NetralPost.net

Sumbar, netralpost - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumbar menangkap seorang tersangka penipuan dengan modus investasi objek wisata. 

Tersangka berinisial DBA (48) ini, ditangkap lantaran terlibat kasus dugaan penipuan investasi pengembangan proyek pembangunan Resort Anai Land Pariwisata di Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. 

DBA berhasil menipu korban yang merupakan pemilik resort tersebut dengan uang 1,1 milyar. Untuk meyakinkan korban, tersangka mengaku berasal dari keturunan Pakubowono V Kesunanan Kraton Surakarta Hadiningrat. 

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik mengatakan, tersangka kepada korbannya juga mengaku telah mendapatkan warisan sebesar Rp 5 triliun. Pelaku kemudian memperlihatkan buku rekening yang diduga palsu. 

Selain itu, sebut Kabid Humas, tersangka juga memperlihatkan dan mengirimkan foto tumpukan uang kepada korban. Hasil penyelidikan, ternyata foto yang diambil berasal dari jasa pengiriman uang. 

"Tersangka kemudian berjanji akan membawa uangnya ke Padang kalau sudah berhasil dicairkan," ujar Kombes Pol Dwi Sulistyawan saat jumpa pers di Polda Sumbar, Selasa (7/2). 

Dikatakan, untuk mencairkan harta warisan tersangka membutuhkan biaya verifikasi sehingga meminta kepada korban uang Rp 1,1 miliar. Uang ini juga akan digunakan untuk urusan biaya operasional mengakut uang warisan ke Padang. 

"Maka korban sudah mengirimkan uang sebasar Rp1,1 miliar. Tersangka juga membeli kendaraan dan alat lain," terangnya. 

Berjalannya waktu korban selanjutnya menanyakan progres investasi resort yang dikerjakan tersangka. Namun tersangka selalu mengulur waktu hingga tidak ada kejelasan. 

Padahal sebelumnya, tersangka telah mengirimkan foto tumpukan uang yang mengaku harta warisannya siap dikirim ke Padang dan ternyata hanya akal-akalan. Merasa tertipu korban kemudian melapor ke Polda Sumbar pada 3 Desember 2022. 

Kemudian katanya, berawal dari laporan ini kemudian Ditreskrimum Polda Sumbar melakukan penyelidikan. Konfirmasi juga dilakukan penyidik kepada pihak Kraton Surakarta. 

Hasilnya, tersangka ternyata bukanlah keturunan Pakubowono V Kasunanan Kraton Surakarta. Pengakuan ini diketahui merupakan modus tersangka dalam melakukan penipuan. 

"Setelah tersangka dipanggil dua kali, ternyata tidak memenuhi panggilan. Tersangka juga sering ganti nomor telepon dan berpindah tempat. Sehingga penyidik mengeluarkan surat perintah penangkapan," pungkasnya. 

Alhasil, tersangka berhasil ditangkap di salah satu hotel di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur. "Barang bukti di antaranya mobil pikap Isuzu Traga, Lexus," ujarnya. 

Berikutnya, juga diamankan 90 unit box container plastik, 2 dus berisikan Alquran, 2 dus berisikan kain sarung hingga kemeja batik dan daster.

Sementara itu, Dirreskrimum  Polda Sumbar Kombes Pol Andry Kurniawan, S.Ik menjelaskan, beberapa barang bukti yang disita akan dibagikan tersangka dalam kegiatan sosial. Hal ini sengaja dilakukan untuk berkamuflase di balik kegiatan penipuannya. 

"Inilah modus tersangka mengaku keturunan bangsawan dan darah biru. Kaitannya barang bukti, inilah wujudnya, dibelikan kotak box, baju, sarung, truk, dan ternyata juga untuk kegiatan dia dalam melakukan kegiatan sosial," katanya. 

Dirinya menegaskan kasus ini masih terus dikembangkan. Hasil koordinasi, terdapat korban lainnya seperti di Jogjakarta, Banten hingga di Kalimantan. 

"Apabila ada masyarakat di luar sana juga pernah ketipu dengan tersangka, bisa lapor dan koordinasi dengan kami penyidik," ungkapnya. 

Dirinya tak menampik kemungkinan akan ada tersangka lainnya dalam kasus ini. Ia menyakini tersangka memiliki rekanan dalam menjalani penipuan. 

"Jadi memang namanya penipuan, diduga tersangka ada dibantu seseorang. Peran masing-masing orang yang bantu ini sedang dialami. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Ada istrinya dan beberapa orang lain. Termasuk aliran uangnya, sedang kami dalami," pungkasnya.(*)

Surabaya, netralpost – Bergabung dengan ribuan warga Nahdlatul Ulama dan Masyarakat, H. Afrizen, S.Ag.,M.Pd selaku Ketua PCNU Kabupaten Solok turut memeriahkan pelaksanaan puncak resepsi satu abad Nahdlatul Ulama yang digelar pada hari ini , Selasa (07/02) di Studion Gelora Delta, Sidoarjo Jawa Timur.

Kegiatan NU dengan mengusung tema “Mendigdayakan Nahdlatul Ulama Menjemput Abad Kedua Menuju Kebangkitan Baru” ini juga dihadiri oleh Presiden beserta Wakil Presiden Republik Indonesia, Perwakilan Duta besar, Ulama Se Indonesia dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama  se Indonesia.

Yahya Cholil Staquf selaku Ketua Umum PBNU menyatakan bahwa Harlah satu Abad NU menjadi momen untuk membangun kapastitas yang lebih besar dan berkontribusi untuk kemaslahatan manusia dan negara.

Ia NU akan terus berkomitmen untuk membangun peradaban yang harmonis dan damai. Sebab hal tersebut merupakan salah satu nilai yang dipegang NU selama ini dan akan terus disebarkan dari masa mendatang. NU ingin mengajak kepada seluruh jajarannya untuk menjadikan momentum memasuki abad kedua ini sebagai momentum istimewa.

Sementara itu Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa terdapat tiga momentum paling penting dalam menyambut Satu Abad NU di Jawa Timur. Pertama adalah momentum Organisasi dimana ini menjadi momentum organisasi dan NU akan menunjukan kepada dunia kalua 100 Juta kader NU itu benar adanya dan bukan sekedar omongan. Ini organisasi tertata yang bertahan hingga 100 tahun. Kedua, sebagai momentum spiritual dimana pada gelaran Muktamar Internasional Fiqih peradaban yang melibatkan ratusan ulama dunia. Yang ketiga adalah sebagai momentum Kultural dimana NU lahir di Jatim dan momentum ini menjadi penghargaan bagi warga NU kepada Provinsi Jawa Timur.

NU lahir di Kota Surabaya pada 16 Rajab 1344 H (yang bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926) yang didirikan oleh tokoh-tokoh seperti K.H Hasyim Asy’ari, K.H. Wahab Hasbullah dan para ulama lainnya ketika upaya reformasi meluas, yang merupakan ulama dan para pedagang untuk membela praktik Islam tradisional (sesuai dengan akidah Asy’ariyah dan fiqih Mazhab Syafi’i) dan kepentingan anggotanya.

H. Afrizen selaku Ketua PCNU Kabupaten Solok menyampaikan rasa bangga dan haru bisa hadir bergabung dengan ribuan warga Nahdlatul Ulama se Indonesia pada kegiatan perayaan satu abad Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan di Sidoarjo Jawa Timur ini.

Ia juga menyampaikan bahwa memasuki abad kedua sebagai ketua PCNU Kabupaten Solok, ia akan terus menjaga berlakunya ajaran Islam yang menganut paham ahlussunnah wal jamaah.

“memasuki abad ke 2 ini menjadi tujuan kita bersama pengurus PCNU di Kabupaten Solok untuk terus Membentuk pribadi muslim Ahlussunnah Wal Jama'ah yang beriman dan bertaqwa. Membentuk generasi yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Membentuk pribadi berkarakter dan berakhlaqul karimah.” Jelas H. Afrizen yang juga merupakan Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Padang ini.

Payakumbuh,netralpost--- Komisi B DPRD Kota Payakumbuh turun lapangan untuk melakukan kunjungan ke Sentra Tenun Balai Panjang dan Breeding Farm Kapalo Koto Ampangan, Senin (6/3).

Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi B Yendri Bodra Dt. Parmato Alam, tampak juga Koordinator Komisi B Wulan Denura, Sekretaris Komisi B Opetnawati, dan anggota Komisi B Suparman.

*Rumah Tenun Balai Panjang, Orderan Melebihi Kapasitas Produksi*

Di Sentra Tenun Balai Panjang, Komisi B disambut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Yunida Fatwa dan jajaran.

Wakil Ketua DPRD Wulan Denura yang merupakan Koordinator Komisi B mengatakan sebagai ikon Kota Payakumbuh, Tenun Balai Panjang sudah mendunia dengan tampil pada berbagai iven fashion show di tingkat nasional dan internasional. DPRD sangat mengapresiasi sejauh ini bagaimana pengembangan produk unggulan industri tenun ini.

"Kami di DPRD terus mendorong bagaimana hulu ke hilirnya. Kalau bisa nanti dengan jumlah produksi yang banyak, kita bisa mengisi outlet-outlet cindera mata yang ada di Sumatera Barat, kini saja orderan tenun ini sangat banyak, sampai tak tertampung, artinya potensi luar biasa," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B YB. Dt. Parmato Alam mengatakan Tenun Balai Panjang memiliki banyak utilitas, salahsatunya menjadi pakaian seragam wajib ASN pada hari dinas tertentu, untuk itu tentu harus dilihat sejauh mana kesiapan rumah tenun memproduksinya.

"Di samping itu, perlu dilihat apakah nantinya produk ini bisa menjadi home industry, atau disiapkan di satu tempat saja. Kalau perlu Kelurahan Balai Panjang dijadikan kampung tenun, dan Pemko menjadi fasilitatornya," ujarnya.

Ditambahkannya, DPRD sebagai mitra pemerintah mendorong melalui kebijakan kepala daerah, Tenun Balai Panjang peminatnya sudah banyak, sekarang bagaimana multiplier effect di masyarakat yang akan ditangkap, artinya bagaimana skema pengembangan tenun berbasis masyarakat, nanti promosinya juga perlu diperhatikan apakah secara konvensional atau daring.

"Prospek Tenun Balai Panjang sangat luar biasa, kondisi saat ini adalah pesanan banyak tapi kita belum sanggup memenuhi semuanya dalam waktu cepat. Langkah kita kedepan mendorong peningkatan sumber daya untuk menangkap peluang ini," tukuknya.

Sementara itu, Kadisnakerin Yunida Fatwa didampingi Pengelola Rumah Tenun Pendi mengatakan Tenun Balai Panjang saat ini kapasitas produksinya adalah 150-200 pieces perbulan, sementara itu orderan yang masuk sudah banyak, bahkan lebih dari itu. Selain kain tenun, juga ada kain songket yang diproduksi di home industry dengan kapasitas 10-15 pieces perbulan, beda kain dan cara pengerjaannya.

"PR terbesar pengrajin tenun adalah bagaimana kualitas kain bisa tahan dan tidak mudah rusak. Di tambah, di sentra tenun saat ini baru ada 20 pekerja dan 20 alat tenun yang tersedia. Kita butuh jumlahnya ditingkatkan," ujarnya.

*Breeding Farm Sedang Proses Perubahan Renstra*

Di breeding farm, Komisi B disambut oleh Kepala Dinas Pertanian Depi Sastra dan Kabid Peternakan Sujarmen.

Disini, Komisi B mendapatkan keterangan dari dinas terkait kondisi UPTD pembibitan dan pakan ternak saat ini tengah dalam proses perubahan Renstra dan akan disiapkan pula Perwakonya agar penyelenggaraan UPTD bisa lebih dioptimalkan lagi kedepannya.

Awalnya sapi di UPTD breeding farm ini ada 125 ekor, tapi saat ini jumlahnya berkurang 73 ekor saja. YB. Dt. Parmato Alam menegaskan dari evaluasi saat rapat kerja beberapa waktu lalu, Komisi B mendorong agar keberadaan UPTD ini dapat lebih visible dan prospeknya pertahankan.

"Artinya jangan untuk pembibitan saja, lakukan juga penggemukan. Kalau nanti renstra barunya sudah keluar, ada bidang kerjanya terkait pengembangan peternakan berbasis masyarakat perkotaan, baik seduaan maupun sistem penggemukan dan terintegrasi dengan Rumah Potong Hewan (RPH)," katanya.

YB. Dt. Parmato Alam berharap keberadaan breeding farm ini lebih fleksibel lagi kedepannya dengan businessplan yang optimal, mengingat karena nanti berbentuk BLUD, sehingga kalau ada pengembangan program-program lainnya tidak akan kaku.

"Kita bisa buat program yang lebih baik lagi untuk pemanfaatan lahan, peningkatan ekonomi, dan peningkatan jumlah sapi, serta mendorong tingginya aktivitas pengolahan daging di rumah potong hewan, bersinergi dengan berbagai sektor dan prosesnya berkesinambungan," pungkasnya. 

Sementara itu, Kadis Pertanian Depi Sastra mengatakan saat ini tindakan cepat belum bisa dilakukan terhadap sapi di breeding farm karena mereka terhitung sebagai aset, untuk menjualnya saja perlu proses dilelang dan memakan waktu lama, sementara namanya barang hidup tentu ada yang sakit, bahkan mati.

"Dengan adanya perubahan renstra, kita bisa melakukan penggemukan, pengelolaan kompos, dan masih banyak lagi kebebasan dalam pengelolaannya, sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli daerah," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Komisi C DPRD Kota Payakumbuh turun lapangan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Adnaan WD Kota Payakumbuh, Senin (6/2).

Rombongan yang terdiri dari Ketua Komisi C Ahmad Zifal, Wakil Ketua Ahmad Ridha, Sekretaris Wirman Putra, serta anggota Mustafa, Yernita, Fahlevi Mazni, Syafrizal, dan Mesrawati itu disambut oleh Direktur RSUD Adnaan WD dr. Junaidi dan jajaran.

Ahmad Zifal mengatakan adapun kunjungan lapangan kali ini meninjau pelayanan di RSUD, termasuk menyingkronkan aspirasi dan keluhan masyarakat terkait kondisi yang ada di RSUD.

"Ada beberapa hal yang kami tinjau selain pelayanan, termasuk manajemen, tenaga medis, dan peralatan di rumah sakit kita," ujarnya.

Ahmad Zifal menjelaskan, untuk menunjang stabilitas pelayanan ada jasa pelayanan yang dibayarkan oleh pihak rumah sakit kepada tenaga kesehatan, dibayarkan dari pendapatan rumah sakit. DPRD pernah mendapat laporan dulu pembayarannya sering tertunda hingga berbulan-bulan.

"Setiap bulan tanggal 6, klaim BPJS sudah harus diajukan oleh pihak manajemen rumah sakit untuk membayar hak jasa pelayanan pegawai rumah sakit. Ini penting demi menjaga semangat kerja mereka melayani masyarakat. Yang ditakutkan, jangan sampai setelah hari raya pula dibayarkan jasa pelayanannya, lesu nanti semangat tenaga medis bekerja. Sekarang sudah membaik, pembayarannya sudah tak tertunda-tunda lagi, Alhamdulillah," ujarnya.

Ahmad Zifal juga menegaskan, adanya isu terkait dibeda-bedakannya keramah tamahan pelayanan kepada kelas masyarakat yang ditanggung BPJS, apalagi yang kelas 3, banyak keluhan warga kalau petugas rumah sakit tidak ramah.

"Setelah kita lihat, paradigma lama itu sudah tidak ada lagi terjadi. Bahkan ada yang sudah 1 bulan warga yang ditanggung BPJS kelas 3 yang dirawat di rumah sakit, mereka merasa nyaman dirawat," terangnya.

Ditambahkan Politikus PPP itu, DPRD terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit, apabila ada terkendala dengan teknologi, maka DPRD akan membahasnya untuk membeli peralatan pendukung bagi rumah sakit.

Ahmad Zifal mengatakan, terkait adanya peralatan yang tak terpakai karena ada onderdil yang rusak, maka seyogyanya pihak rumah sakit memperhatikan kegunaan aset ini kedepannya. Kalau beli alat baru, pastikan adanya MoU penyedia dengan RSUD terkait kontrak pembelian, dan perhatikan juga MoU terkait pemeliharaan alat, karena pengecekan berkala alat medis itu vital.

"Kalau managemennya bagus, maka pelayanan pasti akan lebih bagus. Apalagi ditunjang oleh peralatan yang canggih, maka rumah sakit kita mampu menjadi kiblat layanan kesehatan yang terbaik," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost--- Wakil Rakyat Kota Payakumbuh menyambut rombongan Khatam Al-Quran dan Wisuda Iqra' dari Masjid Istiqamah Kelurahan Bulakan Balai Kandi yang menyambangi kantor DPRD Kota Payakumbuh, Senin (6/2).

Perayaan khatam Al-Quran di Masjid Istiqamah diikuti oleh peserta sebanyak lebih kurang 70 orang, yang merupakan anak-anak yang mengaji di TPA yang berada di kelurahan tersebut. Anak-anak itu turut didampingi Ketua Panitia, Lurah, Ketua LPM, dan Tokoh masyarakat Bulakan Balai kandi.

Rombongan itu disambut oleh Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan Anggota DPRD seperti Mesrawati, Yernita, Edward DF, Mustafa, dan Fahlevi Mazni, tampak juga Sekwan Yonrefli dan seluruh jajarannya.

Wulan Denura berpesan pada seluruh peserta khatam agar lebih giat mengaji, terus mendalami ilmu Al-Quran, dan jangan berhenti karena telah melaksanakan khatam. 

"Galilah Al-Quran semaksimal mungkin dan yang paling penting adalah menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kegidupan sehari hari sehingga kita menjadi insan yang bertaqwa," kata Wulan.

Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan foto bersama peserta khatam dengan Anggota DPRD Kota Payakumbuh. (Yon

Limapuluh Kota,netralpost-- Guru penggerak merupakan program inovatif yang menjadi ujung tombak transformasi pendidikan Indonesia  untuk melahirkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki karakter baik sesuai dengan profil pembelajar Pancasila. Selain itu, Guru penggerak merupakan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat merubah pembelajaran kearah yang lebih baik untuk menciptakan pemimpin pembelajaran di masa depan, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Limapuluh Kota. Demikian rangkuman sambutan Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt.Bandaro Rajo setelah mengukuhkan 62 Guru Penggerak Angkatan IV Kabupaten Limapuluh Kota di Aula Kantor Bupati, Selasa, (07/02/2023). Bertemakan, 'Melalui Pengukuhan Guru Penggerak, Transformasi Pendidikan Kabupaten Limapuluh Kota Siap Diwujudkan’, pengukuhan turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Wilayah IV Sumatera Barat Asri Cun, Sekretaris Daerah Widya Putra, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Retyanda dan Ketua PGRI Limapuluh Kota Afri Efendi.

Di bagian lain sambutannya, Bupati Safaruddin mengatakan, salah satu upaya Kemendikbud memajukan pendidikan Indonesia adalah dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui program guru penggerak. Maka dari itu, lanjut Bupati Safaruddin mengajak Guru Penggerak memajukan pendidikan Indonesia melalui pengembangan diri bersama guru lainnya dengan berbagi dan kolaborasi secara mandiri. Selain itu, lanjut Bupati Safaruddin, guru penggerak harus memiliki kematangan moral dan spiritual untuk merencanakan, menjalankan, merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan berkolaborasi bersama orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah yang menumbuhkan kepemimpinan murid serta memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid. "Guru penggerak merupakan pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada siswa, diharapkan guru penggerak dapat menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah dan wilayahnya," ujar Bupati Safaruddin.

Kemudian dikatakan Bupati, dengan visi Kabupaten Limapuluh Kota yaitu mewujudkan Limapuluh Kota yang madani, beradat, dan berbudaya berlandaskan keimanan, program guru penggerak merupakan wadah yang tepat untuk menyeleksi sumber daya pendidikan di Kabupaten Limapuluh Kota untuk memimpin sekolahnya kedepan. Bupati Safaruddin, dengan kompetensi guru penggerak dapat memotivasi  guru lain dan menunjukkan kemandirian bagi anak didik sesuai situasi dan kondisi daerah. "Mari menjadi guru berprestasi, tetap jadi tauladan di lingkungan sekolah dan masyarakat, selamat mengabdi, selamat membangun dan berkontribusi terhadap pendidikan yang lebih baik di Limapuluh Kota. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju," pungkas Bupati Safaruddin.

Sementara itu, Ketua panitia pengukuhan guru penggerak Kabupaten Limapuluh Kota Zulfikar Ayatullah mengatakan, 62 orang guru penggerak Kabupaten Limapuluh Kota yang dilantik hari ini terdiri dari 13 orang guru SMA, 15 orang guru SMP, 27 orang guru SD serta 6 orang guru TK dan 1 orang PLB dengan semuanya berpredikat amat baik. Zulfikar berharap bantuan dan dukungan seluruh pihak dalam mewujudkan pendidikan Indonesia di masa depan yang lebih baik. "Izinkan kami berkolaborasi dengan pemerintah untuk mentransformasikan pendidikan Limapuluh Kota menuju yang lebih baik," tukas Zulfikar. (Yon)

Sumbar, netralpost – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.I.K., S.H membuka secara resmi pendidikan dan pembentukan Bintara (Diktukba) Polri gelombang I Tahun 2023 di Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Polda Sumbar, pada Selasa (7/2/2023).

Pada gelombang I tahun 2023 ini, Diktukba Polri di SPN Polda Sumbar dengan siswa berjumlah 171 orang resmi dibuka dengan ditandai pemasangan tanda pangkat siswa oleh Kapolda Sumbar kepada salah satu perwakilan siswa.

Kapolda Sumbar dalam amanat Kalemdiklat Polri mengatakan, keberhasilan yang telah diraih ini, merupakan berkah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, serta hasil dari perjuangan panjang dan buah dari ketekunan, keuletan, dan kesungguhan saudara, yang juga tentunya tidak lepas dari doa dan dukungan orang tua dan keluarga. 

"Oleh karena itu manfaatkan kesempatan ini untuk belajar dan berlatih menjadi polisi sejati. Bulatkan tekad bahwa kalian dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Buat bangga keluarga dan negara bahwa kalian bisa," sebut Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono membacakan amanat Kalemdiklat Polri. 

Lanjutnya, sesuai dengan kebijakan Kapolri dalam transformasi polri yang PRESISI, pendidikan menjadi aspek penting dalam mempersiapkan sdm polri yang unggul di era police 4.0. polisi yang mampu menjawab tantangan di era digital dan harapan masyarakat yang semakin tinggi kepada polisinya. 

"Kehadiran, kemampuan dan perilaku saudara-saudara dilapangan akan menentukan wajah polri dan tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan ini harus dirancang dengan mengutamakan kualitas dan memberikan porsi pembelajaran yang lebih besar kepada praktik kerja lapangan dan pembentukan karakter kebhayangkaraan," ujarnya. 

Sekali lagi, dirinya ingin mengingatkan bahwa hakekat pendidikan polri tidak saja untuk memberikan ilmu pengetahuan untuk kecerdasan dan keterampilan, namun lebih dari itu untuk membentuk polisi yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dan membentuk akhlak yang mulia. karena sesungguhnya pendidikan itu adalah untuk memuliakan manusia.

Dengan demikian kata Kapolda Sumbar, penekanan utama pada kurikulum pendidikan, difokuskan pada pendidikan aspek karakter dengan penekanan pembentukan etika dan moral, santun, empati dan kasih sayang, integritas dalam pelayanan publik,  serta malu melakukan pelanggaran dan kejahatan.

"Kemudian didukung aspek ilmu pengetahuan untuk meningkatkan keunggulan, kreativitas dan inovasi, dan dilengkapi dengan aspek keterampilan untuk meningkatkan kemampuan praktik fungsi kepolisian yang modern dan di dukung teknologi," ujarnya. 

Pada upacara Diktukba Polri gelombang I Tahun 2023 ini dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Sumbar, Kapolres sejajaran Polda Sumbar, Forkopimda Sumbar (diwakili), Pengurus Bhayangkari Daerah Sumbar dan tamu undangan lainnya.(*)

Limapuluh Kota,netralpoat -- Musrenbang perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024, tingkat kecamatan berdasarkan usulan nagari yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 Kecamatan Bukik Barisan di hadiri Wakil Ketua DPRD Wendi Chandra, Anggota DPRD Doni Ikhlas, Sekretaris Bapelitbang Destamal,ST,M.Eng,M.Eng, Camat Jeki Mardonal,S.STP,.MM, Perangkat Daerah (PD), Koramil, Kapolsek, wali nagari dan unsur masyarakat, Senin (6/2) di Aula Kantor Camat Bukik Barisan. 

Juga pada waktu yang sama Musrenbang perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 dilaksanakan di Kecamatan Harau, Kecamatan Guguak dan Kecamatan Akabiluru.

Penyusunan ranwal RKPD mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas riil keuangan daerah, penelaahan ranwal renja Perangkat Daerah (PD), perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap sasaran RPJMD, penelaahan terhadap arah kebijakan.

Dalam kegiatan ini para undangan diberikan kesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan, masukan, aspirasi, serta pendapat dalam rangka penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 Tingkat Kecamatan dapat terealisasi demi kepentingan masyarakat.

Sebelumnya Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo membuka secara resmi kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024. Kegiatan berlangsung di Aula Lantai 2 Kantor Bupati Lima Puluh Kota beberapa waktu lalu.

Bupati Lima Puluh Kota dalam sambutannya menyampaikan, terwujudnya visi Lima Puluh Kota yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bergantung kepada kesungguhan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan membantu kepala daerah mencapai target serta melaksanakan program-program prioritas daerah. 

Dalam pencapaian visi dan misi daerah maka pertimbangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Limapuluh Kota, indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan serta digitalisasi pemerintahan, perlu menjadi patokan dalam penentuan arah pembangunan daerah. 

Bupati juga mengingatkan agar organisasi Perangkat Daerah perlu merumuskan strategi yang komprehensif dalam implementasi perencanaannya. “Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana agar benar-benar memperhatikan penganggaran untuk pencapaian target-target yang direncanakan”, ujar Bupati Safaruddin. Melalui forum tersebut, Bupati Safaruddin mengajak seluruh stakeholder beserta komponen terkait untuk menyumbangkan pikiran dan ide-ide agar pembangunan Kabupaten Limapuluh Kota kedepannya lebih baik dan maju. (Yon)

Untuk kunjungan Pertama dilaksanakan pada Nagari Simanau dengan agenda kegiatan sesuai jadwal dan setelah itu direncanakan akan  mengunjungi Nagari Garabak Data sesuai dengan agenda berikutnya, namun dalam pelaksanaannya perjalanan rombongan terhenti dikarenakan akses jalan yang tidak bisa dilalui.

“Pada hari ini setelah malaksanakan kegiatan silatuahmi di Nagari Simanau, Saya bersama Anggota DPR RI, Ibu Athari berencana melakukan untuk kunjungan kerja ke Nagari Garabak Data tapi dikarenakan akses jalan yang tidak bisa di lalui terpaksa perjalanan kami hentikan” ujar Bupati.

Bupati Solok, Epyardi Asda menjelaskan bahwa akses jalan ke Nagari Garabak Data ini baru dibuka dengan menggunakan alat berat Excavator, dan pekerjaan pengerasan baru mulai dilakukan.

“Untuk itu melalui Ibu Athari, kami meminta bantuan kepada Bapak Menteri PUPR dan Bapak Presiden untuk membantu memperbaiki jalan kami di Nagari Garabak Data dan bisa menjadikan Nagari Garabak Data ini untuk tidak terisolir lagi.” Ucap Bupati. 

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi V Athari Gauthi Ardi menyampaikan akan siap mendukung usulan dari Pemerintah Kabupaten Solok yang tentunya sejalan dengan tujuan Bapak Presiden fokus untuk pembangunan di daerah 3 T (Terpencil, Terluar dan Terisolir).

Athari juga menyampaikan bukan hanya Nagari Garabak Data tetapi semua Nagari di Kecamatan Tigo Lurah ini akan dibantu untuk melakukan pembangunan sehingga tidak menjadi daerah 3T lagi. 

“Sebagai mitra Mentri PUPR saya siap mendukung dan membantu untuk Pembangunan di Kabupaten Solok.” pungkas Athari.

Limapuluh Kota,netralpost-- Untuk memberikan kemudahan, percepatan layanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan Disdukcapil Goes To School di SMA N 1 Situjuah Limo Nagari, Senin, (06/02/2023). Diawali dengan upacara bendera dengan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo sebagai Inspektur Upacara, sejumlah acara turut memeriahkan Disdukcapil Goes To School kali ini, diantaranya Launching Pelayanan Administrasi Kependudukan dan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), Penyerahan secara Simbolis KTP-el bagi siswa, penyerahan piagam penghargaan bagi nagari terbaik dalam perekaman KTP-el, Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemula (DP4), dan Pelayanan Perekaman Biometrik. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Wilayah IV Sumbar Asri Cun, Kepala Dinas Dukcapil Refilza didampingi Sekretaris Erinaldi dan sejumlah Kepala Bidang, Camat Situjuah Limo Nagari Rahmat Hidayat bersama unsur Forkopimca serta sejumlah Camat dan Wali Nagari se-Kabupaten Limapuluh Kota.

"Di era globalisasi saat ini, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan suatu keharusan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapat pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus berupaya meningkatkan integrasi sistem administrasi kependudukan dengan beragam layanan yang bisa diakses langsung oleh masyarakat, salah satunya adalah IKD," ungkap Bupati Safaruddin dalam sambutannya. Kemudian dikatakannya, Launching Penerbitan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Limapuluh Kota ini akan memberikan kemudahan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat, yang artinya dengan satu aplikasi dapat memberikan beberapa pelayanan kepemilikan dokumen seperti BPJS, NPWP, Kartu Pemilih dan lainnya.

Di bagian lain sambutannya, Bupati berharap partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai target perekaman KTP-el di Limapuluh Kota di tahun 2023 sebesar 25% dari jumlah wajib KTP dapat terwujud. "Arti penting dokumen kependudukan seperti KTP bagi para siswa adalah guna melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, untuk itu kami menghimbau para siswa untuk mengurus dokumen kependudukan sedari awal guna mempersiapkan diri untuk keperluan apapun," jelas Bupati. Disamping itu, Bupati Safaruddin meminta agar stakeholder seperti Disdukcapil, Camat, Wali Nagari bersinergi agar program 'Kependudukan dalam genggaman' dapat terealisasi di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sementara itu Kepala Dukcapil Limapuluh Kota Refilza saat diwawancara Tim Humas Diskominfo menjabarkan, tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pada masyarakat luas tentang pentingnya dokumen kependudukan. Tak hanya itu, lanjut Refilza, kegiatan yang kita adakan ini guna mewujudkan dan memenuhi target nasional tertib administrasi kependudukan. Yang bertujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum pada dokumen kependudukan. “Dengan launching pelayanan IKD pada hari ini maka pelayanan administrasi kependudukan yang selama ini terpusat di kantor Disdukcapil bisa dapat dilakukan di Kantor Camat masing-masing, serta dapat mendukung misi Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya " jelas Refilza. (Yon)

Limapuluh Kota,netralpost-- Sebagai upaya merealisasikan semua tanah di Indonesia harus terdaftar dan bersertifikat pada tahun 2025 sesuai amanat Presiden Joko Widodo, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengakselerasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan mencanangkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) sebanyak 1 juta patok batas bidang tanah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. “Gerakan ini merupakan program nasional yang harus kita sukseskan sebab dengan dipasangnya patok tanda batas oleh masing-masing pemilik tanah, diharapkan dapat mengurangi konflik maupun sengketa batas tanah antar masyarakat. Selain itu, juga dapat meminimalisir pergerakan mafia tanah dalam pembuatan sertifikat palsu. Dengan status batas tanah yang jelas akan memberikan ketenangan bagi investor untuk berinvestasi sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Mari sosialisasikan gerakan ini kepada pemilik – pemilik tanah agar segera menyelesaikan patok tanahnya”.Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Widya Putra dalam kapasitasnya mewakili Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo pada kegiatan Pencanangan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah “GEMAPATAS” serentak seluruh Indonesia di Kantor Wali Nagari Limbanang, Jumat (03/02/2023). 

Di momen yang sama, Kakan Pertanahan Limapuluh Kota Donna Savitri mengatakan bahwa GEMAPATAS merupakan langkah awal dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan PTSL terintegrasi tahun 2023 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). GEMAPATAS dicanangkan dalam menyikapi kendala yang dihadapi sebelumnya. Tanah tidak dapat diberikan sertifikat kepemilikannya karena pada saat petugas datang ke lokasi, batas – batas tanah belum jelas kepemilikannya sehingga menghambat proses PTSL. “GEMAPATAS adalah solusi mempercepat PTSL karena masyarakat yang lebih mengetahui batas – batas bidang tanahnya, masyarakat dapat memasang patok sendiri yang nantinya diperiksa petugas. “Untuk mengakselerasi PTSL, pada tahun ini Kabupaten Limapuluh Kota mempunyai target 741 patok bidang tanah pada 13 nagari yang tersebar di 8 kecamatan yakni Nagari Batu Hampar, Nagari Sariak Laweh, Nagari Sungai Balantiak, Nagari VII Koto Talago, Nagari Jopang Manganti, Nagari Limbanang, Nagari Sungai Rimbang, Nagari Andiang, Nagari Banja Loweh, Nagari Koto Tangah Simalanggang, Nagari Lubuk Batingkok, Nagari Gurun , dan Nagari Mungo. Semoga dapat terealisasi dengan baik”, tuturnya.

Sementara itu, Wali Nagari Limbanang Yori Noviola menyatakan kesiapannya dalam mensukseskan GEMAPATAS dan PTSL dengan membentuk kepanitiaan untuk melengkapi administrasi yang dibutuhkan sebagai acuan pengeluaran sertifikat pertanahan. “Terima kasih kepada pihak yang telah memfasilitasi GEMAPATAS untuk launching di Nagari Limbanang. Saya berharap jajaran organisasi dan niniak mamak dapat ikut serta mensukseskan program ini” ujarnya

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kacabjari Suliki Ridwan, Kapolsek Suliki Yusmedi, Sekretaris DPRD Dedi Permana, Kadis Kominfo Eki Hari Purnama, Kasatpol PP Fiddria Fala, Kepala DPMPTSP Aneta Budi Putra, Camat Suliki Alisabri beserta Forkopimca, niniak mamak, bundo kanduang, dan tokoh masyarakat. (Yon)