NetralPost.net

Kegiatan mengusung Tema " Mari Kita Dorong Pelabuhan  Teluk Bayur Menuju Pelabuhan Ramah lingkungan ( Green Port) yang nyaman ,Indah dan Asri ".

Kegiatan juga di hadiri pejabat Lantamal antara lain, Wadan Lantamal II, Kolonel Marinir Freddy JH Pardosi, S.E., S.H., M.M., PJU, Kadis dan Kasatker. Dari unsur Maritim Kepala KSOP, Pejabat Pelindo, Lingkungan Hidup, Bea Cukai dan undangan lainya.

Danlantamal dalam sambutanya menyampaikan, diharapkan kegiatan ini agar dapat tetap berlanjut, kalau perlu bisa kita laksanakan setiap bulan.

Tidak kalah pentingnya kita juga harus mendukung program Pemerintah untuk melaksanakan Vaksinasi baik dosis satu dan dua. Karena perjalanan kita terutama keluar kota, bukti vaksinasi sangat di perlukan. Apapun dan Kemanapun kita pergi saat ini harus menunjukan bukti Vaksin.   

Kegiatan kerja Bhakti di ikuti beberapa instansi anatar lain, Lantamal II, Yonmarhanlan II, Polsek Kawasan Tel. Bayur, Polair Sumbar, Pelindo Teluk Bayur serta unsur Maritim lainya.

Kegiatan Kerja Bhakti ini, sebelumnya di awali dengan jalan santai Danlantamal beserta pejabat Lantamal dari Kantor Diskes jalan Sutan Syahrir. 

Dispen Lantamal II

Kegiatan ini bersama dengan Dharma Pertiwi Korcab Sumatera Barat yang di ketuai Ibu Ariani Purmanto.

Jumat berkah ini merupakan salah satu bentuk peduli sesama masih dalam kondisi dampak Pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Dengan dilaksanakan Jumat berkah ini, masyarakat dapat merasakan manfaat dari kegiatan dari Ibu Dharma Pertiwi Cabang Sumatera Barat Sumbar ini.

Dispen Lantamal II

Payakumbuh,netralpost --- Wakil Wali Kota Payakumbuh Erwin Yunaz menyambut ratusan prajurit TNI yang pulang dari menjalankan misi pengamanan perbatasan RI-Papua Nugini di Jayapura, Papua, Rabu (5/1).

Kedatangan Satgas Pamtas RI-PNG Sektor Utara Batalyon Infanteri 131/Brajasakti TA 2021 yang juga dilepas oleh Wakil Wali Kota Erwin Yunaz dalam sebuah upacara pada Februari 2021 lalu di lapangan batalyon itu juga disambut haru oleh ibu-ibu persit yang menanti kedatangan suami mereka yang gagah berani menjalankan tugas negara.

"Selamat kembali dari misi mulia wahai prajurit kebanggaan bangsa, kami merasa bangga dan bahagia kepada prajurit yang rela meninggalkan semuanya demi negara. Meski berbeda seragam, namun kita satu keinginan yakni bersama-sama mengamankan negara, meski dengan tugas berbeda," kata Erwin Yunaz.

Erwin juga menyampaikan dukungan sepenuhnya untuk prajurit tercinta dan juga doa bagi mereka untuk selalu diberi kekuatan dan kesehatan mengamankan negeri yang luas ini. Negeri yang memiliki kekayaan tak terhingga, perlu kerja keras mengamankannya.

Sementara itu Danyon Letkol Inf. Muhammad Erfani menyampaikan banyak terimakasih, karena dalam tahap kesiapan kepergian hingga kepulangan mereka dari Papua terus disupport dibantu oleh instansi Pemko Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota, termasuk instansi lainnya. 

"Bantuan itu bermanfaat dalam melaksanakan tugas kami untuk menjaga perdamaian dan keamanan bagi NKRI," ucapnya haru. (Yon)

Kegentingan tersebut mendapat tanggapan baik dari pemerintah yang pada Selasa (4/1) lalu. *Presiden Joko Widodo* menyampaikan pernyataan yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian bersama, terutama kekerasan seksual pada perempuan dan anak  yang mendesak harus segera ditangani. Untuk itu, Presiden mendorong langkah-langkah percepatan pengesahan RUU TPKS yang hingga kini masih berproses.

Pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut mendapat apresiasi yang baik dari *Ketua DPR RI Puan Maharani*. Ia menyambut baik respons positif Presiden yang mendorong percepatan pengesahan RUU TPKS dan menegaskan komitmen DPR untuk bersama-sama pemerintah mempercepat mengesahkan RUU TPKS yang banyak diharapkan masyarakat itu.

Puan memastikan pihaknya akan segera mengesahkan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR. Puan sendiri sudah berkali-kali menyatakan DPR siap bekerja cepat agar RUU TPKS bisa disahkan. “Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sudah merampungkan pembahasan RUU TPKS. Pengesahan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR akan dilakukan dalam rapat paripurna setelah reses untuk kemudian kami kirimkan ke Pemerintah sehingga dapat ditindaklanjuti pada pembahasan tingkat II,” ungkapnya.

Puan juga menyambut baik langkah Presiden Jokowi meminta Gugus Tugas Pemerintah yang menangani RUU TPKS untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap draf RUU TPKS yang disiapkan oleh DPR. Ia berharap setiap mekanisme yang berjalan dapat berjalan dengan lancar. “Respons positif Bapak Presiden ini kami harap agar ditindaklanjuti dengan dikirimkannya Surpres setelah nantinya RUU TPKS sah sebagai inisiatif DPR,” kata Puan.

DPR RI memastikan siap bekerja optimal dalam pembahasan RUU TPKS bersama pemerintah kedepan. Puan meminta pihak Pemerintah memiliki komitmen yang sama dalam pelaksanaan pembahasan mengingat RUU TPKS sudah sangat dibutuhkan karena kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat memprihatinkan.

Sambutan dan apresiasi yang baik juga disampaikan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam pernyataan sikap yang dilansir segera setelah pernyataan Presiden tersebut disampaikan. Dalam pernyataan yang disusun bersama oleh beberapa orang komisionernya antara lain, *Andy Yentriyani, Maria Ulfah Ansor, Rainy Hutabarat, Alimatul Qibtiyah, Siti Aminah Tardi* dan *Olivia Chadidjah Salampessy* itu disampaikan bahwa pernyataan Presiden tersebut penting dan telah ditunggu-tunggu mengingat terjadinya lonjakan laporan kasus dan kompleksitas kekerasan seksual yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan beberapa waktu terakhir yang yang mengidikasikan kondisi darurat kekesaran seksual. 

Kasus-kasus tersebut, menurut Komnas Perempuan merupakan preseden buruk karena lembaga pendidikan dan lingkup keluarga yang seharusnya menjadi ruang aman bagi setiap individu untuk mengembangkan potensinya secara optimal justru menjadi tempat terjadinya kasus kekerasan seksual. Di saat bersamaan, daya tanggap yang tersedia pada kasus kekerasan seksual sangat terbatas baik dari aspek muatan hukum, struktur dan budaya, maupun layanan yang tersedia untuk mendukung korban dan masih terkonsentrasi di pulau Jawa.

Penundaan pembahasan dan pengesahan RUU TPKS, seperti dinyatakan oleh Komnas Perempuan, akan menyebabkan semakin banyaknya korban yang terbengkalai hak-haknya dan kondisi korban akan semakin terpuruk, bahkan ada korban yang bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa akut. Di sisi lain, penundaan pembahasan RUU TPKS juga akan memperburuk daya pencegahan yang sudah sangat terbatas.

Dalam pernyataan sikap tersebut, Komnas Perempuan mengusulkan sejumlah langkah yang perlu didorong untuk mempercepat pembahasan RUU TPKS.(**)

Payakumbuh,netralpost --- Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Randang demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan.

Berdasarkan data yang diperoleh media dari Kasat Pol PP Kota Payakumbuh Dony Prayuda, Rabu (5/1) di ruang kerjanya menjelaskan pada tahun 2021 ada sebanyak 197 pelanggaran perda. Terdiri dari perda ketertiban umum 90 pelanggar dan 107 pelanggar perda pekat dan maksiat. Ada 18 kasus yang dibawa ke meja hijau yakni 16 perda pekat dan maksiat serta 2 pelanggar protokol kesehatan.

"Angka penindakan ini cenderung menurun dibanding tahun 2020, karena pada tahun itu kami para penegak perda lebih banyak melakukan penegakan kepada perda AKB, namun tetap melakukan pencegahan terhadap pelanggaran kepada perda lainnya," kata Dony.

Dony juga memaparkan pada tahun 2021 pihaknya pernah mendindak pelaku maksiat atau pasangan muda-mudi yang belum menikah, bahkan dalam penangkapan bersama masyarakat ada pula pasangan selingkuh yang ditemukan.

"Rata-rata pelanggar yang kita temukan adalah dari luar Kota Payakumbuh," kata Dony.

Dony menambahkan, pada pelaksanaan Perda Nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru, pada tahun 2021 ada sebanyak 10.958 pelanggar protokol kesehatan yang sudah masuk ke sistem SIMBALADA.

Kemudian, pada tahun 2022 ini Satpol PP untuk meningkatkan pelayanan dan akan tetap terus melaksanakan patroli rutin di setiap titik rawan pelanggaran perda, ditambah bekerjasama dengan pihak kelurahan setempat membantu pengamanan area kelurahan masing-masing.

"Ini kita laksanakan mengingat oknum yang melakukan pelanggaran kebanyakan bukan orang dari wilayah setempat, ditambah kita juga kekurangan personil serta sarana dan prasarana, namun kita berupaya memaksimalkan pelaksanaan tugas di lapangan sehingga masyarakat merasa nyaman," kata Dony.

Dony juga mengapresiasi semangat kebersamaan masyarakat untuk menindak dan membubarkan pelaku balap liar yang meresahkan masyarakat dan pengguna jalan, ditambah pihak forkopimda yang terus mendukung razia rutin bersama tim tujuh memberantas pekat dan maksiat di Kota Payakumbuh.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang ikut bersama kami menjaga keamanan dan kenyamanan Kota Payakumbuh. Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, unsur lainnya hingga tokoh masyarakat juga ikut andil," pungkasnya. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Setelah diresmikan Wali Kota Riza Falepi pada 16 Desember 2021 lalu, Gedung Olah Raga (GOR) Tipe B Kota Payakumbuh yang dibangun di tepian Batang Agam mulai dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga.

Pada prinsipnya GOR ini, ada 6 cabang olahraga (cabor) yang dapat difasilitasi, tetapi untuk saat ini yang bisa difasilitasi atau diprioritaskan untuk dipakai adalah bola basket, volly, bulutangkis dan takraw.

Sementara itu, untuk futsal dan tenis belum bisa difasilitasi mengingat dalam permainan kecepatan bola dan arah yang susah ditebak, dimana pintu dan jendela kaca bagian bawah belum diberi pengaman yang memadai untuk itu.

Kabid Pemuda dan Olahraga Disparpora Kota Payakumbuh saat diwawancara media Selasa (4/1), membenarkan hal tersebut, dirinya berharap masyarakat bisa memaklumi.

"Mohon bersabar para futsal dan tenis mania," kata Delni.

Delni juga menjelaskan tata cara atau prosedur bagi yang ingin bermain di GOR Tipe B itu. Bagaimanapun untuk mengorder atau memesannya tetap ke pengelola gedung yang telah ditugaskan oleh Disparpora. Namun, sebelumnya dinas Parpora akan melakukan rapat untuk berkoordinasi dengan 6 cabor terkait untuk membicarakan tahapan dan tata cara pemanfaatan.

"Nanti caborlah yang akan memfasilitasi club yang ingin bermain dengan jadwal yang ditetapkan cabor nantinya," kata Delni.

Kenapa hal ini dilakukan? Delni menegaskan karena GOR Tipe B tak bisa sekaligus dipakai untuk 6 cabor secara bersamaan.

"Dalam waktu 1 minggu bagaimana pemanfaatannya? Itu yang perlu kita bahas dan dudukan bersama, terima kasih," jelasnya.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Wali Kota Riza Falepi mengatakan untuk sementara semua cabor yang difasilitasi belum dipungut bayaran, atau masih digratiskan.

"Pemko akan melakukan kajian terlebih dahulu dan akan ditetapkan dengan peraturan selanjutnya," kata Riza.

Wali kota dua periode itu juga menghimbau kepada warganya agar menjaga dan mencintai aset yang telah dibangun dengan sepenuh hati, jaga kebersihannya dan jangan sampai disalahgunakan.

"Semoga Kota Payakumbuh siap mencetak atlet yang siap bersaing di kancah nasional dan internasional, itu harapan kita," harapnya. (Yon)

Harapan Puan itu dijawab oleh pemerintah yang mengumumkan bahwa pemerintah memutuskan akan memulai program pemberian dosis ketiga vaksin COVID-19 pada 12 Januari 2022 mendatang. Booster vaksin ditargetkan mulai dijalankan pada 12 Januari 2022 untuk golongan dewasa, dan saat ini masih menunggu hasil riset Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI). 

Rencana pemerintah tersebut, tentu mendapat dukungan penuh dari Puan yang berharap agar vaksin dosis ketiga ini dapat diberikan secara gratis untuk masyarakat. “DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program booster vaksin Covid-19. Kami harapkan booster vaksin diberikan tanpa ada pungutan bayaran, sebab keselamatan masyarakat adalah yang utama,” kata Puan. 

Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh rakyat kurang mampu masuk dalam daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, baik itu lansia atau golongan umum. Sehingga masyarakat dari kelompok tersebut betul-betul mendapat pelayanan kesehatan, tanpa perlu mengkhawatirkan biaya. 

Kabar baiknya, hal yang ditekankan oleh Puan ini selaras dengan rencana pemerintah yang telah menyatakan akan memberikan vaksin dosis ketiga secara gratis bagi lansia dan PBI BPJS Kesehatan. 

Dalam siaran pers yang dilansir Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada Senin (3/1) Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksin tersebut akan diberikan kepada masyarakat berusia 18 tahun ke atas yang telah mendapatkan vaksin dosis kedua dengan jangka waktu lebih dari enam bulan.

"Vaksinasi booster ini juga akan diberikan dengan jangka waktu di atas enam bulan sesudah dosis kedua. Kita identifikasi ada sekitar 21 juta sasaran di bulan Januari yang sudah masuk ke kategori ini,” ujar Menkes usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Budi mengatakan bahwa vaksinasi booster akan diberikan kepada kabupaten/kota yang capaian vaksinasinya telah memenuhi kriteria 70 persen dosis pertama dan 60 persen dosis kedua. "Jadi sampai sekarang ada 244 kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria tersebut,” ucap Menteri Kesehatan.

Menkes menuturkan, pemerintah telah mengamankan stok vaksin booster sekitar 113 juta dosis vaksin dari total kebutuhan sebanyak 230 juta dosis. Terkait jenis vaksin yang akan digunakan, akan diputuskan setelah adanya rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Peringatan HUT Ke-59 Korps Wanita Angkatan Laut Tahun 2022 yang mengusung tema "Bersemangat, Tangguh, Wujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh". 

Bertindak selaku Inspektur Upacara Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, Komandan Upacara Letkol Laut (K/W) Istiana, S.KM., M.Kes., Jabatan Kasi Faskes Mob Subdis Faskes Diskesal, Perwira Upacara Mayor Laut (S/W) Nur Suci Maisyaroh, S.E., Jabatan Kasubsi Yar Akun Mako Kolinlamil, dan Pengucap Sapta Marga Letda Laut (K/W) Nur Okti Fatma.

Kepala Staf Angkatan Laut dalam amanatnya menyampaikan beberapa penekanan untuk dipedomani oleh seluruh Prajurit Kowal yakni, Pelihara serta tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jaga harkat, martabat, dan kehormatan pribadi, keluarga, korp, serta organisasi. Pegang teguh komitmen sebagai prajurit selaku abdi negara dan ibu rumah tangga selaku pendamping suami dan pembina generasi penerus bangsa. Bangun hubungan yang profesional, sinergis, dan harmonis secara vertikal maupun horizontal dalam pergaulan dan kedinasan. Cerdas dan bijak mengikuti kemajuan teknologi informasi agar tidak merugikan diri sendiri, keluarga, korps, maupun organisasi.

Lebih lanjut disampaikan bahwa sebagai prajurit, menjadi srikandi laut adalah pilihan hati dan takdirmu, sebagai wanita jangan lupakan kodratmu seorang istri dan sosok ibu bagi anak-anak kalian, tetaplah tegar dan tersenyum meskipun perjuanganmu tidak semudah membalik telapak tangan karena ada kuasa Tuhan yang selalu menyertai.

"Jadikan motto "Pengabdian dan Kehormatan Adalah Jiwaku" sebagai landasan segala pikiran, ucapan, dan tindakan dalam setiap gerak dan langkah kaki kalian," tegasnya.

Usai upacara, dilanjutkan acara syukuran yang diisi pertunjukan kresi dan kreativitas Kowal Lantamal II. Penyerahan tali asih kepada purnawirawan Kowal. Dan pembacaan sambutan Ibu Catra Ratnanggadi Jalakanyasena, Ny Vero Yudi Margono. Dilanjutkan pemotongan tumpeng. Potongan tumpeng pertama diterima oleh Serda Pdk/W Wulandari.

(Dispen Lantamal II)

Kalapetal dan rombongan disambut oleh Danlantamal II, Laksamana Pertama TNI Endra Sulistiyono, S.E., M.M. Hadir mendampingi Danlantamal II, Wadan Lantamal II, Kolonel Marinir FJH. Pardosi, M.M., M.H., para Asisten, dan Kasatker terkait. Beberapa bidang dalam penerimaan calon Prajurit, diantaranya bidang Kesehatan, Jasmani, Mental Ideologi, Psikologi dan Akademik. 

Dalam sambutannya, Danlantamal II menyampaikan agar para panitia yang telah ditunjuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan menyamakan persepsi agar proses penerimaan sesuai prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Tujuannya agar Prajurit TNI AL dimasa depan dapat menjadi SDM yang unggul dan profesional. Tugas ini harus dilaksanakan secara objektif dan transparan.

Sub Panda jajaran Lantamal II yang hadir dalam pelatihan ini diantaranya Sub Panda Lanal Nias, Sub Panda Lanal Sibolga dan Sub Panda Lanal Bengkulu. Usai pelatihan di Lantamal II Padang, rombongan Kalapetal melanjutkan pelatihan menuju Lantamal I Belawan.

Dispen Lantamal II

Dalam sambutannya, Sigit menyampaikan percepatan vaksinasi terhadap anak digelar sebagaimana tindaklanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin agar anak-anak Indonesia mendapatkan perlindungan dari ancaman virus Covid-19. Apalagi saat ini, muncul varian baru Omicron yang sudah menyebar ke ratusan negara termasuk Indonesia.

"Beberapa waktu lalu pak Presiden sudah mulai melaksanakan vaksinasi anak-anak, dan hari ini menjadi tekad kita dimana kebijakan dan perintah dari pak Presiden ini bisa kita lakukan percepatan, karena kita lihat semakin hari dampak dari varian Omicron cukup mengkhawatirkan," kata Sigit.

Varian omicron, kata Sigit, bisa bertransmisi dan menjangkit seseorang yang sudah divaksin. Meskipun dampaknya sangat ringan bagi yang sudah divaksin. Untuk itu, ia menegaskan percepatan vaksinasi khususnya bagi anak-anak mau tak mau harus dilakukan, agar tak terjadi fatalitas jika terpapar varian omicron.

Apalagi, lanjut Sigit, kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) sudah mulai dibuka 100 persen. Sehingga percepatan vaksinasi wajib dilakukan untuk melindungi anak-anak Indonesia.

Sigit menuturkan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen merupakan kebutuhan penting untuk anak-anak. Sebab selama hampir dua tahun pandemi, anak-anak kehilangan waktu belajar yang efektif karena pembelajaran dilakukan secara online atau jarak jauh.

"Jadi ini tentunya tantangan bagi kita bagaimana setelah PTM kita buka dan lancar, namun disisi lain anak-anak terlindungi karena sudah vaksin dan tentunya bagaimana kemudian kegiatan ini (PTM) bisa kita jaga agar tak memunculkan klaster," ujar Sigit.

Lebih lanjut, mantan Kabareskrim Polri ini mengajak semua pihak untuk bersinergi dan bersama-sama menghadapi varian Omicron. Beberapa hal yang dilakukan yakni dengan memperkuat pos-pos masuk negara, memperketat protokol kesehatan hingga percepatan vaksinasi.

Dalam pelaksanaan vaksinasi anak-anak, ia pun meminta seluruh provinsi dapat mempercepatnya. Sebab, vaksinasi adalah upaya menyelamatkan anak-anak Indonesia dari serangan virus Covid-19.

"Anak-anak kita adalah generasi yang mengisi posisi penting di tahun 2045 karena tahun 2030 kita memiliki potensi 60 persen masyarakat kita berada di usia produktif. Untuk bisa mempersiapkan SDM unggul, mau tak mau anak-anak kita harus kita jaga dari risiko terkait munculnya varian baru atau varian-varian yg nanti muncul. Yang kita lakukan salah satunya memberikan kekebalan imunitas dengan vaksin," katanya.

Dalam kesempatan ini, mantan Kapolda Banten itu mengapresiasi kerja keras rekan-rekan baik tenaga kesehatan, tenaga pengawas prokes dan tenaga vaksinator yang telah menjaga angka Covid-19 masih bisa terkendali.

Namun, ia pun tetap meminta semua pihak waspada dan tak boleh lengah dengan capaian penekanan laju Covid-19 yang saat ini sudah baik. Untuk itu, jenderal bintang empat ini meminta penguatan protokol kesehatan, penegakan 3M khususnya pemakaian masker dan melakukan akselerasi vaksinasi tetap terus dilakukan.

"Perkuat prokes, penegakan 3M khususnya memakai masker dan melakukan akselerasi vaksinasi ini kunci upaya kita untuk betul-betul bisa mengendalikan Covid-19," tutup Sigit.(**)

Payakumbuh,netralpost--- Wali Kota Riza Falepi mengatakan tidak semua orang yang komorbid atau mereka yang punya penyakit bawaan (penyerta) tidak layak untuk diberikan vaksin. Untuk itu, pihaknya melalui dinas kesehatan akan menyasar orang-orang komorbid ini untuk mengetahui mana yang layak divaksin, ditunda divaksin, dan tidak layak divaksin.

"Selama ini, orang-orang yang merasa komorbid takut mendapatkan vaksinasi Covid-19 karena belum memahami pengertian tentang ini, sehingga orang-orang yang komorbid pada umumnya langsung memvonis kalau diri mereka tidak layak untuk divaksin," kata Wali Kota Riza Falepi kepada media, Selasa (4/1).

Padahal, kata wali kota dua periode itu menegaskan, mereka yang komorbid termasuk kedalam kelompok rentan atau resiko tinggi untuk terpapar Covid-19 dan mengalami gejala lanjutan pasca terinfeksi, apabila kelompok beresiko ini sudah terinfeksi, akan lebih memperberat penyakit komorbid yang dideritanya.

"Untuk itu masyarakat yang sudah terscreening namun tertunda divaksin karena menderita penyakit tertentu akan kita berikan pemeriksaan lanjut di Rumah Sakit Adnaan WD, kita sudah siapkan dokter spesialisnya untuk memberikan pelayanan terbaik," kata Riza. 

Secara data, di Kota Payakumbuh kelompok lansia yang cenderung mengalami komorbid ada sekitar 47,55 persen atau 5607 orang sudah mendapatkan vaksin Covid-19, sisanya 52,45 persen atau sekitar 6000an lansia belum mendapatkan vaksin dari total 11793 orang.

"Meski kita hanya mengejar sasaran 2000an lansia lagi agar 70 persen capaian di setiap kelompok untuk herd immunity, tapi semakin banyak yang tervaksin, maka semakin baik herd immunity yang kita dapatkan," kata Riza.

Sementara itu, terkait teknis vaksinasi, Kabid Kesmas dan P3 Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Fatmanelly menerangkan apakah seseorang dinyatakan layak divaksin, ditunda vaksin, atau tidak layak untuk divaksin baru bisa diketahui saat discreening di meja dua vaksinasi atau meja pemeriksaan.

Contohnya, ketika di meja dua ditemukan orang dengan tensi tinggi, maka mereka akan ditunda untuk mendapatkan vaksin dengan diberikan terapi lebih kurang 3 hari terlebih dahulu, kemudian setelah dilakukan follow up pemeriksaan ulang, apabila tensinya sudah stabil, maka boleh dilakukan suntik vaksinasi.

"Artinya, tidak semua yang komorbid tidak layak divaksin," kata Fatmanelly.

Bahkan, kata Fatmanelly, bagi mereka yang komorbidnya terkontrol layak untuk divaksin. Masyarakat tidak perlu khawatir karena vaksinasi diberikan setelah melalui proses screening.

"Kebanyakan kita menemukan orang bukan takut sama vaksinnya, tapi takut dengan jarum suntik. Bahkan, ada yang mengaku ngilu baru melihat jarum suntik, padahal tidak ada terasa apa-apa karena petugas vaksinator kita terlatih dan profesional," kata Fatmanelly.

"Umumnya, masyarakat kita yang punya komorbid seperti tensi tinggi, stroke, asma, penyakit jantung, auto immune, penyakit ginjal, dan lain-lain," pungkas kabid yang akrab disapa Buk Nen itu. (Yon)

Payakumbuh,netralpost --- Sebagai tindak lanjut dari MoU antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Koperasi Sentra Randang Payo yang ditanda tangani langsung oleh Wali Kota Riza Falepi pada bulan Desember tahun lalu, kali ini Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Peridustrian Kota Payakumbuh bersama koperasi yang mewadahi pelaku UMKM Randang tersebut.

Penandatanganan dilaksanakan di ruang kerja Kepala Dinas Yunida Fatwa bersama Ketua Pengurus Koperasi Sentra Randang Payo Wahyu Hidayat dan disaksikan oleh Kabid Perindustrian Bambang Hermanto dan Kepala UPTD P3R Novit Ardy, Senin (3/1).

Yunida Fatwa menjelaskan Disnakerperin dengan Koperasi Sentra Randang Payo adalah satu kesatuan atau keluarga yang satu sama lainnya akan sulit terpisahkan, dimana pemerintah menyediakan sarana dan prasarana ini adalah sebagai bentuk dukungan dan suport kepada para pelaku usaha yang tergabung dalam koperasi ini.

"Adapun maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan untuk para pihak melakukan kerjasama produksi Randang di Sentra IKM Rendang Payakumbuh serta menjalin komunikasi dan sinergi dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi di Sentra Randang," terang Kadis Yunida Fatwa.

Sementara itu, Wahyu Hidayat yang menanggapi pernyataan Kadis Yunida Fatwa dengan semangat positif penuh rasa optimis menyampaikan kalau Koperasi Sentra Randang Payo atau Ikosero akan meningkatkan kualitas produksi dan pemasaran di masa yang akan datang.

"Tahapan selanjutnya kami akan bawa hasil penandatanganan kerjasama ini di rapat pengurus dan anggota sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan," ujar Wahyu Hidayat.

Ditambahkan Wahyu, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Payakumbuh dan Disnakerin yang sangat cepat merespon masukan serta saran yang telah disampaikan oleh koperasi.

"Mudah mudahan kedepannya Sentra Randang Payo kebanggaan kita semakin maju dan berkembang dengan kualitas yang lebih baik," tutup Ketua Ikosero Wahyu. (Yon)