasi ini dihadiri Lurah, LPM, Kepala Sekolah SDN 58, Ketua Komite, Tim Kesehatan Puskesmas Ibuh beserta Wali murid.

Dalam sambutannya, Kepala Sekolah SDN 58 Susi Afrita sampaikan terima kasih kepada Wali murid dan undangan yang hadir atas kelapangan waktunya mengikuti kegiatan sosialisasi ini.

“Kegiatan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat bersama dengan walikota  Payakumbuh guna percepatan capaian vaksinasi di Kota Payakumbuh,” ungkap Susi.

Lebih lanjut, Susi Afrita berharap dengan sosialisasi ini semua wali murid yang hadir dapat memahami dan mengerti dengan apa yang disampaikan oleh para tim kesehatan.

Sementara itu, Lurah Nunang Dayabangun Ari Ashadi yang pada kesempatan tersebut juga mengatakan, dalam rangka mempercepat capaian vaksinasi di Kota Payakumbuh khususnya di Kelurahan Nunang Dayabangun, kami dari Pemerintah daerah kembali mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya Wali murid yang hadir saat ini agar dapat membantu mengurangi angka resiko dengan memberikan atau mensupport anaknya supaya mau di vaksin,” ajak Ari kepada seluruh peserta yang hadir.

Lurah NDB itu optimis dengan digelarnya sosialisasi ini akan segera tercapainya Herd Immunity di kota Payakumbuh, sehingga semua warga sudah kebal akan wabah virus covid-19 ini, dan kehidupan dapat berjalan seperti sebelumnya wabah ini menyerang,” tukas Ari.

Senada dengan Lurah NDB tersebut, ketua LPM NDB Fahman Rizal Lubis yang juga turut mengutarakan hal yang sama dengan apa yang di katakan Ari Ashadi, kami berharap seluruh masyarakat NDB mau di vaksin covid-19 termasuk juga dengan anak-anak dan kemenakan kami agar wilayah kota Payakumbuh terutama di NDB ini dapat terbebas dari wabah virus covid-19,” ucapnya menambahkan.(Yon)