NetralPost.net

Pariaman-netralpost.net- Walaupun Puasa Tak Surutkan Semangat Babinsa Koramil 03/Sungai Sariak Kodim 0308/Pariaman Serda Suwirman Melaksanakan Kegiatan Komsos di Wilayah Binaan.

Walaupun Puasa Tak Surutkan Semangat babinsa Koramil 03/Sungai sariak Kodim 0308/Pariaman Serda Suwirman Melaksanakan Kegiatan Komsos di Wilayah Binaan

walaupun dalam bulan puasa tetap lakukan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan warganya untuk menjaga kebersamaan bersama warga di Korong Kampung Apa Nagari Tandikek Utara Kecamatan VII Koto Patamuan (06/05/2021).

Dalam komsosnya, ” Serda suwirman membicarakan tentang pentingnya Ibadah puasa di bulan suci ramadhan  ini, marilah sama-sama kita menjaga kesucian bulan ramadhan ini Dengan mengisi kegiatan-kegiatan positif, menambah ketaqwaan sehingga dapat meningkatkan pahala kita dalam menjalankan ibadah puasa ramadhan tahun ini.

Babinsa juga menambahkan, Pekerjaan kita sehari-hari yang mungkin mengeluarkan keringat dalam bekerja janganlah menjadi penghalang dalam menjalankan ibadah puasa ramadhan, kesabaran kita dalam menahan nafsu dan godaan menjadi tambahnya pahala kita dalam menjalankan puasa ramadhan.

Di harapkan, melalui kegiatan Komsos akan terjalin silaturahmi yang baik dengan warga binaan akan terciptanya suasana yang nyaman dan juga mengajak mengingatkan kepada masyarakat agar selalu berbuat baik lebih-lebih pada bulan ramadhan ini akan menambah amal ibadah kita semua, harapnya.(*)

Padang Pariaman-netralpost.net- Babinsa Koramil 03/SS Komunikasi sosial Dengan Wali Nagari Koto Dalam

Babinsa Koramil 03 / SS Serda Yovie Aznan melaksanakan komunikasi sosial dengan Perangkat Nagari Koto Dalam Kecamatan Padang Sago. Kabupaten Padang Pariaman, Kamis (06/05/2021).

Pembinaan Komunikasi sosial adalah merupakan salah satu kemampuan aparat teritorial yang harus dimiliki oleh seorang Babinsa. Karena dengan Komunikasi sosial diharapkan seorang Babinsa akan melihat tentang kondisi sosial masyarakatnya, sekaligus untuk mendapatkan data dan fakta sebagai penunjang tugas kewilayahan. Hal tersebut yang mendorong Serda Yovie Aznan yang telah melakukan sebagai Babinsa Nagari Batukalang ini melaksanakan Komunikasi sosial di wilayah binaannya dengan Pejabat Pemerintahan. 

Serda Yovie Aznan bersilahturahmi dengan Perangkat Kecamatan Padang Sago, kali ini melaksanakan Komunikasi Sosial, Lebih lanjut, ia mengatakan. "sudah menjadi kewajiban kami sebagai Babinsa untuk selalu mengawasi situasi wilayah binaan mulai dari jenis kegiatan baik yang terjadi di desa binaan untuk dicarikan solusi atau jalan pengelolaannya." ujar Yovie.(*)

Jakarta-netralpost.net- Sebanyak enam kepolisian daerah (Polda) menjadi prioritas Polri dalam mencegah dan melakukan penindakan hukum tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Ada 6 polda prioritas, seperti Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan juga Sumatera Selatan," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono usai penandatanganan surat keputusan bersama tentang penegakan hukum Karhutla di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (6/5). 

Argo mengatakan ada koordinasi dan komunikasi di tingkat Mabes Polri dan keenam polda serta jajaran bagaimana upaya mencegah terjadinya karhutla.

Seperti di tahun 2019 dan 2020 jumlah kasus kebakaran hutan baik dari segi jumlah titik api dan luas area yang terbakar turun mencapai 81 persen.

"Tentunya di sana selain dari Mabes Polri ada komunikasi, koordinasi dengan instansi terkait, di tingkat polda juga ada koordinasi bagaimana pencegahan di sana," tutur Argo.

Adanya penurunan titik api dari tahun 2019 dan 2020, lanjut Argo, yang pertama dilakukan adalah melengkapi peralatan untuk memantau percikan api, sehingga api dapat cepat dikendalikan.

Selain itu juga, ada kreasi berupa aplikasi yang dibuat oleh Polda bersama instansi terkait dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Seperti aplikasi Lembu Swarna di Polda Kalimantan Tengah atau Lancang Kuning di Polda Riau.

"Ada beberapa kreasi juga di Polda bersama instansi terkait bagaimana memadamkan secepatnya titik api itu jangan sampai meluas," ucap Argo.

Terkait penegakan hukum Karhutla, lanjut Argo, antara Polri dengan kejaksaan, setelah kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan, Polri akan berkoordinasi dengan kejaksaan, terkait dengan saksi ahli yang dilibatkan, terkait juga dengan petunjuk yang lain.

"Kami komunikasikan, kami koordinasikan dengan kejaksaan sehingga tidak ada bolak balik berkas perkara," ujarnya.

Upaya pencegahan dan penegakan hukum secara terpadu ini, kata Argo, sesuai dengan instruksi presiden, dengan harapan tidak ada lagi komplain dari negara tetangga terkait asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

"Dengan adanya kegiatan bersama secara terpadu ini kita meminimalisasi, seperti saat ini kita ketahui bersama kejadian karhutla sangat minim, tidak ada komplain dari negara tetangga seperti waktu tahun 2015," ujarnya.

Selain itu, harapan lainnya dalam keterpaduan antara Polri, Kejaksaan Agung dan KLHK dalam mencegah dan penegakkan hukum tindak pidana karhutla adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan demi masa depan generasi berikutnya.

"Kita berharap masyarakat sadar akan hutan, bahwa hutan merupakan sumber air yang kita dijaga bersama, jangan sampai dibuat untuk hal-hal yang merusak lingkungan walau motif ekonomi atau apapun, ini harus kita jaga jangan sampai nanti anak cucu kita yang menanggung," ujar Argo.

Padang-netralpost.net- Untuk menjamin rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021M dilakukan Apel dalam rangka gelar pasukan, Rabu 05 Mei 2021.

Apel gelar pasukan pada kali ini dengan sandi Operasi Ketupat Singgalang 2021 di hadiri Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) II Laksamana Pertama TNI Hargianto.S.E. M.M.,M.Si (Han). Pimpinan Apel Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto. Apel dilaksanakan di lapangan terbuka hijau Imam Bonjol Padang.

Pada tamu undangan kelihatan Wagub Sumbar Audy Joinaldi, Danrem 032/WBR Brigjen TNI Arief Gajah Mada dan undangan lainya.

Melalui Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2021 Kita Tingkatkan Sinergi Polri Dengan Instansi Lain Dalam Rangka Memberi Rasa Aman Dan Nyaman Pada Perayaan Idul Fitri 1442 H.

Pada apel gelar pasukan yang di ikuti beberapa pasukan dari berbagai satuan TNI dan Polri serta pasukan pendukung lain. Lantamal II menurunkan prajurit  Lantamal II, Yonmarhanlan II.

Selesai pelaksanaan apel dilakukan pemeriksaan pasukan dan sekaligus penyematan pita kepada perwakilan personil yang terlibat dalam pelaksanaan gelar apel.

Peserta apel tetap mengacu protokol Covid-19 dengan menggunakan masker dan menjaga jarak.

Dispen Lantamal II.

Pauh Kambar-netralpost.net- Babinsa Koramil 07/Pauh Kambar  Kodim 0308/Pariaman Serda Zaenal Aripin didampingi Wali Nagari dan perangkat Nagari Seulayat  menyiapkan pembuatan Posko PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala Mikro di Nagari Seulayat Kecamatan Ulakan tapakis, Rabu (05/5 /2021).

Pemerintah kembali menurunkan istilah baru sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, melalui Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 03 Tahun 2021 tentang PPKM Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 sampai tingkat Nagari  dalam rangka upaya pengendalian penyebaran Covid-19. 

Nagari maupun kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman juga turut bersiap diri dengan adanya kebijakan ini. Seperti yang terpantau yaitu di Nagari Seulayat  Kecamatan Ulakan Tapkis, Wali Nagari, perangkat Nagari  serta pemuda Nagari setempat mulai menyiapkan posko yang akan digunakan sebagai posko pemantauan. 

Seperti diungkapkan oleh  Serka Gusrizal Batituud Koramil 07/Pk  yang turun langsung mengecek Babinsa yang tengah menyiapkan posko pemantauan di Nagari binaannya menuturkan bahwa pembuatan posko sebagai tindaklanjut rapat koordinasi yang digelar ditingkat Kecamatan sebelumnya.

“Dalam pembuatan Posko perlu adanya kesiagaan baik peralatan dan fasilitas yang dibutuhkan dalam penanggulangan Covid-19. Termasuk kesiapan personel yang disiagakan, mengingat fungsi Posko ini juga memberikan pelayanan setiap pengaduan masyarakat, khususnya pendatang/pemudik dari luar wilayah sebagai antisipasi pencegahan penyebaran Virus Corona. Untuk itu kita siapkan mulai sekarang.” tutur Serka Gusrizal.

Menurut Babinsa Serda  Zaenal Aripin "Peran Posko ini harus dioptimalkan, terutama untuk melayani pengaduan dari masyarakat agar mempermudah mereka mendapatkan penanganan serta informasi terkait Virus Corona ini, dan selalu berkoordinasi dengan Bidan Nagari. Yang terpenting adalah edukasi dan pencegahannya. "pungkasnya. Serda Zaenal Aripin.(*)

Padang-netralpost.net- Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar), melaksanakan operasi kepolisian terpusat dengan sandi Operasi Ketupat Singgalang 2021.

Apel gelar pasukan ini dipimpin oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, dengan diikuti oleh Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, Danrem 032/WBR, Danlantamal II Padang dan Danlanud Sutan, Rabu (5/5) di RTH Imam Bonjol Padang. 

Wakapolda saat membacakan amanat Kapolri menjelaskan, operasi ketupat yang digelar ini dimulai sejak tanggal 6 hingga 17 Mei 2021, untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif saat Idul Fitri 1442 H.

"Sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2021, dalam rangka pengamanan hari raya Idul Fitri. Baik aspek sarana maupun prasarana, serta keterlibatan unsur terkait lainnya," ucap Brigjen Pol Edi Mardianto. 

Untuk di wilayah Sumbar dimana saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19, Wakapolda menyampaikan bahwa pihaknya menurunkan sebanyak 2.941 personel yang terdiri dari personel Polda dan Polres di jajaran, selain memberikan pengaman juga untuk melarang aktivitas mudik. 

"Nanti di wilayah khususnya 10 Pos Penyekatan di wilayah Sumbar ini, ini yang akan menekan supaya tidak ada arus mudik. Sangat riskan sangat bahaya dengan situasi sekarang, dan masyarakat juga sudah tau seperti yang terjadi di luar (kasus Covid-19). Dan kita harapkan tidak terjadi di Indonesia, khususnya di Padang ini penyebarannya tidak ada lagi," katanya. 

Dengan operasi yang dilakukan tersebut, diharapkan dapat mencegah adanya aktivitas mudik oleh masyarakat yang hendak masuk atau keluar dari Provinsi Sumatera Barat. 

"Insya Allah dengan penegakkan hukum, pencegahan lalu lintas dan penyekatan jalan ini kita akan mengurangi, tidak akan terjadinya peningkatan masalah Covid-19 ini," sebut Wakapolda. 

Pihaknya menegaskan bagi yang akan mencoba masuk ke Sumatera Barat nantinya akan disuruh pulang kembali (putar balik). "Juga jalur tikusnya juga sama, tetap kita buat penyekatan," pungkasnya.(*)

Lubuk Alung-netralpost.net- Babinsa Koramil 05/Lubuk Alung Kodim 0308/Pariaman Sertu Yumahdi  menghadiri acara sosialisasi dan Pembentukan kelompok kerja (Pokja) Relawan Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) berbasis SDGs (Sustainable Development Goals) Nagari Toboh Gadang Selatan Tahun 2021 yang bertempat di Surau Al Iklhas Nagari Toboh Gadang Selatan Kecamatan Sintoga  Kabupaten Padang Pariaman, Rabu  05/05/2021.

Pembentukan Pokja Relawan Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Nagari Toboh Gadang Selatan ini dihadiri oleh Camat/Mewakili,PLT Wali Nagari dan Staf,Wali Korong,Babinsa , Bhabinkamtibmas Aipda Pol.Ajen, Pendamping Desa dan peserta Pelatihan yang dipimpin langsung oleh PLT Wali Nagari Toboh Gadang Selatan Bpk.Zamzami, beserta perangkat.

Pendamping Desa dari kecamatan yang menjelaskan metode pemutakhiran data berbasis SDGs Desa itu sama seperti halnya saat mendata calon penerima BLT DD. Tim relawan nantinya akan melakukan pendataan berbasis RT dan RW. Operasional kegiatan bisa didanai oleh dana Desa.

Sementara Sertu Yumahdi  yang mewakili Danramil menyampaikan bahwa sesuai Kemdes PDTT bahwa Desa berpotensi untuk melakukan pendataan yang akurat karena ruang lingkupnya yang relatif kecil. Apalagi jika pendataan itu dilakukan oleh warga Nagari itu sendiri di bawah Komando Wali Nagari.

“Untuk menyukseskan pemutakhiran Data tersebut Kemdes PDTT juga akan memfasilitasi terkait dengan Aplikasi yang digunakan untuk pendataan,” terang Sertu Yumahdi.(*)

Payakumbuh,netralpost-

Aturan tetap harus dipatuhi, Pemerintah Kota Payakumbuh terus komit menegakkan Peraturan Daerah (Perda), termasuk Perda Nomor 15 tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

 

Payakumbuh,netralpost-Selama kepemimpinan walikota Payakumbuh dua periode Riza Falepi, Pemerintah kota Payakumbuh tidak hanya meraih penghargaan dari sektor pembangunan saja, tapi juga penghargaan dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana saat kepemimpinan Riza Falepi, kota Payakumbuh telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatra Barat di tahun 2021.

Pemerintah kota Payakumbuh dibawah komando Riza Falepi telah melaksanakan proses kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah dengan akuntabel dan bebas korupsi. Dan atas capaian tersebut, Kota Payakumbuh diganjar penghargaan yang diterima secara virtual dari Ketua BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat Yusnadewi tentang Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 melalui video conference via zoom meeting di Aula Randang Lantai II kantor Walikota Payakumbuh, Rabu (5/5).

Saat penyerahan penghargaan yang diterima langsung oleh Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi, orang nomor satu itu turut didampingi Sekretaris Daerah Rida Ananda, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Syafwal dan Kepala Inspektorat Andri Narwan tersebut yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 7 kali berturut-turut atas pelaporan keuangan Tahun 2020 dan peraih opini WTP Tahun 2021. Ditambah lagi, selama periode itu opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanpa disertai catatan.

“Alhamdulillah, dengan pengelolaan keuangan yang baik, transparan dan akuntabel Kota Payakumbuh telah terima penghargaan WTP dari Menteri Keuangan RI,” kata Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi.

Riza mengatakan, ini merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan mengingat semakin ketatnya standar pengawasan dan audit yang telah ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik.

“Terimakasih kepada seluruh elemen. Baik jajaran birokrasi, DPRD, serta seluruh masyarakat Payakumbuh. Sebab, hanya dengan komitmen tinggi serta semangat kebersamaan, penghargaan prestisius tersebut dapat diraih,” ujar orang nomor satu di Payakumbuh tersebut.

Sementara itu Kepala BKD Kota Payakumbuh Syafwal menjelaskan, meski Payakumbuh sudah 7 kali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian secara berturut-turut dari tahun 2014-2021 namun pada tahun 2014 silam Kota Payakumbuh menerima opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (DPP).

“Karena hal itulah Kemenkeu RI mengakui Kota Payakumbuh baru di tahun 2015-2021 menerima opini WTP 7 tahun berturut-turut,” katanya.

Untuk pengelolaan keuangan daerah sendiri, kepala BKD Syafwal menyebut saat ini Pemko Payakumbuh sudah menerapkan sistem yang berbasis dan terintegrasi teknologi IT, sistem ini diterapkan agar pengelolaan keuangan daerah dapat terkontrol dengan baik dan tentunya hal ini untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran”, tukas Syafwal. (Yon)

Padang Pariaman-netralpost.net- Demi kelancaran tugas Babinsa Koramil 07/PK Serda Zurnadi berbagi informasi dengan warga binaan dalam komunikasi sosial di wilayahnya.

Komunikasi sosial dengan masyarakat binaan, rutin dan berkesinambungan dilaksanakan guna untuk mempererat tali silaturahmi dan kerja sama yang baik dalam rangka mendukung tugas pokok Babinsa  serta terwujudnya Kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Menurut Babinsa serda Zurnadi kegiatan ini untuk mencerminkan rasa kemanuggalan TNI dengan rakyat khususnya Babinsa kepada masyarakat wilayah binaannya. Tujuan komunikasi sosial ini untuk mengetahui perkembangan kasus covid 19 dan juga untuk mengetahui perkembangan situasi dan kondisi apapun yang terjadi sekecil apapun baik hal positif maupun hal negatif di wilayah binaan, dengan adanya interaksi komunikasi Babinsa dengan warga atau masyarakat akan dapat mempererat hubungan antara Babinsa bersama masyarakat untuk menunjang tugas pokok Babinsa, ujarnya, Rabu (05/05/2021).

Dengan Kegiatan komunikasi sosial  juga dapat mengetahui perkembangan situasi di wilayah binaan untuk mencegah sedini mungkin apabila ada hal-hal yang yang menonjol yang berkembang di lingkungan masyarakat bisa cepat diselesaikan dan cepat di laporkan, tutupnya. (*)

Padang Pariaman-netralpost.net- Babinsa Koramil 07/Pauh Kambar  Kodim 0308/Pariaman Serda Darta Hendra.M didampingi wali nagari dan perangkat Nagari Padang Toboh Ulakan  menyiapkan pembuatan Posko PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala Mikro di Nagari Padang Toboh Ulakan, Kecamatan Nansabaris Kabupaten Padang Pariaman,  Rabu (05/Mai /2021).

Pemerintah kembali menurunkan istilah baru sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, melalui Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 03 Tahun 2021 tentang PPKM Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 sampai tingkat Nagari  dalam rangka upaya pengendalian penyebaran Covid-19. 

Nagari maupun kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman juga turut bersiap diri dengan adanya kebijakan ini. Seperti yang terpantau yaitu di Nagari Padang Toboh Ulakan Kecamatan Ulakan Tapkis, wali Nagari,perangkat Nagari Padang Toboh Ulakan serta pemuda Nagari setempat mulai menyiapkan Posko yang akan digunakan sebagai Posko pemantauan. 

Seperti diungkapkan oleh  Serka Gusrizal Batituud Koramil 07/Pk  yang turun langsung mengecek Babinsa yang tengah menyiapkan Posko pemantauan di Nagari binaannya menuturkan bahwa pembuatan Posko sebagai tindak lanjut rapat koordinasi yang digelar di tingkat kecamatan sebelumnya.

“Dalam pembuatan Posko perlu adanya kesiagaan baik peralatan dan fasilitas yang dibutuhkan dalam penanggulangan Covid-19. Termasuk kesiapan personel yang disiagakan, mengingat fungsi Posko ini juga memberikan pelayanan setiap pengaduan masyarakat, khususnya pendatang/pemudik dari luar wilayah sebagai antisipasi pencegahan penyebaran Virus Corona. Untuk itu kita siapkan mulai sekarang.” tutur Serka Gusrizal.

Menurut Babinsa Serda Darta Hendra.M,, "Peran Posko ini harus dioptimalkan, terutama untuk melayani pengaduan dari masyarakat agar mempermudah mereka mendapatkan penanganan serta informasi terkait Virus Corona ini, dan selalu berkoordinasi dengan Bidan Nagari. Yang terpenting adalah edukasi dan pencegahannya." pungkasnya.Serda Darta Hendra.M.(*)