NetralPost.net

Pasbar,netralpost--Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Dapil Sumatera Barat II, Rezka Oktoberia ikut memperjuangkan nagari persiapan di Pasaman Barat. Nagari persiapan di kabupaten pasaman barat sudah di klarifikasi oleh tim penataan desa tingkat pusat pada bulan Februari 2020.

"Saya akan terus berjuang dan mengawal sampai dengan keluar nya kode desa untuk nagari persiapan di Kabupaten Pasaman barat," ujar Rezka Oktoberia kepada wartawan baru-baru ini.

Hasilnya 59 nagari persiapan sudah diberikan rekomendasi untuk diterbitkan kode desa dan 12 nagari masih ditunda untuk dilakukan perbaikan,"kata Srikandi Demokrat itu.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintah Nagari Pasaman Barat, Syaikhul Putra, S.STP, M.Si mengatakan sampai dengan saat ini 59 nagari persiapan yang telah diberikan rekomendasi belum diterbitkan kode desa nya oleh kemendagri.

Ia juga menyampaikan bahwa, dalam rangka percepatan proses penenerbitan kode desa tersebut, anggota DPR RI dari Dapil Sumbar II,Rezka Oktoberia pun ikut berjuang melalui Gedung Parlemen DPR-RI di Senayan.

Ditambahkan Syaikhul Putra,tercatat sudah dua kali Srikandi dari komisi II,gedung senayan tersebut ketika rapat meminta secara langsung kepada Mendagri untuk segera memproses penerbitan kode desa untuk 59 nagari persiapan di Kabupaten Pasaman Barat.

 Syaikhul Putra juga berharap agar perjuangan anggota DPR-RI, Rezka Oktoberia tersebut bisa membantu percepatan proses penerbitan kode desa untuk 59 nagari persiapan di Kabupaten Pasbar,"harap nya.

Diri nya juga menyampaikan,atas nama Pemda Pasbar, Syaikhul Putra mengucapkan terima kasih terhadap dukungan yang telah diberikan oleh anggota DPR RI Rezka Oktoberia dan diri nya juga meminta dukungan dari masyarakat agar nagari persiapan di Pasbar segera defenitif,"tutup Syaikhul Putra.(Yon)

 Payakumbuh,netralpost

Kegiatan ini digelar agar tersusun aksi terpadu dalam mengatasi konflik sosial di Kota Payakumbuh sebagai informasi ke tengah masyarakat adanya isu konflik, serta melaksanakan pendeteksian secara dini sehingga masyarakat aman nyaman dan bisa melaksanakan segala kegiatan. 

Hadir Kepala Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh Dipa Surya Persada, Penyampaian Ketua Tim dari Polres Payakumbuh. R. Almi, perwakilan BIM Musyaf, Kantor Kemenag, Hanafi, serta unsur forkopimda dan stakeholder terkait lainnya.

Dipa Surya Persada mengatakan ada beberapa isu yang dibahas, namun yang menjadi fokus adalah terkait penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak, karena tak lama lagi kurban bakal digelar.

"Berkaitan isu PMK, terkait persiapan daging dengan adanya penyakit PMK, berkurangnya untuk stok sapi di lebaran idul Adha, perlu adanya rencana aksi yang akan dilaksanakan, itu kita bicarakan dalam rapat," ujar Dipa.

Dipa juga menyampaikan nantinya akan keluar fatwa MUI yang akan dibagikan ke pengurus masjid dan musala, pihaknya ingin penanganan PMK bisa lancar hingga saat idul Adha tak ada polemik yang terjadi.

"Kita sudah ada tim reaksi cepat URC penangganan kasus PMK. Nantinya tim akan melaksanakan pengecekan ke lokasi mulai tanggal 2 sampai 8 Juli mendatang," ujarnya. (Yon)

50 Kota,netralpost --Guna mencegah praktik korupsi di pemerintah daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia secara konsisten akan memantau delapan area intervensi dalam tata kelola pemerintahan di daerah. Pemantauan melalui skema Monitoring Centre for Prevention (MCP), fokus kepada area intervensi antara lain,  Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa. Terkait hal itu, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo menyatakan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota komit untuk meningkatkan nilai indikator MCP terhadap ke delapan area pemantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pencegahan praktik korupsi di daerah.

Kesungguhan untuk mencegah praktik korupsi di lingkup Pemkab Limapuluh Kota diutarakan Bupati Safaruddin pada Rapat Koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Rapat Bupati, Kamis (23/06/2022) di Sarilamak, Harau. Rakor tersebut menindaklanjuti agenda Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi tingkat Provinsi  Sumatera Barat, yang dihadiri Gubernur dan Bupati/ Walikota se Sumbar  beberapa waktu lalu. Rakor dihadiri Kasatgas 2 Dit Korsup Wilayah 1 KPK Arief Nurcahyo, Person In Charge (PIC) KPK wilayah Sumbar Yuli Kamalia, Person In Charge (PIC) Wilayah  Riau Meri Putri Abadi, Sekretaris Daerah Widya Putra Rapat dipandu oleh Inspektur Inspektorat Suherman. 

Rakor utamanya mebahas peningkatan indikator Monitoring Centre for Prevention MCP. MCP berupa aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut Bupati Safaruddin mengatakan koordinasi pemangku kepentingan merupakan menjadi kunci sukses pemberantasan korupsi . Hal itu bisa terwujud melalui pengawasan dan sinergi antar aparat pengawas intern pemerintah, pengawas eksternal dan penegak hukum. Hal ini tambah Bupati Safaruddin akan berkontribusi kepada pencegahan praktik korupsi serta berdampak kepada Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota capaian indeks nilai MCP KPK di daerah. “Limapuluh Kota mendapatkan nilai 66,5% MCP. Tentunya kami membutuhkan bantuan, bimbingan, dan dukungan dari KPK RI dalam tindakan pencegahan korupsi, monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi terintegrasi kabupaten limapuluh kota", ucap Bupati Safaruddin.

Sementara itu, Kasatgas 2 Dit Korsup Wilayah 1 KPK Arief Nurcahyo menyinggung bahwa delapan area intervensi akan mempengaruhi penilaian praktik pencegahan korupsi. Jika nilainya terus membaik mengisyaratkan bahwa daerah telah memprioritaskan praktik pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan di daerah. Untuk itu, Arief Nurcahyo menekankan agar pemerintah daerah transparan dalam pengelolaan keuangan demi kemajuan pembangunan di daerah.. "Intinya, komitmen saling mengingatkan pemberantasan tindak pidana korupsi secara bersama. Diharapkan komitmen OPD untuk membantu Kepala Daerah dalam pemberantasan korupsi", tutur Arief. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Komitmen Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat terus dibuktikan dengan terjadinya beberapa perubahan pada pelayanan-pelayanan langsung yang ada di dinas yang berkantor di Terminal Koto Nan Ompek itu.

Di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Nofriwandi, masing-masing bidang dan UPTD mampu bekerja dengan baik.

Saat ditemui media di kantornya, Kamis (23/6), Kadis Nofriwandi yang didampingi Sekretaris Hadiatul Rahmat dan jajarannya mengatakan komitmen ini dibuat merupakan amanat dari Wali Kota Riza Falepi dalam mewujudkan lingkungan birokrasi yang melayani cepat, tepat, dan efisien.

Contohnya saja dapat dilihat dari pelayanan KIR, saat ini prosedur pengurusan KIR di Kota Payakumbuh paling gampang. Serangkaian tes untuk mengukur apakah sebuah kendaraan masih layak jalan atau tidak layak sudah berlangsung cepat dan tidak bertele-tele dengan dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana di dinas perhubungan.

Bahkan, pembayaran KIR sudah dengan non tunai atau cashless, saat ini sudah lebih dari 50 persen transaksi dilakukan dengan memakai Q-RIS.

"Kita sedang menyiapkan pelayanan KIR online, masyarakat hanya dari rumah saja, mereka bisa mengurus administrasi pelayanan KIR melalui aplikasi yang saat ini tengah kami sediakan, nantinya mereka hanya datang ke kantor dishub saat uji layak kendaraannya saja," kata Nofriwandi.

Terkait dengan urusan perparkiran yang selama ini sering disorot oleh DPRD, Nofriwandi dan jajarannya telah berinovasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Saat ini, petugas parkir yang telah ditugaskan oleh Dishub sudah menyetor uang parkir tidak ke kantor dinas perhubungan lagi, tapi langsung kepada bidang pendapatan badan keuangan daerah melalui kerja sama dengan Bank Nagari.

"Kita sudah memberlakukan ini sejak awal tahun 2022," kata Nofriwandi.

Terakhir, selama ini terjadi kemacetan di Jalan Soekarno-Hatta arah ke pasar karena adanya kendaraan bus antar kota antar provinsi (AKAP) yang menaikkan dan menurunkan penumpang di tepi jalan. Melalui kerja sama seluruh bidang di dinas perhubungan dan Unsur Forkopimda, masalah-masalah yang ada dapat teratasi.

"Sejak 1 tahun belakangan kita sudah menempatkan kendaraan AKAP untuk masuk terminal, artinya sudah tidak ada lagi yang standby di jalan. Kami sampaikan apresiasi kepada unsur forkopimda karena telah mendukung kami mewujudkan ketertiban di Kota Payakumbuh, meski ada kendala saat waktu berjalan, tapi dapat terselesaikan dengan baik," terang Nofriwandi. (Yon)

Jakarta,netralpost

Litbang Kompas sendiri melakukan survei secara berkala. Berdasarkan survei tersebut pada Oktober 2021, elektabilitas Demokrat masih di 5,4 persen. Sedangkan survei di bulan Januari 2022, Demokrat menembus dua digit, yaitu 10,7 persen. Dan kini, Demokrat naik kembali mencapai 11,6 persen. Hal ini menunjukkan elektabilitas Demokrat meningkat secara konsisten selama setahun terakhir,"kata Rezka Oktoberia Deputi Operasi Kampanye dan Pemenangan BAPILU DPP Partai Demokrat kepada wartawan,Rabu(23/07).

Demokrat sangat mengapresiasi hasil survei Litbang Kompas ini. Hasil positif ini semakin memacu  Demokrat agar terus memperjuangkan dan menyuarakan aspirasi dan harapan rakyat, untuk perubahan dan perbaikan.

Lebih jauh Rezka Katakan, ada tiga kunci kenaikan elektabilitas Partai Demokrat.Pertama, konsistensi Partai Demokrat menyuarakan aspirasi masyarakat terkait kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, yang disampaikan secara terintegrasi di ruang publik, baik di parlemen pusat maupun daerah.

Hal ini terjadi dikarenakan oleh kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang lebih kolaboratif, terbuka, dan menggunakan pendekatan terukur berbasis data, membuat setiap gerak langkah yang diambil Demokrat sesuai dengan harapan publik,"ujar Rezka yang juga anggota DPR-RI fraksi Demokrat dapil Sumbar II itu.

Kedua, konsolidasi organisasi yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga membuahkan hasil positif. Soliditas semakin terjaga. Kebersamaan dan loyalitas kader semakin terbentuk.

Kesatuan gerak langkah organisasi Partai Demokrat di berbagai tingkatan sebagai buah konsolidasi ini pun, memudahkan Demokrat mendekatkan diri dengan rakyat dan melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi rakyat, seperti disampaikan Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor di Harian Kompas (21/06) lalu,"sebut Rezka Oktoberia.

Ketiga, intensitas dan konsistensi Partai Demokrat dalam membantu rakyat secara masif saat menghadapi kesulitan selama masa pandemi covid-19 dalam dua tahun terakhir ini merupakan program kongkrit yang sangat menyentuh dan bermanfaat langsung bagi rakyat dan  para kader Demokrat semakin giat dalam mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat khususnya dalam hal perubahan dan perbaikan, karena harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat,"tutup  wanita yang akrab di sapa Uni Rezka Oktoberia itu. (Yon)

50 Kota,netralpost-- Limapuluh Kota terpilih sebagai satu-satunya Kabupaten dari empat Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang mendapatkan pendampingan Smart City dari Kementerian Komunikasi dak Informatika Republik Indonesia. Hal itu merupakan

tindak lanjut dari Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika  dan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor B-32/DJAI/HK.04.02/04/2022 dan Nomor: 139/139/PK/DISKOMINFO/IV/2022 Tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sebagai persiapan KemKominfo bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Limapuluh Kota memfasilitasi  Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahap I Penyusunan Masterplan Kota Cerdas (Smart City) dan Quick Win Program Unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota di Aula Kantor Bupati Lima Puluh Kota pada Rabu (22/06/2022). 

Bimtek dibuka oleh Bupati Safaruddin Dt. Bandaro Rajo yang diikuti oleh perangkat daerah, Dewan Smart City, Wali Nagari serta pemangku kepentingan lainnya. Hadir sebagai narasumber Tim Pembimbing Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatka RI (Kemenkominfo RI). Selain itu tampak hadir Sekretaris Daerah Widya Putra, Asisten III Ahmad Zudi Perama, dan Kepala Dinas Kominfo Eki Hari Purnama

Bupati  Safaruddin, dalam sambutannya mengatakan, Bimtek kali ini tidak hanya pada peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat di perangkat daerah namun juga sampai ke tingkat terendah pemerintahan yaitu nagari. “Dengan berbasis teknologi tentu saja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan semakin cepat,” terang Bupati.

Gerakan _Smart City_ tentunya diharapkan dapat menjangkau daerah yang masih sulit mendapat sinyal _(blank spot)_. “Semoga di 2022 ini, nagari maupun jorong di Limapuluh kota terutama di Kecamatan Kapur IX dan Gunuang Omeh dapat menikmati akses telekomunikasi keseluruhannya,” ucap Bupati.

Dibagian lain sambutannya, Bupati menuturkan pembangunan kota cerdas _(smart city)_ melalui perwujudan keenam pilar kota tertentu akan berlanjut kepada pengembangan lainnya yang terarah kepada kawasan-kawasan prioritas daerah seperti kawasan wisata prioritas dan nagari/pedesaan. “Seperti destinasi wisata kampuang sarugo, berawal dari inisiatif dari Dinas Kominfo untuk membangun sebuah branding terkait _smart city_ yang mengedepankan kecerdasan masyarakat sekitar dalam mengelola dan memanfaatkan alam, budaya dan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat sekitar,” ujar Bupati Safaruddin.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Limapuluh Kota Eki HP, mengatakan bahwa Kabupaten Limapuluh Kota ditetapkan sebagai salah satu dari 50 Kabupaten/Kota terpilih dalam program Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) tahun 2022 yang dicanangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. “ Dari Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Limapuluh kota adalah satu dari 4 Kabupaten/Kota yang terpilih mendapat pendampingan penyusunan master plan smart city,” terang Eki HP.

Eki HP, dibagian lain sambutannya, menjelaskan bahwa dengan diselenggarakannya Bimbingan Teknis Tahap I Penyusunan Masterplan Kota Cerdas _(Smart City_) dan _Quick Win_ Program Unggulan Kabupaten Limapuluh Kota diharapkan dapat terwujudnya persamaan persepsi dan pandangan bagi perangkat daerah bahwa Kota Cerdas (Smart City) adalah konsep pengelolaan kota yang mendorong kemudahan Layanan Publik dan tersusunnya Buku I Penyusun Masterplan Smart City Kabupaten Limapuluh Kota. (Yon)

"Malam ini saya tentunya sangat mengapresiasi kepada seluruh masyarakat, khususnya teman-teman dan adik-adik, yang dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-76, mau berpartisipasi untuk ikut di dalam berbagai kegiatan. Salah satunya komitmen kami melakukan perubahan, dengan tema setapak perubahan Polri," kata Sigit.

Dalam hal ini, Sigit menekankan, Polri selalu berkomitmen membuka dan memberikan ruang kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan ekspresinya baik itu kritik maupun saran. 

Menurut Sigit, masukan, kritik dan saran dari masyarakat sangat bermanfaat untuk dijadikan bahan evaluasi demi mewujudkan Polri yang semakin dicintai dan diharapkan oleh seluruh masyarakat. 

"Komitmen kami untuk membuka ruang, mendapatkan masukan dan kritik, mendengar aspirasi masyarakat. Supaya kita memiliki masukan untuk memperbaiki dan mengevaluasi institusi Polri. Kami yakin tidak bisa memperbaiki dan berbenah tanpa masukan dari masyarakat," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Adanya kritik dan saran hingga pujian dari masyarakat, dikatakan Sigit, hal itu akan diserap dan dijadikan energi positif untuk institusi Bhayangkara terus melakukan pembenahan serta perubahan untuk menjadi lebih baik lagi. Sehingga, semangat Polri Presisi dapat terwujud dengan sempurna. 

Bahkan, Sigit menekankan, hasil karya dari peserta kreasi Setapak Perubahan Polri, agar dipasang dan dibaca. Sehingga seluruh personel Kepolisian dapat terus menyerap aspirasi dari apa yang diharapkan oleh masyarakat terhadap Polri. 

"Hasil karya semua peserta tentunya dihimpun kita perbanyak, ditempel dan dibaca seluruh anggota Polri. Bahwa itu menjadi harapan, kritik, dan apresiasi masyarakat dan saya minta terhadap hal itu kita selalu komitmen untuk berubah menjadi lebih baik," ucap mantan Kapolda Banten ini. 

Diakhir pernyataannya, Sigit menekankan, seluruh jajaran Kepolisian saat ini harus mendengar dan memperhatikan harapan masyarakat demi kemajuan dan kebaikan dari institusi Polri. 

"Komitmen kita bersama adalah membenahi institusi dan insan Polri. Terima kasih, atas kerja sama dari dewan juri yang mau meluangkan waktunya, karena pesertanya ribuan, lumayan capek dan lelah. Bagi kami, ini merupakan apresiasi untuk mendukung Polri. Kami komitmen terus berbenah dan memperbaiki diri," tutup Sigit.