NetralPost.net

Payakumbuh,netralpost-- Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pemandangan umum atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD setempat, Jumat (27/5).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus serta dihadiri oleh anggota DPRD dan Sekwan Yon Refli. Sementara itu, Wali Kota Riza Falepi diwakili oleh Sekda Rida Ananda bersama Pejabat di Lingkungan Pemko Payakumbuh.

Juru Bicara Fraksi Demokrat Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah dalam paparannya mengatakan Fraksi Partai Demokrat sangat mengapresiasi pemberian Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh TA 2021 oleh BPK RI. 

"Penghargaan ini merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan pemerintah daerah bersama OPD di lingkup pemerintahan Kota Payakumbuh dalam hal pengelolaan keuangan daerah, dan sudah 8 kali berturut-turut semoga kedepannya ini bisa kita pertahankan dan kita tingkatkan lagi," kata Fahlevi Mazni.

Lebih lanjut, disampaikannya Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi langkah-langkah strategis Pemerintah  Kota Payakumbuh atas upayanya untuk tetap meningkatkan sistim pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan hasil rekomendasi DPRD pada pandangan umum fraksi dan pada rapat-rapat terdahulu. 

"Namun di sisi lain kita semua mengetahui dengan hal yang menimpa saudara kita pada suatu OPD dengan adanya persoalan hukum yang mana prosesnya sedang berjalan, ini juga menandakan bahwa opini WTP yang kita peroleh belum menjamin bahwa penggunaan anggaran betul-betul transparan dan tepat sasaran. Fraksi Partai Demokrat merasa sedih dan juga mendoakan agar saudara kita yang terlbat masalah bisa menjalani proses hukum dengan sebaik-baiknya dan keluarga juga tabah dalam menjalani. Kami juga Apresiasi terhadap aparat penegak hukum yang sudah bekerja maksimal dan mendorong upaya-upaya dalam proses penegakkan hukum di negara yang kita cintai ini," kata Ketua KAN Air Tabit itu.

Selanjutnya, terkait realisasi PAD TA 2021 sebesar Rp. 90,2 M dari target Rp. 93,42 M. Menurut pandangan Fraksi Demokrat jika dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar 115 M, ini mengalami penurunan yang cukup signifikan karena kita tahu dampak dari pandemic global sudah berangsur membaik dari dari tahun 2020 namun belum linear terhadap tingkat perekonomian Kota Payakumbuh artinya ada penurunan sebesar Rp 25 Milyar dari tahun sebelumnya. 

Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah kota beserta jajarannya bisa bekerja maksimal dalam hal peningkatan PAD tahun berikutnya dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap segala potensi pendapatan asli daerah. Di samping hal tersebut Fraksi Demokrat juga mendorong Tim anggaran pemerintah Daerah untuk lebih teliti lagi dalam aspek perencanaan karena kami melihat masih ada ketidakcermatan dalam menentukan target capaian. 

"Dari hasil pencapaian PAD belum mencerminkan perencanaan dan asumsi yang didukung oleh data yang valid dalam proses penyusunan perencanaan," jelasnya.

Fahlevi Mazni menambahkan, terkait belanja yang realisasi sebesar 677,72 M dimana belanja operasi realisasi sebesar 91,41% dan belanja modal hanya terealisasi 87,56 %. Fraksi Demokrat mendorong orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi. 

"Untuk itu Fraksi Demokrat memberikan catatan agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus didahulukan dan harus ada semangat afirmasi yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Payakumbuh," katanya.

Fahlevi Mazni juga menyampaikan berkenaan dengan hal umum lainnya seperti melihat kondisi lapangan tentang pengelolaan parkir, baik pada hari hari biasa apalagi pada saat hari libur, meminta kepada Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan pengelolaan parkir melalui beberapa hal.

Pertama jumlah titik parkir agar di tinjau ulang, baik untuk retribusi parkir di tepi jalan maupun Pajak Parkir, karena ada beberapa titik yang lepas. Kedua agar dilakukan uji petik secara berkala dengan menggandeng pihak terkait. Ketiga waktu jam parkir di luar ketentuan perda bagaimana pengawasannya, keempat agar diupayakan pembayaran parkir non tunai, serta kelima agar terus diupayakan pembangunan gedung parkir, karena memang sudah menjadi kebutuhan.

"Kami juga menyikapi maraknya permintaan sumbangan yang belum jelas dasar hukumnya, kedepan Pemerintah Daerah dapat menertibkan dengan membuat Edaran yang mengatur tatacara atau mekanisme nya. Mohon penjelasan," katanya.

Fraksi Demokrat juga mencatat kalau saat ini masyarakat disuguhkan pemandangan kota yang kurang nyaman, ini dapat dilihat dengan pemasangan berbagai macam kabel udara oleh pihak terkait, apakah itu PLN, Telkom, TV Kabel. 

"Masyarakat tidak tahu standarnya seperti apa, tinggi minimal berapa, panjang bentangngan maksimal berapa, standard kabel apa dan lain sebagainya, sehingga kabel terpasang kelihatan sangat semrawut, yang mungkin pada saatnya akan sangat berbahaya," jelasnya.

Terakhir, Fraksi Demokrat berharap kepada Pemerintah Daerah agar terus berupaya menyelesaikan permasalahan tapal batas yang sampai saat ini masih belum juga tuntas. Sementara batas antara kelurahan yang tidak bersinggungan dengan kabupaten lain, agar diselesaikan. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Fraksi Partai PPP menyampaikan pemandangan umum atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD setempat, Jumat (27/5).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus serta dihadiri oleh anggota DPRD dan Sekwan Yon Refli. Sementara itu, Wali Kota Riza Falepi diwakili oleh Sekda Rida Ananda bersama Pejabat di Lingkungan Pemko Payakumbuh.

Juru Bicara Fraksi PPP Edward DF menyampaikan dari Nota Ranperda yang disampaikan tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 terlihat bahwa Pendapatan Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 682 miliar lebih, terealisasi sebesar RP. 677 miliar lebih,- atau sebesar 99,25 %, dimana Pendapatan Asli Daerah dianggarkan Rp. 93 miliar lebih terealisasi sebesar Rp.  90 miliar atau 96,64 %. 

"Karena kebijakan Pemerintah Pusat akibat wabah Virus Corona maka pendapatan dari dana transfer menurun dari tahun 2020 sehingga Pendapatan Daerah berkurang," katanya.

Edward DF memaparkan dari gambaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disampaikan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan beberapa pandangan.

Pertama, Edward menjelaskan secara garis besar Pemerintah Kota Payakumbuh telah merealisasikan program kerja yang direncanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yang dituangkan dalam APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021, hal ini terbaca dalam capaian indikator-indikator rencana kerja pembangunan daerah yang teraplikasi pada masing-masing OPD baik dalam bentuk pembangunan fisik, ekonomi, sosial maupun budaya. 

"Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyadari sangat diperlukan penguatan-penguatan kedepan terutama sekali peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk peningkatan kinerja kedalam maupun dalam mengadopsi aturan-aturan yang lebih tinggi," katanya.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendorong langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah seperti Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Restribusi Daerah.

"Harapan kami agar kedepannya data primer wajib pajak dan objek pajak memang bisa didapatkan langsung oleh Pemerintah Kota. Dalam Pajak dan Retribusi ini Pemko harus ada ketegasan dan ketegaan," ujar Edward.

Edward juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pemerintah Kota dalam menata dan menertibkan kuliner malam dipusat pasar tradisional Kota Payakumbuh antara lain melalui banner dan penertiban parkir.

"Kami mengharapkan agar kedepannya Pemerintah membuatkan kajian terhadap sistem perparkiran dan pengelolaannya melalui Badan Usaha Milik Daerah, khusus terhadap kesemerawutan yang terjadi di Pasar Ibuh agar secepatnya dicarikan solusinya sehingga pengunjung pasar tidak seenaknya membawa kendaraan keluar masuk los dalam pasar. Kondisi ini masih sangat bisa diatasi mengingat dipasar ibuh barat masih banyak lahan yang bisa dijadikan untuk pembuatan tempat parkir," terangnya.

Dalam penegakan hukum, Edward mengaku, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sepakat dengan aparat penegak hukum. Namun diharapkan dalam penegakan hukum tersebut jangan sampai ada intervensi. Sebagai contoh dengan ditersangkakan dan ditahannya lima ASN dan dua orang pihak swasta yang diduga melakukan korupsi dalam pengadaan APD Covid-19,  hendaknya ada pertimbangan hukum terhadap tersangka, terutama tersangka perempuan.

"Kepada pemerintah, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga meminta memberikan bantuan hukum dan memberikan jaminan penangguhan penahanan terhadap tersangka dalam mereka menjalani proses hukum. Serta menunjuk Pelaksana Tugas Direktur RSUD Dr. Adnaan WD dan pejabat lain yang terlibat sehingga pelayanan terhadap masyarakat dan manajemen rumah sakit tetap lancar," jelasnya.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap agar Pemerintah Kota memperhatikan dan meninjau ulang tentang kebijakan untuk honor RT/RW, Guru Honor dan Insentif LPM. 

"Kemudian ada informasi yang beredar di medsos bahwa ratusan RW dan RT pada tahun ini tidak dibayarkan honornya. Mohon penjelasan," kata Edward.

Edward DF juga mengharapkan agar program pembangunan/infrastruktur benar-benar dimaksimalkan, mulai dari perencanaan, proses lelang dan pelaksanaan agar tidak terjadi lagi proyek yang tidak diselesaikan menurut semestinya. Dan yang lebih penting adalah pemeliharaan terhadap aset yang telah ada, terutama sekali adalah sarana dan prasarana olah raga serta bangunan lainnya. 

"Begitu pula terhadap pembangunan perumahan oleh pengembang OPD terkait harus melakukan pengawasan terhadap izin yang diberikan sehingga tidak sampai merugikan masyarakat lainnya," ulasnya.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sangat memberikan dukungan terhadap Pemko tentang pembangunan mini market di kota ini. Tapi dalam pembangunannya ada yang sampai merusak infrastruktur jalan yakni trotoar bagi pejalan kaki. Kemudian pihak terkait mesti pula melakukan pengawasan terhadap fasilitas yang ada terutama sekali masyarakat yang memanfaatkan jalan ataupun trotoar untuk berjualan dan usaha lainnya.

Sehubungan dengan TPA Regional yang ada di Kecamatan Payakumbuh Selatan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta penjelasan tentang masa kontrak dan proses operasionalnya kepada Pemerintah Kota Payakumbuh serta menyarankan kalau hanya akan merugikan masyarakat Payakumbuh agar segera ditutup untuk daerah lain, yang membuang sampahnya di TPA Regional tersebut.

Kemudian, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan ke lapangan terhadap pohon-pohon pelindung yang telah mengancam keselamatan rumah penduduk dan masyarakat. Apalagi di dekat pohon-pohon pelindung terdapat jaringan listrik. Hendaknya Dinas LH  jangan setelah ada laporan masyarakat baru melakukan survei. 

Terakhir, dalam penempatan pejabat di setiap OPD, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menghimbau Pemko agar benar-benar memfungsikan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat) sehingga orang-orang yang mengisi jabatan tersebut benar-benar orang yang punya kompetensi dan terukur sesuai dengan pangkatnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Fraksi Partai Golkar menyampaikan pemandangan umum atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD setempat, Jumat (27/5).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus serta dihadiri oleh anggota DPRD dan Sekwan Yon Refli. Sementara itu, Wali Kota Riza Falepi diwakili oleh Sekda Rida Ananda bersama Pejabat di Lingkungan Pemko Payakumbuh.

Juru Bicara Fraksi Golkar Wirman Putra Dt. Mantiko Alam menyampaikan pemandangan umum Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Payakumbuh, berupa kritik, saran, dan masukan.

Wirman mengatakan dengan telah normalnya kembali kondisi Kota Payakumbuh dari Covid-19 perubahan status dari pandemi menjadi endemi, maka pendapatan daerah sudah dapat diperhatikan dari beberapa hal seperti pengelolaan parkir, pajak hotel dan restoran, Dana Insentif Daerah (DID), serta peningkatan prestasi kerja dan jeli terhadap OPD yang indikatornya akan dinilai. 

"Terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), kami meminta agar OPD lebih siap baik dalam segi data dan perencanaan yang matang," harapnya.

Untuk bidang pendidikan yang merupakan gerbang kemajuan, Wirman meminta dari waktu ke waktu harus ditingkatkan Pengetahuan Anak Didik, ini bisa dicapai tentu bersumber Kepada Pendidiknya sendiri (SDM)nya. 

"Dalam kondisi seperti sekarang hendaknya mengelola pendidikan, pemerintah dan semua pihak tetap berlakunya Prokes, tidak cepat puas dan tetap hati-hati," ujarnya.

Di Bidang Pertanian yang merupakan kunci tumbuh suburnya kehidupan rakyat, khususnya sawah yang ditanam padi, sangat menentukan tingkat kesejahteraan petani, Wirman mendorong pemerintah lewat dinas terkait mengeluarkan bantuan apa saja, menyalurkan bantuan perbaikan irigasi serta tali irigasi sawah.

"Sayang dalam pelaksanaan proyek pada umumnya asal jadi saja contoh sebelum dijadikan proyek air berlimpah ruah setelah jadi proyek air kering kerontang, pengawasan dibelakang meja dan di atas kertas," tegasnya.

Sementara dalam bidang PU, Wirman mengharapkan pembangunan-pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi kepada output saja tetapi juga berorientasi kepada outcome, impact dan benefit. 

Untuk Bidang Kesra, Fraksi Golkar berharap agar Kesra dan  Kemenag harus memfasilitasi perkembangan masjid, baik dalam pengembangan fisik maupun aktifitas, kemudian peringatan-peringatan hari besar Islam agar dapat lebih disemarakkan. 

"Mesjid merupakan indikasi tegaknya siar Agama Islam dan menjadi bukti Umat yang taat dan patuh kepada Khaliknya, maka dimasa transisi ini Fraksi kami Fraksi GOLKAR menegaskan Pembangunan  Mesjid Agung Payakumbuh harus dilaksanakan sesuai rencana dan  tidak ditunda-tunda," jelasnya.

Wirman juga mengingatkan agar pelaksanaan zakat harus dijawab sesuai kaidah dan tuntunan Agama Islam yang berlaku, jelas dalam tuntunan tersebut dijelaskan serincirincinya kalau ada yang menyimpang atau diluar tuntunan tersebut itu merupakan Pelanggaran Hukum Islam. 

"Tidak ada paksaan terhadap zakat tetapi merupakan Kewajiban bagi yang wajib zakat itu jelas, jadi jangan ada kiat lain yang menyimpang, bahaya dunia akhirat," ujarnya.

Fraksi Golkar juga menyebutkan, kalau memandang dan merenungkan saat ini, semua orang melihat Kota Payakumbuh seolah-olah seperti gadis yang sedang bersolek dan seperti pemuda yang tampan gagah, semuanya itu baru sekarang bisa nikmati, karena bersih dan indahnya aliran pelataran sungai Batang Agam.

Mengingatkan kinerja pemerintah daerah, Wirman Putra bercerita kembali tentang masa dulu Batang Agam sangat kotor dan jorok dimana-mana sangat menjijikkan. Pada Tahun 2007-2012 Wali Kota Payakumbuh dijabat oleh Josrizal Zein asli penduduk Kenagarian Payobasuang Kecamatan Payakumbuh Timur. Setelah Wali Kota Josrizal Zein mempelajari dilapangan dan konsultasi, Dia mempunyai ide dan gagasan bahwa aliran pelataran Batang Agam harus bersih dan bermanfaat untuk masyarakat sekaligus dijadikan daerah wisata lokal. 

Masa berganti musim beralih saatnya Wali Kota Josrizal Zein menyerahkan estafet kepemimpinan Wali Kota Payakumbuh dari kepada Wali Kota Riza Falepi Tahun 2012-2017. Pembangunan sungai Batang Agam terus dilanjutkan oleh Wali Kota Roza Falepi sampai seperti sekarang rakyat merasa ikut memiliki dan memelihara. 

Pada masa Fahmi Rasyad menjadi Wali Kota Payakumbuh punya gagasan ingin mempunyai kantor tempat kerja yang layak, memadai agar dapat melayani masyarakatnya dangan baik, maka Fahmi Rasyad membangun pondasi kantor Balai Kota yang baru, tetapi apa daya tugas selesai wali kota berganti sayang pembangunan kantor tersendat seperti belum diujudkan, tidak berapa lama datang penyelamat, diselamatkan oleh Wali Kota Josrizal Zein dan ditempati serta kebanggaan bagi warga Payakumbuh ini disajikan agar jelas benang merahnya. 

"Kata orang-orang tua kita gajah mati maninggakan gadiang, harimau mati maninggakan bolang manusia mati maninggakan jaso. Hakikatnya Pembangunan Suatu Daerah adalah usaha bersama, kalau Pembangunan tidak didukung oleh lapisan Masyarakat dan semua lapisan yang ada Pembangunan itu tidak akan sempurna. Secara tegas dapat dikatakan tidak ada secara pribadi/perorangan menyatakan hasil usaha dia Pembangunan tersebut," ujarnya.

Fraksi Golkar menilai Pemko masih kurang memperhatikan organisasi kemasyarakatan, pihaknya meminta agar dapat diperhatikan karena kondisinya saat ini banyak yang mati suri. 

"Jadi harus ada peningkatan baik dalam segi pembinaan maupun dalam segi pendanaan," ujar Wirman.

Wirman juga menyentil permasalahan terkait pemecatan THL sungguh merisaukan semua pihak.

"Masih pantaskah dimasa sulit seperti ini masih terjadi pecat memecat rasa kurang pas, tidak ada manusia yang tidak bersalah tetapi tidak selalu bermuara pemecatan, seharusnya dinasehati, diingatkan, ditegur itu tugas dan tanggungjawab seorang Pimpinan jangan terkesan habis manis sepah dibuang," tuturnya.

Lebih lanjut, Fraksi Golkar menyampaikan kalau pembangunan pasar adalah usaha terpuji dalam usaha meningkatkan roda perekonomian, guna kesejahteraan masyarakat untuk itu Fraksi Golkar memperoleh atau menemukan bahwa Pasar Padang Kaduduak belum ditempati sampai saat sekarang.

"Kalau itu benar Fraksi kami merasa perlu Saudara Wali Kota jawab/jelaskan sebagai pertanggungjawaban uang rakyat dan mubazir ini, perlu wanti-wanti agar Pj nanti tidak asal bangun seperti yang sudah," tukuknya.

Fraksi Golkar juga mengktitik terhadap aset daerah tidak dimanfaatkan maksimal seperti pasar Padang Kaduduak, nasib Kanopi Kuliner, Incenerator, dan Restoran Internasional.

"Kami merasa perlu penjesalasan status semua bangunan tersebut," kata Wirman.

Terakhir, Fraksi Partai Golkar sangat mengapresiasi dan penghargaan dalam pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh TA 2021 pada prinsipnya Pemerintah daerah telah merealisasikan sebagian besar program kerja yang direncanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dinilai secara kualitatif dan kuantitatif terhadap pencapaian indikator-indikator rencana kerja pembangunan daerah serta secara kasatmata dalam bentuk pembangunan fisik dan aktifitas ekonomi, sosial, budaya serta berbagai fasilitas pelayanan publik yang diberikan. 

"Tentu hal tersebut tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah daerah Kota Payakumbuh dengan DPRD Kota Payakumbuh yang ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD serta partisipasi semua lapisan masyarakat Kota Payakumbuh yang turut mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional menyampaikan pemandangan umum atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD setempat, Jumat (27/5).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus serta dihadiri oleh anggota DPRD dan Sekwan Yon Refli. Sementara itu, Wali Kota Riza Falepi diwakili oleh Sekda Rida Ananda bersama Pejabat di Lingkungan Pemko Payakumbuh.

Juru Bicara Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional Zainir menyampaikan setelah menyimak Nota Pengantar Wali Kota Payakumbuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, dimana Pemerintah Kota Payakumbuh telah berusaha melaporkan dan merealisasikan APBD tahun anggaran 2021 secara real, baik realisasi dari Pendapatan maupun realisasi dari sisi belanja.

"Bahkan berkat kerja keras Pemko Payakumbuh terhadap pelaporan tersebut telah mendapatkan hasil terbaik, yaitu dengan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK perwakilan Sumbar, bahkan hal ini telah didapat oleh Pemko Payakumbuh selama 8 kali secara berturut-turut Hasil positif seperti ini tiada salah kiranya kita hargai dengan setinggi-tingginya, dengan harapan kiranya dapat dipertahankan dan ditingkatkan oleh Pimpinan daerah Kota Payakumbuh di masa yang akan datang," kata Zainir.

Di sisi lain, kata Zainir, di balik kesuksesan yang telah disampaikan tersebut, ternyata masih ada hal yang belum tercapai, ibarat pepatah orang pandai, tiada gading yang tak retak, tiada satupun makhluk yang sempurna, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional cukup mengapresiasi terhadap capaian kinerja Pemko Payakumbuh terhadap realisasi program kerja yang telah kita rencanakan bersama, meskipun masih dalam suasana kecemasan dimasa Covid 19, namun masih tetap dapat melaksanakan amanah sesuai dengan kemampuan Pemko Payakumbuh.

"Akan tetapi kami perlu selalu mengingatkan, agar tetap berhati-hati dalam menjalankan dan membelanjakan anggaran daerah ini, karena sudah sangat banyak pimpinan daerah yang menjadi OTT karena menyelewengkan kemudahan yang diberikan pemerintah pusat terhadap penggunaan uang di masa pandemi Covid 19 ini," ujarnya.

Lebih lanjut Zainir merasa hal ini perlu diingatkan karena Pemko Payakumbuh mengakui bahwa salah satu yang mesti harus ditingkatkan di masa yang akan datang adalah Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apalagi tahun ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD tahun 2017-2022 dan tahun terakhir masa bakti Walikota dan Wakil Walikota periode 2017-2022.

"Kami berharap kiranya Pemko Payakumbuh benar-benar bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mencapai semua target perencanaan pembangunan, supaya masyarakat Payakumbuh betul-betul mendapatkan kenangan manis dari hasil pembangunan, yang bisa dikenang sepanjang masa, bisa diingat setiap hari dan bisa dinikmati setiap saat oleh masyarakat kota Payakumbuh," harapnya.

Di sisi lain, Zainir juga menyampaikan aspirasi masyarakat, pertama terkait Tempat Pembuangan Sampah regional yang berada di Kelurahan Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan, bahwa aspirasi yang pihaknya terima dari masyarakat, pembuangan sampah itu saat ini tidak lagi termanfaatkan sesuai dengan rencana, bahkan telah mengganggu lingkungan masyarakat.

"Oleh karena itu kami berharap informasi yang jelas tentang fungsi dan keberadaan tempat pembuangan sampah tersebut dan mengusulkan untuk dikaji ulang serta bila tidak lagi dapat dimanfaatkan kiranya bisa dipindahkan atau dinonaktifkan penggunaannya, agar masyarakat sekitar kembali dapat menikmati lingkungannya yang bersih dan tidak terganggu oleh sampah," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan menyampaikan pemandangan umum atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD setempat, Jumat (27/5).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus serta dihadiri oleh anggota DPRD dan Sekwan Yon Refli. Sementara itu, Wali Kota Riza Falepi diwakili oleh Sekda Rida Ananda bersama Pejabat di Lingkungan Pemko Payakumbuh.

Juru Bicara Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan Syafrizal menyampaikan pemandangan umum mereka dari sisi Pendapatan Daerah yang terealisasi sebesar 99,25% yaitu sebesar Rp.677,29 Milyar dari target sebesar Rp.682,40 Milyar. Sementara itu Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar 96,64% atau sebesar Rp.93,42 Milyar lebih. Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan dari lubuk hati yang paling dalam, angkat topi, salut dan mengapresasi Pemerintah Kota Payakumbuh berserta jajaran dan segenap eksekutif, terutama pihak yang berada di garda garis depan optimalasi pencapaian target PAD.

"Sungguh sebuah prestasi yang luar biasa, capaian yang tidak mudah, perjuangan penuh energi. Bagaimana tidak, di tengah segala keterbatasan di masa Pandemi Covid-19, ternyata wali kota, sekda dan segenap jajaran masih mampu bekerja maksimal. Kami harap OPD yang berhasil mencapai target PAD Tahun 2021 diberi Reward dan Penghargaan yang sebaik-baiknya," kata Syafrizal.

Terkait Belanja Daerah yang terealisasi sebesar 90,60% yaitu sebesar Rp.677,72 Milyar dari target sebesar Rp.747,20 Milyar. Dalam pelaksanaan dan Belanja APBD Kota Payakumbuh Tahun 2021, menurut Syafrizal pada prinsipnya Pernko Payakumbuh telah dapat merealisasikan sebagian program kerja yang direncanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dinilal secara kualitatif dan kuantitatif terhadap pencapalan indikator indikator R.K.P.D, serta secara kasat mata dalam bentuk pembangunan fisk dan aktifitas ekonomi sosial, budaya serta berbagai fasilitas pelayanan publik lainnya.

"Keberhasilan pelaksanaan APBD Tahun 2021 tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang sangat luar biasa dan kemitraan antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan DPRD selaku lembaga yang ikut melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD, Kerjasama ini perlu kita pertahankan dan lebih kita tingkatkan dimasa yang akan datang," kata Putra Asli Latina tersebut.

Di sisi lain, kata Syafrizal, walaupun secara umum Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan memandang positif pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2021, namun beberapa hal ada yang menjadi catatan.

Bidang Urusan Wajib Pendidikan, diakui bahwa saat ini Kota Payakumbuh sangat kekurangan ASN sebagai tenaga pendidik dan keppendidikan pada Tingkat Pendidikan SD dan SMP. Syukurnya kekurangan tersebut telah mulai diatasi salah satunya dengan Pengangkatan Tenaga P3K yang baru.

"Pertanyaan kami berapa jumlah kekurangan ASN kita di bidang pendidikan dan kedepan apa bentuk solusi yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemko Payakumbuh dalam pemenuhan kekurangan ini?," tanya Syafrizal.

Lebih lanjut, dijelaskan Syafrizal terkait sarana dan prasarana pendukung pada beberapa sekolah dasar sangat butuh perhatian, misalnya SDN 01, SDN 04, SDN 08, SDN 09, SDN 21, SDN 23, SDN 37, SDN 47, SDN 50, SDN 62, SDN 64, dan sekolah lainnya. Begitu juga pada semua Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, hal ini terlihat dari usulan masyarakat disetiap Musrenbang, 

"Kami minta Pemko Payakumbuh memberikan perhatian khusus pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama yang masih membutuhkan tambahan dan penyempurnaan sarana prasarana," ujarnya.

Selanjutnya, Syafrizal mengatakan karena keterbatasan dana APBD pasca Pandemi Covid-19 mengakibatkan tertundanya beberapa kegiatan di setiap OPD, termasuk kegiatan fisik, hal ini diperparah dengan tambahan usulan kegiatan fisik setiap Musrenbang Tingkat Kelurahan, usulan lama belum terpenuhi muncul lagi usulan yang baru, sementara Dana Trasfer dari Pusat semakin ciut.

"Adakah solusi dari Pemko Payakumbuh menghadapi tambahan usulan dari masyarakat pada Musrenbang Tahun Berikutnya di Tingkat Kelurahan se-Kota Payakumbuh?," tanyanya.

Lalu, terkait dinas kesehatan dan RSUD dr. Adnaan WD yang tak putus dirundung malang, Syafrizal menyebut positif thinking saja.

"Kami yakin beliau-beliau tidak melakukan kesalahan seperti dugaan sementara, semoga tidak, do'a terbaik kami untuk kebebasan beliau. Beliau semua, kami yakin Pemko Payakumbuh telah mencarikan solusi terbaik untuk meminimalisir dampak kondisi ini," ungkapnya.

Syafrizal juga menanyakan kondisi dan status barang hasil pengadaan yang pada Tahun 2020 yang lalu, pihak rekanan pengadaan Incenerator RSUD dr. Adnaan WD mengembalikan dana sebesar Rp. 1,65 Milyar ke Kas Daerah. 

Lebih lanjut, Syafrizal menerangkan kalau Pemko Payakumbuh sesuai informasi yang sering mereka dengar telah merubah Tagline Kota Payakumbuh menjadi Kota Rendang, Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan bertanya apakah perlu dibuatkan regulasi pendukung istilah ini sehingga ada dasar pijakan hukum penyebutan Kota Payakumbuh sebagai Kota Rendang.

Lalu, terkait Perumda Air Minum Tirta Sago (PAM Tigo) dan RSU dr Adnaan WD, merupakan BUMD yang telah diatur dengan Regulasi yang cukup dan memiliki pedoman hukum yang kuat, namun Fraksi Amanat Bintang Perjuangan sangat menyayangkan masih terseret pada persoalan teknis dan keuangan di ranah hukum.

"Untuk itu perlu kami pertanyakan tentang Siapa dan Pihak mana saja yang boleh meminjam uang pada BUMD dan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sudah berapa kali dana BUMD di Kota Payakumbuh dipinjamkan pada pihak lain?," tanya Syafrizal.

Terkahir, Syafrizal menyampaikan secara umum Fraksinya menilai kegiatan pada Dinas-Dinas dan OPD lain telah berjalan dengan baik, namun Syafrizal fokus pada kegiatan fisik yang dananya diatas Rp.1 Milyar. 

"Kami berharap pelaksanaan, pertanggung jawaban dan penatausahaan telah berjalan dengan baik, Kota kita tengah diuji dengan berbagai temuan dan kejanggalan penata usahaan kegiatan, pengawasan internal perlu kita perkokoh dan lebih melekat, kita kedepankan rasa tanggung jawab, jangan bermain-main dengan spesifikasi dan regulasi yang ada. Kami masih mewaspadai hasil Pembangunan dan Pengadaan Barang pada beberapa OPD, Semoga semua itu telah berjalan dengan baik dan sesuai regulasi," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost — Dengan mengusung tema “Sinkronisasi dan publikasi data analisa situasi dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan Stunting di kota Payakumbuh”, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) gelar acara Rembuk Stunting Kota Payakumbuh, Rabu (25/5).

Bertempat di aula ngalau indah lantai III kantor walikota, acara diikuti oleh ketua DPRD, seluruh lurah, Camat, dan kepala OPD terkait, serta Kepala Kemenag, Pengadilan Agama, BPJS, BPS, bank nagari, BUMD, Kabag Pemerintahan, tim TPPS, penyuluh KB dan tim satgas percepatan penurunan Stunting.

Dalam laporannya, kepala Bappeda Yasrizal mengatakan Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2022 ditetapkan menjadi Lokus Intervensi penurunan Stunting. Sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh  tahun 2023-2026.

“Dimana prevalensi Stunting menjadi indikator kinerja utama daerah, tahun 2021 angka Stunting kota Payakumbuh berdasarkan hasil survey SSGI berada pada angka 20 persen. Dan di tahun 2026 mendatang diharapkan angka Stunting di kota Payakumbuh berada pada angka 12 persen,” ungkap Yasrizal.

Lebih lanjut, Yasrizal berharap dengan telah dilangsungkannya rembuk Stunting kota Payakumbuh, kedepannya kerjasama dan sinergi lintas sektor terkait dalam upaya percepatan penurunan Stunting di kota Payakumbuh agar lebih cepat lagi dari sebelumnya yang hal ini dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota,” ujar Yasrizal dengan semangat.

Walikota Payakumbuh yang diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda dalam sambutannya menyampaikan dengan digelarnya rembuk Stunting hari ini tentu diharapkan dapat meningkatkan komitmen bersama dalam penurunan dan pencegahan Stunting di kota Payakumbuh kedepannya.

Kunci pencegahan dan penanganan kasus Stunting ialah di 1000 hari pertama kelahiran (HPK), sehingga perhatian kepada ibu hamil dan balita dibawah 2 tahun dapat lebih terfokus, dimana hal ini baik melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitif perlu terus diupayakan melalui kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan.

Dalam pencegahan dan penurunan angka Stunting, Rida mengatakan hal yang harus diperhatikan ialah terdapatnya sanitasi yang baik, air yang bersih, penyediaan pangan uang aman dan bergizi, dan utamanya pemamahan secara baik, serta kepedulian masing-masing individu, masyarakat untuk mengoptimalkan perannya dalam upaya penanggulangan Stunting.

“Dan untuk masalah gizi ini tentu harus menjadi prioritas kita semua yang tidak boleh kita abaikan. Dimana pemerintah daerah disini berkewajiban untuk menjamin kecukupan gizi masyarakat,” ungkap mantan kepala Bappeda kota Payakumbuh itu.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi bersama Sekretaris Daerah Rida Ananda dengan pimpinan OPD serta unsur Pemerintah maupun non Pemerintah menandatangani Komitmen Bersama Percepatan Penurunan Stunting di Kota Payakumbuh Tahun 2022.

Dalam menghadapi Pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi upaya percepatan penurunan stunting. Capaian yang telah baik selama tujuh tahun terakhir harus dapat dipertahankan. 

Indonesia telah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 27,7 persen pada 2019. Ini tentunya membutuhkan upaya yang harus dipertahankan dan bisa mencapai target 2024 menjadi 14 persen.

Kemenkes RI telah menggulirkan 11 program intervensi spesifik untuk menurunkan stunting yakni pada remaja putri, dan ibu hamil juga balita. Untuk remaja putri dan ibu hamil antara lain diberikan tablet penambah darah, screening anemia, dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil.

Adapun untuk balita, antara lain lewat pemantauan tumbuh kembang, ASI eksklusif, tambahan makanan protein hewani bagi balita, juga tata laksana balita dengan masalah gizi.(Yon)

 Payakumbuh,

Dengan bersemangatnya lurah NDB Ari Ashadi mengatakan, Aksi Stop HIV/AIDS, Aku Bangga Aku Tahu, Kami Bangga sudah Tes HIV, kegiatan VCT mobile ini kita helat untuk selalu menjaga rekan-rekan yang dari komunitas pengamen jalanan kota Payakumbuh.

Lurah NDB itu sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Kota Payakumbuh yang telah menyelenggarakan kegiatan di wilayahnya.

Ari berharap kepada seluruh warga (pengamen jalanan.red) yang ikut dalam mobil VCT ini setelah mengetahui hasil tesnya agar dapat mempertahankan prilaku, dan apabila sudah terlanjur melakukan hal-hal yang berkaitan dengan akan timbulnya penularan Virus HIV, maka kepada kita semua agar mohon dirubah kebiasaan dan sikap serta tingkah laku kearah yang lebih baik lagi,” ungkapnya kepada seluruh peserta yang hadir.

Tidak lupa, Ari juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan dan Keluarga dari bahaya pengaruh buruk dari Narkoba dan juga Penyakit masyarakat lainnya.

“Kita ialah Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba), dan tentu atas raihan yang kita capai ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, sehingga atas apa yang telah kita raih bersama ini agar dapat selalu kita jaga dengan turut mengajak keluarga kita semua dalam memberantas narkoba dan penyakit masyarakat lainnya,” ujar lurah tersebut.

Selaku inisiasi pelaksana acara, Sekretaris KPA Kota Payakumbuh Fahman Rizal Lubis yang juga Ketua LPM NDB mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin yang mana setiap tahun selalu diselenggarakan oleh lembaga pemerhati AIDS di Kota Payakumbuh.

“Namun kali ini kelompok untuk sasarannya ialah rekan-rekan dari komunitas musik jalanan di Kota Payakumbuh,” ucap Fahman.

VCT atau Volentary Counseling And Testing atau biasa disebut dengan tes darah sukarela ini adalah ending dari program penjangkauan yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kota Payakumbuh.

Setiap hari petugas lapangan dari lembaga ini bergerak untuk menjangkau masyarakat yang khususnya bagi komunitas yang dianggap masuk kedalam rawan penularan atau tertular HIV. 

“Dimana seperti diketahui bersama, untuk media penularan virus mematikan ini ada 3 jenis, yakni dengan pertukaran jarum suntik (Pemakai Narkoba Suntik) atau penggunaan jarum tato, hubungan seks yang tidak aman dan melahirkan,” ungkap Pak Man sapaan akrab Sekretaris KPA Kota Payakumbuh itu.

Dilanjutkannya, berkaitan dengan ini tentu selaku lembaga yang dipercaya pemerintah tentu memiliki strategi dan cara untuk memutus mata rantai penularan HIV yang salah satunya dengan melakukan tes darah tersebut,” tukasnya.

Selama kegiatan berlangsung, KPA Kota Payakumbuh di bantu sepenuhnya oleh Tim VCT dari Puskesmas Lampasi yang memang jauh hari sebelumnya sudah melakukan komunikasi dengan pimpinan layanan Kepala Puskesmas Hasnelida Watied.

Atas kehadiran tim dari Puskesmas Latina, Fahman Rizal bersama tim pelaksana haturkan terima kasih dan juga apresiasi kepada Tim VCT Lampasi yang mana turun hadir langsung selaku ketua Hasnelda Wati pada pelaksanaan acara KPA Kota Payakumbuh bersama pengamen jalanan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama juga hadir dari BNN Kota Payakumbuh Indra Yunita selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat P2M bersama beberapa orang jajaran BNN Kota Payakumbuh, serta Tim Satgas Bersinar NDB dan jajaran LPM NDB.

Salah seorang peserta (Randa) dari komunitas pengamen jalanan mewakili rekan-rekan sejawat sampaikan terima kasih kepada Fahman Rizal  serta seluruh jajaran di Komisi Penanggulangan AIDS Kota Payakumbuh bersama tim yang selalu aktif memperhatikan kondisi kesehatannya.

Randa menyadari jika selama beraktivitas dalam keseharian bersama rekan sejawat pasti ada hal-hal yang mungkin bisa menjadi celah bagi masuk dan mudahnya penularan virus HIV kedalam tubuh.

“Semoga dengan pemeriksaan kesehatan rutin serta edukasi yang diberikan oleh KPA Kota Payakumbuh tadi bisa menjadi modal dan motivasi bagi kami agar dapat menjadi lebih baik dari hari kehari,” ucap Randa.

Sementara itu, di lain kesempatan Irwan Suwandi dan Umi Neri selaku Wakil Ketua KPA Kota Payakumbuh memberikan apresiasi kepada Tim yang telah menggelar kegiatan mobile VCT di kelurahan NDB, kami mohon maaf karena belum bisa hadir karena ada jadwal yang bertepatan pula, namun pada kesempatan atau agenda berikutnya insyaallah kami ikut bergabung bersama tim,” ucapnya dari tempat terpisah.

Setelah kegiatan berlangsung dan hasil VCT juga langsung keluar, Sekretaris KPA Fahman Rizal ucapkan rasa sukur, Alhamdulillah kegiatan rutin yang kita laksanan berlangsung dengan tertib dan lancar serta juga semua hasil pemeriksaan labor rekan-rekan pengamen jalanan ini juga dinyatakan negatif (informasi dari petugas laboratorium),” bebernya.

“Dan dengan capaian kegiatan untuk kelompok ini, Insyaallah dalam waktu dekat Komisi Penanggulangan AIDS Kota Payakumbuh akan mengagendakan kembali mobil VCT pada kelompok sasaran yang berbeda,” tutup Pak Man. (Yon)

Bukittinggi,netralpost.net --- Ketua Persatuan Olah Raga Buru Babi Indonesia (PORBBI) Provinsi Sumatera Barat Periode 2022-2027 Riza Falepi bersama pengurus dilantik dan dikukuhkan di Gedung Tri Arga Bukittinggi, Kamis (26/5).

Hadir langsung sekaligus melantik para pecandu berburu itu Wakil Gubernur Audy Joinaldy beserta Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Provinsi Sumatera Barat Dedy Diantolani.

Wagub Audy mengatakan PORBBI ini akan mengadakan iven "Alek Gadang" untuk tingkat Sumatra, dan berharap di bawah kepemimpinan Riza bisa lebih maju di masa yang akan datang. 

"Saya yakin dengan Ketuanya Riza Falepi, bisa membawa PORBBI sebagai olah raga yang mampu meningkatkan pariwisata dan perekonomian Bagi masyarakat. Semoga PORBBI kedepan berjaya selama kepemimpinan ketua baru," harap Audy.

Sementara itu, Riza Falepi mengatakan PORBBI merupakan olahraga yang diminati oleh kaum laki-laki. Selain bermanfaat untuk menjaga pertanian dari hama babi dan lainnya, semarak alek baburu juga memberikan dampak kepada pariwisata dan UMKM di daerah.

"Insyaallah amanah ini akan kami jalankan sebaik mungkin, demi kemajuan PORBBI dan pariwisata Sumatera Barat kedepannya," kata yang juga merupakan Wali Kota Payakumbuh itu.

Dalam pelantikan itu juga hadir Anggota DPRD kota Payakumbuh Mustafa beserta tamu dan undangan dari seluruh pemko dan pemkab se Sumatera Barat. (Yon)

50 Kota,netralpost,net---Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo mengatakan suksesnya rangkaian pemungutan suara di 674 TPS melibatkan 232.277 pemilih terdaftar di 70 nagari seantero Limapuluh Kota  pada Rabu tanggal 25 Mei 2022 di perhelatan Pemilihan Wali Nagari (Pilwanag) Serentak Tahun 2022 layak disebut sebagai kemenangan masyarakat Limapuluh Kota. Kemenangan itu ditunjang oleh tingginya kesadaran politik warga untuk menunaikan hak pilihnya dipadu kematangan politik para  kandidat wali nagari yang legawa dengan hasil akhir penghitungan suara. Kesuksesan itu juga buah dari kerja keras semua elemen penyelenggara pilwanag seperti panitia pelaksana, jajaran perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Limapuluh kota,  TNI dan Polri,  peran serta segala elemen masyarakat di nagari, sehingga tercipta suasana kondusif untuk  Pilwanag 2022. Bupati Safaruddin juga menyampaikan ucapan selamat kepada 70 Calon Wali Nagari terpilih dengan suara terbanyak dan berpesan agar tetap bersikap rendah hati, koperatif dan selalu berkomunikasi dengan segala unsur di masing-masing nagari sampai ditetapkan dan dilantik selaku wali nagari definitf. 

"Kita bersukur pemungutan suara berjalan sukses,  terkendali dengan hasil yang maksimal. Apresiasi dan penghargaan kita sampaikan kepada segala pihak yang telah mendukung pelaksanaan pilwanang, terlebih TNI dan Polri dengan pendekatan persuasif bisa mewujudkan kondisi yang kondusif untuk pilwanag ini. Sukses ini adalah kemenangan masyarakat Limapuluh Kota," ujar Bupati Safaruddin. Indikasi bahwa suksesnya tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilwanag 2022 juga terlihat dari pantauan langsung Bupati Safaruddin pada sejumlah TPS di Kecamatan Luak, Payakumbuh, Suliki dan Bukik Barisan. Di setiap TPS yang dikunjungi  oleh Bupati warga pemilih terlihat antusias menunaikan hak pilihnya, kelompok pelaksana pemungutan suara (KPPS) bertugas dengan tenang, dan kondisi lingkungan pun  tertib dan aman. 

Lebih lanjut Bupati Safaruddin, kunci keberhasilan di TPS tak lepas dari dukungan warga Limapuluh Kota untuk penerapan asas pemilihan wali nagari langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil di Pilwanag 2022. Hal lainnya  adalah refleksi dari tingginya kesadaran politik warga untuk menunaikan hak pilihnya.  Hal ini juga cerminan kehendak masyarakat untuk memiliki susunan pemerintahan di tingkat nagari yang amanah dan akuntabel. Ditambahkan oleh Bupati Safaruddin  rata-rata lebih satu tahun roda pemerintahan dan pembangunan pada ke-70 nagari dipimpin pejabat wali nagari. Sehingga mengacu kepada peraturan perundang-undangan pertimbangan pada tahun 2022 Pilwanang Serentak bisa dilaksanakan. Dalam hal lain,  Bupati Safaruddin mengatakan  susunan pemerintahan nagari yang stabil dan didukung masyarakat juga menunjukkan internalisasi misi daerah untuk mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah memperoleh respon positif dari pemangku kepentingan di nagari. 

"Pilwanag   serentak ini sangat strategis bagi Kabupaten Limapuluh Kota, diperlukan susunan pemerintahan nagari sejalan aspirasi warga, terlebih  salah satu misi daerah dalam  jangka menengah adalah mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah," ujar Bupati Safaruddin.

Perwujudan dari misi nagari sebagai poros pembangunan daerah, kata Bupati melalui empat program prioritas daerah yakni pertanian, pariwisata, peningkatan infrastruktur di ibukota Kabupaten serta peningkatan infrastruktur prasarana jalan, tak terlepas dari peran wali nagari serta masyarakat di nagari. Mengapungnya  potensi kepariwistaan nagari seperti Kampung Sarugo, Koto Tinggi, Kapalo Banda, Taram, serta Alek Bakajang, Gunung Malintang, memberi harapan bahwa potensi nagari-nagari di Limapuluh Kota, jika dikelola terintegrasi dengan  pemerintahan nagari yang kredibel dan aspiratif pengembangannya akan lebih terarah. Di bagian lain, Bupati juga mengungkapkan terima kasih dan apresiasi kepada pejabat Wali Nagari yang akan menyelesaikan tugas dan tidak mencalonkan lagi beserta perangkat nagari atas dharma baktinya dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. "Alhamdulillah perkembangan tahapan Pilwanag kita mengindikasikan semua pihak ingin menyukseskannya, untuk terwujudnya pemerintahan nagari sesuai harapan warga," kata Bupati Safaruddin. 

Kelegaan atas lancarnya dinamika  pemungutan dan penghitungan suara dapat dimaklumi sebagaimana diungkapkan Bupati Safaruddin, karena inilah  "Pesta Demokrasi" terbesar sepanjang sejarah Pemilihan Wali Nagari di Limapuluh Kota. "Hasil akhir penghitungan suara di seluruh TPS,  dari 44 wali nagari petahana atau incumbent, sebanyak 23 orang kembali terpilih," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Nagari (DPMN/D)  Limapuluh Kota Endra Azmar  tentang dinamisnya Pilwanag 2022. Bobot dinamisnya Pilwanag kali ini juga ditunjukkan oleh data  DPMN/D dengan  pemilih terdaftar pun melebihi angka pemilihan kepala daerah (pilkada)  tahun 2020.  Pemilih pada  pilwanag terdaftar sebanyak 232.227 pemilih, sementara pemilih terdaftar pada pilkada  2020 berjumlah 224.393 pemilih.  Pilwanag  berlangsung di 70 nagari dari 79 nagari di Limapuluh Kota, diikuti sebanyak 298 calon Wali Nagari, 12 orang diantaranya adalah calon wali nagari perempuan, dan sebanyak 44 calon sebelumnya adalah pejabat wali nagari atau  petahana. Tentang latar belakang pendidikan dan profesi para calon wali nagari juga beragam, terdapat perimbangan antara jumlah tamatan SLTA/ sederajat dengan S1;  S2, dengan jumlah 140 orang  dan 114 orang. Jabatan Wali  Nagari selain diminati oleh swasta, wiraswasta, profesional, pensiunan juga diminati Calon Wali Nagari berlatar belakang PNS sebanyak 18 orang dan TNI/Polri 2 (Yon)