NetralPost.net

 Payakumbuh,netralpost

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Payakumbuh Erwin Yunaz saat menghadiri pelantikan pengurus DPD PPNI Kota Payakumbuh di Aula Ngalau Indah lantai III Kantor Wali Kota Payakumbuh, Kamis(1/9). 

Ditambahkan Erwin, PPNI juga harus senantiasa mampu meningkatkan solidaritasnya baik secara internal dalam berorganisasi maupun di lapangan dalam menjalankan profesinya sebagai perawat. Terutama dalam situasi pandemi, dan situasi lainnya yang membutuhkan koordinasi cepat karena profesi perawat sangat erat kaitannya dengan keselamatan dan nyawa manusia. Dinamika yang terjadi, baik di dalam tubuh organisasi maupun profesi mampu mendewasakan PPNI menuju kiprah nyata bermanfaat. 

"Kepada ketua dan segenap pengurus PPNI Kota Payakumbuh segera dapat menyusun program kerja yang dapat beriringan dengan program dan visi-misi pemerintah Kota Payakumbuh karena sangat diperlukan sinergitas dan harmonisasi yang serasi antara pemerintah, organisasi dan seluruh masyarakat untuk mewujudkan tujuan daerah secara optimal," Terang Erwin

Kemudian, kata Erwin PPNI juga diharapkan mampu meningkatkan eksistensinya ditengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga kehadiran organisasi ini benar-benar dapat dirasakan masyarakat banyak. DPD PPNI harus meningkatkan sinergitas antara dokter dan perawat serta meningkatkan kedisiplinan para perawat. 

"Diharapkan betul para perawat dan dokter meningkatkan sinergitas dalam menyuksukseskan program-program pemerintah guna menyehatkan Kota Payakumbuh kedepannya," Pungkas Erwin

Senada, Ketua DPW PPNI Sumatera Barat NS. Meta Seprinel mengucapkan selamat kepada Ketua DPD PPNI Kota Payakumbuh terpilih dan   segera menyusun serta melaksanakan tugas organisasi dengan sebaik-baiknya. 

 “Selamat untuk Yulia, semoga bisa melanjutkan kepengurusan PPNI Payakumbuh dengan semangat serta bisa mengemban amanah dan melaksanakan tugas organisasi dengan sebaik-baiknya,” ungkap Meta

Harapan itu, disambut hangat oleh Ketua DPD PPNI Kota Payakumbuh  terpilih Yulia, bahwa semua harapan dan amanah yang diembannya akan ia jalankan dengan sungguh-sungguh

“Semoga anggota PPNI Kota Payakumbuh semakin solid dan memiliki motivasi untuk terus mengembangkan kemampuan, demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai tenaga kesehatan dengan jumlah terbesar. PPNI dicintai anggota, disayangi pemerintah dan mampu bersinergi dengan profesi lain,” harapnya.

Adapun Susunan Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Payakumbuh  Provinsi Sumatera Barat periode 2022-2027 :

Ketua      : Yulia

Wakil Ketua Bidang Organisasi : Yen Mery

Sekretaris : Muhammad Zulfi

Bendahara : Fitrayati

Wakil Bendahara : Selmawati

LimapuluhKota – Upaya kolektif Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tahun 2022 membuahkan hasil. Hal tersebut tergambar dalam  penghargaan yang diterima Bupati Limapuluh Kota sekaligus Ketua Pengarah TPPS Kabupaten Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo ketika menerima penghargaan sebagai kabupaten/kota terbaik kedua se-Provinsi Sumatera Barat pada Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2022 di Hotel Prime Plaza Sanur Bali, Selasa malam (30/8). Diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Teguh Setyabudi, pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan pada rangkaian acara Workshop penguatan perencanaan penganggaran melalui 8 aksi konvergensi yang diselenggarakan 30-31 Agustus 2022. Saat Penerimaan penghargaan tersebut, Bupati Safaruddin turut  didampingi oleh Nevi Safaruddin Wakil Ketua TPPS, Kepala Bapelitbang Gusdian Laora, Kepala Dinas Kesehatan Adel Noviarman, Sekretaris DPPKBP3A Yulia Masna dan tim TPPS lainnya, 

Usai menerima penghargaan, Bupati Safaruddin menyampaikan rasa syukur dan menyatakan bahwa prestasi ini merupakan hasil kerja keras seluruh TPPS serta kerja sama yang diberikan oleh stakeholder. “Kami Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada OPD teknis, stakeholder, seluruh kader dan masyarakat Limapuluh Kota yang telah berjuang bersama dalam usaha aksi konvergensi pencegahan stunting tahun 2022 di Limapuluh Kota,” ujar Bupati Safaruddin. Seterusnya Ia menerangkan, setelah dinilai dalam 8 aksi pencegahan stunting di Provinsi Sumbar, Kabupaten Limapuluh Kota memperoleh posisi kedua, dibawah Kabupaten Pasaman Barat yang menempati peringkat pertama. 

Pada bagian lain penyampaiannya, Ia berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus memacu semangat dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Limapuluh Kota. “Kita harus lebih semangat dan bergerak bersama mencegah stunting di Limapuluh Kota yang kita cintai ini,” ajak Bupati Safaruddin. Lebih lanjut Bupati Safaruddin berharap sinergitas, kolaborasi, kerjasama dan kebersamaan semua pihak terus tumbuh dengan baik tidak hanya dalam hal stunting, tetapi secara kolektif mewujudkan visi daerah dalam mewujudkan Kabupaten Limapuluh yang Madani, beradat, dan berbudaya. 

Sementara itu, Kepala Bapelitbang Gusdian Laora yang dihubungi Tim Humas Diskominfo Limapuluh Kota menerangkan, tim penilai dari Pemerintah Provinsi Sumbar telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan dokumen pendukung Aksi Konvergensi 1 sampai aksi 8 dan dokumen Praktik Baik (Best Practice) terkait pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting di Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2021 pada tanggal 30 Mei 2022. “Adapun proses penilaian meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitive untuk mencegah penurunan stunting,” jelas Gusdian Laora. Seterusnya ia mengungkapkan Kabupaten Limapuluh Kota saat ini memiliki kader pendamping keluarga yang berjumlah 741 orang, kader posyandu sejumlah 2765 orang. "Dengan jumlah yang relatif besar, upaya bersama antara kader, TPPS, Nagari, dan masyarakat ini harus dimaksimalkan demi menekan kasus stunting di Kabupaten Limapuluh Kota dengan prevalensi stunting 50 kota di angka 28,2 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)", Harap Gusdian Laora.(Yon)

Payakumbuh,netralpost

"Satpol PP itu hanya menjalankan perintah, jangan dimarahi, kalau mau marah sama Saya saja, karena saya yang dipilih rakyat kota ini. Razia yang kami lakukan karena adanya laporan masyarakat bahwa kafe tersebut terindikasi ada penyakit masyarakat, tentunya melanggar peraturan daerah," kata Riza kepada media saat dihubungi via seluler, Rabu (31/8). 

Wali kota yang terkenal penyabar tapi tegas serta perhatian pada anak buahnya ini merasa perlu memberikan komentar terhadap insiden tersebut, ditambah ketertiban umum sudah terusik. Banyaknya laporan masyarakat terkait adanya kafe yang terindikasi melanggar pekat tentu membuat merah telinga politikus PKS itu.

Riza menambahkan, pihaknya berharap tidak ada gesekan antar abdi negara di Kota Payakumbuh, semuanya harus baik-baik saja.

"Saya sudah menyampaikan persoalan ini kepada Pak Dandim, dan menunggu respon," tandasnya. "Kita carilah titik temu", tukuk Riza.

Wali kota dua periode itu mengaku pernah saat Dia memimpin sidak di beberapa kafe, disaksikannya sendiri ada wanita penghibur yang sedang bermesraan dengan beberapa orang, Riza tahu siapa dan darimana asal mereka.

"Kita semua berjuang untuk membangun daerah ini, keluarga Saya juga pejuang dan jembatan ratapan ibu adalah saksi bisunya, mari sama-sama berjuang kita untuk kebaikan kota," ujar Riza.

"Saya berharap kepada pelaku usaha kafe hiburan jangan begini, karena akan membuat masyarakat Payakumbuh marah. Masyarakat belum bisa menerima tempat hiburan yang ada wanita penghibur, membuka kafe sampai pagi yang notabenenya secara Perda diijinkan sampai jam 12 malam, karena kota ini masyarakatnya religius, mohon pengertianlah," kata Riza.

Ditegaskannya, di luar Kota Payakumbuh, apalagi di pulau Jawa mungkin mudah menerima perubahan, tapi di Payakumbuh belum seperti itu. Untuk itu Riza memohon sekali lagi pengertian seluruh pihak.

Selain itu baru baru ini betapa tingginya diberitakan penyakin HIV/AIDS akibat kebebasan di Pulau Jawa tersebut, terutama Jakarta dan Jawa Barat, khususnya Bandung dan sekitarnya dan kota kabupaten sekitar Jakarta. Ini salah satu konsekuensi yang akan ditanggung akibat penyakit masyarakat.

"Tidak bisa kita pungkiri, siapa saja tentu tidak ingin ada penyakit seperti HIV/AIDS. Tapi mau apa dikata, bahkan banyak mahasiswi di Bandung yang ikut terjun ke dalam dunia prostitusi terselubung, hingga terkena HIV/Aids, tentu ini perlu jadi perhatian kita bersama," tukuk Riza.

Terkait dengan adanya kafe hiburan yang masih bandel, Riza mengancam akan memberikan sanksi berjenjang mulai dari Surat Peringatan (SP) dan sampai sanksi lebih lanjut.

"Kami akan memperketat pengawasan, Saya juga dapat laporan ada kafe yang beroperasi di kawasan Batang Agam, sementara kawasan itu sedang dalam proses pembangunan, kita sangat hati-hati mengeluarkan izin terutama IMB/PBG di sana. Pemerintah sangat serius dan berhati-hati memberikan izin di sana agar tidak menjadi kawasan kumuh, dan peruntukan lahannya sesuai Perda RTRW. Apalagi yang tak punya izin tata ruang, bisa saya perintahkan anak buah saya untuk bongkar bangunannya," ancam Riza. (Yon)

Hal tersebut disampaikan Ny. Genny Hendri Septa sewaktu membuka secara resmi Pelatihan Instruktur Senam Jantung Sehat (SJS) Kelurahan se-Kota Padang, di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (31/8/2022).

"Kita ingin para kader-kader YJI dapat menjadi pelopor hidup sehat di tengah-tengah masyarakat. Mereka tidak hanya saja sebagai instruktur senam, tapi menjadi pelopor dan perpanjangan tangan pemerintah dalam mengkampanyekan hidup bersih dan sehat," ucap Genny Hendri Septa.

Ny. Genny Hendri Septa menambahkan, upaya tersebut dilakukan dalam rangka mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) serta penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)  di Kota Padang. Di samping itu juga menjadi upaya dari YJI Kota Padang dalam mewujudkan Padang menjadi kota yang sehat dan nyaman.

"Angka stunting di Kota Padang cukup tinggi, begitu juga dengan capaian imunisasi anak juga masih rendah. Kita perlu mendorong masyarakat agar membudayakan hidup bersih dan sehat, sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Padang. Inilah yang kita harapkan dari kader-kader YJI yang ada di kecamatan dan kelurahan agar dapat mengkampanyekan hidup bersih dan sehat kepada masyarakat,," jelas istri Wali Kota Padang itu.

Lebih lanjut Ketua TP PKK Kota Padang itu mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi para instruktur senam jantung sehat yang berada di kelurahan se-Kota Padang. 

"YJI Kota Padang telah membentuk klub jantung sehat di 104 kelurahan se-Kota Padang. Oleh karena itu perlu memberikan pelatihan kepada para instruktur sebagai perpanjangan tangan dalam mendorong masyarakat untuk hidup bersih dan sehat," pungkas Ketua YJI Kota Padang.

Dalam kegiatan tersebut juga digelar senam bersama dan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Turut hadir dalam kesempatan tersebut dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang, Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Koordinator Kecamatan YJI se-Kota Padang, Kepala Puskesmas se-Kota Padang serta Duta Genre Kota Padang.(**).

Jakarta,netralpost.net --- Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Djajadi angkat bicara mengenai protes pengacara keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak dan Jhonson Panjaitan yang mengaku diusir dari lokasi rekonstruksi pembunuhan di rumah pribadi Irjen Ferdy Sambo, di Jalan Saguling III, Jakarta Selatan.

Saat dikonfirmasi, Brigjen Andi menegaskan segala proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir J ini hanya wajib dihadiri oleh pihak-pihak seperti penyidik, jaksa penuntut umum (JPU), kelima tersangka hingga kuasa hukumnya.

"Yang wajib hadir dalam proses reka ulang atau rekonstruksi adalah penyidik, JPU, para tersangka dan saksi beserta kuasa hukumnya," ungkap Andi saat dikonfirmasi wartawan, Selasa, (30/8/2022).

Andi menegaskan, tidak ada ketentuan atau kewajiban dari pihaknya untuk mengizinkan pihak lain masuk dan menyaksikan proses rekonstruksi tersebut. Termasuk dengan kuasa hukum Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak selaku perwakilan korban.

"Rekonstruksi atau reka ulang ini untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Dihadiri para tersangka, saksi beserta kuasa hukumnya. Proses reka ulang diawasi oleh Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Jadi tidak ada ketentuan proses reka ulang atau rekonstruksi wajib menghadirkan korban yang sudah meninggal atau kuasa hukumnya," tandasnya.

Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yoshua, Kamaruddin Simanjuntak dan Jhonson Panjaitan mendatangi rumah pribadi Irjen Ferdy Sambo tempat rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir J berlangsung, hari ini, Selasa 30 Agustus 2022.

Kamaruddin mengatakan, sejak pukul 08.00 WIB pagi, dirinya telah bersiap mengikuti proses rekonstruksi. Namun, setelah menunggu, pihaknya tidak dibiarkan masuk oleh pihak tertentu. 

"Kami sudah datang pagi pagi bahkan jam 8 sudah di sini, ternyata kami sudah disini menunggu yang boleh ikut rekonstruksi hanya penyidik. Kemudian tersangka, kemudian pengacara tersangka LPSK, Komnas HAM, Brimob dan sebagainya," ujar Kamaruddin di jalan Saguling III, Pancoran, Jakarta.

Lebih lanjut, Kamaruddin juga menuturkan, pelarangan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Karena, kata Kamaruddin Ia memiliki kuasa sebagai salah satu pelapor. 

"Sementara kami dari Pelapor tak boleh lihat. Ini Bagi kami suatu pelanggaran hukum yang sangat berat, tidak ada makna dari equality before the law, entah apa yang dilakukan didalam kami juga gak tahu," ucap Kamaruddin.

Adapun rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini dilakukan di dua lokasi yakni rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling III dan di lokasi pembunuhan di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Rekonstruksi ini berlangsung secara tertutup dan Polri menyediakan TV untuk para awak media dapat menyaksikannya. Sebanyak 78 adegan rencananya akan diperagakan dalam rekonstruksi ini.(*)

Kab.Solok, netralpost.net --- Jajaran pengamanan Lapas Kelas III Alahan Panjang melaksanakan kegiatan penggeledahan/ razia rutin terhadap kamar WBP, Selasa (30/8/22).

Sesuai dengan arahan kalapas, kegiatan Razia rutin dilaksanakan sebagai komitmen jajaran pemasyarakatan dalam mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan yang kondusif.

Kalapas Alahan Panjang Darwan SH,MH pimpin Razia /pengeledahan dalam rangka mengimplentasikan perintah pimpinan dan  deteksi dini gangguan keamanan  ketertiban.

Darwan menjelaskan bahwa, "Adapun yang ikut dalam kegiatan penggeledahan adalah team satopsnal lapas Alahan Panjang  yang menjadi titik sasar objek", Ujarnya.

Hasil penggeledahan 2 buah korek mancis, 1 buah gelas, 1 piring, 1 buah paku, 1 gulung kabel, 1 buah sendok, 1 buah gunting kuku, dan 2 buah pisau cukur. Hasil penggeledahan tersebut langsung dimusnahkan.

"Penggeledahan adalah diri wbp, kamar, dan blok  dalam kegiatan tersebut tidak terdapat barang terlarang seperti , HP, Narkoba,senjata tajam", Lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut Darwan mengingatkan kembali kepada seluruh warga binaan untuk mematuhi tata tertib yang berlaku di dalam Lapas. " tata tertib yang berlaku adalah untuk melindungi diri kalian, dengan memenuhi tata tertib yang ada akan menjamin keamanan dan kenyamanan kita bersama di dalam Lapas", tutupnya.

Dalam kegiatan penggeledahan berjalan aman tertib terkendali.(*)

Payakumbuh,netralpost— Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi pada tanggal 18 Agustus yang lalu agar dapat segera menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah, maka atas arahan tersebut Kementrian Dalam Negeri gerak cepat dengan menggelar Rakor pada Selasa, (30/8) pagi.

Berlangsung secara virtual melalui zoom meeting, Rakor diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan turut dihadiri 19 Menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian.

Dalam rapat yang mendengarkan atas penyampaian dari pemerintah pusat terkait pengendalian inflasi di daerah itu tidak terkecuali  juga turut diikuti pemerintah kota Payakumbuh. Walikota Payakumbuh yang diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda yang didampingi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kota Payakumbuh menghadiri rakor di ruang rapat Randang lantai II kantor walikota Payakumbuh.

Setelah mendengarkan atas penyampaian dari pemerintah pusat tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) kepada media katakan bahwa akan bergerak cepat guna melaksanakan pengendalian inflasi di daerah, dan dalam menghadapi ini tentu di tingkat daerah haruslah bisa membuat berbagai inovasi kebijakan yang akan turut berperan besar dalam pengendalian inflasi, diantaranya ketersedian barang dan jasa, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi serta komunikasi yang efektif dalam mengelola persepsi masyarakat terhadap harga-harga pasar.

Oleh karena itu, Sekda berharap agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kota Payakumbuh dapat melaksanakan tugas serta memantau perkembangan harga komoditas, terutama harga pangan serta mengevaluasi harga sembako dan tekanan inflasi.

“Keberadaan TPID di daerah itu menjadi jembatan untuk menghubungkan permintaan (demand) dan penawaran (supply) terutama kebijakan terkait produksi dan distribusi barang, yang artinya TPID memiliki peran sebagai penjaga stabilitas harga,” jelas Risa.

Oleh karna itu, Rida Ananda meminta agar TPID dapat melakukan monitoring harga bahan pokok di pasar-pasar dalam wilayah Kota Payakumbuh serta memastikan ketersediaan barang dan kelancaran distribusi yang masuk ke kota Payakumbuh.

“Kepada Perangkat Daerah terkait, diharapkan dapat membuat inovasi serta langkah-langkah yang strategis dalam penanganan inflasi daerah Ini,” harap Rida.

Terakhir, Sekda yang juga pernah menjabat sebagai kepala BAPPEDA kota Payakumbuh itu berharap melalui rapat koordinasi tersebut ketersediaan kebutuhan masyarakat, terutama sembako, serta terciptanya keterjangkauan harga pangan strategis dapat terwujud.

Sebelum mengakhiri, Rida katakan jika dalam kenaikan harga bahan pokok yang selama ini sering terjadi  dikarenakan oleh 3 (tiga) faktor yang diantaranya ; meningkatnya permintaan, perubahan musim dan faktor ketersediaan bahan pangan.

“Dan tentunya seluruh untuk yang ada dari hulu hingga hilir harus selalu bekerjasama dan saling bersinergi dalam berbimbing tangan guna dapat menjaga inflasi di daerah sehingga hal ini akan berkesinambungan akan dampaknya terhadap pengendalian inflasi pada tingkat pusat,”tukas Rida.

Turut hadir mendampingi Sekda dalam Rakor tersebut yakni Asisten I bidang Pemerintah dan Kesra Dafrul Pasi, kepala dinas Pertanian Depi Sastra, kepala bagian perekonomian Setdako Arif Siswandi dan perwakilan KADIN kota Payakumbuh.(Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Momen Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat pada 7 s.d. 8 September 2022 di Kota Payakumbuh akan dimanfaatkan Pemerintah setempat untuk meresmikan nama gelanggang olahraga (GOR) baru di kawasan Tanjung Pauh Koto Nan IV Kecamatan Payakumbuh Barat 

"Mumpung bapak gubernur, bupati dan walikota se-Sumbar berada di Payakumbuh saat Rakor nanti, momen ini kita manfaatkan meresmikan pemakaian nama GOR baru yang di Tanjung Pauh," ujar Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda beberapa waktu lalu. 

Terkait nama yang akan diresmikan, Rida Ananda menyampaikan bahwa Tim Pemko saat ini masih menggodok sekaligus meminta restu kepada Walikota Payakumbuh Riza Falepi. 

"Ada sejumlah usulan yang mengemuka, saat ini masih dibahas oleh dinas terkait, mudah-mudahan selesai jelang pelaksanaan Rakor nanti," ujar Rida. 

Senada, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh melalui Sekretaris Dinas Delni Putra membenarkan pihaknya bersama Bagian Pemerintahan Setdako tengah menggodok nama GOR di Tanjung Pauh. 

"Untuk penamaan GOR tersebut, kita berpedoman kepada Perda Nomor 23 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum di Kota Payakumbuh," ujar Delni Putra saat dihubungi Selasa (30/08/2022).

Dikatakan, pemberian nama GOR tersebut juga mempertimbangkan sisi historis dan juga makna yang terkandung dalam nama yang akan dipakai. 

"Usulan nama sudah bermunculan, seperti GOR Nan Ompek, GOR Tanjung Pauh, dan lain-lain. Semua usulan masih dibahas, tentu nama apapun yang terpilih akan disertai narasi dan penjelasan yang kuat kenapa nama tersebut dipilih," pungkas Delni Putra. (Yon)

Padang, netralpost.net ---- Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai bentuk Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022 dilepas secara resmi oleh Rektor UNU Sumatera Barat, Prof.Dr. Yunia Wardi di diaula Universitas Nahdlatul ulama Sumbar, Senin (29/8/22).

Kegiatan pelepasan KKN UNU Sumbar Juga dihadiri oleh petinggi UNU Sumbar diantaranya Wakil Rektor I Basrial Zuhri SH.MH, Wakil Rektor II Irwandi, S.Pi,MM dan Wakil Rektor III Firdaus Jafri S.Si,M SI.

KKN UNU Sumbar dilaksanakan di Kecamatan Pariaman Timur, diantaranya Desa Cubadak Mentawai, Desa Koto Marapak, Desa Sungai Pasak, Desa Kampung Gadang, dan Desa Pakasai.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Panitia Pelaksana Leila Muhelni, S.Pd menyampaikan bahwa kegiatan KKN Universitas Nahdlatul Ulama Sumbar ini dilaksanakan selama 30 hari, mulai dari tanggal 29 Agustus hingga 28 September 2022 yang diikuti sebanyak 59 mahasiswa dari 9 program studi yang ada di UNU Sumbar. 

Rektor UNU Sumbar Prof.Dr.Yunia Wardi menyampaikan dalam kata sambutannya, "kegiatan KKN ini merupakan suatu ajang bagi UNU Sumbar untuk dapat membuktikan kepada masyarakat, bahwa UNU Sumbar juga dapat memberikan manfaat dalam pembangunan ditengah tengah masyarakat.

Diakhir kesempatan, Rektor UNU Sumbar mengharapkan agar kedepannya UNU Sumbar dapat lebih eksis dan dikenal serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Dengan telah di akreditasi dengan predikat "Baik" seluruh program studi di UNU Sumbar dapat menjadikan UNU Sumbar lebih percaya diri lagi dalam bersaing dengan universitas lain yang ada di Sumatera Barat. 

Dalam kegiatan KKN di tahun ini pihak panitia pelaksana akan memberikan semacam reward kepada mahasiswa terbaik dan kelompok desa terbaik dalam menjalankan kegiatan KKN nya. 

Diharapkan dengan adanya reward dapat memberikan semangat dan dorongan para mahasiswa agar dapat terus bersemangat mengabdikan ilmunya untuk masyarakat di Kecamatan Pariaman Timur ini.

Kegiatan pelepasan mahasiswa KKN tersebut juga langsung disambut baik oleh aparat Kecamatan Pariaman Timur dan desa setempat dengan baik dan hangat.

Camat Pariaman Timur Muhammad Arif Gunawan, S. STP mengharapkan dengan adanya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama yang  KKN disana dapat memberikan manfaat untuk masyarakat disana.

Wakil Rektor II Irwandi, S.Pi,MM juga mengatakan ,"bahwa kampus UNU terletak dipusat kota ,akses menuju kampus Lebih mudah dan seluruh prodi telah terakreditasi baik", tutupnya saat diwawancarai awak media.(*)