NetralPost.net

Payakumbuh,netralpost --- 15.000 bungkus Randang merk Mutiara yang diproduksi di Sentra Rendang Payakumbuh dilepas oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi untuk diekspor ke Jerman dengan masa kontrak 10 tahun saat pengukuhan anggota Koperasi Anak Nagari Minangkabau di Kantor Gubernur Sumatera Barat, Senin (14/2).

Wakil Wali Kota Erwin Yunaz selaku Pembina Kedinasan Koperasi Anak Nagari Minangkabau juga hadir bersama Wal Asri selaku Penasehat dan Andiko Jumarel selaku Coach Pariwisata menyaksikan pemilik Randang Mutiara, Fibrianti Katarina dikukuhkan sebagai Ketua Koperasi Anak Nagari Minangkabau oleh orang nomor satu di Provinsi Sumatera Barat itu.

Erwin Yunaz mengatakan ekspor perdana Randang di bawah Koperasi Anak Nagari Minangkabau yang mengayomi UMKM Sumatera Barat ini merupakan pertanda baik, produk unggulan Kota Payakumbuh The City of Randang diterima oleh pangsa pasar mancanegara.

"Jumlah produksinya cukup besar dan akan bertambah terus," kata Erwin.

Dijelaskan Erwin, Randang yang diterima untuk diekspor adalah randang yang diproduksi di Sentra IKM Randang Kota Payakumbuh, karena memang telah memenuhi standar kualitas ekspor dengan mengantongi sertifikasi internasional seperti ISO 22.000, HACCP, NKV, BPOM, dan lain sebagainya.

"Koperasi hadir untuk pemasaran, wadah membantu UMKM sama-sama mencari peluang memasarkan produknya. Kita melihat industri di Sumbar yang sudah dapat nama, tapi kita belum melihat marwahnya menjadi penguasa pasar. Ini adalah wujud yang perlu dikawal, pemerintah bekerja mengawal dan merealisasikan ini," ujarnya.

Disamping itu, Erwin mengakui masih banyak UMKM yang mengadu kepada pemerintah, saat ini adalah zamannya berkolaborasi untuk berhadapan dengan orang-orang pelaku usaha yang besar di tingkat nasional dan internasional. Bahkan untuk mendapatkan pangsa pasar yang luas, pebisnis yang besarpun terjun ke market kecil.

"Dengan adanya koperasi, sebagai marwahnya orang minang. Banyak produk untuk kita kawal dan pasarkan, Randang salahsatunya. Randang adalah produk kecil, tapi bisa menghidupi negeri ini. Mengisi itu perlu kebijakan, harapan kita semoga gubernur dan kepala daerah lainnya di Sumbar bisa mengalokasikan anggaran untuk kemajuan koperasi," harapnya.

Terakhir, Erwin mengucapkan selamat untuk Koperasi Anak Nagari Minangkabau dan untuk ekspor pertama Bumbu Randang Mutiara ke Jerman.

"Selamat untuk kemajuan Randang asal Sumbar yang naik kelas," pungkasnya.

Dari sisi Pemilik Randang Mutiara sekaligus Ketua Koperasi Anak Nagari Minangkabau, Fibrianti Katarina memaparkan untuk ekspor bumbu Randang ke Jerman ini pihaknya mempersiapkan segala sesuatunya selama setahun. 

"Alhamdulillah, kontrak kita dengan Jerman selama 10 tahun, dan produk secara berkala dikirim per tiga bulan," terangnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Keluarga Minang (IKM) Jawa Timur Firman Tanjuang menyampaikan apresiasi atas berhasilnya ekspor bumbu Randang untuk ke dua kalinya ini ke Jerman.Selaku pembina koperasi ini, dirinya menyambut baik dan akan terus memberi motivasi kepada koperasi.

"Kami juga telah berkomunikasi dan berkolaborasi antara orang rantau dengan orang ranah. Kesepakatan kita adalah implementasi untuk bisa mengekspor Randang ini. Berikutnya akan ada kerja lainnya dengan daerah lain, dan kita terus mensupport. Apabila antara rantau dan ranah terjalin komunikasi yang baik, Insyaallah ekonomi Sumatera Barat meningkat," ulasnya. (Yon)

50 Kota,netralpost--Warga Baruah Gunuang, Kecamatan Bukit Barisan tak dapat menyembunyikan rasa sukacita pada Minggu (13/02/2022). Betapa tidak, Wisuda Tahfidz Qur'an Raudhatul Ilmi yang diselenggarakan di Pakan Raba'a Baruah Gunuang tersebut telah melahirkan 50 orang generasi penghafal Qur'an. Kebahagiaan warga semakin lengkap, karena pembukaan Wisuda Tahfidz ini dihadiri langsung Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, Anggota DPRD Limapuluh Kota Doni Ikhlas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indrawati, Kepala Dinas Perdakop dan UKM Ayu Mitria Fadri, dan Kepala Bagian Kesra Setdakab Limapuluh Kota Usman, serta unsur-unsur Forkopimca, Wali Nagari serta Niniak Mamak, Bundo Kanduang dan pemuka masyarakat. 

Dalam sambutannya pada pembukaan acara religius ini Bupati Safaruddin berpesan dengan pelaksanaan Wisuda Tahfidz Qur'an ini hendaknya anak-anak tambah giat menghafalkan Al-Qur'an dan ikut mengamalkan setiap ilmu yang telah dihafalkannya. Seterusnya Bupati Safaruddin juga mengajak para orang tua siswa untuk tetap semangat dalam memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya dan dapat memotivasi para orang tua lainnya untuk melaksanakan hal serupa.

Terakhir ia berharap penyelenggaraan Wisuda Tahfidz ini dapat dilaksanakan setiap tahun agar dapat terbentuk generasi yang Qur'ani agar kedepannya tercipta masyarakat Limapuluh Kota yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. *(Yon)

50 Kota,netralpost--Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Datuak Bandaro Rajo, bersama anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Doni Ikhlas dan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Limapuluh Kota, antarkan kue Hari Pers Nasional (HPN) untuk wartawan di Balai Wartawan (BW) Luak Limopuluah, Sabtu(12/2). 

Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja jurnalis yang disebut-sebut sebagai pilar Keempat demokrasi, Safaruddin sangat bangga dengan upaya para wartawan dalam melakukan kontrol sosial yang berorientasi untuk pembangunan daerah yang lebih baik."Saran, kritikan dalam bentuk tulisan dan penyebarluasan informasi melalui media massa sangat penting dalam pembangunan,"ucap Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin, Sabtu akhir pekan ini. 

Di hadapan puluhan wartawan yang tergabung dalam Balai Wartawan Luak Limopuluah dari berbagai latar belakang perusahaan media massa, Bupati kembali menegaskan pentingnya sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan wartawan. 

Pada kesempatan silaturahmi singkat itu, wartawan juga menyampaikan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan upaya terus membangun sinergitas. Kritikan, saran dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah sebaiknya didukung dengan pola-pola interaktif dan akomodatif. 

Anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Doni Ikhlas di hadapan wartawan juga akan berupaya memberikan yang terbaik untuk wartawan dalam hal-hal yang berhubungan dengan informasi publik."Kita berharap Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, Dinas Kominfo serta DPRD bisa bekerjasama dengan wartawan untuk membangun Limapuluh Kota,"ucap politisi muda Golkar, Doni Ikhlas. 

Menambahkan pernyataan usai mendengarkan saran dan masukan para wartawan, Bupati berharap kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga pejabat di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota, lebih informatif dan mampu berkolaborasi dengan para wartawan untuk pembangunan Limapuluh Kota lebih baik. 

Wartawan seperti Saiful Hadi, Nasrul Kenong, Dadang Esmana, Akmal, Robby, Ady, Eriwal, Ikhsan, Wahyu Uliadi, Aria, Bambang, Anton Aruan, Syafri Ario, Arya Irfanus, Edward, Rahmad Sitepu, Meddi Sulhendi dan sejumlah wartawan lainnya mengucapkan, terimakasih atas perhatian dan kunjungan serta kue HPN yang diantar bupati sebagai apresiasi terhadap tugas-tugas jurnalistik yang diemban para wartawan. 

Koordinator Balai Wartawan Luak Limopuluah, Arfidel Ilham juga menyampaikan terimakasih atas perhatian Kepala Daerah terhadap wartawan yang bertugas di Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh ini."Semoga salah satu tugas sebagai kontrol sosial yang diemban para wartawan, mampu jadi kontribusi nyata untuk pembangunan daerah yang lebih progresif,"harap Koordinator Balai Wartawan.(Yon)

50 Kota,netralpost--Neni Asnita, 47 tahun, warga Jorong Koto, Nagari Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh yang mengalami musibah kebakaran rumah mendapat perhatian dari Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo. Musibah kebakaran terjadi pada Sabtu kemarin (12/02) sekitar pukul 12.35 WIB itu telah menghanguskan rumahnya. 

Disela kegiatannya hari ini, Bupati Safaruddin turut hadir langsung dan memberikan semangat kepada korban yang berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah menengah atas negeri di Limapuluh Kota tersebut. Selain menghibur korban, Bupati Safaruddin juga meminta Neni Asnita beserta keluarga supaya bersabar dan berharap agar bangkit kembali. Seterusnya ia juga berpesan kepada masyarakat Simalanggang untuk selalu waspada terhadap berbagai potensi penyebab terjadinya kebakaran dan mengharapkan masyarakat untuk saling bahu membahu membantu tetangganya yang  mengalami kesusahan. "Apabila upaya ini telah kita lakukan maka mudah-mudahan musibah kebakaran dapat kita hindari, karena kerjasama dan peran aktif serta dukungan segenap lapisan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengatasi masalah ini", pinta Safaruddin.

Turut mendampingi Bupati pada kunjungan hari ini anggota DPRD Limapuluh Kota Doni Ikhlas, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Alfian, Plt. Kepala BPBD Ramadinol, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indrawati dan Kepala Dinas Perdakop dan UKM Ayu Mitria Fadri serta Camat Kecamatan Payakumbuh Jonianto. *(Yon)

"Ya hari ini Polda Sumatera Utara melakukan penggalian di dua kuburan korban penganiayaan kerangkeng milik Terbit," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi.

Lebih lanjut, dua kuburan yang digali itu berlokasi di Tpu Pondok VII, Kelurahan Sawit Sebrang dan Tempat Kuburan Keluarga Dusun VII Suka Jahe, Desa Purwobinangun, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat.

Hadi menyebutkan, penggalian kuburan itu melibatkan Dit Reskrimum Polda Sumut serta Tim Forensik RS Bhayangkara Polda Sumut.

"Digalinya kuburan ini untuk mendalami kasus adanya penghuni di kerangkeng milik Terbit yang meninggal dunia diduga menjadi korban penganiayaan," ungkapnya.

Disinggung mengenai apakah ada kemungkinan penggalian kuburan lainnnya, Hadi mengaku penyidik akan terus mendalaminya.

"Tentunya pasti akan kita lakukan seiring dengan hasil temuan tim di lapangan untuk pembuktian," tegas juru bicara Polda Sumut tersebut.

Sebelumnya, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, mengaku penyidik telah mendatangi kuburan yang diduga korban dugaan penganiayaan terhadap penghuni kerangkeng di rumah Bupati Langkat.

Menurutnya, penyidik bersama dengan dokter forensik rencananya akan membongkar kuburan itu. "Kalau dibongkar apa kepentingan dan hasil yang didapat nanti tim sedang bekerja dengan dokter forensik. Kemungkinan ada (dibongkar)," terangnya.

Panca menyebutkan, tim gabungan telah memintai keterangan sebanyak 64 lebih saksi terkait hal ini. "Progres teman-teman, sudah memeriksa 64 lebih saksi baik orang yang pernah tinggal di lokasi tersebut, ataupun keluarganya ataupun orang-orang yang mengetahui dugaan tindak pidana yang terjadi selama di tempat tersebut," sebutnya.

"Tahapan itu sudah ada di reserse, bekerjanya seperti itu dari mulai penyelidikan nanti akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah perkara ini layak untuk ditingkatkan ke penyidikan termasuk juga melakukan pemeriksaan kepada siapapun yang kita butuhkan untuk memberikan keterangan terkiat perkara tersebut," pungkasnya.(**)

 _draft fin

Limapuluh Kota,netralpost--Di tengah lesunya pertumbuhan ekonomi di daerah menyusul dampak Pandemi Covid-19, pemerintah daerah diharapkan menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang mampu menstimulus aktivitas perekonomian masyarakat. Terlebih bila Pandemi Covid-19 melandai, seyogyanya perencanaan pembangunan yang disusun hendaknya memiliki daya ungkit untuk  membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi daerah. Perekonomian Kabupaten Limapuluh Kota berpeluang untuk pulih jika menyusun  perencanaan pembangunan dengan mengandalkan potensi pertanian yang terkoneksi dengan sektor pengolahan serta  menunjang kepariwistaaan. 

Demikian rangkuman dari tinjauan umum Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Indenpenden Tingkat Provinsi Sumatera Barat terhadap dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota pada  gelaran Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahap II. Kabupaten Limapuluh Kota bersama lima kabupaten/kota lainnya, secara marathon dinilai oleh tim penilai utama dan tim penilai independen, untuk ditetapkan sebagai yang terbaik se-Sumatera Barat di sisi perencanaan, yang selanjutnya dinominasikan untuk tingkat Nasional. Penilaian Tahap II oleh kedua kategori tim terdiri unsur birokrasi, akademisi dan pers itu dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Limapuluh Kota di Labuh Basilang, Payakumbuh, Sabtu (12/02/2022). 

Sebelum tinjauan umum oleh Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen yang dipimpin Wakil Ketua Tim Kuartini Deti, terlebih dahulu Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo memaparkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Limapuluh Kota disusul Pelaksana Tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Aimel Nazra menyampaikan presentasi tentang visi dan misi daerah yang selanjutnya dituangkan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2022. Turut hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra, jajaran Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemkab Limapuluh Kota, Wali Nagari dan pelaku industri kecil dan mikro.

Dalam kesempatan presentasi Bupati Safaruddin memaparkan lima misi daerah antara lain, peningkatan sumber daya manusia, perekonomian dengan keunggulan lokal dan regional, nagari sebagai poros pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi pembangunan serta peningkatan infrastruktur. “Selanjutnya ini kita susun dalam ke dalam program prioritas peningkatan infrastruktur IKK Sarilamak, pariwisata dan pertanian,” jelas Bupati Safaruddin.  Sektor pariwisata dianggap Bupati Safaruddin sangat menjanjikan dalam menyumbang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tak bisa dilepaskan dengan keindahan alam _“Luak Limopuluah”_, kekayaan adat dan budaya serta aneka ragam kuliner khas daerah. Untuk memberdayakan sektor pariwisata juga dilakukan penumbuhan 50 destinasi wisata berbasis nagari. Pemberdayaan kepariwisataan tak mungkin dilakukan hanya oleh Limapuluh Kota, program-program prioritas perlu dilakukan sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.” kata Bupati Safaruddin. 

Limapuluh Kota optimis dengan strategi itu, karena dengan modal sinergitas yang terjalin baik antara eksekutif  dan legislatif. Indikasi hubungan baik tersebut, kata Bupati Safaruddin, dibuktikan melalui kemampuan Pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai daerah tercepat dalam menetapkan peraturan daerah tentang APBD 2022 di Sumatera Barat. Percepatan penyelesaian kebijakan daerah yang juga tak bisa dilepaskan dari peran DPRD Limapuluh Kota bertujuan untuk mempercepat realisasi pembangunan fisik di Limapuluh Kota. "Kami sadar rencana yang dimiliki tentu saja memiliki kekurangan, dengan dilaksanakan penilaian ini diharapkan para tim penilai memberikan masukan terhadap celah-celah dalam rangka mematangkan kinerja pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota kedepan", ujar Bupati Safaruddin. Berbicara tentang hasil penilaian, Bupati Limapuluh Kota berharap hal ini akan dijadikan acuan utama Pemerintah Daerah untuk membangun Limapuluh Kota yang lebih maju di masa depan. 

Mendukung  penjelasan Bupati,  Plt. Kepala Bappelitbang, menerangkan bahwa perencanaan pembangunan Limapuluh Kota dititikberatkan pada upaya menggali potensi sektor unggulan untuk dikembangkan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Penilai PPD Kuartini Deti Putri mengatakan seleksi tahun ini mencakup penilaian atas aspek pencapaian dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Keterkaitan dan Konsistensi, Kelengkapan dan kedalaman dokumen, proses penyusunan RKPD, dan inovasi yang dikembangkan serta penilaian khusus terkait pelaksanaan pembangunan di daerah. Hasil penilaian ini akan menentukan Kabupaten dan Kota yang terbaik di tingkat Sumatera Barat dan menjadi utusan provinsi untuk penilaian tahap selanjutnya di tingkat Nasional. Seterusnya ia mengatakan titik berat dalam penilaian ini bukan hanya menjadi yang terbaik di tingkat Provinsi tetapi menjadi pencari solusi handal bagi masyarakat ketika terbentur pada suatu permasalahan. *(Yon)

Adapun lokasi vaksinasi meliputi Kab. Wonogiri, Jepara, Grobogan, Kendal, Pekalongan, dan Kota Magelang sendiri.

Kabinda Jawa Tengah Brigjen TNI Sondi Siswanto menjelaskan bahwa gejala Covid-19 Omicron terbilang ringan, namun angka penularan yang tinggi memicu kekhawatiran pemerintah. Karena itu pemerintah tetap merekomendasikan penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat agar fasilitas kesehatan tidak dibanjiri pasien Covid-19.

Selain itu, dikatakan Kabinda Jateng bahwa Presiden Joko Widodo telah mengapresiasi peran The Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A) dalam mendorong pengembangan dan akses yang berkeadilan terhadap obat, alat diagnostik, dan vaksin Covid-19 yang merupakan bagian penting arsitektur kesehatan dunia.

"ACT-A merupakan bagian penting arsitektur kesehatan dunia sekaligus bukti nyata manfaat multilateralisme. Ke depannya peran ACT-A masih sangat dibutuhkan, termasuk untuk menjembatani ketimpangan vaksinasi global. No one is safe until everyone is," kata Presiden Joko Widodo dalam pidatonya untuk ACT-A sebagaimana ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden pada Rabu (9 Februari 2022) kamarin," ujar Kabinda menirukan kutipan Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Kabinda Jawa Tengah juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dan untuk sementara jangan bepergian keluar negeri terlebih dahulu.

"Jangan panik, tetap patuhi protokol kesehatan. Indonesia Sehat Indonesia Hebat," terang Kabinda Jateng.

Sementara menurut Ketua Perkumpulan Wartawan Online (PWO) Magelang Raya, M. Arif Saefudin menjelaskan, untuk mengisi Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2022, PWO Magelang Raya mengadakan aksi sosial salah satunya mengadakan vaksinasi massal Covid-19 di Kota Magelang. Dalam pelaksanaannya ini, PWO Magelang Raya menggandeng BIN Jawa Tengah, Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Puskesmas yang ada di Kota Magelang.

"Hari ini adalah hari ke-6 pelaksanaan vaksinasi yang kita laksanakan, dimulai dari mulai Sabtu (5/2/2022) kemarin. Vaksinasi kita sasar ke para pelajar usia 6-11 tahun dan masyarakat umum dengan sasaran vaksin jenis Booster. Semoga target yang kita rencanakan bisa terwujud," jelas Arif ketua pwo magelang raya dan sekaligus kordinator acara tersebut.

Pelaksanaan vaksinasi hari ke-6 (enam) ini dilaksanakan di 4 (empat) lokasi yang berbeda. Seperti di SD Rejowinangun Selatan 2 Kota Magelang, TK Dharma Yusiwi 2 Kota Magelang, Puskesmas Pembantu Magersari Kota Magelang dan SDN Jurangombo 5 Kota Magelang. (Arif)

H.Yos Sariadi Resmikan Pembukaan Jalan Lingkar Bukik Lumuik Nagari Simpang Sugiran

50 Kota,netralpost--Pembukaan Jalan Lingkar Bukik lumuik, Jalan tersebut berawal dari Surau Damar ke Solok yang berada di Nagari Simpang Sugiran Kecamatan Guguak Kabupaten 50 Kota,merupakan Pokoir H.Yos Sariadi Ketua Fraksi PKS tahun 2021 telah rampung diselesaikan

H.Yos Sariadi dalam keterangannya menyatakan : " BKK/Kota ( Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ) merupakan salah satu skema pembiayaan kegiatan melalui Pokir, dengan BKK/Kota kita bisa menitip Pokir disana dengan S/K Bupati Kabupaten Limapuluh Kota. Alhamdulillah sekarang udah rampung dan Hari ini bisa kita resmikan " ungkap Pak haji kepada awak media, Kamis 10 Februari 2021.

Jalan tersebut merupakan akses alternatif bagi sebagian masyarakat menuju Lahan lahan pertanian mereka.Dengan terbukanya akses jalan tersebut sehingga masyarakat nagari simpang sugiran khususnya bisa mempermudah serta mempersingkat waktu mereka dalam membawa hasil perkebunan dan pertanian.

Jalan Sepanjang 1.5 kilo meter dengan RAB senilai 100 juta tersebut, terealisasi berkat pengusulan masyarakat kepada Anggota DPRD Limapuluh Kota H.Yos Sariadi melalui Reses tahun 2020.

Pelaksanaan Pokir tersebut melalui skema BKK sehingga bisa dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat.

Pj. Wali Nagari Erizulman mengucapkan ribuan terima kasih yg tak terhingga kepada Bapak H.Yos Sariadi angggota DPRD dari Partai PKS Yg telah memberikan Pokok pokok pikiran ( Pokir ) tahun 2021 ini.

" Kami mewakili Masyarakat Nagari Simpang Sugiran mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada Anggota dewan kita Bapak H.Yos Sariadi yang selalu mendengar dan bergandengan tangan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat khususnya melalui Pokir. Semoga dengan terbuka jalan tersebut bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat penggunanya " ujar Wali Nagari Simpang Sugiran Errizulman. Pada kesempatan tersebut juga dihadiri oleh Camat Guguak, Tokoh tokoh Masyarakat dan tentunya Masyarakat Nagari Simpang Sugiran.

Jalan yang dibiayai melalui BKK ( Pokir ) dan tambahan swadaya masyarakat Nagari Simpang sugiran dengan 10 orang Tenaga Swadaya dari Masyarakat . Specifikasi Jalan setelah rampung adalah Panjang Jalan 1,5 Km dengan Lebar 4 M. (Yon)

Seperti diketahui, ribuan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP diturunkan ke desa tersebut Selasa (8/2/2022) dua hari lalu dengan dalih untuk mengamankan proses pengukuran lahan tambang batu andesit yang dibutuhkan untuk pembangunan Waduk Bener.

Mereka mencopot spanduk penolakan Bendungan Bener dan mengejar beberapa warga sampai ke hutan dan menangkap serta menahan lebih dari 60 warga yang berusaha menolak rencana tambang andesit itu di desa mereka. Bersama para warga desa itu, ditangkap pula Seniman Yayak Yatmaka, Danil dari LBH Yogyakarta dan lima orang lain yang bergabung dalam kelompok Solidaritas untuk Warga Wadas.  

Kendati Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah memberikan pernyataan permintaan maaf atas kejadian tersebut, petisi yang digagas oleh Koalisi GEMPADEWA di Change. Org yang dilansir dua hari lalu itu terus bergulir dan meningkat cepat dukungannya. Pada pukul Kamis (10/2/22) menjelang tengah malam, telah tercatat lebih dari 33.600 pendukung yang ikut menandatangani petisi ini. 

Dengan jumlah tersebut, petisi ini kian mendekati target 35.000 tandatangan yang akan membuatnya menjadi salah satu petisi yang paling banyak ditandatangani di Change.Org. Terlebih lagi, tensi suasana terus meningkat eskalasinya dan hingga Kamis (10/2/2022) pagi ini, aparat dalam jumlah besar masih terus didatangkan ke Desa Wadas.   

Dalam petisi “Hentikan Rencana Pertambangan Batuan Andesit di Desa Wadas” tersebut, Koalisi GEMPADEWA menjelaskan dengan gamblang perihal kekhawatiran warga Desa Wadas akan dampak lingkungan yang mungkin bisa terjadi pada desa mereka bila tambang andesit itu dilanjutkan. 

 Sedikitnya, ada beberapa poin penting yang dituangkan dalam petisi ini.

Pertama, menurut warga Wadas, kebutuhan batuan andesit yang tak sedikit untuk Waduk Bener, akan menghabiskan Sebagian besar wilayah desa serta merusak 28 titik sumber mata air yang menjadi sumber pengairan pertanian desa tersebut. Dampaknya, tak hanya lahan pertanian rusak, para petani pun akan kehilangan mata pencarian. 

Hal kedua yang dikhawatirkan warga adalah lokasi geografis desa. Tanpa adanya tambang batuan andesit itu, kondisi Desa Wadas sudah cukup rentan mengalami longsor karena berada di Kecamatan Bener yang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo 2011-2031, merupakan bagian dari Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor.

 “Penambangan batu andesit di sini tentu akan membuat Desa kami akan makin rentan kena longsor,” kata seorang warga yang tak bersedia disebutkan namanya. 

Kekhawatiran warga tersebut cukup beralasan karena untuk memasok batuan bagi pembangunan Waduk Bener itu, sebagian besar Desa Wadas yang memiliki luas 145 hektare itu akan dijadikan tambang batuan andesit. 

Bentrok warga dengan aparat, seperti disebutkan dalam petisi, terjadi sejak sosialisasi pematokan tanah. 

“Tiap kali  kami melakukan penolakan,  aparat akan menarik, memukul, menendang, menginjak, dan menjambak kami,” kata sumber tersebut. 

Beberapa video bentrokan, seperti yang terjadi pada Selasa lalu, diunggah ke akun Instagram warga Desa Wadas, @wadas_melawan untuk memberi tahu masyarakat luas apa yang terjadi di desa tersebut. “Bisa lihat di akun IG @wadas_melawan dan banyak video yang viral,” tambahnya. 

Stigmatisasi negatif juga dialami Warga Wadas yang ingin mempertahankan hak dan memperjuangakan kelestarian alam Desa Wadas.  

“Kami dapat stigma sebagai provokator, ditunggangi anarko, tidak paham permasalahan, dan seterusnya,” katanya kesal.

 Hal ini juga dialami warga Wadas waktu menggelar Mujahadah dan doa bersama untuk menghentikan rencana sosialisasi pematokan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener dan tambang batu andesit di desanya. 

Koalisi Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) bermula dari gagasan untuk membuat paguyuban guna memudahkan komunikasi warga dalam upaya-upaya mereka mempertahankan hak atas lahan desa. Saat ini, akun @wadas_melawan yang ada di berbagai platform media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, Tiktok dan Yotube, menjadi saluran informasi resmi dari warga Wadas tentang perkembangan terkini yang berlangsung di desa mereka, serta ikut mendukung warga Wadas dengan memberi solidaritas melalui petisi “Hentikan Rencana Pertambangan Batuan Andesit di Desa Wadas” yang dibuat oleh Koalisi Gempadewa.(***)

Sejak hari  Senin, 7 Februari 2022, ribuan personil Kepolisian memang sudah berkumpul dan melakukan apel di Polres Purworejo. 

Direktur Eksekutif WALHI Yogyakarta, Halik Sandera, juga  mendapat informasi bahwa sore harinya ribuan personil tersebut mendirikan beberapa tenda di Lapangan Kaliboto yang lokasinya tak jauh dari pintu masuk ke Desa Wadas. Pada malam harinya, hanya Desa Wadas yang mengalami mati lampu dan hilang sinyal. “Ada indikasi kesengajaan dalam mematikan listrik dan membuat down sinyal di Desa Wadas, karena hanya terjadi di satu lokasi tidak di Desa sekitar yang lain.” terangnya.

Polisi, membawa paksa salah satu pengurus organisasi Gempa Dewa (Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas). Warga yang hendak sholat ke masjid pun ditangkap. Aparat terus melakukan intimidasi termasuk menyita seluruh pisau yang sedang digunakan untuk aktivitas membuat besek dan memasak oleh ibu-ibu. Ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya di halaman rumah dibentak-bentak dan warga yang ditangkap semakin banyak. 

Berkaitan dengan kejadian ini, Halik, mendesak atensi dari Kapolri.

“Kapolri harus memberi atensi terhadap persoalan ini. Tindakan sewenang-wenang Kepolisian terhadap warga Desa Wadas sama sekali tidak menunjukkan komitmen terhadap semangat perlindungan Hak Asasi Manusia dan sikap humanis dari Kepolisian”, terang Halik  menagih komitmen Kepolisian untuk lebih bersikap humanis dalam menghadapi rakyat.

Fanny Tri Jambore, Manajer Kampanye Tambang dan Energi WALHI, menyatakan keprihatinannya dan mengutuk keras tindakan Kepolisian. Pasalnya selain tanpa didahului oleh surat pemberitahuan, kegiatan ini mustinya dihentikan mengingat paska Putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam amarnya memerintahkan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. 

“Kegiatan pengadaan tanah untuk quarry Bendungan Bener mustinya dihentikan sebagaimana seluruh PSN yang harus ditangguhkan terlebih dahulu. Kegiatan untuk PSN yang menyandarkan pada UU Cipta Kerja ditangguhkan berdasarkan Putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020”, ungkapnya. WALHI meminta penyelenggara negara untuk tunduk terhadap Putusan MK. “Presiden harus mampu menunjukkan sikap patuh terhadap hukum,” imbuhnya. 

Berkaitan dengan quarry yang merupakan kegiatan pertambangan, Fanny menyatakan, mustinya ada IUP untuk sebuah aktivitas yang kaitannya adalah pertambangan, baru setelah itu melakukan pembebasan lahan, “Ini kok quarry untuk Bendungan seperti special kedudukannya. Ia tidak mempunyai IUP dan difasilitasi pengadaan tanahnya, berbeda dengan kebutuhan quarry di proyek kepentingan umum lainnya.”

WALHI mendesak Gubernur dan kepolisian untuk Patuh dan tunduk terhadap Putusan MK dan membatalkan proses pengadaan tanah quarry untuk bendungan Bener; Menghentikan pengukuran tanah dan rencana pertambangan di Desa Wadas, Bener, Purworejo; Menarik mundur aparat kepolisian dari Desa Wadas serta menghentikan kriminalisasi dan intimidasi aparat terhadap warga Wadas; dan Membebaskan warga Wadas yang ditangkap oleh Polresta Purworejo.(**)

dipaksa pemerintah, sehingga agak terganggu seperti saat ini," tutur aktifis HAM Natalius Pigai.

Karena itu lanjut dia rakyat mestinya protes terhadap subjek pembangunan dalam hal ini Kementerian PUPR, Kementerian Pertanahan dan Pemerintah Daerah.

Aktivis Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan seyogyanya gejolak yang terjadi di desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah tidak perlu terjadi jika pemerintah mengajak elemen masyarakat berpartisipasi dalam kebijakan pembangunan, pasalnya aparat kepolisian hanya sebagai alat negara.

"Soal Wadas Purworejo mendapat simpati kita semua karena riak-riak semacam ini tidak perlu terjadi jika para pihak dalam hal ini Kementerian PUPR, Kementerian Pertanahan dan Pemprov Jawa Tengah mau melaksanakan pembangunan partisipasif," kata Natalius Pigai dalam keterangannya, Rabu 9 Februari 2022.

Dikatakan Pigai dalam konteks HAM dan Pembangunan atau Human Right and Development aspek partisipasi adalah variabel terpenting dan utama.

"Pembangunan berbasis HAM atau right based development pihak yang terkait langsung (subjek) adalah negara dalam hal ini Kementerian PUPR, Badan Pertanahan dan Pemerintah Daerah maka aparat kepolisian hanya sebagai alat negara," tuturnya

Kendati demikian dia menyayangkan sikap aparat hukum yang melakukan penangkapan terhadap warga Desa Wadas, meski aparat kepolisian hanya melaksanakan tugas, diduga dipaksa pemerintah.(**)