Latest Post

Aceh Aceh Singkil Adv DPRD kota Padang Afrizen Agam Alirman Sori andre Algamar Andre Rosidae Artikel Asbanda ASN Athari Gauthi Bali Bangkok Banjarmasin banjir bank indonesia Bank Nagari bank Nagrai Banser Sumbar Banten Baru Basnaz pariaman Batam batanglembang Bawaslu padang Bawaslu Sumatera Barat bencana alam bencana banjir besar v padang BISNIS BPBD Padang BPJN I SUMBAR BPJN II SUMBAR BPJN SUMBAR BPJS Ketenaga Kerjaan BPS Sumbar Brimob polda sumbar BSC II Bukittinggi Bupati solok BWSS V Padang Dandrem Darul Siska Dharmasraya Di dinas BMCKTR Sumbar Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Dinas KOMINFO solok Dinas pendidikan kota Padang dinas pendidikan padang Dinas Pendidikan Solok Dinas Pendidikan Sumbar Dinas sosial Diritelkam Intelkam Polda Sumbar Dirkrimsus Polda Sumbar Dirlantas Polda Sumbar diskominfo Solok Ditlantas Polda Sumbar DMI Sumbar DPD KNPI Kabupaten Solok. Kabupaten Solok DPD RI DPP Pernusa DPR RI DPRD Kabupaten Solok DPRD KOTA PADANG DPRD Padang DPRD Solok DPRD Sumbar DPW FRN SUMBAR DPW NasDem DPW PKB Sumatera Barat DPW PPP Sumbar Dunia anak Emiko Epyardi Asda Empat Pilar epyardi asda Era sukma Fadly Amran Fly Over Sitinjau Lauik G20 gandoriah Ganjar Pranowo Garuda KPPRI Sumatera Barat gerindra Golkar GP ansor Kabupaten Solok Gp ansor pasaman GP Ansor Pesisir Selatan GP Ansor Sumbar Gubernur Sumbar Gus Baha H. Suherman hadline Halkido Sumbar hendri Septa Hiburan hobi Hukum Humas polda sumbar Humbahas HUT KOPRI HUT RI Ke-79 ikan cupang IKW-RI SUMBAR indonesia International Jakarta Jalan Nasional Pesisir Selatan jalan rusak jawa barat Jawa Tengah Jawa Timur Kab.Pasaman Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Nias Kabupaten Pariaman kabupaten pariaman Sumbar Kabupaten Sijunjung Kabupaten Solok KAI Drive II Sumatera Barat Kajati sumbar Kalapas II A padang Kalapas Kelas III Alahan Panjang Kalimantan Kampus Kanwil kemenag sumbar Kapolda Sumbar Kapolres 50 kota Kapolres agam Kapolres Dharmasraya Kapolres Pasaman Barat Kapolres Sawahlunto Kapolres Sijunjung Kapolres Solok Kapolres solok selatan Kapolresta padang kapolri Karang taruna Karya Tulis Kasat lantas lima puluh kota kasat lantas Solok Kejaksaan Negeri Padang Kejaksaan Tinggi Sumbar Kemenag Kota Padang Kemenag Solok Kemenag Sumbar kemenkum HAM KemenPU Kementerian Agama Republik Indonesia KementerianPU Kementrian PUPR Kepulauan Riau kesehatan Kids KJI Sumbar KNPI Sumbar Kodam XX/TIB Kodim Sijunjung Kominfo Solok Korem 032/Wbr korem padang Kota Batam kota Padang Kota Pariaman Kota solok KPU Sumbar Kriminal Kudus Lanud Au Legislatif Lembah Gumanti Leonardi lima puluh kota Lubuk Alung Lukisan makasar Mandailing Natal Masyarakat MBG Medan medison mentawai menyambungnegeri MIN 3 Padang minang kabau Mojokerto MPR RI MUA Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Nahdliyin Nasdem Nasional Natuna Netralpost NKRI NU NU online nu Solok olahraga Ombudsman Opini Organisasi Kepemudaan Ormas Islam Padang Padang Panjang Padang Pariaman painan PAN Kabupaten Solok Pantai Padang Papua Pariaman Pariwara bank Nagrai Pariwisata Sumbar parlemen Pasaman Pasaman Barat Payakumbuh payukumbuh sumbar PBB PBNU PC gp ansor solok PC IPNU PADANG PC IPNU pesisir Selatan PCNU Kabupaten Solok PCNU kota Padang PCNU Pesisir Selatan PD Satria Sumbar PDAM PDIP Peduli Sesama Pekanbaru Pembangunan Pemda Dharmasraya pemda solok pemerintahan pemilu Pemkab Pemkab Dharmasraya Pemkab Solok Pemko Pemko Padang Pemko Padang Panjang Pemprov Sumatera Barat. Pemprov Sumbar Pendidikan pengabdian pers rilis Pesisir Selatan PI IPNU SUMBAR Piaggio Pilihan Rakyat Sumbar Pilkada Pilkada Kabupaten Solok PKB Pesisir Selatan PKB Sumbar PKC PMII SUMATERA BARAT PKH Pokdar polairud Polda Polda bali Polda Riau Polda Sumbar polisi politik Polres 50 kota Polres lima puluh kota Polres padang pariaman Polres pasbar polres Sijunjung Polres Solok Polres Solok Selatan Polresta padang polri PPP Sumbar Presiden Prabowo Prokopim padang PSI PT KAI PT KAI SUMBAR PUPR PUPR Padang PUPR Provinsi Sumbar PW Ansor Sumbar PW Pagar Nusa Sumbar PWNU Sumbar Ratu Prabu Sumbar Redaksi Rektor UNP religius Riau Rico Alviano RSUP M Djamil Padang Satpol PP Padang satria Sawahlunto Selebgram Amak Lisa Seni seni budaya setahunberdampak sigapmembangunnegeriuntukrakyat Sijunjung Simalungun SMAN 2 LEMBAH GUMANTI SMK 9 Padang SMK N 9 Padang Solok Solok Selatan STITNU Su Suherman Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sumater Barat Sumatera Barat Sumatera Barat. Sumatera Utara Sumatera Utara. Sumbar Sungai Nanam Surabaya syamsyu Rahim Tanah Datar Tapanuli Tengah Terbaru Terbau Thailand Tiba Tips and trik TNI TNI AU TNI/Polri Tokoh Masyarakat Tokoh Sumber TRD Triski Uin UIN IB Padang UMKM UMSB Sumbar Universitas Andalas Universitas Syedza Santika Padang UPT Asrama Haji Embarkasi Padang UPT Asrama Haji Emberkasi Padang Utama Vespa Indonesia wako Padang Wilayah Sumatera Barat WIRAUSAHA Wisuda wisuda 88



50 Kota,netralpost—- Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Lingkungan  Hidup dan Kehutanan ( KLH) atas alokasi Program Penguatan Perhutanan Sosial (Strengthening Social Forestry/ SSF) di Kabupaten Limapuluh Kota. Terlebih menurut  verifikasi Kemen KLH alokasi itu terkait kemampuan Limapuluh Kota menjaga kawasan hutannya. Inilah yang membuat daerah ini serta lima daerah lainnya menerima program Perhutanan Sosial sampai tahun 2025 dari seleksi sekitar 550 kabupaten/kota. Untuk lima tahun ke depan,  Program SSF di Limapuluh Kota ditargetkan pada 45 Kelompok Perhutanan Sosial dengan cakupan luas perhutanan sosial 95.317,12 Ha, dengan nilai ekonomi ditaksir Rp 3,4 Triliun per tahun.

“Kita ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kemen KLH, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas Program Perhutanan Sosial, di Limapuluh Kota, kita akan dukung pelaksanaan program ini secara maksimal,” papar Bupati Safaruddin.


Pernyataan dukungan itu disampaikan Bupati Safaruddin ketika menyambut Tim Audiensi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Kemen LHK di pendopo Rumah Dinas Bupati Limapuluh Kota, Labuh Basilang, Payakumbuh, Sabtu (04/06/2022). Tim Ditjen PSK-Kemen LHK, Ditjen Bangda Kemendagri, Team Leader Project SSF,  dipimpin oleh Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) Syafda Roswandi selain beraudiensi dengan Bupati Safaruddin, juga mempresentasikan program Perhutanan Sosial di hadapan para kepala perangkat daerah dan camat se Kabupaten Limapuluh Kota. Audiensi itu adalah buah dari kunjungan kerja Bupati Safaruddin bersama Kepala Dinas PU seminggu lalu ke Kemen-LHK, di Jakarta.


Di bagian lain sambutannya, Bupati Safaruddin mengatakan, dengan luas wilaya 335.430 Hektar, di Kabupaten Limapuluh Kota  selua 172.552 Hektar atau 51 persen merupakan kawasan hutan lindung yang berada di 11 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Limapuluh Kota. Dari total sebanyak  79 Nagari sebanyak 64 nagari memanfaatkan kawasan hutan dan hasilnya sebagai pendapatan ekonomi masyarakat. “Hal ini menyiratkan masyarakat Limapuluh Kota memiliki ketergantungan yang tinggi kepada kawasan hutan. Pertambahan penduduk, kebutuhan lahan pertanian, peningkatan populasi penduduk, tentu perlu dibuka akses untuk memanfaatkan kawasan hutan. Sehingga, kita menilai Program Perhutanan Sosial sangat strategis bagi Limapuluh Kota,” jelas Bupati Safaruddin.  Ditambahkan oleh Bupati Safaruddin, pada saat ini di Kabupaten Limapuluh Kota terdapat sebanyak 23 kelompok perhutanan sosial, dengan kategori sebanyak 18  hutan nagari seluas 29.182 hektar serta sebanyak lima kategori hutan kemasyarakatan seluas 6.882 hektar dengan 27.211 bergantung hidup dengan potensi kedua kategori hutan tersebut . “Kita sudah mengusulkan sebanyak enam lagi ke KemenLHK, untuk kita ikut sertakan dalam Program Perhutanan Sosial,” jelas Bupati Safaruddin.  Mengingat pentingnya program penguatan perhutanan sosial, Bupati Safaruddin menginstruksikan kepala perangkat daerah untuk

mencermati program/ kegiatan yang bisa diintegrasikan ke program SSF. 


Sementara itu, Direktur PKPS Syafda Roswandi, pada prinsipnya program Perhutanan Sosial/‘SSF adalah bagaimana memanfaatkan potensi hutan, dengan mempertimbangkan keanekaragaman hayati, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di dekat kawasan hutan. Terlebih, rata-rata desa/ nagari yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan, didominasi oleh penduduk miskin. Kata Direktur PKPS secara  nasional, terdapat 10,2 juta hektar kawasan hutan lindung. Sebanyak 25.863 desa terkategori desa miskin berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung dengan 71,06 persen penduduknya menggantungkan hidup kepada potensi hutan. “Untuk itu, Program Penguatan Perhutanan Sosial, yang juga merupakan program global, melalui Global Environment Project, sangat penting untuk menurunkan angka kemiskinan. Untuk Limapuluh Kota kita targetkan penguatan Perhutanan Sosial untuk sebanyak 45 kelompok dengan cakupan luas 94.882 hektar yang melibatkan 125.751 keluarga,” ujar Direktur PKPS Syafda. Mengingat strategisnya program ini, Direktur PKPS, meminta dukungan Pemkab Limapuluh Kota mendukung Program

Penguatan Hutan Sosial dengan penyusunan kebijakan daerah serta integrasi kegiatan dari perangkat daerah, untuk mendukung implementasi program penguatan hutan sosial. “Kita minta Limapuluh Kota memasukkan Program Penguatan Hutan Sosial, ke dalam RPJMD, sehingga program ini menjadi terarah pelaksanaannya di daerah,”ujar Direktur PKPS. *(Yon)

 Payakumbuh,netralpost


- Menuju kategori Nindya, tim evaluator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) laksanakan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) evaluasi Kota Layak Anak (KLA) tahun 2022 di Kota Payakumbuh.


Verifikasi tersebut dilaksanakan secara daring, dan diikuti oleh Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Asisten I, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Forum Anak Kota Payakumbuh serta undangan lainnya di Aula Randang Balai Kota Payakumbuh, Kamis (02/06).


Seperti diketahu, sebelumnya Payakumbuh telah mendapat Penghargaan Kota Layak Anak dengan Kategori Pratama sebanyak tiga kali (2013, 2017, dan tahun 2018) Kategori Madya sebanyak dua kali yakni tahun 2019 dan tahun 2021.


Kementerian PPPA melalui Sekretaris Deputi Perlindungan Anak Meydian Werdiastuti menyampaikan terimakasih kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota se Sumatera Barat yang telah membina dan mendampingi program KLA di seluruh Kabupaten/Kota se-Sumbar.


"Terimakasih atas dukungan yang telah diberikan pemerintah daerah untuk KLA ini, dan telah memberikan pendampingan dan pemantauan kepada seluruh program perlindungan anak diwilayahnya. Semoga ini dapat memberikan kontribusi untuk terwujudnya povinsi layak anak," katanya.


"Dan untuk Payakumbuh, selamat mengikuti VLH. Semoga apa yang diharapkan bisa tercapai," tambahnya.


Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda mengatakan telah melakukan beberapa upaya dalam percepatan/akselerasi untuk mewujudkan KLA di Payakumbuh.


"Iya, kita terus melakukan berbagai upaya agar KLA Kategori Nindya bisa diraih Payakumbuh tahun 2022 ini, untuk itu kita berharap seluruh komponen di Kota Payakumbuh ikut mensukseskan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kota Layak Anak Tahun ini," ucapnya.


Dia juga menambahkan, program Kota Layak Anak (KLA) merupakan Program Prioritas Walikota Payakumbuh yang diimplementasikan dalam RPJMD tahun 2017-2022 serta diaplikasikan OPD dalam bentuk kegiatan pada Rencana Aksi tiap tahunnya, terutama bagi OPD Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DP3AP2KB serta unsur lainnya. 


"Sebab program tersebut menyentuh setiap anak yang berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan," tukuknya. 


Dikesempatan itu juga, Ketua Gugus Kota Layak Anak (KLA) Kota Payakumbuh Yasrizal menyebutkan bahwa  Payakumbuh optimis bisa meraih Predikat Nindya Kota Layak Anak pada tahun ini. 


"Iya, kita optimis akan meraih Predikat Nindya tahun ini," ucapnya.


Lebih lanjut dijelaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), A.H. Agustion, bahwa secara dokumen Kota Payakumbuh telah masuk dalam Kategori Kota Layak Anak Nindya, sehingga saat ini Kementerian PPPA melakukan Verifikasi Lapangan.


"Secara dokumen kita telah masuk dalam Kategori Nindya, makanya hari ini dilakukan VLH, kita optimis Kategori atau Predikat tersebut bisa didapatkan Kota Payakumbuh pada tahun ini," pungkasnya. (Yon)



Limapuluh Kota,netralpost.net-- _Labbaik Allahumma_ _Labbaik....Labaika Laa Syarika_ _Laka Labbaik....._

Bahagia dan haru biru terpancar dari wajah ke-131 Calon Jemah Haji (Calhaj) asal Kabupaten Limapuluh Kota kelompok terbang (kloter) III Embarkasi Padang, Sumatera Barat. Betapa tidak, hampir 2 tahun menunggu untuk berhaji akibat pandemi global Pandemi Covid-19, kini ke-131 Calhaj dijadwalkan bertolak ke Tanah Suci Makkah Al Mukarramah, Senin (06/05/2022) depan via Bandara Internasional Minangkabau, Padang. Kebahagian semakin lengkap, Bupati Safaruddin Dt Bandaro Rajo atas nama Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dan warga _Luak Limopuluah_ secara resmi resmi melepas keberangkatan Calhaj asal Limapuluh Kota di Aula Kantor Bupati, Kamis (02/06/2023) di Sarilamak, Harau.


“Mari kita memantapkan hati, satukan niat dalam melaksanakan rangkaian ibadah rukun Islam yang kelima tersebut. Persiapkan segala sesuatunya, baik bekal materi maupun materi dan tidak lupa bekal taqwa. Saya juga berharap selama di Tanah Suci kepada Jemaah untuk menjaga nama baik bangsa Indonesia, khususnya Sumatera Barat dan Kabupaten Limapuluh Kota,” ujar Bupati Safaruddin saat memberi sambutannya di depan jemaah Calhaj. 


Acara pelepasan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Widya Putra, unsur Forkopimda,  Kepala Kantor Kementerian Agama Limapuluh Kota Irwan, Sekretaris Daerah Widya Putra, Ketua MUI Limapuluh Kota Asrat Chan, serta Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota.


Sementara itu,  perwakilan ke-131 Calhaj Radimas mengungkapkan rasa sukur atas kepastian jadwal keberangkatan pelaksanaan ibadah haji tahun 2022. “Alhamdullilah,  kita dipastikan bisa menunaikan haji, kami mengucapkan terima kepada Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama & semua pihak, doakan kami bisa menunaikan ibadah haji dengan sebaik-baiknya,” ujar Radimas, yang juga Kepala Dinas Kepustakaaan dan Arsip Limapuluh Kota


Pada bagian lain sambutannya, Bupati Safaruddin mengucapkan terimakasih kepada Kemenag Kabupaten Limapuluh Kota serta para pembimbing haji yang telah membimbing manasik calon jamaah haji. "Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota mengucapkan selamat melaksanakan rangkaian ibadah haji. Mudah-mudahan di perjalanan diberikan kemudahan dalam menunaikan beribadah," ucap Bupati Safaruddin. Seterusnya Ia berpesan kepada Calon Jama'ah Haji juga meminta do'a kepada para calon jamaah haji agar masyarakat Limapuluh Kota yang ditinggalkan semoga diberi keselamatan untuk semuanya serta meminta do'a agar Pemerintah Limapuluh Kota agar istiqamah menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat. "Kami berharap kepada petugas yang diamanahkan mendampingi dan mengurus keperluan Jemaah Haji untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya", tutup Bupati Safaruddin.


Sementara itu, Kakan Kemenag Irwan selaku menyampaikan bahwa tahun ini Jemaah Calon Haji Limapuluh Kota berjumlah 131 jamaah terdiri dari 56 laki-laki dan 75 perempuan. Seterusnya ia menyampaikan bahwa Jemaah calon haji yang berangkat tahun ini merupakan jemaah yang rencana diberangkatkan pada 2020 lalu, namun karena Pandemi Covid yang melanda dunia dua tahun terakhir maka baru bisa diberangkatkan pada tahun ini. ''Manasik tingkat kabupaten maupun kecamatan telah dilaksanakan dan JCH Limapuluh Kota siap diberangkatkan menuju tanah suci", ucap Irwan. Lebih lanjut Ia  mengingatkan kepada para calon jamaah haji agar selalu menjaga kesehatan serta meminta Komitmen dari calon Jemaah berniat ikhlas untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga ipelaksanaan haji yang bapak ibu jalani dapat dijalankan dengan tenang. Lebih lanjut Irwan meminta Jemaah untuk terus menjaga kekompakan sebagai keluarga besar sehingga seluruh rombongan menjadi Haji Mabrur.(Yon)



Padang, Humas—Pastikan kesiapan pemberangkatan jemaah, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah tinjau Asrama Haji Embarkasi Padang, Kamis (2/6). Gubernur juga mengecek sarana prasana dan ketersediaan kamar tempat Jemaah diinapkan.

Dalam kunjungan ini Gubernur Sumbar didampingi Kepala Kanwil Kemenag Sumbar diwakili Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Joben, Kabag TU Miswan dan Kepala Bidang Penaiszawa Yufrizal serta beberapa Kepala OPD terkait. Gubernur mengecek satu persatu kesiapan embarkasi dalam menerima kedatangan jemaah hingga pelepasan jemaah.

Gubernur juga memastikan kesiapan petugas yang akan melayani jemaah, ruangan aula, ruangan sekretariat, kamar asrama, toilet, masjid dan tempat berwudhu, hingga ruang makan. Hal ini agar Embarkasi Padang bisa memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah.

Pada kesempatan itu, gubernur minta petugas haji memahami tugas masing-masing. Kemudian petugas yang ada di pesawat yang akan mendampingi jemaah, mulai dari pembimbing ibadah, tenaga kesehatan pastikan memahami apa yang menjadi tugas mereka.

“Kita harapkan didalam pemberangkatan jemaah haji ini tidak ada masalah. Maka dari itu supaya tidak ada masalah, maka setiap fase fase pemeriksaan harus dipastikan berjalan dengan sebaik baiknya. Kemudian proses filternya, yang nanti akan menghambat dan memperlambat penerbangan itu dipastikan tidak ada,” tukas gubernur.

Dikatakan gubernur, dari rumah sudah diinformasikan kepada jemaah mana barang yang boleh dibawa dan mana barang yang tidak boleh dibawa. Kemudian tas mana yang akan masuk pemeriksaan bagasi, x-ray dan mana yang tentengan harus jelas semuanya.

“infokan kepada jemaah mana barang barang yang dilarang dibawa, karena itu akan menggannggu perjalanan. Bongkar lagi pasang lagi. Justru itu, dirumah dipastikan. Termasuk juga jumlah beratnya juga dipastikan. jangan sampai berlebih dari batas berat yang ditentukan,” tegas gubernur.

Kemudian lanjut gubernur di Kabupaten Kota, pemeriksaan kesehatan juga dipastikan. Apa catatan untuk jemaah. Dan ketika ada pemeriksaan di asrama haji semuanya sudah clear. Tidak ada yang menyebabkan terjadinya keterlambatan atau pengunduran keberangkatan.

“Tadi kita juga sudah periksa kesiapan Asrama Haji dalam menerima kedatangan jemaah sampai berangkat lagi harus terschedule dengan baik. Ketika mereka masuk ada penyerahan gelang dan paspor, semua itu diharapkan lancar. setelah itu mereka ke asrama untuk istirahat,” ungkap gubernur.

“Saya minta ketika istirahat itu kondisikan diperdengarkan bacaan Alqurannya. Kemudian televisi yang mereka tonton ga usah yang macam-macam, diarahkan ke hal positif. sehingga suasana di Jeddah nanti sudah kita hadirkan di sini. Kondisi ini akan mendorong mereka untuk lebih baik lagi,” tukas Mahyeldi.

Kemudian kepada petugas embarkasi, gubernur berharap menjadi bagian yang menyemangati Jemaah haji untuk menghadirkan ibadah yang mabrur, sehingga pelaksanaan ibadah akan lebih maksimal.

“Kita harapkan pelayanan iadah haji di Embarkasi Sumatera Barat ini, seperti yang sudah-sudah kita menjadi yang terbaik. Ke depan kita tetap menjadi yang terbaik dalam pelayanan, pelaksanaan dan segala sesuatu yang ada di Embarkasi ini,” pinta gubernur.

“Termasuk juga petugas yang sampai ketika mereka melaksaksanakan ibadah. Yang namanya petugas tentu kita akan betul-betul maksimal dalam melaksnakan tugas, sehingga Jemaah terbantu, terfasilitasi dan juga bisa melaksanakan ibadah secara maksimal,”.

Dalam kesempatan itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, H. Helmi didampingi Kepala Bidang PHU, H. Joben menyampaikan bahwa Jemaah Kloter I akan masuk asrama Jumat 3 Juni sekitar pukul 11.00 wib.

Jemaah haji akan diinapkan di Asrama haji selama 24 jam sebelum esoknya diterbangkan ke Tanah Suci, Sabtu 4 Juni pukul 13.50 Wib dengan pesawat garuda Indonesia.

“Jemaah Kloter I ini akan dilepas secara resmi, gubernur Sumbar pada hari Sabtu pagi pukul 08.00 Wib. Setelah acara melepas, Jemaah langsung menaiki bus menuju Bandara Intenational Minangkabau,” ungkap Kakanwil.

Sementara untuk tas bagasi Jemaah kata Kakanwl sudah diantarkan langsung ke BIM untuk pemeriksaan X-Ray. RinaRisna

 

 Limapuluh Kota,netralpost.net--


Komisi II DPRD 50 Kota  pertanyakan Program Kegiatan pembangunan gedung terminal di Rimbo Data pada Dinas perhubungan Kabupaten 50 Kota yang sampai saat tidak Nampak terlaksana,Dengan nilai Pagu Dana Rp 231.950.700  Anggaran tahun 2021dengan Realisasi Rp 225.979.390 , yang diduga ada nya kerugian Negara

Hal tersebut disampaikan  Ketua Komisi Dua Syamsuirman Dari FRAKSI Demokrat dalam Dalam Rapat Kerja , Laporan dan Rekomendasi hasil kerja rapat Komisi II dengan mitra kerja tentang pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2021 Pada Rapat dengan Mitra Kerja (6/4) diGedung DPRD

Syamsuirman Juga mengatakan Bahwa adanya kegiatan pembangunan Terminal tahun 2021 yang ada dalam Dipa dinas perhubungan tidak nampak dikerjakan,dan laporan tentang jadi atau tidak jadi  dikerjakan juga tidak ada kejelasan ,Maka kami dari Komisi II mempertanyakan pada Dinas perhubungan tersebut,cuma sampai saat dari Dinas perhubungan sebagai mitra kerja belum ada kejelasannya .

Sementara itu Anharmen Mantan Kadis Perhubungan tahun 2021 ketika ditemui Di Ruangan Kerja  (saat ini Staf Ahli) membantah kalau yang dipertanyakan Komisi II itu bukan pembangunan Gedung Terminal,tapi Rehab Gedung terminal,dan telah dilaksanakan, sesuai kontrak,dan Untuk menjawab pertanyaan Komisi II ,Bukan wewenang saya lagi,itu Wewenang Pemerintah Kabupaten 50 Kota,atau Dinas Perhubungan Saat ini

'Dari  keterangan Anharmen juga ada yang Janggal ketika ketika wartawan memperlihatkan ada nya peralihan Dana pembangunan tersebut telah dialihkan pada tahun Yang sama ke Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Nilai kontrak yang sama Yakni Rp 231.950.700.Anharmen Mengatakan memang benar, Itu semua telah disetujui oleh Komisi II waktu sidang Perubahan Anggaran Tahun 2021,kata Anharmen.

Padahal pada keterangan pertama Anharmen mengataka,dana yang digunakan untuk program penyelenggaraan Lalu lintas dan Jalan Raya Atau kegiatan Survey adalah Sisa Anggaran Rehab Terminal,tapi kenapa Jumlah Anggaran Sama dengan jumlah pembangunan Terminal tersebut ,padahal kata Anharmen Sisa anggaran PembangunanTerminal yang dipertanyakan Oleh Komisi II, Ada apa ?, yang sebenar nya ini perlu dipertanyakan (Oyon)



50 Kota,netralpost --- Bupati Limapuluh Kota  Safaruddin Dt Bandaro Rajo komit untuk mendukung  langkah strategis pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, profesional serta akselerasi pelayanan publik, melalui penyederhanaan birokrasi. Hal itu ditunjukkan pelantikan putaran kedua 83 orang pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkup Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota. Pelantikan itu sejalan dengan tenggat waktu tanggal 30 Mei 2022, sebagaimana persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik atas usulan penyederhanaan birokrasi oleh Kabupaten Limapuluh Kota dan sejumlah daerah lainnya di Sumatera Barat. Pelantikan dan  pengambilan sumpah dan janji  83 orang pejabat  fungsional diselenggarakan bersamaan dengan  47 orang pejabat Administrator dan Pengawas pada sejumlah perangkat daerah dilakukan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandar Rajo diwakili Sekretaris Daerah Widya Putra, di Aula Kantor Bupati, Sarilamak, Harau,  Senin (30/05/2022).


"Pelantikan pejabat fungsional guna memenuhi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraaan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, sementara bagi pejabat Administrator dan Pengawas untuk  mengisi kekosongan struktur jabatan di perangkat daerah," jelas Sekda Widya Putra mengutip arahan Bupati Limapuluh Kota. Berbicara tentang pelantikan pejabat administrasi, kata Sekda Widya Putra, hanya dilakukan untuk  jabatan pengawas yang tidak masuk dalam skema penyederhanaan birokrasi, antara lain setara eselon IV pada sekretariat perangkat daerah dan kepala seksi di kecamatan.  "Kita bersukur melalui pelantikan ini, Kabupaten Limapuluh Kota mampu memenuhi tenggat waktu penyederhanaan birokrasi sesuai batas waktu yang ditetapkan, Kemenpan RB dan Kementerian Dalam Negeri," ucapnya


Tampak hadir pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat Administrator, Pengawas dan Pejabat Fungsional  antara lain Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Asisten I dan III Herman Azmar dan A. Zuhdi Perama, serta kepala-kepala  perangkat daerah lingkup Pemkab Limapuluh Kota. Pelantikan pejabat fungsional mendukung penyederhanaan birokrasi ini, untuk  melengkapi pelantikan serupa pada 31 Desember 2021  terhadap 227 pejabat fungsional. 

Sementara persetujuan prinsip untuk melantik ke-83 pejabat fungsional merujuk kepada Surat Kementerian Dalam Negeri per 25 Mei 2022 kepada Gubernur Sumatera Barat tentang persetujuan Penyetaraaan jabatan di lingkungan Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.  Selain itu, pelantikan pejabat fungsional dan struktural juga mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Manejemen Pegawai Negeri Sipil. 


Selanjutnya, Sekda mengutip sambutan Bupati Limapuluh Kota mengatakan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji pejabat fungsional dan struktural adalah bagian perputaran roda organisasi yang bertujuan untuk pola pembinaan, pemantapan kapasitas  kelembagaan dan pengembangan karir aparatur sipil negara. Untuk itu, ulas Bupati Limapuluh Kota meminta kepada pejabat yang diberi amanah untuk menunjukkan dedikasi dan loyalitas di mana saja bertugas. Selain itu kepada pejabat di lingkungan Pemkab  Lima Puluh Kota mengeluarkan kemampuan dan melaksanakan tugas dengan baik dan optimal demi mendukung pembangunan sesuai visi dan misi daerah.  "Penempatan pejabat melalui pelantikan ini merupakan pola pembinaan karir pegawai negeri sipil, yang dilakukan untuk pembenahan, penyegaran, dan pemantapan organisasi agar meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam pelayanan," terang Bupati Limapuluh Kota sebagaimana dikutip Sekretaris Daerah.  Di bagian akhir dari sambutan tertulisnya Bupati Limapuluh Kota menekankan empat pesan penting kepada pejabat yang baru dilantik, pertama senatiasa menjaga marwah dan martabat daerah. Berikutnya, mengembangkan komunikasi positif di setiap lini saat bertugas serta menciptakan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan terakhir adalah bahu membahu dengan segenap komponen di perangkat daerah untuk memaksimalkan pencapaian misi daerah. (YON)



Payakumbuh,netralpost.net --- Seekor ular jenis piton sepanjang 2 meter dievakuasi dari dalam closet Toko Emas Makmur di Kawasan Pasar Kota Payakumbuh, sekitar pukul 09.30 WIB, Rabu (1/6).


Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh yang mendapat laporan dari pemilik toko Robi Fernando (36), langsung bergerak ke lokasi kejadian melaksanakan tugas pertama mereka di bulan ini.


Kabid Damkar Kota Payakumbuh Budi Kurniawan kepada media mengatakan penemuan ular itu saat pemilik toko hendak BAB ke kamar kecil.


"Alhamdulillah ular dapat dievakuasi dengan cepat oleh anggota kita yang berpengalaman dengan hewan melata ini," kata Budi didampingi Kasi Ops Eci dan Danton Indra Jaya.


Sementara itu, Pemilik Toko Robi Fernando menyampaikan apresiasi kepada damkar yang merespon cepat atas laporannya yang langsung mendatangi posko damkar.


"Luar biasa respon cepat damkar Kota Payakumbuh, kami salut dan ucapkan terima kasih banyak," ujarnya.


Warga bisa meminta bantuan damkar untuk penyelamatan jiwa, atau evakuasi hewan berbisa dan berbahaya seperti tawon, biawak, ular, dan hewan lainnya dengan menghubungi quick response Pemadam Kebakaran di nomor 0752-92913. (Yon)

 Payakumbuh,netralpost-


- Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh bersama unsur Forkopimda Kota Payakumbuh beserta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022 secara virtual di Aula Ngalau Indah Balai Kota Payakumbuh, Rabu (01/06).


Pelaksanaan upacara tersebut dipimpin langsung oleh inspektur upacara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Lapangan Pancasila, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan merupakan upacara yang pertama kali dilaksanakan di luar Gedung Pancasila, Jakarta.


Dalam amanatnya Jokowi mengingatkan bahwa Pancasila harus betul-betul diamalkan dan diperjuangkan. Menurutnya, Pancasila harus diwujudkan dalam sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.


"Kita implementasikan dalam tata kelola pemerintahan dan juga menjiwai interaksi antar sesama anak bangsa. Inilah tugas kita bersama, tugas seluruh komponen bangsa menjadikan Pancasila sebagai ideologi," ucapnya.


Kemudian, Jokowi menyinggung soal bangsa Indonesia sedang menghadapi situasi dunia yang bergejolak. Mulai dari pandemi COVID-19, krisis energi dan pangan serta ancaman kemiskinan ekstrem dan kelaparan dan juga perang di Ukraina.


Jokowi menyebut sebagai pemegang mandat Presidensi G20, Indonesia mengajak seluruh negara maju di dunia bergotong-royong menciptakan umat manusia yang lebih baik, membangun sistem kesehatan, berupa mampu menghadapi krisis di masa depan dengan tata kelola dunia yang lebih sehat, lebih damai dan lebih berprikemanusiaan dan lebih berprikeadilan.


"Terakhir saya mengajak seluruh pemimpin bangsa, terutama para pejabat pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendidik serta para pemimpin lainnya untuk menjadi teladan, menjadi contoh dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila, mengajak seluruh masyarakat untuk bergerak aktif memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia maju, mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan," ujarnya.


Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda mengajak seluruh masyarakat untuk terus membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.


"Mari bersama-sama kita membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila bukan hanya telah mempersatukan kita semua, Pancasila juga telah menjadi bintang penuntun ketika bangsa Indonesia menghadapi tantangan dan ujian-ujian," ucapnya.


"Selamat Hari Lahir Pancasila, mari jadikan ini sebagai momentum untuk mengembalikan spirit kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan Pancasila," pungkasnya. (Yon)

 50 Kota,netralpost-Acara Perpisahan 

 SMP Negeri 2 Bukit Barisan  Kabupaten Limapuluh Kota Berlansung Dengan Meriah dan Dihadiri,Ketua KAN,Wali Nagari Maek dan  Tokoh-Tokoh Bukit Barisan Selasa (31/5).


Adapun Salah satu Tokoh Politik yang Hadir Bisron Hadi Spd I Anggota DPRD Limapuluh Kota Dari Fraksi PKS yang juga pemerhati Pendidikan 50 Kota berharap Kedepan nya banyak Tamatan SMP 2 Bukit Barisan menjadi orang Hebat dan Tokoh intelektual yang berguna Bagi masyarakat Banyak


Bisron hadi.S.p.d.i Menambahkan,perlunya pendidikan bagi anak, dengan cara harus adanya pengawasan dari orang tua murid dengan perlunya kerja sama lingkungan serta selalu mengikuti pendidikan formal  bagi anak didik jangan sampai disekolah saja untuk pendidikan anak tapi ditekan lagi bagi orang tu wali murid untuk melihat anak anak didik dirumah 


Kepala SMP Negeri 2 Bukit Barisan Plt Nopi Ardi  mengatakan, meski belum ada pengumuman kelulusan, perpisahan siswa kelas IX adalah merupakan  seremonial penyerahan siswa kepada orang tua sudah dilakukan. Hal ini karena setelah pengumuman kelulusan, siswa dan orang tua sudah disibukkan untuk mencari sekolah lanjutan. 


Pihaknya Sekolah juga berharap pada pengumuman lulusan bulan Juni 2022 mendatang, anak didiknya bisa lulus 100% 


Kepala sekolah SMPN 2  plt Nopi Ardi bukit Barisan menambahkan, isi dari acara pentas seni menurutnya merupakan penggalian kemampuan siswa-siswinya kelas VII dan VIII yang memiliki talenta cukup bagus untuk ditampilkan. Para seniman pelajar yang tampil mendalami seni dari kegiatan ekstra kurikuler di sekolah. Dan juga menampilkan Anak-Anak Tahfiz


Dengan Kreasi  Seni yang dilakukan berharap kedepannya dapat menciptakan Karakter dalam mencapai Cita-Cita,Dengan Kreasi seni juga dapat memotivasi Siswa untuk bisa meningkatkan kemampuannya yang sesuai dengan Tema SMP 2 Bukit Barisan Sebagai Penyangga Pendidikan Dan Budaya Kata Kepala Sekolah Nopi Ardi


Ketua komite febrimaiton mengungkapkan bahwa perlunya anak-anak menghormati guru dan orang tua sampai kapan pun karena ilmu yg diberikan merupakan salah satu jalan untuk menempuh jenjang selanjutnya yang akan dapat menciptakan Karakter dalam mencapai Cita-cita (Yon)




Padang Humas--Matangkan persiapan pemberangkatan jemaah haji, Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (P3IH) kembali gelar rapat koordinasi dan rapat pematangan proses keberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci, Selasa (31/5) di Ruang Siskohat Kanwil Kemenag.

Rapat dipimpin Kepala Kanwil Kemenag diwakili Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), H. Joben bersama Kepala Bidang Penaiszawa, H. Yufrizal dan Kepala Bidang Penmad H. Hendri Panidias.Turut hadir perwakilan UPT Asrama Haji Embarkasi Padang, Iblano Ferosa dan Munawir.

Pada kesempatan itu, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), H. Joben menyampaikan Kanwil Kemenag Sumbar bersama Pemprov, Embarkasi Haji Padang dan seluruh stakeholder terkait sudah siap memberangkatkan jemaah haji ke tanah suci.

“Alhamdulillah persiapan penyelenggaran ibadah haji sudah 99 persen. Sampai hari ini penyelesaian pra manifest (daftar nama jemaah haji) yang akan berangkat, lengkap dengan dokumen pasport sudah lima kloter dan sudah dikirim ke Kemenag pusat,” tutur Joben.

Joben menjelaskan mulai hari Jumat tanggal 03 Juni jemaah haji kloter 1 sudah masuk asrama sebelum diterbangkan ke Tanah Suci esok harinya Sabtu tanggal 04 Juni 2022. Jumlah jemaah yang akan berangkat 2.840 orang, 2.093 diantaranya jemaah Sumatera Barat dan 747 jemaah Bengklu.

Berikut jadwal lengkap keberangkatan jemaah haji Embarkasi Haji Padang ke Tanah Suci:

Kloter I dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci 4 Juni pukul 12.55 WIB dan masuk asrama 3 Juni pukul 12.00 Wib. Kloter 1 terdiri jemaah Kota Padang (penuh) berjumlah 385 orang, Pembimbing KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) 2 orang, Petugas Haji Daerah (PHD) 2 orang dan petugas Kloter 4 orang .

Adapun petugas kloter yang akan mendampingi Kloter I, Indra Gunawan sebagai TPHI (Tim Pemandu Haji Indonesia) atau dikenal dengan sebutan Ketua Kloter. H. Ifdhal sebagai TPIHI (Tim Pemandu Ibadah Haji Indonesia) atau Pembimbing Ibadah. Tenaga kesehatan dr. Nofri Yandri dan Ns. Gusni Nursih.

Kloter II terbang ke Tanah Suci 05 Juni pukul 14.05 Wib masuk Asrama Haji 04 Juni pukul 14.00 Wib. Jemaah berasal dari Bukittinggi, Tanah Datar, Padang Pariaman, Kota Pariaman dan Kota Padang. Kloter didampingi 2 orang PHD dan 4 orang Petugas Kloter. Ketua Kloter, Amar Albar Antoni, Pembimbing Ibadah, H. Muhammad Algafari dan tenaga kesehatan dr. Miranti Kemala Suri dan Ns. Firmaneni, S.Kep.

Sementera Kloter III akan diterbangkan 06 Juni pukul 15.15 Wib masuk asrama 05 Juni pukul 15.00 Wib. Asal jemaah Kabupaten Agam, Limapuluh Kota, Sijunjung, Sawahlunto, Solok Selatan, Kepulauan Mentawai. Pendamping PHD 2 orang dan petugas kloter 4 orang. Ketua Kloter Zulkarnain Batubara, pembimbing ibadah H. Ma'rufin, tenaga kesehatan dr. Irma Suryani dan Ilham Syah Putra.

Kloter IV terbang ke Tanah Suci 07 Juni pukul 18.40 wib masuk asrama 06 Juni pukul 19.00 wib. Asal jemaah Kabupaten Pasaman Barat, Pasaman, Kabupaten Solok dan Kota Padang dengan 1 orang PHD dan petugas kloter 4 orang. Ketua Kloter Ronaldi, pembimbing ibadah H. Zulkifli, tenaga kesehatan dr. Elfi Yulfienti dan Ns. Maulida Rahmi.

Kloter V terbang tanggal 08 Juni pukul 19.15 masuk asrama 07 Juni pukul 19.00 wib. Asal jemaah jemaah Kabupaten Dharmasraya, Payakumbuh, Pesisir Selatan, Kota Solok, Padang didampingi 2 PHD dan 4 petugas kloter. Ketua Kloter H. Ermizaldi, pembimbing ibadah H. Hamid Arwani, tenaga kesehatan dr. Gusti Hardianti dan Mercy Suswani Basral.

Untuk kloter VI jemaah asal Bengkulu (penuh) tidak diinapkan di Asrama Haji hanya transit di Bandara International Minangkabau (BIM). Kloter VI akan diterbangkan ke Tanah Suci tanggal 09 Juni pukul 20.40 wib. Empat jam sebelum terbang ke tanah suci, jemaah sudah tiba di BIM dan istirahat di ruang tunggu keberangkatan Internasional.

Petugas yang akan mendampingi jemaah kloter VI, Evran Soska sebagai ketua kloter, Ahmad Marhaen sebagai pembimbing ibadah, dr. Burhanudin dan Ns.Forman Kurniawan sebagai tenaga kesehatan.

Kloter VII diisi jemaah Bengkulu dan Kota Padang yang akan diterbangkan ke Tanah Suci pada tanggal 10 Juni pukul 20.50 wib. Untuk jemaah Kota Padang harus masuk asrama pada tanggal 09 Juni pukul 19.00 wib.

Petugas yang akan mendampingi jemaah Bulkis sebagai Ketua Kloter, Mudahri sebagai pembimbing ibadah, dr. Nici Aprianti dan Ns. Suhartono sebagai tenaga kesehatan.

Terakhir kloter VIII yang berjumlah 121 orang terdiri dari jemaah Kota Padang Panjang, Kota Padang dan jemaah cadangan ditambah 1 petugas KBIHU akan diterbangkan bersama jemaah Ujung Pandang, UPG 19 (Embarkasi Makasar) pada tanggal 2 Juli pukul 12.55 wib dan masuk asrama pada tanggal 01 Juli pukul 10.00 wib.

Dari 8 (delapan) kloter ini, kloter I sampai kloter VII akan diberangkatkan pada fase gelombang 1 dengan pesawat garuda Indonesia dari Bim menuju Bandara Pangeran Muhammad Bin Abdul Aziz Madinah. Sementara Kloter VIII yang tergabung dalam UPG 19 akan terbang dalam gelombang dua dengan tujuan Bandara King Abdul Aziz Jeddah. RinaRisna.

 



Padang (Humas)- "Kementerian Agama itu adalah rumahnya, Pusdiklat, Kanwil Kemenag Sumbar, Madrasah dan lainnya itu adalah kamar-kamarnya. Pada prinsipnya kita itu satu rumah, maka perlu saling memperhatikan, saling mengisi dan memberi, semoga ilmu yang didapat nanti dapat bermanfaat bagi lembaga," harapnya.

Demikian diutarakan Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sumbar H Miswan, mewakili Kakanwil, saat membuka membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Validasi Hasil Analis Kebutuhan Pelatihan, Senin 02 Juni 2022, di Aula FKUB Kanwil Kemenag Sumbar.

Melalui FGD ini diharapkan dapat disusun kebutuhan diklat apa saja yang diperlukan oleh ASN di lingkungan Kanwil Kemenag Sumbar, sesuai dengan form yang ada. Hal itu mengingat, tugas dan fungsi yang dipegang oleh ASN juga perlu dikawal dengan kediklatan yang berbasis regulasi.

Kepada peserta, H Miswan berpesan untuk mengikuti FGD tersebut secara seksama. "Jangan kita sepelekan, kita kupas tuntas semuanya, ambil intisari dari substansi FGD ini." Ajak mantan Kakankemenag Kabupaten Pasbar ini.

Kendala yang menjadi permasalahan di madrasah, atau pondok pesantren maupun lembaga dan organisasi lainnya, imbuhnya, supaya nanti bisa disampaikan dalam FGD.

"Sehingga nanti, dari masing masing perwakilan bisa membawa informasi dan ilmu ini untuk disosialisasikan ke satuan kerja masing-masing." Pinta Miswan menutup arahan.

Hadir dua pembicara Kabag TU Pusdiklat Diar Sunyono dan Drs H Amrullah MM Widyaiswara Ahli Muda. Turut menghadiri FGD, Kepala Balai Diklat Keagamaan Padang Drs H Khairul Amani.

Sebelumnya, dituturkan Kabag TU Pusdiklat Diar Sunyono Kegiatan Validasi Hasil Analisis Kebutuhan Pelatihan bertujuan yaitu diantaranya adalah verifikasi data hasil AKP sekaligus menjaring masukan dari stakeholder pelatihan.

"Seperti rekomendasi program pelatihan dan Rekomendasi kompetensi dalam program pelatihan (mata pelatihan). Untuk mendapatkan masukan positif terkait kebutuhan penyelenggaraan Diklat di Sumbar." Ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Pusdiklat Teknis menargetkan terbangunnya sinergisitas dengan Kanwil Kemenag Sumbar, Balai Diklat Keagamaan, maupun mitra kerja terkait dalam menghadirkan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan yang berkualitas dan terukur capaian kinerjanya.

Peserta kegiatan yang diinisiasi tim  Balitbang dan Pendidikan Pelatihan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan ini melibatkan sebanyak 21 orang peserta dan 2 peserta dari BDK.

Terdiri dari Pejabat Administrator dan Fungsional di Lingkungan Kanwil Kemenag Sumbar. Sebut saja dari Bidang Urais, bidang Penmad, Bidang Papkis, Bidang Penaiszawa, Pembimas, Sub Koordinator Pegawai dan Hukum, PIC Simdiklat, Ketua K2M, Ketua MGMP, Ketua KKG, Ketua Kelompok Kerja Pengawas, Ketua APRI, Ketua Pokja Penyuluh, Ketua FKDT, Ketua DKPP, Ketua FKUB dan Ketua AGPAI.

Hingga berita ini diterbitkan masih berlangsung alot FGD yang diwarnai tanya jawab dan diskusi tersebut.(vera)

 

 Payakumbuh,netralpost.net


--- Guna mengoptimalkan Pelaksanaan Pembangunan Tahun anggaran 2022, Pemerintah Kota Payakumbuh mengadakan rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan serta pelaksanaan pelaporan secara online melalui Aplikasi Sistem Online Pengendalian Administrasi Pembangunan (SODAP) versi terbaru yang dilaksanakan di Aula Ngalau Indah lantai III Kantor Balai Kota Payakumbuh, Selasa(31/5). 


Rapat Monev dibuka secara langsung oleh Wali Kota Payakumbuh dalam hal ini diwakilkan oleh Asisten II Elzadaswarman serta didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Junaidi, Sekretaris Inspektorat A.Arifianto, Sub kordinator Monev dan pelaporan Verly faguna, Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Yeri Siswanto serta diikuti oleh seluruh OPD terkait. 


Dalam sambutannya Asisten II Elzadaswarman mengatakan rapat Monev kali ini berfokus pada realisasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan masing-masing perangkat daerah serta diskusi tentang permasalahan yang ada dalam melaksanakan kegiatan.


“Rapat kita kali ini berfokus pada realisasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu kita adakan sesi diskusi tentang permasalahan dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan,” ungkapnya.


Elzadaswarman yang akrab disapa Om Zet menjelaskan aplikasi SODAP merupakan aplikasi Pemko Payakumbuh untuk meningkatkan kinerja ASN agar komitmen dengan progran yang telah disetujui dalam Musrembang. Disamping itu, SODAP akan mengontrol bagaimana perkembangan program ini dari awal hingga selesai. Jadinya, sifat program ini tidak lain untuk peningkatan kualitas ASN untuk melayani kesejahteraan masyarakat.


"Ini sebuah terobosan untuk melayani masyarakat dan salah satu bukti  Pemko Payakumbuh melayani berbasis IT agar gampang mengukur kinerja secara terukur, terarah dan fokus,"ujar Om Zet


Sub kordinator Monev dan pelaporan Verly faguna menjelaskan karena masih rendahnya serapan anggaran belanja daerah sampai bulan april 202 yaitu Rp. 159.111.993.117 (23,80%). Karena itu perlu dilakukan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan dan percepatan pelaksanaan serapan anggaran dengan mempedomani time schedule yang sudah disusun serta RUP yang sudah ditetapkan secara efisien menggunakan aplikasi SODAP. 


"Dengan adanya pembaruan kepada Aplikasi SODAP, Maka akan disosialisasikan pada saat monev ini kepada seluruh perangkat daerah, sehingga dapat kita gunakan dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan kota payakumbuh tahun 2022," Terang Verly


Senada, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Junaidi menjelaskan Aplikasi Sodap telah menggambarkan

Masing-masing aktifikatas di OPD secara rinci mulai dari anggaran, capaian target dan realisasi anggaran. Dan sudah digambarkan berbentuk grafik. Sehingga pimpinan mengharapkan di Aplikasi Sodap bisa terlihat seberapa jauh target kerja di OPD dan realisasi anggarannya


"Mohon dukungan kita semuanya, Mulai tanggal 2 juni 2022 selama satu minggu kedepan kita akan mengadakan coaching tentang penggunaan Aplikasi Sodap kepada Sekretaris bersama Kasubag program di ruangan helpdesk Diskominfo dan dilakukan coaching untuk 7 OPD perhari. sehingga seluruh OPD di Kota Payakumbuh sudah bisa mengoperasikan Aplikasi Sodap," Ujar Junaidi


Ditambahkannya, Tadi sudah dipaparkan bahwa masih rendahnya serapan anggaran di masing-masing OPD dan juga instruksi Presiden bagaimana serapan anggaran dalam rangka percepatan ekonomi masyarakat. 


"Kita harapkan capaian target kinerja dan serapan anggaran dimasing-masing OPD bisa sesuai dengan schedule yang sudah diusulkan waktu membbahas anggaran awal dan mari sama-sama mendukung demi kelancaran serapan anggaran pada tahun 2022," Pungkas Junaidi. 


Kepala Bidang E-Goverment Nopan Pirsa menjelaskan perbedaan antara aplikasi Sodap yang lama dengan aplikasi Sodap versi terbaru adalah lebih fleksibel dan target kecepatan dalam realisasi pembangunan di kota Payakumbuh yang sangat berguna bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan di Kota Payakumbuh. 


Dilanjutkannya, Selama diefektifkan, SODAP akan bekerja sesuai sistem yang diberlakukan. Bidang kepegawaian selaku admin di masing-masing OPD dan kesekretariatan Pemko Payakumbuh akan memasukkan program bulanan sampai tahunan mereka kedalam SODAP. Kemudian, program ini akan masuk ke dalam catatan kepala daerah.


Setiap program OPD dan sekretariatan akan mudah terbaca oleh kepala daerah, sampai mana kinerja ASN untuk menyelesaikan program tersebut. Jadi, sifat aplikasi SODAP ini bisa membaca lebih spesifik bagaimana program bulanan ini berjalan. Artinya, SODAP akan  memperjelas program kerja dan meminimalisir adanya kecurangan laporan kegiatan kepada pimpinan oleh ASN.


"Jadi untuk pemantauan jauh lebih gampang dan tidak perlu memakan waktu lama dalam mengurus birokrasi, dalam penilaian dan evaluasi akan gampang dilakukan kepala daerah kepada setiap OPD dan sekretariat karena setiap data telah terekam dengan baik," Pungkasnya.(Yon)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.