NetralPost.net

"Ya hari ini Polda Sumatera Utara melakukan penggalian di dua kuburan korban penganiayaan kerangkeng milik Terbit," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi.

Lebih lanjut, dua kuburan yang digali itu berlokasi di Tpu Pondok VII, Kelurahan Sawit Sebrang dan Tempat Kuburan Keluarga Dusun VII Suka Jahe, Desa Purwobinangun, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat.

Hadi menyebutkan, penggalian kuburan itu melibatkan Dit Reskrimum Polda Sumut serta Tim Forensik RS Bhayangkara Polda Sumut.

"Digalinya kuburan ini untuk mendalami kasus adanya penghuni di kerangkeng milik Terbit yang meninggal dunia diduga menjadi korban penganiayaan," ungkapnya.

Disinggung mengenai apakah ada kemungkinan penggalian kuburan lainnnya, Hadi mengaku penyidik akan terus mendalaminya.

"Tentunya pasti akan kita lakukan seiring dengan hasil temuan tim di lapangan untuk pembuktian," tegas juru bicara Polda Sumut tersebut.

Sebelumnya, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, mengaku penyidik telah mendatangi kuburan yang diduga korban dugaan penganiayaan terhadap penghuni kerangkeng di rumah Bupati Langkat.

Menurutnya, penyidik bersama dengan dokter forensik rencananya akan membongkar kuburan itu. "Kalau dibongkar apa kepentingan dan hasil yang didapat nanti tim sedang bekerja dengan dokter forensik. Kemungkinan ada (dibongkar)," terangnya.

Panca menyebutkan, tim gabungan telah memintai keterangan sebanyak 64 lebih saksi terkait hal ini. "Progres teman-teman, sudah memeriksa 64 lebih saksi baik orang yang pernah tinggal di lokasi tersebut, ataupun keluarganya ataupun orang-orang yang mengetahui dugaan tindak pidana yang terjadi selama di tempat tersebut," sebutnya.

"Tahapan itu sudah ada di reserse, bekerjanya seperti itu dari mulai penyelidikan nanti akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah perkara ini layak untuk ditingkatkan ke penyidikan termasuk juga melakukan pemeriksaan kepada siapapun yang kita butuhkan untuk memberikan keterangan terkiat perkara tersebut," pungkasnya.(**)

 _draft fin

Limapuluh Kota,netralpost--Di tengah lesunya pertumbuhan ekonomi di daerah menyusul dampak Pandemi Covid-19, pemerintah daerah diharapkan menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang mampu menstimulus aktivitas perekonomian masyarakat. Terlebih bila Pandemi Covid-19 melandai, seyogyanya perencanaan pembangunan yang disusun hendaknya memiliki daya ungkit untuk  membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi daerah. Perekonomian Kabupaten Limapuluh Kota berpeluang untuk pulih jika menyusun  perencanaan pembangunan dengan mengandalkan potensi pertanian yang terkoneksi dengan sektor pengolahan serta  menunjang kepariwistaaan. 

Demikian rangkuman dari tinjauan umum Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Indenpenden Tingkat Provinsi Sumatera Barat terhadap dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota pada  gelaran Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahap II. Kabupaten Limapuluh Kota bersama lima kabupaten/kota lainnya, secara marathon dinilai oleh tim penilai utama dan tim penilai independen, untuk ditetapkan sebagai yang terbaik se-Sumatera Barat di sisi perencanaan, yang selanjutnya dinominasikan untuk tingkat Nasional. Penilaian Tahap II oleh kedua kategori tim terdiri unsur birokrasi, akademisi dan pers itu dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Limapuluh Kota di Labuh Basilang, Payakumbuh, Sabtu (12/02/2022). 

Sebelum tinjauan umum oleh Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen yang dipimpin Wakil Ketua Tim Kuartini Deti, terlebih dahulu Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo memaparkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Limapuluh Kota disusul Pelaksana Tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Aimel Nazra menyampaikan presentasi tentang visi dan misi daerah yang selanjutnya dituangkan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2022. Turut hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra, jajaran Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemkab Limapuluh Kota, Wali Nagari dan pelaku industri kecil dan mikro.

Dalam kesempatan presentasi Bupati Safaruddin memaparkan lima misi daerah antara lain, peningkatan sumber daya manusia, perekonomian dengan keunggulan lokal dan regional, nagari sebagai poros pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi pembangunan serta peningkatan infrastruktur. “Selanjutnya ini kita susun dalam ke dalam program prioritas peningkatan infrastruktur IKK Sarilamak, pariwisata dan pertanian,” jelas Bupati Safaruddin.  Sektor pariwisata dianggap Bupati Safaruddin sangat menjanjikan dalam menyumbang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tak bisa dilepaskan dengan keindahan alam _“Luak Limopuluah”_, kekayaan adat dan budaya serta aneka ragam kuliner khas daerah. Untuk memberdayakan sektor pariwisata juga dilakukan penumbuhan 50 destinasi wisata berbasis nagari. Pemberdayaan kepariwisataan tak mungkin dilakukan hanya oleh Limapuluh Kota, program-program prioritas perlu dilakukan sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.” kata Bupati Safaruddin. 

Limapuluh Kota optimis dengan strategi itu, karena dengan modal sinergitas yang terjalin baik antara eksekutif  dan legislatif. Indikasi hubungan baik tersebut, kata Bupati Safaruddin, dibuktikan melalui kemampuan Pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai daerah tercepat dalam menetapkan peraturan daerah tentang APBD 2022 di Sumatera Barat. Percepatan penyelesaian kebijakan daerah yang juga tak bisa dilepaskan dari peran DPRD Limapuluh Kota bertujuan untuk mempercepat realisasi pembangunan fisik di Limapuluh Kota. "Kami sadar rencana yang dimiliki tentu saja memiliki kekurangan, dengan dilaksanakan penilaian ini diharapkan para tim penilai memberikan masukan terhadap celah-celah dalam rangka mematangkan kinerja pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota kedepan", ujar Bupati Safaruddin. Berbicara tentang hasil penilaian, Bupati Limapuluh Kota berharap hal ini akan dijadikan acuan utama Pemerintah Daerah untuk membangun Limapuluh Kota yang lebih maju di masa depan. 

Mendukung  penjelasan Bupati,  Plt. Kepala Bappelitbang, menerangkan bahwa perencanaan pembangunan Limapuluh Kota dititikberatkan pada upaya menggali potensi sektor unggulan untuk dikembangkan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Penilai PPD Kuartini Deti Putri mengatakan seleksi tahun ini mencakup penilaian atas aspek pencapaian dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Keterkaitan dan Konsistensi, Kelengkapan dan kedalaman dokumen, proses penyusunan RKPD, dan inovasi yang dikembangkan serta penilaian khusus terkait pelaksanaan pembangunan di daerah. Hasil penilaian ini akan menentukan Kabupaten dan Kota yang terbaik di tingkat Sumatera Barat dan menjadi utusan provinsi untuk penilaian tahap selanjutnya di tingkat Nasional. Seterusnya ia mengatakan titik berat dalam penilaian ini bukan hanya menjadi yang terbaik di tingkat Provinsi tetapi menjadi pencari solusi handal bagi masyarakat ketika terbentur pada suatu permasalahan. *(Yon)

Adapun lokasi vaksinasi meliputi Kab. Wonogiri, Jepara, Grobogan, Kendal, Pekalongan, dan Kota Magelang sendiri.

Kabinda Jawa Tengah Brigjen TNI Sondi Siswanto menjelaskan bahwa gejala Covid-19 Omicron terbilang ringan, namun angka penularan yang tinggi memicu kekhawatiran pemerintah. Karena itu pemerintah tetap merekomendasikan penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat agar fasilitas kesehatan tidak dibanjiri pasien Covid-19.

Selain itu, dikatakan Kabinda Jateng bahwa Presiden Joko Widodo telah mengapresiasi peran The Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A) dalam mendorong pengembangan dan akses yang berkeadilan terhadap obat, alat diagnostik, dan vaksin Covid-19 yang merupakan bagian penting arsitektur kesehatan dunia.

"ACT-A merupakan bagian penting arsitektur kesehatan dunia sekaligus bukti nyata manfaat multilateralisme. Ke depannya peran ACT-A masih sangat dibutuhkan, termasuk untuk menjembatani ketimpangan vaksinasi global. No one is safe until everyone is," kata Presiden Joko Widodo dalam pidatonya untuk ACT-A sebagaimana ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden pada Rabu (9 Februari 2022) kamarin," ujar Kabinda menirukan kutipan Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Kabinda Jawa Tengah juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dan untuk sementara jangan bepergian keluar negeri terlebih dahulu.

"Jangan panik, tetap patuhi protokol kesehatan. Indonesia Sehat Indonesia Hebat," terang Kabinda Jateng.

Sementara menurut Ketua Perkumpulan Wartawan Online (PWO) Magelang Raya, M. Arif Saefudin menjelaskan, untuk mengisi Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2022, PWO Magelang Raya mengadakan aksi sosial salah satunya mengadakan vaksinasi massal Covid-19 di Kota Magelang. Dalam pelaksanaannya ini, PWO Magelang Raya menggandeng BIN Jawa Tengah, Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Puskesmas yang ada di Kota Magelang.

"Hari ini adalah hari ke-6 pelaksanaan vaksinasi yang kita laksanakan, dimulai dari mulai Sabtu (5/2/2022) kemarin. Vaksinasi kita sasar ke para pelajar usia 6-11 tahun dan masyarakat umum dengan sasaran vaksin jenis Booster. Semoga target yang kita rencanakan bisa terwujud," jelas Arif ketua pwo magelang raya dan sekaligus kordinator acara tersebut.

Pelaksanaan vaksinasi hari ke-6 (enam) ini dilaksanakan di 4 (empat) lokasi yang berbeda. Seperti di SD Rejowinangun Selatan 2 Kota Magelang, TK Dharma Yusiwi 2 Kota Magelang, Puskesmas Pembantu Magersari Kota Magelang dan SDN Jurangombo 5 Kota Magelang. (Arif)

H.Yos Sariadi Resmikan Pembukaan Jalan Lingkar Bukik Lumuik Nagari Simpang Sugiran

50 Kota,netralpost--Pembukaan Jalan Lingkar Bukik lumuik, Jalan tersebut berawal dari Surau Damar ke Solok yang berada di Nagari Simpang Sugiran Kecamatan Guguak Kabupaten 50 Kota,merupakan Pokoir H.Yos Sariadi Ketua Fraksi PKS tahun 2021 telah rampung diselesaikan

H.Yos Sariadi dalam keterangannya menyatakan : " BKK/Kota ( Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ) merupakan salah satu skema pembiayaan kegiatan melalui Pokir, dengan BKK/Kota kita bisa menitip Pokir disana dengan S/K Bupati Kabupaten Limapuluh Kota. Alhamdulillah sekarang udah rampung dan Hari ini bisa kita resmikan " ungkap Pak haji kepada awak media, Kamis 10 Februari 2021.

Jalan tersebut merupakan akses alternatif bagi sebagian masyarakat menuju Lahan lahan pertanian mereka.Dengan terbukanya akses jalan tersebut sehingga masyarakat nagari simpang sugiran khususnya bisa mempermudah serta mempersingkat waktu mereka dalam membawa hasil perkebunan dan pertanian.

Jalan Sepanjang 1.5 kilo meter dengan RAB senilai 100 juta tersebut, terealisasi berkat pengusulan masyarakat kepada Anggota DPRD Limapuluh Kota H.Yos Sariadi melalui Reses tahun 2020.

Pelaksanaan Pokir tersebut melalui skema BKK sehingga bisa dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat.

Pj. Wali Nagari Erizulman mengucapkan ribuan terima kasih yg tak terhingga kepada Bapak H.Yos Sariadi angggota DPRD dari Partai PKS Yg telah memberikan Pokok pokok pikiran ( Pokir ) tahun 2021 ini.

" Kami mewakili Masyarakat Nagari Simpang Sugiran mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada Anggota dewan kita Bapak H.Yos Sariadi yang selalu mendengar dan bergandengan tangan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat khususnya melalui Pokir. Semoga dengan terbuka jalan tersebut bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat penggunanya " ujar Wali Nagari Simpang Sugiran Errizulman. Pada kesempatan tersebut juga dihadiri oleh Camat Guguak, Tokoh tokoh Masyarakat dan tentunya Masyarakat Nagari Simpang Sugiran.

Jalan yang dibiayai melalui BKK ( Pokir ) dan tambahan swadaya masyarakat Nagari Simpang sugiran dengan 10 orang Tenaga Swadaya dari Masyarakat . Specifikasi Jalan setelah rampung adalah Panjang Jalan 1,5 Km dengan Lebar 4 M. (Yon)

Seperti diketahui, ribuan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP diturunkan ke desa tersebut Selasa (8/2/2022) dua hari lalu dengan dalih untuk mengamankan proses pengukuran lahan tambang batu andesit yang dibutuhkan untuk pembangunan Waduk Bener.

Mereka mencopot spanduk penolakan Bendungan Bener dan mengejar beberapa warga sampai ke hutan dan menangkap serta menahan lebih dari 60 warga yang berusaha menolak rencana tambang andesit itu di desa mereka. Bersama para warga desa itu, ditangkap pula Seniman Yayak Yatmaka, Danil dari LBH Yogyakarta dan lima orang lain yang bergabung dalam kelompok Solidaritas untuk Warga Wadas.  

Kendati Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah memberikan pernyataan permintaan maaf atas kejadian tersebut, petisi yang digagas oleh Koalisi GEMPADEWA di Change. Org yang dilansir dua hari lalu itu terus bergulir dan meningkat cepat dukungannya. Pada pukul Kamis (10/2/22) menjelang tengah malam, telah tercatat lebih dari 33.600 pendukung yang ikut menandatangani petisi ini. 

Dengan jumlah tersebut, petisi ini kian mendekati target 35.000 tandatangan yang akan membuatnya menjadi salah satu petisi yang paling banyak ditandatangani di Change.Org. Terlebih lagi, tensi suasana terus meningkat eskalasinya dan hingga Kamis (10/2/2022) pagi ini, aparat dalam jumlah besar masih terus didatangkan ke Desa Wadas.   

Dalam petisi “Hentikan Rencana Pertambangan Batuan Andesit di Desa Wadas” tersebut, Koalisi GEMPADEWA menjelaskan dengan gamblang perihal kekhawatiran warga Desa Wadas akan dampak lingkungan yang mungkin bisa terjadi pada desa mereka bila tambang andesit itu dilanjutkan. 

 Sedikitnya, ada beberapa poin penting yang dituangkan dalam petisi ini.

Pertama, menurut warga Wadas, kebutuhan batuan andesit yang tak sedikit untuk Waduk Bener, akan menghabiskan Sebagian besar wilayah desa serta merusak 28 titik sumber mata air yang menjadi sumber pengairan pertanian desa tersebut. Dampaknya, tak hanya lahan pertanian rusak, para petani pun akan kehilangan mata pencarian. 

Hal kedua yang dikhawatirkan warga adalah lokasi geografis desa. Tanpa adanya tambang batuan andesit itu, kondisi Desa Wadas sudah cukup rentan mengalami longsor karena berada di Kecamatan Bener yang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo 2011-2031, merupakan bagian dari Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor.

 “Penambangan batu andesit di sini tentu akan membuat Desa kami akan makin rentan kena longsor,” kata seorang warga yang tak bersedia disebutkan namanya. 

Kekhawatiran warga tersebut cukup beralasan karena untuk memasok batuan bagi pembangunan Waduk Bener itu, sebagian besar Desa Wadas yang memiliki luas 145 hektare itu akan dijadikan tambang batuan andesit. 

Bentrok warga dengan aparat, seperti disebutkan dalam petisi, terjadi sejak sosialisasi pematokan tanah. 

“Tiap kali  kami melakukan penolakan,  aparat akan menarik, memukul, menendang, menginjak, dan menjambak kami,” kata sumber tersebut. 

Beberapa video bentrokan, seperti yang terjadi pada Selasa lalu, diunggah ke akun Instagram warga Desa Wadas, @wadas_melawan untuk memberi tahu masyarakat luas apa yang terjadi di desa tersebut. “Bisa lihat di akun IG @wadas_melawan dan banyak video yang viral,” tambahnya. 

Stigmatisasi negatif juga dialami Warga Wadas yang ingin mempertahankan hak dan memperjuangakan kelestarian alam Desa Wadas.  

“Kami dapat stigma sebagai provokator, ditunggangi anarko, tidak paham permasalahan, dan seterusnya,” katanya kesal.

 Hal ini juga dialami warga Wadas waktu menggelar Mujahadah dan doa bersama untuk menghentikan rencana sosialisasi pematokan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener dan tambang batu andesit di desanya. 

Koalisi Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) bermula dari gagasan untuk membuat paguyuban guna memudahkan komunikasi warga dalam upaya-upaya mereka mempertahankan hak atas lahan desa. Saat ini, akun @wadas_melawan yang ada di berbagai platform media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, Tiktok dan Yotube, menjadi saluran informasi resmi dari warga Wadas tentang perkembangan terkini yang berlangsung di desa mereka, serta ikut mendukung warga Wadas dengan memberi solidaritas melalui petisi “Hentikan Rencana Pertambangan Batuan Andesit di Desa Wadas” yang dibuat oleh Koalisi Gempadewa.(***)

Sejak hari  Senin, 7 Februari 2022, ribuan personil Kepolisian memang sudah berkumpul dan melakukan apel di Polres Purworejo. 

Direktur Eksekutif WALHI Yogyakarta, Halik Sandera, juga  mendapat informasi bahwa sore harinya ribuan personil tersebut mendirikan beberapa tenda di Lapangan Kaliboto yang lokasinya tak jauh dari pintu masuk ke Desa Wadas. Pada malam harinya, hanya Desa Wadas yang mengalami mati lampu dan hilang sinyal. “Ada indikasi kesengajaan dalam mematikan listrik dan membuat down sinyal di Desa Wadas, karena hanya terjadi di satu lokasi tidak di Desa sekitar yang lain.” terangnya.

Polisi, membawa paksa salah satu pengurus organisasi Gempa Dewa (Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas). Warga yang hendak sholat ke masjid pun ditangkap. Aparat terus melakukan intimidasi termasuk menyita seluruh pisau yang sedang digunakan untuk aktivitas membuat besek dan memasak oleh ibu-ibu. Ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya di halaman rumah dibentak-bentak dan warga yang ditangkap semakin banyak. 

Berkaitan dengan kejadian ini, Halik, mendesak atensi dari Kapolri.

“Kapolri harus memberi atensi terhadap persoalan ini. Tindakan sewenang-wenang Kepolisian terhadap warga Desa Wadas sama sekali tidak menunjukkan komitmen terhadap semangat perlindungan Hak Asasi Manusia dan sikap humanis dari Kepolisian”, terang Halik  menagih komitmen Kepolisian untuk lebih bersikap humanis dalam menghadapi rakyat.

Fanny Tri Jambore, Manajer Kampanye Tambang dan Energi WALHI, menyatakan keprihatinannya dan mengutuk keras tindakan Kepolisian. Pasalnya selain tanpa didahului oleh surat pemberitahuan, kegiatan ini mustinya dihentikan mengingat paska Putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam amarnya memerintahkan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. 

“Kegiatan pengadaan tanah untuk quarry Bendungan Bener mustinya dihentikan sebagaimana seluruh PSN yang harus ditangguhkan terlebih dahulu. Kegiatan untuk PSN yang menyandarkan pada UU Cipta Kerja ditangguhkan berdasarkan Putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020”, ungkapnya. WALHI meminta penyelenggara negara untuk tunduk terhadap Putusan MK. “Presiden harus mampu menunjukkan sikap patuh terhadap hukum,” imbuhnya. 

Berkaitan dengan quarry yang merupakan kegiatan pertambangan, Fanny menyatakan, mustinya ada IUP untuk sebuah aktivitas yang kaitannya adalah pertambangan, baru setelah itu melakukan pembebasan lahan, “Ini kok quarry untuk Bendungan seperti special kedudukannya. Ia tidak mempunyai IUP dan difasilitasi pengadaan tanahnya, berbeda dengan kebutuhan quarry di proyek kepentingan umum lainnya.”

WALHI mendesak Gubernur dan kepolisian untuk Patuh dan tunduk terhadap Putusan MK dan membatalkan proses pengadaan tanah quarry untuk bendungan Bener; Menghentikan pengukuran tanah dan rencana pertambangan di Desa Wadas, Bener, Purworejo; Menarik mundur aparat kepolisian dari Desa Wadas serta menghentikan kriminalisasi dan intimidasi aparat terhadap warga Wadas; dan Membebaskan warga Wadas yang ditangkap oleh Polresta Purworejo.(**)

dipaksa pemerintah, sehingga agak terganggu seperti saat ini," tutur aktifis HAM Natalius Pigai.

Karena itu lanjut dia rakyat mestinya protes terhadap subjek pembangunan dalam hal ini Kementerian PUPR, Kementerian Pertanahan dan Pemerintah Daerah.

Aktivis Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan seyogyanya gejolak yang terjadi di desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah tidak perlu terjadi jika pemerintah mengajak elemen masyarakat berpartisipasi dalam kebijakan pembangunan, pasalnya aparat kepolisian hanya sebagai alat negara.

"Soal Wadas Purworejo mendapat simpati kita semua karena riak-riak semacam ini tidak perlu terjadi jika para pihak dalam hal ini Kementerian PUPR, Kementerian Pertanahan dan Pemprov Jawa Tengah mau melaksanakan pembangunan partisipasif," kata Natalius Pigai dalam keterangannya, Rabu 9 Februari 2022.

Dikatakan Pigai dalam konteks HAM dan Pembangunan atau Human Right and Development aspek partisipasi adalah variabel terpenting dan utama.

"Pembangunan berbasis HAM atau right based development pihak yang terkait langsung (subjek) adalah negara dalam hal ini Kementerian PUPR, Badan Pertanahan dan Pemerintah Daerah maka aparat kepolisian hanya sebagai alat negara," tuturnya

Kendati demikian dia menyayangkan sikap aparat hukum yang melakukan penangkapan terhadap warga Desa Wadas, meski aparat kepolisian hanya melaksanakan tugas, diduga dipaksa pemerintah.(**)

50 Kota,netralpost--Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pusat memberikan pembekalan pemanfaatan aplikasi Bersatu Lawan Covid-19 (BLC) kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Limapuluh Kota terutama  kader PKK Pro Sehat Kendali Covid-19. Pembekalan ini bertujuan untuk meningkatan kemampuan kader PKK dalam pelaporan, sosialisasi / kampanye / penyuluhan, percepatan vaksinasi Covid-19, serta pentingnya hidup bersih dan sehat berbasis aplikasi BLC. Keikutsertaan Kader PKK Limapuluh Kota bersamaan dengan 12.470 kader PKK  di 34 provinsi,  terdiri atas 50 kader tiap Kabupaten / Kota dalam pembekalan secara virtual melalui aplikasi Zoom  oleh Bidang  IV Kesehatan Keluarga Tim Penggerak PKK Pusat, yang diketuai oleh Nana Safriati Safrizal.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekaligus Ketua Satgas Covid-19, Letjen TNI Suharyanto, yang didaulat untuk membuka secara resmi serta memberikan sambutan pada acara pembekalan mengatakan bahwa keluarga merupakan tumpuan utama dalam perubahan perilaku di masyarakat terutama perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan terlibatnya TP-PKK dan unsur penunjangnya dapat menjaga status kesehatan masyarakat dan membawa Indonesia menuju bebas pandemi Covid-19. Kata Ketua Satgas Covid-19, lagi ,” Kelompok paling kecil di masyarakat yang berperan penting dalam perubahan perilaku adalah keluarga. Oleh sebab itu, para kader dapat memulai sosialisasi tentang pentingnya hidup bersih dan sehat sekaligus komitmen penerapan protokol kesehatan ini dari keluarganya sendiri yang nantinya akan menjadi teladan bagi keluarga lain hingga masyarakat dilingkungannya.”

Ke-50 kader PKK Pro Sehat Kendali Covid-19 Kabupaten Limapuluh Kota mengikuti pembekalan tingkat nasional pemanfaatan aplikasi BLC di Pendopo Rumah Dinas Bupati Limapuuh Kota, Payakumbuh, pada Selasa (08/02/2022). Dalam pembekalan disajikan sejumlah materi terkait peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 serta memepercepat tercapainya Herd Immunity di tengah masyarakat. Mengingat pentingnya kegiatan ini, Ketua TP-PKK Limapuluh Kota Nevi Safaruddin,  yang tengah mendampingi  Bupati Limapuluh Kota pada peringatan Hari Pers Nasional 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara, ketika dihubungi  oleh Tim Kominfo mengatakan bahwa kegiatan pembekalan kader PKK merupakan langkah yang sangat tepat dalam memerangi Covid-19 di Indonesia. Ketua TP PKK mengatakan PKK selaku organisasi yang sangat dekat dengan masyarakat tentu akan lebih mudah menjangkau masyarakat dalam tugasnya meningkatkan pemberdayaan keluarga sekaligus menjadi teladan di lingkungannya. Terlebih dengan adanya aplikasi BLC sangat membantu dalam mengukur upaya yang telah dilakukan Kader PKK. “Semoga pembekalan ini dapat dimanfaatkan kader dengan sebaiknya – baiknya, terutama tentang pengisian aplikasi BLC sehingga kader dapat melakukan input kegiatan terkait kendali Covid-19 seperti mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan guna mencapai Herd Immunity di lingkungan pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota khususnya dan Indonesia umumnya. Mari kita maksimalkan penggunaan aplikasi BLC ini ,” tuturnya.   

Sementara itu, Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan beserta Satgas Covid-19 terkait pada pembekalan pemanfaatan aplikasi BLC, juga memberikan pembekalan materi tentang gerakan PKK keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana di masa pandemi, peningkatan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan Covid-19, dan upaya mendorong percepatan capaian vaksinasi Covid-19. Selain itu juga dilakukan pemberian tanda apresiasi secara simbolis berupa jaket Satgas Covid-19 kepada kader PKK Pro Sehat Kendali Covid-19 yang sudah melaksanakan pembekalan pada tahap sebelumnya atas partisipasi aktifnya dalam melakukan edukasi masyarakat yang dibuktikan dengan aplikasi BLC. Apresiasi terhadap peran kader PKK dalam menjaga status kesehatan masyarakat dalam bentuk edukasi perilaku hidup bersih dan sehat diberikan kepada TP PKK Provinsi DKI Jakarta yang mengedukasi masyarakat sebanyak 22.148 orang, disusul oleh TP PKK Provinsi Jawa Timur yang berhasil mengedukasi warga sebanyak 21.163 orang, dan TP PKK Aceh yang sukses mengedukasi masyarakat sebanyak 12.540 orang.(Yon)

Kendari,50 Kota,netralpost--Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat hari pers kepada seluruh insan pers Indonesia di mana pun berada. Sekaligus ucapan terima kasih untuk perjuangan insan pers atas perannya dalam menyampaikan informasi, meningkatkan literasi, membangun optimisme, dan harapan, sehingga masyarakat tetap tangguh menghadapi dampak pandemi Covid-19.

Lebih jauh Ia mengatakan berita serta informasi datang silih berganti, tak kenal ruang dan waktu. Terlebih pada zaman digitalisasi saat ini, sebuah informasi bisa didapatkan dari berbagai penjuru baik itu media sosial maupun media massa. Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan pers dapat dijadikan pegangan dalam memilih informasi dan berharap pers terus mendorong kemajuan dan bertransformasi untuk menciptakan inovasi dalam menghadapi tekanan dunia digital dengan berbagai platform saat ini. "Saya berharap insan pers dapat membanjiri kanal berita dengan konten yang mencerdaskan dan berkualitas serta meningkatkan integritas agar dapat menjadi lokomotif dalam membangun Bangsa Indonesia", tutup Presiden Joko Widodo.

Hal ini disampaikan Presiden pada pidatonya secara virtual dari Istana Bogor di puncak acara peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2022 yang dipusatkan di pelataran Masjid Al-Alam, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (09/02/22).

Sejumlah insan pers seantero Indonesia terlihat memadati pelataran untuk menghadiri peringatan hari besar pers nasional bertemakan "Sultra Jaya Indonesia Maju" sejumlah delegasi negara sahabat turut mengunjungi kota yang dijuluki "Kota LULO" yang menjadi episentrum puncak peringatan. Tampak juga beberapa pejabat tinggi negara seperti Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Atal S. Depari, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh serta beberapa Gubernur, Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia. Tak tertinggal, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo bersama Nevi Safaruddin yang didampingi Sekretaris Dinas Kominfo Limapuluh Kota Nuzul Firman turut hadir pada peringatan HPN kali ini.

Terkait pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo tersebut, Bupati Safaruddin mengatakan pada Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun ini, insan pers berperan penting membantu pemerintah untuk menghadirkan berita yang sesuai fakta dan dapat divalidasi kebenarannya. "Pemerintah tentunya berharap kepada insan pers untuk menyediakan kebutuhan informasi bagi masyarakat sebagai rujukan agar tidak terperangkap dalam informasi yang salah", tuturnya. Lebih lanjut Bupati Safaruddin turut menyinggung berita hoax yang nantinya akan dijadikan alat propaganda bagi pihak tertentu untuk menyerang pribadi, kelompok bahkan pemerintahan. Maka ia berharap pers wajib menyampaikan informasi yang benar, mendidik dan mampu memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Terakhir ia mengajak insan pers untuk secara bersama mendukung pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota untuk mewujudkan masyarakat yang madani, beradat, dan berbudaya. "Kami terbuka menerima saran dan kritik yang membangun, tapi tentu saja kritikan yang disampaikan, hendaknya dengan bahasa yang baik dan santun, sesuai kode etik jurnalistik, agar meminimalisir kegaduhan ditengah-tengah masyarakat," tutup Bupati Safaruddin.

Pada puncak HPN 2022 kali ini juga dilakukan penandatanganan MoU antara PWI dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang ditandatangani oleh Ketum PWI Pusat Atal S. Depari dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali. Penandatanganan MoU antara PWI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), PT Astra International Tbk, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta MoU antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Selain itu juga rangkaian acara penyerahan penghargaan Anugerah Kebudayaan kepada sembilan orang kepala daerah, penghargaan Press Card Number One kepada 30 orang wartawan yang karyanya diakui tingkat nasional dan internasional serta yang teristimewa pemberian Anugerah Jurnalistik Adinegoro kepada insan pers terbaik dalam enam kategori.(Yon)

Warga Desa Wadas yang sedang mempertahankan tanah dan ruang hidupnya dari kerusakan lingkungan mendapatkan kekerasan dan represif dari aparat keamanan. Dimana warga sekitar menghadang rencana sosialisasi pematokan lahan, diproyeksikan akan dijadikan lokasi pertambangan quarry batuan andesit sebagai bahan material Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener.

Menurut Ahmad Latif,"Proyek pembangunan bendungan ini kedepan sangat mengkebiri dan merampas hak serta ruang hidup warga, mata pencaharian, dan ekosistem. Aktivitas pertambangan akan mengeruk bukit dan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan serta mendatangkan Bencana Alam. Di sisi lain, proyek tambang yang akan dioperasikan di desa Wadas tidak mempunyai AMDAL". Ungkap Ahmad Latif.

Tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM dan perampasan ruang hidup yang dilakukan telah memangkas konstitusi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam UUD 1945 Pasal 28 a: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Kami selaku organisasi dari embrio Nahdlatul Ulama sangat sepakat mengenai tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun, baik melalui proses iqtha' (redistribusi lahan) oleh pemerintah atau ihya’ (pengelolaan lahan), maka pemerintah haram mengambil tanah tersebut.Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 secara implisit mengatakan, rakyat memiliki kedaulatan penuh untuk mengelola sumber daya alam. Selain itu, penambangan yang terjadi di bumi Wadas adalah jalan untuk melancarkan Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener yang termaktub dalam PP 42 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Padahal, dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengamanatkan untuk menangguhkan segala hal, baik berupa tindakan maupun juga kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. 

"Sehingga, pembangunan bendungan Bener dan segala perangkat pendukungnya harus dihentikan secara cepat dan tegas. Jangan lagi ada tragedi perampasan hak-hak rakyat dan merugikan rakyat dengan cara apapun". Ungkap tegas Ahmad Latif.

Latif sapaan akrabnya, melanjutkan bahwa "atas nama rakyat, Warga NU, dan PB PMII, kami meminta Kapolda Jateng untuk segera membebaskan warga Wadas yang ditahan. Juga meminta kepada Gubernur Jateng untuk menunda pengukuran baik yang sudah disetujui rakyat maupun yang belum setuju atas nama rakyat dan atas nama Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai  selesai bermusyawarah, dan menghindarkan clash antara rakyat dengan aparat Negara, terangnya.

Latif memberikan saran kepada pihak aparat Negara, "Bebaskan 60 warga yang ditahan, termasuk keluarga/kader PMII. Sebelum lonjakan dan amarah rakyat makin melonjak, tutupnya.(**)