NetralPost.net

Payakumbuh,netralpost --- Sebagai bentuk komitmennya dalam melayani masyarakat, Penjabat Wali Kota Rida Ananda menegaskan akan menindak tegas bila ada sektor pelayanan di organisasi perangkat daerah yang tidak melayani masyarakat dengan baik dan ramah.

"Laporkan kepada saya, kalau bisa disertai bukti, nanti akan saya tindak lanjuti, saya ingin pelayanan publik kita mengutamakan kenyamanan dan kebahagiaan masyarakat," kata Rida saat menghadiri penyerahan bansos di kantor dinas perhubungan, Kamis (8/12).

Rida juga menambahkan, segala bentuk kritik maupun aduan yang disampaikan masyarakat pada suatu instansi merupakan sebuah koreksi untuk perbaikan pelayanan itu sendiri ke depannya. 

"Untuk itu pemerintah membutuhkan masukan, saran, serta pengaduan dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Tujuannya adalah sebagai informasi kebijakan proses pelaksanaan perbaikan pelayanan publik," katanya.

Sektor yang paling utama menurut Rida adalah kesehatan, pendidikan, perizinan, dan administrasi kependudukan

"Kemarin dua OPD kita telah meraih penghargaan pelayanan publik kategori pelayanan prima dari Kementerian PAN-RB, kita harap OPD lain bisa mencontoh bagaimana mereka melayani masyarakat dengan baik," ujarnya.

Hal ini, kata Rida, pelayanan publik menurut Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pasal 1 ayat 1, diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan  peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,  jasa dan/atau  pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh  penyelenggara pelayanan  publik. 

"Untuk itulah setiap warga negara berhak untuk  mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.  Masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut. Pelayanan yang  berkualitas ini akan menjadi tolok ukur bagi kinerja instansi pemerintah. Pelayanan  publik  harus  responsif terhadap segala perubahan dan  tuntutan masyarakat. Responsivitas ini menjadi penting bagi peningkatan pelayanan publik," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Pemerintah Kota Payakumbuh menerima kunjungan Tim Pengendalian Infasi Daerah (TPID) Pemerintah Kota Pekanbaru yang di pimpin Asisten II yang membidangi Perekonomian dan Pembangunan Drs.Ingot Ahmad Hutasuhut turut didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Drs.Mahyudin serta Kadis Perikanan dan Pertanian drh.H.M.Firdaus,M.Si. 

Kedatangan Pemko Pekanbaru itu di sambut Wali Kota Payakumbuh yang dalam hal ini di wakili oleh Asisten II Elzadaswarman di dampingi Kepala Bagian Perekonomian Arif Siswandi, Sekretaris Badan Keuangan Daerah Basnida, di Aula Pertemuan Randang Lt II Balai Kota, Kamis (8/12/22). 

Dalam sambutannya Asisten II Elzadaswarman atau yang akrab dipanggil "Om Zet" mengucapkan selamat datang di Payakumbuh The City of Randang. 

Om Zet yang sudah mengenal lama Drs.Ingot Ahmad Hutasuhut terlihat begitu akrab dan hangat antara keduanya sesama pemangku jabatan Asisten II di pemerintahan yang berbeda kota. 

 "Atas nama pemerintah Kota Payakumbuh, kami mengucapkan selamat datang dan permintaan maaf dari Wali Kota Bapak Rida Ananda yang baru saja merangkat ke Jakarta," sambut Om Zet.

Disampaikan Om Zet, dalam hal perdangan dan ekonomi, Pemko Payakumbuh siap menjalin kerjasama dan memfasilitasi Pemerintah Kota Pekanbaru. 

"Payakumbuh dan Pekanbaru itu adalah dua daerah yang tak terpisahkan, keduanya saling membutuhkan. Bagus perkembangan Kota Pekanbaru maka baik juga untuk kemajuan ekonomi di Payakumbuh, oleh sebab itu kita Pemko Payakumbuh siap mendukung dan memfasilitasi kerjasama kedua daerah ini," kata Om Zet semangat. 

Sementara itu, Asisten II Pemko Pekanbaru Drs. Ingot Ahmad Hutasuhut menyampaikan maksud kunjungannya beserta jajaran ke Kota Payakumbuh adalah dalam rangka menindaklanjuti rakor inflasi Pemerintah Kota Pekanbaru beberapa waktu lalu terkait TPID. 

"Saat kita mencermati trend di Kota Pekanbaru, salah satu penyumbang inflasi itu adalah telur, baik itu telur ayam maupun telur itik. Maka itulah kami datang ke Payakumbuh untuk menjajaki adanya kerja sama yang di awali dengan 'G to G' (goverment to goverment) yang kemudian menjadi B to B atau (business to business) sehingga kedepan, kita bisa menjamin supply telur ke Kota Pekanbaru cukup aman," ungkap Ingot Ahmad. 

Menurut Ingot Ahmad, Payakumbuh adalah daerah yang sangat strategis dan potensial, karakteristik dan pola konsumsi antara masyarakat Payakumbuh dengan Pekanbaru tidak jauh berbeda. Disamping jaraknya yang sangat dekat, tak bisa di pungkiri bahwa Sumatera Barat itu pintu gerbangnya ke Pekanbaru adalah Payakumbuh. 

Ditambahkan Ingot, bahwa saat ini pertumbuhan sektor kuliner di Kota Pekanbaru sangat pesat, dan salahsatu komuditinya itu adalah telur. Untuk itu ia ingin menegaskan kerja sama dengan Payakumbuh agar kedua daerah saling mendapatkan keuntungan yang sepadan. 

"Hari ini kita mencoba mendapatkan skema garansi akan supply telur kedepannya, supaya nanti tidak menjadi penyumbang inflasi. Dan alhamdulillah kedatangan kita ini mendapat dukungan dari Wali Kota dan Pemerintah Kota Payakumbuh melalui pak Asisten (Om Zet), yang akan memfasilitasi kita dengan pelaku usaha," kata Ingot Ahmad. 

Harapan Ingot, semoga dalam waktu dekat kerjasama ini dapat segera di tindaklanjuti. Mengenai pembahasan lebih lanjut terkait teknisnya akan dilanjutkan oleh dinas terkait dan BUMD Kota Pekanbaru dengan pelaku usaha di Kota Payakumbuh selaku produsen telur itu sendiri. (Yon)

Solok, netralpost --- Yayasan Peduli Nagari Sungai Nanam serahkan paket infaq & shadaqah berupa Alat Tulis Sekolah (ATS) dari Tata dan Susi (Chifa smartphone) Kamis, (8/12/22).

Penyerahan ATS didampingi oleh team Jum'at berkah Asparina,S.Pt dkk  tersebut berlansung di Pasa Lamo Jorong Pasa Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.

Masriwal Ketua Yayasan Peduli Nagari Sungai Nanam Mengucapkan Terima Kasih kepada donatur yang telah peduli terhadap sesama.

"Alhamdulillah Hari ini  Kita telah menunaikan amanah  penyerahan Infak, dan sadaqah berupa paket  Alat Tulis Sekolah (ATS) dari saudara kita Tata dan Susi. Semoga ini bisa bermanfaat bagi anak anak kita yang membutuhkan", ujar Masriwal.

Pembagian ATS Bagi anak-anak SD SeSungai Nanam yang sudah yatim, dhuafa, dan dari keluarga kurang mampu.

"Semoga bermanfaat  dan diberkahi oleh Allah SWT Sekaligus pembagian "kalender Yayasan Generasi Peduli Kenagarian Sungai Nanam tahun 2023", Lanjut Ketua Yayasan Peduli Sungai Nanam.

"Semoga Allah SWT selalu memberikan kelancaran reski,usaha, kesehatan lahir dan batin buat dermawan, donatur dan dunsanak dikampung halaman maupun dirantau", Tutupnya.

Terus saling peduli terhadap sesama.Terjauh juga negeri kita dan kampung halaman kita dari segala musibah dan marabahaya.

# Peduli sesama berkah bagi semua

Payakumbuh,netralpost --- Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Disparpora) menggelar pelatihan pemuda kader bertema wirausaha di Gedung Serba Guna Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang.

Plt. Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Dafrul Pasi yang membuka secara resmi dan kegiatan ini dalam sambutannya menyampailan Pemerintah Kota Payakumbuh terus mendorong untuk mewujudkan generasi muda yang berjiwa pengusaha.

"Untuk itu telah disediakan pelayanan publik yang prima untuk memudahkan calon pengusaha, seperti mengurus perizinan yang sangat mudah di Mal Pelayanan Publik," ujarnya.

Dafrul menambahkan kegiatan pelatihan Pemuda Kader ini diharapkan mampu menjadi motivasi agar pemuda-pemudi daerah ini banyak yang jadi kader wirausahawan di segala bidang ke depannya.

"Pemuda harus menjadi tuan dan perwira di negerinya sendiri," harapnya. 

Sementara itu, Kepala Disparpora Kota Payakumbuh Nofriwandi mengatakan pelatihan ini digelar selama 2 hari, 7 dan 8 Desember 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang pemuda dari berbagai organisasi dan komunitas se Kota Payakumbuh. Sedangkan, narasumber dari berbagai OPD yang menjadi leading sektor serta ada juga wiraswasta lokal seperti Owner Gerobak Kopi.

"Pemuda sebagai generasi penerus di masa akan datang, supaya berdaya saing tinggi dalam membangun ekonomi di daerah kita ini, semoga selepas pelatihan ini mereka mampu menjadi kader penggerak ekonomi daerah, dengan banyak yang berwirausaha," ujarnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda menyalurkan bantuan sosial dampak inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kepada pelaku usaha transportasi online, kurir, pengkalan, dan angkutan Kota Payakumbuh di aula kantor dishub setempat, Kamis (8/12).

Penyerahan bantuan uang tunai senilai Rp. 450.000 itu dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Devitra yang diwakili Sekdis Hadiatul Rahmat, Kabag Perekonomian Setdako Arif Siswadi, Kabid Keselamatan Dan Pengendalian Operasional Dishub Yulhendri "Andi Malaway", Kabid LLA Syawal Takri, Kepala UPTD Handri Halomoan.

Sebelum penyerahan bansos secara simbolis, Rida Ananda melakukan sidik dadakan terhadap pelayanan di Dishub, seperti layanan uji KIR dan dokumen. Disana Rida menyampaikan apresiasi kepada dishub atas pelayanan terbaiknya, pembenahan urusan pemerintahan terus ditingkatkan.

"Transportasi umum wajib dilakukan cek kelayakan, menimal rem, dan lampu, serta emisinya. Terkait akreditasi KIR Dishub Kota Payakumbuh masih kategori B. Rida akan mendorong agar keperluan sarana dan prasarananya ditingkatkan untuk dilengkapi supaya bisa naik ke akreditasi kategori A," ujarnya.

Pelaku transportasi, menurut Rida termasuk kelompok yang terdampak dari kenaikan BBM. Pemerintah kota Payakumbub menganggarkan 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) untuk membantu menstimulan kesejahteraan masyarakat, sebagai wujud pemerintah kota peduli dengan kondisi ini.

"Sebenarnya bantuan ini bisa disalurkan pada bulan lalu, tapi proses seleksi penerimanya panjang, baru sekarang bisa disalurkan. Kita tidak ingin sampai terjadi salah orang menerima dan yang memberikan, orang yang tidak layak menerima malah menerima," kata Rida.

Menurutnya, pihaknya wajib melakukan seleksi dan baru bisa ditetapkan siapa penerima yang berhak, makanya butuh banyak waktu. Rida juga meminta pendampingan kejaksaan, bansosnyapun disalurkan dengan transparan melalui ditransfer lewat rekening bank nagari masing-masing penerima bantuan.

"Kita harap Dishub terus memberi pelayanan terbaik. Semoga yang kita kerjakan menjadi amal ibadah bagi kita semua," harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dishub Hadiatul Rahmat menerangkan untuk di awal, pihaknya melakukan pendataan tehadap pelaku transportasi, setelah itu baru dilakukan pendaftaran. Ada 234 orang di jumlah awal, setelah penyandingan data ke dinas sosial, akhirnya penerima berkurang menjadi 208 orang.

Setelah keluarnya kriteria penerima bansos oleh wali kota dan jajaran, setelah koordinasi dengan kejaksaan. Pelaku transportasi diminta membuat surat pernyataan di kantor lurah dan data kembali disandingkan kembali.

"Akhirnya ditetapkan 177 orang penerima bantuan dari pelaku transportasi. Mereka menerima bantuan untuk bulan Oktober, November, dan Desember. 1 bulannya sebesar Rp. 150.000, sudah ditansfer melalui rekening bank nagari pada tanggal 5 Desember 2022 sebesar Rp. 450.000. Hari ini dilakukan penyaluran secara simbolis dan penyerahan kartu ATM dan buku rekening," kata Hadiatul.

Dia menambahkan, bansos ini bersumber dari APBD perubahan Kota Payakumbuh tahun 2022. Dengan keluarnya keputusan wali kota tanggal 1 Desember 2022.

Salahsatu penerima bantuan, Candra "Eka" yang berporfesi sebagai sopir angkot menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Kota Payakumbuh, menurutnya apa yang diberikan kali ini bermanfaat bagi mereka, adanya bukti perhatian pemerintah kepada mereka baginya sudah cukup.

"Terima kasih atas perhatian Wali Kota Rida Ananda dan jajaran, harapan kami semoga penertiban transportasi angkutan umum perlu dilakukan supaya kami memiliki banyak lahan dan peluang dalam pelayanan angkutan kepada masyarakat dan wisatawan," pungkasnya. (Yon)

Selain dihadiri Wakapolri, kegiatan ini juga dihadiri AS SDM Kapolri, Kapolda Jatim, Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri, Para Karo, Anjak Utama dan Psikolog SSDM Polri, Anjak Utama Bidpidnarkoba Bareskrim Polri, Para Karo SDM beserta Kabag Jajaran dan Kabidpropam Polda Jatim.

Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen. Pol Gatot Eddy Pramono, menyampaikan, mengucapkan terimakasih kepada seluruh pengemban fungsi SDM Polri atas kinerja, dedikasi dan pengabdiannya dalam menjalankan tugas-tugas yang mendukung terwujudnya transformasi Polri yang presisi serta terwujudnya stabilitas keamanan dalam Negeri.

"Untuk menghadapi berbagai dinamika dan ketidakpastian oleh situasi Global, Regional dan Nasional diharapkan SDM Polri dapat mencapai keunggulannya guna mendukung stabilitas keamanan yang dibutuhkan oleh Bangsa dan Negara," kata Komjen. Pol Gatot Eddy Pramono, saat memberikan sambutan, Rabu (7/12/2022).

Sementara Irjen Pol Wahyu Widada AS SDM Kapolri, dalam sambutannya menyebutkan, bahwa sebelum dilaksanakan Rakorbin SDM dan Rakorbin PNS Polri juga telah dilaksanakan Bakti Sosial (Baksos) dimulai pada tanggal 28 November sampai 2 Desember 2022.

Baksos tersebut dilaksanakan dengan kegiatan pembuatan ataupun renovasi MCK dibeberapa masjid dan tempat umum sebanyak 55 titik wilayah hukum Polda Jawa Timur.

"Diantaranya 10 titik di Polres Kediri, 10 titik di Nganjuk, 10 titik di Bojonegoro, 7 Magetan dan di Sidoarjo. Selain itu juga membagikan 10 ribu kitab suci di beberapa tempat ibadah di wilayah hukum polda jatim," jelas Irjen Wahyu Widada.

Tujuan bakti sosial ini tentunya diharapkan ada manfaat dari pelaksanaan Rakorbin SDM di Jawa Timur.

Pada tahun sebelumnya di Jateng pernah dilaksanakan pembuatan sumur bor. Sehingga mampu mendukung upaya meraih kembali kepercayaan masyarakat kepada Institusi Polri.

"Sementara jumlah peserta yang hadir 311 orang, terdiri dari para Karo, Sikolog Utama, dan seluruh jajaran SSDM Polri Mabes Polri, seluruh Karo, dan perwakilan Kabag SDM Polda, pejabat pengemban fungsi SDM pada satker mabes polri serta pengurus dewan mabes polri dan perwakilan pengurus daerah," tambahnya.

Selain itu nantinya juga mengundang beberapa nara sumber untuk memberikan pengarahan khusus pada saat Rakor SDM dan juga Rakorbin PNS.

Pelaksanaan rakorbin SDM dan PNS Polri merupakan agenda rutin tahunan, ini dilaksanakan menganalisa dan evaluasi pelaksanaan tugas SDM Polri tahun 2022. 

"Dengan harapan pelaksanaan tugas kedepan dapat dilaksanakan lebih baik lagi, lebih berprestasi, dalam melaksanakan inflasi serta mewujudkan polri yang baik dan mewujudkan SDM polri yang unggul," sambungnya.

"Mewujudkan Polri yang unggul tentu bukan pekerjaan yang mudah dan tidak bisa dilakukan dengan waktu yang singkat. Guna mewujudkan itu diperlukan konsistensi dan kerja keras kita semua dalam menyiapkan program program yang berkesinambungan," tutupnya. (*)

Arosuka, netralpost --- Kampanye Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 Kabupaten Solok di Solok Nan Indah Rabu (7/12/22).  

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Bupati Solok diwakili Asisiten I Drs. Syharial, MM, Ketua TP-PKK Kabupaten Solok diwakili Sekretaris Retni Humaira, ST, Kepala Dinas Kominfo Teta Midra, S.STP, M.Si, Kepala Dinas Kesehatan  Zulhendri, S.KM, M.Kes, Kepala DPPKB&P3A Maryeti Marwazi, MARS, Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagai Narasumber Dr. dr Satya Wydya Yenny SpKK (K) FINSDV FAADV, Perwakilan OPD,Ketua  Tim PKK Kecamatan se- Kabupaten Solok, Ketua Tim PKK Nagari se- Kabupaten Solok, Kepala Puskesmas se- Kabupaten Solok.

Teta Midra kepala Dinas Kominfo menyampaikan laporan Panitia Acara  Saat ini Pemerintah Pusat telah menerbitkan  Peraturan Presiden No. 72  Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting dimana Substansinya mengadopsi Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024. 

"Sekaitan dengan itu Pemerintah Kabupaten Solok juga telah menetapkan Keputusan Bupati Solok Nomor : 050 - 090 - 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Solok. Perpres dan Keputusan Bupati Solok ini memberikan dasar hukum untuk melakukan penguatan kerangka substansi, intervensi, pendanaan serta pemantauan dan evaluasi yang diperlukan dalam berbagai upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Solok", Ujar Teta Mindra. 

Berdasarkan ketentuan di atas Pemerintah Kabupaten Solok melalui Dinas Kominfo melakukan Intervensi berupa pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Solok. 

Dasar Peraturan dalam pelaksanaan kegiatan ini, Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.   Keputusan Bupati Solok No. 050 - 090 - 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Solok .

Tujuan, Pelaksanaan kegiatan ini adalah bertujuan untuk mempercepat Penurunan Prevalensi Stunting di Kabupaten Solok, yakninya Mewujudkan SDM yang Sehat, Cerdas dan Produktif serta pencapaian tujuan Pembangunan yang berkelanjutan. 

Adapun peserta kegiatan ini adalah sebanyak 105 (seratus lima) orang, yang terdiri dari Pimpinan Puskesmas sebanyak 14 orang . Ketua TP-PKK Kecamatan sebanyak 14 orang Ketua TP-PKK Nagari sebanyak 74 orang.

Syarial Sos, Msi Asisten III menyampaikan Saat ini, kita masih dihadapkan pada persoalan balita yang mengalami stunting. Persoalan ini bukan persoalan Daerah kita di masa sekarang saja, melainkan menyangkut masa depan kita karena anak-anak ini adalah generasi penerus. Mereka lah masa depan kita. 

"Saat ini Pemerintah sangat serius mengupayakan penurunan stunting. Komitmen Pemerintah tidak pernah kendur. Pada Agustus 2021 yang lalu, Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden No. 72  Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Substansinya mengadopsi Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024", kata Syahrial.

 Kemudian Pemerintah Kabupaten Solok juga sudah membentuk Tim untuk aksi penurunan Stunting ini melalui Keputusan Bupati Solok Nomor : 050 - 090 - 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Solok. Perpres dan Keputusan Bupati Solok ini memberikan dasar hukum untuk melakukan penguatan kerangka substansi, intervensi, pendanaan serta pemantauan dan evaluasi yang diperlukan dalam berbagai upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Solok. 

 Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) bulan Oktober tahun 2021 angka Prevalensi Stunting Kabupaten Solok adalah 40,12%, kemudian pada bulan Agustus 2022 setelah dilakukan Penimbangan massal terhadap 95% Balita di Kabupaten Solok didapatkan angka Prevalensi Stunting sebesar 15,12%, dari angka tersebut ada hasil dari upaya dan langkah-langkah yang telah kita lakukan yakni terjadinya penurunan angka Stunting di Kabupaten Solok, namun pekerjaan kita belum selesai, Target kita sangat jelas, kita ingin menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2030, sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), kita harap prevalensi stunting sudah 0 (nol) di negara kita.

Pertama, percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari kita semua.   Kedua, kolaborasi kerja berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antar program hingga ke tingkat Nagari untuk menurunkan stunting. Upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah Kecamatan dan Nagari, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan.

Saat ini kita masih memiliki target dan upaya yang harus dilakukan dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Solok, untuk itu saya ingin menekankan beberapa hal, yakni :

Pertama, Komitmen menjadi pilar pertama dalam Stranas Stunting. Komitmen yang kuat sangat penting untuk memastikan seluruh aktor pelaksana hadir, dan mengerahkan upaya terbaiknya dalam upaya percepatan penurunan stunting. Komitmen ini mencakup : 

a) komitmen untuk menempatkan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas utama pelaksanaan pembangunan di pusat, daerah, dan Nagari.

b) Komitmen untuk mengoptimalkan mobilisasi sumber daya dan 

c) Komitmen untuk menguatkan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dalam memastikan program berjalan dengan baik.

Kedua, saya minta kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Solok untuk menguatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga Nagari. Pelibatan dan kerja kolaboratif di seluruh tingkatan pemerintahan sangat penting untuk mengawal konvergensi program/kegiatan dalam upaya mencapai target penurunan stunting.

Ketiga, Memastikan bahwa intervensi dan sumber daya yang diperlukan untuk percepatan penurunan stunting tersedia, dan menjangkau hingga kelompok sasaran, yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Selanjutnya, saya meminta kepada para Ketua TP-PKK Kecamatan, Ketua TP-PKK Nagari dan Pimpinan Puskesmas sebagai garda terdepan untuk memastikan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas di wilayahnya masing-masing didukung dengan sumber daya yang mencukupi, dan dipastikan bahwa setiap intervensi yang diperlukan sampai hingga ke tingkat keluarga yang dikategorikan rawan stunting.

Kepada para akademisi dimana saat ini kita mengikutsertakan Narasumber dari Universitas Andalas Padang, saya minta agar dapat mendukung dan mengawal pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian, tetapi memerlukan kolaborasi dan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian.

Masa depan kita tergantung pada aksi dan langkah kolaboratif yang kita lakukan sekarang. Dalam menyongsong masa depan, kita harus optimis namun tidak boleh lengah. Anak-anak bangsa adalah bagian dari masa kini dan masa depan. Sekarang kita rawat mereka, kelak mereka yang merawat bangsa.(*)